Beranda blog Halaman 146

Papua Diproyeksikan Jadi Lumbung Pangan Nasional, Biak Bersiap Bangun Fasilitas Roket

Penulis
Reta
-

Pemerintah pusat mulai memetakan peran strategis Papua sebagai salah satu kawasan penyangga ketahanan pangan, energi, hingga pengembangan industri antariksa nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah ingin mengakhiri ketergantungan Papua terhadap pasokan pangan dan energi dari Pulau Jawa karena tingginya biaya distribusi selama ini turut memengaruhi harga kebutuhan pokok di Papua.

“Kalau makanan atau solar harus dikirim dari Jakarta, ongkos angkutnya sangat mahal. Tidak adil jika masyarakat yang pendapatannya lebih rendah justru membayar harga yang lebih tinggi,”katanya.

Menurutnya, salah satu langkah yang kini dipercepat adalah pembangunan Zona Pangan, Energi, dan Air di Wanam, Kabupaten Merauke.

“Kami ingin Papua mandiri, baik dalam penyediaan pangan maupun energi, sehingga tidak lagi bergantung pada daerah yang jauh,” sambung Zulkifli.

Ia menambahkan, seluruh usulan kepala daerah, mulai dari pembangunan irigasi, penyediaan pupuk, cetak sawah, hingga kebutuhan infrastruktur pertanian lainnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat bersama presiden sebagai bagian dari percepatan program ketahanan pangan nasional.

Di sisi lain, Biak juga dipersiapkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas peluncuran roket nasional. Posisi geografis yang berada dekat garis khatulistiwa dinilai menjadi keunggulan kompetitif yang dimiliki Biak dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

“Pembangunan fasilitas peluncuran roket di Biak akan dipercepat,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri Akan Maksimalkan Fungsi Kopdes Sesuai dengan Potensi Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa saat ini perkembangan terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) masih dalam finalisasi pembangunan gerai dan gudang, termasuk kendaraan operasionalnya.

Hal tersebut dikatakan Mendes Yandri saat jumpa pers setelah mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) terkait Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (15/7/26).

Lebih lanjut Mendes Yandri mengatakan, jika Kopdes Merah Putih sudah berjalan, maka fungsinya akan dimaksimalkan sesuai dengan potensi masing-masing desa. Ia optimistis, pemerintah desa akan turut serta menyukseskan Kopdes Merah Putih karena 80 persen keuntungan Kopdes akan kembali ke masyarakat desa dan 20 persen keuntungan Kopdes menjadi pendapatan asli desa (PADes).

“Apalagi yang dipakai kan dana desa dan dari keuntungan itu ada 20 persen keuntungan dari Kopdes itu akan jadi pendapatan asli desa. Jadi pemerintah desa punya kepentingan Kopdes ini berhasil dan sukses karena ada efek positifnya kepada desa, termasuk sisanya yang 80 persen keuntungan Kopdes akan kembali ke rakyat desa itu,” ungkap Mendes Yandri.

“Jadi saya kira pemerintah desa beserta seluruh jajarannya pasti akan memaksimalkan perannya masing-masing untuk terus memastikan semua potensi desa yang berbeda-beda tadi, pada ujungnya ya kita sukseskan Koperasi Desa Merah Putih,” sambung Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Selain itu, lanjut Mendes Yandri, 10 Asosiasi Desa juga menjadi mitra strategis Kemendes PDT untuk memastikan program Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita ke-6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan benar-benar terlaksana, termasuk program Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam menerjemahkan Asta Cita ke-6 tersebut, pihaknya di Kemendes PDT memiliki 12 Aksi Bangun Desa yang di antaranya ada program desa tematik, seperti desa jagung, desa padi, desa ikan nila, desa ikan lele, desa coklat dan desa-desa lainnya.

Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) akan menjadi off taker dari hasil desa-desa tematik tersebut sesuai dengan potensi desa masing-masing. Menurutnya, saat ini, sudah ada lebih dari 1.000 BUM Desa telah menyuplai kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dengan jumlah desa mencapai 75.266 desa dari berbagai potensi yang ada, tentu masing-masing Kopdes yang bekerja sama dengan BUM Desa akan memastikan semua produk di desa agar dipastikan bisa terserap dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

“Jadi kami tegaskan di sini, kami akan melakukan kolaborasi, kerja sama untuk memastikan kegiatan ekonomi di desa berjalan on the track,” ujar pria kelahiran Bengkulu ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gelar Workshop Pencegahan Korupsi, Kemenhut Perkuat Integritas Tata Kelola Kehutanan yang Bersih

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menggelar Workshop Pencegahan Korupsi Tahun 2026 sebagai langkah memperkuat budaya integritas dan membangun tata kelola kehutanan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kegiatan bertema “Satukan Aksi, Cegah dan Berantas Korupsi” tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dan dirangkaikan dengan Kick Off Sistem Pengelolaan dan Penanganan Konflik Kepentingan di lingkungan Kemenhut.

Dalam arahannya, Wamenhut menegaskan bahwa keberhasilan Kemenhut tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari tingkat kepercayaan publik yang dibangun melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih transparan, dan akuntabel.

“Integritas harus menjadi karakter setiap pegawai dan identitas Kementerian Kehutanan,” tegas Rohmat Marzuki.

Menurut Wamenhut, praktik gratifikasi, penyuapan, pungutan liar, dan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa masih menjadi tantangan di sektor publik. Karena itu, setiap aparatur negara harus menjadikan integritas sebagai tanggung jawab moral dalam menjalankan kewenangan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.

Ia juga mengingatkan bahwa penurunan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Kementerian Kehutanan Tahun 2025 harus menjadi momentum untuk mempercepat pembenahan tata kelola, memperkuat pengawasan, serta membangun budaya organisasi yang semakin bersih dan dipercaya masyarakat.

Meski demikian, Kemenhut terus menunjukkan capaian positif dalam reformasi birokrasi. Di antaranya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan selama sembilan tahun berturut-turut sejak 2017 hingga 2025, meraih penghargaan sebagai Kementerian Terbaik Nasional dalam Pengelolaan UKPBJ Tahun 2025, memperoleh predikat AA (Istimewa) pada Indeks Reformasi Hukum, serta meraih IKK Awards dengan predikat Unggul.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi, Kemenhut juga terus memperkuat transformasi digital melalui pengembangan SIGAP sebagai instrumen keterbukaan informasi publik serta JAGA RIMBA (Decision Support System) yang mengintegrasikan data dan proses bisnis lintas unit kerja. Menurut Wamenhut, digitalisasi tidak hanya menjadi modernisasi sistem, tetapi juga instrumen penting untuk mempersempit ruang terjadinya korupsi.

Komitmen tersebut juga diterapkan dalam pelaksanaan berbagai program strategis, termasuk pelaksanaan Bantuan Presiden di Taman Nasional Way Kambas yang sejak tahap perencanaan didampingi oleh BPKP dan BPK agar seluruh proses berjalan sesuai prinsip good governance.

Wamenhut juga menyampaikan bahwa besarnya perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor kehutanan, konservasi sumber daya alam, dan penguatan kelembagaan Kementerian Kehutanan harus dijawab dengan kinerja yang berintegritas.

“Mari kita tunjukkan, kepada bangsa, dan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Kementerian Kehutanan mampu menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan tidak koruptif,” ujarnya.

Ke depan, Kemenhut akan terus memperkuat digitalisasi layanan publik, implementasi manajemen risiko, pengendalian gratifikasi, optimalisasi Whistleblowing System, kepatuhan pelaporan LHKPN, serta pembangunan Zona Integritas di seluruh unit kerja. Selain itu, implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Penanganan Konflik Kepentingan serta Instruksi Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2026 diharapkan mampu memperkuat budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz, dalam laporannya menyampaikan bahwa Workshop Pencegahan Korupsi Tahun 2026 merupakan forum internalisasi kebijakan sekaligus penguatan komitmen antikorupsi bagi seluruh jajaran Kementerian Kehutanan.

Melalui kegiatan ini, Kemenhut berupaya membangun budaya antikorupsi dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan pelayanan publik, sekaligus melaksanakan Kick Off Sistem Pengelolaan dan Penanganan Konflik Kepentingan sebagai implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 13 Tahun 2025 dan Instruksi Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2026.

Workshop yang diselenggarakan secara hybrid ini menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diikuti oleh pimpinan serta pegawai Kemenhut di satker pusat maupun daerah sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Mukhtarudin Dorong Percepatan SMK Go Global untuk Cetak SDM Siap Kerja di Luar Negeri

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menghadiri rapat bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar untuk memaparkan perkembangan dan kesiapan implementasi Program SMK Go Global sebagai salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar siap bersaing di pasar kerja internasional di Kantor KemenkoPM, Jakarta Pusat, Senin 13 Juli 2026.

Dalam paparannya, Mukhtarudin menjelaskan bahwa Kementerian P2MI telah menyiapkan berbagai regulasi sebagai landasan pelaksanaan program tersebut. Hingga pertengahan 2026, sejumlah peraturan telah diterbitkan, di antaranya Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri yang menjadi dasar pemadanan kebutuhan tenaga kerja luar negeri dengan kompetensi calon pekerja migran Indonesia.

Selain itu, telah diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja global.

Regulasi tersebut diperkuat dengan penyusunan Petunjuk Teknis Program SMK Go Global serta rancangan Peraturan Menteri mengenai Penyelenggara Vokasi Pekerja Migran Indonesia yang akan mengatur standar lembaga vokasi, peran Migrant Center, hingga peningkatan kualitas pelatihan sesuai kebutuhan negara penempatan.

Menteri Mukhtarudin juga memaparkan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan untuk mendukung implementasi program. Di antaranya promosi melalui Trade Expo Indonesia 2026, pengembangan modul promosi dalam Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), perluasan kerja sama dengan delapan negara mitra utama serta penjajakan kerja sama dengan 18 negara, satu lembaga internasional, dan tiga organisasi internasional.

Di sektor pendidikan vokasi, Kementerian P2MI telah memetakan sekitar 37.535 lembaga vokasi potensial di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut ditargetkan 1.000 hingga 2.000 lembaga dapat bergabung dalam platform e-Vokasi sebagai mitra penyelenggara program SMK Go Global.

Menteri Mukhtarudin menyampaikan bahwa penguatan perlindungan pekerja migran akan semakin optimal melalui rencana pelimpahan kewenangan atase ketenagakerjaan kepada Kementerian P2MI. Langkah ini diharapkan memperkuat pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran di negara penempatan.

Dalam rapat tersebut dijelaskan pula berbagai koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang telah dilakukan sepanjang tahun 2026, termasuk dengan LKPP, Bappenas, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, KORSTAS Tipidkor Polri, serta asosiasi ahli pengadaan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan akuntabel dan sesuai ketentuan.

Dari sisi infrastruktur digital, Kementerian P2MI sedang menyiapkan tiga sistem informasi utama, yaitu Migran Akses untuk pemadanan kebutuhan tenaga kerja, SMART Pekerja Migran untuk proses pendaftaran hingga evaluasi peningkatan kapasitas, serta e-Vokasi untuk pendataan lembaga vokasi. Ketiga sistem tersebut telah terintegrasi dengan SISKOP2MI dan diproyeksikan menjadi fondasi pengelolaan data, monitoring, dan evaluasi program secara nasional.

Meski demikian, Menteri Mukhtarudin mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain kesiapan perangkat dan jaringan di daerah yang belum merata, kebutuhan penguatan infrastruktur digital, serta pelaksanaan uji keamanan aplikasi (Vulnerability Assessment and Penetration Testing/VAPT) oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dijadwalkan pada akhir Juli 2026.

Selain kesiapan sistem, Menteri Mukhtarudin menyoroti pentingnya dukungan sumber daya manusia pengelola keuangan. Mengingat pelaksanaan program akan menjangkau 23 wilayah kerja BP3MI, Kementerian mengusulkan penetapan 26 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terdiri atas 23 PPK di daerah dan tiga PPK di tingkat pusat untuk mendukung pengadaan, edukasi pelindungan, serta penyelenggaraan dukungan manajemen.

Menteri Mukhtarudin menegaskan, keberhasilan Program SMK Go Global membutuhkan sinergi seluruh kementerian dan lembaga agar dapat melahirkan pekerja migran Indonesia yang kompeten, profesional, serta memiliki daya saing tinggi di pasar kerja internasional.

“Program SMK Go Global merupakan langkah strategis pemerintah untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja global. Dengan dukungan regulasi, sistem digital, penguatan vokasi, serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, kami optimistis program ini dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Menteri Mukhtarudin.

Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya percepatan implementasi program dengan tetap mengedepankan tata kelola yang akuntabel, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

“Kualitas SDM penting, agar kita mampu mengisi peluang kerja di berbagai negara secara aman, dan profesional,” kata Menko Muhaimin.

Melalui sinergi yang kuat antara Kementerian P2MI dan kementerian/lembaga terkait, Program SMK Go Global diharapkan menjadi tonggak baru dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia sekaligus memperluas akses penempatan kerja yang aman, legal, dan profesional di berbagai negara tujuan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Mukhtarudin: Rekomendasi Komite PBB Jadi Momentum Benahi Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, membuka Forum Diseminasi Concluding Observations (CO) Komite PBB untuk Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (CMW) serta Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) di Dua Mutiara Ballroom, Lantai 2, Hotel JW Marriott, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 14 Juli 2026.

Kegiatan tersebut menjadi langkah awal Pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti rekomendasi Committe On Migrant Workers (CMW) Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari kewajiban Indonesia setelah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Forum dihadiri OIC Country Director ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste beserta jajaran ILO, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI Djauhari Sitorus, serta para pimpinan dan perwakilan lembaga nasional hak asasi manusia, badan-badan PBB, UN Network on Migration, organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil, asosiasi P3MI, organisasi pekerja migran, serikat pekerja, organisasi perempuan, dan organisasi HAM.

Dalam kesempatan itu, Menteri Mukhtarudin didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian P2MI, Komjend Pol Dwiyono.

Secara daring, kegiatan juga diikuti oleh delegasi Indonesia yang terlibat dalam dialog konstruktif di Jenewa, para Kepala BP3MI di seluruh Indonesia, serta 273 Kepala Dinas tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa dialog konstruktif dengan Komite CMW merupakan mekanisme resmi PBB untuk mengevaluasi implementasi konvensi yang telah diratifikasi Indonesia.

“Sebagai negara anggota PBB sekaligus negara pihak konvensi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban hukum internasional untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan serta melaporkan perkembangan pelaksanaannya secara berkala,” ujar Menteri Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudin menjelaskan bahwa dokumen Concluding Observations menjadi rujukan resmi yang memuat evaluasi sekaligus rekomendasi perbaikan, mulai dari harmonisasi regulasi nasional, penguatan koordinasi kelembagaan, hingga peningkatan akses pelindungan dan keadilan bagi pekerja migran Indonesia beserta keluarganya.

Menurut Mukhtarudin, dari total 79 paragraf dalam dokumen tersebut terdapat 33 rekomendasi substantif yang mencakup agenda strategis, di antaranya penguatan tata kelola migrasi berbasis hak asasi manusia, harmonisasi regulasi nasional.

Juga lanjut Menteri, penguatan kelembagaan pelindungan pekerja migran, peningkatan akses keadilan dan bantuan hukum, penguatan sistem data migrasi, perlindungan kelompok rentan.

“Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi digital, penguatan layanan konsuler, perluasan jaminan sosial, hingga penguatan reintegrasi pekerja migran,” imbuh Menteri Mukhtarudin.

Mukhtarudin menegaskan sejumlah rekomendasi tersebut secara langsung berkaitan dengan mandat Kementerian P2MI, terutama penyusunan strategi migrasi nasional yang komprehensif, berbasis HAM, sensitif gender, dan memiliki indikator serta target yang terukur.

Selain itu, pemerintahan Prabowo Subianto juga akan mempercepat konsolidasi kewenangan Kementerian P2MI pascatransisi dari Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk penyelesaian berbagai regulasi turunan yang dibutuhkan untuk memperkuat sistem pelindungan pekerja migran.

Mukhtarudin menyoroti pentingnya pembangunan sistem data migrasi yang terintegrasi dan akurat, peningkatan digitalisasi layanan migrasi, pelindungan data pribadi, serta peningkatan literasi digital bagi pekerja migran Indonesia.

Dalam aspek pelindungan, Menteri Mukhtarudin menegaskan pentingnya memperkuat pencegahan migrasi nonprosedural, TPPO, online scam, eksploitasi digital, dan berbagai bentuk perekrutan ilegal melalui pendekatan edukasi, pengawasan, dan kerja sama lintas negara.

Di sisi lain, pemerintah juga akan memperkuat akses pengaduan, bantuan hukum, pemulihan korban, serta layanan pelindungan yang mudah diakses oleh pekerja migran, termasuk bagi kelompok rentan dan korban perdagangan orang.

Menurutnya, pelindungan terhadap Pekerja Migran di luar negeri harus diperkuat melalui peningkatan kualitas layanan konsuler, pendataan pekerja migran berdokumen maupun tidak berdokumen, penyediaan shelter, bantuan hukum, hingga dukungan pemulangan dan reintegrasi.

Menteri P2MI menegaskan perlunya perhatian khusus terhadap perempuan pekerja migran, anak pekerja migran, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya agar terlindungi dari kekerasan berbasis gender, diskriminasi, eksploitasi, maupun pelanggaran HAM lainnya.

Ia menilai Concluding Observations CMW menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola migrasi Indonesia yang aman, tertib, dan berorientasi pada pelindungan hak asasi manusia sepanjang siklus migrasi.

Sejalan dengan itu, Kementerian Luar Negeri telah merekomendasikan Kementerian P2MI sebagai leading sector dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) yang akan memetakan seluruh rekomendasi Komite CMW ke dalam program, indikator, target waktu, dan pembagian tanggung jawab kementerian/lembaga terkait.

Menteri Mukhtarudin menegaskan forum diseminasi ini tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial semata.

“Forum ini harus menjadi momentum membangun komitmen bersama antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, masyarakat sipil, organisasi pekerja migran, hingga seluruh pemangku kepentingan agar Rencana Aksi Nasional benar-benar menjadi acuan nasional dalam memperbaiki tata kelola serta memperkuat pelindungan pekerja migran Indonesia,” tegas Menteri Mukhtarudin.

Mukhtarudin mengingatkan bahwa rekomendasi Komite PBB bukanlah bentuk kritik terhadap satu institusi tertentu, melainkan bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki sistem pelindungan pekerja migran Indonesia secara menyeluruh.

Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto memiliki kewajiban menyampaikan laporan tindak lanjut kepada Komite CMW paling lambat 1 Januari 2028, serta laporan periodik berikutnya pada 1 Januari 2031.

Mukhtarudin menegaskan, keberhasilan penyusunan Rencana Aksi Nasional akan menjadi tolok ukur komitmen Indonesia dalam memenuhi kewajiban internasional sekaligus memperkuat sistem pelindungan pekerja migran yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia.

“Harapan saya, setiap peserta tidak hanya hadir untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi benar-benar membawa masukan dan komitmen dari instansinya masing-masing,” tandas Menteri Mukhtarudin.

Dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan tersebut, pemerintah menargetkan seluruh rekomendasi Komite CMW dapat diimplementasikan secara terukur, sehingga pelindungan pekerja migran Indonesia semakin kuat dari pra-penempatan, selama bekerja di luar negeri, hingga kembali ke tanah air.

“Jadi, penyusunan rencana aksi nasional ini harus melibatkan perspektif pemerintah daerah, masyarakat sipil, serikat pekerja, pekerja migran Indonesia, dan keluarga mereka agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenag Minta Jangan Buru-Buru Kaitkan Insiden MAN 3 Padang dengan Radikalisme

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafii, minta masyarakat atau pengamat tidak terburu-buru mengkaitkan isu radikalisme dalam peristiwa bom di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Padang. Wamenag menegaskan pentingnya melihat insiden tersebut secara objektif dan menunggu hasil investigasi menyeluruh dari aparat kepolisian sebelum mengambil kesimpulan.

Langkah ini berkaca pada preseden serupa di Jakarta yang sempat dituduh sebagai aksi radikal, namun penyelidikan faktual justru membuktikan adanya persoalan psikologis mendalam pada pelaku. Oleh karena itu, Kemenag kini berfokus pada akurasi penelusuran motif.

“Terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti halnya di MAN 3 Padang, saya kira itu harus ditelusuri sebelum memberikan kesimpulan, apa sebenarnya yang memicu sehingga peristiwa itu bisa terjadi. Karena peristiwa yang sama kan pernah terjadi juga di Jakarta, dan ada orang yang kemudian terburu-buru menyimpulkan untuk tindakan radikalisme, ternyata jauh dari itu. Ada persoalan-persoalan psikologi yang dialami oleh pelaku, sehingga kemudian dia nekat melakukan tindakan seperti itu,” urai Wamenag seusai Rapat Kerja Gabungan bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (15/7/26).

Wamenag mengajak publik untuk tidak terpancing jika ada pihak yang ingin memanfaatkan hal itu untuk menciptakan suasana yang tidak kondusif. “Kita mengingatkan kepada semua pihak untuk melihat peristiwanya. Untuk memahami seutuhnya, tidak kemudian mengambil kesimpulan dengan dasar perasaan, informasi yang tidak jelas, dan lain sebagainya,” tegas Wamenag.

Kemenag memastikan momentum ini akan diikuti dengan evaluasi menyeluruh di sektor pendidikan. Kemenag berkomitmen untuk terus memastikan hak  para pelajar di lingkungan madrasah untuk belajar dengan tenang dan menyiapkan masa depan yang terukur dapat terjamin sepenuhnya tanpa hambatan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag: IKPA Kemenag 2025 Naik, Bukti Tata Kelola Anggaran Semakin Akuntabel

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agama meraih sejumlah prestasi dalam tata kelola anggaran 2025. Selain berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kemenag pada 2025 juga naik.

Hal ini dijelaskan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam Rapat Kerja gabungan bersama pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR di Jakarta.

Menag menjelaskan bahwa raihan poin IKPA 2025 sebesar 96,00 poin. Angka tersebut naik 1,12 poin jika dibandingkan dengan capaian 2024 yang berada di posisi 94,88 poin. Kenaikan ini memposisikan Kemenag sebagai instansi yang dinilai semakin efektif, akuntabel, dan patuh dalam menjalankan ketentuan pengelolaan keuangan negara.

“Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Agama menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini tercermin dari capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2025 sebesar 96,00 poin yang mengalami peningkatan sebesar 1,12 poin dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 94,88 poin. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran di Kementerian Agama secara umum semakin efektif dan akuntabel,” terang Menag, Rabu (15/7/2026).

Komitmen Kemenag dalam memaksimalkan penyerapan anggaran secara akurat juga tergambar dari postur Belanja Negara tahun 2025. Dari alokasi awal anggaran sebesar Rp85,68 triliun, persentase penyerapan riil berhasil disalurkan hingga mencapai 95,51 persen atau setara dengan Rp81,83 triliun.

“Realisasi Belanja Negara untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp81,83 triliun atau mencapai 95,51% dari alokasi anggaran sebesar Rp85,68 triliun. Besarnya alokasi anggaran Kementerian Agama yang tersebar pada kantor di daerah mencerminkan komitmen pemerintah dalam pelayanan publik di bidang Pendidikan Keagamaan dan layanan urusan keagamaan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh Provinsi,” urai Menag.

Di samping itu, ketepatan sasaran alokasi didukung penuh oleh kebijakan efisiensi internal yang ketat. Pemangkasan anggaran operasional seperti biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri berhasil ditekan hingga menjadi komponen realisasi terkecil, yakni hanya sebesar Rp991,77 miliar atau 4,36 persen dari total belanja barang. Langkah efisiensi ini merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 guna dialihkan ke program prioritas keagamaan dan pendidikan.

Meskipun raihan WTP dan kenaikan IKPA menorehkan catatan positif, evaluasi berkala dipastikan tetap berjalan secara berkesinambungan. Melalui kesimpulan Rapat Kerja hari ini, hasil pemeriksaan dari BPK RI ditegaskan bakal dijadikan sebagai instrumen utama untuk melakukan langkah perbaikan, penyempurnaan perencanaan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik pada Tahun Anggaran 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Resmikan Groundbreaking LNG Abadi Masela, Perkuat Kemandirian Energi Nasional

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela merupakan tonggak penting dalam memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mempercepat transformasi Indonesia menuju negara industri modern. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan groundbreaking proyek LNG Abadi Masela yang digelar secara hybrid melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, dan lokasi proyek di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, pada Kamis, 16 Juli 2026.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk mitra investasi dari Jepang. Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen membangun kerja sama yang saling menguntungkan, namun tetap mengedepankan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Kita mulai proyek ini, kita cari suatu keuntungan bersama. Kehormatan bagi tuan rumah adalah kalau mitranya, kalau tamunya bahagia itu kehormatan bagi tuan rumah. Tapi kita pun punya tanggung jawab kepada rakyat kita. Rakyat kita masih banyak yang hidupnya susah sehingga saudara-saudara, saya sebagai Presiden Republik Indonesia saya sebagai yang menerima mandat dari rakyat Indonesia, saya sekali lagi saya tegaskan jalankanlah proyek ini dengan sebaik-baiknya atas dasar saling menguntungkan,” ujar Presiden.

Presiden menekankan bahwa keberhasilan proyek tersebut harus mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Menurutnya, keuntungan bagi investor harus berjalan beriringan dengan terpenuhinya kepentingan nasional, terutama dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa proyek LNG Abadi Masela memiliki nilai investasi sekitar 20,9 miliar dolar Amerika Serikat dan diproyeksikan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat, dan produk lainnya. Menurut Presiden, proyek tersebut akan menjadi penopang penting bagi program hilirisasi nasional yang membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar.

“Proyek ini investasinya sangat besar 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan. Kita harus melakukan hilirisasi, dan hilirisasi ini membutuhkan energi,” kata Presiden.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah mendorong keterlibatan putra daerah, pelaku usaha lokal, serta dukungan dari BUMN agar manfaat ekonomi proyek dapat dirasakan secara luas, khususnya oleh masyarakat di wilayah sekitar.

“Ekonomi, pembangunan, transformasi, hilirisasi, industrialisasi harus secepatnya membawa kemakmuran untuk sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Semua ini milik rakyat, kita tanggung jawabnya adalah menjamin bahwa rakyat merasakan sehingga komitmen tadi mengutamakan putra daerah, membantu pengusaha-pengusaha lokal,” tegas Presiden.

Menutup sambutannya, Presiden menyatakan optimistis proyek LNG Abadi Masela akan menjadi pendorong kemajuan Indonesia, khususnya kawasan Indonesia Timur. Tidak hanya itu, proyek tersebut juga diharapkan akan memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Saya yakin proyek ini nanti akan menjadi pendorong bagi kemajuan Indonesia khususnya Indonesia Timur, ini juga memperkuat kemandirian energi nasional Indonesia dan juga tonggak yang penting bagi kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

LNG Abadi Masela Resmi Dibangun, Prabowo Targetkan Proyek Strategis Ini Rampung Secepatnya

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto secara resmi memulai groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela pada Kamis, 16 Juli 2026. Acara tersebut dilakukan secara hybrid melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta dan lokasi groundbreaking di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.

Dalam laporannya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa acara hari ini menjadi tonggak penting bagi proyek abadi Masela. Bahlil mengatakan bahwa groundbreaking ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi sebagai pilar strategis pembangunan nasional.

“Proyek ini sejak tahun 1998, dan ini sangat berdampak besar terhadap perekonomian kita. Atas arahan dan dukungan Presiden, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan proyek Abadi Masela, berhasil mencapai tonggak penting pada hari ini,” kata Menteri ESDM.

Pengembangan proyek abadi Masela mencakup pembangunan fasilitas hulu hingga hilir secara terintegrasi. Dengan nilai investasi sekitar USD20,9 miliar, Menteri ESDM mengatakan bahwa proyek abadi Masela akan memiliki kapasitas sebesar 9,5 juta ton LNG per tahun yang dapat memperkuat ketahanan energi nasional.

“Ini menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun, atau setara dengan 120 MM dan 35 ribu barel kondensat per hari. Ini dalam rangka meningkatkan lifting kita. Dan saya pikir ini nanti gasnya yang sudah kita lakukan, Bapak Presiden, 60 persen minimal untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 40 persen maksimal untuk kita melakukan ekspor,” lanjutnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pembangunan suatu bangsa adalah upaya kerja keras yang membutuhkan persatuan semua elemen bangsa. Oleh karena itu, Presiden menegaskan bahwa pembangunan proyek abadi Masela yang telah ditunggu hampir 3 (tiga) dekade lamanya ini harus segera terselesaikan.

“Proyek ini hampir 3 dekade 3 dasawarsa kita tunggu, 3 dekade 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya,” kata Presiden.

Bagi pemerintah, dimulainya pembangunan LNG Abadi Masela bukan sekadar memulai sebuah proyek energi berskala besar, tetapi juga menjadi simbol percepatan hilirisasi, penguatan ketahanan energi, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, serta komitmen untuk menghadirkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia, khususnya bagi masyarakat Maluku dan kawasan timur Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Usai Libur Sekolah, Program MBG Resmi Dimulai Lagi, BGN Lakukan Pemantauan Langsung

Penulis
Reta
-

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali didistribusikan kepada para penerima manfaat mulai hari ini setelah jeda pelaksanaan selama masa libur sekolah. Jeda tersebut dimanfaatkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan penataan dan pembenahan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program.

Sebagai bagian dari upaya memastikan distribusi kembali berjalan optimal, jajaran BGN dari Deputi bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi bidang Penyediaan dan Penyaluran, Deputi bidang Pemantauan dan Pengawasan, serta Deputi bidang Promosi dan Kerja Sama meninjau langsung pelaksanaan Program MBG di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta, Senin (13/7).

Wakil Kepala BGN, Arumsari, mengatakan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau pelaksanaan Program MBG di lapangan, memastikan makanan diterima tepat waktu, serta melihat secara langsung kualitas pelayanan kepada para penerima manfaat.

“Kami ingin memastikan bahwa distribusi MBG kembali berjalan dengan baik setelah masa penyesuaian. Berbagai pembenahan yang telah dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima,” ujar Arumsari.

Peninjauan dilakukan di sejumlah sekolah dan SPPG yang tersebar di wilayah Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 09, SMP Trisula Perwari 2, SMP 88 Jakarta, SD 03 Lubang Buaya, SD 11 Jakarta, SMP 227 Jakarta, SMP Gita Kirtti 2, SDN Cideng 2, SPPG Gambir Duri Pulo, SPPG Cinere Gandul, SD Rauldatul Athfal, SPPG Jakarta Pusat Kemayoran Sumur Batu, SPPG Jakarta Barat Kembangan Meruya Selatan 1, SPPG Mojopahit Petojo Selatan Gambir, SPPG Jakbar Palmerah Palmerah II, SPPG Cipayung Setu 3, SPPG Pejaten Barat 5, SPPG Palmerah 3, SPPG Tanjung Priuk Sunter Jaya 1, SPPG Kayu Putih 2 dan SPPG Bukit Duri Jakarta Selatan.

Selain memantau pelaksanaan program, BGN juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk menyerap masukan secara langsung dari para pelaksana di lapangan, mulai dari pengelola SPPG hingga pihak sekolah. Menurut Arumsari, masukan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penyempurnaan pelaksanaan program.

“Melalui kunjungan ini kami juga mencatat sejumlah hal yang perlu terus disempurnakan, baik dari sisi operasional, ketepatan waktu distribusi, koordinasi antarpihak, maupun kualitas layanan di lapangan. Seluruh masukan dan hasil pemantauan hari ini akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan agar pelaksanaan Program MBG semakin efektif, tertib, dan memberikan pelayanan terbaik kepada para penerima manfaat,” kata Arumsari.

Selama masa penyesuaian, BGN telah melakukan berbagai langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis. Pembenahan tersebut mencakup penguatan tata kelola dan penyempurnaan berbagai aspek operasional agar pelaksanaan program semakin optimal.

BGN menegaskan bahwa seluruh upaya pembenahan merupakan bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program MBG sekaligus memastikan setiap penerima manfaat memperoleh makanan bergizi yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...145146147...4,867Halaman 146 dari 4,867