Beranda blog Halaman 1458

Penyebab Kecelakaan di Tol Cipularang, Truk Gagal Gunakan Engine Brake

Penulis
Syifa
-

Polisi mengungkap awal mula tabrakan beruntun di Tol Cipularang Km 92. Berdasarkan pengecekan langsung, diduga truk gagal melakukan pengereman.

“Setelah kita cek kendaraan tronton, kita cek persneling ada di gigi 4. Artinya dengan turunan seperti ini, pengemudi tidak menggunakan engine break secara maksimal,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan usai mengecek lokasi kecelakaan, Senin (11/11/2024) malam.

Aan menduga, pengemudi truk gagal melakukan pengereman. Hal ini juga bisa berakibat rem blong.

Baca juga: Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang: Truk Tabrak Puluhan Kendaraan

“Jadi menggunakan rem kemungkinan ya bisa gagal rem maupun rem blong,” tuturnya.

Meski demikian, Korlantas masih akan menyelidiki lebih lanjut terkait penyebab pasti tabrakan beruntun tersebut.

Aan mengatakan, pihaknya belum bisa menyimpulkan tabrakan diakibatkan kelalaian sopir.

“Nanti kita selidiki. Faktanya seperti itu, persneling tinggi artinya di 4 termasuk tinggi, engine break tidak maksimal,” katanya.

Hingga kini, Polda Jawa Barat (Jabar) menyatakan jumlah korban kecelakaan di Tol Cipularang Km 92 B bertambah. Sebelumnya jumlah korban hingga tadi malam mencapai 28 orang dan bertambah berdasarkan pendataan pagi ini.

“Dari hasil pendataan terakhir pagi ini bertambah satu korban secara keseluruhan 30 korban, 1 meninggal dunia, empat luka berat, 25 luka ringan,” jelas Kabid Humas Polda Jabar Kombes. Pol. Jules Abraham Abast kepada wartawan, Selasa (12/11/24).

Kabid Humas menjelaskan, satu korban meninggal dunia telah diidentifikasi atas nama AM (14). Sementara, untuk jumlah kendaraan, sampai pagi ini dipastikan hanya 17.

Menurut Kombes. Pol. Jules, olah TKP telah diselesaikan pagi ini. Selama olah TKP dilakukan pengalihan arus lalu lintas jalur Bandung menuju Jakarta.

“Yang kita berlakukan olah TKP menggunakan TAA di jalur B yang kita utamakan jadi yang jalur Bandung ke Jakarta,” ungkap Kombes. Pol. Jules.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang: Truk Tabrak Puluhan Kendaraan

Penulis
Syifa
-

Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang Kilometer 92, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Insiden ini diduga dipicu oleh truk bermuatan berat yang mengalami rem blong, sehingga menabrak belasan kendaraan di depannya. Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menyebutkan, setidaknya 19 kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Jules Abraham Abast mengungkapkan bahwa truk yang mengalami masalah pada sistem remnya membawa muatan yang cukup berat. “Rem blong karena bermuatan cukup banyak, cukup berat, sehingga menabrak kendaraan yang ada di depannya,” katanya, Senin (12/11).

Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar mencatat, dari 19 kendaraan yang terlibat, satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara delapan orang lainnya mengalami luka-luka. Wadirlantas Polda Jabar AKBP Edwin Affandi menyebutkan, hingga kini pihaknya masih terus melakukan pendataan jumlah korban dan kendaraan yang terlibat.

“Termonitor 19 unit kendaraan (terlibat kecelakaan), satu orang meninggal dunia dan 8 orang luka-luka,” kata Wadirlantas Polda Jabar AKBP Edwin Affandi.

Untuk menangani kejadian ini, Polda Jawa Barat telah mengerahkan sekitar 10 personel gabungan dari Korlantas Polri, PJR Polda Jabar, dan Satlantas Purwakarta. Mereka bertugas membantu proses evakuasi korban dan kendaraan yang terlibat.

“Ada 10 personel yang sudah kami kerahkan untuk membantu evakuasi korban maupun kendaraan yang terlibat,” kata dia.

Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Jakarta mengalami kemacetan parah hingga mencapai Kilometer 95. Untuk mengurangi kepadatan, Polda Jabar telah menerapkan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan kendaraan keluar di Exit Tol Cikamuning. Selanjutnya, kendaraan diarahkan melalui jalur arteri di Purwakarta sebelum kembali masuk tol melalui Pintu Tol Sadang.

“Kendaraan diarahkan melalui jalur arteri di Purwakarta, kemudian memasuki kembali tol melalui Pintu Tol Sadang,” katanya.

Insiden kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 15.30 WIB dan menyebabkan kepanikan di antara pengendara yang melintas. Hingga berita ini diturunkan, petugas dari Jasa Marga dan kepolisian masih berada di lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi kendaraan yang terlibat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Sumsel Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Daerah Jelang Nataru 2025

Penulis
Alfan Godit
-

PALEMBANG – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Elen Setiadi, S.H., M.S.E., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumatera Selatan, yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Palembang, Senin (11/11/2024).

Rakor ini bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Elen Setiadi mengungkapkan bahwa, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel, pada Oktober 2024 tercatat inflasi year on year (y-on-y) sebesar 1,09 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebesar 1,44 persen dengan IHK 107,05, sedangkan inflasi terendah tercatat di Kota Lubuklinggau, yaitu 0,89 persen dengan IHK sebesar 104,61.

Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar di Sumsel pada Oktober 2024 antara lain tomat, daging ayam ras, bawang merah, serta emas perhiasan. Sementara itu, cabai merah tercatat sebagai komoditas penyumbang deflasi terbesar di seluruh kabupaten/kota di Sumsel.

“Hal ini perlu menjadi perhatian kita semua, terutama karena dalam waktu sebulan kita akan menghadapi Nataru. Kita masih memiliki ruang yang cukup untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna mengatasi potensi lonjakan harga ini,” ujar Elen.

Pj Gubernur juga mengingatkan kepada seluruh Bupati/Walikota untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat pada 27 November 2024, Provinsi Sumsel akan menggelar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak. Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan pentingnya ketersediaan bahan pokok, seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir, yang perlu diawasi dengan cermat agar tidak disalahgunakan oleh calon kepala daerah untuk meraih dukungan masyarakat.

“Kami juga mengimbau agar Bupati/Walikota dapat meningkatkan ketersediaan pasokan bahan pokok melalui penggunaan dana BTT, dan untuk beras, kami akan menjalin kerja sama dengan Bulog,” tambahnya.

Elen juga meminta agar TPID di tingkat kabupaten/kota menerapkan berbagai strategi, seperti memastikan keberlanjutan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), melakukan pemantauan pasokan secara berkala, dan mendorong optimalisasi kerjasama antar daerah (KAD) dalam bidang penelitian dan pengembangan teknologi serta informasi.

“Selain itu, kami juga akan terus melaksanakan pasar murah, memantau harga pasar secara rutin, dan menetapkan target penurunan harga untuk komoditas yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET),” tegas Elen.

Pj Gubernur juga mengingatkan agar seluruh upaya yang dilakukan dalam pengendalian inflasi dapat terdokumentasi dengan baik dan dilaporkan tepat waktu kepada Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Hal ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi daerah untuk meraih penghargaan pada TPID Awards 2025, yang proses penilaiannya berlangsung sepanjang 2024.

Dalam rakor tersebut, berbagai stakeholder menyampaikan paparan terkait langkah-langkah pengendalian inflasi, di antaranya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Ricky Perdana Gozali, yang membahas strategi pengendalian inflasi di Sumsel menjelang akhir tahun 2024 dan 2025. Selain itu, materi tentang pemanfaatan data dan informasi berita resmi statistik BPS terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi juga disampaikan, serta laporan dari Bulog terkait kondisi stok, harga, dan distribusi komoditas yang menjadi penugasan Bulog menjelang akhir tahun dan Nataru 2024.

Rakor juga dihadiri oleh Pj Bupati Ogan Komering Ilir dan Pj Walikota Palembang, serta didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Drs. H. Edward Candra, MH, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.(red)

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HKN ke-60: Wali Kota Bogor Ajak Warga Waspada Musim Penghujan

Penulis
Alfan Godit
-

Bogor – Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang ke-60 pada tahun 2024, Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, mengingatkan para profesional kesehatan serta masyarakat Kota Bogor untuk lebih waspada dan mempersiapkan diri menghadapi dampak perubahan cuaca, terutama pada musim penghujan yang tengah melanda.

Dengan curah hujan yang cukup tinggi disertai angin kencang, Hery menekankan bahwa kondisi ini berpotensi menyebabkan bencana alam dan menjadi ancaman bagi kesehatan yang perlu diwaspadai oleh semua pihak.

“Musim penghujan seperti ini membutuhkan perhatian lebih dalam menjaga kesehatan, baik itu kesehatan diri kita sendiri maupun masyarakat secara umum. Mari bersama-sama menjaga kesehatan, meningkatkan kewaspadaan, dan mendukung berbagai program kesehatan di Kota Bogor,” ungkap Hery Antasari saat memimpin apel di Plaza Balai Kota Bogor, Selasa (12/11/2024) pagi.

Sinergi dan Kolaborasi untuk Kesehatan Masyarakat
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrem saat ini. Menurut Retno, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk mendukung tercapainya tujuan kesehatan di Kota Bogor. Tema HKN 2024, “Gerak Bersama, Sehat Bersama”, menjadi landasan dalam kolaborasi ini.

“Dalam menghadapi musim penghujan dan dampaknya, kami telah menyiapkan berbagai program dan strategi. Kami juga terus memperkuat fasilitas dan infrastruktur pelayanan kesehatan yang ada. Salah satu fokus kami adalah peningkatan deteksi dini penyakit melalui skrining, yang merupakan salah satu prioritas di Kota Bogor,” jelas Retno.

Retno juga mengungkapkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Bogor mengembangkan inovasi khusus untuk deteksi dini, seperti Pamong Walagri, sebuah program skrining kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bogor, serta Paguyuban Salapan yang menyasar sembilan kelompok sasaran di kalangan masyarakat usia produktif.

Program Pencegahan Penyakit dan Aksi Kolaboratif
Untuk menanggulangi penyakit menular seperti TBC, Kota Bogor juga memiliki program unggulan Aksi Geulis (Gerakan untuk Eliminasi Tuberkulosis), yang mendapat apresiasi baik di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.

Retno menambahkan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pola hidup sehat. “Kami mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan promotif dan preventif, seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), agar budaya hidup sehat semakin terwujud di Kota Bogor,” pungkasnya.

Penghargaan atas Layanan Kesehatan
Sebagai informasi, peringatan HKN Kota Bogor 2024 akan berlangsung hingga acara puncak pada 7 Desember 2024. Pada peringatan HKN tingkat Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor menerima penghargaan atas upayanya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk dalam hal percepatan Open Defecation Free (ODF), pengelolaan vaksin, dan pengelolaan perbekalan kesehatan atau farmasi.

Dengan semangat kebersamaan, mari kita jaga kesehatan dan terus dukung program-program kesehatan untuk mewujudkan Kota Bogor yang lebih sehat.(red)

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jaksa Agung Buka FGD Bahas Perkara Koneksitas Sipil-Militer

Penulis
Alfan Godit
-

JAKARTA – Pada tanggal 12-13 November 2024, bertempat di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL) dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Implementasi Kewenangan Jaksa Agung dalam Penanganan Perkara Koneksitas”. Acara ini dibuka secara resmi oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin.

Kegiatan ini bertujuan untuk membahas secara komprehensif kewenangan Jaksa Agung dalam penanganan perkara koneksitas, yaitu perkara yang melibatkan elemen sipil dan militer. Penanganan perkara seperti ini membutuhkan pendekatan yang holistik agar tidak terjadi dualisme kebijakan penuntutan serta disparitas dalam pemidanaan. Dalam sambutannya, Jaksa Agung menekankan pentingnya sinergi antara Kejaksaan dan lembaga peradilan militer dalam menangani perkara koneksitas dengan mengacu pada Pasal 35 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan bahwa dengan dibentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL), Kejaksaan kini memiliki kewenangan yang lebih jelas dan tegas dalam melaksanakan koordinasi penuntutan terhadap tindak pidana yang melibatkan aparat sipil dan militer secara bersama-sama. Menurut Jaksa Agung, langkah ini diambil untuk mempercepat proses hukum dalam perkara koneksitas, baik yang bersifat pidana umum maupun pidana khusus.

“Pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer merupakan langkah strategis untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, serta mendukung kelancaran penanganan perkara yang melibatkan kedua aspek—sipil dan militer,” ungkap Jaksa Agung.

Jaksa Agung juga menjelaskan bahwa penanganan perkara koneksitas yang melibatkan pelaku sipil dan militer harus dilaksanakan dengan pendekatan yang menyatukan prosedur hukum dari kedua lingkungan peradilan tersebut. Pasalnya, dalam kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi, kewenangan penuntutan dapat didelegasikan kepada Penuntut Umum di lingkup peradilan umum dan Oditur dalam lingkup peradilan militer. Hal ini penting agar penegakan hukum berjalan secara terpadu dan tidak terfragmentasi.

“Jika perkara koneksitas ditangani secara terpisah, dapat timbul masalah berupa kebijakan penuntutan yang tidak seragam, bahkan bisa terjadi disparitas dalam pemidanaan. Oleh karena itu, pendekatan yang terpadu dalam penanganan perkara ini sangat krusial untuk menciptakan keadilan yang efektif,” lanjut Jaksa Agung.

Dalam FGD ini, Jaksa Agung berharap agar seluruh aparat penegak hukum, baik dari Kejaksaan, TNI, maupun Kepolisian, dapat meningkatkan pemahaman bersama dalam menangani perkara koneksitas. “Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja sama antar lembaga penegak hukum, sehingga tercipta keselarasan dalam penanganan kasus yang melibatkan kepentingan sipil dan militer,” tambah Jaksa Agung.

Selain itu, diskusi ini juga mendorong inisiatif untuk memperkuat landasan hukum yang mendukung penanganan perkara koneksitas melalui nota kesepahaman bersama antara lembaga penegak hukum. Harapannya, dengan sinergi yang lebih kuat antar institusi, penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan lebih optimal, serta mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk para Jaksa Agung Muda, Staf Ahli Jaksa Agung, serta pejabat tinggi lainnya, seperti perwakilan dari Panglima TNI, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Semua peserta turut aktif dalam diskusi yang mendalam mengenai tantangan dan efektivitas penanganan perkara koneksitas di Indonesia.

Melalui FGD ini, diharapkan dapat terjalin pemahaman yang lebih baik dan lebih efektif antara berbagai lembaga penegak hukum dalam menangani perkara koneksitas, yang tentunya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas dan integritas sistem peradilan di Indonesia.(red)

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nasir Djamil Ingatkan Polri Jaga Netralitas Jelang Pilkada 2024

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil ingatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk terus menjaga netralitasnya. Hal ini agar demokrasi yang berlangsung di Indonesia dapat terus terjaga kualitasnya.

“Saya pikir Kepolisian Republik Indonesia diharapkan bisa membantu agar demokrasi kita semakin berkualitas. Negara hukum kita semakin berkualitas, dan keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat kita,” kata Nasir Djamil dalam Rapat Kerja Komisi III dengan jajaran Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/24).

Nasir Djamil menambahkan, dalam konteks Pilkada, netralitas Polri sangat diharapkan. Polri pun diharapkan terus memberi kesempatan warga negara untuk menyampaikan pendapatnya, mendapatkan kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya.

“Dalam konteks hak asasi manusia dan negara demokrasi saya pikir Kepolisian harus memenuhi hak warga diantaranya adalah bagaimana Kepolisian bisa bersikap mengayomi dan berada di atas semua kelompok terutama pada kontestan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Amir Uskara Minta Relawan dan Pendukungnya Tak Terprovokasi Ulah Perusak Baliho

Penulis
Jalaludin Rummi
-
Calon Bupati Gowa nomor urut 1 Amir Uskara, mengimbau kepada seluruh pendukungnya untuk tidak terprovokasi oleh insiden pengrusakan baliho kampanyenya (Aurama’), yang terjadi di Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Minggu (10/11/2024).
Dalam pernyataannya, Amir Uskara meminta para pendukung untuk tetap tenang dan menjaga ketentraman di Kabupaten Gowa. Ia menegaskan bahwa insiden pengrusakan baliho adalah hal yang umum dalam proses demokrasi dan kontestasi politik.
“Teman-teman, sahabat-sahabat seperjuangan yang ingin melakukan perubahan di Kabupaten Gowa, saya mengimbau kepada saudara-saudara sekalian untuk tidak terprovokasi. Jangan terpancing dengan beredarnya video pengrusakan baliho-baliho kami. Ini biasa dalam demokrasi, dalam setiap kontestasi,” ujar Amir, Senin (11/11/2024).
Amir Uskara menambahkan bahwa kasus ini akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.
Wakil Ketua Umum DPP PPP ini menyatakan kepercayaan pada aparat keamanan untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan pelaksanaan pilkada yang aman dan damai.
“Biarkan ini menjadi urusan petugas keamanan, urusan polisi. Kita lihat apakah polisi akan benar-benar melakukan tindakan atas pengrusakan ini. Saya minta kepada seluruh simpatisan dan teman-teman untuk tidak terpancing. Kita serahkan ini kepada polisi,” tegasnya.
Amir Uskara juga berpesan agar para pendukungnya menjaga keamanan dan keselamatan, serta tetap menjaga Kabupaten Gowa sebagai contoh daerah yang nyaman dan kondusif dalam pelaksanaan pilkada.
“Sekali lagi, terima kasih. Jaga keamanan, jaga keselamatan masyarakat. Jadikan Gowa sebagai contoh pilkada yang nyaman dan tidak terprovokasi,” tutup Amir Uskara.
Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Johan Rosihan: Kinerja Bulog Selama ini Tidak Sesuai dengan Visinya

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menilai kinerja Bulog sejauh ini tidak sesuai dengan visi Bulog. Menurutnya, Bulog dibentuk menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang terpercaya. Karena itu, tegasnya, banyak aspek yang harus diperbaiki sebagai prioritas kinerja bulog ke depan.

Hal itu disampaikannya saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV bersama Jajaran Direksi Perum Bulog di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa, (05/11/24).

“Kinerja Bulog telah menegasikan visi tersebut sebab jika dilihat dari ketersediaan pangan maka faktanya kita temukan realisasi impor beras 2024 totalnya telah mencapai 2,9 juta ton,” ucap Johan Rosihan dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Johan Rosihan menegaskan bahwa Bulog terlihat tidak kompatibel dengan semangat pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang bercita-cita mencapai swasembada pangan.

”Saya ingin mengajukan pertanyaan mendasar kepada Bulog, apa pemahaman swasembada pangan menurut Bulog? Apa rencana transformasi Bulog untuk mendukung tercapainya swasembada pangan dalam empat tahun ke depan?,” tanya Johan Rosihan.

Politisi Fraksi PKS ini merasa prihatin mengingatkan bahwa impor beras yang telah dilakukan Bulog, menyebabkan kesejahteraan petani semakin merosot sebab beras lokal petani lebih mahal kalah bersaing dengan beras impor sehingga membuat para petani merugi.

Bahkan menurutnya, selama ini pemenuhan cadangan beras pemerintah (CBP) selalu berasal dari impor dan gagal menyerap pasokan beras petani lokal secara optimal. Maka dari itu, Johan Rosihan menantang keberanian Bulog untuk menyatakan bahwa tahun 2025 akan berkomitmen mengisi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sepenuhnya berasal dari petani lokal.

”Apakah Bulog berani menegaskan tahun 2025 akan menyerap gabah petani untuk CBP dan menghentikan impor demi semangat swasembada pangan,” tegas Johan Rosihan.

Ia pun menilai bahwa negara Indonesia berpotensi menjadi tiga besar produsen beras terbesar di dunia dengan produksi saat ini sekitar 54,65 juta ton padi, maka menurutnya harus ada kebijakan tegas untuk menghentikan impor beras di tanah air.

Terakhir, Johan Rosihan sepenuhnya akan mendukung Bulog jika berkomitmen melakukan transformasi organisasi demi cita-cita swasembada pangan.

”Jika Bulog memiliki kendala regulasi yang menghalangi kinerjanya maka saya nyatakan Komisi IV siap bersama-sama untuk menjadikan Bulog punya kewenangan kuat untuk berperan aktif dalam mencapai swasembada pangan nasional,” demikian tutup Johan Rosihan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag Ingin Bawa Pusat Peradaban Islam ke Indonesia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar mengutarakan keinginannya untuk membawa pusat peradaban Islam ke Indonesia. Hal tersebut diungkapkan saat menghadiri acara Dies Natalis ke-59 UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, pada Senin (11/11/2024).

Menag bercerita, hal tersebut sudah diutarakannya saat pertama kali bertemu presiden Prabowo saat ditawarkan menjadi Menteri di Kabinet Merah Putih. “Saya tidak pernah bermimpi menjadi Menteri Agama. Sebelumnya saya sadar, saya bukan orang terbaik di Kemenag, banyak orang lebih baik dan tepat,” ucapnya.

Namun saat diajak diskusi oleh presiden, Ia menjelaskan bahwa butuh mempromosikan Moderasi Beragama ke dunia. Karena menurutnya, Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim adalah negara yang plural dan stabil.

“Kita hanya promosikan sawi, mineral, minyak, dan macam-macam produk-produk bumi alam kita ini. Tapi satu hal yang belum pernah atau belum banyak dipromosikan adalah moderasi beragama kita, dari seluruh negeri Muslim yang paling plural adalah indonesia, dan yang plaing stabil juga indonesia,” ucapnya.

Menurut Menag, Indonesia sangat strategis jika dijadikan pusat peradaban Islam, “Tidak ada negara mayoritas muslim yang seperti Indonesia. Pertama indikatornya Geopolitik dan geo-intellektual kita bisa mendukung. Kemudian juga kita berada dalam suasana yang paling tenang, jauh dari pusat konflik yang namanya Israel.” lanjutnya.

“Indonesia memenuhi persyaratan semua. Timur Tengah sudah selesai tugasnya melahirkan islam, melahirkan Nabi Muhammad SAW, kemudian juga atur dengan Al-Quran. Kita kembangkan di masa depan itu adalah bagaimana mengalihkan pusat peradaban dunia islam itu dari Timur Tengah ke Asia Tenggara dalam kurung Indonesia,” Ucapnya.

Dalam sejarahnya, lanjut Menag, Ibu Kota Islam memang selalu berpindah. Mulai dari Makka, berpindah ke Madina, ke Syiria hingga ke Istanbul yang dibawa oleh turki usmani.

Namun demikian, Menag berharap PTKIN harus mengambil peran terhadap pengembangam peradaban islam tersebut. Sebagai lembaga keilmuan, PTKIN harus mengambil peran dalam meningkatkan kualitas keislaman di Indonesia.

Menurutnya, tantangan keagamaan saat ini semakin berat. Karena menurutnya saat ini masyarakat semakin liberal sehingga ada jarak antara penganut dengan agamanaya.

“Jadi masyarakat saat ini semakin rasional bahkan cenderung semakin liberal. Nah perlu kembali didekatkan dengan agama. Saya harap uin mengambil peran tersebut,” ucapnya.

Salah satu caranya, lanjut Menag, para pengajar untuk terus belajar dan memahami kondisi yang ada. “Saya harap UIN Makassar dan yang lain berani berpikir lain, mencuri masa depan, dan proaktif, sebelum yang lain menjemput UIN sudah melakukannya.

“Saya kira inilah harapan kami. Jangan dosen hanya mengajar, tapi juga belajar. Karena gergaji jika tidak pernah diasah tidak akan produktif. Ini masa depan yang akan kita lewati. Karena kita harus menjemput masa depan sebelum masa depan itu datang,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Tegaskan Kesejahteraan Desa Indikator Kemajuan Indonesia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes Yandri Susanto mengajak pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk berkolaborasi dalam menggali potensi daerahnya masing-masing, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di desa.

Pasalnya, hal itu merupakan indikator utama kemajuan Indonesia, selain menjadi salah satu tolok ukur yang wajib diperhatikan berbagai pihak, sebab Indonesia Emas 2045 butuh beragam peningkatan termasuk menjamin kesejahteraan desa.

“Desa ini menjadi ujung tombak pembangunan kita, maka tagline Kemendes sekarang, Bangun Desa, Bangun Indonesia. Jadi kalau kita membangun desa pastilah otomatis membangun Indonesia,” ungkap Mendes Yandri saat membuka acara Launching Platform Pelatihan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) di lapangan Balai Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, pada Senin (11/11/2024).

Lebih lanjut, Mendes Yandri mengajak seluruh kepala desa agar bahu-membahu melibatkan warga dalam memutuskan kebijakan pembangunan desa, misalnya melalui musyawarah desa (Musdes).

Audiensi publik seperti Musdes ini memungkinkan setiap kalangan dapat berbicara tentang pengalaman, kekhawatiran, dan harapan mereka.

Upaya ini juga dapat menciptakan ruang percakapan yang transparan, sehingga bisa dimanfaatkan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, untuk mengidentifikasi solusi dari permasalahan sosial-ekonomi yang ada.

“Nah, membangun desa itu tidak bisa hanya mengandalkan kepala desa sendiri. Atau kalau ada persoalan hanya menyalahkan kepala desa sendiri. Gak bisa pak, kita harus bersatu padu, harus bahu-membahu,” beber Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

“Karena semua persoalan itu banyak di desa. Pengangguran banyak di desa. Kemiskinan banyak di desa. Persoalan kenalan remaja sekarang banyak di desa. Dan lain sebagainya,” imbuh mantan Anggota DPR RI itu.

Mendes Yandri juga menjabarkan, bahwa desa-desa di Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam mencapai kemandirian pangan dan air, khususnya di desa. Untuk mewujudkan tujuan mulia ini, pemerintah telah merumuskan visi yang ambisius, yaitu ‘Desa Daulat Pangan di 2030.’

Visi ini, kata Mendes Yandri, bertujuan untuk menghapuskan kelaparan dan memastikan bahwa setiap desa di Indonesia memiliki cadangan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan warganya, termasuk menyukseskan cita-cita pemerintah untuk swasembada pangan.

“Tetapi di sisi lain, desa itu mengandung makna yang sangat tinggi, buat kehebatan republik yang kita cintai ini,” jelasnya.

“Di desa lah tempat lumbung pangan, di desalah tempat ketahanan energi, atau swasembada air. Di desalah tempat produk-produk yang bisa diolah dalam rangka hilirisasi,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Mendes Yandri dalam kegiatan tersebut, Kepala BPSDM Kemendes PDT, Luthfiyah Nurlaela. Serta hadir pula Staf Ahli Menteri, Ansar Husein, Staf Ahli, Yusep Fatria, dan beberapa pejabat tinggi pratama di lingkungan Kemendes PDT.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,4571,4581,459...4,969Halaman 1,458 dari 4,969