Beranda blog Halaman 1370

UP PKB Jagakarsa Gelar Workshop Keselamatan Transportasi Jalan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dalam upaya meningkatkan keselamatan transportasi jalan di Indonesia, Kementerian Perhubungan bersama dengan DPP PKBI, Dishub Jakarta, dan KNKT RI menyelenggarakan Workshop Keselamatan Transportasi Jalan pada tanggal 10-11 Desember 2024.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman penguji kendaraan bermotor agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat serta para pelaku industri transportasi mengenai pentingnya keselamatan berkendara, khususnya dalam penggunaan kendaraan bermotor, listrik dan bus.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo membuka acara workshop ini. Acara dihadiri oleh seluruh kepala UP PKB Daerah Khusus Jakarta, Kepala UP PKB Ujung Menteng Massdes Arouffy, Kepala UP PKB Pulogadung Edy Sufa’at, Kepala UP PKB UP PKB Cilincing Erwansyah dan lainnya.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan workshop ini diharapkan menjadikan implementasi pencegahan kecelakaan lalu lintas yg marak terjadi akhir2 ini dalam mewujudkan keselamatan Jalan para pengendara saat melakukan aktifitas berkendara dg aman di jalan.

“Keselamatan lalu lintas menjadi prioritas. Merupakan tanggung jawab kita bersama,” terangnya.

Acara workshop ini secara khusus menyoroti tiga jenis kendaraan yang semakin populer di Indonesia, yaitu kendaraan bermotor, kendaraan listrik dan bus.

“Peserta diajak untuk memahami secara mendalam mengenai aspek-aspek keselamatan yang terkait dengan jenis kendaraan tersebut,” terangnya.

Puluhan peserta yang mengikuti workshop ini diberikan pemahaman mengenai komponen-komponen utama kendaraan bermotor, listrik dan cara memeriksa kondisi teknisnya.

Selain itu, para peserta juga diajarkan mengenai tata cara pengoperasian yang aman dan pemeliharaan yang tepat untuk kendaraan jenis ini.

Workshop ini juga membahas mengenai pemeriksaan teknis bus, khususnya pada sistem wiring dan sistem rem. Kedua sistem ini sangat krusial untuk menjamin keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya.

Para peserta diajarkan cara melakukan pemeriksaan secara mandiri dan berkala untuk mencegah terjadinya kegagalan fungsi yang dapat berakibat fatal.

Diharapkan workshop ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan keselamatan transportasi jalan di Indonesia. Dengan semakin meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai keselamatan berkendara, diharapkan angka kecelakaan lalu lintas dapat terus menurun.

Para ahli di bidang transportasi memberikan materi presentasi mengenai berbagai aspek keselamatan transportasi jalan.

Peserta Workshop Keselamatan Transportasi Jalan Tanggung Jawab Kita Bersama ini diikuti oleh puluhan orang dari Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Jakarta, DPP PKBI dan KNKT RI.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Beras Melimpah! Pemerintah Resmi Stop Impor 840 Ribu Ton Beras

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Indonesia memastikan stok beras dalam negeri mencukupi hingga akhir tahun 2024, sehingga keputusan untuk membatalkan rencana impor beras sebanyak 840 ribu ton diambil. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa sisa kuota impor yang belum terkontrak tersebut tidak akan direalisasikan karena kondisi stok beras sudah stabil.

“3,6 juta ton belum ya, masih ada sisa. Tapi stok kita ini sudah cukup lah sekarang. Kita sudah hitung, Bulog itu akan masuk sampai dengan 31 Desember. Ini kan masih ada waktu. 31 Desember itu kalau sudah masuk, posisinya di Bulog itu sekitar 2 juta ton,” kata Arief saat ditemui di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Menurut Arief, keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan perhitungan cermat mengenai kebutuhan beras hingga akhir tahun.

Baca juga: Indonesia Targetkan Swasembada Beras dan Stop Impor Pangan di 2025

Pemerintah sebelumnya menetapkan kuota impor beras sebesar 3,6 juta ton untuk tahun ini. Namun, hingga saat ini, sebanyak 840 ribu ton kuota impor belum terkontrak. Arief menegaskan bahwa kuota impor tersebut tidak akan diperpanjang hingga tahun depan karena stok beras dalam negeri sudah memadai.

“Nggak, kita sudah selesai. Sudah kebanyakan. Diputuskan sampai 31 Desember semuanya selesai. Jadi yang belum terkontrak terakhir itu (sekitar) 800-an ribu ton, itu gak jadi,” tambahnya.

Sebagai tambahan informasi, total stok beras nasional saat ini tercatat mencapai 8,3 juta ton, termasuk cadangan yang dikelola oleh Perum Bulog. Hingga akhir tahun, diperkirakan Bulog akan memiliki stok sekitar 2 juta ton setelah memperhitungkan distribusi bantuan pangan sebanyak 220 ribu ton untuk Januari dan Februari 2025.

“Posisinya di Bulog itu sekitar 2 juta ton (sampai akhir tahun). Sudah dikurangi bantuan pangan 220 ribu ton. Kemudian sudah diputuskan juga, Januari-Februari kan 220 ribu ton, karena produksi di bulan Januari-Februari (produksinya) memang pasti di bawah. (Di bulan Januari-Februari) nanamnya masih belum di atas 1 juta hektare, nah itu biasanya pemerintah membantu untuk bantuan kepada PBP (penerima bantuan pangan). Itu sudah kita siapkan,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono mengatakan, dari kuota impor beras yang ditetapkan tahun ini sebesar 3,6 juta ton, masih ada sisa 840 ribu ton yang belum terkontrak. Namun, kata dia, saat ini pihaknya tengah mengkaji apakah kekurangan 840 ribu ton itu akan tetap dieksekusi atau tidak. Sebab jika memang target pemenuhan cadangan beras pemerintah (CBP) sampai akhir tahun 2 juta ton sudah terpenuhi, maka tidak diperlukan lagi realisasi kuota impor 3,6 juta ton.

“Yang 840 ribu ton itu belum ada kontrak sama sekali. Kalau stok sampai akhir tahun 2 juta ton terpenuhi, sudah cukup, ya stop, nggak usah impor,” ucapnya saat ditemui di gedung Graha Mandiri, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Stranas PK Gelar Special Screening Film ‘Nyanyi Sunyi Dalam Rantang’ untuk Hakordia 2024

Penulis
Alfan Godit
-

SuaraPemerintah.ID – Seni visual kini menjadi salah satu medium strategis dalam menyampaikan pesan penting kepada masyarakat. Oleh karena itu, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menggelar pemutaran khusus film “Nyanyi Sunyi Dalam Rantang” untuk memperkenalkan dan merinci lebih jauh aksi-aksi nyata Stranas PK dalam upaya pencegahan korupsi. Pemutaran ini digelar dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024, yang berlangsung di Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat, pada Senin (9/12).

Koordinator Harian Stranas PK yang juga Direktur Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aminudin, menjelaskan bahwa film ini tidak hanya menyajikan kisah yang menginspirasi, tetapi juga menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan tentang perilaku korup yang merugikan masyarakat.

“Film ini mengangkat masalah nyata yang ada di masyarakat, yang mungkin penanganannya tidak transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat terpinggirkan, apalagi mereka yang tidak memiliki akses. Film ini dibuat untuk memperkenalkan aksi Stranas PK, sekaligus menggambarkan realitas yang ada di masyarakat,” jelas Aminudin.

Senada dengan itu, Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariyanti, mengungkapkan bahwa film ini mampu membawa penonton lebih dekat dengan Stranas PK, lewat kisah perjalanan seorang pengacara muda bernama Puspa, yang berjuang melawan ketidakadilan.

“Cita-cita Stranas untuk mendokumentasikan perjuangan mencari keadilan dan kesetaraan, yang melalui ruang-ruang di Stranas PK membangun sistem, direpresentasikan dalam film ini. Harapannya, peran Mbak Della sebagai Puspa ini tidak berjuang sendirian,” tutur Niken.

Melalui Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018, Stranas PK juga telah melakukan berbagai langkah strategis, salah satunya adalah reformasi di sektor peradilan. Reformasi ini bertujuan untuk mengatasi masalah utama yang menjadi akar korupsi, seperti keterbukaan proses hukum dan pengawasan pengelolaan, yang dilakukan melalui digitalisasi layanan, seperti sistem peradilan berbasis elektronik (e-Court).

Reformasi ini diharapkan dapat mengurangi potensi suap, gratifikasi, serta kolusi yang sering terjadi dalam proses peradilan, sekaligus memastikan bahwa layanan peradilan dapat diakses oleh masyarakat secara transparan dan akuntabel.

Pemutaran film ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat agar turut berpartisipasi dalam aksi pencegahan korupsi, demi tercapainya Indonesia yang sejahtera dan bebas dari perilaku korupsi.

Pada kesempatan yang sama, aktris Della Dartyan berharap film ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Puspa digambarkan selalu kalah, tapi dia punya tekad yang luar biasa. Rantang itu menggambarkan harapan, meski kecil, namun harapan itu selalu ada,” kata Della.

Ia berharap film ini dapat memicu terciptanya keadilan hukum yang benar-benar adil dan setara di Indonesia.

Film “Nyanyi Sunyi Dalam Rantang” mengangkat cerita yang terinspirasi dari kisah nyata dan menggambarkan dampak luar biasa korupsi terhadap masyarakat, melalui perjalanan Puspa (Della Dartyan), seorang pengacara muda yang berjuang di tengah kompleksitas sistem hukum yang korup. Kasus-kasus yang ditanganinya, mulai dari kriminalisasi petani hingga kolusi antara pengadilan dan korporasi, mengungkapkan lapisan-lapisan labirin hukum yang melibatkan berbagai pihak.

Dengan perpaduan drama, tragedi, dan intrik, Nyanyi Sunyi Dalam Rantang tidak hanya menggugah emosi, tetapi juga mengajak penonton untuk merenungkan kompleksitas hukum dan perjuangan melawan ketidakadilan. Puspa menjadi simbol keberanian di tengah kesunyian, membuktikan bahwa harapan dan keadilan, sekecil apa pun, selalu layak diperjuangkan.

Stranas PK dan Garin juga mengangkat isu-isu relevan dalam masyarakat, seperti praktik mafia peradilan, konflik kepentingan, hingga pengawasan kuota impor, yang digali dalam cerita ini.

Selain Della Dartyan, film ini juga menampilkan sejumlah aktor dan aktris kawakan, seperti Arswendi Bening Swara, Alex Suhendra, dan Fajar Suharno, yang turut memperkuat kualitas akting film ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Targetkan Swasembada Beras dan Stop Impor Pangan di 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Indonesia optimis mencapai swasembada pangan dalam beberapa tahun mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa produksi beras nasional ditargetkan mencapai lebih dari 32 juta ton pada tahun 2025, melampaui kebutuhan konsumsi yang diperkirakan sebesar 31 juta ton.

Lantaran produksi beras lebih banyak dari konsumsi, Indonesia ditargetkan tidak akan lagi mengimpor beras tahun depan. “(Produksi beras) 2025 kira-kira 32 juta lebih (ton), kebutuhan 31 juta (ton). Jadi kalau tidak ada kejadian yang luar biasa atau bencana alam insyallah nanti kita tidak akan impor lagi ya beras untuk konsumsi,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers Penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2025 di Graha Mandiri, Senin (9/12).

Zulhas menjelaskan bahwa berbagai kementerian, seperti Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Badan Pangan Nasional (Bapanas), terus bekerja sama untuk merealisasikan swasembada pangan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu sepenuhnya mandiri dalam sektor pangan pada 2027.

“Insyaallah 2027, perintah presiden, swasembada pangan kita amankan.” katanya.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menambahkan bahwa sisa kuota impor beras 2024 sebesar 800 ribu ton telah dibatalkan. Sebelumnya, Indonesia menetapkan kuota impor beras 3,6 juta ton, namun hingga kini hanya 2,8 juta ton yang masuk.

“Enggak jadi (impor), udah diputuskan sampai tanggal 31 Desember selesai semua. Proyeksi kita sampai akhir tahun (CBP) Bulog 2 juta ton dan total stok nasional 8,3 juta ton,” ujarnya.

Produksi Lokal Gula, Garam, dan Jagung Digenjot

Tak hanya beras, pemerintah juga menargetkan penghentian impor untuk beberapa komoditas lain:

  1. Gula Konsumsi: Produksi dalam negeri ditargetkan mencapai 2,6 juta ton pada 2025, cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik. Namun, impor gula industri tetap diperlukan, dengan kuota sebesar 3,4 juta ton.
  2. Garam Konsumsi: Stok garam lokal saat ini mencapai 800 ribu ton, lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sebesar 500–600 ribu ton. Namun, garam industri masih mengandalkan impor sebesar 1,7 juta ton dari total permintaan 2,5 juta ton.
  3. Jagung Pakan: Target produksi jagung pakan mencapai 16 juta ton, melampaui kebutuhan nasional sebesar 13 juta ton. “Kita bahkan bisa ekspor,” ujar Zulhas. Namun, untuk jagung industri, dari usulan impor 1,7 juta ton, pemerintah hanya menyetujui 900 ribu ton.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor, meningkatkan produksi lokal, dan mendukung kedaulatan pangan. Dengan berbagai program yang direncanakan, Indonesia optimis mampu mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Buka Ujian PPAT 2024, Wamen Ossy Harapkan PPAT Turut Dukung Layanan Pertanahan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Ribuan calon Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengikuti Ujian PPAT Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN sejak Senin (09/12/24). Wamen ATR/BPN, Ossy Dermawan mengapresiasi kontribusi PPAT dalam upaya menciptakan layanan pertanahan yang baik di Indonesia.

“Bapak/Ibu akan menjadi bagian dalam menciptakan layanan pertanahan yang adil, merata, dan berkesinambungan secara ekonomi. Pak Menteri Nusron Wahid juga selalu menekankan bahwa pengelolaan tanah kita ke depan harus didasarkan pada tiga prinsip itu,” ujar Ossy Dermawan di Gedung PPSDM Kementerian ATR/BPN, Cikeas.

Wamen Ossy melihat antusias dari para peserta Ujian PPAT ini sebagai cerminan semangat untuk mendukung terlaksananya tata kelola pertanahan yang baik di Indonesia. “Ini tidak hanya sekadar seleksi, tapi juga sebagai pintu gerbang tanggung jawab yang diemban Bapak/Ibu sekalian. Saya juga ingin mengingatkan bahwa tugas PPAT tak hanya soal teknis, tapi juga amanah moral yang harus dijalankan dengan penuh integritas,” tuturnya.

Ujian PPAT yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen PHPT) ini diikuti oleh 4.251 peserta. Pelaksanaannya dibagi menjadi dua periode, yaitu periode 9-11 Desember 2024 di Gedung PPSDM Cikeas Kementerian ATR/BPN dengan total peserta 2.400 dan periode 15-17 Desember 2024 di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta dengan peserta 1.851 orang.

“Ujian kali ini animonya sangat besar. Ini ujian yang paling ditunggu karena sudah dua tahun ini tidak ada ujian PPAT. Selamat kepada Bapak/Ibu yang masuk kepada kuota dan berhasil mengikuti ujian ini,” ungkap Wamen Ossy.

Ia berpesan kepada seluruh peserta Ujian PPAT 2024 agar nanti ketika sudah menjadi PPAT, agar menjadi insan PPAT yang tak hanya melayani, namun juga membawa perubahan yang baik bagi masyarakat. “Jalankan tes dengan sebaik-baiknya, secermat-cermatnya dan dengan hati yang tenang. Selamat menjalani ujian, berikanlah yang terbaik,” pungkas Wamen Ossy.

Terkait pelaksanaan Ujian PPAT Tahun 2024, Wamen Ossy menjelaskan ujian ini berlangsung dengan menggunakan sistem Computer Based Test (CBT) yang memberikan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan CBT, hasil ujian bisa dilihat secara realtime yang mana juga sesuai dengan prinsip pelayanan Kementerian ATR/BPN yang mengedepankan profesionalisme dan keterbukaan.

Dalam kegiatan ini, Wamen Ossy didampingi oleh Direktur Jenderal PHPT, Asnaedi; Sekretaris Ditjen PHPT, Shamy Ardian; Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Iskandar Syah; serta Kepala PPSDM, Einstein Al Makarima.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Hadiri Puncak Hakordia 2024

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menghadiri Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kegiatan yang mengangkat tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju” ini berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Senin (09/12/24).

Menteri Nusron mengikuti pembukaan Puncak Hakordia 2024 oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan yang dalam hal ini mewakili Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua KPK, Nawawi Pomolango serta sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih.

Dalam rangkaian acara Puncak Hakordia 2024, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto bersama Pimpinan KPK, Johanis Tanak menyampaikan apresiasi berupa Penghargaan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah 2024 dengan kategori Capaian Pengamanan Aset Daerah melalui Sertifikasi Tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, yakni Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatra Utara.

Sementara itu, peraih penghargaan kategori Capaian Pengamanan Aset Daerah melalui Sertifikasi Tingkat Kantor Pertanahan Kota, yaitu Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Kota Baubau, dan Jakarta Utara. Kemudian, kategori Capaian Pengamanan Aset Daerah melalui Sertifikasi Tingkat Kantor Pertanahan Kabupaten, di antaranya Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Jombang.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kunjungi Diskominfos Bali, Diskominfo Kaltim Siap Mengawal Tahapan Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dalam rangka memperkuat koordinasi terkait pelaksanaan seleksi Komisioner Komisi Informasi (KI), Diskominfo Kaltim melakukan kunjungan ke Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali.

Rombongan Diskominfo Kaltim terdiri dari Sekretaris Diskominfo Kaltim, Edi Hermawanto Noor, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan (IKP), Irene Yuriantini, Perencana Ahli Muda Diskominfo Kaltim, Natalin Siagian beserta staf, Disambut hangat oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali Anak Agung Ngurah Bagus Aryana di ruang Vidcon I Diskominfos Provinsi Bali, Senin (9/12/24).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berbagi pengalaman dan strategi terkait proses seleksi Komisioner Komisi Informasi yang efektif dan transparan.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Edi Hermawanto Noor, mengatakan bahwa pihaknya siap mengawal proses seleksi Calon Komisioner Komisi Informasi (KI) Kaltim periode 2024-2028 hingga tahap akhir.

“Sebagai panitia pelaksana, kami memiliki tanggung jawab untuk mengawal para calon komisioner melalui setiap tahap seleksi. Nantinya, kebijakan atau hasil akhir terkait peringkat maupun kemampuan masing-masing calon akan diserahkan sepenuhnya kepada tim seleksi yang memiliki kewenangan untuk itu,” ujar Edi sapaan akrabnya.

Terkait kunjungan ke Diskominfos Provinsi Bali kali ini, ia menyampaikan bahwa banyak pembelajaran yang dapat diambil dari pengalaman Bali dalam pelaksanaan seleksi komisioner KI.

“Setelah melakukan koordinasi, kami menemukan beberapa kesamaan serta beberapa hal baru yang bisa diadopsi. Studi banding ini memberikan wawasan yang nantinya akan kami sampaikan kepada tim seleksi di Kalimantan Timur sebagai rekomendasi,” jelasnya.

Menurutnya, seleksi dilakukan tetap mengacu pada ketentuan yang ada, terutama peraturan dari Komisi Informasi. Tahap-tahap seleksi yang telah dilalui sejauh ini meliputi tes potensi, psikotes, dinamika kelompok,

“Sisa tahap persiapan wawancara dan tahapan penulisan naskah,”tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Bali, Anak Agung Ngurah Bagus Aryana, menekankan pentingnya pengawalan proses seleksi oleh panitia dan tim seleksi.

Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi dalam proses seleksi sebagai bentuk modernisasi. Untuk diketahui, Diskomifo Provinsi Bali juga telah melaksanakan seleksi calon Komisioner KI untuk masa jabatan 2025-2029.

Pengalaman ini menjadi referensi bagi Kalimantan Timur dalam menyempurnakan proses seleksi calon anggota KI provinsi Kaltim.

Senada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Diskominfo Kaltim, Irene Yuriantini, menambahkan bahwa sebanyak 18 peserta telah dinyatakan lulus tes potensi yang dilakukan menggunakan sistem Computer Based Test (CBT). Para peserta juga telah mengikuti psikotes dan dinamika kelompok belum lama ini.

“Selain itu, para peserta juga harus mengikuti tahap wawancara dan tahapan penulisan naskah,” ujar Irene.

Irene menambahkan, pelaksanaan seleksi ini dilakukan dengan cermat dan sesuai aturan.

Seleksi nanti, lanjutnya dapat melahirkan komisioner yang kompeten dan mampu memberikan pelayanan informasi terbaik kepada masyarakat.

“Kami berharap hasilnya akan melahirkan komisioner yang memiliki kompetensi, mampu melaksanakan tugas dengan baik, serta mampu berkoordinasi dengan sesama komisioner,” pungkasnya.

Acara dirangkai dengan penyerahan cinderamata dan plakat oleh diskominfo Kaltim sebagai simbol komitmen untuk terus menjalin kerja sama di masa mendatang serta sesi foto bersama.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

SIM Keliling Hadir di 5 Lokasi Jakarta Hari Ini, Catat Lokasinya!

Penulis
Syifa
-

Kabar baik bagi warga Jakarta yang ingin memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM)! Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyediakan layanan SIM Keliling di lima lokasi strategis hari ini, Selasa (10/12/2024). Layanan ini hadir untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus perpanjangan SIM A dan SIM C tanpa perlu ke kantor Satpas.

Berikut lokasi SIM Keliling yang bisa Anda datangi:

  • Jakarta Timur: Mal Grand Cakung
  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata
  • Jakarta Barat: Mal Ciputra
  • Jakarta Utara: LTC Glodok
  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Persyaratan yang Perlu Disiapkan
Sebelum menuju lokasi, pastikan Anda membawa dokumen berikut:

  • Fotokopi KTP yang masih berlaku
  • Fotokopi SIM lama beserta SIM asli
  • Surat keterangan kesehatan
  • Hasil tes psikologi

Jangan lupa, perpanjangan SIM ini hanya berlaku untuk SIM yang masih aktif. Jika masa berlaku SIM Anda sudah habis, Anda harus membuat SIM baru di Satpas sesuai aturan yang berlaku.

Biaya Perpanjangan SIM
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016, biaya perpanjangan adalah:

  • Rp 80.000 untuk SIM A
  • Rp 75.000 untuk SIM C

Catatan Penting
Layanan SIM Keliling tidak melayani perpanjangan SIM B. Jika Anda memiliki SIM B, perpanjangan hanya dapat dilakukan di kantor Satpas karena jenis kendaraan yang diwakili berbeda, khususnya untuk kendaraan dengan berat lebih dari 3,5 ton.

Manfaatkan layanan ini untuk menghindari antrean panjang di Satpas dan pastikan dokumen Anda lengkap agar prosesnya berjalan lancar. Jangan sampai kelewatan, ya!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harga Pangan Hari Ini: Cabai Merah Naik Tajam, Daging Sapi Turun

Penulis
Syifa
-

Harga komoditas pangan di Indonesia terus menunjukkan pergerakan fluktuatif. Menurut data terbaru dari Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Selasa (10/12) pukul 06.30 WIB, beberapa bahan pokok mengalami kenaikan signifikan, sementara lainnya justru menurun.

Kenaikan Harga Beras hingga Cabai
Harga beras menjadi salah satu sorotan. Beras premium naik 4,68 persen atau Rp720, menjadi Rp16.120 per kilogram (kg). Beras medium juga ikut naik 3,71 persen atau Rp500 menjadi Rp13.980 per kg, sementara beras SPHP Bulog meningkat 2,24 persen atau Rp280, menjadi Rp12.790 per kg.

Di kategori sayuran, cabai merah keriting mencatat kenaikan paling signifikan, melonjak 13,96 persen atau Rp4.330 menjadi Rp35.350 per kg. Cabai rawit merah tak kalah tinggi dengan kenaikan 14,17 persen atau Rp5.510 menjadi Rp44.400 per kg. Namun, bawang merah turun 3,68 persen atau Rp1.470 menjadi Rp38.490 per kg, berbeda dengan bawang putih bonggol yang naik 0,92 persen atau Rp390 menjadi Rp42.580 per kg.

Pergerakan Harga Daging dan Telur
Pada kategori protein hewani, daging sapi murni mencatat penurunan harga sebesar 3,83 persen atau Rp5.170 menjadi Rp129.780 per kg. Sebaliknya, daging ayam ras melonjak 16,18 persen atau Rp5.920 menjadi Rp42.500 per kg, diikuti telur ayam ras yang naik 3,50 persen atau Rp1.010 menjadi Rp29.840 per kg.

Minyak Goreng dan Tepung Terigu Juga Berubah
Harga minyak goreng kemasan sederhana turun tipis 0,48 persen atau Rp90 menjadi Rp18.510 per kg. Namun, minyak goreng curah naik 0,81 persen atau Rp140 menjadi Rp17.500 per kg. Tepung terigu curah juga mencatat kenaikan 4,84 persen atau Rp490 menjadi Rp10.610 per kg, sedangkan tepung terigu non-curah naik 2,22 persen atau Rp290 menjadi Rp13.360 per kg.

Komoditas Lainnya: Jagung Melonjak, Ikan Campur Naik-Turun
Jagung di tingkat peternak mengalami kenaikan tajam hingga 52,61 persen atau Rp3.130 menjadi Rp9.080 per kg. Garam halus beryodium juga naik 4,58 persen atau Rp530 menjadi Rp12.100 per kg.

Untuk produk ikan, ikan kembung naik 5,59 persen atau Rp2.090 menjadi Rp39.470 per kg. Sebaliknya, ikan tongkol dan bandeng justru turun masing-masing 1,79 persen dan 1,19 persen.

Kesimpulan
Dengan fluktuasi harga ini, masyarakat diimbau untuk bijak mengatur pengeluaran rumah tangga, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok. Pemerintah juga terus memantau pergerakan harga guna memastikan ketersediaan dan stabilitas pangan tetap terjaga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Stranas PK Resmikan 15 Aksi Pencegahan Korupsi untuk 2025-2026 di Hakordia

Penulis
Alfan Godit
-

SuaraPemerintah.ID – Pada pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Jakarta, Senin (9/12), Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meluncurkan 15 aksi pencegahan korupsi. Peluncuran ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan sehingga dapat berjalan lebih efektif dan berdampak positif. Kelima belas aksi ini terkait dengan tiga fokus utama Stranas PK, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, menegaskan bahwa 15 aksi tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan pemberantasan korupsi oleh KPK, yang bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). “Selama lima tahun terakhir, program Stranas PK telah berhasil mendorong perbaikan di berbagai sektor, seperti reformasi pelabuhan, perbaikan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), pengelolaan Conflict of Interest (COI), serta optimalisasi penerimaan negara melalui digitalisasi sektor mineral dan batubara (minerba),” kata Nawawi.

Secara umum, 15 aksi Stranas PK tahun 2025-2026 merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya, dengan fokus pada penguatan efektivitas pelaksanaan aksi-aksi tersebut agar dampaknya dapat lebih terukur. Fokus pertama, terkait perizinan dan tata niaga, mencakup lima aksi, yaitu: Aksi Satu Peta Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Aksi Pengawasan Kuota Impor, Aksi Transparansi Data Beneficial Ownership, Aksi Reformasi Tata Kelola Logistik Nasional, dan Aksi Digitalisasi Layanan Publik dan Perizinan.

Empat aksi tersebut berfokus pada kemudahan perizinan untuk investasi yang mendukung peningkatan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, serta menurunkan biaya komoditas pokok. Selain itu, sejalan dengan arahan Presiden untuk swasembada pangan, Stranas PK akan mengawasi pengendalian alih fungsi lahan sawah di tiga wilayah utama penghasil beras di Indonesia. Fokus lainnya adalah pembenahan tata kelola ekspor-impor, dengan target utama mengawasi kuota impor, pengawasan penetapan importir/eksportir, serta pengurangan jumlah larangan terbatas (lartas), yang ditargetkan mencapai 15% di negara-negara ASEAN.

Fokus kedua berhubungan dengan keuangan negara, dengan lima aksi, antara lain: Aksi Sinergi Pencapaian Program Prioritas Nasional melalui Penerapan SIPD, Aksi Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Aksi Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Aksi Pemanfaatan Data Berbasis NIK, dan Aksi Penyelamatan Aset Negara. Aksi Sinergi Pencapaian Program Prioritas Nasional melalui SIPD adalah perluasan dari aksi perencanaan dan penganggaran sebelumnya, yang bertujuan agar pemerintah pusat dapat memantau pelaksanaan program prioritas nasional, hasil pembangunan daerah, serta saldo kas daerah secara real-time.

Fokus ketiga, penegakan hukum dan reformasi birokrasi, terdiri dari lima aksi, yakni: Aksi Peningkatan Integritas Partai Politik Melalui Sistem Informasi Partai Politik, Aksi Penguatan Peran dan Kualitas APIP, Aksi Penguatan Tata Kelola Penanganan Perkara Pajak, Aksi Penguatan Tata Kelola Penanganan Perkara Pidana Berbasis Teknologi Informasi, dan Aksi Kerjasama BUMN-BUMD.

Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, yang hadir dalam acara ini, menyampaikan harapannya agar rencana aksi pencegahan korupsi selaras dengan Asta Cita Presiden. “Ada dua prinsip utama dalam pencegahan korupsi: pertama, pemanfaatan instrumen digital dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mempercepat pelayanan publik, dan kedua, memastikan sasaran aksi sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujar Rini.

Peluncuran 15 aksi Stranas PK ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Alexander Marwata, dan Nurul Ghufron, serta Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, dan tamu undangan lainnya.

Di kesempatan yang sama, Nawawi juga menyampaikan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI), yang menilai integritas pemerintah daerah. SPI bertujuan untuk mengukur kedalaman korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. “SPI dilaksanakan di 92 instansi pusat dan 542 pemerintah daerah,” ujar Nawawi. Hasil SPI nasional dalam tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan. Pada 2023, skor SPI adalah 70,97, turun dari 71,94 pada 2022, dan 72,43 pada 2021. Hasil SPI 2024 akan diumumkan pada 2025.

“Beberapa sektor yang masih rentan terhadap korupsi, seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, penyalahgunaan anggaran, dan fasilitas negara, perlu mendapat perhatian khusus,” tutup Nawawi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,3691,3701,371...4,945Halaman 1,370 dari 4,945