Beranda blog Halaman 1453

Percepat Proses Digitalisasi, Kementerian ATR/BPN Dorong Penerapan Akta Tanah Elektronik

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen mempercepat proses digitalisasi, salah satunya dengan penerapan Akta Tanah Elektronik. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dalam Focus Group Discussion (FGD) dan Sharing Knowledge bersama Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Selasa (12/11/24).

“Penerapan Akta Tanah Elektronik ini adalah upaya nyata untuk memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan aman kepada masyarakat,” jelas Suyus Windayana saat membuka FGD yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN menyebut, dengan penerapan Akta Tanah Elektronik ini proses administrasi pertanahan bisa menjadi lebih efisien. Di samping itu, juga bisa mengurangi potensi konflik dan sengketa tanah serta mampu meminimalisir risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik.

“Pelayanan lebih baik ke depan, tidak ada lagi kasus-kasus (pertanahan, red) itu. Tidak ada lagi kasus identitas yang dimanipulasi penggunaannya,” tegas Suyus Windayana.

Melalui FGD yang mengusung tema “Aspek Hukum dan Regulasi terkait Penerapan Akta PPAT Elektronik” ini menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa sistem yang diimplementasikan nantinya benar-benar matang, siap pakai, dan memenuhi harapan masyarakat luas.

“Kami berharap dapat menerima masukan konstruktif terkait penerapan Akta Tanah Elektronik, mulai dari aspek teknis, hukum, hingga tantangan yang mungkin dihadapi di lapangan,” pungkas Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN.

Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Umum IPPAT, Ashoya Ratam mengatakan bahwa IPPAT sebagai organisasi yang menaungi seluruh PPAT di Indonesia akan mendukung program yang telah diusung Kementerian ATR/BPN. “FGD ini akan kita lanjutkan dalam satu diskusi yang memberikan sumbangan berarti untuk Kementerian ATR/BPN,” tutup Ashoya Ratam.

Turut hadir dalam FGD ini, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir menjadi narasumber dalam FGD, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edmon Makarim dan dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Efa Laela Fakhriah.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron dan Menteri Transmigrasi Sepakat Manfaatkan Tanah Telantar

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menerima kunjungan Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Usai pertemuan ini, kedua belah pihak bersepakat untuk memanfaatkan tanah telantar dalam rangka menyukseskan program transmigrasi.

“Kami butuh kerja sama dengan lembaga apa pun yang bisa memanfaatkan tanah-tanah telantar supaya tanah tersebut mempunyai nilai ekonomi. Kebetulan hari ini datang pemanfaatannya dari transmigrasi. Jadi gayung bersambut, beliau punya program dan akan mendatangkan orang untuk memanfaatkan tanah tersebut,” ujar Menteri Nusron.

Menteri Nusron memaparkan, tanah terindikasi telantar yang berpotensi dimanfaatkan untuk program nasional, khususnya transmigrasi ada seluas 564.957 hektare. Ia juga menjelaskan bahwa tanah tersebut tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

“Dengan program transmigrasi, ke depan, tanah-tanah telantar itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini persis yang diharapkan dan diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 bahwa bumi, air, udara, dan segala isinya yang dikuasai oleh negara dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi mengapresiasi kesepakatan yang diambil bersama Menteri Nusron dalam rangka mendukung program transmigrasi, salah satunya di wilayah Papua. Ia mengatakan, pihaknya terus berkomitmen mewujudkan nilai ekonomi untuk rakyat Indonesia.

“Tidak mungkin ada penempatan para transmigran tanpa ada lahan, tanpa ada tata ruang yang di telah ditentukan atau ditetapkan dan disetujui oleh Kementerian ATR/BPN. Fokusnya nanti bagaimana pengembangan kawasan yang memiliki nilai tambah ekonomi untuk untuk bangsa dan negara,” terang M. Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Hadir mendampingi Menteri Nusron dalam pertemuan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut hadir, Wamen Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Transmigrasi.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Minta Daerah Petakan Wilayah untuk Maksimalkan Potensi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes Yandri Susanto minta pemerintah daerah utamakan pembangunan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau kita sudah membangun desa maka sejatinya telah membangun Indonesia, sehingga jangan sampai dianggap enteng, dianggap remeh dan jangan ditelantarkan pembangunan desa,” kata Mendes Yandri saat mengunjungi Desa Sumur Bandung Kabupaten Lebak, Rabu (13/11/24).

Mendes Yandri mengatakan, Kabupaten Lebak memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Mulai dari tambang, pertanian, wisata. Maka melihat kondisi itu dirinya ingin memaksimalkan peluang tersebut sebagai peluang untuk menyejahterakan masyarakat.

“Progam Makan Bergizi Gratis adalah sebuah peluang besar maka saya berharap desa di Lebak jadi penyedia bahan baku untuk menyukseskan salah satu program pak Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

Dari ratusan desa di Lebak, Mendes Yandri pun meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan pemetaan wilayah desa mana saja yang bisa memaksimalkan potensi bahan baku. Mulai dari tomat, kacang, cabai, ikan, padi lainnya.

Jangan sampai, kata Mendes Yandri, bahan baku untuk program makan bergizi gratis itu bergantung pada negara lain.

“Saya minta ratusan desa di Lebak dipetakan, dibimbing, sebagai pusat perikanan, pusat cabai, tomat, setop ekspor. Jangan sampai kita tergantung ke negara lain, sementara di desa-desa bisa dimaksimalkan. Kalau bisa selain untuk memenuhi kebutuhan lokal, kalau bisa ekspor ke internasional,” ujar Mantan Wakil Ketua MPR ini.

Jadi penanganan itu sesuai dengan potensi yang ada. Kalau desa itu desa wisata berarti wisata yang bakal digenjot. Bukan dengan misalkan menggerakkan sektor lain.

“Kalau di situ pertanian yang bagus berarti sektor pertanian yang kita genjot, atau di situ ada untuk perkebunan ya perkebunan. Jadi kita melihat potensi desa yang ada sehingga dana desa yang ada itu benar-benar kita fokuskan untuk memaksimalkan kesejahteraan, kemakmuran di desa itu,” tuturnya.

Mendes Yandri juga dalam kesempatan yang sama meresmikan BUMDes Sumur Bandung Berbudi dan Pelepasan Bibit Ikan.

Turut hadir dalam pertemuan itu Pejabat Bupati Lebak Gunawan Rusminto, Dirjen PPDT Nugroho Setijo Nagoro, Sekretaris Ditjen PPDT Mety Susanti dan pejabat di lingkungan Kemendes PDTT.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Penyaluran Bansos Daerah Dihentikan Sementara hingga Pilkada Usai

Penulis
Syifa
-

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi melarang penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh kepala daerah hingga pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 selesai. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengonfirmasi bahwa surat larangan tersebut telah diteken pada Rabu (13/11) kemarin.

“Iya betul [surat sudah diteken],” kata Bima kepada CNNIndonesia.com, Kamis (14/11).

Ia menjelaskan bahwa larangan ini hanya berlaku untuk bansos yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan berlaku hingga Pilkada rampung pada 27 November 2024. “Sampai tanggal 27 November,” kata dia.

Baca juga: Catat! Jenis Bansos Ini Bakal Cair Selama November 2024

Pemungutan suara Pilkada 2024 akan digelar pada 27 November. Sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota mengikuti pilkada tahun ini.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevry Sitorus, telah menyerukan agar bansos dari pemerintah daerah dihentikan sementara hingga Pilkada selesai. Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama pejabat Kemendagri dan sejumlah penjabat kepala daerah pada Senin (11/11) lalu.

“Kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November supaya semua yang bertarung equal (setara),” kata Deddy.

Deddy berharap, langkah ini dapat menciptakan suasana Pilkada yang adil bagi semua peserta, tanpa adanya pihak yang diuntungkan. “Jadi tidak ada yang diuntungkan, baik itu dari PDIP mau dari manapun. Mudah-mudahan itu bisa jadi kesimpulan rapat kita,” ujarnya.

Larangan penyaluran bansos ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan dana bantuan sosial sebagai alat politik. Pilkada 2024, yang akan berlangsung pada 27 November mendatang, diharapkan berjalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua kandidat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Penerimaan Pajak RI per Oktober 2024 Baru 76,3% dari Target

Penulis
Syifa
-

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat per Oktober 2024, penerimaan pajak RI mencapai Rp 1.517,53 triliun. Angka ini turun dari realisasi pada bulan Oktober tahun lalu yang mencapai Rp 1.523 triliun. Adapun, total penerimaan pajak ini setara dengan 76,3% dari target Rp 1.988,9 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa meski sudah mengumpulkan lebih dari Rp 1.500 triliun, pertumbuhan penerimaan pajak tahun ini masih mengalami kontraksi.

“Kita sudah mengumpulkan Rp1.517,5 triliun. Ini artinya 76,3% dari target. (Namun) Pertumbuhan penerimaan pajak kita masih negatif growth,” kata Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (13/11/2024).

Baca juga: Kemenkeu Raih Rp19,35 Triliun dari Penjualan Obligasi Ritel

Sri Mulyani menjelaskan bahwa penurunan penerimaan pajak disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah penurunan harga komoditas seperti Crude Palm Oil (CPO) dan batu bara

“Tahun ini memang tahun yang sangat berat dengan pertumbuhan pajak yang negatif sebab harga harga yang dari CPO, kemudian dari batu bara, mengalami penurunan,” kata Sri Mulyani.

Meskipun demikian, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu optimistis bahwa target penerimaan pajak sebesar Rp1.988,9 triliun masih dapat tercapai. “Kami akan memantau dan memastikan proyeksi sampai akhir tahun minimal capai target sampai akhir tahun,” tegas Anggito.

Anggito mengatakan, optimisme ini didasari pada tren penerimaan pajak akhir tahun yang biasanya bisa cepat terkumpul di kisaran 20%. Berdasarkan jenis pajaknya pun ia katakan rata-rata telah terkumpul di atas 70%.

Pajak penghasilan (PPh) non-migas misalnya yang sudah terkumpul Rp 810,76 triliun atau 76,24% dari target. Lalu, PPh migas Rp 53,70 triliun atau 70,31% dari target.

Untuk PPN dan PPnBM telah terkumpul Rp 620,42 triliun atau 766,47% dari target dan PBB atau pajak lainnya senilai Rp 32,65 triliun atau 86,52% dari target.

“Ini memang siklusnya yoy (year on year) itu kurang lebih 20% pada akhir tahun nanti bisa tambahannya bisa dicapai,” ucap Anggito.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Resmikan Edu Wisata, Mendes Yandri Harap Pemaksimalan Potensi Desa Sodong

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes Yandri Susanto mengimbau Pejabat Bupati Tangerang dan jajaran untuk lakukan pemetaan potensi unggulan yang dimiliki oleh desa.

Pemetaan ini bertujuan agar diketahui potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh setiap desa di Tangerang

“Hal ini agar kita ketahui potensi dan sumber daya alam yang dimiliki desa-desa,” kata Mendes Yandri saat meresmikan Edu Wisata Agrobisnis Desa Sodong Kecamatan Tigaraksa, Rabu (13/11/2024).

Jika potensinya sudah diketahui maka tinggal diperkuat dan beragam potensi yang dimiliki maka desa didorong menjadi penyuplai program makan bergizi gratis (MBG).

“Saya akan terus akan bergerak dari desa ke desa wilayah Indonesia. Melihat potensi desa Sodong luar biasa melihat potensi tadi saya minta potensi yang ada dimaksimalkan,” ujar mantan Wakil Ketua MPR RI.

Mendes Yandri menegaskan jangan sampai nanti ketika MBG itu semua menanan jenis yang sama. “Misalnya tomat semua orang ngamuk dikasi tomat dan itu bisa terjadi inflasi, cuma kalau ditata bisa saling melengkapi,” ujarnya.

“Bahkan tidak akan terjadi tumpukan produksi. Sehingga nanti masing-masing desa mempunyai unggulan untuk siplai MBG,” kata Yandri.

Apalagi, Mendes Yandri sudah menandatangani prasasti eduwisata. Jadi ini sekaligus wilayah pendidikan tentang wisata pertanian tapi dapat menghasilkan kesejahteraan desa.

“Desa Sodong jadi perlu ditata sedemikian rupa sarana dan prasananya dan itu tidak boleh dimonopoli satu pihak. Harus kerjasama, kolaborasi antar warga, jadi nanti manfaatnya bisa dirasakan oleh warga yang ada di Desa Sodong,” kata Mendes Yandri.

Olehnya, Mendes Yandri mendorong Desa Sodong untuk maksimalkan lahan sekitar enam hektar itu dengam beragam fasilitas agak menarik masyarakat untuk menyambangi Eduwisata itu.

Selain bisa dikelola oleh BUMDes, lanjutnya, juga dapat berkolaborasi dengan swasta dan BUMN yang ada. Mungkin perusahaan-perusahaan sekitar dengan memanfaatkan program CSR.

“Saya yakin kalau ini ditata baik, ini akan menjadi destinasi agro wisata dan sebagainya. Misalkan hasil unggulannya adalah lumbung padi atau perikanan hanya tinggal dipetakan saja,” kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri juga melakukan panen singkong dan melihat fasilitas-fasilitas yang ada di Eduwisata itu.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Sri Mulyani Pastikan Tarif PPN Naik Jadi 12% pada Januari 2025

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa tarif pajak pertambahan nilai (PPN) akan naik menjadi 12% mulai Januari 2025, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Keputusan ini dipastikan harus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (13/11/2024). Dalam kesempatan itu, sejumlah anggota DPR meminta kejelasan mengenai rencana kenaikan tarif PPN tersebut.

“Sudah ada UU, nya kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan. Tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa… bukannya membabi buta, tapi APBN memang tetap harus dijaga kesehatannnya,” ucap Sri Mulyani, Rabu (13/11/2024).

Baca juga: Sri Mulyani: Restrukturisasi Anggaran Penting untuk Program Baru Pemerintah

Sri Mulyani menekankan bahwa pemerintah akan memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat mengenai alasan di balik kenaikan tarif PPN dan bagaimana kebijakan ini dapat berdampak positif pada keuangan negara.

Apalagi, ekonomi Indonesia saat ini tengah mengalami tekanan, tercermin dari tingkat konsumsi masyarakat yang terus melambat hingga kuartal III-2024.

Tingkat konsumsi rumah tangga pada kuartal III-2024, yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 53,08%, hanya mampu tumbuh 4,91%, lebih rendah dari laju pertumbuhan kuartal II-2024 sebesar 4,93%.

Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2024 hanya mampu tumbuh 4,95%, lebih rendah dari pertumbuhan kuartal II-2024 yang sebesar 5,11% maupun kuartal I-2024 yang tumbuh 5,05%, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Saya setuju bahwa kita perlu banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat. Artinya walaupun kita buat policy tentang pajak termasuk PPN bukannya membabi buta atau tidak punya afirmasi atau perhatian pada sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, bahkan makanan pokok waktu itu debatnya panjang di sini,” tegasnya.

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa meskipun ada kenaikan tarif PPN, pemerintah tetap memberikan sejumlah keringanan pajak untuk menjaga daya beli masyarakat. Beberapa jenis barang dan jasa akan dikecualikan dari pengenaan PPN, serta fasilitas tarif lebih rendah yang diatur dalam peraturan.

“Sebetulnya ada loh dan memang banyak kalau kita hitung teman-teman pajak yang hitung banyak sekali bisa sampaikan detail tentang fasilitas untuk dibebaskan atau mendapatkan tarif lebih rendah itu ada dalam aturan tersebut,” ungkap Sri Mulyani.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhub Kerahkan 73 Kapal Bantuan Evakuasi 1.668 Penumpang dari Labuan Bajo

Penulis
Syifa
-

Sebanyak 1.668 orang penumpang menggunakan kapal perbantuan untuk mobilitas keluar dari Labuan Bajo. Alternatif mobilitas jalur laut ini dilakukan pasca ditutupnya sejumlah bandara akibat dari erupsi Gunung Berapi Lewotobi Laki Laki, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Berdasarkan data dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Bandara Kelas III Labuan Bajo, sejak 10 November hingga 12 November pukul 08.00 WITA, sebanyak 73 kapal perbantuan sudah dikerahkan dan sebanyak 1.668 masyarakat telah menggunakan perbantuan kapal ini untuk transportasi keluar dari Labuan Bajo,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Budi Rahardjo, di Jakarta, Rabu (13/11).

Terdapat lima pelabuhan yang menjadi destinasi kapal perbantuan. Empat diantaranya adalah pelabuhan yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni Pelabuhan Sape , Pelabuhan Labuhan Lombok, Pelabuhan Pelabuhan Lembar, dan Pelabuhan Bima. Sementara, 1 pelabuhan tujuan lainnya merupakan Pelabuhan Benoa yang terletak di Provinsi Bali.

Baca juga: Erupsi Gunung Lewotobi, Warga Flores Timur Diungsikan ke Luar Radius 7 Km

Budi Rahardjo mengingatkan agar masyarakat tetap tenang dan mengutamakan keselamatan dalam mengakses transportasi dari dan menuju Labuan Bajo, baik itu melalui jalur udara, darat, maupun laut. Akses laut dan darat dapat digunakan sebagai alternatif menunggu dibukanya kembali jalur udara.

“Masyarakat dapat memanfaatkan kapal perbantuan terlebih dahulu menuju NTB dan Bali. Setelah itu, mengambil penerbangan melalui dua lokasi tersebut,” jelas Budi.

Sementara itu, Bandara Labuan Bajo kembali ditutup per pagi ini, Rabu (13/11). Empat bandara lainnya juga masih ditutup akibat terdampak sebaran abu vulkanik serta belum memenuhi aspek keselamatan untuk penerbangan. Empat bandara tersebut adalah Bandara Frans Sales Lega,Bandara Fransiskus Xaverius Seda, Bandara H. Hasan Aroeboesman, dan Bandara Soa.

Sebagai tambahan informasi, sejumlah penerbangan rute Jakarta – Bali dan Jakarta – Lombok serta rute Bali – Australia juga mengalami pembatalan. Hal ini disebabkan arah penyebaran abu vulkanik yang mempengaruhi penerbangan rute tersebut.

“Demi alasan keselamatan, sejumlah maskapai membatalkan penerbangan pada rute-rute tersebut pada hari ini dan kami terus memantau perkembagan terkait hal ini,” pungkas Budi Rahardjo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Akmal Malik Optimis Keterbukaan Informasi Publik Kaltim Meningkat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik optimis. Peringkat keterbukan informasi publik di Kalimantan Timur (Kaltim) bisa meningkat. Ia yakin. Sebab dalam empat tahun terakhir, Kaltim menunjukkan prestasi yang tinggi dalam setiap penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sebagai badan publik pemerintah daerah selalu meraih kualifikasi Informatif dalam pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional selama empat tahun berturut-turut. Sejak tahun 2020 hingga 2023 dengan skor di atas 90 poin.

Sebagai informasi, kualifikasi Informatif merupakan kualifikasi tertinggi dalam pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik. Pemaparan itu disampaikan Akmal Malik di hadapan panelis Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 oleh Komisi Informasi (KI) Pusat di Hotel Mercure Kemayoran Jakarta, Rabu (14/11/2024).

Tahun 2023 lalu, Kaltim berhasil meraih peringkat kedelapan dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional dengan skor 93,94.

“Jadi kami optimis, tahun ini kalau tidak bisa lima, ya tiga besar!” kata Akmal Malik.

Keyakinan itu bukan tanpa dasar. Pemprov Kaltim, kata dia telah melakukan beragam inovasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik yang memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi dan pelayanan.

Pemenuhan akses informasi ini bahkan juga memperhatikan kebutuhan kelompok disabilitas. Melalui inovasi PPID Teman Disabilitas (PINTAS) Pemprov Kaltim memberikan layanan akses yang cepat dan ramah disabilitas. Dengan menyajikan fasilitas informasi elektronik dan non elektronik yang dilengkapi video voice over untuk penyandang tuna netra. Pelayaan informasi dengan bahasa isyarat untuk tuna rungu, dan ruangan representatif yang ramah difabel.

“Semua warga Kaltim mendapat ruang keterbukan informasi publik yang sama tanpa dibeda-bedakan. Baik abilitas dan disabilitas,” tegas Akmal Malik.

Inovasi berikutnya, adalah PPID dan LAPOR Masuk Desa. Akmal Malik mengklaim, inovasi ini merupakan yang pertama dilakukan oleh provinsi di Indonesia. Keberhaasilan inovasi ini juga dibuktikan dengan prestasi Desa Bhuana Jaya di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai perwakilan Provinsi Kaltim yang menerima penghargaan dalam Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa.

Berkolaborasi dengan Komisi Informasi (KI) Kaltim, sejak 2021 Pemprov rutin menggelar sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik di kampus-kampus perguruan tinggi.

Beragam kanal penyampaian informasi juga terus dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui berbagai platform kekinian. Mulai dari podcast mingguan bertajuk Ngopi Sore yang dikelola Diskominfo Kaltim, platform Sentra Analitik Data (Senada) yang menyajikan berbagai data geospasial.

Sistem Informasi Dokumen Rekam Medis Elektronik Terintegrasi (Si Dokter) untuk akses layanan kesehatan, Sistem Informasi Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor (Simpator) untuk akses layanan pajak.

Serta Data Desa Presisi yang bekerja sama dengan Instititut Pertanian Bogor (IPB) yang memetakan data-data desa di Kaltim untuk pemenuhan akses pelayanan publik, konektivitas, serta sarana pra sarana dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

“Kurang lebih itu lah inovasi yang kami lalukan di Kaltim. Karena kalau kami tampilkan semua, akan lama sekali ini. Sampai besok mungkin tidak selesai saya bicara,” gurau Akmal Malik.

Pemaparan inovasi keterbukaan informasi publik itu diapresiasi oleh dua panelis Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024. Salah satunya oleh salah satu panelis yang merupakan seorang pegiat ketebukaan informasi, Astrid Deborah.

“Kaltim ini memang salah satu daerah yang sudah bagus dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publiknya. Bahkan jadi 10 daerah pertama yang membentuk Komisi Informasi di tingkat provinsi,” pujinya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Hujan Disertai Petir Diprediksi Guyur Mayoritas Kota Besar Indonesia Hari Ini

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang disertai petir akan mengguyur sebagian besar kota besar di Indonesia pada hari ini, Kamis (14/11). BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat menyertainya.

Menurut prakirawati BMKG, Eriska, di Jakarta, hujan berintensitas ringan dengan curah hujan kurang dari 2,5 mm per jam diperkirakan terjadi di beberapa kota besar seperti Pekanbaru, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Jakarta, Denpasar, Tanjung Selor, Pontianak, Palangka Raya, Samarinda, Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Sorong, Nabire, Manokwari, dan Jayawijaya.

Sementara hujan berintensitas sedang atau curah hujan lebih dari 4,0 mm per jam dengan suhu berkisar 24-31 Celcius diprediksi akan mengguyur Kota Serang.

Baca juga: BMKG: Hujan Lebat dan Banjir Diprediksi Terjadi di Wilayah Indonesia

Sementara itu, hujan deras disertai petir dengan curah hujan lebih dari 50 mm per jam diprakirakan akan mengguyur Kota Padang, Bengkulu, Palembang, Mataram, Banjarmasin, Manado, Mamuju, dan Merauke.

Beberapa kota lainnya, seperti Banda Aceh, Lampung, Jayapura, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Ambon diperkirakan akan berawan atau berkabut sepanjang hari dengan suhu udara antara 25-30 derajat Celcius. Sementara itu, Kota Yogyakarta dan Kupang diprediksi cerah berawan.

Lebih lanjut, Eriska menjelaskan bahwa kehadiran Siklon Tropis Toraji di Laut Cina Selatan dan Siklon Tropis Usagi di Laut Filipina meningkatkan kecepatan angin di wilayah yang dilintasi. Selain itu, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Hindia barat Sumatera Utara, membentuk daerah perlambatan angin dari Aceh hingga Sumatera Barat, serta dari Jambi hingga perairan barat Bengkulu dan Lampung. Kondisi ini dapat memicu pembentukan awan penghujan di wilayah tersebut.

Dalam hal ini angin permukaan di Indonesia umumnya didominasi angin yang bertiup dari arah timur dan timur laut dengan kecepatan 10-30 kilometer per jam. Tinggi gelombang laut umumnya 0,5-2,5 meter. Suhu udara umumnya 16-35 derajat Celcius dengan kelembaban udara 46-100 persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,4521,4531,454...4,969Halaman 1,453 dari 4,969