Beranda blog Halaman 1313

Nurwayah Dukung Kebijakan Fiskal Berkeadilan Demi Kesejahteraan Rakyat

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi XII DPR RI Nurwayah menegaskan dukungannya dalam mengawal kebijakan fiskal berkeadilan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara bertahap yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menurut Nurwayah, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi kenaikan PPN 12 persen hanya pada barang dan jasa mewah merupakan langkah bijak yang menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat.

“Kami mengapresiasi kebijakan ini karena kebutuhan pokok seperti bahan sembako, jasa pendidikan dan kesehatan, serta angkutan umum tetap bebas dari PPN. Ini adalah wujud nyata keberpihakan terhadap masyarakat luas, khususnya mereka yang membutuhkan,” ujar Nurwayah dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Sebagai anggota DPR yang berasal dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu), Nurwayah juga berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan program stimulus fiskal senilai Rp38,6 triliun. Program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Beberapa program unggulan yang diusulkan meliputi; bantuan beras 10 kg/bulan untuk 16 juta penerima bantuan pangan, diskon 50% untuk pelanggan listrik berdaya maksimal 2.200 VA, pembiayaan untuk industri padat karya, insentif PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan, dan pembebasan PPh untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun.

“Kebijakan ini tidak hanya menjaga kesehatan fiskal negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kami di Fraksi Partai Demokrat akan terus memastikan bahwa manfaat kebijakan ini dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan bawah,” tambah Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Nurwayah juga mengingatkan pentingnya pengawasan pelaksanaan kebijakan agar program-program yang dicanangkan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata.

“Sebagai bagian dari Komisi XII DPR RI, saya berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan memastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada kepentingan rakyat,” tutup Nurwayah.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini percaya bahwa keberhasilan kebijakan fiskal berkeadilan ini adalah langkah penting dalam membangun Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Plh Gubernur Amujib Ajak Penguatan Nilai Toleransi Beragama

Penulis
Syifa
-

Pelaksana harian (Plh) Gubernur Sulawesi Barat Amujib menghadiri acara peringatan hari amal bakti Kemenag Sulbar, Jumat 3 Januari 2025.

Hadir pimpinan lembaga vertikal, Kakanwil Kemenag Sulbar K H Adnan Nota, Kepala OPD dan tamu undangan lainnya.

Plh Gubernur Amujib membacakan sambutan Menteri Agama RI mengatakan hari ini diperingati hari bersejarah Kemenag dan seluruh ummat beragama.

“Tepat hari ini selalu diperingati hari amal bakti. Dimana merefleksi sikap rendah hati dan nilai-nilai pengabdian para pendahulu kita dalam memaknai kehadiran Kemenag,” kata Amujib.

Baca juga: Bantu Atasi Stunting, Sulawesi Barat Terima Penghargaan dari Bapanas

Ia menambahkan semangat memperingati hari amal bakti tahun 2025 tidak dapat dipisahkan komitmen seluruh pejabat Kemenag dalam mengimplementasikan Aksa cita Prabowo-Gibran.

“Memperkokoh ideologi Pancasila, demokratis, dan hak asasi manusia. Sehingga memperkuat keselarasan kehidupan yang harmonis serta toleransi beragama dengan mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur,” tambahnya.

Sementara itu, keberadaan Kemenag merupakan jalan tengah antara teori agama dan negara, serta teori persatuan agama dan negara.

“Negara kita memberikan tempat terhormat bagi agama dan masyarakat selama berabad-abad. Peran negara menjaga kehidupan beribadah dan antar umat beragama,” ungkapnya.

Selain itu, hari amal bakti ke-79 ini akan mewujudkan Indonesia emas jika umat beragama hidup rukun, sebalik tidak akan rukun jika umat tidak rukun dan harmonis.

“Makanya saya mengingatkan semua termasuk kepada diri saya sendiri bahwa Kemenag pakaian putih dan bersih. Sedikit noda akan nampak jelas, kita harus menjadi contoh dan pencegahan serta pemberantasan korupsi,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sinergi KKP dan Pelaku Usaha Perikanan Tingkatkan Hasil PNBP

Penulis
Syifa
-

Sinergi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan pelaku usaha berhasil membawa capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan yang optimal.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menilai kepatuhan dan kesadaran yang baik dari pelaku usaha menjadi salah satu faktor keberhasilan tersebut. Pelaporan data yang akurat tidak hanya terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP), namun juga memperbaiki data statistik hingga proses estimasi potensi sumber daya ikan.

“Banyak pelaku usaha yang telah sadar dan patuh memenuhi kewajibannya untuk membayar PNBP, namun masih ada juga yang masih kurang peduli dan belum memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku,” papar Latif.

KKP selalu mengupayakan semua pelaku usaha bisa mendapatkan haknya dalam berusaha. Bersamaan dengan itu, pengusaha juga diharapkan melakukan kewajibannya, salah satunya membayar PNBP sehingga terwujud rasa keadilan bagi semuanya.

“Kepada para pengusaha yang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Bagi pengusaha yang belum melaksanakan dengan baik dihimbau untuk segera menyesuaikan dengan aturan berlaku. Bila ada kendala bisa duduk bersama dan konsultasi dengan tim kami untuk di cek apa masalahnya dan dicarikan solusi terbaik,” tegasnya dalam keterangan resmi KKP di Jakarta, Rabu (1/1).

Sinergi ini berkontribusi dalam pencapaian (PNBP) sumber daya alam perikanan tahun 2024, yang hingga 31 Desember 2024 berdasarkan data Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Kementerian Keuangan mencapai Rp 955,39 miliar. Selain itu, total produksi perikanan tangkap dari kapal izin pusat yang dilaporkan pelaku usaha mencapai 1,17 juta ton.

KKP mencatat perkembangan PNBP sampai dengan Agustus 2024 sebesar Rp 533,9 miliar dan terus menanjak dengan rata-rata pendapatan PNBP Januari s.d Agustus 2024 sebesar Rp 66,7 miliar/bulan dan rata-rata September s.d 28 Desember 2024 sebesar Rp 105,37 miliar/bulan.

“Apabila ditambah dengan capaian PNBP non-SDA yang berasal dari imbal jasa UPT Ditjen Perikanan Tangkap maka PNBP perikanan tangkap tahun 2024 sampai 31 Desember sebesar Rp 1,053 triliun,” ungkap Latif.

Menurut Latif, perolehan ini merupakan andil bersama, termasuk dari hasil evaluasi data yang dilakukan pelaku usaha secara mandiri dengan total volume sebesar 23,8 ribu ton dengan nilai PNBP sebesar Rp 28,85 miliar.

Pemantauan dan Pendataan Semakin Efektif

Seperti diketahui, sebagai bagian dari pelaksaanaan PNBP pascaproduksi, pelaku usaha melakukan evaluasi atas data produksi yang telah disampaikan selama setahun musim penangkapan ikan sebagaimana ketentuan dalam Permen KP No 17 tahun 2024.

Selain itu, dengan pascaproduksi dan bantuan teknologi informasi melalui aplikasi e-PIT proses bisnis perikanan tangkap menjadi semakin terpantau dan terdata.

“Pencapaian Ini merupakan komitmen kami dalam memberikan kemudahan perizinan usaha perikanan tangkap yang saat ini full online dan paperless. Kami akan terus meningkatkan pelayanan publik yang optimal di tahun 2025,” imbuh Latif.

Per 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 14.617 kapal izin pusat yang melakukan usaha perikanan tangkap.

Latif dan jajarannya akan menata jumlah kapal yang diizinkan untuk operasional sesuai ketersediaan sumber daya ikan yang ada di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Per 31 Desember 2024, tercatat 14.617 kapal izin pusat yang melakukan usaha perikanan tangkap.

“Analisa dan evaluasi serta pembenahan dan penyempuranaan di segala aspek terus kita lakukan bersama baik internal maupun eksternal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perikanan. Kami memang belum sempurna tetapi akan terus memberikan yang terbaik bagi para pelaku usaha dan nelayan Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menyebutkan upaya melakukan tranformasi tata kelola perikanan tangkap terus dilakukan KKP agar semakin maju, berkelanjutan, dan mampu menumbuhkan ekonomi nasional serta mendongkrak kesejahteraan rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Realisasi PAD Kota Sukabumi Tembus Rp81 Miliar di 2024

Penulis
Syifa
-

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi pada tahun 2024 mengalami kenaikan 14 persen jika dibandingkan dengan realisasi PAD pada tahun 2023.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi, Ziad Panji Nurhari, ketika diwawancarai di kantornya pada 3 Januari 2025.

Ia menjelaskan bahwa realisasi PAD tahun 2024 adalah sekitar Rp. 81 miliar, atau mencapai 108 persen dari target PAD yang ditetapkan sekitar Rp. 74 miliar.

“Capaian 2024 kurang lebih 108 persen dari target yang ditentukan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, ada peningkatan 11 miliar atau 14 persen,” jelasnya.

Ia melanjutkan bahwa tahun ini potensi PAD Kota Sukabumi akan mengalami peningkatan karena opsen pajak kendaraan bermotor yang dilimpahkan pengelolaannya dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kota dan Kabupaten.

Diakhir wawancara ia pun menerangkan bahwa BPKPD Kota Sukabumi akan terus mengoptimalkan pengelolaan PAD, salah satunya melalui pengembangan digitalisasi pajak.

“Terus melakukan pengembangan salah satunya digitalisasi pajak dan retribusi, sehingga wajib pajak mendapatkan kemudahan dalam penyampaian pelaporan hingga pembayaran. Optimalisasi capaian dan potensi pajak daerah bisa terus digali,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Amal Bhakti Ke-79, Ini Upaya Kemenag Dukung Asta Cita

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agama atau Kemenag menggelar upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) Ke-79, Jumat (3/1/2025). Upacara yang dihadiri ribuan ASN Kemenag ini digelar di halaman Kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta.

Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 mengusung tema “Umat Rukun Menuju Indonesia Emas.” “Semangat memperingati Hari Amal Bakti tahun 2025 tak dapat dipisahkan dari komitmen seluruh jajaran Kementerian Agama dalam mendukung dan mengimplementasikan Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Kemenag, lanjut Menag, berkomitmen antara lain untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia, hingga memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Upacara HAB Ke-79 di Kantor Kemenag Pusat dihadiri Wamenag Romo Syafi’I, Kepala Badan Penyelenggaraan Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf, pejabat eselon I dan II Kemenag, Penasihat DWP Kemenag Helmi Halimatul Udhmah, serta seluruh ASN dan jajaran DWP Kemenag.

Perkuat Harmoni Wujudkan Indonesia Emas

Lebih lanjut, Menag Nasaruddin Umar menuturkan tema HAB ke-79 “Umat Rukun Menuju Indonesia Emas” merupakan wujud nyata dari misi Asta Cita Pemerintahan Prabowo – Gibran. “Asta cita mengamanatkan betapa Indonesia Emas dapat terwujud jika umat hidup rukun dan harmonis. Sebaliknya, Indonesia emas akan sulit diwujudkan sekiranya umat tidak rukun dan tidak harmonis,” lanjut Menag Nasaruddin.

Dalam kesempatan tersebut, Menag Nasaruddin Umar juga mengajak jajarannya untuk berperan serta dalam mewujudkan berbagai program kemaslahatan umat di tingkat nasional maupun global. “Kementerian Agama harus mampu menguatkan peran dalam kampanye penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, sejalan dengan Asta Cita Presiden,” pesan Menag.

Lebih lanjut, menurut Menag, suara agama sangat dibutuhkan dalam kampanye pencegahan kerusakan iklim. Forum Conference of the Parties (COP) ke-28 tahun 2023 di Abu Dhabi dan COP ke-29 tahun 2024 di Azerbaijan, secara khusus membuka Paviliun Iman sebagai platform bersama para tokoh lintas agama untuk menyuarakan pentingnya pelestarian alam dari perspektif agama-agama.

“Selain itu, Deklarasi Istiqlal yang ditandatangani oleh Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta pada 5 September 2024, juga menegaskan tentang pentingnya persatuan, toleransi, kemanusian, dan penanggulangan perubahan lingkungan,” sambungnya,

Selain itu, Menag juga mengingatkan jajarannya agar terlibat dalam penguatan Pendidikan Keagamaan. Proses Pendidikan, lanjut Menag, akan menghasilkan sumber daya manusia unggul dalam karakter, penguasaan sains, teknologi, literasi, dan memiliki kepedulian sosial. Anak-anak dan peserta didik yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia adalah modal kekuatan bangsa dalam mengarungi percaturan global.

“Mendukung program prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran, makan bergizi gratis akan dilaksanakan pada lembaga pendidikan binaan Kementerian Agama,” tukas Menag.

Pemberdayaan ekonomi umat juga menjadi konsentrasi Kemenag di hari lahirnya yang ke-79 ini. Ini menurut Menag Nasaruddin dilakukan dalam upaya mewujudkan asta cita pemerintah dan mengentaskan kepemimpinan. Reformasi dan meritokrasi birokrasi serta pencegahan korupsi dari Kemenag di tahun ini. Hal ini, lanjut Menag, perlu menjadi perhatian seluruh ASN Kemenag,

“Mari kita satukan langkah kaki, bulatkan niat dan satukan pikiran untuk terus berkhidmat demi agama, bangsa, dan negara dengan niat ibadah. Kita semua perlu berupaya menjadi sahabat spiritual umat sesuai kapasitas masing-masing,” tutup Menag.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemkot Bogor Serahkan DPA Tahun 2025

Penulis
Alfan Godit
-

KOTA BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 kepada perangkat daerah di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, pada Kamis (2/1/2025).

Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, secara simbolis menyerahkan DPA kepada kepala perangkat daerah, di antaranya Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan BKAD.

Hery menyampaikan bahwa penyerahan DPA Tahun 2025 merupakan momentum penting dalam perjalanan program pembangunan di Kota Bogor. Dokumen tersebut, menurutnya, adalah simbol amanah dari masyarakat Kota Bogor yang harus dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

“Tentunya kita berharap pengelolaan keuangan tahun 2025 harus lebih baik dari tahun sebelumnya,” ujar Hery.

Kepada perangkat daerah, Hery memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah rinci, baik untuk pencapaian realisasi pendapatan maupun perencanaan belanja. Ia menegaskan bahwa kinerja keuangan tahun 2025 harus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, Hery mengingatkan bahwa sesuai Surat Edaran (SE) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bagi perangkat daerah yang realisasinya berada di bawah target, perlu diberikan atensi tertulis atau teguran dari kepala daerah.

Sebagai informasi, acara ini juga dirangkai dengan penandatanganan kerja sama antara Pemkot Bogor dan Bank BJB Cabang Bogor.

Kepala Bank BJB Cabang Bogor, Heru Baharudin, mengatakan bahwa penandatanganan kerja sama ini merupakan wujud nyata dukungan Bank BJB kepada Pemkot Bogor.

Heru menyampaikan, bahwa Kota Bogor menjadi satu-satunya kota di Jawa Barat yang telah berhasil menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di seluruh perangkat daerah.

“Bank BJB Cabang Bogor menjadi kantor BJB pertama yang menyelesaikan pembayaran SP2D. Ini berkat dukungan BKAD Kota Bogor melalui SP2D online,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pj Gubernur Sumsel Rapat Koordinasi Bersama Wamenhub RI Bahas Isu Strategis Transportasi

Penulis
Alfan Godit
-

PALEMBANG – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, S.H., M.S.E mengikuti Rapat Evaluasi Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 serta Koordinasi dan Antisipasi Isu Strategis Transportasi di Provinsi (Sumsel) dalam rangka Persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2025 bertempat  di Ruang Command Center BPTD Kelas II Sumatera Selatan Terminal Tipe A Alang Alang Lebar Palembang,  Kamis (2/1/2025).

Rapat yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumsel dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Republik Indonesia  (RI) Komjen. Pol. (Purn) Drs. Suntana, M.Si

Wamen Perhubungan RI Suntana mengatakan, berbagai hal telah dibahas, salah satu poin utamanya adalah mengevaluasi transportasi atau pengamanan natal dan tahun baru di Provinsi Sumsel.

Wamenhub mengapresiasi masyarakat  Provinsi Sumsel  yang telah berhasil mengendalikan dan menjaga lalu lintas daerah dari fatalitas kecelakaan.

“Alhamdulillah secara nasional mengalami penurunan, sedang kita kaji lagi kenapa penurunannya untuk kita evaluasi guna angkutan lebaran, dari data lalu lintas fatalitas kecelakaan jauh berkurang dibandingkan tahun lalu, mudah-mudahan sampai tanggal 8 nanti ini tetap bisa dikendalikan dan dijaga sehingga kepadatan lalu lintas dan kemacetan bisa dikelola supaya, masyarakat bisa lancar melakukan aktifitas,” katanya

Dalam rapat tersebut juga membahas beberapa isu yang diperlukan backup dari pemerintah pusat, seperti dalam rangka meramaikan Kereta cepat light rail transit (LRT) dengan target 20.000 penumpang.

“Kita  akan menambah berapa feeder yang telah diusulkan oleh pemerintah kota Palembang dan pemerintah provinsi agar, tingkat masyarakat yang menggunakan LRT itu mengalami peningkatan sampai target 20.000 mudah-mudahan bisa kita realisasi cepat,” tambahnya

Kemudian, Wamenhub menyebut beberapa usulan dari Pj Gubernur Sumsel dan Pj Walikota Palembang, salah satunya adalah penambahan penerbangan internasional langsung dari Palembang ke Singapore dan Kuala Lumpur.

“Mengingat tingginya permintaan masyarakat, terutama yang ingin melakukan perjalanan internasional tanpa harus transit di Jakarta atau Batam. Pemerintah akan mendukung upaya segala yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya

Sementara itu, Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, menyampaikan surat permohonan terkait status internasional SMB 2 sudah diajukan, dan komunikasi dengan pihak Kementerian Perhubungan sudah dilakukan.

Elen berharap penerbangan internasional langsung akan segera kembali tersedia, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat Sumatera Selatan dan sekitarnya.

“Tadi juga penambahan Feeder sudah disepakati nanti pak walikota yang menyiapkan tambahan, kedua Tanjung Carat kita sepakati percepat, memang ada dua hal yang pertama adalah kawasan pelabuhan proses percepatan hpl nya sudah dilakukan tinggal mekanisme model pembangunannya ditetapkan oleh Kemenhub,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemerintah Pasang Target Investasi Rp13.032 Triliun

Penulis
Syifa
-

Pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp13.032 triliun pada periode 2025-2029 sebagai upaya mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029. Target ini disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 2 Januari 2025.

“Di tahun 2025 investasi diharapkan mencapai Rp1.905 triliun dengan total investasi dari 2025 sampai 2029 itu kurang lebih Rp13.000 triliun lebih sedikit lah Rp13.032 triliun. Itu adalah yang saya sampaikan ke Bapak Presiden,” ujar Rosan usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.

Rosan mengatakan bahwa investasi tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas. Selain itu, investasi tersebut juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Terutama dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029 seperti yang ditargetkan seperti yang dicanangkan oleh Kementerian Bappenas,” tambahnya.

Rosan juga menjelaskan bahwa hilirisasi industri akan memainkan peran signifikan dalam menarik investasi ke Indonesia. Ia berharap kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang saat ini berada di kisaran 24-25 persen, dapat meningkat lebih tinggi.

Dalam pertemuan tersebut, Rosan turut melaporkan hasil kunjungannya ke Tiongkok, yang berhasil mendapatkan komitmen investasi sebesar USD7,46 miliar dari empat perusahaan. Beberapa sektor yang akan menerima investasi tersebut diantaranya mencakup fiber glass, solar panel, hingga perikanan.

“Seperti BYD yang sudah membeli tanah di daerah Subang diharapkan investasi untuk manufakturingnya akan dimulai pada awal tahun depan,” ungkap Rosan.

Selain dari Tiongkok, Indonesia juga mengharapkan investasi signifikan dari Amerika Serikat, Timur Tengah, dan negara lainnya. Meski target tersebut cukup tinggi, Rosan menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk mencapainya.

“Ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan yang sangat berat sehingga diharapkan juga kerja sama dan koordinasi dari semua kementerian terkait,” tutur Rosan.

Dengan target investasi tersebut, pemerintah optimistis dapat memperkuat perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang kompetitif di kancah global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Hormati Putusan MK soal Presidential Threshold Dihapus

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan sikapnya yang taat pada konstitusi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold.

Keputusan ini dianggap sebagai angin segar dalam dinamika politik Tanah Air, karena membuka peluang lebih luas bagi partai politik untuk mencalonkan pasangan calon di pemilu mendatang.

Dalam putusan yang diumumkan baru-baru ini, MK menyatakan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak sesuai dengan konstitusi. Pasal ini dinilai membatasi hak politik rakyat dan melanggar prinsip kedaulatan.

“Sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 45, putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (final and binding),” kata Yusril melalui keterangan tertulis, Jumat (3/1).

Ia juga mengungkapkan bahwa permohonan uji materi terhadap pasal ini sudah diajukan lebih dari 30 kali sebelumnya, namun baru kali ini dikabulkan. Perubahan sikap MK dianggap sebagai bentuk evaluasi terhadap norma yang berlaku.

Pemerintah, lanjut Yusril, melihat ada perubahan sikap MK terhadap konstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu dibanding putusan-putusan sebelumnya.

“Namun, apa pun juga pertimbangan hukum MK dalam mengambil putusan itu, pemerintah menghormatinya dan tentu tidak dalam posisi dapat mengomentari sebagaimana dapat dilakukan para akademisi atau aktivis,” ucap Yusril.

“MK berwenang menguji norma Undang-undang dan berwenang pula menyatakannya bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” sambungnya.

Yusril mengatakan setelah ada tiga putusan MK nomor 87, 121 dan 129/PUU-XXII/2024 yang membatalkan keberadaan ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden, pemerintah akan membahas implikasinya terhadap pengaturan pelaksanaan Pilpres tahun 2029.

“Jika diperlukan perubahan dan penambahan norma dalam UU Pemilu akibat penghapusan presidential threshold, maka pemerintah tentu akan menggarapnya bersama-sama dengan DPR,” ucap Yusril.

“Semua stakeholders termasuk KPU dan Bawaslu, akademisi, pegiat pemilu dan masyarakat tentu akan dilibatkan dalam pembahasan itu nantinya,” pungkasnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh empat orang Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yakni Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq dan Tsalis Khoriul Fatna.

MK menilai Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal itu dinilai melanggar hak politik dan kedaulatan rakyat serta melanggar moralitas.

Dengan putusan tersebut, setiap partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu mendatang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa ambang batas lagi.

Guna mencegah menjamurnya pasangan calon, MK merekomendasikan lima poin yang termuat dalam rekayasa konstitusional atau constitutional engineering.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah Berawan, Hujan Ringan

Penulis
Syifa
-

Hari ini, cuaca di Jakarta cukup bervariasi. Menurut prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca di ibu kota akan berkisar antara cerah berawan hingga hujan ringan di beberapa wilayah. Yuk, simak detailnya biar kamu bisa merencanakan aktivitas dengan lebih baik!

Pagi Hari: Awal yang Tenang

Jakarta memulai hari dengan suasana berawan di hampir seluruh wilayahnya. Mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur, semuanya diprediksi akan diselimuti awan. Cocok nih buat kamu yang mau olahraga pagi atau sekadar menikmati secangkir kopi di balkon tanpa khawatir kepanasan.

Siang Hari: Sedikit Dinamis

Saat siang tiba, cuaca cerah berawan akan menaungi sebagian besar wilayah seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Tapi buat kamu yang ada di Jakarta Selatan, jangan lupa bawa payung kecil ya! Hujan ringan diprediksi akan turun di wilayah ini.

Sore Hari: Cerah, Tapi Ada Rintik

Langit cerah diperkirakan menyambut sore hari di Kepulauan Seribu. Sementara itu, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara akan tetap cerah berawan. Tapi, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diprediksi akan diguyur hujan ringan. Jadi, buat kamu yang pulang kerja atau punya agenda di luar, jangan lupa cek cuaca dulu sebelum keluar rumah!

Malam Hari: Menutup Hari dengan Tenang

Malam ini, cuaca berawan akan mendominasi sebagian besar wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Namun, Jakarta Barat diperkirakan akan menikmati langit cerah.

Suhu Udara: Adem, Nggak Terlalu Panas

Suhu udara di Jakarta hari ini diprediksi berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celsius. Tingkat kelembapan juga cukup tinggi, yaitu antara 63 hingga 92 persen. Kombinasi ini bikin cuaca terasa sejuk, meskipun ada beberapa daerah yang berawan dan hujan ringan.

Jadi, sudah siap menjalani hari? Pastikan kamu menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca di wilayahmu, ya. Selamat beraktivitas!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,3121,3131,314...4,942Halaman 1,313 dari 4,942