Beranda blog Halaman 1448

Firman Soebagyo Dorong Kementan Jadi Dirijen Penanggung Jawab Produksi Pangan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai sistem produksi pangan di Indonesia saat ini carut-marut. Padahal, tegasnya, Pemerintah telah mencanangkan bahwa di tahun 2028, Indonesia akan menuju Swasembada Pangan.

Carut-marutnya sistem produksi pangan tersebut terlihat dari masing-masing lembaga yang berjalan sendiri, tanpa ada satu penanggung jawab utama yang mengatur hal tersebut.

“Tadi dijelaskan oleh Pak Dirut Bulog bahwa mereka punya planning untuk terlibat dalam produksi pangan, juga PT Pupuk Indonesia dan perusahaan turunannya semua bergerak untuk produksi pangan juga kehutanan. Ini menunjukkan pemerintah tidak siap, tidak punya sistem,” jelas Firman Soebagyo kepada Parlementaria di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi IV DPR RI ke Gudang Bulog, di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (13/11/24).

Firman Soebagyo menegaskan harusnya penanggung jawab produksi pangan itu bukan berada di badan pangan nasional, PT Pupuk Indonesia, Bulog, atau Kementerian Kehutanan. Hal itu Kementerian Kehutanan tugasnya adalah menjaga ekosistem dalam merawat hutan, PT Pupuk Indonesia konsentrasinya adalah terkait ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk, dan Bulog itu sebagai buffer stock dan penyangga harga.

“Kalau semuanya itu keroyokan begitu menunjukkan pemerintah tidak siap. Harusnya, yang menjadi penanggung jawab komandonya adalah Kementerian Pertanian. Jadi ‘Menko Pangan’ itu sebenarnya adalah Kementerian Pertanian. Ini produksi dari hulu ke hilir. Sehingga, harus ada ketegasan bahwa pemerintah itu menentukan sikapnya bahwa penanggung jawab produksi pangan hanya satu, yaitu Kementerian Pertanian, tidak ada yang lain. Yang lain supporting system,” tegas Firman Soebagyo.

Di lain sisi, hadirnya Menko Pangan, seperti saat ini, dinilai hanya berfungsi sebagai kebijakan politik. Namun, seharusnya, penanggung jawab produksi pertanian dalam rangka Swasembada Pangan haruslah diberikan kepada Kementerian Pertanian sebagai komando urusan pangan. Adapun lembaga lain yang terkait pangan, mengikuti kebijakan yang ditentukan oleh kementerian tersebut.

“Jadi tidak bergerak sendiri-sendiri. Ini misalnya, PT Pupuk Indonesia gonjang ganjing masalah pupuk tidak selesai-selesai (padahal) hanya masalah administrasi. Bulog sendiri selama jadi Perum tidak bisa menjadi buffer stock karena mereka masuk ke pasar bebas, tidak mampu bersaing dengan pedagang umum seperti importir dan para pengepul atau perusahaan yang bergerak di bidang pangan,” tegas Firman Soebagyo.

Jika Kementan menjadi dirijen produksi pangan, maka ke depan Bulog bisa melakukan transformasi kelembagaan. Misalnya, kalau terjadi impor, maka bahan itu masuk ke gudang Bulog, dan Bulog bisa menentukan berapa harga yang harus dijual di pasaran.

“Jadi terkendali. Jadi ada harga atas dan harga bawah. Harga bawah adalah harga keekonomisan supaya petani diuntungkan, harga atas agar konsumen tidak terlampau membeli pangan dengan harga mahal,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Nilai Ekspor Jateng Meningkat, Industri Pengolahan Mendominasi

Penulis
Syifa
-

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mencatat adanya peningkatan nilai ekspor pada Oktober 2024. Peningkatan nilai ekspor tersebut terjadi secara bulanan maupun tahunan.

Dalam siaran persnya secara daring, Jumat (15/11/2024), Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Endang Tru Wahyuningsih, menuturkan, pada Oktober 2024, nilai ekspor Jawa Tengah mencapai 985,09 juta dolar AS, atau secara kumulatif (Januari-Oktober 2024) mencapai 9.239,30 juta dolar AS.

“Sehingga ekspor Oktober 2024 mengalami kenaikan 10,56 persen secara bulanan, dan kenaikan 14,79 persen secara tahunan,” ujarnya.

Baca juga: Menhut Lepas Ekspor 9 Ton Komoditas Agroforestri ke Jepang

Dijelaskan, penyumbang utama kenaikan ekspor baik secara bulanan mau tahunan adalah sektor industri pengolahan. Total nilai ekspor sepanjang Januari-Oktober 2024 mengalami kenaikan 9,15 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Andil utama kenaikan nilai ekspor nonmigas disumbang oleh sektor industri pengolahan sebesar 9,27 persen.

“Dengan demikian, total ekspor nonmigas Januari-Oktober 2024 8.877,46 dolar AS,” jelasnya.

Endang menambahkan, pangsa ekspor nonmigas Januari-Oktober 2024 tujuan utama ke Amerika Serikat 41,35 persen, Jepang 8,50 persen, dan Tiongkok 5,97 persen.

“Dan ada juga di ASEAN itu 7,04 persen serta Uni Eropa 13,02 persen,” terangnya.

Selain Ekspor, BPS Jawa Tengah juga mencatat adanya peningkatan pada indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2024. IPM Jawa Tengah mencapai 73,87. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya 0,48 poin dan 0,65 persen.

“Yakni harapan hidup saat lahir 74,91 tahun, rata-rata lama sekolah 8,02 tahun, harapan lama sekolah 12,86 tahun,” lanjutnya.

Kondisi pertumbuhan IPM yang masuk kategori tinggi, di antaranya Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang, dan Kota Salatiga.

“Untuk yang kategori sedang, misalnya ada Banjarnegara dan Pemalang,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Herman Khaeron Apresiasi Proyek Bendungan Sidan, Penuhi Kebutuhan Air Bersih, Pertanian, dan Pariwisata

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Proyek Bendungan Sidan menunjukkan kemajuan yang signifikan sebesar 96,59 persen, yang mana sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Rencananya, Bendungan Sidan akan siap dioperasikan pada 18 November mendatang.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengapresiasi PT Brantas Abipraya Tbk, yang dipercaya menangani proyek ini, telah berkomitmen memastikan kualitas pengerjaann proyek tersebut. Pernyataan ini ia sampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Kamis (14/11/2024).

Selain memenuhi kebutuhan air baku di Kabupaten Bangli, Gianyar, dan Badung, dirinya berharap bendungan ini juga memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Perlu diketahui, kapasitas daya tampung Bendungan Sidan mampu mencapai 5,8 juta meter kubik. Sebab itu, bendungan ini menjadi salah satu proyek penting di sektor penyediaan air baku di Provinsi Bali.

“Bendungan Sidan akan menjadi solusi atas kebutuhan air baku di tiga kabupaten, sekaligus mendukung pemenuhan air bersih bagi masyarakat dan mengurangi ketergantungan Bali pada sumber air bawah tanah,” tutur Herman Khaeron saat ditemui Parlementaria disela-sela agenda.

Tidak hanya terbatas sebagai penyedia air bersih, Bendungan Sidan memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian. Sebab, bendungan bisa menjadi tadah hujan untuk lahan-lahan pertanian yang sebelumnya sulit mendapatkan pasokan air.

“Ketersediaan air yang stabil akan meningkatkan hasil pertanian di Bali yang selama ini bergantung pada curah hujan,” kata Herman Khaeron.

Berbicara soal ketersediaan energi, Bendungan Sidan akan dilengkapi dengan fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Dengan demikian, keberadaan bendungan ini tidak hanya memperkuat sektor air dan pertanian, tetapi juga memberikan kontribusi pada ketahanan energi daerah.

“Ini bagian dari strategi kedaulatan energi kita, dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan yang tersedia di sekitar wilayah bendungan,” terang Herman Khaeron.

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga menyoroti potensi Bendungan Sidan sebagai destinasi wisata. Menurutnya, potensi ini bisa tercapai apabila akses jalan serta pengaturan zona pendukung wisata di sekitar bendungan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

“Bendungan bisa menjadi daya tarik wisata baru di Bali, layaknya kawasan Jatiluhur atau Saguling di Jawa Barat yang terkenal sebagai objek wisata air,” jelas Herman Khaeron.

Ia menilai pengembangan bendungan sebagai destinasi wisata akan menjadi alternatif bagi wisatawan yang ingin menikmati panorama alam Bali yang lebih tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sisi lain, sebutnya, masyarakat lokal bjsa memperoleh manfaat ekonomi dari kehadiran wisatawan yang berkunjung.

Menutup pernyataannya, Herman Khaeron mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan pengelolaan bendungan. Sebab itu, ia menekankan pentingnya kontrol dan sistem pengelolaan yang tepat guna menghindari risiko yang bisa memperpendek usia bendungan, yang mana diketahui bendungan ini bisa berfungsi hingga 50 tahun.

Jika pembangunan bendungan selesai, imbuhnya, pengelolaan bendungan baiknya diserahkan kepada unit kerja khusus di bawah Kementerian PU yang bertugas untuk mengawasi operasional dan pemeliharaan bendungan.

Mengakhiri pernyataannya, Herman Khaeron menekankan visi konsep bendungan multifungsi. Menurutnya, Bendungan Sidan perlu dimanfaatkan sepenuhnya sebagai wilayah potensial guna mendukung kedaulatan pangan, energi, dan air. Harapannya, bendungan ini menjadi infrastruktur strategis yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan ekonomi di Provinsi Bali.

“Ini adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan negara, dan harus sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan kemandirian nasional di sektor-sektor vital ini,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag Ingatkan Jajarannya Jujur dan Profesional

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar meminta jajarannya untuk menjunjung tinggi kejujuran dan profesionalitas dalam bekerja. Hal ini disampaikannya dalam kunjungannya ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Kamis (14/11/24).

Menag mengungkapkan bahwa dirinya diminta Presiden Prabowo untuk membersihkan citra Kementerian Agama.

“Ini perintah Pak Presiden Prabowo terhadap saya sebagai Menteri Agama. ‘Bersihkan citra Kementerian Agama,” tuturnya.

Menag juga mengingatkan jajarannya akan pentingnya ketaatan pada ajaran agama yang dipeluknya. Menurutnya, ketaatan pejabat Kemenag dengan agama yang dianut berbanding lurus dengan kebaikan perilakunya.

“Semakin umat beragama dekat dengan substansi agamanya, maka makin adil, makin bijak, tidak ada kejahatan, tidak ada korupsi, dan lain-lain,” ujarnya.

“Jadi besok, saya tidak ingin mendengar ada yang mematok minimum 5% dari pemenang tender atau vendor,” tambahnya.

Menag menyampaikan apresiasinya terhadap Kanwil Kemenag Jawa Timur yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di lingkungan Kemenag.

“Kanwil yang paling advance, paling premium, semangat, di Kementerian Agama itu mungkin dari Jawa Timur ini. Saya ingin betul-betul Kanwil Jawa Timur ini menjadi contoh untuk seluruh kanwil di Indonesia,” katanya.

Mengutip Prof. Hamka, Menag mengatakan Kementerian Agama itu seperti kain putih putih bersih. “Begitu ada nodanya itu sangat terlihat. Kalau Kementerian lain ada biru, ada coklat ada abu-abu. Bila noktah di situ tidak jelas. Kalau Kementerian Agama terlihat sekali. Apalagi kalau belepotan,” bebernya.

Menag juga menyampaikan bahwa kalau ada yang mengatasnamakan dirinya atau mengatasnamakan keluarganya namun hal itu bertentangan dengan aturan, ia memastikan bahwa itu bukan dirinya.

“Jadi saya minta kepada siapa pun, bagaimana pun, jangan berikan sesuatu kepada Menteri Agama yang bukan haknya,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Belanja Masalah Hingga ke Pesisir Serang

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes Yandri Susanto mengatakan salah satu alasan dirinya gencar sambangi desa untuk ‘belanja masalah’ untuk mendorong pengembangan potensi desa di Indonesia.

Demikian dikatakan Mendes Yandri saat sambangi Desa Domas, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Kamis, (14/11/24) malam.

Lewat belanja masalah ini, Mendes Yandri ingin mengetahui secara langsung segala permasalahan yang terjadi setiap desa, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama pihak-pihak terkait untuk segera dituntaskan.

“Di desa Domas ada banyak usulan, terutama air kebutuhan yang paling mendasar, kami akan mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab,” katanya.

Yandri menilai Desa Domas memiliki berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakatnya, seperti tambak udang paname dan ikan bandeng.

Kemendes akan memberikan perhatian khusus pada potensi pengembangan udang paname di desa Domas.

Yandri berencana akan melakukan pertemuan kembali guna membahas perencanaan tambak budidaya udang paname bioflok ini.

“Nanti akan kita dibicarakan lebih lanjut melalui kepala desa, ini dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan potensi di desa Domas,” tegasnya.

Kunjungan ke wilayah Pesisir Serang ini mengakhiri rangkaian kunjungan Mendes Yandri di Serang. Sebelumnya ke Desa Kadugenep Kecamatan Petir dan Desa Sindagheula.

Turut dampingi Mendes Yandri di Desa Domas, Kepala BPI Ivanovich Agusta, Dirjen PPDT Nugroho Setijo Nagoro, Sekretaria BPI Syahrul, Kapusdaing Yusra dan Kapusbangjak Agus Kuncoro.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Dorong Desa di Serang Wujudkan Swasembada Pangan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes Yandri Susanto meminta desa se-Kabupaten Serang untuk bekerja keras wujudkan swasembada pangan.

Hal ini guna mendukung program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

“Saya yakin potensi yang ada di Kabupaten Serang ini bisa memberikan sumbangsih yang maksimal terutama dalam menyiapkan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis,” ujar Mendes Yandri saat mengunjungi Desa Kadugenep, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Kamis (14/11/2024).

Yandri kepada perwakilan APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) se-Kabupaten Serang meminta agar masing-masing desa petakan dan menginventarisasi potensi dalam penyediaan bahan pangan, sebab dalam program Makan Bergizi Gratis pemerintah membutuhkan banyak bahan pangan untuk diolah yang sumbernya dari desa.

Langkah ini kata Mendes Yandri, agar desa tidak hanya menjadi penonton dari program itu, namun harus berkontribusi dengan menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan.

“Warga bisa menanam tomat, cabai, palawija, rempah-rempah hingga menyediakan ternak ikan dan ayam. Hal ini guna memotong rantai distribusi yang lebih panjang, sehingga perputaran ekonomi desa berjalan lebih maksimal. Jangan sampai di Petir ini sekian ribu anak dikasih Makan Bergizi Gratis, tapi bahan bakunya nggak ada yang dari Petir, kan sedih kita,” ujar Mendes Yandri.

Desa Kadugenep yang terkenal dengan kerajinan tas yang menonjol juga bisa mengembangkan usaha pertanian guna mendukung program Makan Bergizi Gratis.

“Kalau selama ini mungkin tadah hujan, mungkin tanah-tanah di sini bisa ditanami palawija atau rempah-rempah, itu bisa. Jadi jangan pernah kita menyerah dengan alam sementara alam sudah menyiapkan luar biasa,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI

Sementara itu, Kepala Desa Kadugenep, Kecamatan Petir, Muhamad Aopidi mengaku bangga karena desanya bisa dikunjungi oleh Menteri Desa.

Aopidi mengaku, dalam pengembangan potensi pertanian di Desa Kadugenep, para petani terkendala oleh beberapa aspek yakni pengairan dan pupuk.

Dalam kunjungannya tersebut, Mendes Yandri meninjau berbagai jenis kerajinan yang menjadi produk unggulan Desa Kadugenep, yakni kerajinan tas dan klakat bambu.

Turut mendampingi Mendes Yandri, Kepala BPI Ivanovich Agusta, Dirjen PPDT Nugroho Setijo Nagoro, Sekretaris BPI Syahrul, Kapusbangjak Agus Kuncoro dan Kapusdaing Yusra.

Hadir juga anggota APDESI, Pendamping Desa dan Masyarakat sekitar.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Bahas Program di Desa Tepat Sasaran Bersama Mendagri

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes Yandri Susanto bersama Wamendes PDT Ahmad Riza Patria pada Kamis (14/11) mengadakan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Mendes Yandri menyampaikan terkait program-program yang ada di desa agar dapat tepat sasaran dan kerjasama yang sudah dilaksanakan untuk terus dijaga.

“Kemendes dan Kemendagri memiliki irisan yang sangat erat dan bagus. Kerjasama ini mesti dijaga dan kolaborasinya mesti harus terus ditingkatkan,” katanya, Kamis (14/11)

Selain itu, tambah Mendes Yandri, dirinya juga membahas terkait dana desa. Dalam hal ini, pengawasan dan pemanfaatannya harus terus ditingkatkan dan menjadi lebih baik.

“Kami sandingkan program dana desa itu untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo dalam hal swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi dan makan sehat bergizi. Kalau semua potensi yang ada didesa bergerak. Maka pertumbuhan ekonomi otomatis akan meningkat,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Kedepan lanjut Mendes Yandri, dirinya akan perbanyak bergerak langsung kedesa untuk mempercepat sinergitas hingga tingkat desa.

“Dengan dukungan dari Mendagri yang punya vertikal dengan Bupati dan Camat, itu akan mempercepat sinergitas ditingkat desa,” kata Mendes Yandri.

Turut mendampingi Mendes dan Wamendes, Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendes PDTT.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan 2024, Menko Infra: Kita Tidak Tebang Pilih

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2024 yang ditandai dengan pemukulan gong pada Kamis (14/11/2024), di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.

Dalam sambutannya, Menko Infra menyampaikan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan komitmen menyelesaikan persoalan pertanahan, dengan tidak tebang pilih dalam proses penyelesaiannya.

“Satgas Anti-Mafia Tanah yang pagi, siang, malam berupaya untuk mengungkap kejahatan, untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat, dari satu daerah ke daerah yang lain. Kasusnya ada yang serupa, ada yang berbeda, tapi yang jelas semangat kita sama, kita tidak pick and choose. Kita tidak tebang pilih, tindak tegas siapa pun yang terlibat,” tegas Menko Infra.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa spektrum kejahatan pertanahan sangatlah kompleks, mulai dari skala kecil hingga skala besar. “Ada yang kelasnya amatir. Ada juga yang kelasnya sudah kelas internasional dan sudah well organized dan ini yang tentunya jauh lebih rumit, melibatkan banyak pihak dan tidak menutup kemungkinan melibatkan pihak internal baik di tubuh birokrasi Kementerian ATR/BPN maupun di lembaga atau kementerian lain yang harus kita bersihkan juga,” ucap Menko Infra.

Melihat persoalan pertanahan yang kompleks, Menko Infra menyebut diperlukan kerja sama dan kolaborasi antar kementerian/lembaga. “Kami dari Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan siap melayani semua dan tentunya berharap ATR/BPN menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk pembangunan Indonesia ke depan,” pungkasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid berharap akan ada langkah konkret yang lebih terukur. “Jangan sampai Rakor ini berhenti pada level pidato, tapi kemudian melahirkan aksi yang konstruktif dan dinamis serta bisa diukur tahun depan,” tegas Menteri Nusron.

Ia mengakui, untuk melahirkan aksi yang konstruktif, Kementerian ATR/BPN tidak bisa bekerja sendiri. “Mohon dibantu karena ini kerja berat, kami tidak mungkin bisa bekerja sendiri karena itu kolaborasi dan partisipasi dari aparatur keamanan, aparatur hukum, dan aparatur pertahanan menjadi penting, menjadi urgent, dan signifikan,” tutup Menteri ATR/Kepala BPN.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Wakil Menteri ATR/Kepala BPN, Ossy Dermawan serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut hadir, Kepala BIN, Muhammad Herindra; Jaksa Agung RI, ST. Burhanuddin; Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin; Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto; Mahkamah Agung yang diwakili Ketua Kamar Pidana MARI, Prim Haryadi; dan Kapolri yang diwakili Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Wahyu Widada.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Tegas, Menteri Nusron Bakal Bawa Sendiri Oknum yang Bermain ke Aparat Penegak Hukum

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid secara tegas memperingatkan pihak yang terlibat dalam tindak pidana pertanahan bahwa dirinya akan menghantarkan sendiri oknum ke aparat penegak hukum (APH). Peringatan tersebut sebagai tanda keseriusan memberantas mafia tanah karena menurutnya masalah pertanahan sudah menjadi masalah yang akut.

“Jadi ini warning bagi siapa pun yang terlibat dalam mafia tanah ini, kalau menyangkut aparatur negara, apalagi menyangkut aparatur Kementerian ATR/BPN, kami tidak akan segan-segan, bukan orang lain yang akan menghantarkan kepada APH, tapi saya sendiri,” tegas Menteri Nusron saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2024, di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/11/24).

Bicara tindak pidana pertanahan, Menteri Nusron mengaku telah mengidentifikasi akar persoalannya. Menurutnya, dalam sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi ada juga keterlibatan oknum internal ATR/BPN. Oleh sebab itu, selain perkuat kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait lainnya, Nusron Wahid menegaskan perlu penguatan sistem di internal ATR/BPN.

“Kalau kita ingin melakukan pemberantasan mafia tanah, selain kita bekerja sama dengan stakeholder yang ada di luar, kita harus memperkuat dan memperbaiki sistem dan peningkatan kapabilitas, serta integritas sumber daya manusia dari teman-teman di BPN sendiri. Ini dari sisi internal kami,” terang Menteri ATR/Kepala BPN.

Kendati demikian, Menteri Nusron tak menampik adanya keterlibatan dari pihak eksternal Kementerian ATR/BPN. “Dari sisi eksternal, memang ada variabel lain, adalah komponen pemborong tanah, variabel pendukung seperti oknum kepala desa, notaris, PPAT, dan oknum lain yang terlibat di dalam elemen-elemen tersebut,” ujarnya.

Upaya pemberantasan mafia tanah adalah upaya berkelanjutan yang perlu dukungan dan bantuan seluruh pihak berwenang. Di kesempatan ini, Menteri Nusron mengajak Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan secara bersama-sama.

“Mohon dibantu karena ini kerja berat, kami tidak mungkin bisa bekerja sendiri karena itu kolaborasi dan partisipasi dari aparatur keamanan, aparatur hukum, dan aparatur pertahanan menjadi penting, menjadi urgent, dan signifikan,” pungkas Nusron Wahid.

Hadir membuka Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2024, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hadir mendampingi Menteri Nusron, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

Turut hadir, Kepala BIN, Muhammad Herindra; Jaksa Agung RI, ST. Burhanuddin; Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin; Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto; Mahkamah Agung yang diwakili Ketua Kamar Pidana MARI, Prim Haryadi; dan Kapolri yang diwakili Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Wahyu Widada.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Persiapan Pilkada, Pjs Gubernur Sudirman Minta TNI dan Polri Kawal Ketat Pendistribusian Logistik

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pjs Gubernur Jambi Sudirman meninjau logistik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) dalam rangka memantau persiapan Pemerintah Daerah ataupun KPU, Bawaslu, serta unsur forkopimda dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2024 yang akan datang, Kamis (14/11/24).

Dalam peninjauan tersebut, Pjs Gubernur Sudirman menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjabtim menyatakan siap untuk menyelenggarakan Pilkada serentak di tanggal 27 November nanti.

“Kami meninjau kesiapan logistik di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Alhamdulillah semua persiapan surat suara Pilgub dan Pilbup sudah selesai dan akan segera didistribusikan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut Pjs Gubernur Sudirman meminta kepada TNI dan Polri untuk tetap mengawal pendistribusian logistik ke TPS-TPS, mengingat pendistribusian ini akan melalui Kantor Pos.

“Pengiriman surat suara ini harus mendapatkan pengawalan dari TNI dan Polri, karena untuk memastikan dokumen negara ini selamat sampai tujuan,” jelasnya.

Sebelumnya, Pjs Gubernur Sudirman juga melakukan Rapat Koordinasi Pemantauan Kesiapan Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dalam rapat tersebut dirinya menyampaikan bahwa Kabupaten Tanjabtim siap dalam melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2024 di tanggal 27 November nanti.

“Secara umum Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, KPU, Bawaslu, Aparat Keamanan menyatakan sudah siap merealisasikan Pilkada Serentak tahun 2024,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,4471,4481,449...4,968Halaman 1,448 dari 4,968