Beranda blog Halaman 1478

Potensi Subsidi Energi Tidak Tepat Sasaran Capai Rp100 Triliun

Penulis
Syifa
-

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa terdapat potensi subsidi energi yang tidak tepat sasaran mencapai sekitar Rp100 triliun dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 sebesar Rp435 triliun. Subsidi ini mencakup bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), dan listrik, yang bertujuan meringankan beban masyarakat kurang mampu.

“Jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp100 triliun,” kata Bahlil Lahadalia di Jakarta, Minggu.

“Tidak mau kan subsidi yang harusnya itu untuk saudara-saudara kita yang ekonominya belum bagus, kemudian malah diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya sudah bagus,” ujarnya.

Bahlil mengungkapkan bahwa indikasi penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran ini ditemukan dari berbagai laporan yang diterima Kementerian ESDM dari PLN, Pertamina, dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Menurutnya, laporan ini menunjukkan adanya distribusi subsidi BBM dan listrik yang dinilai kurang efektif.

“Nah, kami menengarai dalam berbagai laporan yang masuk, baik PLN, Pertamina, maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik itu kami melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran,” ucapnya.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Subsidi Tepat Sasaran. Satgas ini bertugas memastikan bahwa subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas subsidi energi di Indonesia.

Ia menyatakan bahwa tim tersebut, yang diketuai oleh ia sendiri, kini tengah mempersiapkan sejumlah langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut, salah satunya adalah memberikan subsidi tersebut melalui bantuan langsung tunai (BLT).

“Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah agar kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT langsung kepada masyarakat,” kata Bahlil.

Ia juga menyebutkan opsi solusi lainnya adalah melalui kombinasi kebijakan, yakni sebagian tetap melalui skema subsidi seperti saat ini, sementara sebagian yang lain melalui BLT.

“Jadi, kita tunggu saja, dua minggu dikasih waktu dari Pak Presiden. Jadi dua minggu ini akan kami selesaikan (formulasi solusinya),” imbuhnya.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

BMKG Prediksi Puncak Musim Hujan di RI pada November-Desember 2024

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan puncak musim hujan 2024/2025 di Indonesia akan berbeda-beda berdasarkan wilayah. Wilayah barat Sumatra mulai mengalami hujan sejak Agustus 2024, yang kemudian meluas ke wilayah timur hingga mencapai seluruh Indonesia pada Desember 2024.

“Pada umumnya, sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musim hujan pada periode Oktober hingga November 2024,” demikian keterangan BMKG dalam Prediksi Musim Hujan 2024/2025.

BMKG menyebut musim hujan kali ini diperkirakan datang lebih awal dibanding rata-rata tahunan. Selain itu, akumulasi curah hujan diproyeksikan normal, menandakan tidak akan terlalu basah atau kering.

BMKG menjelaskan, dari total 384 Zona Musim (ZOM), sekitar 43 persen di antaranya—termasuk Sumatra, pesisir selatan Pulau Jawa, dan Kalimantan—akan mengalami puncak hujan pada November hingga Desember. Sedangkan, sebanyak 250 ZOM atau sekitar 36 persen wilayah Indonesia, meliputi Lampung, utara Jawa, sebagian Sulawesi, Bali, NTB, NTT, dan sebagian besar Papua, diprediksi mencapai puncaknya pada Januari-Februari 2025.

La Nina dan Dampaknya di Indonesia

Fenomena La Nina berpotensi muncul pada November 2024 dan dapat memicu peningkatan curah hujan di beberapa wilayah. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengungkapkan bahwa BMKG telah mendeteksi adanya tanda-tanda perbedaan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah ekuator yang lebih dingin dari biasanya.

“Akhir Oktober kita bisa memastikan apakah itu La Nina. Namun, alangkah baiknya mulai saat ini kita perlu bersiap, karena di pertengahan Oktober, telah terdeteksi perbedaan suhu muka air laut di Samudra Pasifik bagian ekuator tengah timur itu sudah lebih dingin dari normalnya,” kata Dwikorita dalam sebuah video yang diunggah di akun BMKG, dikutip Jumat (1/11).

Hasil analisis dinamika atmosfer Dasarian II Oktober menunjukkan hasil monitoring indeks Indian Ocean Dipole (IOD) dan El Nino Southern Oscillation (ENSO) menunjukkan indeks IOD melewati batas ambang IOD negatif (indeks -1,11), namun baru berlangsung satu dasarian, sehingga statusnya tetap IOD netral.

Anomali suhu permukaan laut (SST) di Nino 3.4 juga menunjukkan kondisi yang melewati batas ambang La Nina dengan indeks -0,64.

“Batasan la nina itu perbedaan suhunya itu -0,5, ini sudah melampaui batas tadi. Sekarang sudah -0,64, artinya lebih dingin dari normalnya. Namun karena belum ada 30 hari, sehingga kita masih harus memastikan, tunggu sampai akhir oktober itu masih mendingin atau pulih kembali menuju normal. Jadi ada kewaspadaan,” ujarnya.

BMKG mengungkap saat fenomena La Nina berlangsung, sebagian wilayah Indonesia akan mengalami peningkatan curah hujan sebanyak 20 hingga 40 persen pada periode Juni-Juli-Agustus dan September-Oktober-November.

Sedangkan, pada periode Desember-Januari-Februari dan Maret-April-Mei, sebagian wilayah barat Indonesia mengalami peningkatan curah hujan karena pengaruh angin monsun.

Selama fenomena La Nina, ada sejumlah bencana yang berpotensi terjadi. Secara umum bencana-bencana tersebut berkaitan erat dengan hidrometeorologi.

Dengan peningkatan curah hujan saat La Nina, kemungkinan bencana yang dapat terjadi adalah banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, bahkan badai tropis.

Artikel ini kami lansir dari CNBC Indonesia yang berjudul “Kapan Puncak Musim Hujan di Indonesia? Ini Prediksi BMKG”

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

KPK Berikan Waktu Dua Bulan untuk Pejabat Baru Melaporkan LHKPN

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengimbau para pejabat negara yang baru dilantik untuk segera memenuhi kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menegaskan bahwa imbauan ini terutama ditujukan bagi menteri dan wakil menteri yang belum pernah terdaftar sebagai wajib lapor LHKPN. Ia menegaskan masih ada waktu dua bulan bagi pejabat baru untuk mendaftar dan melaporkan LHKPN miliknya.

“KPK sudah menyampaikan imbauan untuk memenuhi kewajiban tersebut,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Pejabat yang sudah menyerahkan LHKPN untuk periode 2023 tidak perlu melaporkan ulang meski menduduki jabatan baru. “Untuk yang sudah jadi pejabat, maka itu tidak perlu lagi. Itu sudah kita sampaikan kepada pejabat yang dilantik,” tambahnya.

Anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa terdapat 48 pejabat menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang baru saja menjadi wajib lapor LHKPN. Dari total 109 menteri dan wakil menteri dalam kabinet, 61 orang telah melaporkan harta kekayaannya pada periode sebelumnya.

Direktorat LHPKN KPK juga telah memperbaharui sistem pencatatan LHKPN dengan menyertakan nomenklatur kementerian-kementerian baru.

Budi mengatakan, sejauh ini sudah ada berapa orang yang menghubungi pihak KPK untuk memperoleh informasi soal pengisian LHKPN, namun belum bisa mengungkapkan siapa saja pihak tersebut.

KPK menyambut baik inisiatif tersebut dan siap memberikan bantuan dan pendampingan jika para wajib lapor baru mengalami kendala dalam pengisian LHKPN.

“Kami menyampaikan apresiasi tentunya kepada beberapa menteri dan wakil menteri yang sudah berinisiatif untuk menghubungi Tim LHKPN KPK dalam rangka input atau pendaftaran LHKPN itu sendiri, tentu itu jadi inisiatif yang sangat baik dalam awal kepatuhan LHKPN,” tuturnya.

Budi juga optimistis kepatuhan LHKPN para menteri dan wakil menteri yang menjadi wajib lapor baru LHKPN bisa mencapai 100 persen.

“Saya yakin ke depan menteri dan wakil menteri melalui stafnya tentu pasti akan lebih intensif lagi untuk melakukan pendaftaran dan pelaporan LHKPN, karena kita masih punya waktu sekitar dua bulan lebih ya kalau kita hitung dari masa pelantikan atau penjabatan pertama, yaitu tiga bulan untuk pelaporan LHKPN-nya,” kata Budi.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Prabowo Akan Kumpulkan Forkopimda di Sentul untuk Bahas Isu Lingkungan

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan rencananya untuk mengumpulkan seluruh pejabat daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) se-Indonesia di Sentul, Bogor, pada 7 November mendatang. Rencana ini diutarakan saat lawatan Presiden di Bali, Minggu (3/11).

Prabowo menyatakan, pertemuan tersebut bertujuan untuk memberikan arahan khusus mengenai isu lingkungan dan kebersihan, yang dinilainya sebagai tanggung jawab bersama.

“Dalam waktu dekat, kalau tidak salah pada tanggal 7 November pagi saya akan kumpulkan semua bupati, wali kota, gubernur, dandim, kapolres, semua pejabat, forkopimda seluruh Indonesia di Sentul, Bogor,” kata Prabowo. Di sana, Presiden berencana memberi arahan untuk menggugah para pejabat agar perhatian terhadap isu lingkungan dan kebersihan.

Menurut Presiden, perhatian terhadap lingkungan dan kebersihan harus dimulai dari level terkecil, baik di rumah maupun wilayah kepemimpinan masing-masing. Salah satu yang diberi pesan adalah Bali, Presiden Prabowo ingin masalah sampah di Pulau Dewata segera diselesaikan sebab kebersihan lingkungan adalah pangkal dari keindahan yang dijual Bali sebagai daerah pariwisata.

“Kalau kita tidak jaga keindahan tersebut, kita biarkan oleh keserakahan, oleh cara berpikir yang pendek, membangun seenaknya, pasang iklan (baliho) seenaknya, yang indah bisa menjadi kotor, tidak menarik, untuk apa orang jauh-jauh datang ke Indonesia hanya lihat iklan baliho,” kata Kepala Negara.

Oleh karena itu, saat memanggil para kepala daerah pada hari Kamis (7/11), Prabowo akan meminta mereka berpikir untuk lingkungan, seperti tidak membiarkan pemasangan iklan di jalan yang besar-besaran.

Untuk Bali, selain isu lingkungan, Presiden turut menyoroti kebudayaan yang harus terus dijaga sebab Bali termasuk ujung tombak Indonesia di mata dunia.

“Saya titip kepada pemimpin-pemimpin Bali yang akan datang jagalah Bali sebaik-baiknya, jaga budaya Bali, budaya antara lain itu keindahan kebersihan, jadi hendaknya semua pemimpin di semua tingkatan, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, tolong jaga,” ucap Prabowo.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Berkunjung ke Papua Selatan, Prabowo Tinjau Langsung Panen Padi di Merauke

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Minggu (03/11/2024), untuk meninjau langsung proses tanam dan panen padi dalam rangka pengembangan program swasembada pangan nasional. Setelah turun dari helikopter, Presiden Prabowo langsung menyapa dan berbincang dengan para petani yang sedang melakukan proses tanam padi.

Presiden Prabowo juga melihat langsung proses tanam padi dari atas menara pandang bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Keduanya tampak serius mengamati langkah-langkah teknis yang dilakukan para petani di lapangan.

Tidak hanya itu, Presiden Prabowo turut menyaksikan proses panen padi dengan menggunakan combine harvester, alat pemanen modern yang mempermudah pekerjaan petani di Merauke. Bahkan, Presiden Prabowo sempat menaiki alat tersebut dan mencoba langsung proses panen padi.

Petrus, salah satu petani di Desa Telaga Sari, mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil yang lebih baik berkat program dan bantuan dari pemerintah. Ia menambahkan bahwa sebelum ada bantuan, hasil panen hanya sekitar 2 ton gabah, namun kini dengan lahan yang diperluas, hasil panen meningkat menjadi 7 hingga 8 ton.

“Bersyukur sudah diberikan program ini untuk kami masyarakat petani di Merauke, terima kasih yang sedalam-dalamnya saya ucapkan karena program ini peningkatan hasil panen kami bertambah, mengucap syukur dan terima kasih untuk program yang diadakan di Kabupaten Merauke,” ujar Petrus.

Tidak hanya para petani, Presiden Prabowo juga menyempatkan diri untuk menyapa masyarakat sekitar yang turut hadir menyambut kehadirannya. Atikah, warga setempat mengaku sangat terharu bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo.

“Aku menangis, karena hanya tau ada di tv kan, sekarang orangnya yang sudah tau sendiri. Jadi aku peluk, aku cium, sedih betul,” tutur Atikah dengan mata berkaca-kaca.

Selain itu, Diaz, seorang mahasiswa yang turut hadir, merasa sangat bangga bisa bertemu dengan Presiden Prabowo secara langsung. Diaz, yang sedang mendalami ilmu pertanian modern, berharap sektor pertanian di Indonesia, khususnya di Merauke, semakin maju dengan peralatan modern yang memadai.

“Saya ikut pertanian modern, bersyukur banget karena di sini luasannya sangat cocok untuk ditanami tanaman padi khususnya untuk luasannya rata, datar, bagus banget untuk menunjang pangan di Indonesia. Harapannya pertanian Indonesia lebih maju, lebih modern terus alat-alatnya lebih menunjang pertanian di Merauke.,” ucap Diaz.

Kunjungan ini menambah optimisme masyarakat Merauke terhadap kemajuan sektor pertanian daerah mereka. Program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah diharapkan mampu terus meningkatkan produksi pangan nasional dan menyejahterakan para petani di wilayah Timur Indonesia.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam peninjauan ini adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Pj Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Indonesia Secara Aktif Kian Perkuat Peran di Kancah Global

Penulis
Syifa
-

Sepanjang satu dekade terakhir, perekonomian nasional telah mampu dipertahankan untuk terus tumbuh solid pada kisaran angka 5% dan juga diiringi dengan tingkat inflasi yang terkendali. Tercatat untuk bulan Oktober 2024 saat ini, inflasi berada pada angka 1,71% (yoy), dimana angka tersebut masih berada pada rentang yang terkendali yakni kisaran 2,5±1%, sekaligus mengakhiri tren deflasi bulanan yang belakangan terjadi.

Meski berbagai indikator perekonomian telah menunjukkan hasil yang mengesankan, namun berbagai gelombang tantangan global yang masih mewarnai kondisi perekonomian saat ini perlu untuk terus diantisipasi, seperti fragmentasi dalam perdagangan global hingga ketegangan pada konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah. Menghadapi tantangan yang kian kompleks tersebut, Pemerintah terus menyiapkan sejumlah upaya dalam merespons kondisi global yang dinamis.

“Jadi kami perkirakan akan terjadi volatilitas harga, dan IMF melaporkan bahwa kerugian output global akibat fragmentasi perdagangan berkisar antara 0,2% hingga 7% PDB,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Kadin Indonesia Reception Dinner: Strengthening Indonesia’s Diplomacy through Global Partnership and Collaboration, Jumat (1/11).

Lebih lanjut, sebagai salah satu pemain global strategis yang tengah berkembang, Indonesia secara aktif memimpin dan berpartisipasi dalam inisiatif untuk memanfaatkan aset geopolitik dan geoekonomi guna mengejar peluang dan memitigasi risiko. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah terus berupaya mendorong keadilan ekonomi dan sosial dengan menyeimbangkan kerja sama dan memperkuat politik luar negeri yang tidak berpihak, bebas, dan aktif.

Selanjutnya, Menko Airlangga menyebutkan bahwa diplomasi yang proaktif, koheren, dan berbasis hasil untuk memperdalam integrasi ekonomi terus dilakukan Indonesia, salah satunya melalui komitmen dalam mempercepat aksesi terhadap The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dan The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) dan mengimplementasikan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) secara penuh. Meski upaya implementasi tersebut merupakan sebuah tantangan, namun Indonesia sendiri telah meratifikasi pilar-pilar dalam IPEF.

Selain berbagai upaya kerja sama internasional tersebut, Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah menargetkan penyelesaian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan perdagangan bebas lainnya. Ke depan, Pemerintah secara aktif terus berupaya memperkuat kerja sama antar negara dan membuka pasar baru, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan dengan semakin meningkatnya pasar tenaga kerja.

“Saya juga ingin menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri kita telah menghadiri pertemuan BRICS dan Indonesia juga memberi sinyal bahwa kita juga sedang dalam proses BRICS. Dengan implementasi seluruh perjanjian yang sedang diproses Indonesia, ini menjadi sebuah komitmen bagi Indonesia bahwa kebijakan perekonomian akan bersifat terbuka dan non-blok dan kita bekerja sama dengan semua pihak demi kepentingan rakyat Indonesia dan juga kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Menteri Luar Negeri, Ketua Umum Kadin Indonesia, Duta Besar Negara-Negara Sahabat, serta Juru Bicara Kemenko Perekonomian.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pertemuan Hangat Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI di Surakarta

Penulis
Syifa
-

Suasana hangat menyelimuti Kota Surakarta saat Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), pada Minggu malam, 3 November 2024. Presiden Prabowo tiba di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sekitar pukul 18.00 WIB, dan langsung menuju kediaman pribadi Jokowi yang berlokasi di Kelurahan Sumber, Surakarta.

Pertemuan hangat antara kedua tokoh tersebut berlangsung di rumah Presiden Jokowi dengan kehadiran Ibu Iriana Jokowi, yang turut menyambut kedatangan Presiden Prabowo. Setelah berbincang santai di kediaman, Presiden Prabowo dan Jokowi kemudian bersama-sama menuju salah satu rumah makan di Kota Surakarta untuk melanjutkan obrolan sambil menikmati santap malam.

Hidangan yang disajikan pun mencerminkan cita rasa tradisional, meliputi bakmie jowo, nasi goreng jowo, pisang goreng, tempe mendoan, hingga bakwan jagung. Sambil menikmati sajian sederhana namun lezat, keduanya terlihat berbicara dengan santai, tertawa, dan sesekali berbagi cerita, menunjukkan keakraban yang menghangatkan suasana.

Pertemuan hangat ini berlangsung selama sekitar satu jam. Setelahnya, Jokowi turut mengantarkan Presiden Prabowo hingga ke Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, untuk kembali ke Jakarta.

Momen pertemuan ini juga mencerminkan hubungan hangat antara dua pemimpin bangsa yang terus berkomitmen untuk membangun Indonesia.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Prabowo Tinjau Infrastruktur Areal Lumbung Pangan di Wanam, Merauke

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Desa Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Minggu (03/11/2024), dalam rangka meninjau secara langsung pengembangan program pertanian berkelanjutan. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo melihat persiapan demplot (Demontration Plot) padi untuk meningkatkan produktivitas pangan di wilayah timur Indonesia.

Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung menuju lahan percontohan yang digunakan untuk praktik teknik budidaya padi terbaru. Di sana, Kepala Negara menyaksikan bagaimana para petani dengan cermat mempersiapkan lahan agar optimal untuk musim tanam berikutnya. Demplot padi ini diharapkan menjadi percontohan bagi para petani lokal, dengan teknik pertanian yang dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas padi.

Selain itu, Presiden Prabowo turut menyaksikan secara langsung proses pengolahan lahan dan tabur dolomit, sebuah langkah penting untuk meningkatkan kesuburan tanah. Para petani tampak menyebarkan dolomit di atas lahan, sebuah bahan alami yang berguna untuk menetralkan keasaman tanah, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan ketersediaan unsur hara.

Kepala Satgas Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangan terpisah mengatakan bahwa program cetak sawah yang dilakukan di Wanam dan sekitarnya merupakan bagian dari rencana pengembangan lahan pertanian skala besar di Merauke. Menurutnya, ada sekitar 100 ribu hektare lahan pertanian yang akan dicetak, dimulai dari Wanam hingga Muting, dengan total target mencapai 1 juta hektar.

“Yang di Wanam adalah program cetak sawah, diawali di Merauke, di Wanam. Di sekitar Merauke ada juga rencananya 100 ribu hektar, kemudian nanti yang kita start dari Wanam sampai ke Muting itu sekitar 1 juta hektar,” ujar Mayjen TNI Ahmad Rizal.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah juga akan membangun sejumlah infrastruktur pendukung berupa dermaga di Wanam dan jalan sepanjang 135 kilometer dari Wanam ke Muting. Infrastruktur tersebut akan memberikan akses bagi petani untuk mengangkut alat-alat pertanian dan hasil panen.

Dengan kondisi lahan yang rata dan berawa, Merauke memiliki ketersediaan air melimpah yang sangat dibutuhkan oleh petani. Selain itu, tanah di wilayah ini rata-rata subur dengan lapisan tanah hitam yang mencapai 15-30 cm, sehingga sangat mendukung program pencapaian swasembada pangan dari Merauke.

“Ini kalau menurut kami sangat mendukung dan program pencapaian swasembada pangan akan tercapai dari Merauke,” ucap Mayjen TNI Ahmad Rizal.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam peninjauan ini adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BIN Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Pj Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pemerintah Kaji Beberapa Opsi Skema Penyaluran Subsidi Tepat Sasaran

Penulis
Syifa
-

Pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Subsidi Tepat Sasaran untuk memastikan alokasi subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa sekitar 20-30 persen subsidi energi selama ini berpotensi dinikmati oleh kelompok yang tidak termasuk kategori masyarakat miskin atau rentan.

“Menyangkut dengan subsidi BBM, kemarin dalam rapat terbatas, Presiden Republik Indonesia meminta kita membentuk tim, yang memimpin tim adalah saya sendiri, untuk mengkaji subsidi tepat sasaran. Karena kita tahu subsidi kita sekarang Rp435 triliun di 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi, termasuk Rp83 triliun untuk subsidi LPG,” ujar Bahlil dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Terbatas Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11).

Dari laporan PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan BPH Migas, subsidi yang mencapai Rp435 triliun itu ditengarai masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Pemerintah menilai, subsidi energi masih banyak dinikmati oleh kelompok yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan ini.

“Dari berbagai laporan yang masuk baik dari PLN, Pertamina maupun BPH Migas ditenggarai subsidi BBM dan listrik itu ada potensi yang tidak tepat sasaran. Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi,” terang Bahlil.

Untuk mengatasi ketidaktepatan ini, Bahlil mengatakan pemerintah tengah mengkaji berbagai opsi penyaluran subsidi yang lebih tepat. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penyaluran subsidi langsung dalam bentuk bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat miskin. Selain itu, ada pula opsi tetap memberikan subsidi pada produk seperti yang berlaku saat ini atau menggunakan sistem “blending” atau pencampuran kedua skema tersebut.

“Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah, apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kita secara langsung dalam bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat, atau di blending ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat dan ada sebagian yang masih subsidi seperti sekarang,” ungkap Bahlil.

Bahlil menambahkan, Presiden telah memberikan tenggat waktu dua minggu untuk menyelesaikan kajian ini. “Sesuai perintah Presiden, kita diberi waktu dua minggu. Jadi, dua minggu ini akan kami selesaikan,” tegasnya.

Subsidi yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian ESDM mencakup subsidi bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), dan subsidi listrik. Subsidi ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin, namun selama ini ada sekitar 20-30 persen dari subsidi berpotensi dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak, dengan nilai sekitar Rp100 triliun.

“Jujur saya katakan kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listri itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun. Kalian gak ingin kan subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, ekonominya belum bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus,” tutup Bahlil.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Target Investasi Indonesia 2025 Capai Rp1.900 Triliun

Penulis
Syifa
-

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa target investasi Indonesia pada 2025 ditetapkan sebesar 120 juta dolar AS atau sekitar Rp1.900 triliun. Target ambisius ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan melibatkan investasi dalam negeri maupun luar negeri.

Rosan menyampaikan hal ini dalam sambutannya saat menghadiri gala dinner bersama para duta besar negara sahabat yang diadakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Jumat malam. “Target investasi untuk tahun depan adalah sekitar 120 juta dolar AS, yang mencakup investasi luar negeri dan lokal,” ujar Rosan.

Dalam kesempatan tersebut, Rosan menekankan pentingnya meningkatkan investasi di sektor energi yang berorientasi ekspor, terutama energi terbarukan. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, mencapai 3.700 gigawatt dari sumber-sumber seperti panel surya, energi matahari, hidro, biomassa, dan geotermal.

“Kami ingin lebih banyak investasi, terutama dalam energi terbarukan yang berorientasi ekspor. Potensi Indonesia energi terbarukan adalah sekitar 3.700 gigawatt, datang dari panel surya, energi surya, hidro, biomassa, dan geothermal,” ujarnya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani diwawancara awak media di sela menghadiri Gala Dinner bersama duta besar negara sahabat yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Jumat (1/11/2024) malam. ANTARA/Harianto

Rosan menyoroti bahwa Indonesia memiliki potensi geothermal terbesar di dunia, khususnya di wilayah Jawa, dan ingin mendorong investasi di sektor ini.

Peningkatan investasi energi terbarukan ini penting untuk mencapai komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon menjadi net-zero pada tahun 2060.

Menteri Investasi juga menyampaikan bahwa meskipun memiliki potensi besar, implementasi investasi harus dilakukan dengan kolaborasi yang baik antara semua pihak.

Dengan kerja sama yang solid, Rosan optimis Indonesia dapat memanfaatkan potensi energi untuk kemajuan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan.

“Jadi, kita memiliki potensi yang besar, tapi dari potensi ini, kita tidak bisa melakukannya sendirian, kita harus bekerja sama,” kata Rosan.

1...1,4771,4781,479...4,969Halaman 1,478 dari 4,969