Beranda blog Halaman 1456

Pengumuman! Pendaftaran Seleksi PPPK Periode II Dimulai 17 November 2024

Penulis
Syifa
-

Tanggal 17 November 2024 menjadi momentum penting bagi para pejuang Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Selain pengumuman hasil tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2024, pada hari yang sama juga akan dibuka pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode II.

Pengumuman ini disampaikan melalui Surat Plt. Kepala BKN Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024. Pendaftaran Seleksi PPPK Periode II akan berlangsung mulai 17 November hingga 31 Desember 2024, dengan fokus pada pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk formasi guru di instansi daerah.

Berdasarkan keterangan BKN melalui akun Instagram resmi mereka, @bkngoidofficial, seleksi PPPK Tenaga Teknis ini ditujukan khusus bagi tenaga non-ASN yang telah bekerja minimal 2 tahun secara terus-menerus di instansi pemerintah tempat mereka bertugas saat ini.

Baca juga: Seleksi PPPK 2024 Tanpa Passing Grade, Kelulusan Berdasarkan Ini!

“Kualifikasi dasar pelamarnya harus bekerja minimal 2 tahun di instansi pemerintah dan masih aktif ya,” dikutip dari penjelasan komentar BKN di akun instagram @bkngoidofficial, Rabu (13/11/2024).

Calon pelamar seleksi PPPK bisa mendaftar melalui portal https://sscasn.bkn.go.id sebagai situs resmi pendaftaran ASN secara nasional. Cermati mekanisme seleksi PPPK berdasarkan KepmenPANRB yang sudah kita terbitkan.

KepmenPANRB itu di antaranya Keputusan Menteri PANRB No. 347/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK T.A 2024; KepmenPANRB No. 348/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru di Instansi Daerah T.A 2024; serta KepmenPANRB No. 349/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan T.A 2024.

Untuk tata cara pendaftaran seleksi PPPK Periode II diumumkan masing-masing instansi yang membuka formasi. Di BKN misalnya untuk PPPK Periode II Tenaga Teknis ada sejumlah syarat mendaftar, seperti harus menggunggah dokumen persyaratan yang terdiri dari:

Dokumen Persyaratan yang Wajib Diunggah

Bagi pelamar yang ingin mendaftar seleksi PPPK Periode II di BKN, berikut adalah dokumen yang harus disiapkan:

  1. Pasfoto terbaru dengan pakaian formal dan latar belakang merah.
  2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan perekaman dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  3. Surat lamaran yang ditujukan kepada Kepala BKN, ditulis tangan atau diketik, ditandatangani, serta dibubuhi e-meterai atau meterai tempel Rp10.000.
  4. Ijazah asli atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bagi lulusan SMA/sederajat.
  5. Transkrip nilai asli sesuai ketentuan.
  6. Surat keterangan pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang yang relevan, ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja.
  7. Surat keterangan aktif bekerja di instansi pemerintah selama 2 tahun terakhir, ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja.
  8. Surat pernyataan data diri pelamar yang ditandatangani serta dibubuhi e-meterai/meterai tempel.
  9. Bagi pelamar penyandang disabilitas, melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan tingkat disabilitas.

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi

Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis di BKN Tahun Anggaran 2024 Periode II akan menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Pelamar dapat memilih titik lokasi ujian yang diinginkan melalui https://sscasn.bkn.go.id.

Dengan terbukanya peluang ini, diharapkan seluruh pelamar dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin agar bisa lolos seleksi. Pastikan untuk mengikuti seluruh prosedur dan ketentuan yang berlaku agar proses pendaftaran berjalan lancar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Pantau Penanganan Bencana Erupsi Gunung Lewotobi dari AS

Penulis
Syifa
-

Di tengah kunjungannya ke Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto tetap memantau kondisi dalam negeri, terutama terkait bencana alam yang terjadi di Indonesia. Pada Selasa, 12 November 2024, sekitar pukul 10.00 waktu setempat, atau pukul 22.00 WIB, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas melalui video conference dengan beberapa jajaran Kabinet Merah Putih.

Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo meminta para menteri dan pejabat terkait untuk memberikan laporan terkait perkembangan penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). “Saya ingin diberi update bagaimana tentang keadaan bencana di Gunung Lewotobi Laki Laki di Flores Timur, NTT. Mohon saya diberi update, silakan,” ujar Presiden Prabowo membuka pembahasan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto kemudian memberikan laporan terkini, menyampaikan bahwa tim gabungan yang meliputi BNPB, Kementerian Sosial, TNI, Polri, serta pemerintah daerah telah berkoordinasi dan melakukan langkah-langkah penyelamatan dan evakuasi sejak erupsi pertama yang terjadi pada 3 November dini hari. Menurut laporan tersebut, lebih dari 13 ribu warga telah mengungsi ke lokasi yang lebih aman guna menghindari dampak erupsi.

“Tadi pagi kami juga sudah melakukan rapat koordinasi dipimpin oleh Bapak Wapres dan sejak erupsi tanggal 3 dini hari yang lalu, BNPB, Kemensos, TNI, Polri, Pemda juga telah langsung melakukan penyelamatan dan evakuasi warga,” jelas Suharyanto.

Rapat ini menjadi bukti komitmen Presiden Prabowo dalam menangani bencana secara responsif meskipun berada jauh dari tanah air. Presiden Prabowo juga ingin memastikan bahwa koordinasi pemerintah pusat dan daerah tetap berjalan optimal dalam penanganan situasi darurat di Indonesia.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam rapat tersebut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sementara itu, tampak beberapa menteri yang hadir melalui video conference adalah Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jumpa Pers Rutin Diskominfo Kaltim, Bahas Tiga Event Akbar Pariwisata di Kaltim 2024

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Diskominfo Kaltim kembali menggelar jumpa pers bulanan yang menjadi agenda rutin. Pada kesempatan kali ini, topik yang dibahas mengenai beberapa kegiatan besar di tahun 2024 terkait pariwisata untuk masyarakat Kalimantan Timur.

Dalam acara yang digelar di Aula Warung Informasi Etam Kaltim (WIEK), Selasa (12/11/2024), hadir narasumber yakni Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Awang Khalik, Kepala Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf, Dahlia.

Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan (IKP dan Kehumasan) Diskominfo Kaltim, yang bertindak sebagai moderator, mengapresiasi kehadiran para narasumber dan awak media.

“Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir. Jumpa pers ini memang rutin kita gelar setiap bulan, tanpa menunggu acara besar atau momen khusus. Kali ini Dinas Pariwisata sendiri bersurat langsung untuk jumpa pers dan kita fasilitasi hari ini,” ujar Kabid IKP Diskominfo Kaltim saat memulai kegiatan jumpa pers di hadapan awak media.

Dalam pemaparannya, Ririn mengungkapkan bahwa pada bulan November ini akan dilaksanakan tiga acara besar yang diberi konsep 3 in 1, yaitu Puteri Muslimah Nusantara 2024, Kemilau Kaltim Fest 2024, dan Apresiasi Kreasi Kaltim 2024. Ketiga acara tersebut akan berlangsung bersamaan pada 13-17 November di berbagai lokasi, seperti GOR Segiri, GOR Kadrie Oening, Hotel Mercure, Taman Samarendah dan Taman Budaya.

“Konsep kegiatan kami 3 in 1 agar wisatawan yang datang bisa menjumpai banyak alternatif di berbagai tempat seperti GOR Segiri, GOR Kadrie Oening, Hotel Mercure, Taman Samarendah dan Taman Budaya. Untuk konsep pariwisata itu, semakin beragam eventnya, masyarakat tidak rugi untuk mencari hiburan,” jelas Ririn.

Selain memberikan hiburan bagi masyarakat, lanjutnya, rangkaian acara ini juga bertujuan untuk melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pelaku usaha mikro kecil menengah,komunitas-komunitas kreatif, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata di Kalimantan Timur.

Puluhan media online, cetak, dan elektronik hadir dalam giat jumpa pers yang berlangsung interaktif. Usai pemaparan materi dari para narasumber, para wartawan melakukan tanya jawab dan doorstop.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pjs Gubernur Sudirman Bantah Pemprov Jambi Alami Defisit Anggaran di 3 Tahun Terkahir, Ini Penjelasannya

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pjs Gubernur Jambi H. Sudirman membantah isu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi alami defisit anggaran dalam tiga tahun terkahir. Hal ini disampaikannya setelah mengahdiri pelantikan dan pengukuhan DPK-IKAPTK Kabupaten Muaro Jambi, Senin (11/11/2024) malam.

Saat dikonfirmasi terkait dengan isu defisit anggaran Pemprov Jambi, Sudirman menjelaskan bahwasanya Pemprov Jambi tidak mengalami defisit anggaran dalam tiga tahun terkahir. Dikarenakan, penganggaran belanja dan pendapatan masih berimbang.

“Jadi pemaknaan defisit tiga tahun tidak seperti itu, pada saat penganggaran belanjanya tertutupi dengan pendapatan. Berarti, tidak defisit.” Kata Pjs Gubernur Sudirman.

“Faktanya tidak seperti itu dalam penganggaran kita, selalu berimbang antara pendapatan dan pengeluaran.” Tambahnya.

Dijelaskan Pjs Gubernur Sudirman, Pemprov Jambi bisa dikatakan defisit apabila nanti BPK telah mengaudit besaran defisit yang dialami oleh Pemprov Jambi. Nyatanya, sampai saat ini, BPK belum mengadit besaran defisit pemerintah Provinsi Jambi.

“Untuk menetapkan atau mengetahui besaran defisit, nanti pada saat di audit oleh BPK.” Jelas Pjs Gubernur Sudirman.

“Nyatanya tiga tahun kemarin itu kita selalu silva, SILPA dua tahun lalu itu posisinya 600an. SILPA yang kecil itu di tahun kemarin 2023 sekitaran 60 milliar.” Lanjutnya.

“Itu tidak ada defisit, ketika masih ada SILPA tidak ada defisit.” Pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Perayaan Hari Jadi ke-731 Kabupaten Tuban: Sinergi untuk Kemajuan

Penulis
Alfan Godit
-

TUBAN – Selasa, 12 November 2024, Kabupaten Tuban merayakan Hari Jadinya yang ke-731 dengan penuh khidmat dan kebanggaan. Peringatan tersebut dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat serta pejabat daerah, menjadi momen penting untuk mengenang perjalanan panjang serta berbagai capaian yang telah diraih oleh daerah ini.

Pjs Bupati Tuban, Dr. Agung Subagyo, S.STP., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas rahmat dan kesehatan yang diberikan Allah SWT, sehingga seluruh peserta dapat hadir untuk merayakan hari bersejarah ini. Mengusung tema “Sinergi Bersama untuk Maju”, beliau menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan bagi Kabupaten Tuban.

Kabupaten Tuban, yang kaya akan budaya dan sumber daya alam, terus berupaya menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, sektor pertanian juga mendapat perhatian besar melalui pembangunan jalan usaha tani, peningkatan jaringan irigasi, dan penyediaan sarana pendukung lainnya.

Di bidang lingkungan hidup, Tuban berhasil meraih penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkat upaya pelestarian lingkungan yang konsisten. Selain itu, berbagai inovasi dalam pengelolaan sampah dan penyediaan air bersih juga telah dilakukan. Kabupaten Tuban juga menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) atas keberhasilannya menciptakan sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan, termasuk dengan inisiatif bus sekolah gratis “Si Mas Ganteng”.

Ekonomi Kabupaten Tuban terus berkembang pesat, didukung dengan prestasi di bidang pemerintahan. Di antaranya, Tuban meraih predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbaik dengan peningkatan indeks signifikan, serta berhasil masuk zona A dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik. Di bidang sosial, berbagai program pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sebagai penutup, Pjs Bupati Tuban mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam pembangunan daerah. Dalam suasana penuh syukur ini, beliau juga mengimbau agar masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam Pilkada mendatang, dengan menjaga keamanan dan ketertiban.

“Dirgahayu Kabupaten Tuban ke-731. Mari kita bersinergi bersama untuk maju dan terus bekerja keras mewujudkan Tuban yang lebih baik,” tutupnya.

Upacara peringatan Hari Jadi ke-731 ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Tuban, Sekda, Asisten, Kepala OPD, Camat, serta Kepala Instansi Vertikal, perusahaan, perbankan, BUMN, dan BUMD. Selain itu, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, serta Wakil Bupati Tuban, Riyadi, yang sedang cuti untuk kampanye Pilkada, juga turut hadir.

Upacara ini diikuti oleh TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, Damkar, pegawai Pemkab Tuban, serta pelajar dan mahasiswa. Pada acara resepsi, masyarakat dihibur oleh penampilan dari Niken Salindry, Safira Puteri Calestyn, Andik TB, dan Cak Slendro.(red)

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kejaksaan Agung Cegah Pencucian Uang di Kalangan Artis dan Pengusaha

Penulis
Alfan Godit
-

JAKARTA – Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen mengadakan acara Penerangan Hukum dengan tema “Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Kalangan Artis dan Pengusaha.” Kegiatan ini dihadiri oleh pelaku industri hiburan dan bisnis, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya pencucian uang serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil.

Dalam sambutannya, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen), Prof. Dr. Reda Manthovani, menegaskan pentingnya acara ini mengingat semakin banyaknya artis dan pengusaha yang terlibat dalam praktik pencucian uang. “Acara ini merupakan bentuk edukasi bagi rekan-rekan artis yang memiliki peran penting dalam masyarakat, namun sering menjadi sasaran para pelaku kejahatan,” ujar JAM-Intelijen.

JAM-Intelijen juga memberikan apresiasi terhadap kegiatan Pusat Penerangan Hukum yang responsif terhadap perkembangan industri hiburan. Seiring pesatnya industri hiburan, artis yang juga terlibat dalam bisnis semakin berisiko terjerat dalam pencucian uang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pemahaman mengenai regulasi yang berlaku sangat penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam industri tersebut.

Pada kesempatan tersebut, JAM-Intelijen menjelaskan bahwa pencucian uang adalah tindak pidana serius yang dapat merusak stabilitas ekonomi dan tatanan sosial, serta mencoreng citra dunia hiburan dan bisnis Indonesia. “Kami mengajak seluruh pihak, termasuk artis dan pengusaha, untuk berperan aktif dalam mencegah pencucian uang demi menciptakan ekosistem yang lebih transparan dan bebas dari praktik ilegal,” ujarnya.

Beliau juga menambahkan, “Sebagai figur publik yang berpengaruh, artis memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kami mengimbau agar artis dan pengusaha lebih berhati-hati dalam menjalin kerja sama bisnis atau investasi, karena beberapa modus pencucian uang dapat disembunyikan dalam kerja sama yang tampak sah.”

Melalui acara ini, diharapkan para peserta dapat memahami dengan lebih baik peraturan yang berlaku sehingga dapat menghindari risiko yang mungkin timbul. “Semoga kita dapat terus berkarya, menjadi inspirasi, dan mematuhi hukum dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran,” tutup JAM-Intelijen.

Acara ini juga dilengkapi dengan sesi diskusi yang menghadirkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum), Prof. Dr. Asep N. Mulyana, yang membahas langkah-langkah praktis dalam mencegah pencucian uang di sektor hiburan dan bisnis. Kejaksaan Agung berkomitmen untuk terus memberikan edukasi dan pendampingan guna menciptakan iklim bisnis yang transparan, kondusif, dan berintegritas di Indonesia.(red)

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Penyediaan Hunian Layak hingga Penanganan Banjir DKI Jadi Fokus Raperda APBD 2025

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Teguh Setyabudi menyampaikan jawaban atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Raperda ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan bersama antara Eksekutif dengan Legislatif terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

“Mengawali pidato ini, saya beserta jajaran Eksekutif menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, apresiasi, dukungan, saran dan pendapat yang disampaikan oleh fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, terhadap materi Raperda ini,” ujar Pj Gubernur Teguh, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta, Senin (11/11).

Baca juga: BPBD DKI Minta Warga Waspada Bangunan Roboh saat Musim Hujan

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Teguh mengatakan, fokus Raperda APBD DKI Tahun Anggaran 2025 di antaranya terkait sektor pendidikan; makan bergizi gratis; penyediaan hunian layak; penyediaan ruang terbuka hijau; transportasi publik; penanganan stunting; penanggulangan banjir; serta penanganan sampah.

“Terkait sekolah swasta gratis, dapat saya sampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta fokus terhadap program sekolah swasta gratis dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat ini, eksekutif sedang menyusun kajian dan regulasi yang mendukung pelaksanaannya,” katanya.

Kemudian, untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) akan diberikan berdasarkan pemadupadanan data penerima manfaat dengan verifikasi dan evaluasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) secara berkala.

Ini merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta terhadap pemberdayaan masyarakat melalui sektor pendidikan. Sedangkan untuk program makan bergizi gratis, Pemprov DKI Jakarta masih menunggu petunjuk pelaksanaan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Selain itu, Pj Gubernur Teguh mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya meningkatkan akses kepemilikan perumahan yang layak, aman, dan terjangkau melalui penyediaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) bagi masyarakat Jakarta yang belum memiliki rumah dan masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Adapun untuk RW kumuh, kegiatan peningkatan kualitas permukiman akan terus dilakukan agar kantong-kantong kumuh di DKI Jakarta terus berkurang.

“Kami juga terus berupaya dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu 0,009 persen atau setara hektare per tahun. Selain itu dilakukan peningkatan kualitas RTH melalui pembangunan, penataan, dan pemeliharaan RTH. Desain RTH saat ini sudah menyesuaikan dengan fungsi RTH lainnya yaitu ruang ekologi, rekreasi, mitigasi bencana, pengendali banjir, interaksi sosial serta pengembangan edukasi, olahraga dan budaya,” jelasnya.

Sedangkan dalam pembangunan transportasi publik, ia menegaskan eksekutif terus berupaya meningkatkan cakupan layanan angkutan umum dengan meningkatkan jumlah jaringan transportasi antara lain melalui pembangunan konstruksi ekstensifikasi jaringan MRT Jakarta, LRT Jakarta, serta Transjakarta.

Beberapa upaya juga dilakukan dalam mewujudkan integrasi transportasi melalui enam dimensi integrasi, seperti integrasi fisik, integrasi layanan, integrasi rute atau lintasan, integrasi sistem pembayaran, integrasi tarif, serta integrasi data dan informasi.

“Cakupan layanan angkutan umum sampai dengan bulan Oktober 2024, telah mencapai 84,6 luas wilayah atau 90,5 persen populasi masyarakat Jakarta,” imbuhnya.

Selanjutnya, untuk penanganan stunting Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa produk makanan berbahan pangan lokal tinggi protein hewani. Lalu upaya penanganggulangan banjir, dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sungai dan saluran drainase melalui pengurasan dan pengerukan sedimen. Eksekutif berkomitmen melaksanakan penyelesaian pembangunan tanggul pengaman pantai Fase A National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sepanjang 12 km sebagai upaya mengatasi dampak banjir rob di wilayah pesisir.

Tidak hanya itu, normalisasi sungai juga dilakukan untuk peningkatan kapasitas melalui pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, dan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat terkait dengan penentuan segmen sungai yang akan dinormalisasi. Saat ini, pembangunan waduk/situ/embung di berbagai lokasi potensial yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan sumber air baku untuk air bersih juga terus dilakukan.

“Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu memperlancar pembahasan sehingga Rancangan Peraturan Daerah ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pimpinan MPR Dukung Program Makan Siang Bergizi Gratis

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan bahwa lembaganya mendukung penuh pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis. Pasalnya, kata Eddy, program tersebut merupakan amanat konstitusi atau UUD 1945.

Hal ini disampaikan Eddy sesuai berdiskusi dengan Indonesian Food Security Review (IFSR) Ruang Rapat Pimpinan, Lantai 9, Gedung Nusantara III MPR/DPR/DPD, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

“Mengapa kami di MPR laksanakan (diskusi) hari ini? Karena program bergizi gratis adalah amanat dari konstitusi, merupakan aktualisasi dari Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa negara harus hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Caranya bagaimana? Melalui penyediaan makanan bergizi agar tercapai peningkatan kualitas sumber daya anak-anak kita karena semakin mampu menyerap pendidikan secara lebih baik,” ujar Eddy sesuai diskusi tersebut.

Eddy mengatakan pemerintah Prabowo-Gibran sudah melakukan beberapa pilot project program makan bergizi gratis di sejumlah daerah. Karena itu, MPR mengundang IFSR selaku mitra resmi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas secara detail pelaksanaan program tersebut.

“Nah, diskusi kami bersama teman-teman dari Indonesian Food and Security Review seputar pelaksanaan pilot project dan monitoring kegiatan-kegiatan di lapangan. Dampak positif perekonomian masyarakat, petani dan peternak akibat berjalannya program ini juga menjadi bagian dari dialog kami” tandas Eddy.

Selaku pimpinan MPR, Eddy juga akan ikut ambil bagian melakukan sosialisasi secara masif tentang pentingnya program makan bergizi gratis ini.

“Ke depannya kami secara proaktif akan ikut berkontribusi dalam bentuk sosialisasi dan pengawalan program ini agar agenda unggulan Presiden Prabowo betul-betul berhasil,” ungkap dia.

Eddy kemudian menegaskan bahwa program makan bergizi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga bisa menggerakkan ekonomi rakyat, khususnya UMKM.

“Ini adalah program yang sangat penting bagi anak-anak kita agar mereka tumbuh lebih sehat dan lebih cerdas, disamping menggerakkan ekonomi di daerah, terutama pedesaan. Berbagai aktivitas UMKM akan bergerak dengan adanya program ini dan kami berharap bahwa pertumbuhan ekonomi di pedesaan akan melaju pesat,” terang Eddy.

Pada kesempatan itu, Direktur Eksekutif IFSR I Dewa Made Agung mengatakan diskusi dengan Eddy Soeparno selaku Wakil Ketua MPR membahas soal implementasi, evaluasi dan pelajaran-pelajaran penting dari berbagai negara di dunia terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Selain itu, kata Dewa, pihaknya meminta dukungan MPR dalam pelaksanaan program tersebut ke depannya.

“Tadi seperti sudah dijelaskan oleh Pak Eddy, dukungannya ada beberapa aspek dari segi sosialisasi dan pengawalan. Kita juga terus berkomunikasi baik dengan segala pihak, stakeholder terkait untuk menyempurnakan program dari program akan bergizi ke depannya,” kata Dewa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPBD DKI Minta Warga Waspada Bangunan Roboh saat Musim Hujan

Penulis
Syifa
-

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi bangunan roboh, terutama saat musim hujan.

Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta, tercatat sebanyak 100 kejadian bangunan roboh yang terjadi di berbagai wilayah Jakarta sejak tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2024.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, kejadian bangunan roboh ini umumnya dipicu oleh faktor cuaca ekstrem, seperti hujan lebat dan angin kencang, sehingga meningkatkan risiko kerusakan pada struktur bangunan yang sudah rapuh atau tidak terawat dengan baik, hal ini juga ditambah jika adanya pergeseran tanah.

Baca juga: Aksi Pemadaman Lampu DKI Berhasil Kurangi Emisi Karbon

“Masyarakat perlu memperhatikan kondisi bangunan mereka, terutama yang sudah tua atau rusak, dan segera melakukan perbaikan atau penguatan struktur agar tidak menimbulkan bahaya,” ujar Isnawa, Selasa (12/11).

BPBD Provinsi DKI Jakarta juga mengingatkan pentingnya pemeriksaan rutin terhadap kondisi bangunan, terutama untuk rumah dan gedung yang berada di kawasan rawan bencana. Ia meminta masyarakat segera melaporkan jika menemukan bangunan yang berisiko roboh ke pihak berwenang agar dapat segera dilakukan penanganan.

“Penting untuk melakukan langkah antisipatif, terutama menjelang musim hujan. Pemeriksaan kondisi atap, dinding, dan struktur penopang lainnya dapat mencegah terjadinya kecelakaan atau kerusakan lebih lanjut,” katanya.

Ia menambahkan, BPBD Provinsi DKI Jakarta juga akan terus melakukan pemantauan intensif di lapangan dan memberikan informasi terkait potensi bencana kepada masyarakat. Masyarakat diminta menghubungi layanan darurat BPBD melalui nomor 112 Jakarta Siaga untuk melaporkan kejadian bangunan roboh atau kerusakan struktural.

Ia mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan menjaga keselamatan, serta mengikuti informasi terkini terkait kondisi cuaca dari BPBD Provinsi DKI Jakarta yang bersumber dari BMKG dan peta peringatan dini pergerakan tanah yang bersumber dari PVMBG.

“Dengan kerja sama antara pemerintah dan warga, diharapkan warga Jakarta dapat mengurangi risiko kecelakaan akibat bangunan roboh,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Gaet Perusahaan Teknologi Global, Percepat Transformasi Digital

Penulis
Syifa
-

Pemerintahan Kabinet Merah Putih terus membangun dan memperkuat infrastruktur konektivitas digital. Guna menjalankan program prioritas itu, Kementerian Komunikasi dan Digital RI ingin melibatkan berbagai sektor termasuk perusahaan teknologi global atau global-technology.

Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan menerima berbagai tawaran kerjasma pembangunan infrastruktur digital yang harapannya mampu mempercepat pembangunan infrastruktur digital nasional.

“Kita perlu kerja sama. Dan kita juga perlu bantuan dari banyak sektor, Industri, stakeholder. Karena kita sedang membangun infrastruktur digital dalam jumlah yang besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri perlu semua pihak untuk bahu-membahu membangun infrastruktur digital,” ungkapnya saat menerima Chief Executive Officer Nokia Peka Laundmark di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).

Selain itu, Meutya Hafid menekankan dalam kerja sama dengan perusaah global technology, Indonesia sangat memperhatikan aspek keamanan digital. Oleh karena itu, Menkomdigi mengharapkan setiap mitra kerja sama dapat memenuhi komitmen pemerintah tersebut.

“Keamanan digital menjadi concern utama pemerintah. Kami ingin sejak pembangunan infrastruktur digital hingga digunakan oleh masyarakat, semua dapat terlindungi,” tegasnya.

Menkomdigi menyebut terdapat peluang untuk memperkuat konektivitas digital dengan beragam pilihan teknologi dengan global technologi termasuk Nokia.

“Nokia terus bertransformasi dan memiliki keunggulan telah bertahan lama. Kami berharap Nokia bisa memberikan nilai tambah bagi infrstruktur digital maupun ekosistem digital di Indonesia” ujarnya.

Menurut Meutya Hafid di tengah beragam pilihan teknologi baru, Pemerintah terus berupaya memberikan akses bagi seluruh masyarakat agar memiliki peluang yang sama dalam menggunakan teknologi tersebut.

Dalam pertemuan itu, Menkomdigi Meutya Hafid didampingi Wamenkomdigi Nezar Patria, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail, dan Staf Khusus Menteri Kemkomdigi, Aida Rezalina Azhar.

Sementara itu, Chief Executive Officer Nokia Peka Laundmark didampingi SVP Sales Asia Pasific John Harington, Komisioner Fadel Muhammad, SVP Mobile Asia Pasific Jae Won, Head of Governance Affair Charles Chew, dan President Director Nokia Indonesia Ozgur Erzincan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,4551,4561,457...4,969Halaman 1,456 dari 4,969