Beranda blog Halaman 1441

Prabowo Sampaikan Kerinduan pada Indonesia di Tengah Kunker Internasional

Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan rasa rindunya terhadap Tanah Air di hari ke-10 kunjungan kerjanya ke luar negeri. Dalam wawancara dengan wartawan pada Minggu (17/11/2024) waktu setempat, Prabowo menyatakan, “Saya ingin segera pulang sebetulnya,” sebagaimana dikutip dari siaran pers Tim Media Presiden Prabowo.

Momen tersebut terjadi di tengah perjalanan internasionalnya, yang dimulai dengan kunjungan ke China pada 8 November, diikuti dengan perjalanan ke Amerika Serikat pada 11 November, Peru pada 14 November, dan saat ini berada di Rio de Janeiro, Brasil. Prabowo juga menambahkan bahwa fokus utamanya di masa awal jabatan sebagai Presiden adalah memperbaiki ekonomi domestik Indonesia.

“Tentunya, saya fokus sebetulnya bulan-bulan pertama, tahun-tahun pertama fokus memperbaiki ekonomi dalam negeri domestik,” kata Prabowo.

Baca juga: Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia pada Energi Terbarukan

Kendati demikian, Prabowo mengungkapkan rencananya untuk melanjutkan kunjungan kenegaraan ke negara-negara di kawasan Timur Tengah. Ia menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pencocokan jadwal untuk kunjungan tersebut, yang sebelumnya ia harus mengikuti kegiatan di Brasil untuk KTT G20 dan kegiatan bilateral bertemu Perdana Menteri Inggris.

“Saya juga berusaha untuk mampir di Timur Tengah, beberapa negara di Timur Tengah, hanya kita lihat apakah tanggalnya cocok atau tidak,” demikian pernyataan Prabowo seperti dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin (18/11).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Proses Praperadilan Tom Lembong Dimulai, Hakim Uji Keabsahan Penetapan Tersangka

Sidang praperadilan yang diajukan oleh mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), terkait dugaan kasus korupsi impor gula kristal mentah, akan digelar hari ini, Senin (18/11), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang ini merupakan upaya hukum yang diajukan oleh Tom Lembong melalui kuasa hukumnya, Ari Yusuf Amir, untuk menguji proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Sidang praperadilan dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB, di mana kedua belah pihak, baik kuasa hukum Tom Lembong maupun perwakilan Kejaksaan Agung, diharapkan hadir. Permohonan praperadilan ini didaftarkan pada 5 November 2024, dengan tujuan untuk menilai apakah penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Ari Yusuf Amir menjelaskan bahwa praperadilan ini diajukan karena proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung dianggap sewenang-wenang dan melanggar hak-hak dasar Tom Lembong. Salah satu keluhan yang diajukan adalah Tom Lembong tidak diberi kesempatan untuk menunjuk penasihat hukum saat ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Oktober 2024. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, di mana setiap individu berhak mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Baca juga : Kejagung Tegaskan Kasus Tom Lembong Tak Dipolitisasi, Penyidikan Sudah Setahun

Selain itu, kuasa hukum juga mempersoalkan dasar penetapan tersangka terhadap Tom Lembong. Mereka menyatakan bahwa bukti yang digunakan Kejaksaan Agung tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan bahwa minimal dua alat bukti yang cukup diperlukan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

“Tim penasihat hukum menilai bahwa bukti yang digunakan oleh Kejaksaan tidak memenuhi syarat yang ditentukan sehingga penetapan tersangka menjadi cacat hukum,” ucap dia.

Dalam permohonan praperadilannya, kuasa hukum juga mempermasalahkan perhitungan kerugian negara yang disebutkan oleh Kejaksaan Agung sebesar Rp400 miliar dalam kasus impor gula. Mereka berpendapat bahwa kerugian yang dihitung harus berupa actual loss, bukan potential loss.

Dalam petitumnya, Ari memohon hakim tunggal PN Jakarta Selatan yang akan memeriksa dan mengadili permohonan tersebut menyatakan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Tom Lembong adalah tidak sah.

“Kami juga meminta agar klien kami dibebaskan dari tahanan,” tandasnya.

Tom Lembong bersama CS, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), sedang diproses hukum oleh Jampidsus Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi impor gula pada 2015-2016. Kejaksaan Agung mengklaim bahwa kasus ini menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp400 miliar.

Tom Lembong dan CS sudah ditahan untuk waktu 20 hari pertama terhitung sejak Selasa (29/10) setelah menjalani pemeriksaan.

Kejaksaan mengklaim akan mengusut tuntas kasus tersebut dan membuka kemungkinan menjerat tersangka baru. Sejumlah saksi sudah dilakukan pemeriksaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Tegaskan Larangan Sahbirin Noor Bepergian ke Luar Negeri Masih Berlaku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa larangan mantan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, untuk bepergian ke luar negeri tetap berlaku meskipun status tersangkanya telah digugurkan melalui proses praperadilan.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menegaskan bahwa larangan tersebut tidak terpengaruh dengan keputusan praperadilan yang mengabulkan sebagian gugatan Sahbirin Noor. “Larangan ke luar negeri masih berlaku,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (18/11).

Tessa mengemukakan bahwa pemberlakuan larangan keluar negeri tersebut tidak terpengaruh dengan gugurnya status tersangka terhadap yang bersangkutan lewat proses praperadilan. “Tidak terpengaruh (praperadilan),” ujarnya.

Baca juga: Prabowo Tidak Akan Tarik Nama Capim KPK yang Diajukan Jokowi

Larangan bepergian ke luar negeri terhadap Sahbirin Noor diberlakukan oleh penyidik KPK sejak 7 Oktober 2024 dan berlaku selama enam bulan. Meski gugatan praperadilan yang diajukan Sahbirin Noor ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berujung pada keputusan hakim yang menganggap penetapan tersangka terhadap Sahbirin tidak sah, hal tersebut tidak mempengaruhi status larangan bepergian.

Tessa menambahkan bahwa larangan bepergian tersebut tetap sah meskipun gugatan praperadilan menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Sahbirin Noor tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Sahbirin Noor sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap lelang proyek di Kalimantan Selatan pada 8 Oktober 2024. Namun, setelah mengajukan gugatan praperadilan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hady, memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap Sahbirin Noor tidak sah dan merupakan tindakan sewenang-wenang. Hakim juga menyatakan bahwa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak sah.

Meski demikian, KPK tetap menghormati putusan hakim dan menegaskan bahwa penetapan tersangka Sahbirin Noor dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni dengan minimal dua alat bukti yang sah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 juncto Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Sahbirin Noor juga telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Gubernur Kalimantan Selatan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, pada 13 November 2024. Dalam surat pengunduran diri tersebut, Sahbirin menyampaikan niatnya untuk mundur demi menjaga kondusivitas pemerintahan di Kalimantan Selatan. Meskipun menghadapi masalah hukum, Sahbirin berharap agar pembangunan di Kalsel tetap berjalan lancar.

Keputusan KPK untuk mempertahankan larangan bepergian bagi Sahbirin Noor menunjukkan bahwa proses hukum terhadap mantan Gubernur Kalsel ini masih terus berjalan meskipun ada dinamika dalam perkara hukum yang sedang dihadapinya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bahlil Ancaman Cabut Izin KKKS Migas Jika Gagal Laksanakan PoD

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan peringatan keras kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas yang gagal melaksanakan Perencanaan Pengembangan Lapangan Migas (PoD). Bahlil bahkan mengancam akan mencabut izin wilayah kerja (WK) migas mereka jika tidak segera melanjutkan langkah tersebut.

Menurut Bahlil, ancaman ini bukan sekadar peringatan, melainkan perintah langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk meningkatkan produksi minyak yang siap jual (lifting minyak) di Indonesia. Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Bahlil menegaskan bahwa sudah ada 301 Wilayah Kerja migas yang telah melakukan eksplorasi namun belum meneruskan PoD, yang merupakan langkah penting untuk produksi minyak.

“Saya sudah berdiskusi dengan SKK Migas, atas perintah Bapak Presiden kepada kami, KKKS yang main-main, yang sudah melakukan eksplorasi, tapi dia tidak segera melanjutkan PoD untuk produksi, segera dikasih peringatan, kalau masih main-main, cabut,” tegasnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Senin (18/11/2024).

Lebih lanjut, Bahlil menyatakan bahwa jika izin WK dicabut, KKKS tidak berhak memprotes keputusan tersebut, mengingat kewenangan negara atas semua kekayaan alam yang ada di Indonesia, sesuai dengan implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

“Ini sebagai implementasi dari Pasal 33 Pak, (yang isinya) seluruh kekayaan yang ada pada negara kita, laut darat maupun udara, dikuasai oleh negara, dan dipergunakan semaksimal untuk kesejahteraan rakyat bangsa negara. Bukan dikuasai oleh pengusaha. Jadi kalau negara mencabut, karena dia melanggar, nggak perlu dia protes. Karena itu barangnya negara,” tambahnya.

Selain itu, Bahlil mengungkapkan pihaknya sudah melakukan konsolidasi dengan para KKKS. Di mana sejatinya, saat ini terdapat sebanyak 301 Wilayah Kerja (WK) migas yang sudah dilakukan eksplorasi, namun belum melaksanakan PoD.

“Ada 301 sumur yang sudah selesai eksplorasi, yang belum bisa POD. Ini saya mau ngecek juga ada apa dibalik ini semua,” kata Bahlil.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia pada Energi Terbarukan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung upaya global dalam menanggulangi perubahan iklim dan transisi menuju energi terbarukan. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara usai pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, pada Minggu, 17 November 2024, di Rio de Janeiro, Brasil.

“Sekjen PBB sangat menghargai sikap Indonesia dalam berbagai masalah, terutama masalah climate change. Indonesia sangat mendukung upaya-upaya untuk mengambil langkah-langkah mengurangi emisi karbon dan Indonesia memang kita berniat dan kita punya rencana dan kita punya kemampuan untuk benar-benar menuju energi terbarukan renewable energy,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media.

Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi hijau, termasuk geothermal, hydro, tenaga surya, serta bioenergi. Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi atas dukungan Sekjen PBB terhadap langkah-langkah yang telah diambil Indonesia.

“Indonesia dipandang cukup penting sekarang dan beliau berharap Indonesia terus mengambil sikap yang proaktif dan mendukung,” ungkap Presiden.

Pertemuan tersebut menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis di panggung internasional, khususnya dalam isu perubahan iklim dan kebijakan global lainnya. Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk membawa Indonesia menuju transisi energi hijau yang berkelanjutan sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan global.

“Kita nanti berharap net zero emission. Kita menuju ke situ,” tutur Presiden Prabowo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Al Haris Disambut Hangat Warga Tebo Ilir, Siap Menangkan di Pilgub Jambi

Kehadiran Calon Gubernur Jambi nomor urut 2, Al Haris di Tebo Ilir disambut hangat dan antusias oleh para warga. Dalam rangka jalin silaturahmi bersama warga Tebo Ilir ini diselenggarakan pada Jumat (15/11/24) malam di Sungai Bengkal.

Dalam kesempatan ini, warga menyampaikan bahwa Haris-Sani tidak perlu khawatir. Bukan tanpa alasan, warga Dapil 2 Tebo telah menyatakan sikap untuk siap mengantarkan calon petahana kembali menjadi Gubernur Jambi periode 2024-2029.

“Wo Haris jangan Risau Dapil II Insyaallah Menang,” kata tokoh masyarakat setempat.

Selanjutnya, Al Haris turut menyambut baik antusiasme masyarakat terhadap dirinya dan Abdullah Sani untuk melanjutkan pembangunan Provinsi Jambi 2024-2029. Dia mengatakan akan terus melanjutkan program-program Jambi mantap yang telah bergulir selama 3,5 tahun dirinya menjabat.

“Saya terima kasih banyak atas kehadiran bapak ibuk pada malam ini. Kami menyampaikan bahwa kembali maju bersama Abdullah Sani untuk melanjutkan pembangunan Jambi yang sedang berjalan 3,5 tahun ini,” katanya dikutip dari KopasJambi.

“Program-program bedah rumah, bantuan modal UMKM, bantuan rumah ibadah, bantuan pertanian, bantuan pondok pesantren, bantuan pendidikan, bantuan untuk Hafizh Al Qur’an akan terus kita lanjutkan,” tambah Al Haris lagi.

Al Haris – Abdullah Sani sangat potensial menang pada kontestasi pemilihan gubernur provinsi Jambi 2024. Paslon nomor urut 2 yang didukung 13 parpol itu memiliki elektabilitas yang mengungguli paslon nomor urut 1. Ini berdasarkan analisis hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.

Al Haris dan Abdullah Sani merupakan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi nomor urut 2. Haris-Sani didukung 13 partai politik maju di Pilgub Jambi 2024 yakni PAN, Partai Gerindra, Partai Golkar, PDIP, Partai Demokrat, PKB, PKS, PPP, PBB, Perindo, Hanura, Partai Buruh, dan Partai Ummat.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag Tegaskan Kepala Kanwil Harus Bisa Khotbah dan Power Point

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar memberikan arahan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama agar meningkatkan kemampuan dasar sebagai pemimpin. Menurut Menag, Kepala Kanwil harus membangun kredibilitas atau muru’ah sebagai pejabat publik.

“Kepala Kanwil itu sebetulnya adalah menteri agama di tingkat provinsi. Kita juga harus menciptakan muru’ah. Jangan sampai ada kanwil yang kehilangan muru’ah,” ujarnya dalam penutupan Rakernas Kemenag tahun 2024 di Bogor, Sabtu (17/11/2024).

Sebagai bagian dari peningkatan kualitas, Ia menegaskan bahwa Kepala Kanwil harus mampu berkhotbah.

“Salah satu syarat untuk menjadi Kepala Kanwil nanti yang akan datang, harus mampu khotbah. Kita kan pelayan masyarakat, pelayanan umat. Jadi, belajarlah khotbah bagi para Kepala Kanwil yang tidak pernah khutbah,” tambahnya.

Selain kemampuan khutbah, Menag juga menyoroti perlunya penguasaan teknologi dasar, seperti membuat dan menggunakan presentasi PowerPoint.

“Kepala Kanwil perlu juga harus menguasai bagaimana membuat Power Point. Kalau Power Pointnya pun dibikinkan orang lain, bahkan laptopnya gak bisa dia buka sendiri, semua serba orang lain, itu terlambat modern. Itu kan ilmu-ilmu basic yang harus kita proses sebagai seorang pemimpin,” tegasnya.

Menag berharap, arahan ini dapat mendorong Kepala Kanwil Kemenag untuk meningkatkan profesionalitas dan kemampuan komunikasi guna mendukung pelayanan umat yang lebih baik di tingkat daerah.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gaspoool, Indramayu Optimis Turunkan Stunting

Kabupaten Indramayu optimis menurunkan angka stunting hingga 4,4 persen sampai akhir 2024.

Hal tersebut ditegaskan Pjs Bupati Indramayu, Dr. H. Dedi Taufik, M.Si., ketika menerima tim Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan RI, Jumat (15/11/24), di ruang kerjanya.

Menurutnya, saat ini jumlah angka stunting di Kabupaten Indramayu mencapai 2.308 orang (18,4%). Jumlah tersebut harus mengalami penurunan sampai akhir 2024.

Untuk itu, dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi dengan semua pihak agar program-program di perangkat daerah bisa melakukan intervensi terhadap stunting.

“Stunting tidak hanya tanggung jawab Dinkes, tapi semua perangkat daerah harus berperan secara aktif. Program dan kegiatan harus bisa mengintervensi stunting,” tegas Pjs Bupati Indramayu, didampingi Kepala Bappeda Litbang, CH. Iin Indrayanti.

Pjs Bupati Indramayu menambahkan, dengan adanya SSGI, pihaknya berharap mendapatkan data valid sebagai bahan penurunan angka stunting, termasuk bidang/sektor yang harus dilakukan intervensi sebagai penyebab stunting.

“Dengan survei SSGI, kita berharap terjadi penurunan stunting, termasuk sektor yang harus kita intervensi sehingga menghasilkan data dan keputusan yang valid,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Wawan Ridwan, mengatakan target penurunan 4,4 persen tersebut menyamai target nasional sebesar 14 persen.

“Kita memang menargetkan zero stunting, tapi ini kita lakukan secara bertahap,” kata Wawan Ridwan.

Sementara itu, Penanggung Jawab Teknis SSGI, Silviani, menjelaskan survei terhadap status gizi masyarakat sudah dilakukan sejak tahun 2019 dengan nama yang berbeda. Saat ini, timnya terus bekerja sampai dengan bulan Desember 2024 mendatang.

Beberapa kecamatan yang telah dilakukan survei adalah Juntinyuat, Kerokan Bunder, Arahan, Jatibarang, Tukdana, Sliyeg, Sindang, Lohbener, Kroya, dan Losarang.

Hasil survei menunjukkan bahwa anak stunting juga disebabkan oleh perilaku terhadap lingkungannya dan kebiasaan, seperti sanitasi yang buruk dan MCK yang tidak representatif. Selain itu, masih terjadinya pernikahan di usia dini dan adanya ibu yang takut datang ke Posyandu.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Merangin Kompak! Al Haris Ditargetkan Menang di Atas 80 Persen

Kabupaten Merangin dipastikan menjadi salah satu basis kemenangan bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi nomor urut 2, Al Haris dan Abdullah Sani (Haris-Sani), dalam Pilgub Jambi 2024.

Tim Pemenangan dan Tim Koalisi Haris-Sani Kabupaten Merangin menargetkan kemenangan di atas 80 persen untuk pasangan ini.

Ketua Tim Pemenangan Haris-Sani Kabupaten Merangin, Afandi Ibnu Hajar, menegaskan bahwa Merangin sudah bulat mendukung Haris-Sani. Dukungan ini tak terpengaruh oleh pilihan Bupati Merangin karena tim koalisi calon Bupati nomor 1 dan 2 bersatu memenangkan Haris-Sani.

“Kita kompak, Haris-Sani harus menang besar di Merangin. Tidak ada alasan bagi kita, target kita menang di atas 80 persen,” ujar Afandi dikutip dari JambiLink, Minggu (17/11/24).

Senada, Ketua Tim Koalisi Haris-Sani Kabupaten Merangin, Ashari Alwakas, menyatakan bahwa 30 dari 35 anggota DPRD Kabupaten Merangin ikut bergerak untuk memenangkan Haris-Sani.

“Seperti disampaikan Ketua Tim Pemenangan, kita wajib menang besar. Dengan dukungan 30 anggota DPRD, Haris-Sani akan mendominasi suara di Merangin,” katanya.

Dalam orasi yang disampaikan para petinggi partai pendukung, Haris-Sani mendapatkan komitmen penuh dari tim koalisi partai. Dukungan ini berasal dari 13 partai politik besar seperti PAN, Gerindra, Golkar, PDIP, Demokrat, PKB, PKS, PPP, dan lainnya

Calon Gubernur Jambi, Al Haris, mengapresiasi kekompakan timnya yang terdiri dari pendukung calon Bupati Merangin nomor 1 dan 2.

“Di Merangin, kita maju bersama. Banyak tim kami yang berada di nomor 1 dan nomor 2 untuk Bupati, tetapi untuk Gubernur, semua sepakat nomor 2, Haris-Sani,” ujar Al Haris.

Pasangan Haris-Sani memiliki elektabilitas tinggi dibandingkan pesaingnya, menurut survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Dukungan luas dari masyarakat dan koalisi partai membuat pasangan ini sangat potensial memenangkan Pilgub Jambi 2024

“Alhamdulillah, kami didukung 13 partai besar. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Merangin untuk memilih nomor 2 pada 27 November mendatang,” kata Al Haris.

Dengan dukungan penuh dari masyarakat dan berbagai elemen politik, Merangin menjadi simbol persatuan dan kekompakan dalam memenangkan Haris-Sani. Siapapun pilihan Bupatinya, suara untuk Gubernur di Merangin diarahkan ke pasangan nomor urut 2.

Pilgub Jambi 2024 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kontestasi politik, tetapi juga momentum untuk mewujudkan pembangunan Jambi yang lebih baik dengan semangat persatuan dari seluruh daerah, termasuk Merangin.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kunjungi Kantah Gresik, Wamen Ossy Tekankan Soal Pengelolaan Pertanahan

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Wamen ATR/BPN, Ossy Dermawan mengunjungi Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur pada Sabtu (16/11/24) siang.

Di hadapan jajarannya, ia mengimbau agar dapat mengelola pertanahan secara adil, merata, dan berkesinambungan ekonomi.

“Pak Menteri Nusron dan kami menerima amanah (Presiden Prabowo), sangat berharap pengelolaan tanah dan agraria harus betul dilakukan secara adil, merata, tapi tidak melupakan kesinambungan ekonomi. Terlebih, Kabupaten Gresik merupakan kawasan ekonomi khusus, sehingga kesinambungan ekonomi menjadi aspek yang patut diperhatikan,” terang Wamen Ossy dalam sambutannya di Aula Sabha Giri Bhumi, Kantah Kab. Gresik.

Imbauan tersebut juga sejalan dengan misi Presiden Prabowo yang menargetkan adanya pertumbuhan ekonomi sampai dengan 8% pada masa kepemimpinannya. Bukan hanya soal peningkatan ekonomi, Wamen Ossy juga menekankan insan pertanahan di ATR/BPN terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta keberpihakan kepada masyarakat dan negara dalam mengelola urusan pertanahan.

“Saya di sini ingin menekankan, mari kita kembali ke basic bahwa sifat pelayanan kita ini sangat amat penting. Sangat amat. Dan arahan Pak Menteri kita harus berpihak kepada rakyat dan berpihak kepada negara. Bukan berpihak kepada perorangan atau korporasi,” tegas Wamen ATR/Waka BPN Ossy di hadapan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) se-Provinsi Jawa Timur.

Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur, Lampri menyatakan, pihaknya dan seluruh jajaran di Jawa Timur terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan telah berjalannya layanan Sertipikat Elektronik di Kantah se-Provinsi Jawa Timur. Dengan begitu, menurutnya seluruh Kantah kini telah mampu menerbitkan sertipikat tanah yang lebih menjamin keamanan data.

Turut hadir menyambut kunjungan Wamen Ossy di Jawa Timur ini, sejumlah Pejabat Administrator Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur; Kakantah se-Provinsi Jawa Timur; serta sejumlah Anggota Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) se-Kanwil Jawa Timur.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News