Beranda blog Halaman 142

Jatim Perkuat Transformasi Digital, Forum Kolaborasi Pemerintah Digital Resmi Digelar

Penulis
Reta
-

Mewujudkan sinergi dan kolaborasi pemerintah digital serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar Forum Kolaborasi Pemerintah Digital (Pemdi), dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono selaku Koordinator Pemdi, di Ruang Hayam Wuruk Lt. 8 Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Rabu (15/7/2026).

Dalam sambutannya Sekda Adhy mengatakan, tugas Dinas Kominfo adalah sebagai center of digital services, bagaimana seluruh urusan digital menjadi tanggung jawab Kominfo termasuk invite data base Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). “Saya sampaikan bahwa untuk database, penyimpanannya sudah bagus, baik dengan server maupun cloudenya sudah satu pintu, begitu juga security systemnya, yang belum adalah penyesuaian sistem jaringan. Kebutuhan internet dan jaringannya bisa dikontrol oleh Kominfo kalau ada event, jadi ketika ada trouble bisa langsung menghubungi Tim Kominfo. OPD lain fokus bekerja sesuai layanan dinasnya”kata Adhy.

Adhy melanjutkan untuk DTSEN adalah kunci keberhasilan dari rembug nyekrup yang sering disampaikan oleh gubernur, jadi Bappeda dan Kominfo mengolah data kemudian menyajikan sesuai dengan kebutuhan dan cross-cutting Issue (masalah lintas fungsional).

Adhy juga menyampaikan transformasi digital saat ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan terintegrasi. Oleh karena itu, digitalisasi harus dimaknai sebagai transformasi tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Pemerintahan digital itu betul – betul ada dan bermanfaat, dimana tingkat kepuasan menjadi ukuran, maka pemerintah diminta hati – hati memberikan layanan yang betul – betul bisa dirasakan masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya survey dan evaluasi terhadap kepuasan itu,”jelas Adhy.

Assesor External Evaluasi Pemerintah Digital Kementerian PAN RB, Tony Dwi Susanto mengatakan, pemerintah digital adalah transformasi pemerintahan yang memanfaatkan data dan teknologi digital untuk peningkatan kualitas layanan pemerintah guna pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Pemerintah digital adalah transformasi bukan sekedar reformasi.

Sementara Kadis Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin mengatakan kolaborasi pemerintahan digital yang dilakukan Jawa Timur adalah memperbarui kerjasama pengembangan SDM Digital melalui penandatangan adendum Nota Kesepakatan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Komunikasi dan Digital RI dan kegiatan Forum Kolaborasi Pemerintah Digital ini adalah bagian penting bagaimana pemerintahan digital dilaksanakan di Jawa Timur. “Tahun 2026 menjadi fase penting dalam transformasi menuju Pemerintah Digital, dengan keberhasilan yang diukur dari kinerja implementasi, dampak, dan terutama kepuasan pengguna layanan digital,”katanya.

Kegiatan ini dihadiri beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan diikuti Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab/Kota se Jawa Timur secara daring.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gerakan Minyak Jelantah Jadi Rupiah Resmi Diluncurkan, Dukung Ekonomi Sirkular di Jawa Tengah

Penulis
Reta
-

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, meluncurkan Gerakan Minyak Jelantah Jadi Rupiah. Hal itu sebagai upaya mendorong ekonomi sirkular berbasis rumah tangga, sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan kesehatan.

Kegiatan yang selaras dengan program Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen tersebut, diluncurkan dalam Kick Off Meeting Gerakan Minyak Jelantah Menjadi Rupiah, di Wisma Perdamaian Kota Semarang, Jumat (17/7/2026). Tampak hadir, Direktur PT BioSirkular Inovasi Indonesia Dicka Dwi Candra, Direktur PT Gapura Mas Lestari (GML) Rano Rusdiana, dan Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kanwil XI Semarang M Aries Aviani.

Nawal mengatakan, gerakan ini menjadi langkah kolaboratif untuk mengubah limbah rumah tangga, menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi. Selain memberikan manfaat bagi lingkungan, program itu juga diharapkan mampu memperkuat perekonomian keluarga.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang menggunakan minyak goreng secara berulang hingga menghitam. Padahal, kebiasaan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Di sisi lain, pembuangan minyak jelantah secara sembarangan, juga dapat menyebabkan pencemaran serta mengganggu ekosistem lingkungan.

Berkaca dari kondisi tersebut, TP PKK Jawa Tengah menggandeng PT BioSirkular Inovasi Indonesia dan PT GML, untuk mengembangkan program pengelolaan minyak jelantah berbasis masyarakat.

Nawal menekankan, pengelolaan minyak jelantah menjadi sumber daya bernilai ekonomi membutuhkan kolaborasi multipihak, terutama keterlibatan keluarga sebagai aktor utama.

“Keberhasilan pengelolaan limbah minyak jelantah ini sangat bergantung sekali pada kesadaran dan partisipasi keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga,” tegasnya.

Melalui program ini, kader PKK di setiap desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi, sekaligus koordinator pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini nantinya juga diperluas melalui jaringan Posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di Jawa Tengah.

“Bukan hanya PKK, nanti kita juga melibatkan Posyandu yang jumlahnya 49.149 lembaga. Ini merupakan potensi yang luar biasa untuk kita bisa membentuk ekonomi sirkular di Jawa Tengah,” beber Nawal.

Menurutnya, konsep ekonomi sirkular menjadi sangat relevan, karena minyak jelantah tidak lagi dipandang sebagai limbah yang harus dibuang, melainkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali menjadi berbagai produk bernilai ekonomi.

“Bagaimana minyak jelantah ini juga menjadi sumber untuk diolah menjadi biodiesel misalnya, atau bioaftur maupun berbagai produk bernilai ekonomi lainnya,” ungkap Ketua TP Posyandu Jateng tersebut.

Nawal menambahkan, saat ini minyak jelantah juga telah dimanfaatkan sebagai bahan baku pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) di Kilang Pertamina Cilacap.

Pada kesempatan itu, pihaknya mengapresiasi TP PKK Kabupaten Batang yang lebih dahulu menerapkan program serupa. Dalam kurun waktu sekitar satu tahun sejak Juni 2025, program pengelolaan minyak jelantah di Batang mampu menghasilkan omzet hingga Rp170 juta.

“Ini membuktikan bahwa limbah rumah tangga kini telah menjadi bagian dari transisi, menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan,” imbuh istri Wakil Gubernur Jateng tersebut.

Sementara itu, Direktur PT BioSirkular Inovasi Indonesia Dicka Dwi Candra mengatakan, program tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman bersama TP PKK dan TP Posyandu Jateng, pada peringatan Hari Bumi, 22 April 2026 lalu.

Menurut Dicka, program dijalankan melalui empat aktivitas utama, yakni edukasi masyarakat, penyediaan titik pengumpulan minyak jelantah di desa dan kelurahan, penjemputan oleh operator di tingkat kecamatan, serta pencatatan digital dan konversi hasil penjualan ke rekening masing-masing pengelola.

Dia menjelaskan, setiap satu liter minyak jelantah dihargai Rp7.000. Dari nilai tersebut, Rp5.000 diberikan kepada warga, sedangkan Rp2.000 masuk ke kas PKK desa. Proses konversi dilakukan melalui sistem digital, yang memungkinkan hasil penjualan dipantau secara transparan melalui aplikasi.

Selain memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat, program ini juga diharapkan mampu memperkuat peran kader PKK dan Posyandu, mendukung program lingkungan pemerintah daerah, serta menciptakan model pengelolaan limbah rumah tangga yang terukur dan berkelanjutan.

“Melalui program ini kita harap ekonomi sirkular berbasis rumah tangga akan aktif kembali dan menjadi penggerak untuk pembangunan keberlanjutan,” kata Dicka.

Dalam kegiatan tersebut, TP PKK Jateng juga melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan PT Pegadaian (Persero) Kanwil XI Semarang, terkait sinergi program peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, melalui gerakan pilah sampah menjadi tabungan emas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Gibran Tinjau Jembatan Musi V, Tol Palembang–Betung Ditarget Rampung 2027

Penulis
Reta
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung progres pembangunan Jembatan Musi V yang menjadi bagian penting dari proyek Jalan Tol Palembang–Betung di Sumatra Selatan (Sumsel), Kamis (16/07/2026). Ini merupakan kali kedua Wapres meninjau proyek tersebut sebagai wujud pengawasan berkelanjutan dan bagian komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis.

‎“Beliau mengapresiasi terkait dengan yang sudah kita lakukan, percepatan, khususnya di Jembatan Musi V. Terakhir kunjungan beliau itu di September 2025, kemudian melakukan kunjungan lagi pada saat ini di Juli 2026 dan pada saat ini posisi sudah tersambung,” ungkap Executive Vice President Divisi Pembangunan Jalan Tol PT Hutama Karya (Persero), Dwi Aryono Bayuaji.

‎Lebih lanjut Dwi menuturkan, Wapres mendorong percepatan penyelesaian proyek strategis Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) di Sumsel agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat, khususnya dalam memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

‎”Manfaat jalan tol ini, itu memangkas waktu perjalanan. Secara waktu tempuh yang biasanya 80 km ditempuh dengan waktu sekitar 3 jam, kalau lewat jalan tol dari Palembang ke Betung sepanjang 69 km itu bisa ditempuh hanya 1 jam, artinya efisiensinya hampir 60 persen dari 3 jam ke 1 jam,” ungkapnya.

‎Dwi menjelaskan, selain meningkatkan efisiensi perjalanan, jalan tol ini juga akan memperluas akses masyarakat, mempercepat distribusi hasil pertanian, dan menekan biaya logistik.

‎”Tentu ini juga melancarkan terkait dengan distribusi barang, di mana salah satu Asta Cita kan untuk memperlancar arus barang. Untuk apa? Ketahanan pangan, itu juga bisa tersampaikan di situ,” terangnya.

Sebagai informasi, konstruksi Jembatan Musi V ditargetkan selesai pada triwulan IV 2026. Sementara itu, ruas jalan tol Palembang-Betung secara keseluruhan ditargetkan selesai pada triwulan I 2027.

‎Mendampingi Wapres dalam peninjauan ini, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Panji Krisna Wardana, Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, serta Staf Khusus Wapres Achmad Adhitya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hilirisasi Singkong Digenjot, Kemenperin Dorong Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pangan

Penulis
Reta
-

Kementerian Perindustrian terus mempercepat hilirisasi komoditas berbasis agro sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal sekaligus memperkuat daya saing industri pangan nasional. Salah satu komoditas yang menjadi prioritas adalah singkong yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi, mulai dari tepung tapioka, Modified Cassava Flour (MOCAF), pati termodifikasi, glukosa, sorbitol hingga beragam produk turunan lainnya yang dibutuhkan sektor industri.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) menyelenggarakan kegiatan Penguatan Hilirisasi Berbasis Agro dan Peningkatan Daya Saing IKM Pangan Provinsi Lampung pada Kamis (16/7) di Bandar Lampung. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam membangun ekosistem hilirisasi yang terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir, sekaligus memperkuat industri pangan berbasis potensi lokal.

 

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, hilirisasi singkong memiliki peran penting dalam mendukung agenda penganekaragaman pangan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

 

“Hilirisasi dan penganekaragaman pangan bukanlah dua agenda yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan industri pangan nasional yang lebih tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujar Faisol dalam keteranannya, Jumat (17/7).

 

Menurut Wamenperin, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk memastikan hilirisasi singkong berjalan secara optimal. “Sudah ada kebijakan yang menjadi instrumen penting untuk melindungi industri singkong nasional sekaligus menjaga keberlangsungan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan di dalam negeri,” jelasnya.

 

Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat perlindungan industri singkong melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta mekanisme persetujuan impor berbasis pertimbangan teknis. Berbagai kebijakan tersebut dirancang dengan pendekatan keterkaitan hulu-hilir (backward dan forward linkages) sehingga mampu menciptakan rantai nilai industri yang lebih kuat serta memanfaatkan keunggulan komparatif daerah melalui pengembangan kawasan sentra produksi pangan.

 

“Regulasi yang baik harus diikuti dengan peningkatan kapasitas industri. Oleh karena itu, kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi produksi modern menjadi faktor penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri pangan nasional,” tegas Faisol.

 

Wamenperin juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah menerbitkan regulasi mengenai tata kelola dan hilirisasi ubi kayu untuk mendorong kemitraan yang lebih adil antara petani dan pelaku usaha.

 

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu diimplementasikan hingga tingkat kabupaten dan kota agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh pelaku usaha dan petani. Hal ini menjadi semakin penting mengingat Provinsi Lampung merupakan sentra produksi singkong terbesar di Indonesia dengan kontribusi sekitar 51 persen terhadap produksi nasional.

 

“Saya mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat daya saing industri singkong daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi modal penting agar program hilirisasi ini mampu memberikan manfaat nyata bagi petani maupun industri,” ungkapnya.

 

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menyampaikan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya pengembangan industri olahan singkong sebagai upaya meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.

 

“Kami juga memanfaatkan momentum ini untuk menyosialisasikan Program Dana Alokasi Khusus (DAK), sekaligus membuka peluang kemitraan antara IKM dengan industri lanjutan agar tercipta rantai pasok yang semakin kuat,” ujar Reni.

 

Menurutnya, pengembangan hilirisasi tidak hanya membutuhkan dukungan regulasi, tetapi juga kolaborasi lintas sektor. Oleh sebab itu, Kemenperin menggandeng berbagai pihak, termasuk Kementerian PPN/Bappenas, Asosiasi Industri Roti, Biskuit dan Mi Instan (AROBIM), serta PT Thai Wah Indonesia sebagai mitra strategis.

 

“Kehadiran industri besar sangat penting karena dapat memberikan gambaran langsung mengenai kebutuhan pasar, standar mutu, teknologi pengolahan, hingga tata kelola rantai pasok yang telah diterapkan di industri. Dengan demikian, IKM dapat meningkatkan kualitas produknya agar mampu menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional,” tutur Reni.

 

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 80 peserta yang terdiri atas perwakilan pemerintah daerah serta pelaku IKM MOCAF dan tapioka dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Rangkaian penguatan hilirisasi akan dilanjutkan melalui Workshop Sistem Keamanan Pangan dan Diversifikasi Produk Olahan Singkong bagi IKM serta kegiatan Diseminasi Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan bagi IKM pangan di Provinsi Lampung.

 

Direktur IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan, Afrizal Haris menyampaikan, workshop keamanan pangan akan berlangsung selama dua hari dan diikuti oleh 30 pelaku IKM MOCAF dan tapioka. Sementara itu, kegiatan diseminasi Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan akan diikuti sekitar 120 pelaku IKM pangan untuk memperluas pemanfaatan fasilitas pemerintah dalam meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Percepat Operasional Koperasi Desa Merah Putih, Siap Jadi Penyalur Barang Subsidi

Penulis
Reta
-

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan bahwa pemerintah pusat berkomitmen untuk terus mencari solusi dan jalan tengah terbaik dari setiap permasalahan yang terjadi melalui berbagai inisiatif dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan. Bersama dengan 10 Asosiasi Desa Di Seluruh Indonesia, Menkop Ferry menginventarisir berbagai permasalahan di Desa/Kelurahan untuk selanjutnya akan dilakukan upaya pencarian solusi yang terbaik.

“Melalui seminar nasional ini, kita bermusyawarah agar persiapan operasionalisasi KDKMP itu bisa berjalan dengan baik. Acara ini digelar agar kita pengurus, pengawas dan semua pihak duduk bersama mencari solusi terbaik,” kata Menkop Ferry dalam Seminar Nasional KDKMP dengan tema “Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Rakyat” yang digelar di Sasana Kriya Komplek Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (16/7).

Hadir dalam acara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi di Universitas Indonesia Hamdi Moeloek, Jajaran Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dan Perwakilan dari Asosiasi Desa Seluruh Indonesia.

Terkait dengan berbagai permasalahan spesifik, Menkop Ferry menekankan bahwa dalam waktu dekat Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama dengan Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait lainnya akan segera menggelar forum khusus dengan melibatkan para pengurus dan pengawas KDKMP. Hal ini dibutuhkan agar setiap solusi yang dirumuskan dapat lebih tepat sasaran berdasarkan identifikasi permasalahan di setiap daerah.

“Kita akan segera adakan pertemuan dan silaturahmi dengan dengan pengawas dan pengurus untuk mendapat masukan agar persiapan operasionalisasi KDKMP bisa semakin matang,” ucapnya.

Ia juga menambahkan bahwa tahun ini akan keluar Undang-Undang Perkoperasian yang baru yang akan menjadi payung hukum bagi koperasi dalam menjalankan usahanya termasuk bagi KDKMP. Permasalahan-permasalahan mendasar yang kerap dihadapi oleh koperasi diharapkan dapat dituntaskan dari regulasi yang baru tersebut.

“Di Undang-Undang Koperasi yang baru nanti akan diatur seperti adanya lembaga penjamin simpanan yang akan melindungi dana anggota koperasi,” kata Menkop.

Dalam forum seminar tersebut, Menkop juga menyinggung terkait hasil Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto semalam bahwa sesuai arahan Presiden, KDKMP akan ditetapkan sebagai institusi resmi penyalur barang bersubsidi dan bantuan sosial. Barang-barang seperti LPG 3 kilogram, pupuk, minyak, dan beras akan disalurkan langsung melalui koperasi.

Selain itu, program bantuan sosial seperti BLT, bansos, dan bantuan pangan non-tunai juga akan disalurkan melalui KDKMP. Skema pembiayaan dari bank, termasuk channeling KUR dan program Mekar BRI, akan memperkuat fungsi koperasi sebagai outlet jasa layanan keuangan di desa.

“Sejak kemarin sudah ada arahan Presiden untuk mempersiapkan Perpres, termasuk soal penyaluran barang dan status manajerial koperasi,” kata Menkop Ferry.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menambahkan bahwa KDKMP nantinya akan menjadi infrastruktur utama distribusi pangan bersubsidi sebagai keputusan di dalam Ratas. Dengan keberpihakan pemerintah tersebut, ia menyatakan bahwa masyarakat desa dapat terdorong kesejahteraan dan kemandirian ekonominya.

“KDKMP akan memastikan gerai-gerai segera diisi barang-barang bersubsidi untuk masyarakat,” tegasnya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menekankan peran desa sebagai lokus utama program KDKMP akan dilakukan upaya untuk mengoptimalkan potensi desa/ kelurahan. Kementerian Desa akan konsisten melakukan pendampingan agar pemberdayaan ekonomi di desa dapat segera terwujud.

“Hasil usaha dari KDKMP sekurang-kurangnya 20 persen akan menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah), sementara 80 persen akan kembali berputar di desa. Kalau ini sukses, Indonesia 2045 akan menjadi kenyataan,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemendag Genjot Ekspor Kopi Indonesia ke Jepang, UMKM Didorong Penuhi Standar Internasional

Penulis
Reta
-

Kementerian Perdagangan terus memperkuat daya saing kopi Indonesia di pasar internasional, khususnya Jepang, melalui penguatan mutu, pemenuhan persyaratan teknis, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha. Upaya tersebut antara lain diwujudkan melalui penyelenggaraan Webinar Bincang-Bincang Mutu (BBM) bertajuk “Coffee Beyond Borders: Memenuhi Selera Pasar, Memenuhi Standar, UMKM Kopi Menembus Pasar Jepang”, Rabu (15/7). Webinar ini dibuka oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang.

Webinar BBM menghadirkan narasumber dari pemerintah, perwakilan perdagangan, asosiasi, dan lembaga pengujian, yaitu Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan, Sukoco; Ketua Departemen Specialty dan Industri Badan Pengurus Pusat Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (BPP AEKI), Moelyono Soesilo; Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Osaka, Didit Akhdiat Suryo; serta Plt. Kepala Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB), Novianti Wulandari. Keempat narasumber memaparkan peluang pasar kopi Jepang, manajemen risiko, persyaratan teknis dan mutu, strategi penetrasi pasar, serta berbagai dukungan layanan pemerintah dalam meningkatkan daya saing ekspor kopi Indonesia.

Dirjen Moga menyampaikan bahwa peluang ekspor kopi Indonesia ke Jepang masih sangat besar. Meski permintaan kopi di Jepang terus meningkat, pangsa kopi Indonesia di negara tersebut masih relatif kecil sehingga masih tersedia ruang yang luas untuk meningkatkan ekspor.

“Jepang merupakan pasar yang sangat potensial. Namun, untuk memasuki pasar tersebut, cita rasa saja tidak cukup. Produk kopi Indonesia harus mampu memenuhi standar mutu, keamanan pangan, ketertelusuran, pelabelan, serta konsistensi kualitas yang menjadi persyaratan utama pasar Jepang,” jelas Moga.

Berdasarkan data International Trade Centre (ITC) Trade Map, nilai ekspor kopi Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan. Nilai ekspor kopi Indonesia tercatat sebesar USD 929,1 juta pada 2023, meningkat menjadi USD 1,64 miliar pada 2024, dan kembali melonjak hingga USD 2,51 miliar pada 2025. Di sisi lain, nilai impor kopi Jepang pada 2025 mencapai sekitar USD 2,55 miliar, meningkat hampir 49 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, ekspor kopi Indonesia ke Jepang baru mencapai sekitar USD 67,37 juta atau sekitar 2,6 persen dari total impor kopi Jepang.

Menurut Moga, kondisi tersebut menunjukkan bahwa peluang peningkatan ekspor kopi Indonesia ke Jepang masih terbuka sangat lebar. Indonesia memiliki keunggulan berupa keberagaman kopi dengan karakteristik khas yang telah dikenal dunia, seperti Gayo, Mandailing, Java Preanger, Toraja, Kintamani, Flores Bajawa, hingga berbagai kopi specialty dari daerah lainnya. Seiring meningkatnya tren konsumsi specialty coffee di Jepang, peluang kopi Indonesia untuk memasuki segmen premium juga semakin besar.

“Keberhasilan ekspor tidak hanya ditentukan oleh kualitas biji kopi. Pemahaman terhadap regulasi teknis negara tujuan, pemenuhan standar mutu internasional, sistem jaminan mutu, hingga kemampuan menjaga konsistensi pasokan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan produk Indonesia bersaing di pasar global,” ungkap Moga.

Sementara itu, Ketua Departemen Specialty dan Industri BPP AEKI, Moelyono Soesilo dalam paparannya menegaskan bahwa terdapat tiga kunci utama keberhasilan memasuki pasar Jepang, yaitu menjaga konsistensi kualitas produk, membangun dan memelihara kepercayaan pembeli Jepang (trust buyer), serta tidak melompati hierarki dalam membangun hubungan bisnis. Menurutnya, pelaku usaha perlu membangun hubungan bisnis secara bertahap, menjaga komitmen terhadap kualitas, dan mempertahankan kepercayaan pembeli karena hal tersebut merupakan faktor penting dalam membangun kemitraan jangka panjang di pasar Jepang.

Untuk mendukung hal tersebut, Direktorat Jenderal PKTN melalui Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu terus memperkuat berbagai layanan pendukung ekspor. Salah satu caranya yaitu melalui Portal Layanan Mandiri Informasi Mutu (LAMANSITU) yang menyediakan informasi mengenai standar, regulasi teknis, persyaratan mutu, hingga hambatan perdagangan di berbagai negara tujuan ekspor. Selain itu, Kemendag terus memperkuat layanan pengujian laboratorium dan kalibrasi guna memastikan produk Indonesia memenuhi persyaratan regulator maupun kebutuhan pasar internasional.

Moga menegaskan bahwa peningkatan ekspor tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani, koperasi, pelaku usaha, eksportir, asosiasi, akademisi, pemerintah daerah, laboratorium, hingga perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri.

“Makin banyak UMKM yang mampu memenuhi standar internasional, makin besar pula peluang kopi Indonesia memperluas pasar ekspor, meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat citra Indonesia sebagai produsen kopi berkualitas di pasar dunia,” tegasnya.

Melalui penyelenggaraan webinar ini, Kemendag berharap pelaku usaha memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peluang pasar Jepang, berbagai persyaratan teknis yang harus dipenuhi, serta strategi praktis untuk meningkatkan daya saing produk kopi Indonesia di pasar global.

Webinar yang diselenggarakan secara daring ini diikuti oleh 218 peserta yang berasal dari pelaku UMKM, eksportir, asosiasi, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Salah satu peserta dari DSU Coffee Jember menyampaikan kendala yang dihadapi dalam memenuhi persyaratan ekspor, yaitu tingginya biaya pengujian produk. Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB), Novianti Wulandari, menjelaskan bahwa BPMB memiliki program keringanan biaya pengujian berupa potongan tarif sebesar 50 persen bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMK memenuhi persyaratan mutu dengan biaya yang lebih terjangkau sehingga semakin siap memasuki pasar ekspor.

Pada akhir kegiatan, perwakilan peserta dari DSA Sikka Maumere menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan webinar yang dinilai sangat bermanfaat dalam menambah wawasan mengenai peluang pasar Jepang, pemenuhan persyaratan teknis, serta strategi meningkatkan daya saing ekspor kopi Indonesia.

Melalui penyelenggaraan webinar ini, Kementerian Perdagangan menegaskan komitmennya dalam memperkuat kapasitas pelaku usaha kopi nasional agar makin siap memasuki pasar Jepang. Hasil yang diharapkan tidak hanya meningkatnya pemahaman mengenai persyaratan dan standar pasar Jepang, tetapi juga lahirnya lebih banyak eksportir yang mampu memenuhi standar internasional, memperluas akses pasar, serta meningkatkan nilai dan volume ekspor kopi Indonesia secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Standardisasi Jadi Kunci Tingkatkan Kualitas Layanan Haji, UMKM Nasional Didorong Masuk Rantai Pasok

Penulis
Reta
-

Direktorat Standardisasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah menjadikan standardisasi sebagai pilar utama dalam membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut disampaikan Direktur Standardisasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Nur Rokhma Muliana, pada kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) di Purwokerto, Kamis (17/7).

Menurut Nur Rokhma, standardisasi memiliki peran strategis dalam menjamin mutu produk dan layanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem ekonomi haji dan umrah.

“Standardisasi menjadi fondasi untuk menghadirkan produk dan layanan haji yang aman, berkualitas, dan berdaya saing. Melalui langkah ini, kita membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi haji yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penerapan standar difokuskan pada sejumlah sektor strategis, antara lain pangan siap saji bagi jemaah haji, batik jemaah, asrama haji, serta platform digital ekosistem ekonomi haji dan umrah. Seluruh upaya tersebut diiringi dengan program pemberdayaan melalui pendampingan industri, pembinaan UMKM, peningkatan kapasitas pengelola, serta digitalisasi pelaku usaha agar mampu menghasilkan produk dan layanan yang memenuhi standar mutu.

Pada sektor pangan, penyusunan standar bertujuan memastikan makanan yang dikonsumsi jemaah memenuhi aspek keamanan pangan, kualitas, nilai gizi, kehalalan, kemudahan distribusi, serta daya tahan selama proses pengiriman ke Arab Saudi. Langkah ini juga membuka peluang lebih besar bagi UMKM pangan nasional untuk menjadi bagian dari rantai pasok penyelenggaraan ibadah haji.

Di sektor industri kreatif, standardisasi batik jemaah diarahkan pada kualitas bahan, kenyamanan saat digunakan di iklim Arab Saudi, ketahanan warna, kesesuaian ukuran, desain yang merepresentasikan identitas nasional, serta kualitas jahitan. Standar tersebut diharapkan mampu meningkatkan mutu produk sekaligus memperkuat daya saing industri batik Indonesia.

Direktorat Standardisasi dan Fasilitasi Pemberdayaan juga mendorong transformasi asrama haji melalui penyusunan standar pelayanan setara hotel bintang tiga. Standar tersebut mencakup aspek kenyamanan, sanitasi, keamanan, aksesibilitas bagi lansia dan penyandang disabilitas, hingga penguatan sistem informasi layanan. Di sisi lain, pengembangan platform digital terus dilakukan untuk memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing pelaku usaha, sekaligus memberikan perlindungan kepada jemaah sebagai konsumen.

“Standardisasi harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan. Karena itu, kami terus mendorong pembinaan UMKM, peningkatan kualitas layanan asrama haji, serta pengembangan platform digital yang terintegrasi agar pelaku usaha nasional semakin siap menjadi bagian dari ekosistem ekonomi haji dan umrah,” jelasnya.

Saat ini, Direktorat Standardisasi dan Fasilitasi Pemberdayaan tengah mengakselerasi sejumlah program prioritas, di antaranya penyusunan standar pelayanan asrama haji setara hotel bintang tiga, penyusunan petunjuk teknis pendaftaran pada platform digital pemasaran Kementerian Haji dan Umrah, serta petunjuk teknis penetapan penyedia dan standardisasi produk pangan siap saji bagi jemaah haji reguler di Arab Saudi.

Selain itu, pembahasan standardisasi batik jemaah haji serta penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah terus dipercepat sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan mendorong terwujudnya ekosistem ekonomi haji dan umrah nasional yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP Optimistis Target 350 Ribu Rumah Subsidi FLPP 2026 Tercapai, Resmikan Kantor Baru BP Tapera

Penulis
Reta
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang juga  selaku Ketua Komite BP Tapera optimistis target penyaluran 350.000 rumah subsidi melalui FLPP pada tahun 2026 dapat tercapai melalui kerja keras, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, serta komitmen BP Tapera dalam menjalankan amanah pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Menteri PKP, FLPP bukanlah program baru, namun dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo, capaian penyaluran rumah subsidi terus mengalami peningkatan. Dari realisasi sebanyak 228.000 unit pada tahun 2023 meningkat menjadi 278.000 unit pada tahun 2025, dan hingga pertengahan Juli 2026 telah mencapai lebih dari 102.900 unit.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP menegaskan bahwa program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“BP Tapera tantangannya banyak dan punya harapan dari rakyat dan pengembang. Dituntut untuk sangat berintegritas, sesuai target dan aturan dan bekerja dengan penuh terobosan terutama sumber daya manusianya. Saya doakan bermanfaat untuk MBR karena kebahagiaan kita adalah ketika rakyat memiliki rumah yang layak,” ujar Menteri PKP usai meresmikan Kantor Pusat Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang berlokasi di Graha Mandiri Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 61, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2026).

Peresmian kantor baru tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat pelayanan pembiayaan perumahan sekaligus mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah melalui peningkatan kualitas tata kelola BP Tapera.

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas kantor yang akan menjadi pusat koordinasi dan pengambilan keputusan strategis BP Tapera. Kantor Pusat BP Tapera di Graha Mandiri Lantai 5 dirancang sebagai pusat komando eksekutif, koordinasi strategis, serta administrasi internal lembaga.

Berbagai fasilitas utama yang tersedia meliputi ruang rapat utama dan konferensi untuk koordinasi lintas kementerian dan mitra strategis, ruang kerja jajaran Komisioner dan Deputi Komisioner, hingga infrastruktur pemrosesan data dan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan pembiayaan perumahan nasional, termasuk pengembangan dan operasional Sistem Informasi Tabungan Perumahan Rakyat (SITARA).

Keberadaan kantor baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mempercepat layanan konsultasi bagi peserta, pekerja, pemberi kerja, perbankan penyalur, maupun pengembang perumahan subsidi, serta memperkuat transformasi digital BP Tapera menuju tata kelola yang semakin transparan, akuntabel, dan profesional.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa perpindahan kantor menjadi momentum penting bagi BP Tapera untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat pengelolaan dana pembiayaan perumahan secara berkelanjutan.

“Kami mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah hadir terutama Pak Menteri PKP. Perpindahan ini menjadi penanda bagi kami dalam menjalankan amanah mengelola pembiayaan berkelanjutan untuk MBR,” kata Heru Pudyo Nugroho.

Usai peresmian, Menteri PKP meninjau sejumlah fasilitas kantor baru BP Tapera, termasuk ruang kerja, ruang rapat strategis, dan pusat pengelolaan data. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas dalam mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

SAPA UMKM Jadi Andalan Kementerian UMKM, Pemda Kini Bisa Pantau Perkembangan Usaha Secara Real Time

Penulis
Reta
-

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan komitmennya untuk mewujudkan transformasi tata kelola UMKM nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas, produktivitas, dan daya saing pelaku usaha melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting mengatakan salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah menghadirkan SAPA UMKM, sebuah platform ekosistem layanan UMKM terpadu nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah ke dalam satu akun dan satu platform.

“SAPA UMKM merupakan platform ekosistem layanan UMKM terpadu nasional yang mengintegrasikan seluruh layanan pemerintah dalam satu akun dan satu platform,” ujar Loto saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bertema Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7).

Menurut Loto, kehadiran SAPA UMKM menjadi instrumen strategis bagi pemerintah daerah dalam memetakan potensi komoditas unggulan, memantau pelaksanaan program pembinaan, serta mengevaluasi perkembangan UMKM secara berkala berbasis data.

“Dengan terbukanya akses data ini, pemerintah daerah dapat memonitor perkembangan pelaku usaha di wilayahnya secara real time,” katanya.

Ia menjelaskan, pemanfaatan data yang terintegrasi akan membantu pemerintah daerah menyusun program dan mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan riil di lapangan. Selain itu, integrasi data juga mampu meminimalkan tumpang tindih program sehingga pembinaan UMKM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat berjalan lebih efektif.

“Hal ini juga meminimalisir terjadinya tumpang tindih layanan, sehingga fokus pembinaan UMKM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi jauh lebih kuat,” ujar Loto.

Dalam kesempatan tersebut, Loto juga menyampaikan perkembangan positif penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu instrumen penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Berdasarkan data per 5 Juli 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp152,8 triliun atau sekitar 52,4 persen dari total plafon yang tersedia, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 2,4 juta debitur.

“Berdasarkan data per 5 Juli 2026, secara kualitas penyaluran KUR menunjukkan tren yang semakin baik. Realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp152,8 triliun atau sekitar 52,4 persen dari total plafon, yang didistribusikan kepada 2,4 juta debitur,” katanya.

Meski demikian, Loto menilai keterlibatan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penyaluran KUR masih perlu diperkuat. Ia menjelaskan, regulasi KUR telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengusulkan calon penerima potensial melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Namun hingga 24 Juni 2026, baru 21 dari 38 provinsi yang aktif mengunggah data calon debitur.

Dari total 13.057 debitur yang diusulkan pemerintah daerah, sebanyak 4.053 debitur telah berhasil melakukan akad KUR, atau mencatatkan tingkat keberhasilan (success rate) sekitar 31 persen.

“Kami sangat berharap adanya peran yang lebih aktif dari seluruh pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan dan pengusulan UMKM yang layak memperoleh pembiayaan,” kata Loto.

Menurutnya, membangun UMKM yang tangguh tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan ekosistem yang kuat, terintegrasi, dan didukung kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Karena membangun UMKM yang tangguh membutuhkan ekosistem yang kuat dan terintegrasi, serta kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendorong UMKM Indonesia naik kelas,” ujar Loto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkeu Resmi Buka Pasar Rakyat UMi 2026 di Yogyakarta, Dorong UMKM dan Luncurkan Program Becak Listrik

Penulis
Reta
-

Pemerintah terus memperkuat pemberdayaan ekonomi melalui penyelenggaraan Pasar Rakyat UMi 2026. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa hadir dan secara resmi membuka kegiatan tersebut yang bertempat di kawasan Alun-Alun Kidul Kota Yogyakarta pada Kamis (16/07).

Pasar Rakyat UMi 2026 menghadirkan sekitar 200 pelaku UMKM binaan Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP), yang menawarkan beragam produk unggulan kepada masyarakat. Selain menjadi ajang promosi dan pemasaran produk UMKM, kegiatan ini juga menyediakan paket sembako murah, layanan dari Kementerian Keuangan, Samsat, pajak daerah, berbagai perlombaan, hingga hiburan bagi masyarakat.

“Masyarakat dapat memperoleh paket sembako murah, mengakses layanan kemenkeu, Samsat, pajak daerah, adu lomba-lomba, serta menikmati hiburan di kawasan Alun-Alun Selatan. Saya mengajak para hadirin, jangan hanya melihat-lihat, kenali produknya, dengarkan ceritanya, beli produknya, lalu bantu promosikan,” ajak Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga memperkenalkan program Bekalista sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas melalui elektrifikasi becak. Sebanyak 80 penerima manfaat menjadi bagian dari program ini, dengan 15 pengayuh becak hadir mewakili dalam acara tersebut.

Untuk mendukung keberlanjutan program, ekosistem Bekalista telah dilengkapi dengan 12 stasiun pengisian daya, satu bengkel mobile, delapan baterai cadangan, serta bengkel induk yang berada di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Seluruh pembangunan ekosistem tersebut melibatkan 100 persen tenaga kerja lokal Yogyakarta, mulai dari proses pabrikasi, perakitan, kelistrikan hingga pengembangan teaching factory di lingkungan pendidikan vokasi.

Menkeu menyampaikan bahwa tradisi tidak menjadi penghalang bagi kemajuan, melainkan menjadi arah agar perkembangan teknologi tetap menjaga jati diri budaya. Becak sebagai ikon transportasi khas Yogyakarta diharapkan tetap lestari sekaligus lebih ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik.

“Tradisi bukan menghalang kemajuan, tapi memberi arah agar kemajuan tidak kehilangan jati diri,” tandas Menkeu.

Menutup sambutannya, Menkeu mengajak para pelaku UMKM untuk terus menjaga kualitas produk dan kejujuran dalam menjalankan usaha. Sementara untuk generasi muda, Menkeu berpesan agar ilmu pengetahuan dan teknologi dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Menkeu juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerindah Daerah Yogyakarta dan seluruh mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan acara.

“Dari Yogyakarta, mari kita kirimkan pesan kepada Indonesia, ekonomi yang kuat tumbuh dari rakyat. Hari ini yang kita elektrifikasi bukan sekitar Becak, yang kita nyalakan adalah peluang, harapan, dan masa depan keluarga,” pungkas Menkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...141142143...4,866Halaman 142 dari 4,866