Beranda blog Halaman 1401

Layanan Samsat Keliling Hari Ini: Cek Lokasi dan Jadwalnya di Jadetabek

Ditlantas Polda Metro Jaya kembali mempermudah masyarakat dengan menghadirkan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling atau STNK Keliling. Layanan ini tersedia di berbagai titik strategis di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada hari ini, Senin (2/12/2024).

Dilansir dari akun X resmi @TMCPoldaMetro, berikut daftar lokasi dan jadwal layanan Samsat Keliling yang siap melayani Anda:

Jakarta

  1. Jakarta Pusat
    • Halaman parkir Samsat Jakarta Pusat & Lapangan Banteng (08.00-14.00 WIB)
  2. Jakarta Utara
    • Halaman parkir Samsat Jakarta Utara & Masjid Al Musyawarah (08.00-14.00 WIB)
  3. Jakarta Barat
    • Mal Ciputra (08.00-14.00 WIB)
  4. Jakarta Selatan
    • Halaman parkir Samsat Jakarta Selatan (08.00-14.00 WIB)
    • Taman Makam Pahlawan Kalibata (09.00-14.00 WIB)
  5. Jakarta Timur
    • Halaman parkir Samsat Jakarta Timur (08.00-15.00 WIB)
    • Pasar Induk Kramat Jati (08.00-14.00 WIB)

Tangerang

  1. Kota Tangerang
    • Pangkalan Busway Food Mosphere & Perumnas 2 Cibodas (08.00-14.00 WIB)
  2. Serpong
    • Halaman parkir Samsat Serpong (08.00-14.00 WIB)
    • ITC BSD Serpong (16.00-19.00 WIB)
  3. Ciledug
    • Kantor Kecamatan Pinang & Rukan Fresh Market Green Lake City (09.00-12.00 WIB)
  4. Ciputat
    • Kantor Kelurahan Pondok Betung & Pasar Gintung Ciputat Timur (09.00-12.00 WIB)
  5. Kelapa Dua
    • Pasar Modern Intermoda & G Town Square Gading (08.00-14.00 WIB)

Bekasi & Depok

  1. Kota Bekasi
    • Halaman parkir Samsat Kota Bekasi (08.00-12.00 WIB)
  2. Kabupaten Bekasi
    • Pasar Bersih Jababeka Cikarang (08.00-12.00 WIB)
  3. Depok
    • Halaman parkir Samsat Depok (08.00-14.00 WIB)
    • Lapangan Bola Cipayung (08.00-12.00 WIB)
  4. Cinere
    • Halaman parkir Samsat Cinere (08.00-12.00 WIB)

Layanan ini merupakan hasil kerja sama Ditlantas Polda Metro Jaya dengan Dinas Pendapatan Daerah, dirancang untuk membantu masyarakat memperbarui dokumen kendaraan tanpa harus ke kantor Samsat. Jangan lupa membawa dokumen yang diperlukan, seperti KTP asli, STNK asli, dan fotokopi keduanya!

Manfaatkan layanan ini untuk memperpanjang STNK Anda dengan mudah dan cepat di lokasi terdekat. Semoga bermanfaat!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rekayasa Lalu Lintas di Jakarta Selama Reuni 212, Simak Rutenya!

Pelaksanaan Reuni 212 yang berlangsung di kawasan Monas pada Senin, 2 Desember 2024, membawa perubahan pada arus lalu lintas di Jakarta. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran acara serta memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Kombes Pol. Latif Usman, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, menjelaskan bahwa rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional, disesuaikan dengan perkembangan kegiatan di lapangan. “Kami ingin memastikan kelancaran aksi reuni dan arus lalu lintas yang melintas di kawasan Monas tetap kondusif,” ujar Kombes Latif Usman.

Untuk mempermudah perjalanan selama acara, berikut adalah sejumlah perubahan rute yang diberlakukan:

  1. Jalan Veteran Raya ke Jalan Veteran III – Arus lalu lintas akan diluruskan ke TL Harmoni.
  2. Jalan Medan Merdeka Timur ke Istana Negara – Kendaraan akan dibelokkan ke kanan menuju Jalan Perwira.
  3. Jalan Ridwan Rais ke Medan Merdeka Selatan – Kendaraan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur.
  4. Jalan MH Thamrin ke Bundaran Patung Kuda – Arus lalu lintas akan dibelokkan ke kiri atau kanan menuju Jalan Kebon Sirih.
  5. Jalan Abdul Muis ke Jalan Budi Kemuliaan – Kendaraan yang akan belok kiri akan diluruskan ke Jalan Fachrudin, dan arus lalu lintas dari Jalan Fachrudin yang belok kanan akan diluruskan ke Jalan Abdul Muis.
  6. Jalan Hayam Wuruk ke Jalan Majapahit – Kendaraan dibelokkan ke kiri menuju Jalan Janda, sementara dari Jalan Suryo Pranoto, kendaraan akan diluruskan ke Jalan Ir H Janda atau dibelokkan ke Jalan Gajah Mada.
  7. Jalan Katedral ke Jalan Veteran – Arus lalu lintas dibelokkan ke kanan menuju arah Pasar Baru.
  8. Jalan Veteran Raya ke Jalan Veteran I – Kendaraan diluruskan ke TL Harmoni.
  9. Jalan Veteran Raya ke Jalan Veteran II – Kendaraan diluruskan ke TL Harmoni.

Dengan adanya rekayasa lalu lintas ini, Polda Metro Jaya berharap agar kegiatan Reuni 212 dapat berlangsung dengan aman dan tertib, serta tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar kawasan Monas. Pengendara diimbau untuk mengikuti petunjuk rambu lalu lintas dan selalu waspada saat melintas di daerah yang terdampak perubahan rute.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kenaikan PPN 12 Persen Tunggu Keputusan Presiden Prabowo

Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Pertemuan tersebut, satu di antaranya, membahas terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.

“Salah satu hal tadi juga yang disampaikan di dalam rapat yaitu kenaikan PPN 12 persen. Jadi, kami perlu menyampaikan bahwa PPN 12 persen ini memang sesuai dengan undang-undang. Namun segala keputusan daripada pelaksanaan undang-undang itu, tunggu daripada keputusan Presiden,” jelas Wihadi usai memimpin Tim Kunspek Banggar DPR RI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis, (28/11/2024)

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu pun menambahkan bahwa apa yang disampaikan oleh kepala DEN (Dewan Ekonomi Nasional) Luhut Binsar Pandjaitan) bahwa akan ada penundaan kenaikan PPN dan bansos, tetap menunggu arahan dari Presiden Prabowo.

“Jadi ini adalah kewenangan daripada eksekutif. Kewenangan eksekutif adalah Presiden. Kami sendiri sebagai legislatif menunggu daripada keputusan tersebut. Banggar sebagai Parlemen sifatnya masih menunggu yang sedang dikaji kembali oleh Kementerian Keuangan RI,” ucap Wihadi.

Di sampung itu tak lupa Wihadi pun menyampaikan bahwa terdapat beberapa bidang yang memang tidak dikenakan kenaikan PPN 12 persen. Bidang tersebut antara lain, bidang kesehatan, pendidikan, bahan pokok dan juga jasa.

“Ini memang sudah dibebaskan menurut Undang-Undang. Jadi dalam Undang-Undang itu memang disebutkan ada pembebasan juga untuk bidang-bidang tertentu,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sri Mulyani Dorong OJK untuk Inovasi dan Adaptasi di Sektor Keuangan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus berinovasi dan adaptif terhadap dinamika global melalui kebijakan sektor keuangan yang prudent. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan dalam sharing session di acara Leaders’ Strategic Forum & Rapat Kerja Strategis OJK Tahun 2024 di Jakarta pada Jumat (29/11).

Sebagai mitra yang sangat penting bagi Kementerian Keuangan dalam lingkup Stabilitas Sistem Keuangan di Republik Indonesia, Menkeu Sri Mulyani juga mengajak jajaran pimpinan OJK memberikan masukan-masukan terkait APBN kepada Kemenkeu dalam menyusun kebijakan-kebijakan terbaik untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan juga mengajak para pimpinan di OJK untuk terus berkomunikasi dengan baik dan menjelaskan kenapa sebuah kebijakan disiapkan. Termasuk, bagaimana dampak dan implikasinya untuk kebaikan Republik Indonesia.

Ia menuturkan, kebijakan-kebijakan di sektor keuangan akan menyentuh seluruh sektor kehidupan yang lainnya, mulai pendidikan, kesehatan, eradikasi kemiskinan, agrikultur, hilirisasi, hingga perumahan.

Menteri Keuangan juga menekankan pentingnya kolaborasi antara OJK dan Kementerian Keuangan dalam memberi masukan penyusunan kebijakan fiskal APBN sebagai instrumen vital negara.

“Saya ajak rekan-rekan OJK untuk terus scrutinize dan memberikan masukan-masukan terkait APBN kepada Kemenkeu dalam menyusun kebijakan-kebijakan terbaik untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman Instagram @smindrawati.

Sebagai penutup Menkeu Sri Mulyani Menteri Keuangan mengajak seluruh pihak untuk mengesampingkan ego sektoral dan fokus pada kepentingan bangsa. Ia juga menitipkan pesan kepada seluruh pimpinan OJK agar terus memelihara kegelisahan yang produktif. Karena menurutnya, Indonesia masih membutuhkan begitu banyak ambisi-ambisi baik untuk terus maju dan berkembang.

“Peliharalah kegelisahan yang cukup di dalam diri anda yang akan membuat Anda bekerja lebih. Karena itu yang merupakan wujud dari jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensos Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Binjai

Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Kota Binjai, Sumatera Utara, yang terjadi sejak 27 November 2024. Bantuan ini disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak yang tersebar di 5 kecamatan dan 16 kelurahan.

Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA), Masyriani Mansyur, menyampaikan bahwa Kemensos berkomitmen memberikan respons cepat dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana.

“Kami telah mendistribusikan berbagai jenis bantuan senilai total Rp 470 juta lebih. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak sekaligus mempercepat proses pemulihan pascabencana,” ujar Masyriani, di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Bantuan yang disalurkan meliputi makanan siap saji sebanyak 2.000 paket, makanan anak 100 paket, lauk pauk siap saji 200 paket, kasur 150 lembar, tenda gulung 50 lembar, tenda keluarga portabel 10 unit, selimut 150 lembar, sandang anak 50 paket, family kit 150 paket, dan kids ware 150 paket. Bantuan ini dikirim dari gudang Sentra Bahagia di Medan. Selain itu, dapur umum yang didirikan oleh Dinas Sosial dan Tagana Kota Binjai sejak 27 November 2024 telah menyediakan 3.000 porsi nasi bungkus per hari. Operasional dapur umum direncanakan berakhir pada 1 Desember 2024.

Saat ini, banjir telah surut di seluruh wilayah terdampak. Warga yang dibantu oleh Tagana dan relawan tengah membersihkan sisa lumpur dan sampah di lokasi. Kemensos terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Binjai dan berbagai pihak terkait untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi. “Kami akan terus memantau situasi dan siap memberikan dukungan tambahan jika diperlukan,” kata Masyriani.

Banjir di Kota Binjai terjadi akibat hujan deras yang berlangsung sejak Selasa sore, 26 November 2024, hingga Rabu dini hari, yang menyebabkan luapan air dari Sungai Bingai, Sungai Mencirim, dan Sungai Bangkatan. Luapan air ini menggenangi lima kecamatan dan 16 kelurahan, dengan jumlah warga terdampak mencapai 4.076 kepala keluarga, dan 4.108 rumah turut terendam. Meskipun tidak ada pengungsi yang tercatat, banjir ini menimbulkan kerugian materiil dan mengganggu aktivitas warga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Fokus Atasi Backlog Hunian dengan Strategi Sektor Perumahan

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa sektor perumahan merupakan sektor yang strategis untuk perekonomian Indonesia karena memiliki multiplier effect yang tinggi. Hal tersebut disampaikan dalam Dialog Bersama Pengembang dalam rangka Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah yang diselenggarakan di Jakarta pada Jumat (29/11).

“Kenapa kebijakan sektor perumahan sangat penting? Karena sektor perumahan ini strategis untuk perekonomian. Kita sadari itu dari awal,” kata Wamenkeu Suahasil.

Menurut Wamenkeu Suahasil, sektor perumahan memiliki multiplier effect yang tinggi bagi perekonomian. Sektor perumahan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sangat tinggi 14 hingga 16 persen atau memberikan nilai tambah sebesar Rp2.349-Rp2.865 triliun per tahun. Selain itu, sektor ini juga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 13,8 juta atau 10,2 persen dari total lapangan kerja tahun 2022. Kontribusi sektor properti terhadap penerimaan pajak pusat 9,3 persen atau Rp185 triliun per tahun. Sektor properti juga menyumbang Rp92 triliun per tahun pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau 31,9 persen.

“Sektor perumahan adalah sektor yang multiplier perekonomiannya tinggi. Hampir seluruh komponen input perumahan itu batu bata, pasir, cat, tanah, genteng, kayu, dan yang lain hampir semuanya adalah produksi dalam negeri dan ini membuat multiplier yang tinggi untuk sektor perumahan kita. Karena itu kami memikirkan sektor ini memang harus kita dorong,” ujar Wamenkeu Suahasil.

Namun demikian, terdapat tantangan yang harus dihadapi yaitu backlog hunian yang mencapai 7,4 juta dan backlog kepemilikan 9,4 juta. Wamenkeu Suahasil mengatakan pemerintah akan membantu mengatasi permasalahan di sektor perumahan tersebut dengan menggunakan dana dari APBN. Tetapi, Wamenkeu Suahasil juga berharap dapat mengaktifkan lebih banyak lagi peran dari ekosistem perumahan, seperti perbankan, pengembang, pasar modal, dan supplier dari bahan-bahan untuk membangun perumahan.

“Uang negara, uang pemerintah, uang APBN akan tetap ada, tetapi kita juga bagaimana uang APBN itu bisa menjadi katalis, memancing partisipasi yang lebih besar dari sektor keuangan Indonesia,” kata Wamenkeu Suahasil.

Wamenkeu Suahasil menjelaskan bahwa pemerintah memiliki sejumlah instrumen untuk mendukung sektor perumahan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Instrumen kebijakan tersebut antara lain insentif perpajakan, subsidi bantuan uang muka, dan subsidi selisih bunga.

“Kementerian Keuangan sangat relevan untuk apa yang menjadi tugas kita yaitu swasembada papan karena menurut Bapak Presiden sangat penting. Jadi ini adalah komponen kehidupan masyarakat yang perlu kita cover sejak di perekonomian kita dan kita kerjakan bersama-sama. Kita akan standby terus untuk mendorong sektor perumahan Indonesia bagi masyarakat kita,” ujar Wamenkeu Suahasil.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menaker Sambut Positif Putusan MK Terkait Perlindungan Pekerja Migran

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menurut Menaker, keputusan ini menjadi langkah signifikan dalam mempertegas pelindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, termasuk pelaut Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing, baik pada sektor niaga maupun perikanan.

“MK menegaskan bahwa pelaut Indonesia berhak mendapat pelindungan khusus sesuai dengan ketentuan dalam instrumen/standar internasional, seperti Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016, serta Konvensi PBB Tahun 1990 (ICRMW) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012,” ungkap Menaker Yassierli dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (29/11/2024).

Putusan ini memberikan jaminan kepastian hukum, sosial, dan ekonomi bagi pekerja migran Indonesia, tidak hanya selama mereka bekerja, tetapi juga setelah kembali ke tanah air.

Selain itu, Menaker menambahkan bahwa keputusan MK ini juga memberikan kepastian bagi perusahaan penempatan awak kapal migran. Perusahaan wajib mengikuti ketentuan perizinan, termasuk memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2017 dan PP Nomor 22 Tahun 2022.

“Keputusan ini memperkuat langkah pemerintah dalam membangun sistem pelindungan pekerja migran Indonesia yang lebih terintegrasi, baik di dalam maupun luar negeri sesuai perintah Presiden Prabowo,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Tegaskan Stabilitas Ekonomi Jadi Pondasi Transformasi Nasional

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pihak termasuk Bank Indonesia serta sektor perbankan lainnya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong transformasi nasional. Menurut Presiden, hal tersebut turut menjadi kunci dalam mendorong kebangkitan bangsa Indonesia.

“Sinergi, kolaborasi, kerja sama, persatuan, kerukunan, ini adalah rumus keberhasilan suatu bangsa. Ini adalah hasil dari sejarah. Hanya negara yang elite-nya bisa rukun dan bersatu, yang elite-nya bisa kerja sama negara itu akan bangkit,” ucap Presiden dalam sambutannya pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2024 di Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, pada Jumat, 29 November 2024.

Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi upaya Bank Indonesia dan seluruh sektor perbankan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hal ini menurutnya tercermin dalam tema pertemuan yaitu “Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional,” yang menunjukkan kesadaran pentingnya stabilitas dalam mendorong transformasi.

“Kalau Gubernur BI, kalau para pengendali perbankan Indonesia memiliki semangat seperti ini artinya semangat cinta tanah air karena kalau ada kesadaran sinergi dan ada pemahaman bahwa stabilitas yang akan memungkinkan transformasi suatu bangsa berarti kita berada dalam kondisi yang kuat,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga berbagi pandangannya terkait potensi ekonomi Indonesia yang makin diakui di tingkat internasional. Dari hasil lawatannya ke luar negeri kemarin, termasuk menghadiri KTT APEC dan G20, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa sejumlah pakar ekonomi dunia menyampaikan bahwa Indonesia berada dalam posisi yang sangat menguntungkan.

“Hampir seluruh konsensus melihat bahwa memang Indonesia dalam posisi yang sungguh sangat menguntungkan dari segi sumber daya kita memiliki hampir semua elemen yang diperlukan untuk sebuah negara maju,” lanjutnya.

Presiden pun menyampaikan terima kasih atas kontribusi sektor perbankan dalam mengendalikan perekonomian Indonesia. Kepala Negara meyakini seluruh pihak dalam sektor perbankan terutama yang bertanggung jawab atas kebijakan memiliki peranan yang sangat penting.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Gubenur Bank Indonesia, jajaran Bank Indonesia, jajaran otoritas keuangan dan semua pengambil keputusan, semua yang bertanggung jawab atas perumusan dan pengendalian ekonomi indonesia. Termasuk menteri-menteri dan Menko saya, termasuk tokoh-tokoh pemerintahan tidak hanya masa sekarang, tetapi masa-masa yang lewat,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Media Gathering Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron: Terima Kasih Telah Mewartakan Kementerian Ini

Kementerian ATR/BPN mengadakan Media Gathering pada Kamis (28/11/24) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan ucapan terima kasih kepada para jurnalis atas kolaborasi selama ini.

“Terima kasih atas sumbangsih daripada Teman-teman pers, baik itu Teman-teman media maupun Teman-teman sosial media dalam mewartakan dan menyosialisasikan, serta mendinamisasi opini yang ada di dalam Kementerian ATR/BPN, terutama pada Kabinet Merah Putih ini dan pada isu-isu tentang pertanahan,” kata Menteri Nusron dalam sambutannya.

Dalam kesempatan ini, hadir sekitar 80 awak media untuk memenuhi undangan pertemuan dengan Menteri ATR/Kepala BPN. Di momen yang cukup hangat, berlangsung juga dialog interaktif antara rekan-rekan media dengan Menteri Nusron seputar pertanahan dan tata ruang yang dipandu langsung oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis.

Komunikasi yang baik antara kedua pihak ini merupakan suatu yang harus dijaga, sebab menurut Menteri Nusron, isu terkait pertanahan dan tata ruang merupakan isu yang selamanya akan dibahas karena tanah ialah kebutuhan dasar manusia, layaknya air dan udara. Belum lagi, kebutuhan akan tanah yang terus meningkat di tengah pertumbuhan populasi saat ini.

Oleh karena itu, Menteri Nusron berharap adanya hubungan timbal balik yang optimal antara Kementerian ATR/BPN dengan seluruh awak media. Dengan begitu, setiap isu pertanahan dan tata ruang bisa tersampaikan ke penjuru negeri.

“Pertemuan seperti ini saya harapkan dapat dilakukan setiap satu kuartal sekali. Jadi kurang lebih tiga bulan sekali, untuk menjalin isu-isu pertanahan dan tata ruang, supaya Teman-teman media kalau ada isu apa yang ditanyakan lebih memudahkan,” tutup Menteri Nusron.

Hadir pada kegiatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta sejumlah wartawan dari berbagai media nasional.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pelayanan Pertanahan Era Transformasi Digital, Sekjen ATR/BPN: Peningkatan Pelayanan Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Kementerian ATR/BPN terus beradaptasi untuk meningkatkan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat, terutama di era transformasi digital. Sebagaimana dikatakan oleh Sekjen Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dalam Monitoring dan Evaluasi Implementasi Penerbitan Dokumen Elektronik pada Layanan Pertanahan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen PHPT), Kamis (28/11/24).

“Transformasi digital ini bukanlah inovasi, namun ini adalah proses bagaimana kita berubah. Keinginan masyarakat juga sudah berubah, kita harus ikut dalam perubahan ini. Ini adalah agar pelayanan kita bisa sama dengan negara-negara tetangga kita yang sudah modern,” jelas Sekjen Kementerian ATR/BPN di Grand Mercure Jakarta Kemayoran.

Sejalan dengan transformasi digital layanan pertanahan elektronik ini, Kementerian ATR/BPN juga tengah menyiapkan manajemen risiko di masing-masing Direktorat Jenderal (Ditjen) guna kelancaran program dan layanan elektronik.

“Saya sedang membuat bagaimana manajemen risiko ini akan disiapkan di masing-masing Ditjen. Kita sudah cukup canggih, teknologi yang kita siapkan, tapi kalau barang (informasi) yang kita siapkan itu tidak bagus, maka jadi mengurangi kesakralan digital atau elektronik itu,” jelas Sekjen ATR/BPN.

Dalam monitoring dan evaluasi kali ini terdapat sesi panel yang membahas pelaksanaan pelayanan digital. Salah satu panelis yang hadir ialah Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kementerian PAN-BB, Cahyono Tri Birowo. Di momen ini menekankan agar dalam transformasi digital hendaknya meminimalisir kegiatan yang bersifat ego sektoral.

“Kalau dalam transformasi digital, kita tidak boleh silo-silo, karena semuanya perlu integrasi,” tuturnya.

Untuk Kementerian ATR/BPN sendiri, ia mengharapkan dalam transformasi digital ke depan dapat melakukan inovasi proses bisnis melalui kerangka digital.

“Ini yang kita harapkan semuanya, adanya perbaikan layanan, penyederhanaan proses bisnis, layanan yang lebih cepat untuk masyarakat sehingga melalui inovasi proses bisnis ini, kita bisa integrasi ke depannya,” ujar Cahyono Tri Birowo.

Dalam sesi diskusi panel, bertugas sebagai moderator, Kepala Subdirektorat Pendaftaran Tanah dan Ruang, Sigit Santosa. Turut hadir sebagai panelis dalam kesempatan ini, Kepala Bidang Teknologi Informasi, Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dihadiri oleh para Kepala Bidang Survei dan Pemetaan, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, serta Koordinator Substansi bidang terkait pada Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi serta 104 Kepala Kantah Kota/Kabupaten prioritas.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News