Beranda blog Halaman 1343

Menteri Nusron Gandeng Organisasi Keagamaan untuk Percepat Pendaftaran Tanah Wakaf

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN tengah mempercepat pendaftaran seluruh tanah wakaf yang ada di Indonesia. Komitmen itu ia sampaikan ketika menyerahkan sertipikat tanah wakaf di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi D. I. Yogyakarta, Selasa (17/12/24).

“Kami sedang mempunyai program untuk percepatan sertipikat tanah wakaf karena sertipikasi wakaf ini masih minim di Indonesia. Total baru sekitar 250 ribu bidang, kalau di total-total hektarenya baru sekitar 24 ribu hektare se-Indonesia. Padahal kami melihat potensi masjid, potensi madrasah, pondok pesantren, termasuk makam,” kata Menteri Nusron kepada awak media seusai kegiatan.

Menteri Nusron menyampaikan, sering kali setelah bertahun-tahun tanah diwakafkan, muncul konflik antara pengurus tanah wakaf dengan keluarga pemberi wakaf karena tidak tersertipikat. Masyarakat pun cenderung pasif dan lengah untuk menyertipikatkan tanah wakaf karena dianggap kurang bernilai.

“Contoh, musala 300 meter dulu tidak dilirik. Begitu ada jalan tol lewat situ, ya kan 300 meter nilainya per meternya 5 juta, kali 300 meter 1,5 miliar, langsung keluarga yang mewakafkan kalang kabut. Akhirnya menggugat, ngalor ngidul. Hal ini jangan sampai terjadi,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Demi mempercepat proses sertipikasi tanah wakaf, Menteri Nusron menggandeng organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, pihak pondok pesantren, dan MUI untuk melakukan sosialisasi. Ia juga menyatakan bahwa yayasan keagamaan kini diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah, selama digunakan untuk kepentingan sosial dan pendidikan, dengan izin dari Kementerian ATR/BPN dan rekomendasi Kementerian Agama.

Menteri Nusron pun meminta Kantor Pertanahan di seluruh daerah bersikap proaktif dan mempermudah proses sertipikasi tanah wakaf. “Program ini gratis. Yang penting, aset wakaf bisa terselamatkan,” tegasnya.

Selain menyerahkan sertipikat, Menteri ATR/Kepala BPN juga memberikan pengarahan kepada jajaran Kanwil BPN se-D. I. Yogyakarta. Turut serta mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Kepala Kanwil BPN Provinsi D. I. Yogyakarta, Suwito; Ketua STPN, Agustyarsyah; serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Harga Emas Antam Turun Rp15 Ribu per Gram, Ini Update Terbarunya!

Harga emas batangan Antam kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan laman resmi Logam Mulia pada Kamis (19/12), harga emas turun sebesar Rp15.000 per gram, dari Rp1.520.000 menjadi Rp1.505.000 per gram.

Tidak hanya harga emas, nilai jual kembali (buyback) juga ikut menurun. Kini, harga buyback emas Antam tercatat turun Rp18.000, dari Rp1.372.000 menjadi Rp1.354.000 per gram.

Pajak dan Kebijakan Buyback

Perlu diketahui, transaksi harga jual emas dikenakan potongan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017. Untuk penjualan kembali emas dengan nominal di atas Rp10 juta, ada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang harus diperhatikan. Besarannya adalah:

  • 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  • 3 persen untuk yang tidak memiliki NPWP.

Pajak ini langsung dipotong dari total nilai buyback emas yang dilakukan.

Daftar Harga Emas Batangan Antam Hari Ini

Berikut harga emas batangan berdasarkan pecahan yang tertera di laman Logam Mulia pada Kamis:

  • 0,5 gram: Rp802.500
  • 1 gram: Rp1.505.000
  • 2 gram: Rp2.950.000
  • 3 gram: Rp4.400.000
  • 5 gram: Rp7.300.000
  • 10 gram: Rp14.545.000
  • 25 gram: Rp36.237.000
  • 50 gram: Rp72.395.000
  • 100 gram: Rp144.712.000
  • 250 gram: Rp361.515.000
  • 500 gram: Rp722.820.000
  • 1.000 gram: Rp1.445.600.000

Pajak Pembelian Emas

Saat membeli emas batangan, pembeli juga perlu mempertimbangkan potongan pajak. Berdasarkan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas dikenakan PPh 22 dengan tarif:

  • 0,45 persen untuk pembeli yang memiliki NPWP.
  • 0,9 persen untuk pembeli tanpa NPWP.

Setiap transaksi pembelian emas batangan akan disertai bukti potong PPh 22 sebagai dokumen pendukung.

Kesimpulan

Bagi Anda yang sedang memantau harga emas untuk investasi, penurunan harga ini mungkin bisa menjadi momen tepat untuk membeli. Namun, jangan lupa perhatikan juga aturan pajak yang berlaku agar transaksi Anda tetap sesuai ketentuan.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi laman resmi Logam Mulia Antam.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harga Komoditas Pangan Hari Ini: Beras dan Cabai Rawit Merah Naik

Harga sejumlah komoditas pangan mengalami fluktuasi pada hari ini. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 08.00 WIB, terdapat kenaikan signifikan pada beberapa bahan pokok, termasuk beras premium dan cabai rawit merah.

Harga cabai rawit merah melonjak 2,04% atau sebesar Rp880, mencapai Rp44.000 per kilogram (kg). Sementara itu, beras premium naik 2,40% atau Rp370 menjadi Rp15.790 per kg, dan beras medium naik 0,89% atau Rp120 menjadi Rp13.580 per kg. Beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog juga mengalami kenaikan sebesar 0,48% atau Rp60 menjadi Rp12.570 per kg.

Komoditas yang Mengalami Kenaikan

Selain beras dan cabai rawit merah, beberapa komoditas lain juga mengalami kenaikan harga, antara lain:

  • Bawang putih bonggol: Naik 1,65% atau Rp700 menjadi Rp43.080 per kg.
  • Cabai merah keriting: Naik 1,82% atau Rp660 menjadi Rp36.840 per kg.
  • Daging ayam ras: Naik 2,57% atau Rp950 menjadi Rp37.930 per kg.
  • Telur ayam ras: Naik 1,62% atau Rp490 menjadi Rp30.700 per kg.
  • Minyak goreng kemasan sederhana: Naik 1,82% atau Rp340 menjadi Rp19.040 per kg.
  • Kedelai biji kering (impor): Naik 1,15% atau Rp120 menjadi Rp10.510 per kg.
  • Gula konsumsi: Naik 0,94% atau Rp170 menjadi Rp18.160 per kg.

Komoditas yang Turun Harga

Namun, beberapa komoditas justru mengalami penurunan, seperti:

  • Bawang merah: Turun 1,11% atau Rp450 menjadi Rp39.940 per kg.
  • Minyak goreng curah: Turun 2,91% atau Rp510 menjadi Rp17.030 per kg.
  • Tepung terigu curah: Turun 0,59% atau Rp60 menjadi Rp10.050 per kg.
  • Ikan kembung: Turun 3,92% atau Rp1.480 menjadi Rp36.250 per kg.

Harga Komoditas di Sektor Peternakan dan Perikanan

Harga daging sapi murni tercatat menurun sebesar 0,84% atau Rp1.130 menjadi Rp133.800 per kg. Sementara itu, harga ikan tongkol naik 1,22% atau Rp390 menjadi Rp32.250 per kg, dan ikan bandeng naik 2,73% atau Rp920 menjadi Rp34.630 per kg.

Kesimpulan

Kenaikan harga komoditas pangan, terutama beras dan cabai, menjadi perhatian masyarakat. Fluktuasi ini perlu diantisipasi dengan langkah-langkah stabilisasi harga agar tidak membebani konsumen, terutama menjelang momen penting seperti libur akhir tahun.

Untuk informasi terkini tentang harga bahan pokok, pantau terus Bapanas atau kunjungi platform terpercaya lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Tuban Apresiasi Camat dan Kades Berprestasi PBB-P2

TUBAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD), menggelar acara pemberian insentif dan penghargaan kepada camat, kepala desa (kades), dan lurah berprestasi atas keberhasilan mereka dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun anggaran 2024. Acara ini diselenggarakan di Pendapa Kridha Manunggal Tuban pada Rabu, 18 Desember 2024.

Kepala BPKPAD Tuban, Agung Triwibowo, menyampaikan bahwa acara tersebut merupakan bentuk apresiasi atas pencapaian yang melampaui target pengelolaan PBB-P2 tahun ini. “Kami memberikan penghargaan berupa kendaraan dinas roda dua untuk operasional kepada Kecamatan Kenduruan, Senori, dan Singgahan, yang merupakan wilayah dengan capaian pelunasan tercepat,” kata Agung.

Berikut rincian capaian ketiga kecamatan tersebut:

  1. Kecamatan Kenduruan, yang terdiri dari 9 desa, dengan nilai baku Rp757.820.707,-, lunas pada tanggal 22 Agustus 2024.
  2. Kecamatan Senori, yang terdiri dari 12 desa, dengan nilai baku Rp1.724.864.454,-, lunas pada tanggal 23 Agustus 2024.
  3. Kecamatan Singgahan, yang terdiri dari 12 desa, dengan nilai baku Rp1.229.906.838,-, lunas pada tanggal 26 September 2024.

Selain ketiga kecamatan tersebut, sebanyak 33 kecamatan, desa, dan kelurahan lainnya juga diberikan piagam penghargaan atas pencapaian pelunasan tercepat berdasarkan nilai baku. Agung menambahkan, ke depannya, pihaknya berencana untuk meningkatkan apresiasi tersebut dengan pemberian sepeda motor listrik sebagai inventaris operasional, jika mendapat izin dari Bupati dan Sekda. “Ini bertujuan untuk memberikan motivasi agar pencapaian PBB-P2 tahun depan dapat lebih baik,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, Budi Wiyana, menyampaikan bahwa pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Tuban telah memasuki tahun ke-12 sejak menjadi pajak daerah. Berdasarkan data, jumlah objek PBB-P2 di Tuban mencapai 742.626 objek dengan total penerimaan sebesar Rp48.763.868.180,-. Angka ini melampaui target awal sebesar Rp46 miliar, dengan realisasi hingga 17 Desember 2024 mencapai Rp48.066.926.100,-, atau 104,49 persen.

“Kenaikan penerimaan ini sebesar Rp684 juta dibandingkan tahun sebelumnya, yang tidak lepas dari kerja keras camat, kades, lurah, serta dukungan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya membayar pajak,” ujar Budi.

Ia juga mengingatkan agar pembayaran pajak dilakukan dengan tepat dan tidak disalahgunakan oleh petugas.

Budi menambahkan bahwa kesuksesan ini merupakan hasil dari edukasi dan teladan yang diberikan kepada masyarakat, dan Pemkab berharap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak akan terus meningkat.

Acara penghargaan ini dihadiri oleh para camat, seluruh kepala desa dan lurah, pimpinan OPD terkait, serta perwakilan Bank Jatim. Dukungan kolektif ini menjadi bukti bahwa Kabupaten Tuban berhasil mengelola PBB-P2 secara transparan dan akuntabel.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jadwal SIM Keliling Jakarta Hari Ini, Kamis 19 Desember 2024

Bagi Anda yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) hampir habis, layanan SIM Keliling di Jakarta menjadi solusi praktis untuk memperpanjangnya tanpa perlu uji praktik. Berikut informasi jadwal SIM Keliling hari ini, Kamis, 19 Desember 2024, untuk wilayah Jakarta.

Mudah dan Cepat, Tidak Perlu Uji Praktik

Perpanjangan SIM wajib dilakukan sebelum masa berlaku habis. Jika tidak, pemilik harus membuat SIM baru dengan proses lebih rumit dan biaya yang lebih mahal. Dilansir dari situs resmi Korlantas Polri, layanan SIM Keliling hadir untuk mempermudah masyarakat memperpanjang SIM, sesuai program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kombes Pol Trijulianto Djati Utomo menjelaskan, program ini didesain agar layanan lebih mudah, cepat, dan transparan. Bahkan, layanan online melalui aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR) kini sudah tersedia untuk memperpanjang SIM A dan C.

“Layanan ini dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Dengan aplikasi ini, masyarakat cukup mendaftar melalui gadget mereka,” ujar Kombes Pol Trijulianto. Untuk SIM Internasional, pendaftaran dilakukan melalui laman siminternasional.korlantas.polri.go.id.

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini

Hari ini, layanan SIM Keliling di Jakarta tersedia di lima lokasi:

  1. Jakarta Timur: Mall Grand Cakung
  2. Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata
  3. Jakarta Barat: Mall Citraland
  4. Jakarta Utara: LTC Glodok
  5. Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Layanan ini beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Pilih lokasi terdekat untuk menghindari kemacetan dan menghemat waktu.

Syarat Perpanjang SIM di SIM Keliling

Untuk perpanjangan SIM A dan C, berikut dokumen yang perlu Anda siapkan:

  1. Fotokopi KTP yang masih berlaku.
  2. Fotokopi dan asli SIM lama.
  3. Bukti cek kesehatan.
  4. Bukti tes psikologi.
  5. Tanda kepesertaan BPJS Kesehatan (syarat baru).

Biaya perpanjangan sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016:

  • SIM A: Rp 80.000
  • SIM C: Rp 75.000
    (Belum termasuk biaya kesehatan dan tes psikologi.)

Cara Perpanjang SIM di SIM Keliling

  1. Pendaftaran: Isi formulir yang disediakan petugas.
  2. Cek Kesehatan: Ikuti tes kesehatan di lokasi layanan.
  3. Foto SIM: Setelah cek kesehatan, lanjutkan ke tahap pengambilan foto.
  4. Pengambilan SIM: Tunggu panggilan petugas untuk menerima SIM yang sudah jadi.

Hindari Razia, Perpanjang SIM Tepat Waktu

Setiap pengendara wajib memiliki SIM sesuai jenis kendaraan yang dikemudikan. Jika masa berlaku SIM habis, pengendara dianggap melanggar hukum sesuai Pasal 281 UU Lalu Lintas.

Manfaatkan layanan SIM Keliling Jakarta hari ini untuk memperpanjang SIM Anda dengan cepat dan mudah. Jangan sampai terkena tilang karena masa berlaku SIM telah habis!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

LRT Jabodebek Umumkan Pemenang Kompetisi Desain Maskot dan Tagline

JAKARTA,- PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui Divisi LRT Jabodebek mengumumkan pemenang dari “Mascot Design & Tagline Competition with LRT Jabodebek”, sebuah kompetisi yang melibatkan masyarakat dalam menciptakan identitas baru bagi layanan LRT Jabodebek.

Kompetisi ini dilaksanakan pada periode 28 Oktober hingga 28 November 2024.

Pemenang kompetisi ini adalah desain maskot “RENO” karya Giant Tahta Pahlawan dan tagline”Transportasi Cerdas, Mobilitas Tanpa Batas” karya Achmad Afinadi.

Kedua karya tersebut berhasil terpilih setelah melalui serangkaian tahapan seleksi yang ketat dan penjurian.

Mochamad Purnomosidi, Executive Vice President Divisi LRT Jabodebek, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap partisipasi masyarakat.

“Dengan 1.258 karya yang masuk, kami sangat menghargai kreativitas dan antusiasme yang luar biasa dari peserta. Kompetisi ini menunjukkan besarnya dukungan publik untuk pengembangan LRT Jabodebek, dan kami berterima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi,” ujar Purnomosidi.

Penilaian dilakukan oleh dewan juri yang terdiri dari para ahli di bidang branding dan desain komunikasi visual, serta tim internal Divisi LRT Jabodebek.

Kriteria penilaian untuk maskot meliputi orisinalitas, estetika, makna, dan fleksibilitas penerapan di berbagai media, sementara untuk tagline, penilaian difokuskan pada orisinalitas, kesesuaian dengan visi misi, makna, dan kemudahan diingat.

Selain itu, voting publik melalui media sosial turut memberikan kontribusi 10% dari total penilaian.

Maskot “RENO” merupakan figur humanoid yang unik, modern, dan futuristik. Kepala maskot ini terinspirasi oleh visual logo dan bentuk depan LRT Jabodebek, yang melambangkan nilai inovasi dan teknologi.

Desain ini mencerminkan komitmen LRT Jabodebek dalam menghadirkan teknologi canggih untuk kenyamanan dan kemudahan pengguna.

Sementara itu, tagline “Transportasi Cerdas, Mobilitas Tanpa Batas” menggambarkan sistem transportasi yang inovatif, efisien, dan berbasis teknologi.

Tagline ini mencerminkan kemampuan LRT Jabodebek dalam menghubungkan berbagai wilayah dan mendukung mobilitas masyarakat serta barang tanpa hambatan.

Melalui integrasi antarmoda seperti kereta, bus, dan moda transportasi lainnya, mobilitas menjadi lebih terhubung, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas.

Maskot dan tagline yang terpilih ini akan menjadi bagian dari rebranding LRT Jabodebek, bertujuan untuk memperkuat hubungan emosional dengan masyarakat dan meningkatkan identitas LRT Jabodebek sebagai sistem transportasi modern yang inovatif.

“Kami berharap melalui maskot dan tagline baru ini, masyarakat dapat merasa lebih dekat dan terhubung dengan layanan LRT Jabodebek dalam aktivitas sehari-hari.

LRT Jabodebek akan meluncurkan maskot dan tagline baru ini pada tahun 2025, sebagai bagian dari langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat keterlibatan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Kolaborasi Pemerintah Wujudkan Hunian Nyaman bagi 98 Keluarga PPKS

KABUPATEN BANDUNG, – Kolaborasi antar Kementerian Lembaga bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat hadirkan Hunian nyaman bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tersebar di Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kota Bandung.

Sebanyak 98 Keluarga telah menempati hunian Rusunawa yang terbagi di Rancaekek dan Solokan Jeruk.

Hal tersebut terlaksana setelah adanya Asesmen kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kota Bandung.

Hadir dalam peresmian Rusunawa Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman.

Kementerian Sosial dalam kegiatan ini berikan bantuan senilai Rp 124.729.662 yang terdiri dari Bantuan ATENSI Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak dan Perlengkapan Sekolah masing-masing 98 dan 95 Paket.

Kedepannya, Kementerian Sosial dalam hal ini Unit Pelayanan Teknis yang tersebar di Wilayah Jawa Barat salah satunya Sentra Abiyoso akan terus mendampingi para PPKS dalam hal rehabilitasi sosial mereka seperti memberikan pelatihan keterampilan maupun pelatihan sesuai minat dan bakat para PPKS.

Hadir mewakili Kementerian Sosial Direktur RSPD M.O Royani, Kepala Sentra Abiyoso Feri Afrianto, Plt. Kepala Sentra Wiyata Guna Iyan Kusmadiana. (*)

Gandeng JAM Intel Kejagung, Mendes Yandri Harap Mudahkan Kades Kelola Dana Desa

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto berharap kerjasama yang digardai Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI (JAM-Intel Kejagung) Reda Manthovani ini dapat memudahkan kepala desa (Kades) dalam perbaiki tata kelola penggunaan dana desa.

Selain demi terwujudnya penyerapan masalah kesejahteraan masyarakat melalui dana desa, hal itu merupakan kewajiban Kades untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

“Ketika saya banyak menerima laporan dari masyarakat, bahwa ada Kepala Desa yang ditangkap, itu sedih saya. Karenanya kerjasama ini sejatinya mempermudah akuntabilitas keuangan bapak ibu di desa,” ujar Mendes Yandri saat memberi arahan dan sambutan dalam Temu Konsolidasi Publik dan Sinergi Program antara Kementerian Desa dan PDT bersama Kejaksaaan Agung RI, di Hotel Harris Cibinong Bogor, Rabu (18/12/2024).

Mendes Yandri juga menjabarkan, pihaknya kini tengah menggodok peraturan menteri desa (Permendes) terkait prioritas dana desa untuk program ketahanan pangan. Hal ini demi menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat termasuk program makan bergizi gratis.

Sebab, kata Mendes Yandri, ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

“Dan kami, Kementerian Desa baru saja membahas Permendes tentang pemanfaatan Dana Desa. Dengan Mensesneg, Menteri Keuangan, Bappenas, Mentan, Menteri Hukum. Jadi kami sudah mencantumkan, sekurang-kurangnya dana desa itu dua puluh persen untuk ketahanan pangan,” jelas mantan Anggota DPR RI itu.

Dalam terobosannya, Mendes Yandri akan membuat desa tematik. Seperti diketahui, desa tematik nantinya merupakan desa yang didesain dan dikembangkan dengan tema tertentu, seperti desa budaya, desa peternakan lele, desa buah, atau desa pariwisata.

Tujuan utama dari desa tematik adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat melalui pengembangan pariwisata dan promosi keunikan desa tersebut.

“Dan dalam waktu dekat ini, Pak JAM Intel, kita akan ada desa tematik. Mungkin ada desa cabe, ada desa tomat, ada desa ikan nila, dan desa ayam petelur. Dari BUM Des dari dana desa itu,” kata Mendes Yandri.

Hadir mendampingi Mendes Yandri, Sekretaris Jenderal Kemendes PDT, Taufik Madjid, Inspektur Jenderal, Teguh, Plh. Dirjen PDP Kemendes PDT, Rahmatia Handayani, dan Kepala Biro Hukum Lalu Syaefudin, Plt. Kepala Biro Humas, Andi Nita Arie.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Sebut Minimal 20 Persen Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

Salah satu prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2025 adalah alokasi minimal 20 persen untuk ketahanan pangan. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.

Hal itu disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes Yandri Susanto saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Teknis program ketahanan pangan Polri di Cianjur, Jawa Barat pada Rabu (18/12/24).

Menurutnya berdasarkan Permendesa sebelumnya tentang prioritas penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan sebesar maksimal 20 persen dari dana desa. Namun, kali ini akan diubah menjadi minimal 20 persen.

“Kami akan segera tandatangani Permendes pemanfaatan dana desa yang sudah kita cantumkan minimal atau sekurang-kurangnya 20 persen dari dana desa itu dimanfaatkan untuk ketahanan pangan. Artinya boleh lebih dari 20 persen, kurang gak boleh,” kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri berharap agar maksimal 20 persen tersebut ada jejaknya, maka dirinya menginginkan dana desa untuk ketahanan pangan ini bisa dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan BUMDes sebagai pengelola.

“Nanti hasilnya akan diserap sebagai bahan baku untuk makan siang bergizi dan keuntungannya juga dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa,” kata Mendes Yandri.

Untuk pengawasannya, Mendes Yandri di depan para Polri dalam Rakernis berharap adanya pembinaan dan pendampingan supaya tidak ada penyalagunaan atau penyelewengan dana desa.

“Dalam rakernis ini penting bagi kami untuk memastikan bahwa pengawasan dana desa itu benar-benar kita lakukan. Kalau itu kita lakukan, maka swasembada pangan akan berhasil,” katanya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pj Sekda Kota Bogor Pimpin Persiapan CGM BSF 2025

BOGOR – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Hanafi, menerima kunjungan dari panitia Cap Go Meh Bogor Street Festival (CGM BSF) 2025 di Paseban Surawisesa, Balai Kota Bogor, pada Selasa (17/12/2024).

Sebagai informasi, CGM BSF merupakan salah satu ikon dari tiga festival besar di Kota Bogor yang telah tercatat dalam Calendar of Event Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor.

Dalam pertemuan tersebut, Hanafi menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan CGM BSF 2025. Ia mengingatkan panitia untuk terus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait agar kebutuhan sarana dan prasarana di lapangan dapat terinventarisasi dengan baik.

Hanafi juga berharap agar pelaksanaan CGM BSF 2025 dapat berlangsung setelah Wali Kota Bogor terpilih resmi dilantik.

“Harapan kami dan kita semua tentunya agar acara ini dapat berjalan meriah seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Hanafi.

Ketua Panitia CGM BSF 2025, Arifin Hilmawan, yang akrab disapa Kang Ahim, menyampaikan bahwa acara besar ini direncanakan berlangsung pada Februari 2025 dengan mengusung tagline ‘New Beginning’, seiring dengan hadirnya pemimpin baru di Kota Bogor.

“Tagline ini juga mencerminkan harapan untuk menyongsong era baru menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Kang Ahim.

Rencana rute CGM BSF 2025 akan dimulai dari Suryakencana hingga Simpang Tiga Batu Tulis, dengan target jumlah pengunjung mencapai lebih dari 80 ribu orang. Acara ini diperkirakan akan berlangsung sekitar 8 jam.

Untuk memeriahkan acara, panitia akan melibatkan 70 pengisi acara, 5.000 personel penampil seni budaya, dan 1.000 personel pengamanan yang terdiri dari aparat TNI, Polri, dan organisasi masyarakat (ormas).

Sejak awal penyelenggaraannya, CGM BSF telah dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, termasuk presiden, ketua MPR, menteri agama, dan wakil menteri.

Pada tahun 2024, Kang Ahim menjelaskan bahwa CGM BSF Kota Bogor tidak diadakan karena adanya pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Kang Ahim berharap CGM BSF 2025 dapat dihadiri oleh tiga kementerian terkait, yaitu Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Ekonomi.

Untuk menyambut dan mempersiapkan pelaksanaan CGM BSF 2025, panitia bersama pihak terkait akan menghias kawasan Suryakencana dengan ornamen khusus.

“Suasana menjelang CGM akan kami ciptakan dengan ornamen tertentu, dengan tujuan menarik wisatawan untuk datang ke Kota Bogor,” kata Kang Ahim yang hadir bersama tim panitia CGM BSF 2025.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News