Beranda blog Halaman 1314

Pj Gubernur Sumsel Rapat Koordinasi Bersama Wamenhub RI Bahas Isu Strategis Transportasi

Penulis
Alfan Godit
-

PALEMBANG – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, S.H., M.S.E mengikuti Rapat Evaluasi Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 serta Koordinasi dan Antisipasi Isu Strategis Transportasi di Provinsi (Sumsel) dalam rangka Persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2025 bertempat  di Ruang Command Center BPTD Kelas II Sumatera Selatan Terminal Tipe A Alang Alang Lebar Palembang,  Kamis (2/1/2025).

Rapat yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumsel dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Republik Indonesia  (RI) Komjen. Pol. (Purn) Drs. Suntana, M.Si

Wamen Perhubungan RI Suntana mengatakan, berbagai hal telah dibahas, salah satu poin utamanya adalah mengevaluasi transportasi atau pengamanan natal dan tahun baru di Provinsi Sumsel.

Wamenhub mengapresiasi masyarakat  Provinsi Sumsel  yang telah berhasil mengendalikan dan menjaga lalu lintas daerah dari fatalitas kecelakaan.

“Alhamdulillah secara nasional mengalami penurunan, sedang kita kaji lagi kenapa penurunannya untuk kita evaluasi guna angkutan lebaran, dari data lalu lintas fatalitas kecelakaan jauh berkurang dibandingkan tahun lalu, mudah-mudahan sampai tanggal 8 nanti ini tetap bisa dikendalikan dan dijaga sehingga kepadatan lalu lintas dan kemacetan bisa dikelola supaya, masyarakat bisa lancar melakukan aktifitas,” katanya

Dalam rapat tersebut juga membahas beberapa isu yang diperlukan backup dari pemerintah pusat, seperti dalam rangka meramaikan Kereta cepat light rail transit (LRT) dengan target 20.000 penumpang.

“Kita  akan menambah berapa feeder yang telah diusulkan oleh pemerintah kota Palembang dan pemerintah provinsi agar, tingkat masyarakat yang menggunakan LRT itu mengalami peningkatan sampai target 20.000 mudah-mudahan bisa kita realisasi cepat,” tambahnya

Kemudian, Wamenhub menyebut beberapa usulan dari Pj Gubernur Sumsel dan Pj Walikota Palembang, salah satunya adalah penambahan penerbangan internasional langsung dari Palembang ke Singapore dan Kuala Lumpur.

“Mengingat tingginya permintaan masyarakat, terutama yang ingin melakukan perjalanan internasional tanpa harus transit di Jakarta atau Batam. Pemerintah akan mendukung upaya segala yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya

Sementara itu, Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, menyampaikan surat permohonan terkait status internasional SMB 2 sudah diajukan, dan komunikasi dengan pihak Kementerian Perhubungan sudah dilakukan.

Elen berharap penerbangan internasional langsung akan segera kembali tersedia, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat Sumatera Selatan dan sekitarnya.

“Tadi juga penambahan Feeder sudah disepakati nanti pak walikota yang menyiapkan tambahan, kedua Tanjung Carat kita sepakati percepat, memang ada dua hal yang pertama adalah kawasan pelabuhan proses percepatan hpl nya sudah dilakukan tinggal mekanisme model pembangunannya ditetapkan oleh Kemenhub,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemerintah Pasang Target Investasi Rp13.032 Triliun

Penulis
Syifa
-

Pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp13.032 triliun pada periode 2025-2029 sebagai upaya mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029. Target ini disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 2 Januari 2025.

“Di tahun 2025 investasi diharapkan mencapai Rp1.905 triliun dengan total investasi dari 2025 sampai 2029 itu kurang lebih Rp13.000 triliun lebih sedikit lah Rp13.032 triliun. Itu adalah yang saya sampaikan ke Bapak Presiden,” ujar Rosan usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.

Rosan mengatakan bahwa investasi tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas. Selain itu, investasi tersebut juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Terutama dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029 seperti yang ditargetkan seperti yang dicanangkan oleh Kementerian Bappenas,” tambahnya.

Rosan juga menjelaskan bahwa hilirisasi industri akan memainkan peran signifikan dalam menarik investasi ke Indonesia. Ia berharap kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang saat ini berada di kisaran 24-25 persen, dapat meningkat lebih tinggi.

Dalam pertemuan tersebut, Rosan turut melaporkan hasil kunjungannya ke Tiongkok, yang berhasil mendapatkan komitmen investasi sebesar USD7,46 miliar dari empat perusahaan. Beberapa sektor yang akan menerima investasi tersebut diantaranya mencakup fiber glass, solar panel, hingga perikanan.

“Seperti BYD yang sudah membeli tanah di daerah Subang diharapkan investasi untuk manufakturingnya akan dimulai pada awal tahun depan,” ungkap Rosan.

Selain dari Tiongkok, Indonesia juga mengharapkan investasi signifikan dari Amerika Serikat, Timur Tengah, dan negara lainnya. Meski target tersebut cukup tinggi, Rosan menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk mencapainya.

“Ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan yang sangat berat sehingga diharapkan juga kerja sama dan koordinasi dari semua kementerian terkait,” tutur Rosan.

Dengan target investasi tersebut, pemerintah optimistis dapat memperkuat perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang kompetitif di kancah global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Hormati Putusan MK soal Presidential Threshold Dihapus

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan sikapnya yang taat pada konstitusi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold.

Keputusan ini dianggap sebagai angin segar dalam dinamika politik Tanah Air, karena membuka peluang lebih luas bagi partai politik untuk mencalonkan pasangan calon di pemilu mendatang.

Dalam putusan yang diumumkan baru-baru ini, MK menyatakan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak sesuai dengan konstitusi. Pasal ini dinilai membatasi hak politik rakyat dan melanggar prinsip kedaulatan.

“Sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 45, putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (final and binding),” kata Yusril melalui keterangan tertulis, Jumat (3/1).

Ia juga mengungkapkan bahwa permohonan uji materi terhadap pasal ini sudah diajukan lebih dari 30 kali sebelumnya, namun baru kali ini dikabulkan. Perubahan sikap MK dianggap sebagai bentuk evaluasi terhadap norma yang berlaku.

Pemerintah, lanjut Yusril, melihat ada perubahan sikap MK terhadap konstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu dibanding putusan-putusan sebelumnya.

“Namun, apa pun juga pertimbangan hukum MK dalam mengambil putusan itu, pemerintah menghormatinya dan tentu tidak dalam posisi dapat mengomentari sebagaimana dapat dilakukan para akademisi atau aktivis,” ucap Yusril.

“MK berwenang menguji norma Undang-undang dan berwenang pula menyatakannya bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” sambungnya.

Yusril mengatakan setelah ada tiga putusan MK nomor 87, 121 dan 129/PUU-XXII/2024 yang membatalkan keberadaan ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden, pemerintah akan membahas implikasinya terhadap pengaturan pelaksanaan Pilpres tahun 2029.

“Jika diperlukan perubahan dan penambahan norma dalam UU Pemilu akibat penghapusan presidential threshold, maka pemerintah tentu akan menggarapnya bersama-sama dengan DPR,” ucap Yusril.

“Semua stakeholders termasuk KPU dan Bawaslu, akademisi, pegiat pemilu dan masyarakat tentu akan dilibatkan dalam pembahasan itu nantinya,” pungkasnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh empat orang Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yakni Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq dan Tsalis Khoriul Fatna.

MK menilai Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal itu dinilai melanggar hak politik dan kedaulatan rakyat serta melanggar moralitas.

Dengan putusan tersebut, setiap partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu mendatang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa ambang batas lagi.

Guna mencegah menjamurnya pasangan calon, MK merekomendasikan lima poin yang termuat dalam rekayasa konstitusional atau constitutional engineering.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah Berawan, Hujan Ringan

Penulis
Syifa
-

Hari ini, cuaca di Jakarta cukup bervariasi. Menurut prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca di ibu kota akan berkisar antara cerah berawan hingga hujan ringan di beberapa wilayah. Yuk, simak detailnya biar kamu bisa merencanakan aktivitas dengan lebih baik!

Pagi Hari: Awal yang Tenang

Jakarta memulai hari dengan suasana berawan di hampir seluruh wilayahnya. Mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur, semuanya diprediksi akan diselimuti awan. Cocok nih buat kamu yang mau olahraga pagi atau sekadar menikmati secangkir kopi di balkon tanpa khawatir kepanasan.

Siang Hari: Sedikit Dinamis

Saat siang tiba, cuaca cerah berawan akan menaungi sebagian besar wilayah seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Tapi buat kamu yang ada di Jakarta Selatan, jangan lupa bawa payung kecil ya! Hujan ringan diprediksi akan turun di wilayah ini.

Sore Hari: Cerah, Tapi Ada Rintik

Langit cerah diperkirakan menyambut sore hari di Kepulauan Seribu. Sementara itu, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara akan tetap cerah berawan. Tapi, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diprediksi akan diguyur hujan ringan. Jadi, buat kamu yang pulang kerja atau punya agenda di luar, jangan lupa cek cuaca dulu sebelum keluar rumah!

Malam Hari: Menutup Hari dengan Tenang

Malam ini, cuaca berawan akan mendominasi sebagian besar wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Namun, Jakarta Barat diperkirakan akan menikmati langit cerah.

Suhu Udara: Adem, Nggak Terlalu Panas

Suhu udara di Jakarta hari ini diprediksi berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celsius. Tingkat kelembapan juga cukup tinggi, yaitu antara 63 hingga 92 persen. Kombinasi ini bikin cuaca terasa sejuk, meskipun ada beberapa daerah yang berawan dan hujan ringan.

Jadi, sudah siap menjalani hari? Pastikan kamu menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca di wilayahmu, ya. Selamat beraktivitas!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Makin Tinggi! Harga Emas Hari Ini Naik Rp19.000

Penulis
Syifa
-

Kabar terbaru datang dari dunia investasi emas! Pada Jumat, harga emas Antam kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni sebesar Rp19.000 per gram. Jika sebelumnya harga emas berada di angka Rp1.524.000 per gram, kini menjadi Rp1.543.000 per gram. Kenaikan ini tentu menarik perhatian para pelaku pasar dan masyarakat yang gemar berinvestasi emas.

Tidak hanya itu, harga jual kembali (buyback) emas batangan juga ikut terkerek naik menjadi Rp1.392.000 per gram. Hal ini menandakan bahwa emas tetap menjadi salah satu instrumen investasi yang stabil di tengah fluktuasi pasar.

Perhatikan Pajak Saat Transaksi Emas

Namun, ada yang perlu Anda perhatikan saat membeli atau menjual emas. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, transaksi emas dikenakan pajak. Untuk penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk, pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 dikenakan sebesar:

  • 1,5 persen dari total transaksi bagi Anda yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  • 3 persen untuk Anda yang belum memiliki NPWP.

Pajak ini langsung dipotong dari total nilai buyback, jadi Anda tidak perlu repot menghitung sendiri.

Daftar Harga Emas Terbaru

Bagi Anda yang penasaran dengan harga emas batangan berdasarkan beratnya, berikut ini daftarnya:

  • 0,5 gram: Rp821.500
  • 1 gram: Rp1.543.000
  • 2 gram: Rp3.026.000
  • 3 gram: Rp4.514.000
  • 5 gram: Rp7.490.000
  • 10 gram: Rp14.925.000
  • 25 gram: Rp37.187.000
  • 50 gram: Rp74.295.000
  • 100 gram: Rp148.512.000
  • 250 gram: Rp371.015.000
  • 500 gram: Rp741.820.000
  • 1.000 gram: Rp1.483.600.000

Pajak untuk Pembelian Emas

Saat Anda membeli emas, jangan lupa juga bahwa ada pajak yang dikenakan. Pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 untuk pembelian emas adalah:

  • 0,45 persen dari total harga untuk pemegang NPWP.
  • 0,9 persen untuk yang tidak memiliki NPWP.

Tenang saja, setiap pembelian emas batangan akan disertai bukti potong PPh 22, sehingga semuanya tercatat dengan rapi.

Jadi, Apa Langkah Anda?

Kenaikan harga emas ini bisa menjadi peluang bagi Anda yang ingin berinvestasi. Namun, penting juga untuk memperhatikan pergerakan harga dan pajak yang berlaku. Apakah Anda tertarik membeli emas saat ini, atau lebih memilih menunggu hingga harga lebih stabil? Keputusan ada di tangan Anda!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Inflasi 2024 Stabil di 1,20%, Pemprov Sumsel Optimis Jaga Kestabilan

Penulis
Alfan Godit
-

PALEMBANG – Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada bulan Desember 2024 tetap terjaga dengan inflasi m-to-m sebesar 0,50%, inflasi y-on-y sebesar 1,20% dan inflasi y-to-d sebesar 1,20%.

Dengan  inflasi Desember 2024 (y-on-y) 1,20 %  tersebut menempatkan Sumsel pada peringkat ke 8 inflasi terendah dibawah  nasional yang berada pada angka 1,57 %.

“Penyumbang utama inflasi Desember 2024 secara m-to-m adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 0,53%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok tersebut yaitu cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, bawang merah, dan minyak goreng,” ungkap Kepala BPS Sumsel Wahyu Yulianto, S.Si., S.ST., M.Si pada rilis Berita Resmi Statistik (BRS) BPS  Sumsel yang dihadiri langsung Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi, S.H., M.S.E bertempat di Griya Agung Palembang, Kamis (2/1/2025).

Adapun penyumbang utama inflasi Desember secara y-on-y lanjut Wahyu, adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,58%. Komoditas penyumbang utama inflasi y-on-y antara lain emas perhiasan, daging ayam ras, minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih.

“Komoditas cabai merah, telur ayam ras, bawang merah, cabai rawit dan minyak goreng menjadi komoditas penyumbang andil inflasi terbesar di kabupaten/kota inflasi di Sumatera Selatan pada bulan Desember 2024 Sedangkan komoditas yang menjadi penyumbang deflasi terbesar di seluruh kabupaten/kota inflasi Sumatera Selatan adalah tomat,” paparnya.

Sebagai upaya konsisten dalam Pengendalian Inflasi Pemerintah Daerah tegas Wahyu, dengan menggelar upaya stabilisasi harga komoditas pangan di sejumlah Kabupaten/kota di Sumsel.

“Operasi pasar dan Gerakan Pangan Mana pasar murah dan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Sumatera Selatan,” terangnya.

Lebih jauh Wahyu mengungkap sejumlah catatan peristiwa penting yang terjadi sepanjang tahun 2024 yang berdampak terhadap ekonomi Sumsel diantaranya : Penyesuaian Harga BBM Ron Subsidi (Pertamax Pertamax Turbo Dexlite dan Pertamina Dex sepanjang tahun 2024 mengalami penyesuaian harga sebanyak  6 kali yaitu pada bulan Januari, Agustus, September Oktober, November dan Desember.

Selain itu terjadi kenaikan Harga Emas yang dipengaruhi oleh ketidakpastian Ekonomi dan Geopolitik Global menyebabkan harga emas semakin menguat dan terus mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2004. Selain itu juga ada pengaruh dari kondisi iklim  cuaca ekstrim La Nina menyebabkan terjadinya pergeseran musim tanam dan panen serta produksi pangan maupun hortikultura.

“Selain itu dampak dari kenaikan Harga Minyak Goreng, kenaikan Tarif Angkutan Udara juga berpengaruh terhadap perekonomian Sumsel,” tambahnya.

Sementara itu Pj Gubernur Elen Setiadi mengapresiasi semua pihak beserta jajaran OPD yang telah bekerja sama dalam menjaga stabilnya inflasi di Sumsel.

“Alhamdulillah kita tadi sudah mengikuti menyimak rilis dari BPS Sumsel dan hasilnya cukup baik, dalam hal ini saya mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja sama dalam menjaga kestabilan inflasi di Sumsel dan kita juga masih dibawah nasional,” kata Elen.

Elen  optimis jika kedepan inflasi Sumsel akan jauh lebih stabil jika semua pihak turun langsung mengatasi yang menjadi penyebab terjadinya inflasi dengan melakukan inovasi dalam menjaga kestabilan inflasi terutama di momen hari besar.

“Kita optimis  inflasi di Sumsel ini tetap terjadi, apalagi kita akan dihadapkan dengan bulan puasa dan Idul Fitri 2025, karena itu komoditi yang menjadi penyebab inflasi perlu mendapat perhatian khusus,” imbuhnya..

Lebih jauh dia memastikan Gerakan Sumsel Mandi Pangan (GSMP) perlu terus didorong termasuk dikalangan sekolah-sekolah.

“Gerakan Mandiri Pangan Goes To School dan Goes To Office akan kita masifkan agi, ini juga upaya kita mengatasi inflasi menjelang ramadhan dan Idul Fitri,” tambahnya.

Lebih jauh Elen, mengucap syukur
nilai ekspor dan Nilai Tukar Petani (NTP) Sumsel terbilang stabil. Dimana berdasarkan catatan BPS  NTP per Desember 2024 berada di angka 128,5. Sedangkan Nilai Perkembangan Ekspor Sumsel diantaranya sektor pertanian 13,99 juta US, Industri 284,42 juta US, Pertambangan juta US, Migas 42,08 juta US, total 642,88 juta US.

“Nilai ekspor kita tetap tumbuh jadi ini berita yang baik, begitu juga nilai tukar petani yang tinggi dari nasional ini lebih baik dan ini harus kita jaga, karena ini menjadi pokok penting bagi kesejahteraan petani,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mau Perpanjang SIM Tanpa Ribet? SIM Keliling Solusinya!

Penulis
Syifa
-

Buat kamu yang malas antre lama untuk memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM), ada kabar baik nih! Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyediakan layanan SIM Keliling di lima lokasi di Jakarta. Layanan ini bikin urusan perpanjangan SIM jadi lebih cepat dan praktis, cocok buat kamu yang super sibuk. Yuk, simak info lengkapnya!

Lokasi dan Jam Operasional SIM Keliling

Layanan SIM Keliling ini beroperasi setiap Jumat dari pukul 08.00 sampai 14.00 WIB. Berikut daftar lokasi yang bisa kamu kunjungi:

  • Jakarta Timur: Mal Grand Cakung
  • Jakarta Utara: LTC Glodok
  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata
  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng
  • Jakarta Barat: Mal Citraland

Kamu tinggal pilih lokasi yang paling dekat dan sesuai dengan rencanamu!

Dokumen yang Harus Dibawa

Supaya prosesnya lancar, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen berikut:

  • SIM asli yang ingin diperpanjang
  • KTP asli beserta fotokopinya

Setelah sampai di lokasi, kamu akan diminta mengisi formulir, menjalani tes kesehatan, dan tes psikologi. Gampang, kan?

Biaya Perpanjangan SIM

Untuk biaya perpanjangan, sudah diatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016:

  • SIM A: Rp80.000
  • SIM C: Rp75.000

Pastikan kamu membawa uang pas atau bisa tanya soal metode pembayaran lainnya di lokasi ya.

Catatan Penting untuk Pemegang SIM B

Sayangnya, bagi kamu yang ingin memperpanjang SIM B, layanan SIM Keliling ini belum bisa membantu. Kamu perlu datang langsung ke kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas), karena ada perbedaan pengurusan dokumen untuk SIM kendaraan berbobot lebih dari 3,5 ton.

Kesimpulan

Layanan SIM Keliling ini benar-benar solusi praktis buat kamu yang nggak mau ribet dan hemat waktu. Jadi, kalau masa berlaku SIM-mu sudah hampir habis, catat jadwal dan lokasinya, lalu manfaatkan fasilitas ini!

Tips Tambahan: Datanglah lebih awal untuk menghindari antrean panjang. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi dan nyaman ya!

Semoga informasi ini membantu, dan selamat memperpanjang SIM!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Nusron dan Basuki Sepakat Percepat Pengukuran Tanah di IKN

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menerima kunjungan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono pada Selasa (31/12/24) di Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk menyinkronkan dan membahas prosedur pengukuran tanah di wilayah IKN, khususnya untuk alokasi investor yang melibatkan kedua lembaga, yaitu Kementerian ATR/BPN dan Otorita IKN.

“Kita ingin menyinkronkan pengukuran tanah. Selama ini, OIKN sebagai pengelola aset dalam penggunaan (ADP) selalu melaksanakan pengukuran tanah demi mengalokasikannya bagi para investor. Tapi, setelah ada alokasi tanah, akan disertipikatkan dan diukur kembali oleh Kementerian ATR/BPN,” ujar Basuki Hadimuljono usai pertemuan dengan Menteri Nusron.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat pengukuran tanah di wilayah IKN akan dilakukan oleh certified surveyor yang kompeten. Langkah ini diambil agar pengukuran yang dilakukan hanya satu kali, namun dapat diakui oleh kedua lembaga tersebut sehingga menghindari duplikasi dan meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan pembangunan IKN.

Certified surveyor merupakan mitra kerja Kementerian ATR/BPN yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2022.

“Memang kewenangannya memang ada di (Kementerian) ATR/BPN. Nah, ini kami ingin menyatukan,” beber Basuki Hadimuljono.

Pengukuran tanah yang terstandarisasi ini diharapkan dapat menjadi landasan kokoh bagi pembangunan infrastruktur dan berbagai fasilitas yang mendukung keberhasilan IKN sebagai ibu kota yang baru.

Turut serta mendampingi Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid dalam pertemuan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi; serta Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Errsta Jaya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Sistem Pascaproduksi PIT Tingkatkan PNBP SDA Perikanan 30% di 2024

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menutup tahun 2024 dengan perolehan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di subsektor perikanan tangkap menembus Rp 1,053 triliun. Total PNPB KKP sampai menjelang akhir tahun tembus Rp2,16 T.

Capaian kinerja sektor perikanan tangkap terdiri dari torehan PNBP sumber daya alam (SDA) sebesar Rp 955,39 miliar dan non SDA yang berasal dari imbal jasa unit pelaksana teknis (UPT) sebesar Rp 101,193 miliar.

Penerapan PNBP pascaproduksi telah KKP terapkan sejak tahun 2023 sebagai bagian dari implementasi penangkapan ikan terukur (PIT). Jika dibandingkan dengan peroleh tahun lalu, terjadi peningkatan perolehan PNBP perikanan tangkap sebesar 30% pada tahun ini.

Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif, raihan ini merupakan andil bersama pemerintah dengan para pelaku usaha perikanan. Kepatuhan pelaku usaha, dinilainya menjadi salah satu faktor keberhasilan tersebut.

“Perolehan ini menjadi bukti PNBP pascaproduksi sebagai bentuk keadilan berusaha. Pembayaran PNBP disesuaikan dengan jumlah ikan hasil tangkapan setelah didaratkan,” ungkapnya dalam keterangan resmi KKP.

Lebih lanjut Latif menerangkan perolehan PNBP ini nantinya akan dikembalikan ke masyarakat kelautan dan perikanan. Tujuannya untuk mendukung produktivitas dan peningkatan kesejahteraan nelayan kecil.

“Hasil PNBP kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan termasuk program bantuan bagi nelayan kecil, berupa peningkatan kapasitas dan pemberdayaan,” ujarnya.

Sebelumnya, di berbagai kesempatan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan PNBP pascaproduksi ini diterapkan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi, sekaligus keberlanjutan sumber daya akan lebih terjaga demi ekonomi biru, laut sehat dan Indonesia sejahtera.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Sinergi KKP dan Pelaku Usaha Perikanan Tingkatkan Hasil PNBP

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Sinergi Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dengan pelaku usaha berhasil membawa capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan yang optimal.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menilai kepatuhan dan kesadaran yang baik dari pelaku usaha menjadi salah satu faktor keberhasilan tersebut. Pelaporan data yang akurat tidak hanya terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP), namun juga memperbaiki data statistik hingga proses estimasi potensi sumber daya ikan.

“Banyak pelaku usaha yang telah sadar dan patuh memenuhi kewajibannya untuk membayar PNBP, namun masih ada juga yang masih kurang peduli dan belum memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku,” papar Latif.

KKP selalu mengupayakan semua pelaku usaha bisa mendapatkan haknya dalam berusaha. Bersamaan dengan itu, pengusaha juga diharapkan melakukan kewajibannya, salah satunya membayar PNBP sehingga terwujud rasa keadilan bagi semuanya.

“Kepada para pengusaha yang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Bagi pengusaha yang belum melaksanakan dengan baik dihimbau untuk segera menyesuaikan dengan aturan berlaku. Bila ada kendala bisa duduk bersama dan konsultasi dengan tim kami untuk di cek apa masalahnya dan dicarikan solusi terbaik,” tegasnya dalam keterangan resmi KKP di Jakarta, Rabu (1/1).

Sinergi ini berkontribusi dalam pencapaian (PNBP) sumber daya alam perikanan tahun 2024, yang hingga 31 Desember 2024 berdasarkan data Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Kementerian Keuangan mencapai Rp 955,39 miliar. Selain itu, total produksi perikanan tangkap dari kapal izin pusat yang dilaporkan pelaku usaha mencapai 1,17 juta ton.

KKP mencatat perkembangan PNBP sampai dengan Agustus 2024 sebesar Rp 533,9 miliar dan terus menanjak dengan rata-rata pendapatan PNBP Januari s.d Agustus 2024 sebesar Rp 66,7 miliar/bulan dan rata-rata September s.d 28 Desember 2024 sebesar Rp 105,37 miliar/bulan.

“Apabila ditambah dengan capaian PNBP non-SDA yang berasal dari imbal jasa UPT Ditjen Perikanan Tangkap maka PNBP perikanan tangkap tahun 2024 sampai 31 Desember sebesar Rp 1,053 triliun,” ungkap Latif.

Menurut Latif, perolehan ini merupakan andil bersama, termasuk dari hasil evaluasi data yang dilakukan pelaku usaha secara mandiri dengan total volume sebesar 23,8 ribu ton dengan nilai PNBP sebesar Rp 28,85 miliar.

Pemantauan dan Pendataan Semakin Efektif

⁠Seperti diketahui, sebagai bagian dari pelaksaanaan PNBP pascaproduksi, pelaku usaha melakukan evaluasi atas data produksi yang telah disampaikan selama setahun musim penangkapan ikan sebagaimana ketentuan dalam Permen KP No 17 tahun 2024.

Selain itu, dengan pascaproduksi dan bantuan teknologi informasi melalui aplikasi e-PIT proses bisnis perikanan tangkap menjadi semakin terpantau dan terdata.

“Pencapaian Ini merupakan komitmen kami dalam memberikan kemudahan perizinan usaha perikanan tangkap yang saat ini full online dan paperless. Kami akan terus meningkatkan pelayanan publik yang optimal di tahun 2025,” imbuh Latif.

Per 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 14.617 kapal izin pusat yang melakukan usaha perikanan tangkap.

Latif dan jajarannya akan menata jumlah kapal yang diizinkan untuk operasional sesuai ketersediaan sumber daya ikan yang ada di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Per 31 Desember 2024, tercatat 14.617 kapal izin pusat yang melakukan usaha perikanan tangkap.

“Analisa dan evaluasi serta pembenahan dan penyempuranaan di segala aspek terus kita lakukan bersama baik internal maupun eksternal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perikanan. Kami memang belum sempurna tetapi akan terus memberikan yang terbaik bagi para pelaku usaha dan nelayan Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menyebutkan upaya melakukan tranformasi tata kelola perikanan tangkap terus dilakukan KKP agar semakin maju, berkelanjutan, dan mampu menumbuhkan ekonomi nasional serta mendongkrak kesejahteraan rakyat.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,3131,3141,315...4,943Halaman 1,314 dari 4,943