Beranda blog Halaman 147

Usai Libur Sekolah, Program MBG Resmi Dimulai Lagi, BGN Lakukan Pemantauan Langsung

Penulis
Reta
-

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali didistribusikan kepada para penerima manfaat mulai hari ini setelah jeda pelaksanaan selama masa libur sekolah. Jeda tersebut dimanfaatkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan penataan dan pembenahan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program.

Sebagai bagian dari upaya memastikan distribusi kembali berjalan optimal, jajaran BGN dari Deputi bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi bidang Penyediaan dan Penyaluran, Deputi bidang Pemantauan dan Pengawasan, serta Deputi bidang Promosi dan Kerja Sama meninjau langsung pelaksanaan Program MBG di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta, Senin (13/7).

Wakil Kepala BGN, Arumsari, mengatakan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau pelaksanaan Program MBG di lapangan, memastikan makanan diterima tepat waktu, serta melihat secara langsung kualitas pelayanan kepada para penerima manfaat.

“Kami ingin memastikan bahwa distribusi MBG kembali berjalan dengan baik setelah masa penyesuaian. Berbagai pembenahan yang telah dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima,” ujar Arumsari.

Peninjauan dilakukan di sejumlah sekolah dan SPPG yang tersebar di wilayah Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 09, SMP Trisula Perwari 2, SMP 88 Jakarta, SD 03 Lubang Buaya, SD 11 Jakarta, SMP 227 Jakarta, SMP Gita Kirtti 2, SDN Cideng 2, SPPG Gambir Duri Pulo, SPPG Cinere Gandul, SD Rauldatul Athfal, SPPG Jakarta Pusat Kemayoran Sumur Batu, SPPG Jakarta Barat Kembangan Meruya Selatan 1, SPPG Mojopahit Petojo Selatan Gambir, SPPG Jakbar Palmerah Palmerah II, SPPG Cipayung Setu 3, SPPG Pejaten Barat 5, SPPG Palmerah 3, SPPG Tanjung Priuk Sunter Jaya 1, SPPG Kayu Putih 2 dan SPPG Bukit Duri Jakarta Selatan.

Selain memantau pelaksanaan program, BGN juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk menyerap masukan secara langsung dari para pelaksana di lapangan, mulai dari pengelola SPPG hingga pihak sekolah. Menurut Arumsari, masukan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penyempurnaan pelaksanaan program.

“Melalui kunjungan ini kami juga mencatat sejumlah hal yang perlu terus disempurnakan, baik dari sisi operasional, ketepatan waktu distribusi, koordinasi antarpihak, maupun kualitas layanan di lapangan. Seluruh masukan dan hasil pemantauan hari ini akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan agar pelaksanaan Program MBG semakin efektif, tertib, dan memberikan pelayanan terbaik kepada para penerima manfaat,” kata Arumsari.

Selama masa penyesuaian, BGN telah melakukan berbagai langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis. Pembenahan tersebut mencakup penguatan tata kelola dan penyempurnaan berbagai aspek operasional agar pelaksanaan program semakin optimal.

BGN menegaskan bahwa seluruh upaya pembenahan merupakan bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program MBG sekaligus memastikan setiap penerima manfaat memperoleh makanan bergizi yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Ekraf Pastikan Tata Kelola Keuangan Semakin Akuntabel, Raih Opini WTP di Tahun Pertama

Penulis
Reta
-

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan Kementerian Ekraf menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 bersama Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (15/7).

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan Kementerian Ekraf menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 bersama Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (15/7).

“Laporan ini bukan sekadar bentuk pertanggungjawaban tata kelola keuangan negara, melainkan manifestasi nyata atas komitmen kami dalam menindaklanjuti setiap masukan berharga dari Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI. Momentum ini menjadi kian bersejarah karena untuk pertama kalinya, kami menyajikan Laporan Keuangan sebagai entitas pelaporan yang telah berdiri mandiri,” ujar Teuku Riefky.

Menteri Ekraf memaparkan capaian penting berupa capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada tahun pertama kementerian ini berdiri. Selain opini WTP, kementerian ini juga sukses mendapatkan penghargaan dari BPK RI atas penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) yang menembus angka 91,1 persen.

“Raihan opini WTP di tahun pertama serta penyelesaian rekomendasi BPK yang mencapai 91,1 persen menjadi bukti nyata kedisiplinan dan integritas tata kelola keuangan kami. Akuntabilitas yang kuat ini akan menjadi modal krusial dalam mengawal eksekusi Perpres Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026-2045 untuk mendorong ekosistem ekraf menuju Indonesia Emas,” jelas Teuku Riefky.

Terkait Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan tugas dan fungsi ekonomi kreatif periode 2016-2024, Kementerian Ekraf telah menuntaskan penyelesaian rekomendasi sebesar 91,1 persen dan sisanya, 8,9 persen, dalam tahap penyelesaian. Di samping itu, laporan hasil pemeriksaan spesifik atas Laporan Keuangan Kementerian Ekraf TA 2025 baru akan diserahkan resmi oleh BPK RI besok pada tanggal 16 Juli 2026 untuk segera ditindaklanjuti.

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi kinerja Kementerian Ekraf atas serapan anggaran yang sangat baik. Saleh juga menilai pengelolaan anggaran yang akuntabel merupakan modal utama agar program kerja yang diturunkan dari Rindekraf nantinya bisa dieksekusi secara optimal.

“Seiring dengan pencapaian tersebut, Komisi VII senantiasa mendukung Kementerian Ekraf untuk mempertahankan opini WTP serta mengoptimalkan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual atau HKI nasional sebagai salah satu pilar penggerak pertumbuhan ekonomi,” jelas Saleh Partaonan Daulay.

Dalam rapat kerja ini, Menteri Ekraf didampingi oleh Wamen Ekraf, Irene Umar, serta jajaran pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Ekraf. Sementara dari Komisi VII DPR RI turut hadir deretan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Chusnunia Chalim, serta Lamhot Sinaga, beserta jajaran anggota Komisi VII DPR RI.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harga Gabah Tembus Rp7.000 per Kg, Petani Makin Semangat Kejar Swasembada Pangan

Penulis
Reta
-

Harga gabah di tingkat petani yang terjaga merupakan salah satu indikator positif bagi keberlanjutan produksi pangan nasional. Di tengah dinamika harga beras, pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan petani sebagai produsen dan keterjangkauan harga bagi masyarakat sebagai konsumen.

Saat ini, rata-rata harga Gabah Kering Panen (GKP) berada di kisaran Rp 7.000 per kilogram (kg), lebih tinggi dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kg. Kondisi tersebut dinilai menjadi insentif penting agar petani tetap bersemangat meningkatkan produksi menuju swasembada pangan yang berkelanjutan.

Kedudukan harga petani dalam negeri perlu terus dibuat senyaman mungkin. Sementara di hilir, pemerintah akan terus menstabilkan harga beras dengan pelbagai strategi.

“Harga beras itu kan identik dengan harga GKP. Nah rata-rata GKP kita sekarang ini, kalau dirata-ratakan sekitar Rp 7.000. Kalau GKP lebih dari Rp 6.500, tentu bisa saja sedikit melampaui dari HET (Harga Eceran Tertinggi). Tapi pemerintah akan terus jaga kewajaran harga di konsumen,” kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa di Jakarta dikutip Rabu (15/7/2026).

“Tentu ada sisi positif. Sisi positifnya apa? petani kita lagi bahagia. Nah kalau kita ingin menjadi negara produsen beras, ingin swasembada, tentu ini sisi positif. Kenapa? karena harganya nyaman bagi petani kita, nyaman bagi petani kita untuk berproduksi,” kata Ketut lagi.

Terkait itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan indeks harga yang diterima petani padi hingga Juni 2026 semakin bertumbuh pesat mencapai 149,65. Indeks tersebut merupakan yang paling tinggi sejak tahun 2019 atau dalam 7 tahun terakhir.

Dilihat secara rerata tahunan, indeks harga yang diterima petani padi pada 2025 berada di 141,31 atau meningkat pesat 36,32 poin dibandingkan rerata pada tahun 2021 yang masih di 104,99. Secara berurutan rerata tahunan indeks harga yang diterima petani padi tercatat terus bertumbuh, antara lain tahun 2022 dengan 110,42, tahun 2023 dengan 127,26, dan tahun 2024 dengan 135,99.

Adapun selama tahun 2025, pemerintah memastikan harga gabah tingkat petani tidak jatuh di bawah HPP Rp 6.500 per kg. Sebagai bukti sahih harga gabah petani yang terjaga, data BPS menunjukkan rerata harga pembelian gabah sepanjang tahun 2025 tidak pernah di bawah Rp 6.500 per kg. BPS mencatat harga paling rendah terjadi di April 2025 dengan rerata Rp 6.712 per kg.

Sementara, status kesejahteraan petani Indonesia dalam data BPS, salah satunya dapat dilihat dari indeks Nilai Tukar Petani (NTP) secara nasional pada Juni 2026 yang berada di 127,65. Sementara untuk indeks NTP Subsektor Tanaman Pangan (NTPP) mencatatkan rekor tertinggi sejak Maret 2024. Per Juni 2026, NTPP telah tercapai 114,65.

“Nah lalu tingkat konsumen bagaimana? Makanya ada bantuan pangan bagi 33,24 juta keluarga. Kalau 1 keluarga ada 3 orang saja, kali 3, kan sekitar 90 juta sekian orang sudah kita bantu dengan bantuan pangan. Ini meringankan masyarakat kita yang membutuhkan,” beber Deputi Bapanas Ketut.

Adapun intervensi beras yang telah dilaksanakan pemerintah sampai Juli ini, total telah mencapai 1,35 juta ton. Realisasi tersebut terdiri dari bantuan pangan alokasi Februari dan Maret 664,88 ribu ton. Kemudian 221,05 ribu ton dari realisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras di Januari dan Maret dan 465,05 ribu ton realisasi SPHP beras sejak Maret sampai Juli.

“Tentu juga ada SPHP. SPHP beras yang digelontorkan oleh pemerintah. Ini juga sangat mendukung. Nah oleh karena itu,  sisi hulu nyaman berproduksi, sisi hilir dibantu dengan bantuan pangan dan SPHP. Ada lagi Gerakan Pangan Murah dan lain sebagainya,” tutup Ketut.

Dalam pantauan harga dari Bapanas, rerata harga beras medium masih dalam koridor HET beras medium yang terbagi ke dalam 3 zonasi. Per 14 Juli, rerata harga beras medium di Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi) berada di Rp 13.161 per kg dengan HET beras medium Zona I adalah Rp 13.500 per kg.

Untuk Zona II (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan), rerata harga di Rp 13.758 per kg dengan HET Rp 14.000 per kg. Kondisi yang masih sesuai koridor HET juga terjadi di Zona III (Maluku, Papua), rerata harga beras medium tercatat di Rp 15.316 per kg dengan HET Rp 15.500 per kg.

Dalam berbagai kesempatan, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian (Mentan) mengungkapkan harapannya agar para petani dapat saling berlomba-lomba saking nyaman berproduksi. Apabila kesejahteraan petani pangan di suatu negara terjaga, maka sudah pasti kebutuhan konsumsi rakyat dapat terpenuhi.

“Sekarang kita kejar pendekatannya adalah kesejahteraan. Nah sekarang kita dorong lagi untuk pangan. Kalau petani sejahtera pasti mereka berlomba-lomba tanam dan itu menguntungkan. Sekarang pertanian modern dipercepat, insya Allah petani sejahtera,” kata Amran.

Amran turut pula membagikan optimisme bahwa Indonesia akan terus mencapai swasembada berkelanjutan. Apalagi The Food and Agriculture Organization (FAO) atau Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia mengungkap prediksi produksi beras Indonesia yang dapat mencapai 38 juta ton.

“Sekarang beras produksi kita sesuai FAO 2026 diprediksi 38 juta ton beras. Ini luar biasa. Tahun ini diprediksi FAO, sudah keluar, sudah dirilis, artinya insya Allah swasembada berkelanjutan,” ucap Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.

Menyadur dari dokumen Food Outlook edisi Juni 2026, FAO kembali menempatkan Indonesia sebagai negara produsen beras tertinggi di Asia Tenggara dan juga menjadi tertinggi keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh. Akan tetapi dari 4 besar dunia tersebut, hanya Tiongkok dan Indonesia yang diproyeksikan akan mengalami perkembangan produksi beras yang positif.

Lebih lanjut, FAO mengemukakan harga produsen yang stabil di beberapa negara berhasil mendorong keinginan petani untuk lebih memilih menanam padi dibandingkan tanaman lain. FAO menyebut hal tersebut terjadi di Indonesia, Korea Selatan, Pakistan, dan Filipina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Disbud DIY Respons Cepat Polemik Penerima Apresiasi Seni Anak 2026, Dewan Juri dan Orang Tua Akan Dipanggil

Penulis
Reta
-

Dinas Kebudayaan DIY bergerak cepat merespons informasi terkait latar belakang orang tua salah satu penerima Apresiasi Prestasi Seni dan Budaya Anak DIY Tahun 2026, Selasa (14/07) lalu. Instansi kebudayaan ini memastikan akan mengambil langkah taktis untuk meredam polemik di masyarakat.

Sebelumnya, melalui unggahan media sosial akun @humasjogja, di dalam kolom komentar terdapat respon negatif dari netizen atas keputusan Pemda DIY memberikan anugerah seni kepada salah satu anak yang diduga orang tuanya memiliki masalah hukum. Mereka menumpahkan keresahan terkait dugaan penggelapan dana seragam sekolah yang diduga dilakukan oleh salah satu orang tua dari anak penerima penghargaan seni tersebut.

Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Dian Lakshmi Pratiwi, menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun langkah mediasi. Disbud DIY dijadwalkan bakal memanggil seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan ini demi mendapatkan kejelasan yang berimbang.

“Kami langsung menindaklanjuti dinamika ini. Dalam waktu dekat, kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk membahas permasalahan tersebut secara mendalam. Kami mengundang dewan juri dan orang tua dari anak yang bersangkutan terkaitan persoalan yang sedang ramai dibicarakan,” ujar Dian pada Rabu (15/07).

Dian menjelaskan, proses kurasi dan penilaian dalam ajang penghargaan tersebut sebenarnya sudah berjalan sesuai prosedur baku yang sangat ketat. Mengenai terpilihnya anak tersebut, Dian menjamin keputusan dewan juri diambil secara independen tanpa melihat faktor eksternal di luar karya, murni berdasarkan pertimbangan prestasi yang diraih anak-anak yang diusulkan.

“Dalam hal penilaian, kami perlu luruskan bahwa dewan juri menilai murni dari prestasi, bakat, dan dedikasi seni sang anak. Sama sekali tidak ada klausul pertimbangan di luar prestasi anak dalam lembar penilaian juri, termasuk urusan latar belakang atau rekam jejak orang tua,” jelas Dian memaparkan sistem penjurian.

Kendati demikian, Disbud DIY menyadari betul adanya beban moral yang besar, terutama dalam menjaga kondisi psikologis anak-anak penerima penghargaan lainnya. Dian mengaku sangat menyayangkan jika persoalan yang melibatkan orang dewasa justru mencederai ruang tumbuh generasi muda pegiat seni di Jogja.

“Namun demikian, kami juga tidak ingin hal tersebut menjadi pembelajaran yang buruk bagi semangat anak-anak kita untuk lebih berprestasi dalam bidang kebudayaan. Hak anak untuk berkembang dan diapresiasi kerja kerasnya harus tetap kita lindungi dari polemik orang tua,” imbuhnya.

Meskipun berupaya melindungi hak anak, Disbud DIY tetap menaruh perhatian serius pada marwah dan integritas kebudayaan di DIY yang belakangan ini sedang menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, ketegasan sikap institusi tetap akan diberlakukan secara adil.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemko Medan Datangi Pertamina, Pastikan Distribusi BBM Segera Normal

Penulis
Reta
-
Pemerintah Kota Medan mendatangi kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Rabu (15/7/2026), untuk meminta penjelasan sekaligus memastikan penanganan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Medan. Langkah ini dilakukan atas instruksi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas guna mengawal persoalan distribusi BBM hingga kembali normal.
Pertemuan tersebut dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Medan Citra Effendi Capah bersama jajaran Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut.Turit hadir dalam pertemuan itu Kadis Kominfo Arrahmaan Pane, Kabag Prokopim Arafat Syam, dan Kabag SDA Soeflie Putra.
Di hadapan pihak Pertamina, Citra menjelaskan bahwa kedatangan Pemko Medan merupakan tindak lanjut dari koordinasi yang telah dilakukan pada 8 Juli 2026. Saat itu, selain dihadiri Pertamina, pertemuan juga melibatkan Hiswana Migas, Ditjen Migas secara virtual, serta Polda Sumut.
Dalam pertemuan sebelumnya, kata Citra, Pertamina menjelaskan terganggunya distribusi BBM disebabkan persoalan teknis operasional, yakni pergantian sejumlah sopir mobil tangki yang berdampak pada penyaluran BBM ke SPBU. Saat itu Pertamina juga menyampaikan bahwa kondisi diperkirakan kembali normal pada Jumat (10/7/2026).
Namun, perkembangan di lapangan justru menunjukkan kondisi yang belum membaik. Antrean kendaraan semakin panjang dan sejumlah SPBU bahkan dilaporkan sempat kehabisan pasokan, baik BBM subsidi maupun nonsubsidi, sehingga tidak dapat melayani masyarakat.
“Karena itu kami datang untuk meminta kejelasan. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kendala yang dihadapi masih sama seperti yang disampaikan sebelumnya atau ada persoalan lain yang menyebabkan distribusi BBM belum kembali normal,” kata Citra.
Ia menegaskan, Pemko Medan tidak hanya meminta penjelasan, tetapi juga menawarkan dukungan agar persoalan distribusi segera teratasi.
“Kami atas instruksi Pak Wali Kota terus mengawal persoalan antrean BBM ini. Kami juga menawarkan kepada Pertamina, apabila ada hal-hal yang perlu dibantu, Pemko Medan siap membantu,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret di lapangan, Pemko Medan telah mengerahkan personel Dinas Perhubungan dan Satpol PP ke sejumlah SPBU untuk membantu mengatur arus lalu lintas dan antrean kendaraan agar tetap tertib.
Dalam pertemuan itu, Pertamina juga memastikan bahwa stok BBM di Kota Medan dalam kondisi aman. Menurut Citra, penjelasan yang diterima Pemko Medan menyebutkan persoalan yang terjadi murni merupakan kendala teknis distribusi, bukan karena kekurangan pasokan BBM.
Pemko Medan berharap upaya percepatan distribusi yang dilakukan Pertamina dapat membuahkan hasil sehingga pelayanan di seluruh SPBU kembali normal.
Sementara itu, Sales Area Manager Retail Medan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Tito Rivanto mengapresiasi perhatian Pemerintah Kota Medan yang datang langsung melakukan koordinasi terkait distribusi BBM.
Ia menegaskan, stok BBM aman, tidak kekurangan, dan bisa memenuhi kebutuhan. Dia mengakui, saat ini Pertamina memang sedang melakukan pembenahan internal, khususnya pada sistem penyaluran BBM menggunakan armada mobil tangki. Meski demikian, pembenahan dilakukan secara paralel dengan upaya menjaga kelancaran distribusi ke seluruh SPBU.
Untuk mempercepat normalisasi, Pertamina telah menambah armada mobil tangki, mendatangkan sopir dari pihak eksternal, serta menambah jumlah SPBU yang beroperasi selama 24 jam di Kota Medan.
“Kami berharap langkah-langkah tersebut secara bertahap dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi lagi antrean panjang yang mengganggu kondusivitas di Kota Medan,” ujar Tito.
Menjawab pertanyaan mengenai target penyelesaian, Tito mengatakan Pertamina terus berupaya semaksimal mungkin agar penyaluran dan distribusi BBM ke seluruh SPBU dapat segera normal.
“Kami terus berupaya agar proses normalisasi bisa berlangsung secepat mungkin,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen Koperasi RI Kunjungi Ternate, Pemprov Maluku Utara Matangkan Seluruh Persiapan

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kunjungan kerja Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia (Wamen Koperasi RI), Hj. Farida Farichah, di Kota Ternate. Seluruh instansi terkait di bawah koordinasi Bagian Protokol Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Malut terus bergerak memastikan standar pelayanan keprotokolan negara terpenuhi secara optimal.

Pernyataan resmi tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Adpim Setda Malut, Abdul Karim, usai memimpin peninjauan langsung kelayakan ruang utama kegiatan dan fasilitas penunjang di beberapa lokasi strategis di Kota Ternate pada Rabu (15/7).

“Kami baru saja merampungkan pengecekan menyeluruh di Aula Balai Latihan Kerja (BLK) Ternate selaku pusat pelaksanaan agenda formal, dilanjutkan ke Bella Hotel yang telah kami siapkan sebagai akomodasi utama bagi Ibu Wamen beserta rombongan kementerian yang dijadwalkan mendarat pada Kamis esok,” jelas Abdul Karim.

Ia menambahkan bahwa komitmen Keprotokolan dan Humas Pemprov Malut tidak sekadar berorientasi pada ketertiban tata acara, melainkan berfokus pada efisiensi ruang gerak pejabat negara agar seluruh agenda kerja di daerah berdampak positif dan berjalan lancar. Koordinasi intensif juga telah dibangun bersama jajaran instansi vertikal, dinas teknis, serta aparat keamanan setempat.

Menurutnya, berdasarkan jadwal resmi, kunjungan kerja Wamen Koperasi RI di Maluku Utara akan diisi oleh dua agenda strategis nasional. Pertama, Dialog Penguatan Ekonomi Kerakyatan, yaitu forum diskusi interaktif Wamen Koperasi RI bersama jajaran anggota Koperasi Merah Putih. Agenda ini difasilitasi secara kolaboratif oleh Dinas Koperasi Kota Ternate dan Dinas Koperasi Provinsi Maluku Utara guna menyerap aspirasi sekaligus memperkuat kelembagaan koperasi sebagai pilar utama ekonomi daerah.

Kedua, Seminar Nasional Koperasi dan Pelantikan Fatayat NU. Wamen Koperasi RI juga dijadwalkan bertindak sebagai pembicara kunci (keynote speaker) dalam Seminar Koperasi dan UKM. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Pengukuhan Pengurus Wilayah Fatayat NU Provinsi Maluku Utara.

Di lokasi yang sama, Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat NU Maluku Utara, Mardia Hanafi, menyampaikan apresiasi tinggi atas respons cepat dan fasilitasi keprotokolan yang disediakan oleh jajaran Pemprov Malut.

Mardia menjelaskan, persiapan teknis dari panitia wilayah saat ini telah mencapai 85 persen. Selain Wamen Koperasi, sejumlah tokoh nasional dipastikan turut hadir, termasuk perwakilan Baznas RI, perwakilan pengurus Tani Nasional, serta Plt. Ketua Umum PP Fatayat NU, Dewi Winarti, yang akan melantik secara langsung pengurus wilayah Fatayat NU Malut, termasuk perwakilan dari PC Halmahera Selatan, Sula, dan Tidore Kepulauan.

Pemprov Malut berharap momentum kunjungan kerja ini mampu merekatkan sinergi program strategis antara Kementerian Koperasi RI dan pemerintah daerah dalam mempercepat laju pembangunan sumber daya manusia serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di Maluku Utara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pelatihan Desain Grafis di Kota Malang Cetak Talenta Kreatif dan Dukung UMKM

Penulis
Reta
-

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang menggelar Pelatihan Desain Grafis di Mini Block Office, Balai Kota Malang, Rabu (15/7/2026), sebagai upaya memperkuat ekosistem media arts di Kota Malang sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat di sektor ekonomi kreatif. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen mempertahankan dan mengembangkan predikat Kota Malang sebagai Kota Kreatif Dunia bidang Media Arts.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa desain grafis merupakan salah satu subsektor penting dalam media arts yang menjadi kekuatan Kota Malang. Karena itu, peningkatan kompetensi masyarakat di bidang tersebut dinilai penting untuk mendukung lahirnya talenta-talenta kreatif baru.

“Kota Malang sudah dikenal tidak hanya di tingkat lokal, regional, nasional, tetapi juga internasional karena kualitas desain grafisnya. Salah satu bidang media arts adalah desain grafis ini,” terang Wahyu.

Selain memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, pelatihan tersebut juga diharapkan mampu membantu pelaku UMKM meningkatkan daya saing produk melalui desain visual yang lebih menarik.

“Harapannya masyarakat, terutama pelaku UMKM, bisa membuat desain grafis untuk memperkenalkan produknya. Dengan tampilan yang menarik, masyarakat akan lebih tertarik mengenal dan membeli produk tersebut,” katanya.

Wahyu menambahkan, pelatihan itu juga berpotensi membuka peluang usaha baru di bidang jasa desain grafis seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan desain visual.

Dalam kesempatan tersebut, peserta juga didorong untuk memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), secara bijak sebagai pendukung proses kreatif tanpa mengabaikan nilai-nilai orisinalitas dan etika.

Ia berharap pelatihan tersebut dapat melahirkan lebih banyak talenta di bidang media arts yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif serta semakin memperkuat daya saing Kota Malang di tingkat nasional maupun internasional.

Pelatihan yang diikuti 122 peserta pada hari pertama tersebut merupakan tindak lanjut usulan masyarakat melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Kegiatan akan berlanjut pada hari kedua dengan melibatkan 166 peserta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Bogor Resmikan B-Smart CORPU, Langkah Baru Tingkatkan Kompetensi ASN

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor resmi meluncurkan Bogor Smart Corporate University (B-Smart CORPU) sebagai upaya memperkuat pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).

Peluncuran dilakukan oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, didampingi Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, Kepala PT Taspen Cabang Bogor, Zul Akbar Yulianto, serta perwakilan Universitas Pakuan di Ballroom Hotel Onih, Kota Bogor, Rabu (15/7/2026).

Kegiatan diawali dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkot Bogor dan PT Taspen Cabang Bogor, dilanjutkan penandatanganan komitmen implementasi B-Smart CORPU oleh seluruh kepala perangkat daerah.

Dedie mengatakan, B-Smart CORPU menjadi fondasi untuk membangun budaya belajar di lingkungan ASN sekaligus memperkuat nilai organisasi agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan profesional.

“Saya harap B-Smart CORPU dapat dikembangkan dimulai dengan membangun sistem. Dengan ikhtiar ini, SDM Kota Bogor diharapkan mampu mempercepat mewujudkan harapan masyarakat menjadi kenyataan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kompetensi dan potensi ASN akan dipetakan untuk membentuk talent pool. ASN yang memiliki kemampuan unggul akan dipersiapkan menjadi champion melalui berbagai pelatihan dan penguatan kapasitas.

Selain itu, Dedie menekankan pentingnya transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penerapan indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI), serta pemetaan kebutuhan ASN bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Bogor, Dani Rahardian, mengatakan B-Smart CORPU dirancang sebagai sistem pengembangan kompetensi ASN yang terintegrasi, berkelanjutan, dan selaras dengan kebutuhan organisasi serta pembangunan daerah.

“Melalui CORPU, setiap perangkat daerah didorong menjadi organisasi pembelajar yang aktif mengembangkan kompetensi pegawai melalui berbagai metode pembelajaran dan kolaborasi,” katanya.

Dani berharap B-Smart CORPU dapat meningkatkan kapasitas individu, tim, dan organisasi sehingga berdampak pada kualitas pelayanan publik serta kinerja Pemerintah Kota Bogor.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Nusron Laporkan Realisasi Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 kepada Komisi II DPR RI

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, melaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu (15/07/26).

Laporan disampaikan sebagai tindak lanjut dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 yang tengah diajukan oleh Kementerian Keuangan ke Badan Anggaran DPR RI.

“Realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 mencapai 95,73% atau sekitar Rp6.128.365.417.558 dari total pagu Rp6.401.913.357.000,” ujar Menteri Nusron di Gedung DPR RI, Jakarta.

Di hadapan Ketua, Wakil Ketua, beserta Anggota Komisi II DPR RI dan disimak oleh perwakilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang turut mengikuti rapat, Menteri Nusron memaparkan rincian pengelolaan anggaran Kementerian ATR/BPN. Dalam perjalanan tahun anggaran 2025, Kementerian ATR/BPN memperoleh tambahan anggaran Rp490,2 miliar, hibah dalam negeri Rp12,79 miliar, serta hibah luar negeri Rp22,60 miliar.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah di 2025, Kementerian ATR/BPN memperoleh relaksasi blokir anggaran dalam dua tahapan. Anggaran tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di bidang layanan pertanahan dan tata ruang.

“Tahap pertama Rp766,4 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai non-ASN yang beralih status jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tahap dua Rp666,9 miliar untuk belanja pegawai calon ASN, program prioritas nasional, layanan pertahanan dan ruang, sarana prasarana, dan dukungan manajemen PNBP,” jelas Menteri Nusron.

Setelah menerima laporan dari Menteri Nusron, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin sebagai pimpinan rapat meminta agar Kementerian ATR/BPN menguatkan pengelolaan keuangan negara. Ia ingin pengelolaannya berbasis kinerja yang berorientasi pada keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) yang terukur.

“Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN menerapkan mekanisme check and balance guna mencegah terjadinya penyimpangan, temuan berulang, dan kerugian negara. Terutama pada program prioritas nasional maupun program yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Zulfikar Arse Sadikin.

Pada rapat tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN hadir dengan didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Jajaran Kementerian ATR/BPN di daerah juga ikut mengikuti jalannya rapat secara daring.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Pendaftaran Tanah Ulayat Bukan untuk Jadikan Tanah Adat sebagai Tanah Negara

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rezka Oktoberia, menegaskan bahwa program pendaftaran tanah ulayat tidak bertujuan mengubah status tanah adat menjadi tanah negara. Sebaliknya, pengadministrasian tanah ulayat merupakan bentuk kehadiran negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

“Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa tidak ada niat atau kebijakan untuk menjadikan tanah ulayat sebagai milik negara, maupun memfasilitasi kepentingan investor dengan mengesampingkan kepentingan masyarakat. Tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan masyarakat adat kita selaku pemilik tanah. Jadi, sama sekali tidak ada tujuan untuk menghilangkan hak adat,” ujar Rezka Oktoberia saat Kunjungan Lapangan dan Monitoring Pendaftaran Tanah Ulayat di Desa Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Kamis (09/07/2026).

Rezka Oktoberia menjelaskan, pendaftaran tanah ulayat merupakan upaya menyelaraskan hukum adat dengan sistem hukum pertanahan nasional tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pendaftaran tanah jadi wujud kehadiran negara dalam memastikan hak masyarakat adat tetap terlindungi sekaligus menjawab kebutuhan hukum di masa kini.

Keputusan untuk mendaftarkan tanah ulayat sepenuhnya berada di tangan masyarakat adat sebagai pemegang hak. “Pendaftaran Tanah Ulayat adalah hak, bukan kewajiban. Negara harus memastikan bahwa warisan leluhur tetap terjaga dan tidak tergerus oleh zaman,” tuturnya.

Tanah ulayat yang sudah terdaftar dan tersertipikasi bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat hukum adat. Selain memberikan kepastian hukum, pendaftaran tanah juga berfungsi melindungi aset masyarakat hukum adat, mencegah sengketa dan konflik akibat tumpang tindih klaim, serta menjaga agar tanah ulayat tidak hilang atau beralih secara tidak sah di masa mendatang.

Rezka Oktoberia menyebut, tanah ulayat merupakan tanah dengan gabungan nilai ekonomi sekaligus nilai sosial, budaya, dan spiritual yang menjadi bagian dari identitas masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, perlindungan hukum atas tanah ulayat sangatlah penting agar hak atas tanah tetap terjaga hingga generasi mendatang. “Pendaftaran tanah ulayat ibarat benteng. Benteng yang memastikan tanah itu tetap menjadi milik masyarakat adat. Bukan hanya hari ini, tapi juga untuk anak cucu di masa depan,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, pemerintah daerah, ninik mamak, tokoh adat, dan masyarakat hukum adat. Selain meninjau lokasi tanah ulayat di Desa Gunung Sahilan, seluruh pihak juga berdialog untuk menyamakan pemahaman mengenai batas wilayah adat, status tanah ulayat, serta langkah-langkah percepatan pendaftaran tanah ulayat tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...146147148...4,867Halaman 147 dari 4,867