Beranda blog Halaman 140

DPR dan DPD Evaluasi Program Tol Laut, Disparitas Harga di Kepulauan Jadi Sorotan

Penulis
Reta
-

Keterbatasan transportasi dan konektivitas masih menjadi tantangan utama bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Kondisi tersebut membatasi mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada distribusi logistik dan tingginya harga kebutuhan pokok. Karena itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan terus menyoroti sektor perhubungan sebagai salah satu fokus peningkatan kesejahteraan masyarakat pulau.

Salah satu isu yang mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) DPR RI mengenai RUU Daerah Kepulauan bersama Tim Kerja (Timja) DPD RI dan Kementerian Perhubungan adalah efektivitas program tol laut dalam menekan disparitas harga barang di daerah kepulauan.

Anggota DPD RI Asal Maluku Novita Anakotta menyoroti masih tingginya disparitas harga kebutuhan pokok di berbagai daerah kepulauan. Ia mempertanyakan efektivitas program tol laut dalam menekan biaya logistik, mengingat masyarakat di sejumlah wilayah masih harus membeli barang dengan harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.

“Kami juga mempertanyakan efektivitas tol laut dalam menekan disparitas harga. Program ini diharapkan dapat menghadirkan harga barang yang lebih terjangkau bagi masyarakat kepulauan, namun kenyataannya perbedaan harga masih cukup tinggi di sejumlah daerah. Ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” ungkap Novita di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Senada dengan hal tersebut, Pansus DPR RI Mercy Chriesty Barends menilai persoalan tidak hanya terletak pada transportasi laut, tetapi juga pada rantai distribusi barang setelah tiba di daerah tujuan.

“Kita melihat masih ada persoalan dalam rantai pasok yang belum berjalan secara simetris. Jangan sampai biaya transportasi sudah ditekan melalui program tol laut, tetapi manfaatnya tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat karena harga barang tetap tinggi ketika sampai di tingkat konsumen,” ujar Mercy.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud mengakui bahwa masih terdapat tantangan dalam rantai distribusi barang setelah kapal tol laut tiba di daerah tujuan. Karena itu, Kementerian Perhubungan terus melakukan supervisi untuk mengidentifikasi titik-titik permasalahan yang menyebabkan manfaat program belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

“Program tol laut kami sudah menekan biaya di transportasi kapal di titik pelabuhan. Namun, berdasarkan hasil supervisi kami, masih terdapat permasalahan pada rantai distribusi setelah barang tiba di daerah tujuan. Sehingga, evaluasi dan pengawasan terus kami lakukan agar manfaat tol laut dapat dirasakan masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” ungkap Masyhud.

Pembahasan RUU Daerah Kepulauan diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya memperkuat konektivitas antarpulau, tetapi juga memastikan distribusi logistik berlangsung lebih efisien sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat melalui harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi V DPR Dorong Pemerintah Siapkan Sistem Khusus Pemeliharaan Sekolah Rakyat

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei meminta pemerintah menyiapkan sistem pemeliharaan yang khusus untuk Sekolah Rakyat agar pengelolaan aset tidak membebani tenaga pendidik maupun mengganggu proses belajar mengajar.

 

Hal tersebut disampaikan Ahmad Safei saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Sekolah Rakyat di Jl. Kedungsari Raya, Rowosari, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (17/7/2026). Menurutnya, kompleks Sekolah Rakyat yang berdiri di atas lahan sekitar enam hektare dengan sejumlah bangunan besar membutuhkan pengelolaan dan perawatan yang profesional.

 

“Enam hektare ini dengan beberapa gedung yang besar-besar akan dipelihara kalau tidak dipersiapkan dengan baik. Menurut saya, dari sisi pemeliharaan harus dipisahkan dengan proses belajar mengajar. Jangan disatukan,” kata Ahmad Safei.

 

Ia menegaskan, guru seharusnya difokuskan pada tugas pendidikan, bukan dibebani tanggung jawab pemeliharaan fasilitas sekolah. Karena itu, pemerintah perlu menentukan mekanisme pengelolaan yang jelas, baik melalui pemerintah daerah, tenaga khusus, maupun sistem alih daya (outsourcing).

 

“Artinya gurunya jangan sampai menjadi pembersih. Saya kira tidak bisa kalau begitu. Proses belajar mengajar harus dipisahkan, kemudian maintenance seluruh gedung juga harus ditangani secara khusus. Apakah dari pemda atau di-outsourcing-kan, tetapi harus dipisahkan. Kalau dicampur, saya kira akan terbengkalai. Itu bahaya,” ujarnya.

 

Selain aspek pemeliharaan, Ahmad Safei juga mengingatkan agar pemerintah memperhatikan dampak keberadaan Sekolah Rakyat terhadap sekolah reguler. Ia menilai proses penerimaan peserta didik harus benar-benar sesuai sasaran, yakni bagi masyarakat miskin ekstrem yang masuk kategori desil 1 dan desil 2, sehingga tidak mengurangi jumlah siswa di sekolah umum.

 

“Program Bapak Presiden ini sangat baik. Niatnya baik, tetapi pelaksanaannya harus hati-hati. Pembantu-pembantunya harus mengkaji dengan baik supaya benar-benar bermanfaat, baik dari sisi penyiapan gedung maupun penerimaan murid yang tepat sasaran,” tutur Ahmad Safei.

 

Menurutnya, evaluasi secara berkala menjadi kunci agar Sekolah Rakyat dapat berkembang sebagai program pendidikan yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang matang, ia berharap program tersebut mampu meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membuka masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pesan Wamenkeu untuk Lulusan BKN: Integritas dan Kompetensi Jadi Kunci ASN Masa Depan

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mendorong pentingnya aparatur sipil negara (ASN), khususnya para pengelola kepegawaian, untuk membangun birokrasi yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil (end result). Hal tersebut disampaikan Wamenkeu Suahasil saat menghadiri Pelepasan Mahasiswa Pendidikan Ilmu Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jenjang Sarjana (S1) Angkatan XV, XVI dan Jenjang Magister (S2) Angkatan I di Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu Suahasil mengingatkan bahwa lulusan Pendidikan Ilmu Kepegawaian memiliki tanggung jawab strategis karena akan berperan dalam merekrut, membina, dan mengembangkan aparatur negara. Oleh sebab itu, setiap kebijakan kepegawaian harus diarahkan untuk menghasilkan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

“Mindset dari kepegawaian adalah merekrut, membina, mengawasi, memakai uang rakyat, dan ada satu perspektif lagi, yaitu berorientasi kepada end result,” jelas Wamenkeu.

Sebagai contoh transformasi yang berhasil, Wamenkeu mengangkat pengalaman Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan. Wamenkeu menjelaskan bahwa jumlah pegawai di DJPb tersebut berkurang hampir setengah dibandingkan saat pertama kali dibentuk sekitar dua dekade lalu. Namun, di saat yang sama, kapasitas pengelolaan APBN justru meningkat secara signifikan.

Menurutnya, keberhasilan tersebut didorong oleh perubahan pola pikir organisasi yang berfokus pada penyelesaian tugas dan peningkatan kualitas layanan, bukan pada penambahan jumlah pegawai. Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu faktor penting yang memungkinkan peningkatan produktivitas birokrasi.

“Orientasinya bukan di jumlah pegawai. Semua urusan perbendaharaan harus dilakukan dengan tata kelola yang baik dan waktu yang tepat, sehingga mereka dari awal berpikir kalau gitu kita perlu dibantu oleh alat-alat yang lebih elektronik (digitalisasi),” imbuhnya.

Wamenkeu Suahasil menambahkan bahwa perkembangan teknologi akan terus mengubah cara kerja birokrasi, karenanya ASN dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi agar mampu bekerja berdampingan dengan teknologi dan memanfaatkan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Lebih lanjut, Wamenkeu menekankan bahwa profesionalisme ASN tercermin dari kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan sesuai dengan tantangan zaman.

“Profesional itu artinya Anda terus memikirkan kompetensi apa berikutnya yang harus saya kuasai. kompetensi apa yang harusnya saya miliki. Belajar apa lagi harusnya saya ini,” jelas Wamenkeu Suahasil.

Selain kompetensi, Wamenkeu menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi birokrasi yang profesional. Ia mengajak para lulusan untuk selalu menjadikan hati nurani sebagai kompas dalam mengambil setiap keputusan serta menjalankan amanah yang diberikan negara.

Di akhir sambutannya, Wamenkeu Suahasil menyampaikan selamat kepada seluruh lulusan dan berpesan kepada semua lulusan untuk terus menjaga integritas dalam bekerja.

“Dimanapun Anda ditempatkan, bekerjalah dengan integritas yang tinggi, karena di bidang kepegawaian Anda akan memilih orang-orang yang akan menjalankan amanah. Bukan hanya diri Anda sendiri yang menjalankan amanah, tapi Anda akan memilih orang-orang membina, mengawasi orang-orang birokrasi, yang akan harus amanah menjalankan amanah uang rakyat cita-cita republik kita,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Gibran Tinjau Proyek Tol Betung–Jambi, Waktu Tempuh Dipangkas dari 5 Jam Menjadi 2 Jam

Penulis
Reta
-

Sebagai bagian dari komitmen pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat konektivitas antardaerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau progres pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir yang melintasi perbatasan Sumatra Selatan dan Jambi, Kamis (16/07/2026).

Pada kesempatan tersebut, Wapres meninjau perkembangan pembangunan ruas Tol Betung–Jambi yang menjadi bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatra. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur strategis berjalan sesuai target sehingga dapat memperkuat konektivitas antarwilayah serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.

Dalam peninjauan tersebut, Direktur Operasi III PT Hutama Karya, Iwan Hermawan, memaparkan progres pembangunan sekaligus manfaat yang akan dirasakan masyarakat setelah ruas tol tersebut beroperasi. Menurutnya, keberadaan jalan tol akan memangkas waktu tempuh dan jarak perjalanan secara signifikan.

“Untuk manfaatnya, tol ini sudah ada efisiensi perjalanan Pak Wapres, Pak Gubernur. Jadi yang semula ini dari sini ke sini itu bisa 5 jam, kalau tidak macet, kalau macet bisa lebih, Pak Wapres. Jadi ini bisa hanya 2 jam saja kalau kita tembus lewat jalan tol ini, dari jaraknya pun, dari 210 jadi 170 kilometer ada penghematan sekitar 40 kilometer Pak,” ujar Iwan.

Iwan menambahkan bahwa jalan tol tersebut juga akan memperkuat konektivitas antara Provinsi Jambi dan Sumatra Selatan sehingga meningkatkan kelancaran arus perdagangan sekaligus membantu mengurai kemacetan.

“Dari segi konektivitas juga ini akan meningkatkan daya saing dari jalur perdagangan dari Jambi dan Sumatera Selatan lebih bisa terkoneksi dan juga ini tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur, mengurai kemacetan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Iwan menyampaikan bahwa pembangunan jalan tol juga membuka peluang pemanfaatan lahan nonproduktif di sepanjang koridor jalan untuk mendukung sektor pertanian.

“Dengan adanya tol ini nanti akan ada luas lahan non produktif, Pak Wapres, yang bisa dikonversi menjadi lahan pertaniannya hampir 896 ribu,” jelas Iwan.

Menurutnya, ruas Tol Betung–Jambi juga akan menjadi alternatif mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

“Jadi harapannya, ketika tol ini jadi, itu ada alternatif untuk pergerakan dari arah Batanghari sisi selatan ke sisi utara, jadi akan lebih menggiatkan roda perekonomian dari Provinsi Jambi itu sendiri,” pungkasnya.

Menanggapi paparan tersebut, Wapres menegaskan pentingnya penyelesaian pembangunan jalan tol sesuai target guna mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat konektivitas antardaerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kita pastikan progres pembangunannya berjalan optimal sehingga selesai sesuai target dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Wapres.

Usai menerima paparan, Wapres meninjau langsung segmen ruas Tol Betung–Jambi dengan berkendara melalui jalur yang tengah dibangun sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) berjalan sesuai rencana.

Sebagai informasi, Jalan Tol Betung–Jambi memiliki panjang sekitar 170 kilometer yang menghubungkan Provinsi Sumatra Selatan dan Jambi. Hingga saat ini, sepanjang 52 kilometer ruas tol telah rampung dibangun, sedangkan penyelesaian keseluruhan proyek ditargetkan pada 2027.

Dalam peninjauan ini, Wapres didampingi oleh Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru, Gubernur Jambi Al Haris, Bupati Musi Banyuasin M. Toha Tohet, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi Robert E. Sihotang, Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, dan Staf Khusus Wapres Achmad Adhitya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ribuan Warga Padati Alun-Alun Ciamis, Nobar Semifinal Piala Dunia 2026 Dongkrak UMKM Lokal

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar Nonton Bareng (Nobar) semifinal Piala Dunia 2026 untuk menghadirkan hiburan warga sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal di Alun-Alun Kabupaten Ciamis (15/7/2026).

Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi hiburan gratis, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat sekitar.

“Momen berkumpulnya masyarakat di Alun-Alun ini adalah peluang emas bagi para pedagang kecil dan UMKM kita. Kita ingin perputaran ekonomi benar-benar terasa langsung oleh masyarakat saat acara nobar berlangsung,” ujarnya.

Acara nobar pertandingan Prancis melawan Spanyol tersebut menghadirkan ribuan warga yang memadati kawasan Alun-Alun Kabupaten Ciamis.

Kegiatan itu turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ciamis dan para kepala perangkat daerah yang berbaur bersama masyarakat.

Pemkab Ciamis menghadirkan hiburan sejak (14/7/2026) pukul 19.30 WIB melalui penampilan musisi lokal dan berbagai kegiatan interaktif sebelum pertandingan dimulai.

Panggung hiburan menampilkan Krestiga Band, Sharkirana Band, Paku Bumi Band, dan Blessman Band untuk menemani warga menunggu pertandingan.

Pelaksanaan nobar tersebut juga menjadi tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait fasilitasi kegiatan nobar Piala Dunia 2026 oleh pemerintah daerah.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, UMKM, serta menghadirkan ruang kebersamaan positif bagi masyarakat.

Antusiasme warga yang memenuhi Alun-Alun Ciamis menunjukkan sepak bola menjadi ruang hiburan sekaligus sarana mempererat hubungan sosial masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Ciamis mengajak masyarakat menjaga ketertiban agar kegiatan serupa dapat terus menghadirkan manfaat bagi warga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPD RI Rahmijati Jahja Dorong Kerukunan Umat Beragama di Pembukaan Sidang Sinode XX GPIG

Penulis
Reta
-

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Gorontalo, Rahmijati Jahja, menghadiri Pembukaan Sidang Sinode XX Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo (GPIG) yang diselenggarakan di Gedung Gereja Maranatha, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Rabu (15/7).

Kehadiran Senator Rahmijati menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan kerukunan umat beragama serta sinergi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif.

Sidang Sinode XX GPIG mengusung tema “Hiduplah Sebagai Terang yang Membuahkan Kebaikan, Keadilan dan Kebenaran” dengan subtema “Bertransformasi dalam Terang Kristus, Berkoinonia, dan Kasih Agape, untuk Gorontalo yang Maju dan Sejahtera.”

Rahmijati Jahja menilai tema tersebut relevan dengan semangat membangun kehidupan masyarakat yang damai, saling menghormati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan di tengah keberagaman.

“Keberagaman merupakan kekuatan bangsa yang harus terus dirawat. Melalui Sidang Sinode XX GPIG ini, saya berharap semangat persaudaraan, toleransi, dan gotong royong semakin kokoh sehingga mampu menjadi fondasi dalam membangun Gorontalo yang maju, damai, dan sejahtera,” ujar Rahmijati.

Sidang Sinode XX GPIG diikuti oleh utusan dari 70 jemaat yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo. Agenda persidangan meliputi evaluasi program pelayanan lima tahun terakhir, penyusunan strategi pelayanan lima tahun mendatang, serta pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) periode 2026–2031.

Sekretaris Sinode GPIG, Pdt. Ramses Ayawaila, menjelaskan bahwa sebanyak 136 utusan dari 10 wilayah pelayanan GPIG memiliki hak suara dalam menentukan berbagai keputusan strategis yang akan menjadi arah pelayanan gereja selama lima tahun ke depan.

Rahmijati berharap hasil Sidang Sinode tidak hanya memberikan manfaat bagi pengembangan organisasi gereja, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

“Organisasi keagamaan memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam membangun karakter masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, dan menjaga persatuan. Saya berharap berbagai keputusan yang dihasilkan dalam Sidang Sinode ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Gorontalo,” tambahnya.

Kehadiran Rahmijati Jahja bersama Wakil Gubernur Gorontalo, unsur Forkopimda, Kantor Wilayah Kementerian Agama, serta para pimpinan sinode gereja menjadi wujud dukungan terhadap penyelenggaraan Sidang Sinode XX GPIG sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kerukunan umat beragama.

Melalui momentum ini, Rahmijati Jahja menegaskan komitmennya sebagai Anggota DPD RI untuk terus mendorong terciptanya ruang dialog, toleransi, dan kebersamaan sebagai modal utama dalam mewujudkan pembangunan Gorontalo yang harmonis, maju, dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi V DPR RI Dorong Basarnas Yogyakarta Naik Status Menjadi Kelas A

Penulis
Reta
-

Komisi V DPR RI menilai Kantor Basarnas Yogyakarta sudah layak ditingkatkan statusnya dari Kelas B menjadi Kelas A. Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw penilaian tersebut didasarkan pada luasnya cakupan wilayah kerja serta tingginya potensi bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menuntut kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan semakin optimal.

 

Roberth Rouw mengungkapkan bahwa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi, mulai dari erupsi Gunung Merapi, gempa bumi, hingga berbagai potensi kecelakaan yang memerlukan respons cepat dari Basarnas. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi dasar perlunya peningkatan status organisasi Basarnas Yogyakarta agar mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

 

“Kita bicara tentang Jogja, kita lihat saat ini Basarnas Jogja, salah satu daerah yang sangat tinggi. Daerah berisiko tinggi terhadap bencana seperti bencana erupsi gunung merapi dan gempa tektonik.” ujar Roberth usai pimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kantor Basarnas Yogyakarta, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (17/7/2026).

 

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menjelaskan peningkatan status tidak hanya berkaitan dengan struktur organisasi, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan operasi SAR yang semakin kompleks. Menurutnya, cakupan wilayah kerja yang luas serta karakteristik Yogyakarta sebagai kawasan rawan bencana memerlukan dukungan organisasi yang lebih memadai, termasuk dari sisi kepemimpinan dan sumber daya manusia.

 

“Saya kira, tentu, dari kesiapan dari kelengkapan manusianya yang ada di sini tadi dipaparkan ada penambahan personil dari Basarnas Yogyakarta, 34-35 an ASN baru, saya kira ini perlu, karena memang yang ada sekarang cuma 117 personil. Padahal kan, Yogyakarta ini daerahnya luas dan merupakan daerah yang tinggi sekali resiko bencananya.” Jelasnya.

 

Selain itu, Roberth mengapresiasi adanya penambahan personel Basarnas Yogyakarta. Namun, ia menilai jumlah personel yang ada saat ini masih perlu terus diperkuat agar sebanding dengan beban tugas yang diemban. Terlebih lagi, Yogyakarta berstatus siaga 3 terhadap aktivitas Gunung Merapi dan memiliki berbagai kawasan wisata yang membutuhkan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan setiap saat.

 

“Yogyakarta ini daerahnya luas dan merupakan daerah dengan risiko bencana yang sangat tinggi. Karena itu, kapasitas Basarnas harus diperkuat agar mampu memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat ketika terjadi keadaan darurat,” tegasnya.

 

Roberth menambahkan Komisi V DPR RI akan terus mengawal berbagai kebutuhan Basarnas, termasuk penguatan kelembagaan, sehingga pelayanan pencarian dan pertolongan dapat berjalan semakin optimal. Menurutnya, negara harus hadir melalui dukungan kebijakan yang mampu memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas dalam setiap penyelenggaraan layanan kemanusiaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Program Bedah Rumah Bandung Dimulai, Tender Rakyat BSPS Hasilkan Efisiensi Anggaran

Penulis
Reta
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyaksikan langsung pelaksanaan simulasi Pemilihan Terbuka Toko (PTT) atau Tender Rakyat untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/7/2026). Skema tersebut diterapkan untuk mewujudkan proses pengadaan bahan bangunan yang lebih transparan, efisien, dan berpihak kepada masyarakat penerima bantuan.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri PKP didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, jajaran Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bandung.

Pada simulasi tersebut, nilai pagu pengadaan bahan bangunan sebesar Rp122.500.000 diikuti oleh sejumlah toko penyedia bahan bangunan. Hasil pemilihan menetapkan Toko Saluyu sebagai pemenang dengan nilai penawaran sekitar Rp116,8 juta sehingga menghasilkan efisiensi sekitar Rp5,6 juta atau sekitar 4,6 persen.

Menteri PKP menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang diperoleh melalui mekanisme Tender Rakyat tidak boleh mengurangi hak masyarakat penerima bantuan. “Hak rakyat tidak boleh dikurangi, tetapi harus ditambah. Selisih hasil efisiensi ini dikembalikan lagi untuk membeli bahan bangunan bagi rakyat,” ujar Menteri Ara.

Menurut Menteri PKP, mekanisme Pemilihan Terbuka Toko merupakan upaya membangun tata kelola yang lebih transparan sekaligus memastikan setiap anggaran negara memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan sistem tersebut, masyarakat memperoleh bahan bangunan dengan harga yang lebih kompetitif tanpa mengurangi kualitas maupun volume bantuan yang diterima.

Pelaksanaan simulasi Pemilihan Terbuka Toko juga diikuti secara daring oleh sejumlah lokasi pelaksanaan BSPS di Kota Bandung. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berharap proses pengadaan bahan bangunan dapat berlangsung lebih terbuka, akuntabel, dan efisien sehingga manfaat program semakin besar bagi masyarakat.

Sebagai penanda dimulainya pelaksanaan Program BSPS di Kota Bandung, Menteri PKP bersama Kepala BPS, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, James Riady, dan jajaran pemerintah daerah melakukan pemukulan kentongan secara simbolis sebagai tanda dimulainya program bedah rumah terhadap 1.418 rumah di Kota Bandung.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Gibran Tinjau PSEL Keramasan, Palembang Segera Ubah 1.000 Ton Sampah Jadi Listrik Hijau

Penulis
Reta
-

Pengelolaan sampah yang terintegrasi menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Untuk itu, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau progres pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Keramasan di Palembang, Sumatra Selatan, Kamis (16/7/2026), sebagai bagian dari pelaksanaan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan energi bersih.

Wapres meninjau sejumlah fasilitas utama PSEL Keramasan untuk memastikan pembangunan proyek strategis tersebut berjalan sesuai target.

Selama peninjauan, Manajer Operasional PSEL Keramasan Satriawan Kirana memberikan penjelasan kepada Wapres mengenai sistem pengolahan sampah yang akan diterapkan di fasilitas tersebut. Menurutnya, saat beroperasi nanti PSEL Keramasan dirancang mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari menggunakan teknologi Moving Grate Incinerator berkapasitas 2 x 500 ton per hari. Ia menambahkan bahwa prioritas pengoperasian fasilitas tersebut adalah memaksimalkan pemusnahan dan reduksi sampah secara massal.

“Ke depan, [prioritas] kita adalah memusnahkan dan mereduksi sampah secara massal,” papar Satriawan.

“Dengan 1.000 ton [sampah], kita menghasilkan 17,7 megawatt energi hijau, kelistrikan hijau kita sambungkan ke jaringan utama Kota Palembang kelistrikannya. Jadi sampahnya dari Palembang, kita kembalikan dalam bentuk kelistrikan hijau ke Kota Palembang,” tambahnya.

Dalam dialog tersebut, Wapres turut menanyakan pengelolaan abu yang nantinya dihasilkan dari proses pengolahan sampah. Menanggapi hal itu, Satriawan menjelaskan bahwa abu tersebut akan diolah melalui proses khusus sehingga tidak lagi menjadi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), melainkan dapat dimanfaatkan kembali untuk berbagai keperluan.

“Jadi kita kedepankan adalah pemusnahan, mereduksi sampah secara massal. Abu-nya nanti kita treatment sehingga bukan menjadi limbah B3 lagi, itu nanti banyak kegunaannya Pak,” imbuh Satriawan

Ia menambahkan, abu hasil pembakaran nantinya dapat dimanfaatkan sebagai material konstruksi, seperti bahan timbunan reklamasi maupun konblok. Pemanfaatan residu tersebut diharapkan tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga menciptakan nilai tambah dalam sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Berdasarkan laporan konsultan supervisi dan manajemen konstruksi per 30 Juni 2026, progres fisik pembangunan PSEL Keramasan telah mencapai 89,16 persen. Fasilitas strategis ini ditargetkan rampung pada Oktober 2026.

Setelah beroperasi, PSEL Keramasan diharapkan mampu menjadi solusi pengelolaan sampah perkotaan melalui pengurangan volume sampah secara signifikan sekaligus menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan. Dengan demikian, fasilitas ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Hadir mendampingi Wapres dalam peninjauan ini, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, General Manager UPT PLN Aris Sofian Hidayat, Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, dan Staf Khusus Wapres Achmad Adhitya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Pimpin Panen Raya Serentak di 43 Titik, TNI Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak yang digelar di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat, 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari sinergi TNI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui panen tiga komoditas strategis yang dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia, yakni tebu oleh TNI Angkatan Udara, kedelai oleh TNI Angkatan Laut, serta padi oleh TNI Angkatan Darat.

Setibanya di lokasi, Kepala Negara meninjau insinerator atau alat pembakar sampah, serta melihat berbagai hasil dan inisiatif hilirisasi yang dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian sekaligus memperkuat industri nasional. Kedatangan Kepala Negara disambut dengan pertunjukan Tari Beskalan Putri, sebelum kemudian meninjau sejumlah stan yang menampilkan program-program unggulan TNI di bidang ketahanan pangan.

Presiden Prabowo kemudian menyaksikan secara langsung proses panen raya tebu yang dilaksanakan di Lanud Abdulrachman Saleh. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari panen raya serentak yang dilaksanakan secara nasional sebagai wujud kolaborasi TNI dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

Dalam laporannya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan bahwa panen raya serentak tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pendampingan terpadu oleh seluruh matra TNI.

“Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, TNI melaksanakan pendampingan terpadu, TNI Angkatan Udara pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Darat pada komoditas padi,” ujar Panglima TNI.

Secara khusus, Panglima TNI menjelaskan bahwa panen tebu di Lanud Abdulrachman Saleh mencakup lahan seluas 800,5 hektare dengan estimasi hasil panen mencapai 72.045 ton.

“Luas siap panen mencapai 800,5 hektare dengan estimasi hasil 72.045 ton dengan nilai diterima pabrik rata-rata Rp720 ribu per ton. Hilirisasi tebu turut menghasilkan molase, bioetanol, industri ataupun farmasi, pupuk organik, dan produk turunan lainnya yang meningkatkan nilai bagi perekonomian nasional,” lanjutnya.

Selanjutnya, Presiden Prabowo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Panen Raya TNI Terintegrasi yang dilaksanakan secara serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Menurut Kepala Negara, kegiatan tersebut mencerminkan bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

“Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam mendukung sektor pangan merupakan wujud nyata pengabdian kepada rakyat. Kepala Negara menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia. TNI dan Polri adalah anak kandung rakyat. TNI dan Polri harus selalu bersama rakyat di tengah-tengah rakyat. Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri,” tegas Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...139140141...4,866Halaman 140 dari 4,866