Beranda blog Halaman 1457

Proyek Infrastruktur Jepara Capai 90%, Target Selesai Akhir 2024

Penulis
Syifa
-

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jepara terus menunjukkan progres signifikan dengan capaian 90 persen dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Jepara, Ary Bachtiar, saat ditemui di kantornya, Senin (11/11/2024).

Ary menjelaskan, beberapa proyek besar masih dalam tahap pengerjaan. Sejumlah pembangunan jembatan seperti di Pecangaan-Sowan Lor, Ngasem-Raguklampitan, dan Tengguli kini tengah fokus pada penyelesaian bagian abutment. Jembatan Ngasem-Raguklampitan sendiri telah memasuki tahap pemasangan box culvert.

“Pekerjaan pada jembatan Pecangaan-Sowan Lor dan Tengguli masih fokus pada abutment. Sementara itu, jembatan Ngasem-Raguklampitan telah terpasang box culvert,” ungkapnya.

Baca juga: Pj Bupati Jepara Ajak Masyarakat Jaga Kebersihan Lingkungan

Selain jembatan, imbuh Ary, proyek jalan juga terus berlanjut. Beberapa ruas jalan sudah selesai diperbaiki, sementara yang lainnya masih dalam proses pengerjaan.

“Jalan, juga masih proses. Ada yang sudah selesai, ada yang masih berjalan,” tambah Ary.

Disampaikan, panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten kini tercatat sekitar 850 kilometer, berkurang dari 872 kilometer sebelumnya. Pengurangan tersebut mencakup ruas jalan Damaran-Somosari, yang diminta oleh pemerintah desa. Di samping juga adanya koreksi-koreksi panjang setelah dilakukan pengukuran ulang.

“SK yang terakhir menjadi 850-an karena ada jalan kabupaten yang diminta pemdes, ruas Damaran-Somosari,” jelasnya.

Pihaknya juga melaksanakan program pemeliharaan rutin, melalui klinik jalan dengan lima tim. Sekitar 124 ruas jalan rusak hingga sedang sudah tertangani, dengan target mencapai 140 ruas hingga Desember 2024. Pemeliharaan ini akan terus dilakukan setiap tahunnya.

“Yang rutin ini akan terus berlangsung dan tidak pernah berhenti selalu berkesinambungan,” ungkapnya.

Ary menambahkan, upaya peningkatan status jalan juga tengah dilakukan. Beberapa ruas, termasuk dari Jepara menuju Keling, sedang diajukan menjadi jalan nasional. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum RI terkait hal tersebut.

Antisipasi Banjir

Selain pembangunan infrastruktur jalan, pihaknya juga telah memperbaiki tanggul-tanggul kritis untuk meminimalkan banjir. Misalnya, di wilayah Donorojo, tanggul sementara telah dipasang menggunakan bronjong di Desa Banyumanis dan Desa Bandungharjo.

“Sudah kita tangani dengan anggaran belanja tidak terduga (BTT),” kata Ary.

Disampaikan, sejumlah strategi juga dilakukan, meliputi pembersihan saluran drainase di perkotaan, pengecekan inlet-inlet di trotoar, hingga pengoptimalan pompa pengendali genangan.

Di samping upaya fisik, pihaknya juga menyiapkan tim piket siaga banjir, yang akan bertugas di tiga titik, yakni Mayong, wilayah kota di Bendungan Les, dan Bangsri. Pompa-pompa penanggulangan genangan juga telah disiapkan, termasuk pompa portabel (mobile) yang dapat digunakan di titik-titik genangan yang sulit surut.

“Sudah kita siapkan, dan rutin dipanasi. Antisipasi misal terjadi genangan-genangan, bisa segera kita pompa,” ungkapnya.

Di kawasan pesisir, lanjutnya, tantangan terbesar adalah pengaruh pasang surut air laut, yang memperlambat surutnya air hujan. Meskipun demikian, Ary menegaskan, genangan air yang terjadi dalam dua tahun terakhir hanya terbatas di jalan raya dan belum mencapai permukiman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Batang Maksimalkan Progran UHC Jamin Kesehatan Masyarakat

Penulis
Syifa
-

Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasonal (HKN) Ke-60, Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Kesehatan melaksanakan program Universal Health Coverage (UHC) yang menjamin kesehatan masyarakat.

Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengapresiasi, petugas kesehatan telah berjuang mengatasi Open Defecation Free (ODF) dan Stunting di Kabupaten Batang.

“Bahwa Pemkab Batang sudah melakukan program UHC sesuai arahan Wakil Presiden Republik Indonesia yang sudah mencapai 97 persen,” katanya saat Memperingati HKN di Kantor Dinas Kesehatan Batang, Kabupaten Batang, Selasa (12/11/2024).

Jadi pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Batang sudah gratis periksa di Rumah Sakit dan 21 Puskesmas.

Lani menyebutkan bahwa, program UHC ini bisa sukses di Kabupaten Batang karena ada bantuan CSR dari perusahaan yang ada disini.

“Pencapaian ini tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid kepada semua pihak-pihak di Kabupaten Batang,” terangnya.

UHC merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial.

Selain itu, lanjut dia, Kabupaten Batang juga telah terbebas dari buang air besar sembarangan dan penurunan angka stunting menurut survei Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) hasilnya 7 persen.

Lani berharap, program UHC dapat mempermudah akses kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Batang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Temukan Ketidaksesuaian Dalam Penyaluran Subsidi Rp461 Miliar

Penulis
Syifa
-

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilakukan pada semester I tahun 2024 atas pelaksanaan program subsidi/kompensasi/public service obligation (PSO) tahun anggaran 2023 terhadap 15 BUMN, BPK menemukan nilai koreksi sebesar Rp1,8 triliun.

Pada 10 BUMN BPK menemukan bahwa dalam pengelolaan subsidi terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan-perundang-undangan sebesar Rp461,63 miliar. Koreksi tersebut diantaranya juga berasal dari subsidi pupuk pada PT Pupuk Indonesia (Persero) dan anak perusahaan sebesar Rp338,52 miliar.

Dalam sambutannya, Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo menyampaikan bahwa faktor koreksi tersebut antara lain karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan allowable/non allowable cost, subsidi diperhitungkan lebih tinggi dan tidak ada upaya efisiensi dalam memproduksi yang mengakibatkan harga pokok penjualan menjadi tinggi dan moral hazard dalam perhitungan besaran subsidi.

Baca juga: BPK Tekankan Sinergi Antar Satker Untuk Wujudkan Indonesia Maju

“Selain itu, penyaluran subsidi kurang tepat sasaran karena penggunaan data penerima subsidi yang belum akurat dan terintegrasi dan lemahnya fungsi monitoring pelaksanaan perhitungan dan penyaluran subsidi/kompensasi/PSO,” ungkap Anggota VII BPK saat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Bagian Anggaran (BA.999.07) belanja subsidi/pelaksanaan kewajiban pelayanan publik, di kantor pusat BPK, Jakarta, Kamis (7/11).

“Hal ini menunjukkan lemahnya implementasi tata kelola dan sistem pengendalian intern dalam mekanisme perhitungan dan penyaluran subsidi. Dampak dari permasalahan tersebut pada akhirnya mengurangi ruang fiskal untuk mendukung program pemerintah lainnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut Anggota VII BPK menegaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisaris BUMN agar meningkatkan pengawasan kepada jajaran direksi dalam penyediaan barang subsidi, terutama perhitungan dan penetapan komponen biaya untuk dapat mencegah moral hazard dan kebocoran biaya produksi yang pada akhirnya dibebankan kepada harga pokok penjualan.

“Kepada jajaran direksi BUMN agar memperbaiki sistem dan mekanisme penyaluran dan perhitungan subsidi,meningkatkan pengawasan kepada para pelaksana untuk lebih cermat dan akurat dalam menyusun laporan perhitungan subsidi,” ujarnya.

Satuan pengawas internal juga diharapkan untuk lebih cermat dalam mereviu laporan perhitungan subsidi. Selain itu BUMN harus dapat meningkatkan kualitas data yang akurat dan terintegrasi serta dapat berkoordinasi secara lebih intensif dengan kementerian teknis dan menteri keuangan atas kelebihan/kekurangan pembayaran subsidi tahun 2023, dengan mendasarkan kepada hasil pemeriksaan BPK.

Kegiatan ini turut dihadiri Auditor Utama Keuangan Negara VII B. Dwita Pradana, para Komisaris Utama BUMN, para Direktur Utama BUMN dan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara VII.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Demak Gelar Rakor untuk Optimalkan Penyusunan LPPD Tahun 2024

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Demak menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Persiapan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2024 di Grhadika Bina Praja pada Selasa (12/11/2024).

Rakor ini dipimpin langsung oleh Plt. Bupati Demak, KH. Ali Makhsun, M.S.I, dan dihadiri secara virtual oleh Bapak Parlin Jumanti Siahaan, SE, M.Si dari Kementerian Dalam Negeri RI. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Tim APIP Kabupaten Demak, serta tim penyusun LPPD Kabupaten Demak.

Plt. Bupati Demak menuturkan bahwa LPPD adalah sarana untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. “LPPD bukan hanya sebagai alat evaluasi internal, tetapi juga sebagai gambaran sejauh mana Pemerintah Daerah memenuhi kewajibannya dalam pelayanan publik dan pembangunan”, ujarnya.

Baca juga: KPU Demak Terima Logistik Pemilu Tinta, Segel Plastik, dan Bilik Suara

Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan LPPD yang berkualitas, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Akhmad Sugiharto, ST, MT menegaskan akan pentingnya peran tim penyusun dan APIP dalam memastikan keakuratan data dan laporan kinerja. “LPPD adalah rapor bagi Kepala Daerah, DPRD, dan seluruh Perangkat Daerah. Penilaian ini berpengaruh pada Dana Insentif Daerah (DID), yang sangat penting untuk pembangunan di Kabupaten Demak,” tegasnya.

Adapun rakor LPPD ini sendiri bertujuan untuk mengevaluasi capaian LPPD tahun sebelumnya, serta meningkatkan pemahaman mengenai Indikator Kinerja Kunci (IKK) agar bisa meraih hasil maksimal. Pemerintah Kabupaten Demak berharap, melalui rakor ini, penyusunan LPPD Tahun 2024 dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan transparansi dalam pemerintahan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Serang Ajak OPD dan Pelaku Usaha Cegah Korupsi dan Pungli

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang berkomitmen dalam melakukan pencegahan korupsi maupun pungutan liar (pungli). Salah satunya dengan menggelar sosialisasi anti korupsi dan pencegahan pungli yang digelar Inspektorat Kabupaten Serang.

Sosialisasi diikuti para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) organisasi perangkat daerah (OPD) pelayanan, para camat, dan para kepala puskesmas se-Kabupaten Serang, perwakilan orang tua siswa SD, perwakilan media massa, dan pelaku usaha bertempat di Aula Tb. Suwandi pada Senin, 11 November 2024.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Inspektorat Kabupaten Serang, Yani Setyamaulida mengatakan bahwa saat ini, banyak pihak yang masih belum memahami tentang kebijakan anti korupsi yang ada.

“Untuk itu, sosialisasi antikorupsi perlu dilakukan untuk mengingatkan kembali implementasi atas kebijakan antikorupsi yang ada,” ujarnya.

Dikatakan Yani, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3925/sj tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. “Jadi Pemkab Serang berkomitmen untuk memberantas pungutan liar, salah satunya melalui sosialisasi ini,” tegasnya.

Dijelaskan Yani, dalam upaya pencegahan korupsi, Pemkab Serang telah memiliki beberapa kebijakan antikorupsi, di antaranya Perbup Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Serang.

Kemudian Perbup Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Serang. “Ditambah Perbup Nomor 116 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemkab Serang,” katanya.

“Pada kesempatan ini, menghimbau kepada pegawai di lingkungan Pemkab Serang untuk mengisi Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK RI jika menerima WhatsApp dari SPI 2024, karena persentase pengisian survei responden internal belum mencapai 100 persen,” tuturnya.

Adapun untuk narasumber pada Sosialisasi Anti Korupsi dan Pencegahan Pungli menghadirkan perwakilan dari Polres Serang Kabupaten dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ini Tiga Skema Penyaluran Makan Bergizi Gratis

Penulis
Syifa
-

Uji coba program makan bergizi gratis (MBG) sebagai kebijakan prioritas Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah dilakukan Pemerintah Kota Tangerang sejak Agustus 2024. Para menteri di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) hingga Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah meninjau pelaksanaan MBG bagi para murid sekolah di daerah itu.

Saat ini, sebanyak 76 sekolah tingkat SD-SMP di Kota Tangerang telah menjalani program MBG yang dimulai sejak 5 Agustus 2024. Adapun Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang menargetkan 99 sekolah tingkat SD dan SMP mendapatkan program MBG hingga akhir November 2024.

“Hingga akhir November 2024, target sasaran 99 sekolah dan 70 ribuan siswa menikmati program ini. Tata kelola yang semakin baik, gramasi yang semakin pas, dan cita rasa yang juga semakin disukai anak-anak Kota Tangerang,” ujar Kepala Dindik Kota Tangerang Jamaluddin, Rabu, (30/10/2024).

Jamaluddin menuturkan, program MBG bukan hanya makan bergizi di sekolah. Namun, lanjutnya, adanya perubahan perilaku, pola makan yang lebih sehat, termasuk pembinaan perilaku hidup sehat pada anak-anak sejak dini.

Pemerintah Indonesia sendiri mengalokasikan sebesar Rp71 triliun untuk program MBG pada APBN 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan, Zulkifli Hasan, setelah rapat bersama kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Pangan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta.

”Anggaran untuk program makanan bergizi ini mencapai Rp71 triliun. Rinciannya adalah Rp63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp7,433 triliun untuk program dukungan manajemen,” ujar Menko Pangan seperti dilansir dari Infopublik, Rabu (30/10/2024).

Anggaran sebesar itu menyasar sekitar 19,47 juta orang dari kalangan anak sekolah hingga ibu hamil maupun menyusui. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar pelaksanaan program MBG ini dilaksanakan dengan baik. Mengingat mata rantai program ini melibatkan banyak pihak mulai dari sekolah, petani, peternak, transportir, ahli gizi, dan pemerintah daerah.

Dalam hal ini, Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan koordinator pelaksana dari program MBG ini. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya sudah membangun 85 satuan pelayanan untuk menjalankan program MBG.

Satuan pelayanan akan melayani 3.000 anak sekolah penerima makan gratis. Ini lebih lengkap dari dapur umum, yakni menjadi tempat memasak makanan sekaligus offtaker produk pertanian lokal.

“Kami sudah membangun hampir 85 (satuan pelayanan). Itu rata-rata untuk bangunan kurang lebih sekitar Rp1,2 (miliar) sampai Rp1,5 (miliar). Nanti peralatannya kurang lebih sekitar Rp700 (juta),” ungkap Dadan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Pihaknya juga siap melakukan uji coba MBG di 100 titik sampai akhir 2024. Kendati demikian, menurut Kepala Badan Gizi Nasional lokasi uji coba masih paling banyak akan berada di Pulau Jawa. Sebab, menurut Dadan, mayoritas anak sekolah ada di Pulau Jawa.

Terkait metode penyaluran yang akan digunakan. Badan Gizi Nasional akan melakukan tiga skema. Pertama, Badan Gizi Nasional akan membangun dapur pusat. Kedua, membangun dapur di sekolah atau pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang.

Ketiga, BGN akan melayani di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Sedangkan wilayah yang harus dijangkau dalam satu hari, nanti akan dikirimkan dengan menggunakan paket vacuum. Pengiriman untuk daerah terpencil akan dilakukan setiap satu bulan atau satu minggu, dengan menu makanan yang bervariasi.

Mendongkrak PDB

Dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (17/10/2024) Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, program MBG bakal mendongkrak produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp4.510 triliun pada 2025. Hitungan ini berdasarkan alokasi anggaran program MBG tahun 2025 yang sebesar Rp71 triliun dan menyasar sekitar 19,47 juta orang dari kalangan anak sekolah hingga ibu hamil maupun menyusui.

Tidak hanya itu, menurut Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti juga menemukan, efek program MBG ke PDB akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah peserta dan anggaran yang dialokasikan pemerintah. Misalnya pada 2026, dengan anggaran Rp109,7 triliun dan jumlah penerima sebanyak 30,46 juta orang, maka efek berganda ke PDB meningkat jadi Rp6,967.2 triliun.

Lantas meningkat lagi pada 2027 dan 2028 yakni menjadi masing-masing Rp9.479,4 triliun dan Rp14.219,1 triliun dimana pada 2027 estimasi alokasi anggarannya sebesar Rp149,2 triliun dengan 41,45 juta penerima lalu pada 2028 bertambah anggarannya menjadi Rp223,8 triliun dan 62,17 juta penerima. Selanjutnya pada 2029, estimasi alokasi anggaran program MBG sekitar Rp298,4 triliun untuk 82,9 juta penerima, dapat mendongkrak PDB sebesar Rp18.958,8 triliun.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kirab Pataka Meriahkan Hari Jadi ke-731 Tuban

Penulis
Alfan Godit
-

TUBAN – Kirab Pataka Kabupaten Tuban dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-731 memasuki hari kedua pada Senin (11/11). Kirab dimulai dari Kecamatan Jatirogo dan melanjutkan perjalanan melewati berbagai kecamatan di Kabupaten Tuban, meliputi Kenduruan, Bancar, Tambakboyo, Kerek, Montong, Merakurak, Jenu, hingga Tuban, dan berakhir di Kota Lama, Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding.

Sepanjang perjalanan, kirab disambut dengan antusiasme tinggi dari masyarakat di setiap kecamatan yang dilewati. Di Kecamatan Jenu, misalnya, sambutan meriah terlihat melalui penampilan Drumband Bahana Gita Bahari yang merupakan siswa-siswi SDN Beji 1. Penampilan penuh semangat ini menambah semarak suasana, dengan irama dinamis yang menggambarkan kreativitas dan antusiasme generasi muda, sekaligus menunjukkan dukungan masyarakat Jenu dalam merayakan Hari Jadi Tuban. Antusiasme serupa juga terlihat di kecamatan-kecamatan lainnya yang disinggahi kirab.

Pada malam hari, rangkaian acara akan ditutup dengan tirakatan di Balai Desa Prunggahan Kulon. Acara ini menjadi momen untuk menghormati para pendahulu dan mendoakan kemajuan Kabupaten Tuban di masa depan. Tirakatan juga diharapkan menjadi ajang mempererat hubungan antarwarga serta menyambut Hari Jadi ke-731 Kabupaten Tuban dengan penuh rasa syukur.

Sebelumnya, dalam pemberangkatan kirab pada Minggu (10/11), Pjs. Bupati Tuban, Agung Subagyo, menegaskan kembali pesan utama kirab tahun ini, yaitu “Sinergi Bersama untuk Maju” dan “Pilkada Tuban Adem Ayem.” Agung berharap semangat persatuan ini tetap terjaga, terutama di tengah masa kampanye Pilkada, dengan menjaga kedamaian dan kerukunan antarwarga.

“Kirab pataka ini bukan hanya simbol kebanggaan Kabupaten Tuban, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat persatuan dan menunjukkan bahwa kita bersama-sama menjaga keharmonisan,” ujar Agung Subagyo.

Dengan lancarnya jalannya kirab, Pjs. Bupati Tuban mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah mendukung kegiatan ini, berharap kirab dapat menjadi simbol kekuatan dan kebersamaan yang membawa Kabupaten Tuban menuju kemajuan.(red)

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Sumsel Rakor Pencegahan Korupsi dalam Penganggaran APBD

Penulis
Alfan Godit
-

PALEMBANG – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Elen Setiadi, S.H., M.S.E., secara virtual membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Pencegahan Korupsi dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel, yang berlangsung di Ballroom Hotel Beston Palembang pada Selasa, 12 November 2024.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Elen Setiadi menekankan pentingnya rakor ini bagi jajaran Pemerintah Provinsi Sumsel untuk memastikan pengelolaan APBD yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi dalam setiap tahap perencanaan dan penganggaran.

“Rakor ini sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang ada dapat digunakan secara efektif sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya pada poin ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan korupsi dan narkoba,” ujar Elen Setiadi.

Elen menambahkan bahwa dalam merancang APBD, seluruh proses harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip pertama, alokasi anggaran harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat, memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat Sumsel. Kedua, proses perencanaan dan penganggaran harus berbasis pada data yang valid dan relevan. Dengan data yang akurat, setiap keputusan anggaran dapat dibuat berdasarkan kebutuhan yang sesungguhnya dan menghasilkan hasil yang optimal sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

“Hal ini akan memungkinkan kita untuk mengidentifikasi program-program yang benar-benar berdampak dan mengeliminasi program yang kurang efektif,” jelasnya.

Prinsip ketiga, lanjut Elen, adalah pentingnya membuka ruang bagi partisipasi publik dalam proses perencanaan anggaran. Dengan mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat, pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

“Partisipasi publik tidak hanya mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai kontrol sosial yang sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Elen juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi makro Sumsel menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan data Triwulan III tahun 2024, ekonomi Sumsel tumbuh sebesar 5,04%, dengan inflasi terkendali di angka 1,09%, dan tingkat pengangguran yang relatif rendah, yaitu 3,97%.

“Dengan pengelolaan anggaran yang bersih dan bebas dari korupsi, kita dapat memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” paparnya.

Pj Gubernur mengimbau agar pengelolaan keuangan daerah difokuskan pada pencapaian target pelayanan publik, dengan memprioritaskan anggaran untuk program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, seperti pemenuhan urusan wajib dan standar pelayanan minimal (SPM). Belanja di luar urusan wajib, seperti hibah dan bantuan keuangan, hanya boleh dianggarkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah setelah memenuhi belanja prioritas lainnya.

“Pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting agar semua pihak dapat memaksimalkan perannya dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel, Yosi Harvandi, menyampaikan bahwa rakor ini digelar untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa publik, serta meningkatkan transparansi dalam penggunaan APBD Sumsel.

“Rakor ini dihadiri oleh pimpinan DPRD Sumsel, anggota DPRD, serta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel,” katanya.

Tujuan utama rakor ini, lanjut Yosi, adalah untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan efisiensi belanja, memperbaiki kualitas barang dan jasa publik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Drs. H. Edward Candra, MH, Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto, serta para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.(red)

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Catat! Jenis Bansos Ini Bakal Cair Selama November 2024

Penulis
Syifa
-

Pada November 2024, pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kembali menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya, dengan beberapa penyesuaian dan penambahan. Tujuan utama dari bantuan ini adalah untuk menjaga kesejahteraan serta daya beli masyarakat, terutama menjelang akhir tahun.

Bantuan Sosial yang Cair pada November 2024

  1. Program Keluarga Harapan (PKH)
    Bansos PKH disalurkan kepada keluarga yang memenuhi syarat, seperti keluarga dengan anak sekolah, ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas. Pada November 2024, PKH memasuki tahap keempat dan terakhir untuk tahun ini, yang berlangsung hingga Desember 2024. Berikut adalah rincian dana yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM):
  • Balita (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap, atau Rp3 juta per tahun
  • Ibu hamil dan masa nifas: Rp750.000 per tahap, atau Rp3 juta per tahun
  • Anak SD: Rp225.000 per tahap, atau Rp900.000 per tahun
  • Anak SMP: Rp375.000 per tahap, atau Rp1,5 juta per tahun
  • Anak SMA: Rp500.000 per tahap, atau Rp2 juta per tahun
  • Lansia (70 tahun ke atas): Rp600.000 per tahap, atau Rp2,4 juta per tahun
  • Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap, atau Rp2,4 juta per tahun

Bantuan ini diharapkan dapat mendukung keluarga dengan keterbatasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

  1. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
    Bansos BPNT adalah bantuan nontunai yang diberikan dalam bentuk kartu elektronik. Masyarakat penerima dapat menggunakan saldo untuk membeli bahan pangan pokok, seperti beras, telur, dan kebutuhan lainnya di e-warong. Pada November 2024, BPNT akan cair pada tahap kelima, dengan total bantuan sebesar Rp400.000 untuk periode Oktober-November 2024.
  2. Program Indonesia Pintar (PIP)
    PIP adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini bertujuan untuk memastikan anak-anak yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan finansial tidak putus sekolah. Pencairan PIP pada November 2024 akan mencapai tahap akhir, dan siswa yang belum menerima bantuan sebelumnya diharapkan bisa menerima dana pada tahap ini. Besaran dana yang diterima adalah:
  • Siswa SD: Rp400.000 per tahun
  • Siswa SMP: Rp750.000 per tahun
  • Siswa SMA/SMK: Rp1,8 juta per tahun

Cara Cek Status Penerima Bansos

Untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diterima tepat sasaran, masyarakat dapat memeriksa status penerima melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Berikut adalah langkah-langkah pengecekan:

  1. Masuk ke situs cekbansos.kemensos.go.id.
  2. Masukkan data diri yang diminta.
  3. Isi kode capcha yang muncul.
  4. Klik “Cari Data” untuk mengetahui status penerimaan bansos berdasarkan data yang dimasukkan.

Dengan adanya bansos ini, diharapkan masyarakat dapat lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok dan pendidikan, terutama menjelang akhir tahun 2024.

Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Tol Cipularang Diperiksa Hari Ini

Penulis
Syifa
-

Polisi menyatakan bahwa sopir truk yang menyebabkan kecelakaan beruntun di Tol Cipularang KM 92 B sudah dalam kondisi membaik. Sehingga, proses pemeriksaan akan dilakukan kepadanya.

Kabid Humas Polda Jawa Barat (Jabar) Kombes. Pol. Jules Abraham Abast menerangkan, sopir truk tersebut berinisial R (43). “Sopir inisial R (43) rencana hari ini akan dimintai keterangan oleh penyidik Lakalantas Polres Purwakarta,” jelas Kabid Humas, Selasa (12/11/24).

Diketahui, kecelakaan tersebut terjadi kemarin (11/11/24) sekitar pukul 15.15 WIB. Kecelakaan tersebut melibatkan 17 kendaraan.

Total 30 korban dalam peristiwa ini, di mana satu orang meninggal dunia, 4 luka berat, dan 25 luka ringan. Seluruhnya masih berada di dua rumah sakit daerah Purwakarta.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Jules Abraham Abast mengungkapkan bahwa truk yang mengalami masalah pada sistem remnya membawa muatan yang cukup berat. “Rem blong karena bermuatan cukup banyak, cukup berat, sehingga menabrak kendaraan yang ada di depannya,” katanya, Senin (12/11).

Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Jakarta mengalami kemacetan parah hingga mencapai Kilometer 95. Untuk mengurangi kepadatan, Polda Jabar telah menerapkan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan kendaraan keluar di Exit Tol Cikamuning. Selanjutnya, kendaraan diarahkan melalui jalur arteri di Purwakarta sebelum kembali masuk tol melalui Pintu Tol Sadang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,4561,4571,458...4,969Halaman 1,457 dari 4,969