Beranda blog Halaman 1421

Strategi Bapanas Pastikan Gizi Aman bagi Ibu dan Anak di 2025

Penulis
Syifa
-

Aspek keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang menjadi ranah pengawasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) memiliki urgensi dalam pengolahan suatu jenis PSAT sebelum diolah menjadi makanan. Dalam pelaksanaannya, Bapanas selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKKP) telah membangun kolaborasi yang sinergis bersama pemerintah daerah selaku Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).

Eminensi tersebut siap menjadi dukungan penuh Bapanas kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui metode uji cepat terhadap beberapa sampel PSAT yang akan digunakan, dapat segera diketahui tingkat residu terhadap cemaran formalin dan pestisida, selain itu akan dikembangkan mekanisme registrasi pemasok bahan baku tersebut untuk menjamin keamanan pamgan dan ketertelusuran.

“Badan Pangan Nasional telah membangun sistem pengawasan keamanan PSAT dengan berkolaborasi dengan semua pemerintah daerah. Kami siap mendukung program MBG dalam memastikan keamanan PSAT-nya sebelum diolah menjadi makanan yang rencananya pada 2025 akan menyasar sekitar 19,47 juta orang, baik anak sekolah hingga ibu hamil maupun menyusui,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya seusai mengikut Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Adapun Bapanas secara nasional sebagaimana yang disajikan dalam laman sipsat.badanpangan.go.id, selama tahun 2023 telah dilaksanakan uji cepat sebanyak 3.047 pengujian yang terdiri dari 2.063 Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), 357 Pangan Segar Asal Hewan (PSAH), dan 627 Pangan Segar Asal Ikan (PSAI).

Kemudian di 2024 ini, intensitas uji cepat semakin ditingkatkan. Sampai November sebanyak 4.811 pengujian telah terlaksana yang terdiri dari 3.135 PSAT, 492 PSAH, dan 1.144 PSAI. Apabila terdapat sampel yang dinyatakan positif, langkah selanjutnya adalah melakukan melakukan pengujian ulang melalui laboratorium terakreditasi dan selanjutnya ditelusuri sumbernya agar dapat dilakukan pembinaan.

Komitmen pengawasan keamanan segar semakin diperkuat melalui fasilitas mobil laboratorium keliling yang disebar pada berbagai daerah. Sampai 2024 telah ada 17 unit yang ditempatkan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I.Yogyakarta, Lampung, dan Sulawesi Selatan.

Mobil laboratorium keliling ini dilengkapi peralatan seperti rapid test dan reader nya, timbangan analitik serta alat pendukung lainnya. Selain itu, Badan Pangan Nasional tahun 2025 juga akan memperkuat 5 OKKPD (jatim, jateng, Lampung, aceh, Sulsel) dengan laboratorium Uji, yang dilengkapi dengan instrumen analisis terbaru, untuk uji residu pestisida dan cemaran logam berat dengan dana alokasi khusus.

“Dengan infrastruktur pengawasan keamanan pangan segar yang telah kami bangun sejauh ini, tentu kami siap hadir dan mendukung program MBG. Kami harap melalui uji cepat terhadap pangan segar yang akan diolah di Satuan Pelayanan Gizi kelolaan BGN, dapat memberikan jaminan dari sisi keamanan pangan segarnya,” tambah Plt. Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Apriyanto Dwi Nugroho.

“Tentu kami sudah siapkan SDM-nya yang memiliki kompetensi mumpuni dalam pelaksanaan proses dan analisa uji cepat tersebut. Aspek keamanan pangan segar ini harus menjadi perhatian pemerintah secara bersama-sama. Ini agar program unggulan seperti MBG dapat terlaksana dengan baik dan berhasil secara keseluruhannya,” pungkas Apriyanto.

Aspek keamanan pangan sendiri memiliki keterkaitan yang tidak dapat terpisahkan dari gizi dan ketahanan pangan. World Health Organization (WHO) mengestimasikan pangan yang terkontaminasi bisa menyebabkan sekitar 1 dari 10 orang sakit setiap tahunnya.

Pangan yang terkontaminasi itu pun dapat menyebabkan 200 jenis penyakit. Potensi ekonomi yang hilang dapat mencapai USD 110 miliar setiap tahunnya sebagai akibat dari kehilangan produktivitas dan biaya pengobatan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tiga Langkah Strategis Pemerintah Atasi Judi Online di Indonesia

Penulis
Syifa
-

Pemerintah menetapkan tiga prioritas dalam pemberantasan judi online. Menteri Koordinator Bidang Poltik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan langkah prioritas tersebut dilakukan merupakan tindak lanjut Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dalam koordinasi Kementerian Koordinator Polkam.

“Dari hasil rapat desk pada hari ini, ada tiga hal prioritas yang akan ditindaklanjuti segera,” tegasnya dalam Konferensi Pers Capaian Desk Pemberantasan Perjudian Daring dan Desk Keamanan Siber dan Pelindungan Data di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

Budi Gunawan merinci langkah prioritas meliputi, pertama kerja sama dengan platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran secara sistematis. Kedua, penegakan hukum dan penelusuran aliran uang judi online, termasuk koordinasi hukum lintas negara dengan menyasar aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan. Ketiga, memasifkan kampanye dan edukasi publik tentang bahaya, akibat judi online.

“Slot atau judi online itu adalah penipuan. Masyarakat selama ini ditipu oleh para operator judi online, diberi harapan bisa menang dalam permainan judi online padahal sudah di-setting agar masyarakat pasti kalah dan tidak bisa menarik uangnya,” jelasnya.

Menurut Menkopolkam, persoalan judi online saat ini sangat meresahkan dan mengkhawatirkan. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian karena perputaran uang judi online yang ada di Indonesia telah mencapai kurang lebih Rp900 Triliun di tahun 2024.

Sementara itu, pemain judi online mencapai kurang lebih 8,8 juta orang dengan mayoritas dari kelas menengah ke bawah. Menko Budi Gunawan menyebutkan ada 97.000 anggota TNI dan Polri, dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. Kemudian 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun.

“Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya-upaya yang masif di dalam memberantas judi online ini,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Pemerintah akan terus melakukan pencegahan dan pemblokiran terhadap berbagai situs judi online. Menurut Menkopolkam, Desk Pemberantasan Perjudian Daring telah dan terus melakukan penindakan dan penegakan hukum untuk menekan praktik judi online.

“Memotong dan memblokir situs-situs judi online. Termasuk penelusuran dan pemblokiran aliran dana serta melakukan kampanye dan edukasi publik untuk pencegahan judi online,” tandasnya.

Mengenai capaian Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data, Menkopolkam Budi Gunawan menjelaskan dua fokus yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Badan Siber dan Sandi Negara.

“Pertama melakukan penguatan keamanan website milik pemerintah termasuk Pemda dan lembaga pendidikan. Kedua melakukan akselerasi penuntasan pemulihan atau recovery terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), baik dari sisi infrastruktur maupun pemulihan data untuk mendukung pelayanan publik yang berbasis digital sebagaimana arahan Bapak Presiden,” tuturnya.

Dalam acara Konferensi Pers, Menkopolkam Budi Gunawan didamping Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri, Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo, Kepala Kantor Staf Presiden Anto Mukti Putranto, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, Wakil Inspektur Jenderal TNI Mayjen TNI Alvis Anwar, Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemko Padang Bahas Strategi Pelayanan Publik untuk Kelompok Rentan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemko) Padang menggelar kegiatan diskusi dan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.

Kegiatan ini berlangsung pada Jumat (22/11/2024) di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang dengan dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang, Didi Aryadi, yang mewakili Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Algamar.

Sosialisasi ini dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang. Hadir sebagai pemateri, Muzirwan dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Malse Yulivesta dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, perwakilan dari SLBN 2 Kota Padang, serta Ketua PPDI Kota Padang, Icun Sulhadi.

Baca juga: Angka Prevalensi Stunting di Kota Padang Terus Menurun

Asisten II Bidang Perekonomian dan pembangunan Setdako Padang Didi Aryadi menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menekankan bahwa sosialisasi ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif di Kota Padang.

“Dengan diterbitkannya PERMENPAN RB Nomor 11 Tahun 2024, ini menjadi acuan kita bersama dalam menghadirkan pelayanan publik yang adil, merata, dan ramah bagi kelompok rentan. Lima aspek penting dalam pelayanan publik inklusif, yaitu kebijakan dan kepemimpinan, aksesibilitas fisik, aksesibilitas informasi dan komunikasi, akomodasi yang layak, serta pengembangan sumber daya manusia, harus menjadi pedoman utama kita,” ungkapnya.

Didi menegaskan, pelayanan publik harus adaptif terhadap perubahan zaman dan mampu memberikan akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya soal tanggung jawab, tetapi juga tentang bagaimana kita merespon kebutuhan nyata masyarakat, terutama kelompok rentan yang sangat membutuhkan perhatian khusus,” tambahnya.

Ia juga berpesan kepada para peserta untuk memanfaatkan kesempatan sosialisasi ini semaksimal mungkin.

“Saya berharap seluruh perangkat daerah mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam memberikan pelayanan terbaik. Mari bersama kita wujudkan Kota Padang yang lebih maju, bermartabat, dan melayani,” tutupnya.

Sementara itu, salah satu pemateri Muzirwan dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, menyoroti pentingnya inklusivitas dalam pelayanan publik.

“Kelompok rentan adalah mereka yang memiliki risiko tinggi menghadapi hambatan dalam mengakses pelayanan publik. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, lingkungan, atau geografis. Oleh karena itu, pemerintah wajib memastikan layanan publik dapat diakses oleh semua, tanpa terkecuali,” jelasnya.

Muzirwan juga memaparkan langkah strategis yang dapat dilakukan, termasuk penguatan kebijakan dasar pelayanan publik inklusif, kolaborasi antar-stakeholder, serta pendampingan dan evaluasi secara berkelanjutan.

“Inklusivitas bukan hanya sebuah konsep, tetapi sebuah tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa pelayanan publik menjangkau seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan,” tambahnya.

Pemateri lain, Icun Sulhadi dari SLBN 2 Kota Padang dan PPDI, menekankan bahwa kolaborasi antarpihak menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

“Pemko Padang sudah memulai langkah strategis ini, tetapi keberlanjutan dan komitmen dari seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi pendorong bagi Pemko Padang untuk terus meningkatkan responsivitas dan inklusivitas pelayanan publik. Selain itu, ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya mewujudkan Kota Padang yang lebih ramah, adil, dan melayani semua lapisan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kerja Sama Bea Cukai dan Satpol-PP Madiun Masifkan Operasi Rokok Ilegal

Penulis
Syifa
-

Dalam upaya pemberantasan Rokok Ilegal, Pemkab Madiun melalui Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas untuk memperluas informasi tentang Perundang-Undangan bidang cukai kepada masyarakat. Edukasi tentang Cukai ini dilaksanakan Kamis (21/11/2024), di Madiun.

Sebagai pengembangan kapasitas, Babinkamtibmas maupun Babinsa merupakan ujung tombak dalm memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kabid Penegak Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kabupaten Madiun, Danny Yudi Satriawan.

Ia menambahkan dalam kegiatan operasi rokok ilegal, Babinsa dan Babinkamtibmas yang lebih mengetahui karakteristik masyarakat. Dengan keterlibatan tersebut, diharapan informasi bisa menyeluruh baik pada lapisan masyarakat bawah hingga atas.

Sementara itu Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Madiun, Joko Sartono, mengatakan bahwa dalam pemberantasan rokok ilegal hingga November 2024 ini telah mencapai 91% dari 1,1 . Sesuai prediksi sampai akhir tahun, target bisa terpenuhi.

“Tahun ini kita lebih memasifkan operasi. Kalau tahun sebelumnya bersifat sosialisasi, kemudian sampai tahun depan akan lebih banyak operasinya,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sub Seksi Bidang Pendidikan dan Tindak Pidana Khusus, Agustin, mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung giat operasi rokok ilegal yang dilaksanakan Bea Cukai bersama Satpol-PP bekerjasama dengan APH. Harapanya, rokok ilegal di Kabupaten Madiun bisa terselesaikan jika pihaknya siap berkoordinasi dengan Babinsa maupun Babinkamtibmas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Seleksi CPNS Kemenkumham, Laporkan ke Sini Jika Ada Kecurangan

Penulis
Syifa
-

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tengah melaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Selama proses seleksi, panitia menyediakan layanan pelaporan bagi masyarakat yang menemui kecurangan dalam penerimaan CPNS.

Layanan pelaporan tersebut melalui nomor Whatsapp +6287840302006.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan layanan pengaduan ini merupakan komitmen Kemenkumham untuk melakukan proses seleksi pegawai yang transparan dan terpercaya. Ia mengajak masyarakat menjadi mitra Kemenkumham untuk mengawasi praktik suap dan kecurangan dalam kegiatan tahunan ini.

“Bagi mereka yang menemukan, menyaksikan, dan mengalami permintaan uang dan praktik kecurangan dalam penerimaan CPNS, laporkan kepada kami melalui nomor Whatsapp yang sudah disediakan,” kata Supratman dari ruang kerjanya, Jumat (22/11/2024).

Ia menjelaskan, penerimaan CPNS merupakan titik awal pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Karena itu, proses seleksi yang bersih dari kecurangan akan menjaring pegawai yang berkualitas nantinya.

“Jika ingin mendapatkan SDM yang profesional dan berintegritas, itu dimulai dari proses seleksi yang bersih. Sehingga mereka yang lulus benar-benar memenuhi kriteria dan kebutuhan kinerja organisasi,” ucapnya.

Menteri Supratman mengingatkan peserta seleksi agar tidak memercayai setiap pihak yang menawarkan bantuan kelulusan dengan imbalan apa pun. Ia memastikan peserta hanya dapat lulus dengan kemampuannya sendiri.

“Percayalah pada kemampuan kalian (peserta) sendiri. Jangan percaya siapa pun yang menawarkan bantuan, karena itu penipuan,” tegasnya.

Untuk diketahui, saat ini proses seleksi CPNS sedang berapa di tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Tahapan ini terdiri atas beberapa jenis tes. Seluruh peserta akan mengikuti SKB Kesehatan, Pengamatan Fisik, dan Psikotes; SKB Wawancara; serta SKB dengan Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara.

Bagi peserta dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat akan mengikuti SKB Kesamaptaan dan Keterampilan. Sementara itu mereka dengan pendidikan non-SLTA mengikuti SKB Praktik Kerja.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komdigi Gandeng Perbankan dan E-Wallet Berantas Transaksi Judi Online

Penulis
Syifa
-

Pemerintah mengambil langkah afirmatif untuk memberantas perjudian dalam jaringan atau judi online di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan Desk Pemberantasan Perjudian Daring sepakat memutus aliran dana transaksi judi online dengan melibatkan perbankan dan penyedia layanan keuangan.

“Kerja sama yang kuat dengan perbankan akan sangat dibutuhkan. Karena sekali lagi, nadi dari judi online ini adalah justru di rekening atau aliran dana,” ungkapnya dalam Konferensi Pers Capaian Desk Pemberantasan Perjudian Daring dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data, di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

Meutya Hafid menyatakan Kementerian Komdigi melakukan koordinasi dengan industri perbankan untuk memantau aktivitas transaksi perjudian daring. Selain itu, juga berkoordinasi dengan platform E-Wallet yang disinyalir banyak digunakan untuk aktivitas judi online.

“Kami memantau (transaksi) salah satu yang paling banyak adalah rekening bank. “Kami juga meminta kepada teman-teman penyelenggara e-Wallet. Ini kami sudah komunikasi juga untuk kemudian terus menurunkan di e-Wallet mereka masing-masing,” tuturnya.

Berdasarkan aduan masyarakat dan pemantauan daring, Kementerian Komdigi telah meminta pemblokiran rekening bank sebanyak 651 permohonan sepanjang November 2024.

“Kemudian rekening bank ini ditindaklanjuti atau diblokir. Ini juga yang sedang kita galakkan bekerja sama dengan OJK dan perbankan dalam hal ini Bank Indonesia,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Disdik Kota Cimahi Gelar Pembinaan Kedisiplinan Siswa SMP

Penulis
Syifa
-

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi menggelar Pembinaan Kedisiplinan Siswa jenjang SMP tingkat Kota Cimahi tahun 2024. Pembinaan dilakukan untuk membentuk karakter disiplin para pelajar sebagai generasi penerus.

Kegiatan dilaksanakan mulai 19-21 November 2024 bertempat di PUSDIKHUB Jalan Gatot Subroto Kota Cimahi. Sebagai peserta yaitu perwakilan peserta didik SMP Negeri dan Swasta se-Kota Cimahi.

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Disdik Kota Cimahi Nana Suyatna, S.STP, M.Si. beserta jajaran dari Disdik Kota Cimahi dan para Pejabat PUSDIKHUB. Nana mengatakan, kegiatan tersebut baru digelar di tahun 2024.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah menumbuhkan kedisiplinan dan membangun karakter para pelajar Kota Cimahi,” ujarnya.

Menurut dia, pembinaan kedisiplinan siswa SMP tingkat Kota Cimahi sebagai persiapan pembentukan generasi penerus berprestasi. “Sebagai langkah menuju generasi yang lebih bertanggung jawab, unggul, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Bersama, kita wujudkan pendidikan yang berkarakter dan penuh prestasi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Disdik Kota Cimahi juga menggelar Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) khusus bagi siswa SMP. Program ini diharapkan dapat membangun fondasi disiplin dan karakter kuat menuju Indonesia Emas 2045.

Kedisiplinan menjadi kunci keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Kedisiplinan membantu individu dan organisasi dalam mengelola waktu serta sumber daya dengan lebih efektif, menjaga konsistensi, dan meminimalisir potensi hambatan.

Nilai-nilai kepemimpinan seperti kedisiplinan, kepedulian, dan ketangguhan sangat penting untuk membentuk karakter generasi yang tidak mudah menyerah. Dengan berbagai kegiatan pembinaan kedisiplinan, diharapkan pelajar Kota Cimahi sebagai generasi penerus pemimpin masa depan bakal siap menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Tangerang Luncurkan Sistem Informasi Rumah Pemberdayaan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) meluncurkan Sistem Informasi Rumah Pemberdayaan (SiRuhay) di Hotel Yasmin, Kamis (21/11/24).

SiRuhay merupakan upaya meningkatkan pengelolaan penataan pemberdayaan dan pendayagunaan serta kualitas penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakat Desa (LKD) berdasarkan standar Pelayanan Minimal.

Kepala DPMPD Kabupaten Tangerang, Yayat Rohiman, dalam sambutannya menyampaikan SiRuhay merupakan langkah maju untuk dirancang mendukung transformasi digital.

Baca juga: BPBD Kota Tangerang Siagakan Delapan Posko Bencana

“Sistem yang mempermudah koordinasi antara pemerintah desa, lembaga pemberdayaan dan masyarakat,” ungkapnya.

Lembaga pemberdayaan masyarakat memiliki peran strategis dalam membangun desa dan menjadi penggerak utama dalam merumuskan program pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Selain itu, sebagai bentuk nyata dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan desa.

“Berharap dengan adanya sistem ini data tentang potensi desa, program pemberdayaan hingga kebutuhan maayarakat desa dapat diakses dengan cepat,” kata Yayat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pemberdayaan masyarakat, Wahib Wahab, sebagai penggagas SiRuhay menjelaskan pemberdayaan berbasis digital menjadi solusi untuk pemberdayaan keberlanjutan.

Sehingga dengan digitalisasi memungkinkan untuk dapat melakukan analisa data dari pemberdayaan yang akan dilakukan.

“Berharap SiRuhay memberikan pendekatan ekosistem pemberdayaan yang menyatukan keberlanjutan lingkungan serta mengembangkan usaha kecil dan menengah dalam kemandirian ekonomi masyarakat,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Banten Imbau Gunakan Hak Pilih dalam Pilkada Serentak Tahun 2024

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Banten mengajak masyarakat Banten untuk menggunakan dan menyalurkan hak pilih dengan sebaik-baiknya untuk menentukan calon pemimpin daerah dalam Pilkada Serentak Tahun 2024.

Hal itu diungkap Pj Gubernur Banten, Al Muktabar usai menghadiri debat ketiga Pilkada Provinsi Banten 2024 dengan tema “Sinergi Pembangunan Daerah dan Pusat dalam rangka Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia” di Stasiun Metro TV, Jl Pilar Mas Utama Kedoya, Jakarta, Rabu (20/11/2024) malam.

“Ini adalah putaran terakhir, tahap ketiga. Tentu kita berharap sekali nanti akan mendapatkan pemimpin kita yang amanah ke depan,” ungkapnya.

Baca juga: Dua Menteri Kabinet Merah Putih Monitoring Pencemaran Sungai Ciujung di Banten

“Kita imbau juga masyarakat untuk bersama menjaga stabilitas daerah karena menentukan segala langkah kita dalam membangun,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Banten memfasilitasi hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban daya dukung guna menyukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024.

“Kita semua telah sesuai dengan tata administrasi. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi,” ucap Al Muktabar.

Al Muktabar mengaku akan keliling untuk mengecek kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Banten. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mendapatkan mandat tugas untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024 dengan damai, aman, dan tertib. Juga terkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan juga Bupati/Wali Kota.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bapanas Dorong Bulog Prioritaskan Beras Petani untuk Tingkatkan Stok CBP

Penulis
Syifa
-

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus mendorong Perum Bulog untuk mengutamakan produksi petani dalam negeri guna meningkatkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Hal tersebut diungkapkan oleh kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas (PKH) Bapanas, Budi Waryanto saat mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Sukoharjo Jawa Tengah, Kamis (21/11/2024).

“Mendukung program swasembada pangan yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo, Bulog akan terus didorong untuk mengutamakan serapan produksi dari dalam negeri, ini tentunya menjadi penting karena harapan kami petani menjadi bersemangat berproduksi” ungkap Budi.

Baca juga: Johan Rosihan: Kinerja Bulog Selama ini Tidak Sesuai dengan Visinya

Lebih lanjut, Budi Waryanto juga menjelaskan terkait penyaluran beras SPHP oleh Bulog sebagai langkah antisipasi menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru 2025.

“Pengendalian inflasi khususnya inflasi pangan menjadi konsen Badan Pangan Nasional. Inflasi ditargetkan berada di kisaran 2,5% plus minus satu. Sementara untuk inflasi pangan bergejolak (volatile food) di kisaran 3-5 %. Mengantisipasi hal tersebut, terutama jelang Nataru ini, kita gencarkan penyaluran beras SPHP ke masyarakat, menggiatkan Gerakan Pangan Murah di daerah,” ungkapnya.

Realisasi pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog hingga 18 November telah mencapai 1.21 juta ton. Capaian penyerapan beras dalam negeri tahun ini bergerak cukup positif dan signifikan, jika dibandingkan dengan total penyerapan di 2023 yang sejumlah 1,06 juta ton.

Sementara itu Direktur keuangan Bulog Iryanto Hutagaol memaparkan kondisi pengadaan beras dalam negeri untuk wilayah Jawa Tengah. “Tahun 2024 kanwil Bulog Jawa Tengah telah melakukan realisasi pengadaan dalam negeri melalui skema PSO maupun komersial sebanyak 110.726 ton” ungkapnya.

“Perlu kami laporkan bahwa terkait penyaluran beras SPHP pada Maret sampai dengan Juni 2024 mengalami penurunan, hal itu disebabkan karena terjadi penurunan harga beras di pasaran” tambahnya.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar Hanan A. Rozak berharap peranan Bulog akan bisa ditingkatkan. “Saya berharap melalui revisi UU Pangan peranan Bulog ke depan akan lebih ditingkatkan lagi sehingga akan bertambah kuat lagi” ujarnya.

Sedangkan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Gerindra Endang S. Thohari meminta Kementerian Pertanian agar memberikan insentif bagi petani berupa alat-alat pengering yang mobile, karena apabila panen terjadi pada musim hujan hal tersebut akan memudahkan bagi petani untuk menyetorkan hasil panennya.

Dorongan terkait penyerapan gabah/beras oleh Bulog juga disampaikan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Yudi Sastro yang menekankan pentingnya mempersiapkan panen raya mendatang agar optimal dalam penambahan stok beras di Bulog.

“Melihat tren luas tanam pada November ini, hingga kemarin luas tanam sangat tinggi peningkatannya terutama Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat, sehingga pada Februari, Maret serta April 2025 mendatang akan terjadi panen raya. Ini harus antisipasi juga untuk serapan gabahnya guna mempertahankan harga tetap baik” ujar Yudi.

Turut hadir pada kunjungan kerja tersebut anggota Komisi IV DPR RI yaitu Abdul Kharis Almasyhari, Riyono (FPKS), Alex Indra Lukman, I Ketut Suwendra (FPDIP), Hanan A. Rozak, Firman Soebayo (FPG), Endang S. Thohari, Azikin Solthan (FGERINDRA), Usman Husin, Irham Jafar Lan Putra (FPAN), Hasan Saleh (FPD).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,4201,4211,422...4,959Halaman 1,421 dari 4,959