Beranda blog Halaman 143

Kunjungi Malang, Presiden Prabowo Resmikan Panen Raya Tebu, Padi, dan Kedelai Bersama TNI

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Provinsi Jawa Timur dalam rangka kunjungan kerja pada hari Jumat, 17 Juli 2026. Di Kabupaten Malang, Presiden dijadwalkan memimpin panen raya serentak sebagai bagian dari sinergi TNI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

“Bapak Presiden Prabowo akan memimpin panen raya serentak tebu, padi dan kedelai yang dilaksanakan di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi TNI dalam mendukung percepatan terwujudnya swasembada pangan nasional,” ujar Seskab Teddy.

Setibanya di Lanud Abdulrachman Saleh Kabupaten Malang, Presiden Prabowo dijadwalkan langsung menuju panen raya yang terintegrasi secara nasional. Kegiatan tersebut meliputi panen tebu yang didampingi TNI Angkatan Udara di 8 titik lokasi, panen padi oleh TNI Angkatan Darat di 31 titik lokasi, serta panen kedelai oleh TNI Angkatan Laut di 4 lokasi.

Selain memimpin panen raya serentak, Presiden Prabowo juga akan meninjau sejumlah stan yang menampilkan program-program unggulan TNI serta berbagai inisiatif hilirisasi yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan industri nasional.

“Melalui kegiatan ini, Bapak Presiden Prabowo ingin memastikan penguatan sektor pangan dilakukan secara terpadu, mulai dari peningkatan produksi, pendampingan kepada petani, hingga hilirisasi sehingga mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat,” lanjut Seskab Teddy.

Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk terus mendorong produktivitas pertanian, memperkuat hilirisasi, serta mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Timur antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Percepatan Pembangunan Irigasi Dorong Produktivitas Pertanian, MPR Siap Kawal Implementasi Inpres

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua MPR RI A.M. Akbar Supratman menyatakan komitmennya mengawal pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung target swasembada pangan.

Menurut Akbar, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi merupakan fondasi penting bagi peningkatan produktivitas pertanian, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

Irigasi Jadi Prioritas Dukung Swasembada Pangan

Akbar menjelaskan Inpres Nomor 2 Tahun 2025 menginstruksikan kementerian, lembaga, gubernur, serta bupati dan wali kota untuk bersinergi mempercepat pembangunan infrastruktur irigasi guna mendukung swasembada pangan nasional.

“Ketersediaan air merupakan kebutuhan utama bagi sektor pertanian. Karena itu, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi harus menjadi prioritas nasional, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Saya siap memfasilitasi dan mengawal pelaksanaan Instruksi Presiden agar seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan memiliki pedoman yang sama dalam mempercepat pembangunan irigasi,” ujar Akbar.

Ia menilai keberadaan Inpres akan memperkuat koordinasi lintas sektor sehingga pembangunan irigasi dapat berjalan lebih terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

Menurutnya, irigasi merupakan infrastruktur dasar yang berdampak langsung terhadap peningkatan indeks pertanaman, produktivitas lahan, efisiensi penggunaan air, serta keberlanjutan produksi pangan nasional.

“Di Sulawesi Tengah kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Yang perlu kita lakukan adalah memastikan seluruh infrastruktur pendukung pertanian tersedia dengan baik sehingga petani dapat meningkatkan produktivitasnya. Ketahanan pangan adalah bagian penting dari ketahanan nasional,” tegasnya.

Sulawesi Tengah Berpotensi Terima Anggaran Rp325 Miliar

Akbar mengungkapkan Provinsi Sulawesi Tengah berpotensi memperoleh dukungan anggaran yang signifikan melalui program pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Dari 12 kabupaten dan 1 kota di Sulawesi Tengah, masing-masing daerah direncanakan memperoleh alokasi sekitar Rp25 miliar sehingga total anggaran yang berpotensi diterima mencapai sekitar Rp325 miliar, di luar kemungkinan alokasi bagi Kota Palu sesuai ketentuan pemerintah.

Dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki saluran irigasi yang rusak, meningkatkan jaringan irigasi yang telah ada, serta mendukung pengembangan lahan pertanian produktif.

Menurut Akbar, percepatan pembangunan irigasi juga akan memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi nasional.

Dorong Kolaborasi Seluruh Pemangku Kepentingan

Sebagai pimpinan MPR RI, Akbar menyatakan akan terus membangun komunikasi dengan Komisi V DPR RI, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, akademisi, organisasi petani, serta berbagai pemangku kepentingan untuk menghimpun masukan dalam mendukung implementasi program tersebut.

Ia mengajak seluruh elemen bangsa bersama-sama memperkuat sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

“Pembangunan irigasi bukan hanya soal membangun saluran air, tetapi membangun masa depan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan menjaga kedaulatan bangsa. Semangat gotong royong dan kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan agenda besar ini,” tutup Akbar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

MPR Dorong Gernas RANA, Perlindungan Anak di Pesantren dan Madrasah Harus Jadi Komitmen Bersama

Penulis
Reta
-

Upaya mewujudkan lingkungan pendidikan aman dan nyaman membutuhkan komitmen serta langkah nyata dari sejumlah pihak terkait.

“Sebuah gerakan untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman harus mendapat dukungan penuh dari pihak-pihak yang terkait, termasuk dari keluarga dan masyarakat,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/7).

Pemerintah berupaya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pesantren dan madrasah yang ramah anak melalui peluncuran Gerakan Nasional #RuangAmanNyamanAnak (Gernas RANA) di Pesantren Al-Hamidiyah, Depok, pada Minggu (12/7).

Gerakan yang diluncurkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno itu diharapkan mampu menghadirkan ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak.

Gerakan ini menargetkan 42 ribu pondok pesantren dan 80 ribu madrasah di seluruh Indonesia untuk menerapkan lima pilar utama dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman, yaitu penguatan regulasi, pencegahan kekerasan, penyediaan sarana yang aman, layanan pengaduan yang berpihak pada korban, serta kolaborasi lintas sektor.

Perlindungan Anak Harus Menjadi Komitmen Bersama

Menurut Lestari, sejumlah langkah untuk segera mewujudkan target yang dicanangkan tersebut harus menjadi pemahaman dan komitmen bersama para penyelenggara pendidikan, pengelola pondok pesantren dan madrasah, serta masyarakat.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat bahwa upaya percepatan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan bukan tanpa alasan.

Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, tambah Rerie, sepanjang 2025 terjadi 475 kasus kekerasan berbasis gender di lingkungan pendidikan dengan korban mencapai 972 orang.

Khusus di lingkungan pesantren, Komnas Perempuan menerima laporan 17 kasus sepanjang 2020–2024.

Selain itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) juga mencatat tren peningkatan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, yaitu 15 kasus pada 2023, meningkat menjadi 36 kasus pada 2024, dan melonjak menjadi 60 kasus sepanjang 2025.

Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu menilai tantangan meningkatnya ancaman kekerasan tersebut harus segera direspons melalui langkah antisipasi yang tepat.

Menurut Rerie, upaya mencegah perundungan di lingkungan pendidikan, misalnya, tidak cukup hanya dengan sosialisasi antikekerasan. Upaya tersebut harus diimbangi dengan langkah aktif membangun sikap dan budaya toleransi di sekolah maupun masyarakat.

Selain itu, jelas dia, upaya pencegahan tidak cukup hanya bertumpu pada kesiapan tenaga pendidik, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat dan keluarga dalam membentuk karakter anak sejak dini.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengapresiasi Gernas RANA yang diinisiasi pemerintah untuk mewujudkan lingkungan pendidikan aman dan nyaman bagi generasi penerus bangsa.

Namun, tegas Rerie, keberhasilan gerakan tersebut bergantung pada komitmen kuat semua pihak untuk menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas utama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HUT Jakarta ke-499 Berakhir Meriah, Ribuan Warga Padati Festival Budaya Betawi di Senayan

Penulis
Reta
-

Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta ke-499 bertema “Menjaga Budaya, Merawat Bangsa” yang berlangsung pada 13–16 Juli 2026 di Plaza Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, resmi berakhir dengan sukses.

Selama empat hari penyelenggaraan, ribuan pengunjung memadati lokasi acara untuk menikmati beragam pertunjukan seni budaya Betawi, Festival UMKM, kuliner tradisional, serta berbagai atraksi yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Achmad Azran (Bang Azran) yang juga Ketua Umum DPP FORKABI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat membuktikan bahwa budaya Betawi masih memiliki tempat yang istimewa di hati warga Jakarta dan harus terus dirawat bersama.

Ratusan anggota FORKABI dari berbagai wilayah di Jakarta turut hadir memeriahkan seluruh rangkaian kegiatan. Kehadiran mereka bersama masyarakat umum, para pelaku UMKM, seniman, budayawan, hingga tokoh Betawi menjadi bukti kuat bahwa semangat menjaga budaya lahir dari kebersamaan seluruh elemen masyarakat.

“Bagi saya, keberhasilan acara ini bukan hanya diukur dari ramainya pengunjung, tetapi dari tumbuhnya rasa memiliki terhadap budaya Betawi. Selama empat hari kita menyaksikan masyarakat datang, menikmati kesenian, mendukung UMKM, dan memperkenalkan budaya kepada anak-anak mereka. Inilah yang harus terus kita bangun, yakni menjadikan pelestarian budaya sebagai tradisi, bukan sekadar seremoni tahunan,” ujar Bang Azran.

Pria asli Betawi itu menegaskan bahwa menjelang usia Jakarta yang akan memasuki lima abad pada tahun depan, pelestarian budaya harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM, ruang berekspresi bagi para seniman, serta regenerasi generasi muda yang mencintai identitas kotanya.

“Jakarta boleh terus berkembang menjadi kota global, tetapi akar budayanya tidak boleh tercerabut. Betawi harus tetap hidup melalui seni, bahasa, kuliner, adat istiadat, hingga nilai gotong royong yang diwariskan para pendahulu. Kalau budaya kita kuat, maka karakter masyarakat Jakarta juga akan semakin kokoh,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Nurdin, yang juga Wakil Sekretaris Jenderal DPP FORKABI, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran penyelenggaraan kegiatan sejak hari pertama hingga penutupan. Ia mengatakan tingginya antusiasme para pengisi acara, pelaku UMKM, pengunjung, dan masyarakat menjadi energi positif untuk terus menghadirkan ruang pelestarian budaya Betawi yang lebih besar di masa mendatang.

“Alhamdulillah pelaksanaan HUT Jakarta ke-499 di Plaza Gedung Nusantara V MPR RI berjalan lancar dan mendapat sambutan yang sangat baik. Kegiatan ini harus menjadi momentum untuk membangun tradisi sekaligus memperkuat seni dan budaya Betawi yang saat ini menghadapi tantangan zaman. Kami berharap kolaborasi seperti ini terus berlanjut dan semakin kuat pada tahun-tahun mendatang,” ujar Nurdin yang juga diamini Sekjen FORKABI Aditya.

Nurdin juga menyampaikan terima kasih kepada Sekretariat Jenderal MPR RI, Sekretariat Jenderal DPD RI, dan Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah memberikan dukungan tempat dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan. Apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Kebudayaan serta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang telah berkontribusi dalam menyukseskan rangkaian peringatan HUT Jakarta ke-499.

Bang Azran berharap semangat kolaborasi yang telah terbangun selama penyelenggaraan acara menjadi fondasi untuk memperkuat pelestarian budaya Betawi di masa depan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, lembaga negara, organisasi kemasyarakatan, pelaku seni, UMKM, dan masyarakat merupakan kunci agar identitas Jakarta tetap terjaga di tengah pesatnya perkembangan kota.

“Terima kasih kepada seluruh panitia, para seniman, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, pemerintah, serta seluruh warga yang hadir dan ikut menyukseskan acara ini. Semoga kebersamaan ini menjadi ikhtiar bersama untuk memastikan budaya Betawi tetap hidup, berkembang, dan menjadi kebanggaan Jakarta hingga memasuki usia lima abad pada tahun depan,” tutup Bang Azran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPD RI Tekankan Program Makan Bergizi Gratis Wajib Libatkan UMKM, Petani, dan Nelayan

Penulis
Reta
-

Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia sekaligus instrumen penguatan ekonomi daerah. Karena itu, pelaksanaannya harus akuntabel, tepat sasaran, serta menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara merata.

Dalam Sidang Paripurna ke-11 DPD RI, Sultan menyampaikan bahwa DPD RI memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan MBG sebagai salah satu program prioritas nasional. Menurutnya, pelaksanaan program harus disesuaikan dengan karakteristik geografis, sosial, budaya, serta potensi pangan lokal, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Program Makan Bergizi Gratis harus menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara adil. Pelaksanaannya juga perlu memperhatikan kondisi dan potensi masing-masing daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).

Sultan menekankan bahwa keberhasilan program ini memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas penyedia layanan serta pelibatan UMKM, koperasi, petani, dan nelayan dalam rantai pasok pangan menjadi faktor penting agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara luas.

“Melibatkan pelaku usaha dan produsen pangan lokal bukan hanya memperkuat rantai pasokan, tetapi juga membuka peluang bagi tumbuhnya ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

DPD RI juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program, baik dari aspek peningkatan status gizi anak, penurunan prevalensi stunting, peningkatan kualitas kesehatan dan pembelajaran peserta didik, maupun dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah.

“Dengan evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan, kami berharap program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi lokal,” pungkas Sultan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Dorong BRIN Optimalkan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri untuk Perkuat Riset Nasional

Penulis
Reta
-

Pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri untuk kegiatan riset dinilai perlu dioptimalkan agar mampu memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. Dukungan pendanaan tersebut juga perlu diarahkan pada agenda riset yang menjadi prioritas nasional sehingga hasilnya dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan.

 

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

 

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai, Indonesia perlu memanfaatkan peluang pendanaan dari pinjaman maupun hibah luar negeri mengingat dana abadi riset nasional masih terbatas. Namun, menurutnya, pemanfaatan dana tersebut harus disusun berdasarkan arah dan prioritas riset nasional agar lebih terukur.

 

“Kalau saya melihat sebenarnya pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri itu adalah peluang besar kita, karena dana abadi riset kita tidak besar. Padahal banyak riset yang diselenggarakan, banyak peneliti-peneliti yang kompeten ada di BRIN,” ujar Ledia.

 

Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan yang dipaparkan BRIN masih terdapat dana pinjaman dan hibah luar negeri yang mengalami pemblokiran. Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi agar tidak menghambat pelaksanaan program riset yang strategis.

 

Menurut Legislator Fraksi PKS itu, BRIN perlu merancang mekanisme yang menghubungkan sumber pendanaan luar negeri dengan kebutuhan riset yang telah ditetapkan dalam rencana induk riset nasional.

 

“Bisakah kita kemudian mendesain sehingga ketika dapat pinjaman atau hibah luar negeri ini ada prioritas riset apa yang sesuai dengan rencana induk riset. Jadi modelnya bukan sekadar ada pinjaman, ada hibah, tapi kemudian diblokir. Kan sayang, padahal banyak yang seharusnya bisa diakses,” katanya.

 

Lebih lanjut, ia menilai hasil riset yang telah selesai seharusnya tidak berhenti pada tahap penelitian semata, tetapi dapat dikembangkan hingga memiliki nilai ekonomi melalui proses hilirisasi dan komersialisasi.

 

“Ketika kemudian riset itu jadi, selesai, kan dia juga bisa dikomersialkan. Artinya mungkin bisa membiayai dirinya sendiri untuk membayar pinjaman itu, bahkan melanjutkan riset berikutnya,” jelasnya.

 

Ledia berharap evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2025 dapat menjadi momentum bagi BRIN untuk menyusun strategi pendanaan riset yang lebih terarah. Dengan demikian, pendanaan dari dalam maupun luar negeri dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan inovasi yang mendukung kebutuhan nasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

 

Menurutnya, sinergi antara perencanaan riset, dukungan pendanaan, dan pemanfaatan hasil penelitian menjadi faktor penting agar investasi negara di sektor riset mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadiri SAF Day Reception, Menhan RI Dorong Stabilitas Kawasan Melalui Kerja Sama Pertahanan

Penulis
Reta
-

Menteri Pertahanan (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri Alumni Launch Ceremony dan The Singapore Armed Forces (SAF) Day Reception yang diselenggarakan di hotel The Ritz Carlton Jakarta pada Selasa (14/7/2025).

Kehadiran Menhan RI merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Singapura yang sebelumnya berlangsung di Kementerian Pertahanan RI, sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan kedua negara di bidang pertahanan.

The SAF Day Reception merupakan rangkaian peringatan Hari Angkatan Bersenjata Singapura ke-61 yang mencerminkan eratnya kemitraan Indonesia dan Singapura, khususnya dalam kerja sama pertahanan. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dan “Majulah Singapura” sebagai simbol persahabatan dan saling menghormati antara kedua negara.

Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Singapura Chan Chun Sing menekankan pentingnya membangun kemitraan pertahanan yang kuat sebagai landasan bagi stabilitas dan keamanan kawasan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan prosesi friendship toast, sesi foto bersama, dan jamuan makan malam.

Partisipasi Menhan RI dalam kegiatan tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan pertahanan dengan Singapura melalui dialog, kepercayaan, dan kerja sama yang saling menguntungkan, sekaligus mendukung terciptanya stabilitas, perdamaian, dan keamanan di kawasan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Bergabung sebagai Founding Member WAICO, Airlangga: AI Bisa Dongkrak Ekonomi Digital

Penulis
Reta
-

Pemerintah Indonesia telah secara resmi menandatangani dokumen pendirian World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO), yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, bersamaan dengan rangkaian acara Konferensi WAIC 2026 di Shanghai Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Keikutsertaan Indonesia dalam deklarasi organisasi ini merupakan wujud komitmen dalam memperkuat kerja sama internasional dalam pengembangan dan tata kelola kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI). Penandatanganan dilaksanakan oleh Menko Airlangga, bersama para perwakilan sekitar 30 negara lainnya.

Ketiga puluh negara yang telah menandatangani dokumen perjanjian pendirian WAICO tersebut yaitu Aljazair, Belarus, Brasil, Kamboja, Kamerun, Kongo, Kuba, Etiopia, Indonesia, Kazakstan, Kenya, Kirgistan, Laos, Lesotho, Malaysia, Mozambik, Myanmar, Nikaragua, Oman, Pakistan, Rusia, Senegal, Serbia, Afrika Selatan, Tajikistan, Uzbekistan, Venezuela, Zambia, dan RRT.

Lebih lanjut, WAICO adalah organisasi internasional antar Pemerintah yang independen dan berfokus pada kerja sama kecerdasan buatan (AI) di ranah sipil (civilian domain) secara inklusif dan non-diskriminatif. Menko Airlangga menegaskan bahwa kehadiran Indonesia sebagai salah satu Anggota Pendiri (Founding Member) dalam organisasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan arah pengembangan tata kelola AI global tetap berpusat pada manusia (human-centric approach) dan menghadirkan manfaat yang setara bagi seluruh negara, khususnya bagi negara berkembang dalam memajukan perekonomiannya.

Sebagai negara yang bergabung sejak tahap awal pendirian, Indonesia memiliki kesempatan yang sangat strategis untuk ikut berkontribusi nyata merumuskan arah kebijakan dan struktur kelembagaan WAICO. Pemerintah Indonesia juga telah memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama dan penyelarasan teknis yang dilakukan melalui WAICO akan tetap selaras dengan regulasi dan kepentingan nasional, prinsip etika AI, kedaulatan data, serta berbagai komitmen kerja sama ekonomi strategis Indonesia.

Dalam implementasinya di Indonesia, Menko Airlangga menilai bahwa teknologi kecerdasan buatan dapat dioptimalkan dalam bidang pertanian modern, pengelolaan energi terbarukan, serta inovasi layanan kesehatan digital. Lebih dari itu, pengembangan dan adopsi AI tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan infrastruktur digital yang kuat, khususnya Pusat Data (Data Center). Kehadiran teknologi AI diyakini akan menjadi katalisator yang mampu melipatgandakan potensi pertumbuhan ekonomi digital di masa depan.

“Outcome kecerdasan artifisial atau AI, bagi saya mencakup banyak bidang karena cakupan AI sangatlah luas. Bagi negara-negara seperti Indonesia, tentu saja penerapan AI dapat dimanfaatkan pada sektor pertanian (pertanian modern), transisi   energi, dan kemudian untuk energi terbarukan, serta untuk mengembangkan banyak sektor digital termasuk di sektor kesehatan. Saya rasa saat ini ekonomi digital Indonesia bernilai USD13 miliar, dan kita sedang menuju USD300 miliar, di mana jumlah tersebut akan berlipat ganda dengan adanya AI,” pungkas Menko Airlangga.

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan deklarasi tersebut, Pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga (K/L), guna mengoptimalkan platform WAICO dalam mendukung percepatan transformasi digital nasional, mematangkan kesiapan infrastruktur data center di dalam negeri, meningkatkan daya saing sumber daya manusia di bidang AI, serta membuka peluang kolaborasi internasional yang memberikan nilai tambah signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPOM dan PATPI Perkuat Kolaborasi Wujudkan Sistem Pangan Sehat Berbasis Sains

Penulis
Reta
-

Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan pangan berbasis sains guna menjamin keamanan, mutu, dan gizi pangan di tengah berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Komitmen tersebut disampaikan dalam keynote speech-nya pada Seminar Nasional bertema “Membangun Peradaban Teknologi Pangan Untuk Future and Healthy Food” yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI) di  Jakarta pada Selasa (14/7/2026).

Dalam paparannya, Taruna Ikrar menegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan manusia. Untuk itu, negara harus memastikan setiap produk pangan yang beredar aman dikonsumsi, bermutu, dan memiliki kandungan gizi yang memadai.

Menurut Taruna, sektor pangan saat ini menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari perubahan iklim, dinamika geopolitik global, pertumbuhan jumlah penduduk, hingga masih tingginya persoalan gizi masyarakat. Karena itu, inovasi dan pengembangan teknologi pangan menjadi bagian penting dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat di masa depan.

“Pangan aman, bermutu, dan bergizi adalah kewajiban. Sebagai regulator, BPOM akan konsisten memastikan bahwa setiap produk yang beredar memenuhi prinsip tersebut,” ujar Taruna.

Ia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi pangan, termasuk berbagai metode pengolahan modern, perlu dipandang sebagai bagian dari solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional yang terus meningkat. Namun demikian, BPOM menegaskan bahwa setiap inovasi harus tetap memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi yang telah ditetapkan.

Terkait perdebatan mengenai pangan ultra-proses (ultra-processed food/UPF), Taruna menegaskan bahwa BPOM tidak menolak perkembangan teknologi pangan. Menurutnya, fokus utama regulator adalah memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman, berkualitas, dan memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat.

“Yang terpenting adalah hasil akhirnya. Selama produk tersebut aman, bermutu, bergizi, dan diproduksi melalui proses yang terstandar, maka teknologi harus menjadi bagian dari solusi,” katanya.

Taruna juga menyoroti pentingnya reformulasi produk pangan untuk mengurangi kandungan gula, garam, dan lemak yang berlebihan guna menekan angka penyakit tidak menular yang terus meningkat. Upaya tersebut diperkuat melalui implementasi kebijakan Nutri-Level yang telah diterbitkan BPOM untuk membantu masyarakat memilih pangan yang lebih sehat.

Selain itu, BPOM terus memperkuat pengawasan pangan olahan berbasis risiko melalui Program Manajemen Risiko (PMR), yang mendorong pelaku usaha menerapkan pengawasan mandiri terhadap keamanan dan mutu produknya. Pendekatan tersebut dinilai penting mengingat besarnya jumlah industri pangan di Indonesia yang mencapai jutaan unit usaha.

Sementara itu, Ketua Umum PATPI masa bakti 2022–2026 Giyatmi menyatakan dukungannya terhadap penguatan kebijakan pangan berbasis bukti ilmiah. Menurut Giyatmi, tantangan ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat memerlukan kolaborasi yang erat antara regulator, akademisi, dan industri.

Giyatmi menekankan bahwa berbagai isu yang berkembang di masyarakat, termasuk mengenai UPF, perlu dibahas secara objektif berdasarkan kajian ilmiah. Ia menilai bahwa penilaian terhadap suatu produk pangan tidak dapat hanya didasarkan pada tingkat proses pengolahannya, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keamanan, mutu, kandungan gizi, manfaat, serta pola konsumsinya.

“PATPI memandang bahwa kebijakan pangan harus dibangun di atas evidence-based policy. Sains harus menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri dihadiri oleh Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI Maria Endang Sumiwi serta diikuti oleh pengurus PATPI cabang. Melalui seminar nasional hari ini, PATPI menghimpun masukan dari regulator, akademisi, organisasi profesi, dan pelaku industri untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pembangunan sistem pangan nasional yang sehat dan berkelanjutan.

BPOM dan PATPI sepakat bahwa sinergi antara regulator dan komunitas ilmiah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pangan di masa depan. Dengan dukungan inovasi teknologi, penguatan regulasi berbasis sains, serta peningkatan literasi pangan masyarakat, sistem pangan nasional diharapkan semakin mampu menjamin kesehatan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensos Beri Harapan Baru untuk Anak Sayuti Melik, Heru Baskoro Kini Jalani Perawatan di Bekasi

Penulis
Reta
-
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo merespons cepat kisah viral anak pengetik naskah proklamasi Sayuti Melik yang hidup terlunta-lunta. Upaya pendampingan secara komprehensif pun menjadi harapan baru bagi Heru Baskoro (84).
Kini, Heru yang berstatus anak kandung Sayuti Melik dan tokoh pers SK Trimurti telah dievakuasi dari rumah kontarakan di Rawalumbu, Kota Bekasi sejak Senin (13/7/2026) lalu ke Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL), Kota Bekasi untuk mendapat bantuan residensial, rehabilitasi medis dan psikososial.
Wamensos Agus Jabo Priyono juga sempat berbincang langsung dengan Heru dan sang istri, Treyzia Noviani (65) di depan teras STPL.
“Untuk sementara Pak Heru dan Ibu tinggal di sini, akan ada bantuan medis dan psikososial, sehingga pak Heru jika butuh sesuatu bisa bilang ke staf disini, disini ada dokter juga,” ujar Agus Jabo, Kamis (16/7/2026).
Kebutuhan sehari-hari pasangan suami istri ini juga akan dipenuhi. Wamensos pun sempat mengecek langsung layanan STPL kepada pasutri tersebut.
“Sementara disini nyaman?,” tanya Agus Jabo. “Nyaman, Senang,” ucap Treyzia. “Pak Heru juga senang disini?,” “Senang,” ucap Heru.
Wamensos Agus Jabo juga memberi motivasi dan semangat kepada Heru dan istri bahwa Kemensos akan menjadi jembatan bagi pihak terkait lainnya serta pihak keluarga untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Heru.
Hidup Heru sebelumnya tergolong sangat cukup karena sejak tahun 1998 hingga 2024, ia dan istrinya tinggal di negara Kanada. Sehari-hari ia mencukupi kebutuhannya dengan bekerja sebagai staf senior di sebuah perusahaan minyak. Lantaran ia mengantongi status kewarganegaraan tetap Amerika.
Roda kehidupannya berputar sejak memutuskan untuk kembali ke Indonesia pada 2024 lalu. Heru mengalami masalah di mata kanannya sehingga mengalami penurunan penglihatan dan sempat bolak balik Indonesia-Kanada untuk berobat. Setelah berjalan enam bulan berada di Indonesia, dana pensiun milik Heru tidak dapat dibayarkan kembali. Hal ini membuat Heru dan istri mengalami masalah finansial dan menjual semua asetnya.
Mencermati hal tadi, Kemensos akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kemenlu, KBRI dan Kemenkes terkait dana pensiun milik Heru dan perawatan kesehatannya karena ia perlu menjalani operasi kornea mata. Hal ini dikatakan saat Wakil Menteri Agus Jabo Priyono mewakili Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi langsung Heru di pusat rehabilitasi STPL Bekasi.
“Tetapi apapun nanti Kemensos akan berdiskusi dengan Kementerian terkait, termasuk dengan keluarga, kira-kira nanti jalan terbaiknya seperti apa. Apakah Kemenlu nanti melalui KBRI juga akan melakukan pengecekan apakah uang pensiunnya juga masih bisa dicairkan,” tambah Agus Jabo. Menurutnya jika dapat diurus tanpa harus kembali ke Kanada akan lebih bagi kesehatan Heru.
Ia juga mengatakan semua masih menunggu hasil koordinasi antar pemerintah dan juga keluarga untuk menentukan langkah-langkah terbaik selanjutnya dalam penanganan Heru dan istri.
Dini, salah satu perwakilan keluarga Heru mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas cepat tanggap dan perhatiannya kepada keluarga. “Terima kasih perhatiannya kepada kami,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...142143144...4,866Halaman 143 dari 4,866