Beranda blog Halaman 1454

Akmal Malik Paparkan Keberhasilan Capaian Keterbukaan Informasi Publik di Kaltim

Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, melakukan Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 oleh Komisi Informasi Pusat.

Dalam paparan di hadapan dua panelis, Akmal Malik memaparkan sejumlah prestasi keberhasilan maupun inovasi daerah dalam keterbukaan informasi publik.

Akmal Malik menyebut, Pemprov Kaltim sebagai badan publik pemerintah provinsi selalu meraih kualifikasi Informatif dalam pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional selama empat tahun berturut-turut. Sejak 2020 hingga 2023 dengan skor di atas 90 poin. Kualifiakasi Informatif merupakan kualifikasi tertinggi dalam pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik.

“Tahun lalu, kami masuk delapan besar nasional dalam pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik. Jadi kami optimis, tahun ini kalau tidak bisa lima, ya tiga besar!” kata Akmal Malik saat memaparkan Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 oleh Komisi Informasi Pusat di Hotel Mercure Kemayoran Jakarta, Rabu (14/11/2024).

Dalam kesempatan itu, Akmal Malik juga memaparkan enam strategi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Di antaranya adalah penguatan kebijakan, inovasi PPID, sosialisasi dan edukasi, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kolaborasi stakeholder, dan transparansi pengelolaan anggaran.

“Terkait kebijakan, kami mendorong keseragaman di pemerintah kabupaten/kota agar memiliki regulasi penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Kalau ditingkat provinsi, kami sudah ada Perda dan Pergubnya,” terang Akmal.

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri ini juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan seluruh pihak dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di daerah.

“Keterbukaan informasi publik tidak bisa dibangun hanya dengan pendekatan personal. Tapi harus kolaborasi agar tercipta ekosistem informasi yang bagus dan bermanfaat bagi publik,” tutup Akmal Malik.

Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Pj Gubernur Kaltim diapresiasi oleh dua panelis Komisi Informasi Pusat. Yakni Ketua KI Pusat periode 2013-2017 John Fresly dan pegiat ketebukaan informasi, Astrid Deborah.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kadis Kominfo Jambi Tampil Prima dalam Prestansi Uji Publik KIP RI

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Provinsi Jambi, Ariansyah, menunjukkan performa yang luar biasa dalam presentasi uji publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Publik (KIP) Republik Indonesia di Hotel Mercure Batavia Jakarta, Rabu (13/11/24).

Tahapan uji publik akan menentukan kualifikasi keterbukaan informasi dan peringkat secara nasional badan publik diikuti kementerian, lembaga negara dan lembaga pemerintah non kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, BUMN, Perguruan Tinggi Negeri dan Partai Politik.

Pada kesempatan tersebut, Kadis Kominfo Jambi berhasil menunjukkan dedikasi tinggi dalam menerapkan regulasi yang ada, serta komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan informasi publik. Uji publik ini melibatkan sejumlah indikator, mulai dari aksesibilitas informasi hingga responsivitas dalam menangani permintaan data publik.

“Inisiasi Gubernur Jambi Al Haris membuat program Internet Masuk Desa di daerah tidak ada sinyal (blank spot) pada Kantor Desa dimulai tahun 2022 s/d 2024 sebanyak 285 desa. Kemudian di Tahun 2024 membangun 10 Tower Repeater sebagai penguat sinyal yang dipasang didaerah yg susah sinyal (blind spot) melalui dana APBD Provinsi Jambi,” ujar Kadis Kominfo Jambi.

Kesempatan ini tentu saja menjadi bukti nyata dari upaya maksimal pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung kebijakan keterbukaan informasi yang sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia.

“Sebagai bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Jambi, kami terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik dalam hal informasi kepada publik. Keberhasilan ini bukan hanya milik kami, tetapi juga hasil dari kolaborasi semua pihak yang peduli terhadap keterbukaan informasi,” tutur Kadis Kominfo Jambi.

Sebagai informasi, Komisi Informasi Publik (KIP) RI merupakan lembaga yang bertugas untuk mendorong dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang merupakan landasan hukum bagi pemerintah dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat. Adanya uji publik ini bertujuan untuk menilai sejauh mana lembaga pemerintah di berbagai daerah sudah memenuhi kewajiban tersebut.

Prestasi yang diraih oleh Dinas Kominfo Jambi ini sekaligus menjadi contoh teladan bagi instansi lainnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan dapat dipercaya. Tentunya, pencapaian ini semakin memperkuat posisi Jambi sebagai salah satu provinsi yang proaktif dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gibran Soroti Zonasi dan Perlindungan Guru dalam Rapat Pendidikan

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming, dengan didampingi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dan Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Hetifah Sjaifudian, pagi ini membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Bersama Para Kepala Dinas Pendidikan dari Seluruh Indonesia yang digelar di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan ini, Wapres menyoroti sejumlah isu utama yang menurutnya selalu berulang tiap tahun seperti kebijakan zonasi, termasuk perlindungan guru serta upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

Wapres menekankan pentingnya evaluasi terhadap keberlanjutan kebijakan zonasi yang meski bermanfaat, masih menghadapi tantangan terkait distribusi guru dan fasilitas pendidikan yang belum merata.

Baca juga: Gibran Luncurkan Program ‘Lapor Mas Wapres’ untuk Tampung Aspirasi Warga

“Zonasi, sekali lagi, ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah,” ujarnya.

Selanjutnya, Wapres menggarisbawahi krusialnya perlindungan guru dan perlunya perhatian khusus bagi anak-anak korban kekerasan di sekolah.

“Sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para murid. Jangan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying. Jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Wapres juga mengingatkan tentang pentingnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar.

“Ini saya yakin Pak Menteri juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU. Anggarannya sudah ada. Jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang roboh, bocor.
Jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang rusak. Ini nanti silakan Pak Menteri berkoordinasi dengan Pak Menteri PU, sekolah-sekolah mana saja yang nanti akan mendapatkan bantuan untuk negeri dan swasta. Jadi sekali lagi kita ingin kebijakan ini,” pintanya.

Selain itu, Wapres mendukung program belajar coding dan pelajaran matematika sejak dini untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia sebagai ahli teknologi masa mendatang.

Mengakhiri arahannya, Wapres meminta para Kepala Dinas Pendidikan untuk mengawal implementasi program strategis Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Mohon program ini dikawal dengan baik, anak-anak kita dikawal dengan baik,” pintanya.

Rapat koordinasi ini digagas untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di tanah air.

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan rekrutmen Guru ASN PPPK diangkat sebagai topik utama diskusi karena keduanya memiliki peran krusial dalam memastikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas. Meskipun demikian, pelaksanaan kedua kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, daya tampung yang tidak merata, serta distribusi guru yang kurang optimal di berbagai daerah.

Melalui kegiatan yang melibatkan seluruh Kepala Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota ini, diharapkan solusi yang dirumuskan akan lebih efektif dan relevan sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Depok Canangkan Sekolah Siaga Kependudukan

Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kota Depok tahun 2024 resmi dicanangkan Wali Kota Depok Mohammad Idris.

Program tersebut bakal diterapkan di 12 sekolah, terdiri dari 8 SMP dan 4 MTs, sebagai langkah awal dalam membangun kesadaran siswa mengenai berbagai isu sosial dan tantangan demografi yang dihadapi Indonesia pada saat ini dan masa depan.

“Pencanangan ini untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap isu kependudukan dan sosial,” tutur Wali Kota Depok yang akrab disapa Kiai Idris, di sela-sela acara peresmian SKK di Aula Bank BJB, Lantai 2, Selasa (12/11/24).

Baca juga: Pemkot Depok Gelar Sosialisasi Sinergitas Pilkada Serentak 2024

Lebih lanjut, dia menuturkan pentingnya program SSK sebagai salah satu upaya persiapan menuju Indonesia Emas.

Ditekankan Kiai Idris, banyak orang mungkin menganggap program ini sederhana, tetapi justru SSK merupakan salah satu upaya strategis yang diperlukan untuk mempersiapkan generasi masa depan Indonesia.

“Ketika memasuki Indonesia Emas, kita ingin generasi penerus benar-benar siap menghadapi semua tantangan demografi,” ungkap Kiai Idris.

Dirinya menjelaskan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan kependudukan yang signifikan. Salah satunya adalah masalah stunting dan angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi.

“Kasus stunting masih banyak, angka kematian ibu dan anak juga tinggi. Masih banyak penyakit sosial lain yang menjadi tantangan besar, seperti tawuran, bullying, dan fenomena ‘flexing’ di kalangan Gen Z yang cukup memprihatinkan,” katanya.

Menurut Kiai Idris, permasalahan sosial yang berkembang saat ini membutuhkan pendekatan pendidikan dan kesadaran dari tingkat remaja.

Program SSK diharapkan dapat membantu siswa untuk lebih memahami dan menyadari permasalahan-permasalahan sosial ini sejak dini.

“Melalui program ini, kita mencoba untuk mulai dari 12 sekolah SMP dan MTs agar bisa menjadi pelopor kesadaran kependudukan. Mungkin nanti kita tidak lagi melihat kesuksesan mereka, tapi saya yakin usaha kita ini akan membuahkan hasil yang baik, setidaknya untuk ketahanan keluarga di masa depan,” tambah Kiai Idris.

Selain itu juga, Kiai Idris menegaskan pentingnya pemahaman siswa tentang 8 fungsi keluarga yang menjadi pondasi pendidikan kependudukan.

Menurutnya, masalah keluarga bukan hanya terbatas pada isu pernikahan atau perceraian, tetapi juga mencakup pemahaman yang lebih luas tentang peran keluarga dalam membentuk karakter dan ketahanan diri anak.

“Anak-anak harus tahu peran keluarga itu bukan hanya tentang cerai atau kawin, tetapi bagaimana keluarga itu bisa memberikan dukungan dan membentuk karakter yang kuat,” ujarnya.

Dikatakannya, dengan menjalankan program SSK, pihaknya ingin memberikan pemahaman komprehensif kepada para siswa mengenai pentingnya fungsi keluarga dalam mendukung kualitas generasi muda.

“Kami ingin anak-anak ini, setidaknya di Depok, tumbuh menjadi warga yang membanggakan, yang kelak dapat memenuhi harapan bangsa,” ucapnya.

Selain pemahaman sosial dan kependudukan, Kyai Idris juga menyoroti pentingnya kesadaran akan administrasi kependudukan di kalangan pelajar.

Dia berharap agar para siswa memahami pentingnya memiliki dokumen kependudukan seperti KTP ketika usianya mencukupi.

Dalam program ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyediakan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah, termasuk inovasi untuk pembuatan KTP yang kini dapat dilakukan secara digital.

“Kesadaran ini perlu, walaupun anak-anak kadang malas mengurus administrasi,” ucapnya.

“Kami juga telah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan untuk memudahkan mereka dalam pembuatan KTP, bahkan sekarang bisa langsung disimpan di HP tanpa kartu fisik,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari program SSK, Kota Depok menghadirkan fasilitas Population Corner atau pojok kependudukan di sekolah-sekolah.

Pojok ini diharapkan menjadi tempat bagi siswa untuk mempelajari isu kependudukan dan sosial dengan lebih mudah dan menarik.

Tak hanya itu, Pemkot akan berupaya bekerja sama dengan pihak swasta melalui program CSR untuk memperkaya fasilitas tersebut.

“Kita tidak hanya membuat program, tetapi juga memfasilitasi, melalui Population Corner ini, siswa dapat belajar kependudukan dengan lebih mudah dan interaktif,” terangnya.

“Kami harap ke depan fasilitas ini dapat diperluas dengan bantuan CSR dari perusahaan,” tambah Kiai Idris.

Dirinya pun berharap tahun ini pihaknya bisa melihat 12 sekolah ini sukses melaksanakan program SSK, sehingga tahun depan bisa meningkat lebih banyak lagi.

“Dengan begitu, mereka bisa menjadi duta-duta SSK untuk masa depan,” ucapnya.

“Kita juga berharap melalui SSK ini, siswa tidak hanya memahami permasalahan kependudukan, tetapi juga mampu berkiprah dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan masyarakat,” tutup Kiai Idris.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Anggur Shine Muscat di Pekanbaru Aman Dikonsumsi, Ini Faktanya

Mengantisipasi potensi bahaya pangan yang tengah menjadi perhatian masyarakat saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi Riau melakukan pemeriksaan intensif pada produk anggur “Shine Muscat” yang diduga mengandung cemaran residu pestisida diatas ambang batas ketetapan.

Kepala UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Riau, Dedi Yasmono menyebut, anggur Shine Muscat yang beredar di Kota Pekanbaru saat ini aman dikonsumsi. Hal itu sesuai dengan hasil uji laboratorium yang telah dilakukan oleh pihaknya.

Dijelaskan, pengambilan sampel produk anggur Shine Muscat dilakukan pada Jumat (01/11/2024). Sampel tersebut diambil dari empat toko besar di Pekanbaru, yakni Farmer Market Living Word, Pasar Buah Sudirman, Queen Fruit Jalan Paus, dan Jambu Kristal Harapan Raya.

Baca juga: Ini Jadwal dan Lokasi SKD CPNS 2024 di Pekanbaru

“Dari sejumlah sampel anggur Shine Muscat yang diambil, tim OKKP-D Provinsi Riau telah melakukan uji cepat pada 4 lokasi yang berbeda dan dinyatakan negatif. Tim OKKPD Provinsi Riau juga melakukan uji lanjut pada skala laboratorium dengan 12 parameter bahan aktif,” kata Dedi Yasmono, Selasa (12/11/2024) di Pekanbaru.

“Hasilnya, didapatkan bahwa 98,61 persen dinyatakan negatif, dan 1,39 persen dinyatakan memiliki kandungan pestisida dengan kadar dibawah batas maksimum residu. Hal tersebut, menunjukkan bahwa anggur Shine Muscat yang beredar aman untuk dikonsumsi,“ paparnya.

Lebih lanjut, Dedi menuturkan bahwa, kegiatan pengawasan keamanan pangan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh tim OKKP-D Provinsi Riau. Pengawasan ini meliputi penerbitan jaminan atau label keamanan pangan berupa izin edar dan sertifikat prima.

“Pada prosedurnya, penerbitan jaminan keamanan pangan ini melalui uji laboratorium dan sidang komisi teknis yang direkomendasikan oleh ahli di bidangnya,” jelasnya.

Meski hasil uji laboratorium sampel Anggur Shine Muscat dinyatakan negatif, namun tim OKKP-D Provinsi Riau tetap menghimbau masyarakat di Pekanbaru untuk menerapkan praktik baik dan bijak sebelum mengonsumsi buah dan sayur.

Dedi meminta masyarakat berhati-hati dalam mengolah sayur dan buah-buahan. Ia menyarankan masyarakat untuk mencuci buah dengan saksama dengan air mengalir atau merendam dengan larutan tertentu, seperti garam atau cuka. Tujuannya, untuk mengurangi residu pestisida.

“Masyarakat diharapkan untuk memilih produk yang memiliki label keamanan pangan seperti izin edar atau prima, mencuci buah dan sayur dengan air mengalir yang bersih, serta memilih untuk mengonsumsi buah lokal,” ujarnya.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah melakukan uji cepat sampel terhadap 100 titik di kabupaten/kota. Hasilnya 90 persen dinyatakan negatif, sedangkan 10 persen di antaranya tercemar residu dengan jumlah aman, sehingga aman dikonsumsi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Palangka Raya Komitmen Wujudkan Kota Sehat Melalui Inisiatif KKS

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya terus memperkuat komitmen dalam menciptakan lingkungan yang sehat bagi warganya melalui inisiatif Kabupaten/Kota Sehat (KKS).

Hal tersebut disampaikan Pj Sekda saat membuka rapat koordinasi harmonisasi dan sinergitas persiapan penyusunan dokumen indikator sembilan tatanan KKS.

Rapat yang digelar sebagai persiapan penilaian KKS tahun 2025 tersebut, berlangsung di ruang rapat Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa (12/11/2024).

Dalam kesempatan itu Arbert menekankan pentingnya peran indikator dan capaian minimal dari setiap tatanan dalam KKS. “KKS bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, namun semua elemen masyarakat harus berkontribusi dalam mewujudkan kabupaten atau kota yang sehat,” katanya.

Ia menjelaskan, bahwa keberhasilan dalam memenuhi indikator tersebut akan menentukan peluang Kota Palangka Raya untuk meraih penghargaan Swasti Saba, yang memiliki tiga kategori yaitu Padapa, Wiwerda, dan Wistara.

Guna mewujudkan KKS itu sendiri membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Termasuk masyarakat, instansi, serta sektor swasta. Dengan keterlibatan lintas sektor, diharapkan dapat tercipta kolaborasi yang solid, untuk mencapai tujuan kota sehat sesuai standar nasional.

“Kolaborasi yang baik akan menjadi kunci dalam mencapai target Swasti Saba, dan ini harus diwujudkan melalui sinergi lintas sektor,” tambahnya.

Untuk mencapai penghargaan Swasti Saba pada tahun 2025, Pemko Palangka Raya ungkap Arbert, akan fokus memperkuat koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah.

Ia mengingatkan bahwa seluruh perangkat daerah, masyarakat, dan instansi terkait diharapkan bekerja keras serta saling mendukung. Menurutnya, tanpa kerja sama lintas sektor, target yang diharapkan sulit dicapai tepat waktu.

“Tentu Pemko Palangka Raya akan berkomitmen untuk memastikan setiap indikator dipenuhi dan diimplementasikan dengan baik. Ini adalah upaya bersama, dan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemko Medan Dukung Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Kurangi Polusi Udara

Pemko Medan menyambut baik dan mendukung penuh penggunaan kendaraan listrik di Kota Medan. Selain tidak menggunakan BBM, kendaraan listrik juga ramah lingkungan sehingga diharapkan dapat mengurangi polusi udara akibat emisi kendaraan bermotor.

Dukungan ini disampaikan Plt Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Setda Kota Medan, H.M. Sofyan saat menerima kunjungan Kepala Cabang Wuling Medan Rudy Adityawarman di Balai Kota Medan, Selasa (12/11/2024).

Dalam pertemuan yang berlangsung dengan penuh keakraban tersebut, Rudy Adityawarman ingin mensosialisasikan penggunaan mobil listrik di lingkungan Pemko Medan. Dengan sosialisasi yang dilakukan tersebut, pejabat dan jajaran Pemko Medan diharapkan dapat menggunakan kendaraan listrik tersebut.

Aulia Rachman menyambut baik tawaran Rudi tersebut. Tapi, bilangnya, penggunaan kendaraan listrik tahun ini tidak dapat dilakukan. “Jabatan kami sudah mau habis, sedangkan untuk penggunaan kendaraan listrik di jajaran Pemko Medan harus didiskusikan terlebih dahulu,” jelas Aulia Rachman.

Dikatakan Aulia Rachman, penggunaan kendaraan listrik kemungkinan baru dapat dilakukan untuk tahun depan dengan kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang baru.

Sebelumnya, Kepala Cabang Wuling Medan Rudy Adityawarman menyampaikan, kedatangan mereka untuk sosialisasi kendaraan listrik merek Wuling kepada jajaran Pemerintah, termasuk Pemko Medan.

“Kami ingin mensosialisasikan agar penggunaan mobil listrik dapat diterapkan seluruh pejabat dan jajaran di lingkungan Pemko Medan. Jika Pemerintahnya saja sudah pakai dengan aman dan nyaman, tentunya masyarakat nantinya akan ikut dan tidak ragu lagi menggunakan kendaraan listrik,” ungkap Rudy.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Sultra Mulai Uji Coba Pemberian Makanan Bergizi Gratis

Dalam rangka mendukung misi Presiden RI yang tertuang dalam Asta Cita, dimana salah satu program unggulannya pemberian makanan gratis, maka Pemerintah Provinsi Sultra melalui UPTD Panti Sosial Asuhan Anak dan Bina Remaja, Dinas Sosial, menindaklanjuti instruksi Pj. Gubernur, Komjen Pol. (P) Dr (H.C) Andap Budhi Revianto.,S.I.K.,M.H terkait uji coba pemberian makan bergizi gratis bagi anak kurang mampu di dalam Panti maupun di luar panti, Senin (11/11/2024), di Kendari.

Uji coba pemberian makan bergizi gratis tersebut, dilakukan sejak pukul 06.15 WITA, dimana Sekda Sultra, Drs. H Asrun Lio.,M.Hum.,Ph.D mewakili Pj. Gubernur, turun langsung memantau kondisi lapangan, serta melakukan interaksi dengan anak-anak yang menjadi sasaran pelaksanaan program dimaksud.
“Uji coba ini terus kita lakukan, dalam rangka finalisasi awal menuju penyusunan kebijakan pemberian makanan bergizi gratis secara luas di Sultra, hingga nantinya menjadi satu kesatuan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, untuk menyukseskan program Presiden RI,” terangnya.

Sekda Sultra menjelaskan, sesuai instruksi Pj. Gubernur maka Pemprov Sultra tak henti-hentinya melakukan ujian coba pemberian makanan bergizi gratis ini, sehingga saat program dilaksanakan secara serentak se Indonesia pada Tahun 2025, Sultra telah siap menyukseskannya.

“Hari ini, kami memantau secara langsung uji coba pemberian makanan bergizi gratis, dimana menu makanan yang dikonsumsi oleh para siswa memenuhi standar kesehatan, karena terdapat karbohidrat, protein, sayur, hingga buah. Jadi dapat dipastikan menu hari ini sesuai dengan standar kesehatan,” tuturnya.

Sekda Sultra menjelaskan, melalui uji coba yang dilakukan, pemerintah dapat terus melakukan evaluasi, mengingat pelaksanaan program tersebut tidak hanya berbicara tentang menu makanan saja, tetapi juga berkenaan dengan penyediaan bahan-bahan makanan, proses distribusi, pemenuhan gizi sesuai standar kesehatan terhadap makanan yang disajikan, hingga bagaimana penyediaanya atau pengemasahannya.

Terpenting, lanjut Sekda Sultra, makanan yang disajikan dapat memenuhi gizi dan menambah semangat anak-anak dalam beraktivitas, serta tidak menjadi mubasir karena bisa berdampak pada produksi sampah.

“Tentu kita berharap, dari berbagai uji coba yang dilakukan bisa menjadi bahan rujukan dalam implementasinya nanti. Termasuk melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap hal-hal yang dianggap kurang. Dari kegiatan ini juga, pemerintah akan melibatkan peran serta semua pihak terkait agar bersama-sama menyukseskan program yang mulai ini,” harapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi Sultra, Haris Ranto SST MSi menerangkan, kegiatan tersebut dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden RI, yang salah satu kegiatannya Pemberian Makanan Bergizi Gratis bagi Anak Sekolah, sekaligus melakukan tindaklanjut atas instruksi Pj Gubernur Sultra.

“Uji boba makanan bergizi gratis ini berupa sarapan pagi bagi anak kurang mampu yang ada di dalam Panti dan luar Panti, sebanyak 70 orang. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu 1 minggu sejak 11 November 2024 hingga 18 November 2024,” terangnya.

Dia melanjutkan, kegiatan tersebut dimulai sejak pukul 06.15 WITA, bertempat UPTD Panti Sosial Anak dan Remaja (PSAR) Dinas Sosial Provinsi Sultra, Jalan D Panjaitan, Lepolepo, Kendari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kapolri Resmi Mutasi Pimpinan Polda Baru di Papua, Ini Sosoknya

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan perubahan besar dalam struktur kepolisian di wilayah Papua, seiring dengan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Dalam Surat Telegram dengan nomor ST/2517/XI/KEP./2024 yang diterbitkan pada 11 November 2024, Kapolri menunjuk sejumlah pejabat baru, termasuk dua Kapolda untuk wilayah Papua.

Brigjen Alfred Papare Jadi Kapolda Papua Tengah
Sebagai bagian dari mutasi ini, Brigjen Alfred Papare ditunjuk sebagai Kapolda Papua Tengah. Keputusan ini juga disertai dengan promosi pangkat menjadi Inspektur Jenderal (Irjen), yang menandai pencapaian karir cemerlang bagi Alfred. Sebelumnya, Alfred menjabat sebagai Wakapolda Papua Barat. Posisinya di Papua Barat akan diisi oleh Kombes Yosi Muhamartha, yang sebelumnya menjabat sebagai Irwasda Polda Papua.

Brigjen Gatot Haribowo Jabat Kapolda Papua Barat Daya
Kapolri juga menunjuk Brigjen Gatot Haribowo sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Sebelumnya, Gatot menjabat sebagai Danpasbrimob III Korbrimob Polri. Posisi yang ditinggalkan Gatot akan diisi oleh Brigjen Almas Widodo Kolopaking, yang sebelumnya menjabat sebagai Dosen Akpol Lemdiklat Polri.

Selain itu, dalam mutasi ini, Kapolri juga mengumumkan penunjukan Komjen Ahmad Dofiri sebagai Wakapolri yang baru. Penunjukan ini menyusul pengunduran diri Jenderal (HOR) Agus Andrianto yang kini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo. Dengan demikian, Komjen Dofiri akan menggantikan posisi Wakapolri dan melanjutkan tugas besar dalam memperkuat struktur kepolisian.

Posisi Irwasum (Inspektur Pengawasan Umum) yang ditinggalkan Dofiri akan diisi oleh Irjen Dedi Prasetyo, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SDM).

Mutasi besar-besaran ini diharapkan dapat memperkuat jajaran kepolisian di wilayah Papua yang tengah mengalami transformasi besar seiring dengan pembentukan DOB. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa perubahan ini adalah bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah yang baru dimekarkan.

Perubahan struktur ini juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan koordinasi di Papua serta memberikan dampak positif dalam penanganan berbagai isu keamanan dan ketertiban di tanah Papua.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Lumajang Siap Wujudkan Pilkada 2024 Berjalan Lancar dan Kondusif

Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berkomitmen mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 berjalan lancar dan kondusif.

Hal itu disampaikan oleh Penjabat Bupati Lumajang, Indah Wahyuni (Yuyun) saat dimintai keterangan usai mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Pj Gubernur serta Pj Bupati dan Wali Kota, di Gedung Nusantara DPR MPR RI Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Ia juga menekankan, pentingnya sinergisitas antara jajaran anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para stakeholder dalam melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang berpotensi mengganggu kelancaran pelaksanaan Pilkada 2024, khusunya konflik sosial.

Baca juga: Akses Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Lumajang

Apalagi, Kabupaten Lumajang merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang dinilai memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang sangat tinggi/zona merah.

“Kita akan berupaya meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pencegahan sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi Lumajang merupakan daerah yang indeks kerawanannya sangat tinggi,” ujarnya.

Itu sebabnya, pihaknya akan terus melakukan komunikasi secara intens dengan Forkopimda serta para stakeholder terkait untuk mengantisipasi terjadinya gangguan Pilkada 2024.

“Kita akan terus melakukan komunikasi baik dengan Forkopimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan segera bisa kita antisipasi,” jelasnya.

Wanita yang akrab disapa Bunda Yuyun tersebut menambahkan, bahwa Raker dan RPD ini membahas tentang persiapan menuju pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Jawa Timur.

“Ini merupakan sebagai kegiatan untuk mensinergikan antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses penyelenggaraan Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Kemudian ini juga sebagai bentuk mitigasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News