Beranda blog Halaman 145

Kunjungan Dubes Mesir ke Bogor Jadi Langkah Awal Perluasan Kerja Sama Indonesia-Mesir

Penulis
Reta
-

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menerima kunjungan Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasser Hasan Farag Elshemy, di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Rabu (15/7/2026). Kunjungan yang berlangsung selama tiga hari itu menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan persahabatan sekaligus memperkenalkan sejarah, budaya, dan potensi Kota Bogor kepada perwakilan Mesir.

Dalam pertemuan tersebut, Dedie didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor, Yantie Rachim. Sementara Yasser Hasan Farag Elshemy hadir bersama istrinya, Dina Farid.
Dedie menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan berharap hubungan baik antara Indonesia dan Mesir terus berkembang, termasuk melalui kerja sama di tingkat daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini dan berharap silaturahmi yang telah terjalin dapat semakin mempererat hubungan baik antara Indonesia dan Mesir, sekaligus membuka peluang kerja sama yang bermanfaat bagi kedua belah pihak,” ujarnya.

Menurut Dedie, Kota Bogor terbuka untuk menjalin kolaborasi dengan berbagai negara sahabat, baik di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, maupun sektor strategis lainnya.

Dalam kesempatan itu, Dedie juga mengajak Duta Besar Mesir mengunjungi Museum Balai Kirti untuk memperkenalkan sejarah kepresidenan Republik Indonesia.

Sementara itu, Yasser Hasan Farag Elshemy mengapresiasi sambutan hangat dari Pemerintah Kota Bogor. Ia berharap hubungan persahabatan Indonesia dan Mesir terus berkembang, termasuk melalui kerja sama di bidang pendidikan.

“Terima kasih kepada Wali Kota Bogor atas sambutan yang begitu hangat. Hubungan Indonesia dan Mesir telah terjalin sangat baik, termasuk melalui ribuan pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Mesir. Semoga hubungan persahabatan ini terus berkembang dan semakin erat di masa mendatang,” katanya.

Pemkot Bogor berharap kunjungan tersebut menjadi langkah awal untuk memperluas kerja sama yang saling menguntungkan antara Kota Bogor dan Mesir.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Bogor Dorong Percepatan Waste to Energy, Dedie Rachim: Pengelolaan Sampah Harus Jadi Tanggung Jawab Bersama

Penulis
Reta
-

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa pengelolaan sampah melalui skema Waste to Energy (WtE) membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, serta seluruh pemangku kepentingan.

 

Hal tersebut disampaikan Dedie dalam agenda Waste To Energy Talks 2026 yang diselenggarakan oleh Metro TV, Kamis (16/7/2026).

 

Dalam kesempatan tersebut, Dedie Rachim membahas pentingnya percepatan revisi regulasi terkait pengelolaan sampah, khususnya untuk mendukung implementasi proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

 

Ia mengatakan, penyelesaian persoalan sampah tidak dapat hanya menjadi beban pemerintah daerah. Menurutnya, diperlukan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat, industri, dan daerah.

 

“Untuk mulai membahas tentang revisi Perpres, kami sampaikan harus ada tanggung jawab dari industri. Harus ada tanggung jawab dari pemerintah pusat supaya jangan bebannya hanya kepada pemerintah daerah,” ujar Dedie Rachim.

 

Ia menjelaskan, konsep ekonomi sirkular menjadi salah satu kunci dalam pengelolaan sampah ke depan. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi dapat diselesaikan melalui proses pemilahan dan pengolahan sejak dari sumbernya.

 

“Kalau memang tadi Pak Menteri sudah sampaikan ekonomi sirkular ini berjalan, maka sampah yang masih punya nilai ekonomis itu bisa selesai di depan. Plastik-plastik PE itu sebenarnya punya nilai yang sangat tinggi,” katanya.

 

Menurut Dedie Rachim, penguatan sistem pengelolaan sampah dari hulu juga harus terus dilakukan. Salah satunya melalui pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) serta bank sampah.

 

“Ini yang kemudian tentu harus dibarengi dengan dibinanya terus oleh Pak Menteri Lingkungan Hidup tentang TPS3R dan bank sampah,” jelasnya.

 

Dedie Rachim menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor siap mendukung percepatan pengelolaan sampah berbasis teknologi, termasuk melalui pembangunan PSEL yang menjadi solusi pengurangan sampah sekaligus menghasilkan energi.

 

Namun demikian, ia menekankan bahwa Kota Bogor tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi persoalan sampah yang bersifat lintas wilayah.

 

“Kota Bogor siap, dan kami tidak bisa sendirian. Kota Bogor dengan Kota Depok, Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor harus bersama-sama, karena persoalan sampah ini lintas wilayah,” ungkap Dedie Rachim.

 

Ia menambahkan, kawasan Bogor Raya saat ini telah memiliki dua rencana pembangunan PSEL yang diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam penanganan sampah.

 

“Alhamdulillah Bogor ini punya dua PSEL dan dua-duanya sudah siap untuk kita jalankan. Alhamdulillah dari Menko Pangan juga mendukung, dari kementerian juga mendukung, dari PLN dan seluruh stakeholder juga mendukung,” pungkas Dedie Rachim.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Tuban Hadirkan Pelayanan Publik Terpadu di Kerek, Cek Jadwal dan Jenis Layanannya

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban kembali mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Roadshow Pelayanan Publik Vol. 4 Tahun 2026. Kali ini, berbagai layanan publik akan hadir di Lapangan SDN Margomulyo, Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, pada Jumat dan Sabtu, 24–25 Juli 2026.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tuban, Esti Surahmi, menyampaikan Roadshow Pelayanan Publik merupakan agenda rutin Pemkab Tuban yang menghadirkan berbagai layanan dari perangkat daerah, instansi vertikal, hingga mitra pelayanan dalam satu lokasi. Melalui upaya ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan secara lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus mendatangi kantor pelayanan masing-masing.

Adapun beragam layanan yang tersedia meliputi administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, perizinan, perpajakan daerah, konsultasi UMKM, layanan ketenagakerjaan, pelayanan kepolisian, hingga berbagai layanan publik lainnya.

Di samping itu, Esti menjelaskan masyarakat juga dapat mengikuti Sosialisasi Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, layanan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT) sebagai sertifikat edar produk pangan rumahan yang menjamin keamanan dan legalitas produksi, serta layanan Sertifikasi Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur.

“Tidak hanya pelayanan publik terpadu, kami juga menghadirkan bazar UMKM, hiburan masyarakat, senam, dan donor darah,” ujarnya, Kamis (16/7).

Tak hanya itu, Roadshow Pelayanan Publik juga menjadi sarana edukasi mengenai berbagai program dan inovasi pelayanan Pemerintah Kabupaten Tuban. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Pemkab Tuban matangkan Roadshow Pelayanan Publik Vol. 4 di Kerek.Oleh sebab itu, Esti mengajak seluruh warga, khususnya masyarakat Kecamatan Kerek dan sekitarnya, memanfaatkan kesempatan tersebut dengan datang langsung ke lokasi kegiatan. Kehadiran masyarakat diharapkan dapat mempermudah pengurusan berbagai kebutuhan administrasi sekaligus memperoleh informasi mengenai layanan dan program pemerintah.

Melalui penyelenggaraan Roadshow Pelayanan Publik Vol. 4 Tahun 2026, Pemkab Tuban terus berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang semakin dekat, mudah, cepat, dan membahagiakan masyarakat, sejalan dengan semangat memberikan pelayanan prima kepada seluruh warga Kabupaten Tuban.

“Pemkab Tuban mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dan memanfaatkan berbagai layanan yang tersedia dalam kegiatan ini. Bersama, wujudkan pelayanan publik yang lebih dekat dan semakin berkualitas,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Keuangan dan Sri Sultan Luncurkan Bekalista di Yogyakarta, Perkuat Ekonomi Rakyat dan UMKM

Penulis
Reta
-

Komitmen memperkuat ekonomi rakyat ditegaskan melalui peluncuran ekosistem Becak Kayuh Listrik Pariwisata (Bekalista) dan pembukaan Pasar Rakyat Ultra Mikro (UMi) 2026 oleh Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Sasana Hinggil, Alun-Alun Kidul Yogyakarta, Kamis (16/07). Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas pemberdayaan pelaku usaha kecil sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebelum menghadiri acara, Menteri Keuangan dan Gubernur DIY menempuh perjalanan menggunakan Bus Jogja Heritage Track (JHT) dari Kompleks Kepatihan menuju Alun-Alun Kidul. Perjalanan yang melintasi kawasan Malioboro dan Pasar Ngasem tersebut menjadi simbol sinergi antara pelestarian budaya dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Dalam sambutannya, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan kehadiran Menteri Keuangan beserta jajaran di Yogyakarta menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang semakin dekat dengan masyarakat. Menurut Sri Sultan, kebijakan fiskal harus mampu memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat luas.

“Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Keuangan beserta seluruh rombongan. Kehadiran Bapak Menteri meneguhkan bahwa kebijakan fiskal negara dapat hadir dekat dengan kehidupan masyarakat, menyentuh pelaku usaha kecil, serta menggerakkan ekonomi rakyat secara nyata,” ujar Sri Sultan.

Sri Sultan menegaskan, peluncuran Bekalista bukan sekadar menghadirkan moda transportasi baru, melainkan upaya mengintegrasikan pelestarian budaya, peningkatan kesejahteraan pengemudi becak, dan pengembangan transportasi ramah lingkungan.

Menurut Sri Sultan, becak telah lama menjadi bagian dari identitas Yogyakarta sekaligus sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, pelestarian becak harus diikuti peningkatan kualitas hidup para pengemudinya melalui dukungan teknologi yang tepat guna.

“Melestarikan becak tidak berarti melestarikan kelelahan para pengemudinya. Tradisi harus memperoleh dukungan teknologi agar tetap hidup, berdaya guna, dan memberi kehidupan yang lebih layak bagi manusia yang menjaganya,” tegas Sri Sultan.

Lebih lanjut, Sri Sultan mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam membangun ekosistem Bekalista yang dilengkapi stasiun pengisian daya, bengkel induk, bengkel bergerak, serta baterai cadangan. Menurutnya, transformasi yang berkelanjutan membutuhkan dukungan sistem pemeliharaan, peningkatan kapasitas pengemudi, keselamatan, dan kepastian layanan.

Sri Sultan berharap Bekalista dapat menjadi bagian dari mobilitas kawasan pusaka yang tertib, bersih, manusiawi, dan ramah lingkungan. Kehadirannya diharapkan mampu menghubungkan kawasan wisata, pasar rakyat, sentra kerajinan, pusat kuliner, hingga kampung budaya sehingga turut menggerakkan ekonomi lokal.

Sementara itu, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi membuka Pasar Rakyat UMi 2026 yang menghadirkan sekitar 200 pelaku UMKM binaan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Kegiatan tersebut menjadi sarana promosi produk unggulan sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku usaha ultra mikro.

Selain menghadirkan produk UMKM, Pasar Rakyat UMi 2026 juga menyediakan paket sembako murah, layanan Kementerian Keuangan, Samsat, pajak daerah, berbagai perlombaan, dan hiburan masyarakat. Menkeu mengajak masyarakat untuk mendukung UMKM dengan membeli serta mempromosikan produk lokal agar usaha mereka terus berkembang.

Dalam kesempatan itu, Purbaya memperkenalkan program Bekalista yang dikembangkan Kementerian Keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai bagian dari transformasi transportasi wisata ramah lingkungan. Program tersebut mencakup hibah 80 unit Bekalista, pembangunan 12 stasiun pengisian daya, satu bengkel bergerak, delapan baterai cadangan, serta bengkel induk di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Seluruh pengembangannya melibatkan tenaga kerja lokal, mulai dari proses pabrikasi, perakitan, kelistrikan, hingga pengembangan teaching factory.

Program Bekalista juga mendukung penataan kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta, khususnya di ruas Jalan Malioboro. Pada tahap awal, sebanyak 15 unit Bekalista diserahkan kepada pengemudi becak yang tergabung dalam koperasi dan beroperasi di kawasan Malioboro. Bantuan tersebut diprioritaskan untuk mendukung penerapan Malioboro sebagai kawasan pedestrian sekaligus low emission zone.

Skema hibah dilakukan melalui mekanisme scrapping, yakni setiap penerima satu unit Bekalista wajib menyerahkan satu unit becak motor yang dimiliki untuk ditarik dari operasional. Melalui skema tersebut diharapkan terjadi migrasi bertahap menuju moda transportasi yang lebih ramah lingkungan. Ke depan, kawasan Malioboro ditargetkan dapat dilayani oleh becak kayuh tradisional maupun becak kayuh dengan penguat tenaga listrik sehingga terbebas dari operasional becak motor.

Sebelum hibah dilaksanakan, Dinas Perhubungan DIY bersama Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan untuk memastikan program tepat sasaran bagi pengemudi becak yang aktif beroperasi di kawasan Malioboro. Para penerima juga menyatakan kesediaan secara sukarela untuk menyerahkan becak motor yang dimiliki sebagai bagian dari komitmen peralihan moda transportasi.

Dishub DIY dan Dishub Kota Yogyakarta turut melakukan pemeriksaan teknis terhadap unit Bekalista guna memastikan spesifikasi kendaraan telah sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 234 Tahun 2026 tentang Persyaratan Teknis Becak Kayuh dengan Penguat Tenaga Listrik. Dengan demikian, kendaraan yang diserahkan kepada pengemudi berada dalam kondisi aman, laik jalan, dan siap melayani wisatawan di kawasan Malioboro dan sekitarnya.

Selain memperkuat transportasi wisata dan ekonomi rakyat, program Bekalista juga menjadi bagian dari penguatan pendidikan vokasi di DIY. Dalam proses produksinya, PIP bekerja sama dengan sejumlah SMK di DIY dengan pusat produksi berada di workshop SMK Negeri 3 Yogyakarta. Kolaborasi tersebut melibatkan siswa dan tenaga pendidik dalam proses manufaktur, perakitan, kelistrikan, serta pengembangan teknologi kendaraan ramah lingkungan berbasis kebutuhan masyarakat.

“Tradisi bukan menghalangi kemajuan, tetapi memberi arah agar kemajuan tidak kehilangan jati diri,” ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, pemberdayaan ekonomi rakyat perlu dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh, mulai dari akses pembiayaan, penguatan kapasitas usaha, pemanfaatan teknologi, hingga perluasan pasar. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku utama pertumbuhan ekonomi.

Menutup sambutannya, Purbaya menegaskan bahwa kekuatan ekonomi nasional bertumpu pada ketangguhan rakyat dan pelaku usaha kecil. ” Dari Yogyakarta, mari kita kirimkan pesan kepada Indonesia. Ekonomi yang kuat tumbuh dari rakyat. Hari ini yang kita elektrifikasi bukan sekadar becak, yang kita nyalakan adalah peluang, harapan, dan masa depan keluarga,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Malang Perkuat Komunikasi Publik, Warga Diajak Jadi Agen Informasi Pembangunan

Penulis
Reta
-

Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, mengajak masyarakat menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan secara positif, persuasif, dan tepat sasaran. Ajakan tersebut disampaikannya saat membuka Pelatihan Komunikasi Publik yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang di Aula Lt. 4 Mini Block Office Balai Kota Malang, Kamis (16/7/2026).

Menurut Wawali Ali, komunikasi publik yang efektif menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program pemerintah. Selain melalui media resmi, pemerintah juga membutuhkan dukungan masyarakat sebagai jembatan informasi agar berbagai program dapat dipahami dan dimanfaatkan secara optimal. “Hari ini kita semua beruntung bisa hadir dalam kegiatan ini. Harapannya, setelah pelatihan ini Bapak dan Ibu menjadi teman kami untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara persuasif,” harapnya.

Ia menjelaskan, tidak seluruh masyarakat Kota Malang aktif mengakses media sosial resmi pemerintah. Kondisi seperti itu berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi hingga memunculkan persepsi yang kurang tepat terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Karena itu, peserta pelatihan diharapkan mampu menjadi agen komunikasi di lingkungan masing-masing.

Salah satu contoh yang disampaikan Wawali Ali adalah program beasiswa pendidikan bagi pelajar kurang mampu kategori Desil 1 dan 2. Menurutnya, informasi mengenai program pendidikan harus tersampaikan secara luas agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Jangan sampai kita sudah menyediakan program beasiswa bagi masyarakat Kota Malang, tetapi tidak terpenuhi kuotanya hanya karena kurangnya informasi. Di sinilah pentingnya peran Bapak dan Ibu semua sebagai mitra kolaborator kami di lapangan,” tuturnya.

Wawali Ali menyebutkan bahwa pendekatan komunikasi yang digunakan Pemkot Malang mengedepankan kedekatan dengan masyarakat, salah satunya melalui penggunaan bahasa lokal yang lebih mudah dipahami dan diingat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membangun komunikasi dua arah yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat.

Di kesempatan yang sama, Kepala Diskominfo Kota Malang, Muhammad Nur Widianto menyampaikan bahwa pelatihan komunikasi publik ini merupakan usulan yang lahir melalui mekanisme Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Malang.

Dikatakannya, kemampuan berbicara di depan publik tidak hanya berkaitan dengan teknik penyampaian pesan, tetapi juga menyangkut etika dan tanggung jawab dalam berkomunikasi, terutama di tengah derasnya arus informasi di media sosial.

“Berbicara mengenai public speaking bukan semata-mata kemampuan menata kata dan kalimat, tetapi juga bagaimana kita menata hati dan pikiran. Penting bagi kita untuk mewujudkan public speaking yang baik, berbudaya, dan berkebajikan,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Wiwid tersebut menambahkan, pada tahun anggaran 2026 Diskominfo Kota Malang menyelenggarakan enam jenis pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat, yakni pelatihan MC dan keprotokolan, public speaking, jurnalistik warga, pengelolaan media sosial, desain grafis, serta dasar-dasar fotografi.

Pelatihan komunikasi publik kali ini menghadirkan praktisi komunikasi Rulli Suprayugo sebagai narasumber yang memberikan pembekalan kepada peserta agar mampu mengimplementasikan teknik komunikasi yang efektif dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus mendukung penyebarluasan informasi pembangunan di Kota Malang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab dan DPRD Sumedang Gelar Rapat Bahas Pencegahan LGBT serta Perlindungan Generasi Muda

Penulis
Reta
-

Pemkab Sumedang bersama DPRD Rapat Tindak Lanjut Pencegahan Penyimpangan Perilaku Seksual LGBT di Gedung DPRD, Rabu (15/7/2026).

Wakil Bupati Sumedang M Fajar Aldila memimpin rapat berisi aspirasi dan usulan, di antaranya perlunya penyusunan regulasi daerah yang memberikan landasan hukum dalam upaya pencegahan.

Wabup Fajar menegaskan, Pemkab Sumedang berkomitmen menjaga nilai-nilai agama, moral, dan budaya yang menjadi jati diri masyarakat Sumedang. “Kami ingin memastikan generasi muda Sumedang tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, serta berlandaskan nilai-nilai agama dan akhlak yang baik. Upaya pencegahan harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, organisasi keagamaan, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Pemkab Sumedang akan memperkuat upaya edukasi, pembinaan keluarga bersama perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), sebagai bagian dari langkah preventif.

Menanggapi usulan pembentukan Perda tentang pencegahan penyimpangan perilaku seksual, Fajar menegaskan setiap produk hukum daerah harus disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melalui kajian hukum yang komprehensif.

“Penyusunan Perda harus sesuai dengan kewenangan daerah dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Karena itu, seluruh usulan akan dikaji terlebih dahulu bersama bagian hukum dan pihak terkait,” ujar Fajar.

Pemkab Sumedang akan terus melakukan langkah-langkah mitigasi secara menyeluruh melalui penguatan pendidikan karakter, pembinaan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.

“Sumedang dikenal sebagai daerah yang agamis, menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan persaudaraan. Karena itu, seluruh ikhtiar yang dilakukan bertujuan melindungi masyarakat dan generasi penerus agar tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, berakhlak mulia, serta mampu membawa kebanggaan bagi Sumedang,” kata Fajar.

Pemkab Sumedang telah  memberlakukan aturan pelarangan dan penonaktifan akun media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. “Kebijakan ini menargetkan platform seperti YouTube, TikTok, hingga Roblox guna melindungi generasi muda dari konten negatif, pornografi, perundungan siber, dan predator online,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Sherly Tjoanda Salurkan Bantuan Mesin Kapal untuk Nelayan Maluku Utara, Target 1.000 Unit pada 2026

Penulis
Reta
-

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyerahkan bantuan mesin tempel merek Yamaha dan Suzuki berkapasitas 15 dan 20 PK secara simbolis kepada para nelayan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara, Sofifi, pada Kamis (16/07/2026). Program strategis ini berkolaborasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sherly berdialog langsung dengan para nelayan dari berbagai kabupaten/kota, seperti Ternate, Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan Halmahera Utara. Melalui interaksi ini, terungkap bahwa program ini memberikan dampak nyata bagi peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir. Salah satu nelayan asal Desa Momojiu, Morotai, Rudi Tinake, melaporkan berhasil meraup pendapatan bersih hingga Rp41 juta hanya dalam waktu 13 hari melaut, berkat pembiayaan KUR BRI sebesar Rp50 juta dengan cicilan ringan Rp1,5 juta per bulan selama 3 tahun.

Menanggapi keberhasilan tersebut, Gubernur memberikan arahan tegas kepada seluruh nelayan agar disiplin dalam menjaga kualitas kredit mereka. Pemprov Maluku Utara bertindak langsung sebagai penjamin (guarantor) agar para nelayan bisa mendapatkan kepercayaan dari pihak perbankan.

“Saya minta Bapak-Bapak sekalian fokus untuk mencicil di bank tepat waktu. Jangan sampai catatan kredit (SLIK) menjadi merah atau macet, karena pemerintah daerah yang menjadi penjamin Bapak-Bapak ke bank,” tegas Gubernur.

Lebih lanjut, ia memberikan strategi bisnis kepada nelayan agar setelah cicilan lunas dalam 2 hingga 3 tahun, mereka dapat mengajukan kredit kapal baru lagi, sedangkan kapal lama bisa dioperasikan oleh orang lain menggunakan sistem bagi hasil demi memperluas lapangan kerja.

Mendengar keluhan nelayan mengenai kendala administrasi, Gubernur langsung memberikan solusi di tempat. Terhadap keluhan nelayan Halmahera Barat, Sahril Do. Dasim, mengenai batasan minimal plafon di Bank Mandiri yang sempat menghambat, disepakati bahwa plafon KUR untuk program bodi kapal diatur fleksibel antara Rp35 juta hingga Rp50 juta agar terhindar dari risiko kredit macet.

Selain itu, Gubernur juga merespons kebijakan baru pemerintah pusat terkait dengan pemutihan catatan SLIK (BI checking ) merah bagi tunggakan di bawah Rp1 juta agar nelayan tetap bisa mengakses KUR.

Pemprov Maluku Utara menargetkan penyaluran total 1.000 unit mesin kapal sepanjang tahun 2026. Dari alokasi tahap awal sebanyak 443 mesin, per hari ini telah diserahkan sebanyak 146 mesin (termasuk 60 unit pada penyerahan tahap ketiga ini). Gubernur mengimbau agar dinas aktif menjemput bola dan mengajak lebih banyak nelayan mendaftar, termasuk menyiapkan skema alokasi dana CSR pada tahun 2027.

Tak hanya itu, demi melindungi area tangkap nelayan lokal dari persaingan tidak sehat, perwakilan kementerian bersama DKP Malut di bawah arahan Gubernur telah berkoordinasi dengan Dirjen Pengawasan. Pada akhir Juli ini, akan ditandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menertibkan semua rumpon ilegal (tidak berizin) milik kapal-kapal besar dari luar daerah di perairan Maluku Utara. Nelayan diminta aktif menyerahkan bukti foto atau video rumpon ilegal kepada petugas.

Sebagai syarat mutlak sebelum mesin kapal diserahkan, Gubernur melalui Kepala DKP Malut memastikan seluruh nelayan wajib memiliki kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan menyisihkan iuran ringan sebesar Rp200.000 per tahun, nelayan mendapatkan jaminan keselamatan kerja yang sangat besar. Jika terjadi risiko kecelakaan kerja di laut, ahli waris akan menerima santunan sebesar Rp220 juta. Langkah ini diambil Gubernur sebagai bentuk jaminan ekonomi jangka panjang bagi para istri dan perlindungan beasiswa pendidikan bagi anak-anak nelayan di Maluku Utara hingga bangku kuliah.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi koordinasi teknis yang dipimpin langsung oleh jajaran Pemprov Malut bersama perwakilan perbankan (BRI dan Mandiri), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pihak Yamaha dan Suzuki Marine untuk menyelesaikan kasus-kasus khusus nelayan yang dialihkan ke kredit umum agar dikembalikan ke suku bunga KUR yang ringan sebesar 6 persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Program BSAN Diluncurkan, Pemprov Maluku Perkuat Pendidikan Berkarakter dan Toleran

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Maluku resmi meluncurkan Program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) sebagai upaya memperkuat ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik. Peluncuran program tersebut berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Senin (13/7/2026).

Program BSAN merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Maluku untuk mewujudkan lingkungan belajar yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga menjamin rasa aman, nyaman, serta mendukung tumbuh kembang karakter peserta didik.

Kegiatan peluncuran dihadiri oleh perwakilan Rektor IAIN Ambon, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku beserta jajaran, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta mitra pembangunan, antara lain Institut Leimena, Inovasi Maluku, dan Sasakawa Peace Foundation. Hadir pula kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dari berbagai wilayah di Provinsi Maluku.

Dalam sambutan tertulis Gubernur Maluku yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, disampaikan bahwa sekolah harus menjadi rumah kedua bagi peserta didik, yaitu ruang yang memberikan rasa aman, menumbuhkan harapan, sekaligus membentuk karakter generasi muda.

“Sekolah harus menjadi tempat yang memberikan rasa aman, menumbuhkan harapan, dan membentuk karakter anak. Kita ingin budaya sekolah yang aman dan nyaman ini menjadi gerakan bersama, sehingga anak-anak kita merasa diterima, dihargai, dan dilindungi untuk tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak mulia,” demikian pesan Gubernur.

Program BSAN mengusung tema “Membangun Sekolah Berbudaya Aman, Nyaman, Inklusif, dan Berkelanjutan melalui Pendekatan Literasi Keagamaan Lintas Budaya.” Tema tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam membangun budaya sekolah yang menghargai keberagaman serta memperkuat nilai-nilai persatuan di tengah masyarakat yang majemuk.

Melalui pendekatan literasi keagamaan lintas budaya, sekolah diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, saling menghormati, dialog, dan semangat hidup berdampingan secara damai sejak dini. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjadi tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter, penguatan persatuan, dan penanaman budaya damai bagi generasi muda.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Institut Leimena, Inovasi Maluku, Sasakawa Peace Foundation, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Pemerintah Provinsi Maluku berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan seluruh mitra pembangunan terus diperkuat agar Program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dapat diterapkan secara berkelanjutan di seluruh satuan pendidikan di Provinsi Maluku. Melalui kolaborasi tersebut diharapkan lahir generasi Maluku yang cerdas, berkarakter, toleran, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Papua Diproyeksikan Jadi Lumbung Pangan Nasional, Biak Bersiap Bangun Fasilitas Roket

Penulis
Reta
-

Pemerintah pusat mulai memetakan peran strategis Papua sebagai salah satu kawasan penyangga ketahanan pangan, energi, hingga pengembangan industri antariksa nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah ingin mengakhiri ketergantungan Papua terhadap pasokan pangan dan energi dari Pulau Jawa karena tingginya biaya distribusi selama ini turut memengaruhi harga kebutuhan pokok di Papua.

“Kalau makanan atau solar harus dikirim dari Jakarta, ongkos angkutnya sangat mahal. Tidak adil jika masyarakat yang pendapatannya lebih rendah justru membayar harga yang lebih tinggi,”katanya.

Menurutnya, salah satu langkah yang kini dipercepat adalah pembangunan Zona Pangan, Energi, dan Air di Wanam, Kabupaten Merauke.

“Kami ingin Papua mandiri, baik dalam penyediaan pangan maupun energi, sehingga tidak lagi bergantung pada daerah yang jauh,” sambung Zulkifli.

Ia menambahkan, seluruh usulan kepala daerah, mulai dari pembangunan irigasi, penyediaan pupuk, cetak sawah, hingga kebutuhan infrastruktur pertanian lainnya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat bersama presiden sebagai bagian dari percepatan program ketahanan pangan nasional.

Di sisi lain, Biak juga dipersiapkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas peluncuran roket nasional. Posisi geografis yang berada dekat garis khatulistiwa dinilai menjadi keunggulan kompetitif yang dimiliki Biak dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

“Pembangunan fasilitas peluncuran roket di Biak akan dipercepat,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri Akan Maksimalkan Fungsi Kopdes Sesuai dengan Potensi Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa saat ini perkembangan terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) masih dalam finalisasi pembangunan gerai dan gudang, termasuk kendaraan operasionalnya.

Hal tersebut dikatakan Mendes Yandri saat jumpa pers setelah mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) terkait Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (15/7/26).

Lebih lanjut Mendes Yandri mengatakan, jika Kopdes Merah Putih sudah berjalan, maka fungsinya akan dimaksimalkan sesuai dengan potensi masing-masing desa. Ia optimistis, pemerintah desa akan turut serta menyukseskan Kopdes Merah Putih karena 80 persen keuntungan Kopdes akan kembali ke masyarakat desa dan 20 persen keuntungan Kopdes menjadi pendapatan asli desa (PADes).

“Apalagi yang dipakai kan dana desa dan dari keuntungan itu ada 20 persen keuntungan dari Kopdes itu akan jadi pendapatan asli desa. Jadi pemerintah desa punya kepentingan Kopdes ini berhasil dan sukses karena ada efek positifnya kepada desa, termasuk sisanya yang 80 persen keuntungan Kopdes akan kembali ke rakyat desa itu,” ungkap Mendes Yandri.

“Jadi saya kira pemerintah desa beserta seluruh jajarannya pasti akan memaksimalkan perannya masing-masing untuk terus memastikan semua potensi desa yang berbeda-beda tadi, pada ujungnya ya kita sukseskan Koperasi Desa Merah Putih,” sambung Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Selain itu, lanjut Mendes Yandri, 10 Asosiasi Desa juga menjadi mitra strategis Kemendes PDT untuk memastikan program Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita ke-6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan benar-benar terlaksana, termasuk program Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam menerjemahkan Asta Cita ke-6 tersebut, pihaknya di Kemendes PDT memiliki 12 Aksi Bangun Desa yang di antaranya ada program desa tematik, seperti desa jagung, desa padi, desa ikan nila, desa ikan lele, desa coklat dan desa-desa lainnya.

Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) akan menjadi off taker dari hasil desa-desa tematik tersebut sesuai dengan potensi desa masing-masing. Menurutnya, saat ini, sudah ada lebih dari 1.000 BUM Desa telah menyuplai kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dengan jumlah desa mencapai 75.266 desa dari berbagai potensi yang ada, tentu masing-masing Kopdes yang bekerja sama dengan BUM Desa akan memastikan semua produk di desa agar dipastikan bisa terserap dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

“Jadi kami tegaskan di sini, kami akan melakukan kolaborasi, kerja sama untuk memastikan kegiatan ekonomi di desa berjalan on the track,” ujar pria kelahiran Bengkulu ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...144145146...4,867Halaman 145 dari 4,867