Beranda blog Halaman 1447

Pemkot Denpasar Gencarkan Kegiatan Jemput Bola Perizinan Keliling

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus menggencarkan pelayanan perizinan keliling. Pelaksanaan kegiatan guna memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengrus perijinan ini kembali digelar dengan menyasar masyarakat di Kawasan Pasar Burung Satria, Desa Dangin Puri Kauh pada Selasa (12/11).

Kepala DPMPTSP Kota Denpasar, IB Benny Pidada Rurus mengatakan, optimalisasi pelayanan perizinan keliling ini dilaksanakan guna memberikan kemudahan serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Denpasar. Sehingga masyarakat tidak harus datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Sewakadarma.

“Tujuan kami untuk optimalisasi pelayanan, serta memberikan kemudahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, utamanya pelayanan perizinan berbasis OSS,” jelasnya.

Baca juga: Generasi Muda Denpasar Meriahkan Malam Puncak D’Youth Fest 4.0 dengan Penyanyi dan Parade Band Terkemuka

Dalam pelayanan keliling ini, beragam proses perizinan dilayani, seperti perizinan berusaha, pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), layanan perizinan IUMK melalui OSS dan layanan lainnya.

“Jadi masyarakat tinggal melengkapi persyaratannya, jika sudah sesuai, maka dapat datang langsung ke layanan perizinan keliling sesuai dengan jadwal,” ujar IB Benny Rurus.

Dihubungi terpisah, Perbekel Desa Dangin Puri Kauh, IB Gede Gana Putra Karang mengatakan, setidaknya ada sekitar 30 orang warga yang mendaftar untuk mendapatkan pelayanan ini.

“Kami mengapreasiasi kegiatan ini, karena dapat memudahkan warga kami dalam hal pengurusan perijinan dengan metode Jemput Bola. Animo warga kami tinggi terhadap kegiatan ini, terbukti dengan banyaknya warga kami yang mendatangi lokasi sejak pagi,” ujar pria yang akrab disapa Gus Gana ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Siapkan UMKM Jadi Pilar Ekonomi Sirkular Lewat Program Makan Bergizi Gratis

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan UMKM untuk menjadi salah satu pilar ekonomi sirkular program makan bergizi gratis (MBG).

Melalui Workshop Pemberdayaan Usaha yang digelar di Pasuruan, Jawa Timur, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistiyo mengajak UMKM bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk meningkatkan kinerja usahanya.

Menurutnya, ekonomi sirkular yang menitik beratkan pada penggunaan bahan baku lokal dan berkelanjutan sesuai dengan semangat ekonomi biru KKP. Workshop tersebut diikuti 300 UMKM perikanan se-Jawa Timur pada Selasa lalu.

Baca juga: KKP Pastikan Mutu Hasil Perikanan Dukung Program Makan Bergizi Gratis

“Dengan memilih produk perikanan berkelanjutan, tentu bisa mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan,” terang Budi dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Budi menambahkan UMKM merupakan salah satu mesin penggerak perekonomian dan memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, sudah seharusnya UMKM berperan sebagai pilar utama perekonomian Indonesia.

Ke depan, dia mengimbau pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan untuk turut memantau dan menemani UMKM yang telah dibina. Dikatakannya, kegiatan di Pasuruan juga bisa direplikasi di provinsi lain.

“Ini bagian dari komitmen yang kuat untuk membantu dan mengembangkan UMKM. Jadi kami mengajak dinas terkait untuk turut memonitoring dan mengevaluasi,” tegasnya.

Adapun kegiatan di Pasuruan juga ditujukan untuk mengakselerasi UMKM naik kelas. Karenanya, Budi memastikan tim Ditjen PDSPKP menyiapkan sejumlah narasumber kompeten seperti pemaparan materi terkait Fasilitasi LNSW untuk Kemudahan Ekspor UMKM oleh Direktur Efesiensi Proses Bisnis, LNSW. Kemudian UMKM Go Ekspor oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan, DJBC, Business Mindset and Model oleh Riki Rijadi, Founder muoaien.

Selanjutnya Success Story Membangun Bisnis UMKM oleh Aceh Food, dilanjutkan Prosedur Sertifikasi SKP dan HACCP oleh BP2MHKP, Manajemen Keuangan untuk UMKM oleh Dania Setiabudi, Yuk Bisnis, Digitalisasi Usaha untuk UMKM oleh Frank Silitonga, Mentoring/Business Coaching, hingga Kewirausahaan dan Manajemen Usaha oleh Mochammad Ary Gunawan, Dapur Ciamik.

“Kami ingin UMKM perikanan, khususnya di Jawa Timur bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan,” terang Budi.

Senada, Direktu Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP, Catur Sarwanto juga menyiapkan layanan konsultasi langsung untuk 300 UMKM yang dihadirkan. Layanan tersebut meliputi pembiayaan dari LPMUKP, Bank Jatim dan BNI, perizinan berusaha, perizinan Usaha Pengolahan Ikan, perizinan Usaha Pemasaran Ikan serta sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan.

“Kami juga mengajak rekan-rekan dari BPJPH untuk memberikan konsultasi Halal, BPOM untuk PIRT/MD, BPPMHKP terkait sertifikasi HC/HACCP dan LNSW untuk konsultasi prosedur ekspor bagi UMKM,” urai Catur.

Dalam kesempatan ini, Catur memastikan 300 UMKM tersebut begitu antusias mengikuti kegiatan. Hal ini terlihat dari sebaran UMKM yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur seperti Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Kota dan Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Pacitan, hingga Banyuwangi.

Dikatakannya, kualitas SDM diperlukan terutama di bidang kompetensi SDM seperti knowledge, skill, dan ability dalam berwirausaha.

“Ada juga 10 koperasi binaan yang kami undang, harapannya baik UMKM maupun Koperasi yang ikut bisa semakin kuat secara kelembagaan karena SDM-nya semakin kompeten,” harapnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkap pentingnya implementasi program ekonomi biru untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan dan ketahanan pangan nasional.

Menteri Trenggono menjelaskan, ketahanan pangan bersumber dari tiga hal, karbohidrat, lemak dan protein. Khusus untuk protein, salah satunya berasal dari produk perikanan. Merujuk data perdagangan yang selalu surplus, produk perikanan dinilainya sebagai sumber ketahanan pangan yang paling kuat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensos Penuhi Semua Kebutuhan Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul terus memantau kebutuhan pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Pengerahan Taruna siaga bencana (Tagana) Kementerian Sosial (Kemensos) dan bantuan sosial (bansos) masih terus bergulir akibat masih terjadinya rentetan erupsi.

Erupsi yang membahayakan membuat masyarakat di sekitar gunung dan pengunjung wisatawan tidak boleh melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi serta sektoral 9 km pada arah Barat Daya – Barat Laut.

“Pemerintah telah mengevakuasi seluruh penyintas yang berada di zona merah ke-6 titik,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/11/2024).

Baca juga: Antisipasi Banjir dan Puting Beliung, Kemsos Bentuk Dua KSB di Tulangbawang Barat

Adapun lokasi pengungsian komunal/terpusat yaitu di Desa Konga, Desa Bokang Wulumatang, Desa Lewolaga. Lalu juga di Desa Eputobi, Desa Kobasuma dan Desa Ile Gerong.

“Kemensos mendirikan tenda serbaguna untuk fasilitasi sekolah darurat di setiap pos lapangan pengungsian, sehingga anak usia sekolah dapat melanjutkan aktivitas belajar mengajar,” lanjut Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul memastikan logistik tahap 3 dari Gudang Pusat telah sampai di lokasi bencana dan langsung didistribusikan kepada pengungsi. Tak hanya itu, Kemensos juga mengirim tenaga dokter dan tenaga kesehatan sebanyak 10 orang yang akan bertugas dalam pelayanan Kesehatan di pos lapangan pengungsian.

“Hari ini tim dokter dan tenaga kesehatan telah melakukan aktivitas dilokasi pengungsian,” ujarnya.

Bantuan logistik tahap 3 dari Kemensos yang telah didistribusikan di antaranya kasur 1.000 lembar, tenda serbaguna 15 unit, selimut 1.000 lembar, family kit 1.000 paket, dan tenda gulung 600 lembar serta makanan anak 1.000 paket.

Korban luka dan meninggal juga menerima santuan berupa uang tunai dari Kemensos. Keluarga korban meninggal berjumlah 9 orang mendapatkan santunan senilai Rp15 juta. Sementara, korban luka mendapatkan santunan senilai Rp5 juta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menko Muhaimin Iskandar: Judi Online Adalah Bencana Sosial

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Muhaimin Iskandar, menilai judi online sebagai bencana sosial yang menggerus dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat.

Pada Jumat (15/11), Menko Muhaimin Iskandar menyambangi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mengunjungi pasien-pasien yang mengalami gangguan mental akibat kecanduan judi online.

Total lebih dari 100 orang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo akibat kecanduan judi online sepanjang 2024.

“Judi online ini bencana sosial, penyakit yang merusak siklus kesejahteraan masyarakat,” ujar Menko Muhaimin Iskandar selepas mengunjungi pasien-pasien di RS Cipto Mangunkusumo, Jumat (15/11).

Mitigasi, rehabilitasi, dan reintegrasi korban adalah tiga kata kunci yang akan dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Mitigasi berarti upaya penguatan kembali ekonomi korban, rehabilitasi dilakukan melalui layanan konsultasi psikososial, dan reintegrasi berarti upaya penguatan kembali nilai-nilai sosial.

“Pasien-pasien ini sudah sampai melakukan aksi kriminal karena kecanduan judi. Mereka tidak bisa mengontrol diri sehingga perlu intervensi medis melalui rehabilitasi,” lanjut Menko Muhaimin.

Siklus kesejahteraan yang rusak berarti terdapat rantai yang putus saat masyarakat hendak memperbaiki keadaan ekonomi-sosialnya. Pasalnya 80 persen masyarakat yang terlibat judi online berasal dari kelompok menengah ke bawah. Dengan begitu, upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas ekonomi akan semakin sulit digapai, karena pendapatan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan malah disalurkan pada judi online.

Pemerintah memiliki target agar angka kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen. Salah satu upaya merealisasikan hal tersebut adalah dengan menekan keikutsertaan masyarakat pada judi online. Dengan demikian, berbagai bantuan atau pendapatan masyarakat bisa digunakan pada hal-hal yang lebih produktif.

“Semua pihak harus terlibat. Saya melalui Kemenko PM akan berusaha mengoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga untuk memastikan mitigasi serta rehabilitasi dan reintegrasi korban,” lanjut Menko Muhaimin Iskandar.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat akan berkomitmen untuk menekan dan menyelesaikan persoalan judi online melalui koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Jaksa Agung dan Menkomdigi Bersatu Perangi Judi Online

Penulis
Syifa
-

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan komitmen dalam menangani judi online secara serius. Menurutnya, Kejaksaan Agung akan bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menyelesaikan proses hukum kasus judi online.

“Bagaimana pun juga kita akan sinergikan dengan kementerian agar tidak terulangi lagi hal-hal yang merugikan masyarakat,” tandasnya dalam Konferensi Pers usai Audiensi dengan Menkomdigi Meutya Hafid di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2024).

Jaksa Agung menyatakan saat ini penanganan pegawai Kementerian Komdigi masih pada tahap penyidikan.

“Kalau untuk judi kan sekarang masih dalam penyidikan tapi nanti tindaklanjutnya di dalam penuntutan,” ungkapnya.

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan Kementerian Komdigi dan Kejaksaan Agung memiliki komitmen bersama dalam penanganan judi online. Menurutnya, komitmen ini penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut dilakukan sedini mungkin.

“Meskipun mungkin belum sampai di Kejaksaan, namun demikian ekosistem untuk kerja bersama atau komitmen bersama ini kita mulai sejak awal,” ungkapnya.

Meutya Hafid menekankan sinergi Kementerian Komdigi dengan Kejaksaaan Agung sesuai dengan arahan Presiden Prabowo agar semua lembaga harus bersatu padu menangani dan mencegah judi online.

“Ini juga sesuai dengan arahan Presiden yang menyampaikan bahwa semua bidang semua institusi harus bersatu padu menangani dan mencegah judi online ini. Nanti pasti akan kemari juga penanganan atau kepastian hukumnya,” jelasnya.

Menkomdigi menyatakan penuntasan kasus judi online akan menjadi pelajaran dan perbaikan ke depan, terutama untuk instansi masing-masing.

“Kebetulan beliau berkenan menerima hari ini bagaimana ke depan kita sama-sama bisa mengatasi mewakili institusi masing-masing. Saya mewakili Kemenkomdigi tentu Pak Jaksa Agung sebagai Jaksa Agung bagaimana juga nanti bisa melakukan komitmen hukum terhadap khususnya kasus-kasus judi online ini untuk pembelajaran bersama. Kan tujuan bersamanya itu untuk perbaikan ke depan,” tuturnya.

Dalam audiensi yang berlangsung kurang lebih 40 menit itu, Menkomdigi juga membahas permintaan agar Kejagung mengawal pembangunan infrastruktur konektivitas di berbagai wilayah, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Dalam audiensi, Menkomdigi Meutya Hafid didampingi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Antusiasme Publik Tinggi, Program Lapor Mas Wapres Diperkuat oleh KKK

Penulis
Syifa
-

Merespons antusiasme publik atas kehadiran program Lapor Mas Wapres dalam 4 hari terakhir, Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK) menegaskan keberadaan program tersebut sebagai program bersama milik Pemerintah Indonesia.

Tenaga Ahli Utama KKK Prita Laura menyampaikan secara langsung kepada awak media perihal ini. Dalam keterangan pers di Sekretariat Wakil Presiden pada Kamis (14/11/2024), Prita mengatakan, program Lapor Mas Wapres bertujuan untuk mengoptimalkan kanal pengaduan masyarakat yang telah berjalan sebelumnya, seperti Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor!

Ia menambahkan, melalui sumber daya manusia (SDM) yang melayani langsung masyarakat yang mengadu, diharapkan lebih banyak masyarakat dapat terjangkau dan terfasilitasi. Mengingat mungkin belum semua kalangan masyarakat mengetahui mekanisme pelaporan yang saat ini telah tersedia di seluruh kementerian/lembaga tersebut.

Baca juga: Gibran Luncurkan Program ‘Lapor Mas Wapres’ untuk Tampung Aspirasi Warga

Sebagai program pemerintah, Prita juga menegaskan bahwa seluruh aduan yang diterima melalui program Lapor Mas Wapres ini akan disinergikan dengan sistem SP4N Lapor! yang telah ada di 96 lembaga dan 493 pemerintah daerah tersebut.

Di sisi lain, Prita pun menyampaikan penyelenggaraan program Lapor Mas Wapres akan terus diperbaiki dan ditingkatkan efektivitasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gibran Dorong Relokasi Cepat untuk Warga Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi

Penulis
Syifa
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming didampingi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala BNPB Suharyanto, Pj. Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, dan Pj. Bupati Flores Timur Sulastri H.I. Rasyid, Anggota DPD RI NTT Angelius Wakekako, meninjau langsung para warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Posko Lapangan Kobasoma di SDK Pukaunu, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis, 14 November 2024.

Dalam kunjungannya, Wapres menyampaikan apresiasi dari Presiden Prabowo kepada jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah atas gerak cepat yang diberikan untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan warga di pengungsian.

“Pak Presiden menyampaikan terima kasih banyak atas kerja keras Bapak dan Ibu semua,” tutur Wapres.

Baca juga: Gibran Kunjungi Tana Toraja, Beri Susu dan Alat Tulis untuk Anak Sekolah

Wapres Gibran Rakabuming pun menekankan bahwa setelah evakuasi serta penampungan jangka pendek, menengah dan panjang harus segera dipetakan proses relokasi warga ke permukiman yang lebih baik. Hal ini harus dilakukan dengan cepat, agar warga dapat kembali beraktivitas kembali dan roda ekonomi daerah kembali berjalan seperti sedia kala.

“Jadi Bapak Ibu, warga yang ada di pengungsian ini sudah dalam keadaan sulit, birokrasinya jangan dipersulit lagi dengan proses-proses assessment yang berbelit-belit. Kita ingin yang cepat,” tegas Wapres.

Namun, Wapres berpesan, juga harus dilakukan perencanaan yang matang melalui survei lapangan dalam menentukan lokasi relokasi yang akan dibangun.

“Pastikan dalam menentukan titik lokasi yang baru ini untuk lebih dulu berdialog dengan warga. Jangan sampai nanti sudah dibangun, tapi tempatnya tidak ditinggali. Pastikan juga nanti dari pemangku wilayah, pastikan fasum nya juga siap,” tambahnya.

Wapres juga menyoroti pentingnya menjaga kesehatan warga pengungsi, terutama bagi yang lebih rentan terkenan penyakit. Menurutnya, kelompok rentan tersebut membutuhkan perhatian lebih.

“Pastikan selama masa-masa darurat ini makanannya cukup. Mohon atensi khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, lansia, difabel, dan juga anak-anak. Pastikan tidak ada penyakit-penyakit selama masa-masa pengungsian,” pungkasnya.

Sejalan dengan Wapres, sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, melaporkan bahwa jajarannya telah melakukan survei di 2 lokasi pengungsian dan melakukan dialog dengan warga terkait relokasi ke hunian permanen.

“Pak Wapres, kami sudah mensurvei 2 lokasi pengungsian. Karena kami mendapatkan arahan dari Pak Wapres dan Presiden untuk memakai pola dialog,” jelasnya.

Menurut Maruarar, pada prinsipnya, para pengungsi siap direlokasi untuk melanjutkan hidup yang lebih baik lagi.

“Kami tanya anak-anaknya mau pindah atau tidak, jawabannya mau pindah, ibu-ibu dan bapak-bapak jawabannya mau pindah alasannya mereka Sudah trauma karena beberapa tahun lalu itu sudah mengalami hal yang sama dan ada korban jiwa,” lapor Maruarar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Temanggung Dorong Pemberdayaan Kelompok Rentan

Penulis
Syifa
-

Pemkab Temanggung terus berkoordinasi dengan Sentra Terpadu Kartini Temanggung untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka memberdayakan kelompok rentan.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Hary Agung Prabowo pada kegiatan Sosialisasi Penegakan Hukum Perundang-undangan tentang Cukai Hasil Tembakau dan Deteksi Dini Mental Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang diadakan Dinas Sosial (Dinsos) di Resto Omah Kebon Temanggung, Kamis (14/11/2024).

“Kelompok lansia atau kelompok rentan dan tuna sosial ini terus kita berdayakan, dengan harapan ke depan status sosialnya bisa sama dengan yang lain,” ungkapnya.

Baca juga: Pemkab Temanggung Awasi Distribusi dan Ketersediaan Minyakita

Sampai dengan saat ini, terang Harry, setidaknya 399 penyandang disabilitas telah diberikan bantuan berupa alat bantu, seperti alat bantu pendengaran, kursi roda, kaki palsu, modal usaha dan lainnya.

Kepala Dinsos Heri Kardono menambahkan, melalui Jaringan Pengaman Sosial, para penyandang disabilitas diberikan bantuan, baik itu bantuan modal, biaya rumah sakit, biaya BPJS dan juga bantuan Atensi dari Sentra Terpadu Kartini.

“Terakhir, kami berikan untuk 33 penerima manfaat sejumlah Rp134 juta di Kecamatan Kandangan, dan di bulan ini, di Kecamatan Ngadirejo dengan jumlah yang sama, yang digunakan untuk modal usaha,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mensos Pastikan Bansos dari APBN Tidak Ditunda Jelang Pilkada 2024

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Mensos Gus Ipul) menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal meskipun menjelang Pilkada 2024.

Penyaluran bansos ini tidak akan mengalami penundaan, berbeda dengan bansos yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Nggak, nggak ditunda. Kalau untuk yang APBD ditunda. Kalau APBN, boleh. Saya sudah koordinasi, yang penting harus diukur lah ya, memang harus efektif,” ujar Mensos, Jumat (15/11/24).

Mensos Gus Ipul menjelaskan bahwa penyaluran bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos) tidak dilakukan secara langsung kepada masyarakat, melainkan melalui metode transfer. Kemensos bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia untuk memastikan distribusi bansos berjalan dengan transparan dan terhindar dari potensi politisasi.

Selain itu, Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti menyalahgunakan bansos.

Mensos juga mengimbau masyarakat penerima manfaat bansos agar menggunakan bantuan dengan bijak. Bantuan dari pemerintah pusat ini diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti asupan makanan bergizi, kebutuhan pendidikan anak sekolah, hingga pemenuhan gizi ibu hamil, dan bukan sebaliknya untuk hal lain, seperti judi online atau pinjaman online.

Sebelumnya, pada Rabu (13/11/2024), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk menunda distribusi bansos yang menggunakan dana APBD. Langkah ini diambil sebagai upaya menghindari politisasi menjelang Pilkada Serentak 2024.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Firman Soebagyo Dorong Kementan Jadi Dirijen Penanggung Jawab Produksi Pangan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai sistem produksi pangan di Indonesia saat ini carut-marut. Padahal, tegasnya, Pemerintah telah mencanangkan bahwa di tahun 2028, Indonesia akan menuju Swasembada Pangan.

Carut-marutnya sistem produksi pangan tersebut terlihat dari masing-masing lembaga yang berjalan sendiri, tanpa ada satu penanggung jawab utama yang mengatur hal tersebut.

“Tadi dijelaskan oleh Pak Dirut Bulog bahwa mereka punya planning untuk terlibat dalam produksi pangan, juga PT Pupuk Indonesia dan perusahaan turunannya semua bergerak untuk produksi pangan juga kehutanan. Ini menunjukkan pemerintah tidak siap, tidak punya sistem,” jelas Firman Soebagyo kepada Parlementaria di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi IV DPR RI ke Gudang Bulog, di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (13/11/24).

Firman Soebagyo menegaskan harusnya penanggung jawab produksi pangan itu bukan berada di badan pangan nasional, PT Pupuk Indonesia, Bulog, atau Kementerian Kehutanan. Hal itu Kementerian Kehutanan tugasnya adalah menjaga ekosistem dalam merawat hutan, PT Pupuk Indonesia konsentrasinya adalah terkait ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk, dan Bulog itu sebagai buffer stock dan penyangga harga.

“Kalau semuanya itu keroyokan begitu menunjukkan pemerintah tidak siap. Harusnya, yang menjadi penanggung jawab komandonya adalah Kementerian Pertanian. Jadi ‘Menko Pangan’ itu sebenarnya adalah Kementerian Pertanian. Ini produksi dari hulu ke hilir. Sehingga, harus ada ketegasan bahwa pemerintah itu menentukan sikapnya bahwa penanggung jawab produksi pangan hanya satu, yaitu Kementerian Pertanian, tidak ada yang lain. Yang lain supporting system,” tegas Firman Soebagyo.

Di lain sisi, hadirnya Menko Pangan, seperti saat ini, dinilai hanya berfungsi sebagai kebijakan politik. Namun, seharusnya, penanggung jawab produksi pertanian dalam rangka Swasembada Pangan haruslah diberikan kepada Kementerian Pertanian sebagai komando urusan pangan. Adapun lembaga lain yang terkait pangan, mengikuti kebijakan yang ditentukan oleh kementerian tersebut.

“Jadi tidak bergerak sendiri-sendiri. Ini misalnya, PT Pupuk Indonesia gonjang ganjing masalah pupuk tidak selesai-selesai (padahal) hanya masalah administrasi. Bulog sendiri selama jadi Perum tidak bisa menjadi buffer stock karena mereka masuk ke pasar bebas, tidak mampu bersaing dengan pedagang umum seperti importir dan para pengepul atau perusahaan yang bergerak di bidang pangan,” tegas Firman Soebagyo.

Jika Kementan menjadi dirijen produksi pangan, maka ke depan Bulog bisa melakukan transformasi kelembagaan. Misalnya, kalau terjadi impor, maka bahan itu masuk ke gudang Bulog, dan Bulog bisa menentukan berapa harga yang harus dijual di pasaran.

“Jadi terkendali. Jadi ada harga atas dan harga bawah. Harga bawah adalah harga keekonomisan supaya petani diuntungkan, harga atas agar konsumen tidak terlampau membeli pangan dengan harga mahal,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,4461,4471,448...4,967Halaman 1,447 dari 4,967