Beranda blog Halaman 1452

Jadwal Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Ini Syaratnya!

Proses pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 akan segera dimulai pada 17 November 2024. Hal ini sesuai dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024.

Persyaratan Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2

Pendaftaran PPPK tahap 2 ditujukan untuk pelamar yang memenuhi kriteria tenaga non-ASN (Aparatur Sipil Negara) atau honorer yang telah bekerja di instansi pemerintah secara terus-menerus selama minimal dua tahun terakhir. Selain itu, lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) juga dapat melamar untuk formasi guru di instansi daerah.

“Pelamar harus memiliki pengalaman bekerja minimal dua tahun di instansi pemerintah dan masih aktif bekerja,” jelas BKN dalam akun Instagram resminya, @bkngoidofficial, pada Kamis (14/11/2024).

Total Formasi PPPK 2024

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyediakan total 1.031.554 formasi untuk seleksi PPPK 2024. Untuk mengecek formasi yang tersedia, pelamar bisa mengunjungi portal SSCASN dan mencari berdasarkan tingkat pendidikan, program studi, instansi, serta jenis pengadaan.

Dokumen yang Diperlukan

Sebelum mendaftar, pelamar harus menyiapkan sejumlah dokumen penting, antara lain:

  1. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang merah.
  2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan perekaman kependudukan.
  3. Surat Lamaran yang ditulis tangan atau diketik dan ditujukan kepada Kepala BKN.
  4. Ijazah asli atau STTB sesuai persyaratan.
  5. Transkrip Nilai atau Daftar Nilai bagi lulusan SMA/sederajat.
  6. Surat Keterangan Pengalaman Kerja minimal 2 tahun di bidang yang relevan.
  7. Surat Keterangan Aktif Bekerja di instansi pemerintah selama dua tahun terakhir.
  8. Surat Pernyataan Data Diri yang sudah dibubuhi e-meterai.
  9. Bagi Penyandang Disabilitas, surat keterangan dari dokter yang menjelaskan jenis dan derajat disabilitas.

Jadwal Pendaftaran PPPK 2024

Berikut adalah rincian jadwal pendaftaran dan seleksi PPPK 2024:

  • Pengumuman Seleksi: 1-30 November 2024
  • Pendaftaran Seleksi: 17 November-31 Desember 2024
  • Seleksi Administrasi: 16 Desember 2024-3 Februari 2025
  • Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 4-18 Februari 2025
  • Masa Sanggah: 19-21 Februari 2025
  • Jawab Sanggah: 20-27 Februari 2025
  • Pengumuman Pasca Masa Sanggah: 22-28 Februari 2025
  • Penarikan Data Final: 1-7 Maret 2025
  • Penjadwalan Seleksi Kompetensi: 24 Maret-8 April 2025
  • Pengumuman Daftar Peserta Seleksi Kompetensi: 9-16 April 2025
  • Pelaksanaan Seleksi Kompetensi: 17 April-16 Mei 2025
  • Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi: 22 April-21 Mei 2025
  • Pengumuman Hasil Kelulusan: 22-31 Mei 2025
  • Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 25 April-17 Mei 2025
  • Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi: 30 April-22 Mei 2025
  • Pengumuman Hasil Kelulusan: 22-31 Mei 2025
  • Pengisian DRH NI PPPK: 1-30 Juni 2025
  • Usul Penetapan NI PPPK: 1-31 Juli 2025

Pendaftaran dapat dilakukan melalui portal https://sscasn.bkn.go.id/. Pastikan untuk menyiapkan dokumen dengan lengkap dan memperhatikan jadwal agar tidak terlewat.

Dengan mengikuti tahapan dan persyaratan yang berlaku, diharapkan pendaftaran PPPK 2024 dapat berjalan lancar dan memberi kesempatan bagi tenaga honorer untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menggali Pemikiran Bung Hatta tentang Koperasi dan Ekonomi Indonesia

Mohammad Hatta, salah satu tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia ini juga dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia. Bung Hatta, panggilan akrab lelaku yang lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukittinggi, Sumatera Barat ini didapuk menjadi Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi Indonesia di Bandung, Jawa Barat tanggal 17 Juli 1953.

Bung Hatta memiliki kesadaran akan pentingnya ekonomi saat ia menjadi Bendahara Jong Sumatranen Bond, sebuah organisasi pemuda yang terlibat dalam upaya kemerdekaan Indonesia. Saat menjadi bendahara, ia menyadari bahwa keuangan adalah hal yang penting bagi kelangsungan sebuah organisasi.

Sumber keuangan yang berasal dari iuran atau sumbangan dari anggota akan lancar jika setiap anggota memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin. Ini yang kemudian menjadi cikal-bakal gaya koperasi ala Bung Hatta.

Untuk semakin mempertebal keilmuannya dalam bidang ekonomi, Bung Hatta memilih melanjutkan studinya ke Handels Hogeschool yang kini dikenal sebagai Universitas Erasmus Rotterdam. Dari sanalah, ia menyadari jika perekonomian Indonesia belum dikelola dengan baik sehingga banyak rakyat yang menderita.

Saat menempuh pendidikan di Rotterdam, Bung Hatta menyempatkan diri pergi ke Denmark untuk melihat langsung dan belajar mengenai koperasi. Ia menilai konsep koperasi sangat cocok diterapkan di Indonesia, khususnya di desa-desa karena mengutamakan prinsip kebersamaan, gotong-royong, dan tolong-menolong.

Koperasi juga selaras dengan gerakan kebangsaan Indonesia yang kala itu berada di bawah cengkeraman kolonial Belanda. Koperasi dinilainya bisa mendidik toleransi dan rasa tanggungjawab bersama. Menurut dia, koperasi bisa mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa.

Menurut Bung Hatta, untuk bisa berhasil koperasi harus berdiri di dua tiang, yaittu solidaritas (semangat setia bersekutu) dan individualitas (kesadaran akan harga diri sendiri alias sadar diri). Dua sifat ini harus melandasi gerakan koperasi.

Anggota tak akan menemukan kepentingan bersama apabila koperasi tak dilandai semangat solidaritas. Dengan begitu, koperasi hanya dijadikan alat untuk mencapai keperluan pribadi.

Begitu pula dengan semangat individualitas. Seseorang tak akan memiliki semangat untuk membela keperluan hidupnya apabila tak punya semangat individualitas. Semangat berkoperasi pun akan nihil.

Mereka yang tak punya semangat individualitas juga tak akan memiliki semangat untuk memperjuangkan hidupnya. Semangat individualitas juga akan menuntut tanggungjawab dan kejujuran. Semua itu diletakkan dalam kerangka kepentingan bersama.

Meski begitu, Bung Hatta mengingatkan agar koperasi tetap diikat dengan peraturan-peraturan. Peraturan sangat dibutuhkan sebagai pijakan dan aturan main dalam menjalankan koperasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tips Mengelola Dana Darurat untuk Keamanan Keuangan Pribadi

Concept of Emergency Preparedness Plan.Businessman touching Emergency Plan icon to learn and prepare in emergency situation .Business Evacuation Training concept.

Dana darurat adalah dana yang disiapkan untuk menghadapi situasi tak terduga, seperti kecelakaan, kehilangan pekerjaan, atau kondisi darurat lainnya. Memiliki dana darurat yang cukup sangat penting untuk memastikan keuangan Anda tetap aman tanpa harus mengorbankan tabungan atau investasi lainnya. Berikut ini beberapa tips yang dapat membantu Anda dalam mengelola dana darurat dengan bijak:

1. Tentukan Besaran Dana Darurat yang Tepat

Besaran dana darurat yang ideal bervariasi, tergantung pada kondisi pribadi masing-masing individu. Umumnya, dana darurat disarankan untuk mencakup biaya hidup selama 3 hingga 6 bulan. Hal ini mencakup kebutuhan sehari-hari seperti makanan, transportasi, dan pembayaran utang atau kewajiban lainnya. Jika Anda memiliki tanggungan keluarga atau pekerjaan yang berisiko tinggi, jumlah dana darurat bisa lebih besar.

2. Pisahkan Dana Darurat dari Tabungan Sehari-hari

Untuk memastikan dana darurat tidak terpakai untuk keperluan non-darurat, simpanlah dana darurat di rekening yang terpisah dari rekening tabungan atau pengeluaran bulanan Anda. Dengan cara ini, Anda akan lebih mudah mengawasi saldo dana darurat dan menghindari godaan untuk menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan lain.

3. Pilih Instrumen yang Aman dan Mudah Diakses

Dana darurat sebaiknya disimpan di instrumen yang aman dan mudah diakses. Rekening tabungan atau deposito berjangka pendek bisa menjadi pilihan yang baik, karena uang dapat dicairkan kapan saja tanpa risiko besar. Hindari menaruh dana darurat dalam investasi yang berisiko tinggi, seperti saham atau reksa dana dengan likuiditas rendah, karena Anda mungkin perlu akses cepat tanpa harus menunggu waktu.

4. Sebelum Membuat Investasi Lain, Prioritaskan Dana Darurat

Sebelum berinvestasi untuk jangka panjang, pastikan dana darurat sudah tercukupi. Hal ini penting untuk menghindari situasi di mana Anda harus menarik investasi jangka panjang yang berisiko karena membutuhkan dana mendesak. Pastikan dana darurat Anda lebih dulu stabil sebelum melanjutkan ke tujuan keuangan lainnya.

5. Evaluasi dan Sesuaikan Dana Darurat Secara Berkala

Kebutuhan hidup seseorang bisa berubah seiring waktu, begitu juga dengan besarnya dana darurat yang diperlukan. Pastikan untuk mengevaluasi kembali besaran dana darurat Anda setiap 6 bulan atau setelah ada perubahan besar dalam kehidupan Anda, seperti pindah pekerjaan, memiliki anak, atau perubahan besar lainnya. Sesuaikan dana darurat sesuai dengan perubahan pengeluaran atau kebutuhan hidup.

6. Hindari Menggunakan Dana Darurat untuk Keperluan Non-Darurat

Terkadang, godaan untuk menggunakan dana darurat untuk hal-hal yang tidak mendesak bisa muncul. Misalnya, untuk membeli barang elektronik atau berlibur. Namun, gunakan dana darurat hanya untuk keadaan yang benar-benar membutuhkan, seperti biaya rumah sakit atau pemulihan finansial setelah kehilangan pekerjaan.

7. Mulai Menabung untuk Dana Darurat Sejak Dini

Mulailah menabung untuk dana darurat sesegera mungkin, bahkan jika jumlah yang dapat Anda sisihkan masih kecil. Dengan konsistensi dalam menabung setiap bulan, Anda akan bisa mencapai jumlah yang dibutuhkan dalam waktu relatif singkat. Gunakan sistem autodebet atau setoran rutin untuk membantu Anda disiplin dalam menyisihkan dana untuk darurat.

Kesimpulan

Mengelola dana darurat dengan bijak adalah langkah penting dalam menjaga kestabilan keuangan pribadi. Dengan memastikan dana darurat tersedia dan cukup, Anda dapat menghadapi situasi tak terduga dengan lebih tenang. Jangan tunda untuk mulai membangun dana darurat, dan pastikan untuk terus mengelolanya agar siap menghadapi masa depan yang lebih aman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Al Haris Optimistis Menang 70 Persen di Pilkada Jambi 2024

Partai koalisi pengusung kandidat nomor urut 02, Al Haris dan Abdullah Sani optimistis bisa memenangkan kontestasi di Pilgub Jambi 2024. Partai koalisi dari gabungan KIM Plus dan parpol lainnya itu bekerja keras untuk mencapai target tersebut.

“Kita koalisi parpol sangatlah solid dalam memenangkan Pilgub Jambi ini. Ada 14 partai, baik pengusung dan pendukung, akan selalu siap memenangkan Al Haris-Sani di Pilgub Jambi ini,” kata Ketua Koalisi Parpol Haris-Sani, A Bakri dikutip dari Detik.com, Minggu (10/11/24).

Bakri mengatakan koalisi parpol ini akan fokus pada kemenangan Al Haris-Sani dan solid dalam menjaga marwah partai. Mereka juga akan maksimal agar langkah keberlanjutan pembangunan Jambi bisa terwujud nantinya.

“Kami sudah berkomunikasi. Mesin-mesin partai juga terus kami kerahkan, memang di permukaan tak kelihatan, tetapi kami (parpol) bergerak terus,” ujar Bakri.

Ia menyebut target yang diharapkan para koalisi gabungan yakni paslon Al Haris-Sani bisa menang 70 persen di Pilgub Jambi.

“Mudah-mudahan target ini bisa tercapai. Kami optimis, mudah-mudahan Pilgub Jambi ini, Al Haris-Sani bisa menang dengan target 70 persen,” terangnya.

Bakri menyebut, selama masa kampanye politik, masyarakat sangat berantusias dengan Al Haris-Sani. Masyarakat berharap agar Al Haris-Sani kembali melanjutkan pembangunan di Jambi.

“Saya berterima kasih dengan dukungan masyarakat Jambi. Jika menang, insyaallah, Al Haris-Sani akan melanjutkan pembangunan di Jambi dengan baik,” kata Bakri.

Sementara cagub Jambi, Al Haris mengatakan dukungan dari masyarakat Jambi sangat penting baginya. Dukungan itu, kata dia, mulai dari Jambi bagian barat yakni dari Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Sarolangun, hingga Jambi bagian timur seperti di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Selain itu, juga di Jambi bagian tengah, tepatnya di Kabupaten Batanghari.

“Kami berkomitmen pembangunan Jambi ke depan juga mesti merata, tak terlepas pula pembangunan di bagian ujung Jabung baik Kabupaten Tanjabbar dan Tanjabtim,” kata dia.

Selama masa kampanye, Al Haris mengaku sudah mendengarkan keluhan dari masyarakat. Namun, ia bersyukur dengan adanya agenda kampanye politik tersebut bisa secara langsung mengetahui apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan rakyat.

“Kita sudah banyak mendengarkan aspirasi masyarakat Jambi dari semua kampanye politik yang kita jalani baik di Kerinci, hingga ujung Jabung bagian timur. Itu menjadi masukan kita, dan insyallah, saya dan Pak Abdullah Sani nantinya akan melanjutkan pembangunan Jambi yang lebih mantap lagi jika terpilih,” ujar Al Haris.

Hal yang fokus diutamakan Al Haris-Sani, di antaranya infrastruktur, kesejahteraan sosial, kesetaraan ekonomi bagi semua masyarakat, kesehatan, pendidikan dan pembangunan Jambi yang berkelanjutan.

“Ini yang mesti harus kita pahami bahwa pentingnya keberlanjutan itu. Jika dalam 3 tahun 8 bulan ini masih banyak yang belum terselesaikan. Maka, izinkan kami untuk melanjutkan kembali PR (pekerjaan rumah) yang belum terselesaikan itu,” jelasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Al Haris Bersama Bakrie, Laza, dan Zilawati Disambut Meriah Warga Tanjab Timur

Calon Gubernur Jambi nomor urut 2, Al Haris, didampingi tokoh-tokoh politik seperti Ketua DPW PAN Provinsi Jambi H Bakrie, pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Tanjab Timur Zumi Laza-Muhamad Aris, serta Ketua DPRD Tanjab Timur Zilawati, mengadakan kunjungan silaturahmi dengan warga Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur), Rabu (13/11/24).

Kunjungan dimulai dengan pertemuan bersama warga Nipah Panjang dan dilanjutkan dengan silaturahmi di Rantau Rasau. Kedatangan Al Haris disambut antusias oleh masyarakat pendukung Haris-Sani dan Laza-Aris di Tanjab Timur.

Ketua DPW PAN Provinsi Jambi, H Bakrie, yang juga Anggota Komisi V DPR RI, mengajak masyarakat Tanjab Timur untuk menggunakan hak pilih tanpa rasa takut. Ia menegaskan pentingnya mendukung pasangan yang telah terbukti memberikan hasil nyata bagi Jambi.

“Mari kita dukung Al Haris-Sani untuk melanjutkan pembangunan Provinsi Jambi dengan mencoblos nomor urut 2. Jangan takut menentukan pilihan, kita main fair saja,” tegasnya di Lapangan Parit 7, Kelurahan Nipah Panjang I dikutip dari Jambilink.

H Bakrie juga berkomitmen membantu memperjuangkan perbaikan infrastruktur di Tanjab Timur jika pasangan Haris-Sani dan Laza-Aris terpilih.

“Jika bapak-ibu memilih Haris-Sani dan Laza-Aris, saya akan membantu memastikan jalan dari Lambur sampai Nipah Panjang ini akan mulus. Saya akan perjuangkan ini di DPR RI,” tambah Bakrie yang telah empat periode dipercaya sebagai wakil rakyat.

Dalam kesempatan tersebut, Al Haris menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program yang telah dijalankan selama kepemimpinannya. Ia berjanji akan fokus pada program-program seperti bedah rumah, bantuan modal untuk UMKM, beasiswa pendidikan, dan bantuan untuk rumah ibadah.

“Kami hadir untuk bersilaturahmi dengan warga Tanjab Timur, khususnya Nipah Panjang dan Rantau Rasau. Kami berkomitmen melanjutkan program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Al Haris.

Ia juga mengapresiasi dukungan H Bakrie dan para tokoh lokal, yang dinilainya akan memperkuat sinergi pembangunan di Tanjab Timur.

Pasangan Haris-Sani, yang didukung oleh 13 partai politik besar seperti PAN, Gerindra, Golkar, PDIP, dan Demokrat, terus menunjukkan keunggulan di berbagai survei. Menurut analisis terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, elektabilitas Haris-Sani berada di atas pasangan nomor urut 1, menunjukkan potensi kuat untuk memenangkan Pilgub Jambi 2024.

Dengan dukungan luas dari tokoh masyarakat, partai politik, dan program-program yang sudah terbukti, Al Haris – Abdullah Sani diproyeksikan mampu melanjutkan kepemimpinan mereka demi kemajuan Provinsi Jambi.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Sah, BIG dan PP Muhammadiyah Resmi Jalin Kerja Sama

Sebagai upaya meningkatkan pemanfaatan teknologi dan infrastruktur informasi geospasial (IG), Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengesahkan sinergi dengan Badan Informasi Geospasial atau BIG melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama antara kedua lembaga pada Jumat, 8 November 2024 di Yogyakarta.

Dalam sambutannya, Kepala BIG Muh Aris Marfai mengapresiasi tim kerja sama PP Muhammadiyah dan BIG yang telah bekerja keras hingga menghasilkan dokumen Nota Kesepakatan tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terkait Informasi Geospasial serta Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial.

“Kerja sama ini diharapkan dapat mengoptimalisasi dan mempercepat pengembangan dan pembaruan data dan IG yang akurat dan terkini, sehingga dapat membantu PP Muhammadiyah dalam pengambilan keputusan berbasis data dan IG untuk mendukung pengelolaan persyarikatan (Muhammadiyah) dan kemaslahatan masyarakat,” harap Aris.

Lebih lanjut, Aris mengungkapkan bahwa kerja sama ini menandai babak baru pembangunan IG yang berbasis masyarakat. Dengan keterlibatan masyarakat, manfaat IG akan lebih dirasakan, sehingga mendorong pengembangan yang lebih berkelanjutan di masa mendatang.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengamini pernyataan Aris tersebut. Tidak lupa juga, Haedar menyampaikan terima kasih atas inisiatif dan kesediaan kerja sama dari BIG. Beliau menambahkan bahwa dengan terjalinnya kerja sama ini akan membawa manfaat besar bagi PP Muhammadiyah. Harapannya bisa menjadi organisasi islam yang makin maju, profesional, dan modern.

“PP Muhammadiyah harus meningkatkan kemampuan dalam mendata dan menggunakan data organisasi untuk kepentingan memajukan pergerakan, serta berperan dalam kehidupan umat dan bangsa,” pungkas Haedar.

Sebagai informasi, kegiatan ini dilanjutkan dengan Pelatihan Sistem Informasi Geospasial Muhammadiyah pada 8-9 November 2024 yang diikuti 50 peserta secara luring dan 500 peserta secara daring.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pjs Gubernur Sudirman Pantau Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Muaro Jambi

Pjs Gubernur Jambi Sudirman menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan Persiapan Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (13/11/24).

Dalam kesempatan tersebut, Pjs Gubernur Sudirman juga meninjau logistik di KPU Kabupaten Muaro Jambi untuk memastikan pendistribusian logistik ke TPS-TPS berjalan dengan aman, damai, dan lancar.

“Kami Pemerintah Provinsi Jambi dan unsur forkopimda memonitoring persiapan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Muaro Jambi. Alhamdulillah dari pemaparan Pj. Bupati, KPU, Bawaslu, Polres dan Kodim menyatakan kesiapan untuk melaksanakan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Muaro Jambi,” kata Pjs Gubernur Sudirman.

Pjs Gubernur Sudirman berharap Kabupaten Muaro Jambi dapat ikut serta dalam menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024 ini.

“Kami berharap Kabupaten Muaro Jambi bisa menyukseskan Pilkada serentak 2024,” harapnya.

Saat meninjau logistik, Pjs Gubernur Sudirman beserta rombongan menemukan ada beberapa lembar surat suara yang rusak. Namun, hal ini sudah disampaikan ke pihak penyedia dan sedang dalam proses pengiriman.

“Tadi ada beberapa kertas suara yang cacat atau rusak, ini sudah dilaporkan oleh KPU Provinsi dan sudah diminta untuk pergantian kertas surat suara ke pihak penyedia,” ujarnya.

“Insya Allah dalam beberapa hari akan sampai untuk mengganti kerusakan kertas surat suara ataupun kekurangan logistik,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur forkopimda Provinsi Jambi, Pj. Bupati Muaro Jambi, KPU Provinsi Jambi, Bawaslu Provinsi Jambi, OPD terkait dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi, KPU Kabupaten Muaro Jambi, dan Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Hadapi Era Disrupsi Dunia Kerja, Menko PMK Minta Dunia Industri Masuk Kampus

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno menjelaskan, dalam menghadapi era disrupsi dunia kerja yang sangat cepat, maka pelaku industri harus terjun langsung ke Perguruan Tinggi.

Hal tersebut disampaikan Menko PMK saat menjadi Keynote Speaker dalam acara “Indonesia Human Capital & Beyond Summit 2024”, yang diselenggarakan oleh Gerakan Nasional Indonesia Kompeten, Kompas-Gramedia Group, GML Perfomance Consulting, dan Qubisa di Grand Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Rabu (13/11/24).

Pratikno menyampaikan, Kemenko PMK memiliki tanggung jawab di bidang pendidikan sejak hulu hingga lulusan dapat terserap di dunia kerja. Dengan pelaku industri langsung masuk ke dunia pendidikan, maka mismatch pekerja bisa diperkecil, lulusan perguruan tinggi bisa langsung bekerja sesuai dengan kebutuhan pasar.

Dengan begitu, maka tantangan disrupsi dunia kerja bisa dihadapi dengan baik. Hal tersebut juga sejalan dengan cita-cita pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Oleh karena itu, user (industri) harus masuk menjadi bagian dari produsen (pendidikan). Bapak Ibu di industri harus masuk ke dalam kampus” ujar Menko PMK.

Lebih lanjut, Menko PMK mengatakan, pelaku industri bisa berperan langsung dalam proses pendidikan di perguruan tinggi. Peran dunia industri, menurutnya, bisa membangun ekosistem kerja dan kewirausahaan di kampus sejak dini melalui program research and development, kemudian penyesuaian kurikulum yang responsif dan mentoring untuk mencari bibit talenta yang bisa bekerja di perusahaan.

“Kami tanggung jawab di lembaga pendidikan, please invite industri masuk kampus. Bukan hanya mengirim siswa. Tidak cukup. Tapi bagaimana kita membangun ekosistem kerja, ekosistem profesional itu terasa sejak dini berada dalam kampus,” ungkap Menko PMK.

“Untuk meringankan beban pemerintah, jadi kontribusi bapak ibu sangat penting dalam Human Capital Development,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menko PMK Serahkan Bantuan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno menyerahkan secara simbolis bantuan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2024 dalam pertemuan bersama Kepala BPBD seluruh Indonesia, di Kantor BNPB Jakarta, pada Selasa (12/11/24).

Bantuan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan bagian dari bentuk dukungan dan kepedulian pemerintah dalam mendorong upaya percepatan pemulihan pasca bencana yang dialami oleh masyarakat.

Selain upaya percepatan penanganan pasca bencana, Menko PMK menekankan pemerintah daerah harus memiliki langkah antisipatif untuk merespons potensi bencana yang akan terjadi sehingga dapat meminimalkan korban dan kerugian yang dialami.

“Kita harus terus menerus meningkatkan tanggung bencana. Bencana harus kita antisipasi sejak dini, agar korban masyarakat maupun infrastruktur lainnya tidak terlalu besar kalau kita mitigasi sejak awal,” ujar Menko PMK.

Menko PMK juga mendorong daerah untuk melakukan edukasi secara proaktif dan berkesinambungan kepada masyarakat di semua umur dan lapisan. Upaya edukasi itu akan turut berperan mengurangi risiko terjadinya korban akibat bencana yang terjadi.

“Edukasi mengenai kebencanaan harus terus menerus disampaikan kepada masyarakat agar memiliki pengetahuan untuk menghadapi bencana,” tuturnya.

Turut hadir dalam agenda itu, Kepala BNPB Suharyanto, Staf Ahli Menko PMK Sorni Paskah Daeli, dan jajaran pimpinan tinggi BNPB serta seluruh Kepala BPBD se-Indonesia.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron Minta Seluruh Kepala Kanwil BPN Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengadakan pertemuan dengan seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi seluruh Indonesia, Rabu (13/11/24).

Pengarahan diberikan Menteri Nusron langsung kepada Kakanwil dilakukan untuk mewujudkan perbaikan kualitas dan kinerja Kementerian ATR/BPN.

Secara garis besar, terdapat dua arahan yang ia berikan, yakni peningkatan mutu pelayanan dan imbauan untuk memetakan potensi masalah yang perlu segera diselesaikan di daerah.

Menteri Nusron menyatakan bahwa setiap satuan kerja harus terus berinovasi dalam memberikan pelayanan. Mengingat semakin beragamnya kebutuhan serta persoalan di bidang pertanahan dan tata ruang yang terjadi di masyarakat. Kehadiran Kantor Wilayah BPN di penjuru Indonesia harus bisa menjadi solusi bagi persoalan tersebut.

Hadir pula memberikan pengarahan dalam pertemuan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Turut serta dalam rapat, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN beserta jajaran.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News