Beranda blog Halaman 1302

Ditjen PHU Kemenag Siapkan Layanan Terbaik bagi Jemaah Haji 2025

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah atau Ditjen PHU Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi jemaah selama di Arab Saudi.

Hal ini dijelaskan Hilman Latief dalam Rapat bersama Tim Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H di Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

“Alhamdulillah kita memiliki semangat yang sama untuk merumuskan pembiayaan haji yang lebih terjangkau oleh masyarakat, dan di saat yang sama kita semua sepakat untuk menjaga dan merumuskan pelayanan yang terbaik untuk jemaah haji Indonesia,” ujar Hilman.

Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota jemaah haji. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 adalah pembimbing pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 17.680 jemaah haji khusus.

Transportasi

Menurut Hilman, Kemenag telah melakukan proses seleksi penyediaan transoportasi udara bagi jemaah haji 1446 H, berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 1197 tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Transportasi Udara Jemaah Haji 1446 H/2025 M.

“Dari beberapa maskapai yang sudah hadir atau sudah kita undang, nampaknya ada dua maskapai dalam negeri dan satu maskapai luar negeri yang secara administratif memenuhi syarat dan juga secara teknis,” terang Hilman Latief.

Dua maskapai dalam negeri adalah Garuda Indonesia dan Lion Group. Sementara satu maskapai luar negeri adalah Saudia Airlines.

“Kami memiliki dasar, di antaraya adalah pengalaman yang dimiliki masing-masing maskapai, hal yang terkait dengan on time performance (OTP) dan lainnya, itu menjadi perhatian kita semua,” sebut Hilman.

“Transportasi yang disiapkan di Arab Saudi mencakup bus antar kota perhajian, masyair, dan bus shalawat.

Akomodasi

Selain transportasi, Ditjen PHU Kemenag juga menyiapkan layanan akomodasi dan konsumsi bagi jemaah haji 1446 H. Menurut Hilman, penyediaan layanan di Tanah Suci, merujuk pada ketentuan-ketentuan yang diterapkan Kerajaan Arab Saudi.

“Panduannya bisa kita dapatkan dalam e-Hajj dan proses pengadan kami lakukan secara independen, diawasi dan didampingi oleh tim Itjen serta diperiksa oleh tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” sebut Hilman.

Terkait akomodasi di Makkah, lanjut Hilman, pihaknya mengedepankan aspek kelayakan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan akses ke Masjidil Haram. Peraturan yang ada di Kemenag ditetapkan bahwa setidak-tidaknya paling jauh, hotel yang akan digunakan itu 4.500 meter dari Masjidil Haram.

“Dan harus menggunakan satu kali rute bus shalawat,” paparnya.

“Sementara untuk di Madinah, jarak terjauh hotel dari Masjid Nabawi adalah 1000 meter,” sambungnya.

Konsumsi

Untuk layanan konsumsi, Ditjen PHU Kemenag menyediakan 27 kali makan di Madinah dan 84 kali makan selama 28 hari di Makkah, satu kali makan saat kedatangan dan 16 kali saat di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna). Menu makan yang disiapkan bercita rasa nusantara.

Hilman menambahkan bahwa Indonesia masih menjadi magnet bagi syarikah (perusahaan penyedia layanan) di Aeab Saudi. Menurutnya, jumlah perusahaan yang mendaftar mencapai ratusan.

“Berbeda dengan tahun lalu, antusiasme besar sekali. Kami ingin fair. Terdaftar hotel 600 dan dapurnya 400. Padahal yang kita gunakan kisaran 25% – 30% dari itu,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Herman Khaeron Tanggapi MinyakKita yang Diduga Dipalsukan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Anggota DPR RI, Herman Khaeron menanggapi terkait minyak goreng subsidi merek “MinyaKita” diduga dipalsukan dan mulai beredar di wilayah Kota Cirebon.

Produk tersebut dikemas menyerupai produk asli, tetapi terlihat jelas perbedaannya pada warna dan kualitas minyak goreng biasanya atau yang asli.

Herman Khaeron menegaskan, jika terbukti palsu. pemalsuan tersebut adalah tindakan melanggar hukum dan harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.

“Kalau kualitas minyaknya sesuai standar, saya rasa tidak mungkin dijual dengan harga seperti MinyaKita. Saya yakin ini minyak di bawah standar, tidak sesuai dengan standar kesehatan. Saya rasa, pelakunya bisa dihukum dan bisa dijerat dengan pasal berlapis,” ujarnya, Minggu (5/1/25).

Herman Khaeron meminta aparat segera menyelidiki produk tersebutsebelum menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.

“Penegak hukum harus memastikan hal ini dengan sesegera mungkin agar tidak membahayakan kesehatan dan ekonomi masyarakat,” kata Herman Khaeron.

Peredaran minyak goreng yang diduga oplosan itu menjadi alarm bagi konsumen untuk lebih teliti sebelum membeli, terutama di tengah tingginya kebutuhan minyak goreng subsidi saat ini.

“Jangan sampai, yang dibeli ‘MinyaKita’ ternyata ‘Minyak Kita-Kita’ dan palsu. Ini kan merugikan masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Tamsil Linrung Apresiasi Putusan MK Hapus Presidential Threshold

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menyambut positif keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Ia menilai langkah ini sebagai terobosan konstitusional yang penting dalam sejarah demokrasi Indonesia.

“Putusan MK mengubah pilpres menjadi ajang festival gagasan. Ini akan memunculkan pemikiran-pemikiran segar untuk membangun Indonesia serta mendorong regenerasi kepemimpinan yang sehat, dinamis, dan berkualitas,” ujar Tamsil Linrung, Sabtu (4/1).

Menurutnya, penghapusan ambang batas tersebut membuka peluang lebih luas bagi calon pemimpin nasional dari berbagai latar belakang. Hal ini memberikan kesempatan yang adil bagi putra-putri terbaik bangsa untuk berkontribusi tanpa terikat oleh kekuatan partai politik tertentu.

“Keputusan MK ini sejalan dengan perjuangan kami di DPD. Panggung kepemimpinan nasional harus dibuka selebar-lebarnya. Pada 2021, saya bersama senator lainnya juga mengajukan gugatan agar ambang batas 20% dihapuskan,” ungkap Tamsil Linrung.

Tamsil Linrung menambahkan, langkah ini berdampak positif pada penguatan kelembagaan partai politik. Dengan tidak adanya ambang batas, partai politik memiliki ruang lebih besar untuk mempromosikan kader-kader terbaik mereka ke tingkat nasional.

“Ini momentum bagi partai politik untuk menampilkan kualitas kader dan membuktikan kapasitasnya,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Terima Audiensi Gapeksindo Denpasar, Wawali Arya Wibawa Rangkul Kolaborasi dalam Pembangunan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Walikota atau Wawali Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menerima audiensi dari pengurus Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Organisasi Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO) Kota Denpasar, Selasa (7/2).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Walikota Denpasar ini membahas mengenai kolaborasi serta undangan Musyawarah Cabang (Muscab) Gapeksindo tahun 2025 yang akan digelar pada 30 Januari mendatang.

Gapeksindo sendiri merupakan Asosiasi Badan Usaha Bidang Konstruksi yang merupakan mitra strategis pemerintah dalam mensukseskan pembangunan infrastruktur yang beranggotakan perusahaan-perusahaan konstruksi di daerah.

Ketua DPC Gapeksindo Denpasar, I Made Duarsa, yang didampingi pengurus Gapeksindo Denpasar mengatakan, pihaknya bermaksud mengundang Walikota Denpasar dalam acara Muscab DPC Gapeksindo Denpasar yang akan digelar 30 Januari mendatang.

“Kami berharap kepada Bapak Walikota untuk turut hadir dalam muscab kami yang akan digelar 30 Januari mendatang, selain itu juga akan diadakan pemilihan ketua serta pengurus DPC Gapeksindo Denpasar. Tentunya kami berharap kedepan Gapeksindo Denpasar yang menaungi perusahaan konstruksi lokal Denpasar untuk dapat terus berkolabrorasi dengan Pemkot Denpasar” ujarnya.

Sementara Wawali Arya Wibawa menyambut baik Audiensi Gapeksindo DPC Denpasar, pihaknya mendukung keterlibatan perusahaan – perusahaan konstruksi lokal untuk berkolaborasi dengan Pemkot dalam pembangunan di Kota Denpasar.

“Pada prinsipnya Pemkot Denpasar akan mendukung keterlibatan perusahaan-perusahaan konstruksi lokal dalam upaya pembangunan yang ada di Kota Denpasar,” pungkas Wawali Arya Wibawa.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Naskah Sunda Kuno, Jejak Sejarah yang Dilestarikan Perpusnas

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Naskah Sunda kuno menjadi salah satu wujud komitmen Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas RI dalam pelestarian warisan budaya Nusantara. Hingga kini, lebih dari 100 naskah telah diteliti, dengan 63 di antaranya tersimpan di Perpusnas dan sisanya tersebar di berbagai daerah, seperti Cibeureum.

Demikian disampaikan oleh Ketua Kelompok Kerja Pengelolaan Naskah Nusantara Aditia Gunawan dalam audiensi bersama Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Kebudayaan RI Ismunandar di Ruang Rapat Kepala Perpusnas, Selasa (7/1/2024).

Pertemuan ini membahas langkah strategis dalam pelestarian, digitalisasi, dan aksesibilitas manuskrip Nusantara.

“Perpusnas telah menginisiasi berbagai program sejak 2019 untuk memperkuat pengelolaan manuskrip, dengan target signifikan pada 2025,” terang Aditia.

Namun, ia mengakui tantangan masih ada, terutama dalam melengkapi penelitian terhadap naskah-naskah tersebut yang tengah dijalankan.

Lebih lanjut, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas Mariana Ginting menyambut baik kolaborasi lintas sektor dalam upaya pelestarian.

“Kami siap bekerja sama memastikan manuskrip Nusantara tetap terjaga keberlanjutannya dan dapat dimanfaatkan generasi mendatang, baik dalam bentuk fisik maupun digital melalui platform seperti iPusnas,” ujarnya.

Dengan langkah konkret seperti preservasi, digitalisasi, dan kolaborasi lintas sektor, Mariana berharap upaya pelestarian manuskrip semakin berdampak luas. “Tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga global,” ungkapnya.

Ismunandar pun menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pemerintah untuk memperkuat pengelolaan manuskrip Nusantara.

“Manuskrip adalah cerminan sejarah dan jati diri bangsa yang harus kita jaga dengan baik, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital,” pungkasnya.

Audiensi ini turut dihadiri Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Kapusjasintara) Suharyanto, Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Humas (HOKH) Sri Marganingsih, dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Preservasi Made Ayu Wirayati.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Agenda HUT ke-68 Kaltim Tanam Padi di Eks Tambang, Buktikan Lahan Bisa Kembali Produktif

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dalam rangka memperingati HUT ke-68, Pemprov Kaltim, salah satu rangkaian akan menggelar kegiatan simbolis berupa penanaman padi di lahan eks tambang Bukit Baeduri Energi (BBE), Kamis 9 Januari 2025 mendatang.

Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa lahan eks tambang dapat dimanfaatkan kembali sebagai area pertanian produktif.

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni menjelaskan setelah Upacara HUT, dilanjutkan dengan pembukaan Pekan Raya Kaltim (PRK). Setelah itu, para VIP akan berganti pakaian lapangan menuju kantor Camat Sungai Kunjang menuju area penanaman menggunakan skuter listrik.

“Yang ingin disampaikan disini adalah eks tambang bisa digunakan sebagai arena tanam, kemudian menggunakan kendaraan ramah lingkungan yakni skuter listrik. Ini menjadi salah satu pesan dalam tema HUT yaitu Membangun Kaltim untuk Nusantara. Membuktikan pembangunan berkelanjutan. Apalagi lahan tambang ternyata bisa menjadi lahan produktif pertanian,” jelas Sekda Sri saat menjadi narasumber pada Dialog Publika TVRI Kaltim, Selasa (7/1/2025).

Menanggapi hal tersebut, Pakar Komunikasi Rina Juwita menilai bahwa langkah Pemprov Kaltim dapat mengubah persepsi publik terkait lahan eks tambang yang selama ini dianggap sebagai lahan mati.

Namun,lanjutnya pengemasan kegiatan penanaman pohon di eks tambang BBE ini dapat menciptakan sinergitas penting dan mendukung penuh pembangunan nusantara saat ini.

Menurutnya, Kaltim dikenal sangat kaya dengan hasil bumi salah satunya tambang. Meskipun menjadi penyumbang pendapatan yang besar tapi juga sering menjadi polemik. Maka dengan kegiatan simbolis menanam padi bersama akan bisa mengikis secara perlahan bahwa lokasi eks tambang bisa diolah kembali lahannya.

“Karena selama ini masyarakat memahami bahwa eks tambang adalah lahan mati yang sering menimbulkan tragedi negatif. Namun, ketika Pemprov Kaltim berusaha merubah persepsi masyarakat bahwa lahan tambang bisa dijadikan lahan produktif lagi, maka diharapkan bisa mensinergikan isu-isu bahwa industri ekstraktif akhirnya kedepan bisa diolah sedemikian rupa dan kita tidak kehilangan alam ini sepenuhnya,” terang wanita yang menjabat Wakil Dekan I Fisip Unmul ini.

Serta diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di masa depan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

KKP Siap Optimalkan Potensi Perikanan Jatim Sokong Swasemba Pangan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP siap meningkatkan produksi perikanan Jawa Timur untuk mendukung pencapaian swasembada pangan di tahun 2027. Salah satu strategi peningkatan produksi yakni memperluas aktivitas budi daya perikanan.

Hal itu diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pangan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/1). Jawa Timur memiliki potensi yang besar dalam sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budi daya.

Berdasarkan catatan KKP, total produksi perikanan Jawa Timur pada 2023 mencapai 1.196.171 ton dengan nilai produksi Rp 27,46 triliun. Bahkan untuk ekspor tahun 2024, mencapai USD 1,505,41 juta atau 27,99 persen dari total nilai ekspor.

Menteri Trenggono menjelaskan, untuk mewujudkan swasembada pangan berbasis protein ikan di Jawa Timur, pihaknya akan meningkatkan produksi perikanan melalui budi daya yang telah menjadi prime mover ekonomi selama ini.

Sejak periode 2020-2023, rata-rata produksi perikanan budi daya lebih tinggi dibandingkan perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap, mencapai 536 ribu ton, sementara ikan budi daya mencapai 598 ribu ton.

Revitalisasi

Selain memaksimalkan potensi budi daya yang ada, KKP juga akan merevitalisasi 27.110 hektar kawasan tambak idle menjadi lebih produktif untuk budi daya nila salin. Hal. Ini dalam rangka mendukung swasembada pangan dan peningkatan devisa negara.

Revitalisasi 27.110 hektar kawasan tambak di Jawa Timur merupakan bagian dari program revitalisasi 78 ribu hektar tambak idle di sepanjang pantura dari Banten sampai dengan Banyuwangi, Jawa Timur. Sedikitnya ada delapan kabupaten/kota yang menjadi lokasi kawasan tambak idle di daerah Jawa Timur.

Untuk itu, Menteri Trenggono meminta seluruh kepala daerah dan perangkatnya bisa berkolaborasi dengan pusat dalam mewujudkan rencana revitalisasi tersebut.

“Kalau pertengahan tahun ini lahan tersebut sudah bisa direvitalisasi, saya optimis 27 akan meningkatkan produktifitas perikanan, pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan, rakor pangan yang diselenggarakan di berbagai daerah ini membahas sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dalam rangka mencapai target swasembada pangan pada 2027 yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Seperti diketahui sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan merevitalisasi 78 ribu hektar tambak idle yang ada di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa menjadi lebih produktif untuk budi daya ikan nila salin. Pelaksanaan proyek revitalisasi tambak rencananya dimulai pada 2025.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kaltim Rayakan HUT ke-68 dengan Inovasi dan Kebersamaan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemprov Kaltim tengah bersiap merayakan HUT ke-68 dengan serangkaian kegiatan menarik. Puncak acara akan digelar pada tanggal 9 Januari mendatang, diawali dengan upacara peringatan HUT dan pembukaan Pesta Rakyat Kaltim (PRK) pembangunan yang akan dihadiri oleh 10 kabupaten/kota se-Kaltim.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim, Muhammad Faisal menuturkan, dalam upacara nanti akan dilakukan penyerahan penghargaan Panji pembangunan kepada Kabupaten/kota berprestasi.

Rangkaian Kegiatan HUT ke-68 ini telah dimulai sejak Senin 6 Januari 2025 ditandai dengan penyerahan Satya Lencana kepada ASN lingkup Pemprov Kaltim. Kemudian dilanjutkan dengan gladi kotor Upacara Peringatan HUT Kaltim pada Selasa 7 Januari 2025. Dijadwalkan sidang paripurna dalam rangka HUT ke 68 Kaltim akan digelar di DPRD Kaltim pada Rabu (8/1/2025) esok.

Puncak peringatan HUT Kaltim pada 9 Januari akan diramaikan dengan berbagai kegiatan menarik. Di antaranya Fun Run, jalan sehat dan gowes bersama masyarakat sebagai wujud kebersamaan dan silaturahmi seluruh warga Kaltim.

“PRK nanti melibatkan Perangkat Daerah dalam memberikan layanan publik serta menyampaikan hasil-hasil pembangunan sekaligus melibatkan pelaku UMKM untuk memperkuat sektor ekonomi lokal,” kata Faisal dalam Dialog interaktif di RRI Samarinda, Selasa (7/1/2025).

Setelah Upacara HUT Kaltim pada Kamis (9/1/2025), juga akan dilakukan penanaman padi di lahan eks tambang PT BBE. Sebagai simbol semangat penghijauan dan pemanfaatan lahan bekas tambang.

Penanaman padi ini menjadi salah satu inovasi kegiatan yang diinisiasi tahun ini. Dalam kesempatan tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim bersama komunitas kreatif dan masyarakat setempat untuk menanam dan menghijaukan kembali lahan eks tambang.

Membangun Kaltim untuk Nusantara menjadi semangat yang terus digaungkan, mengingat peran Kaltim sebagai garda terdepan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

“Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kekompakan, mempererat silaturahmi, dan menegaskan kembali komitmen kita untuk mendukung pembangunan Kaltim dan IKN,” tambah Faisal.

Dengan semangat kebersamaan, masyarakat Kaltim diundang untuk hadir, berpartisipasi, dan merasakan semarak HUT ke-68 Provinsi Kalimantan Timur.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

E. Aminudin Aziz Resmi Dilantik Jadi Kepala Perpusnas

Penulis
Jalaludin Rummi
-

E. Aminudin Aziz resmi dilantik sebagai Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas.

Prosesi pelantikan dilakukan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Abdul Mu’ti di Graha Utama Lantai 3, Gedung A, Kementerian Dikdasmen, Selasa (7/1/25).

Dalam sambutannya, Menteri Abdul Mu’ti mengucapkan selamat dan mengingatkan bahwa Kementerian Dikdasmen adalah salah satu yang memiliki tugas utama yaitu mencerdaskan anak bangsa.

“Ini merupakan tugas yang sangat penting yang menentukan harkat dan martabat bangsa di masa yg akan datang,” katanya.

Selain itu, dia juga mengharapkan inovasi baru dan terobosan cerdas yang tidak meninggalkan praktik-praktik baik yang telah dirintis sebelumnya.

Lebih lanjut, Menteri Abdul Mu’ti menekankan kepada pemimpin yang dilantik agar menjadi pribadi yang SANTUN.

“Harus menjadi pemimpin yang Setia, Amanah, Nasionalis, Teladan, Unggul, dan Ngemong,” pungkasnya.

Kepala Perpusnas terlantik, E. Aminudin Aziz atau yang lebih akrab dipanggil Amin ini mengatakan bahwa selama sekitar 13 bulan menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Perpusnas, dia menemukan banyak tantangan yang harus dihadapi untuk kemudian dicari jalan keluarnya.

Tugas dan fungsi Perpusnas yang sesuai dengan regulasi ialah mengawal program literasi. Sehingga, pemahaman tentang perpustakaan sebagai tempat menyimpan buku dan koleksi harus diperbarui.

“Perpustakaan tidak bisa lagi dimaknai sebagai tempat menyimpan buku dan koleksi karena sejatinya sudah terjadi transformasi dari fungsi perpustakaan itu sendiri. Saat ini fungsinya adalah sebagai wahana orang untuk berpartisipasi mengembangkan kreatifitasnya melalui fasilitas yang disediakan,” ucapnya.

Amin juga menekankan literasi masyarakat bisa ditingkatkan menjadi lebih baik dengan didukung oleh fasilitas-fasilitas yang ada di perpustakaan seperti naskah, koleksi, dan jejaring.

“Oleh karena itu, saya sebagai kepala akan mengukuhkan program yang sudah diinisiasi 13 bulan terakhir, agar lebih terstruktur dan masif,” ujarnya.

Sebagai informasi, ada tiga program prioritas yang sudah digagas saat dia menjabat sebagai Plt. Kepala Perpusnas yakni peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi, pengarusutamaan naskah nusantara, dan standardisasi dan akreditasi perpustakaan.

“Saya ingin mengawal program prioritas yang sudah dibuat dan berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga lain yang mengusung program yang sama, sehingga literasi masyarakat Indonesia dan murid-murid di sekolah dari hari ke hari bisa menjadi semakin baik berkat fasilitas yang dibuat salah satunya oleh perpustakaan,” harapnya.

E. Aminudin Aziz menyelesaikan pendidikan Diploma dan Sarjana di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pendidikan Indonesia (1986-1991) di Bandung.

Kemudian melanjutkan pendidikan ke Departmen of Linguistics, Monash University, Australia untuk jenjang Master of Arts in Linguistics (1994-1996) dan Ph.D. Linguistics (1997-2000).

Selain aktif sebagai dosen dan peneliti linguistik, khususnya bidang Pragmatik (Teori Kesantunan Berbahasa), dia juga pernah menempati berbagai posisi di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

E. Aminudin Aziz juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Bahasa, Kemenrerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2010-2011).

Sejak Juli 2016 dia ditugaskan menjadi Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia, di London.

Pada 8 Mei 2020, dia diangkat sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia.

Pada 23 November 2023, dia juga ditetapkan sebagai Plt. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Prestasi termasyhur yang dia torehkan ialah masuk ke dalam daftar 100 orang berpengaruh dalam bidang kecerdasan buatan tahun 2024 versi Majalah Time (TIME100 AI 2024).

Predikat ini diperoleh atas usaha Badan Bahasa dalam pelestarian lebih dari 700 bahasa daerah. Selain itu, Badan Bahasa juga berhasil mengembangkan perangkat AI dan memiliki lebih dari 350 kamus untuk setiap bahasa yang unik.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Biaya Haji 1446 H/2025 M Turun, Ini Penjelasan Kemenag

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah dan DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M dengan rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67. Rerata BPIH tahun ini turun sebesar Rp4.000.027,21 dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00.

Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah. Jemaah haji 2024 rata-rata membayar Bipih sebesar Rp56.046.171,60. Sementara rerata jemaah 2025 akan membayar Bipih sebesar Rp55.431.750,78.

Penggunaan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah juga turun. Rata-rata milai manfaat per jemaah pada 2024 sebesar Rp37.364.114,40. Tahun ini, penggunaan nilai manfaat turun rata-rata per jemaah sebesar Rp33.978.508,01.

“Alhamdulillah pemerintah dan DPR sejak awal memiliki semangat yang sama untuk merumuskan pembiayaan haji yang lebih terjangkau oleh masyarakat,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief di Jakarta, Selasa (7/1/2024)

“Di saat yang sama, pemerintah dan DPR juga sepakat untuk menjaga dan merumuskan pelayanan yang terbaik untuk jemaah haji Indonesia,” sambungnya.

Sebagai wakil Kementeriam Agama dalam Panitia Kerja BPIH, Hilman Latief menjelaskan sejumlah alasan hingga biaya haji bisa diturunkan.

Pertama, pada 2024, Kemenag berhasil melakukan banyak efisiensi hasil dari proses negosiasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Efisiensi ini berhasil dilakukan terhadap berbagai komponen, baik akomodasi (hotel), konsumsi, maupun biaya layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna).

“Efisiensi juga bisa dilakukan pada komponen operasional layanan umum dalam negeri dan luar negeri,” sebut Hilman.

“Total efisiensi ini mencapai Rp600 Miliar,” sambungnya.

Alasan kedua, ⁠dalam Panja BPIH, usulan awal Kemenag dibahas kembali dengan mendasarkan pada realisasi anggaran penyelenggaraan haji 2024. “Seperti saya sampaikan, efisiensinya cukup signifikan karena keberhasilan dalam proses negosiasi,” ujarnya.

“Jadi usulan biaya haji tahun ini angkanya lebih dekat dengan realisasi haji 2024. Ini nanti akan kita optimalkan dalam proses negosiasi penyediaan layanan tahun ini,” sambungnya.

“Saya mengapresiasi tim pengadaan Kemenag yang cukup ulet dalam bernegosiasi sehingga langkah melakukan efisiensi bisa dioptimalkan,” kata Hilman lagi.

Alasan ketiga, lanjut Hilman, penurunan biaya haji tahun ini karena ada pembeliaan sejumlah alat kebutuhan jemaah yang sudah difokuskan pada 2024. Sehingga tahun ini belum perlu membeli lagi.

“Kita optimalkan alat yang ada saat ini, seperti mesin pembaca dokumen travel, alat pendataan bio visa, dan lainnya. Alhamdulillah ini bisa menurunkan biaya haji,” papar Hilman.

Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota jemaah haji. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 adalah pembimbing pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 17.680 jemaah haji khusus.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,3011,3021,303...4,941Halaman 1,302 dari 4,941