Beranda blog Halaman 1479

Gibran Tinjau Progres Proyek Underpass dan Elevated Rail Simpang Joglo Solo

Penulis
Syifa
-

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan peninjauan terhadap proyek penataan kawasan Simpang Joglo, Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (2/11). Gibran tiba di lokasi sekitar pukul 07.30 WIB menggunakan kendaraan Maung Pindad dan langsung melihat perkembangan pengerjaan proyek.

Dalam kunjungannya yang berlangsung sekitar 30 menit, Gibran memantau progres pembangunan underpass di Simpang Joglo. Di sela-sela peninjauan, ia juga berinteraksi dengan anak-anak yang berada di sekitar proyek, membagikan susu kepada mereka. Meski demikian, Gibran memilih untuk tidak memberikan keterangan kepada awak media yang menunggu di lokasi.

Manajer Proyek Elevated Rail Simpang Joglo, Dendy Purbowo, menjelaskan bahwa pengerjaan proyek underpass saat ini telah mencapai 78 persen. Proyek Simpang Joglo ini mencakup dua bagian utama, yaitu elevated rail dan underpass Simpang Joglo. Dendy menyatakan bahwa proyek elevated rail, yang sudah berlangsung selama tiga tahun, saat ini telah mencapai sekitar 85 persen.

“Kalau elevated ini sudah berjalan kurang lebih tiga tahun dan sekarang sudah mencapai 85 persen secara total pengerjaan,” katanya.

Ia mengatakan untuk rel layang ini menghubungkan antara Stasiun Solo Balapan sampai dengan Stasiun Kadipiro dan Stasiun Kalioso.

Untuk pengerjaan underpass, dikatakannya, tahap pekerjaan dinding-dinding di underpass telah selesai.

“Kami tinggal melakukan penggalian beserta perkuatan-perkuatan di beberapa struktur dan pengerjaan. Selain itu, pengerjaan penataan bundaran di bawah jembatan kereta api yang kemarin masih digunakan untuk pengoperasian kereta api,” katanya.

Sebelumnya, anggaran pembangunan proyek tersebut bersumber dari APBN sebesar Rp1,2 triliun. Sedangkan, untuk target pekerjaan untuk underpass kita sampai 20 Desember 2024. Kemudian untuk yang elevated rel sampai 31 Desember 2024.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Prabowo Bahas Penegakan Hukum Judi Online Bersama Menkomdigi

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (01/11/2024). Dalam pertemuan tersebut, Meutya menyampaikan perkembangan dan komitmen kementeriannya untuk mendukung penuh proses penyidikan terkait penangkapan sejumlah karyawan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) yang terlibat judi online.

“Kita amat mendukung dan sekali lagi membuka pintu kepada pihak kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam, termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Kemkomdigi. Bagi kami ini baik, sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan presiden dengan baik,” ujar Meutya dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Meutya juga mengatakan bahwa saat ini kementeriannya sedang melakukan sterilisasi di lantai-lantai terkait sebagai salah satu upaya mendukung proses penyidikan. Kemkomdigi juga telah mengeluarkan Instruksi Menteri agar seluruh jajarannya bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam rangka menemukan keterlibatan lainnya.

“Agar semua pejabat maupun PNS di lingkungan Kemkomdigi bekerja membantu polisi untuk kemudian menemukan kalau memang masih ada anggota-anggota lain dari Kemkomdigi yang juga akan dilakukan pengembangan penyidikan,” ungkap Meutya.

Selain itu, Kemkomdigi juga menginisiasi kegiatan apel bersama tiga kali sehari di setiap pergantian shift, yang diisi dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Hal ini menurut Meutya dilakukan untuk memperkuat semangat nasionalisme di kalangan pegawai.

“Mudah-mudahan ini juga memberikan semangat moril kepada teman-teman di dalam dan mengingatkan bahwa kita semua di sini ada untuk NKRI, sesuai yang selalu diingatkan oleh Presiden,” ucap Meutya.

Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, Meutya juga mendapat dorongan untuk terus memperjuangkan pemberantasan judi online yang menjadi prioritas utamanya. Bahkan, sejak 10 hari pertama setelah Presiden Prabowo dilantik, Kemkomdigi telah berhasil menutup 187 ribu situs judi online, sebuah angka yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan sebelumnya.

“Angka ini bukan berarti ini prestasi, tidak, tapi ada kenaikan tajam dalam 10 hari terakhir yang akan kita tambah terus. Apapun itu judi online bukan prestasi selama itu masih ada. Jadi saya tidak menyatakan itu prestasi kami, tapi paling tidak tren positif di mana 10 hari terakhir ini 187 ribu situs sudah kita take down,” tutur Meutya.

Meutya juga menyampaikan rencana untuk menambah anggota pengawas dari ruang digital demi mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan siber, termasuk judi online. Selain itu, ia juga berjanji untuk memberikan laporan rutin mengenai situs-situs yang berhasil ditutup, baik mingguan maupun harian, guna memudahkan masyarakat mengawasi kinerja kementerian.

“Ini juga sebagai evaluasi kami, kalau sampai turun masyarakat bisa melihat kenapa turun. Jadi tolong terus kami diawasi,” ujar Meutya.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Prabowo Ambil Langkah Cepat Selamatkan Pekerja Sritex dari Ancaman PHK

Penulis
Syifa
-

Pada Senin, 21 Oktober 2024, PT Sri Rejeki Isman (Sritex), perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, secara resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang. Keputusan pailit ini tercatat dalam putusan nomor 2/Pdt.Sus Homologasi/2024/PN Niaga Semarang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansor.

Keputusan ini mengancam 50.000 pekerja Sritex yang menggantungkan hidupnya di perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Meski demikian, Manajemen Sritex telah mengajukan kasasi sebagai upaya mempertahankan operasi perusahaan dan menjamin kesejahteraan karyawan.

Presiden Prabowo Subianto merespon cepat atas kabar pailitnya Sritex ini. Saat menghadiri Retreat Kabinet Merah Putih di Magelang, ia langsung memerintahkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengambil tindakan guna melindungi pekerja Sritex dan memastikan kelangsungan bisnis perusahaan.

Langkah Pemerintah dalam Mengamankan Sritex

Pada 28 Oktober 2024, Komisaris Utama Sritex, Iwan S Lukminto, bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk membahas upaya penyelamatan perusahaan. Pemerintah telah menyiapkan dua opsi tergantung hasil kasasi yang diajukan Sritex ke Mahkamah Agung. Apapun hasilnya, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga agar Sritex tetap beroperasi dan pekerja tidak terkena PHK.

Menteri Perindustrian menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan skema dana talangan (bailout), namun fokus pada restrukturisasi perusahaan sesuai kesepakatan homologasi yang disahkan. Selain itu, pihak Sritex juga mengusulkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Impor, yang dinilai memberikan kelonggaran terhadap barang impor sehingga mengurangi daya saing Sritex di pasar domestik.

Izin Akses Zona Berikat untuk Memastikan Kelangsungan Ekspor-Impor

Sebagai langkah darurat, pemerintah juga memberikan akses kepada Sritex untuk tetap beroperasi di zona berikat (bonded zone), wilayah yang diatur khusus untuk aktivitas ekspor-impor. Dengan izin ini, Sritex tetap dapat mengakses bahan baku dan mengirimkan produk mereka ke luar negeri, menjaga agar perusahaan tetap beroperasi dan mempertahankan lapangan kerja bagi karyawan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan turut mengunjungi pabrik Sritex di Jawa Tengah dan memastikan langsung kepada karyawan bahwa pemerintah berkomitmen mempertahankan operasional perusahaan.

Langkah cepat pemerintah ini adalah bagian dari komitmen Presiden Prabowo dalam membuka lapangan pekerjaan dan menjaga stabilitas industri tekstil nasional. Dengan tetap beroperasinya Sritex, pemerintah optimis dapat mempertahankan citra baik Indonesia sebagai produsen tekstil berkualitas di mata internasional.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pemerintah Optimalkan Sumur Idle untuk Tingkatkan Lifting Minyak

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus berupaya meningkatkan lifting minyak nasional demi mengatasi dampak buruk akibat ketimpangan antara kebutuhan dan pasokan minyak nasional. Pengoptimalan produksi minyak dari sumur-sumur idle di wilayah kerja migas adalah satu upaya pemerintah untuk peningkatan lifting.

“Hari ini kami rapat internal sedikit dengan Kepala Badan Investigasi Khusus, Pengendalian Pembangunan juga dengan komisaris pertamina. Kita membahas beberapa langkah penting dalam rangka meningkatkan lifting karena kita tahu cadangan minyak kita yang sudah ada sekitar 301 wilayah kerja namun hingga kini belum POD (plan of development). Ini akan kita lakukan,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ditemui usai Rapat Internal di Istana Negara Jakarta, Kamis (31/10).

Wilayah Kerja (WK) Migas potensial yang idle, yaitu lapangan produksi yang selama dua tahun berturut-turut tidak diproduksikan atau lapangan dengan POD selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama dua tahun berturut-turut. Selain itu juga apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama tiga tahun berturut-turut.

Baca juga : Bahlil Lahadalia Fokus Tingkatkan Lifting Migas

Menurut Bahlil, potensi penambahan lifting dari sumur tua sangat memungkinkan karena saat ini ada sekitar 4.500 sumur yang dapat dioptimalkan untuk menambah lifting. “Kita punya 4.500 sumur idle well yang harus dilakukan dan ini salah satu program utama presiden untuk bagaimana bisa mewujudkan kemandirian energi,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot menyatakan hal yang sama. Sumur-sumur yang idle saat ini sedang diidentifikasi berpotensi untuk dikembangkan untuk meningkatkan lifting migas nasional. “Sekitar 6.000 sumur potensial sedang kita identifikasi permasalahannya. Apakah cadangannya mulai menipis, apakah perlu intervensi teknologi untuk peningkatan produksi,” jelasnya.

Melalui upaya tersebut, Yuliot berharap setidaknya ada tambahan produksi minyak nasional setidak sebesar 20.000 barel per hari. ” Kita mengharapkan dalam beberapa bulan ke depan itu akan menjadi quick win. Saat ini kan tingkat produksi minyak nasional sekitar 609 ribu barrel dan dengan upaya ini kita paling tidak bisa meningkatkan sekitar 20 ribu barrel,” ujar Yuliot.

Selain pengoptimalan sumur-sumur idle, pemerintah juga mengupayakan peningkatan lifting dengan meningkatkan eskplorasi di wilayah-wilayah yang diduga memiliki kandungan minyak guna menemukan cadangan baru yang potensial. “Kita akan berusaha untuk meningkatkan eksplorasi. Peningkatan eksplorasi itu dilakukan untuk menemukan cadangan terukur,” tutur Yuliot.

Sebagai informasi, dari total 44.985 sumur migas yang ada di Indonesia, terdapat 16.990 sumur yang masuk pada kriteria idle well. Namun demikian, tidak semua memiliki potensi untuk direaktivikasi karena sesuatu dan lain hal, seperti tidak adanya potensi subsurface, keekonomian yang tidak terpenuhi karena high cost rectivation dan harga minyak mentah dunia pada saat itu, serta faktor HSE dan non teknikal seperti masalah masyarakat.

KKKS diberikan beberapa opsi untuk mengoptimalkan WK idle tersebut dengan mengerjakan sendiri, bekerja sama dengan badan usaha lain untuk menerapkan teknologi tertentu, diambil alih KKKS lain atau mengembalikannya ke negara.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Terima Walubi, Menag Nasaruddin Umar: Umat Harus Saling Melindungi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar menerima audiensi dari Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) di Kantor Kemenag Pusat, Jakarta, pada Kamis (31/10/24). Menag berharap sinergitas antara Ormas Keagamaan dan Pemerintah semakin erat dalam menghadapi tantangan keagamaan.

Menag Nasaruddin Umar menyambut baik kehadiran Walubi ke Kantor Pusat. Menurutnya, Walubi merupakan organisasi keagamaan pertama yang mengunjungi Kementerian Agama usai dirinya dilantik.

Sekjen Walubi Bhante Khanit mengapresiasi Presiden Prabowo atas dipilihnya Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama. “Saya senang ketika beliau dipanggil Presiden Prabowo. Kami senang karena kami percaya beliau akan Menjadi Menteri semua Agama,” ucap Bhante Khanit.

Menurutnya, Nasaruddin Umar merupakan tokoh agama yang sangat disegani dan dihargai oleh masyarakat. Oleh karena itu cocok menjabat amanah sebagai Menteri Agama. Walubi pun mendoakan agar Menag selalu sukses dalam menjalankan tugasnya.

“Semoga beliau dikasih jalan yang bijaksana dalam tugas, untuk semua agama. Supaya Bangsa dan Negara ini dipenuhi dengan cinta kasih, dan kasih saying,” ucap Bhante Khanit.

Ia berharap Menag Nasaruddin Umar menjadi pelindung bagi semua agama terutama Umat Buddha. Menurut Bhante, keberagaman itulah yang membuat Indonesia menjadi sebuah Bangsa. “Semoga kita tetap dilindungi dengan tentram dan bahagia, seperti anak burung dilindungi induknya,” ucapnya.

Menjawab permintaan Walubi, Menag mengungkapkan bahwa salah satu tugas Kementerian Agama adalah mengayomi semua agama. Dan sebagai sesama umat beragama, tentu harus saling melindungi, “Saya kira tidak perlu diminta. Melindungi orang lain hakikatnya adalah melindungi diri sendiri. Engkau adalah aku, aku adalah engkau,” ucap Menag.

Menag Nasaruddin Umar bercerita, bahwa salah satu buku biografi yang tidak hentinya Ia baca setelah Nabi muhammad adalah Biografi SidhartaGauthama, baginya cerita Sidharta Gauthama menjadi Inspirasi tentang mengutamakan kemanusiaan dan meninggalkan kemewahan.

Bagi Menag, tidak ada istilah minoritas, menurutnya hal tersebut tidak tercantum di Al-Quran. “Sebab kebenaran itu tidak memihak kepada mayoritas, semua Nabi memihak kebenaran, semua nabi itu lahir sebagai minoritas dan berakhir sebagai mayoritas semua. Barang siapa bersama kebenaran akan berakhir menjadi mayortias,” tegasnya,

Kedepan, Menag meminta Walubi, untuk selalu berdiskusi memecahkan persoalan apapun yang dihadapi. Karena menurutnya, tantangan kedepan lebih sulit tentang bagaimana memperbaiki masyarakat Indoneisa. Sebagai tokoh agama, Menag Nasaruddin Umar meminta semua berperan aktif terhadap hal tersebut.

“Ke depan mari kita menjadikan negeri kita ini negeri bersama, rumah besar kita Bangsa Indonesia, harus kita amankan bersama. Jadi, Bhante tidak perlu minta perlindungan, kami juga ingin kita saling melindungi satu sama lainnya,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menko PMK Dorong BPJPH Susun Program Sinergi Lintas Kementerian dan Lembaga

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno melakukan kunjungan resmi ke Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jakarta, pada Kamis (31/30/24).

Kunjungan Menko PMK Pratikno  tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda awal dengan kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK yang telah dilakukan sejak dilantik oleh Presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu.

“Kami menyadari tentang betapa pentingnya sinergi bersama untuk mencapai target dalam menciptakan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Terlebih BPJPH sangat terikat dengan kementerian dan lembaga lain,” ujarnya.

Menko Pratikno menuturkan, sinergi yang sedang dibangun tersebut tidak terlepas dari upaya keras untuk mendukung kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK dalam mencapai target kinerja masing-masing.

“Tolong untuk berkoordinasi untuk menyusun ‘totok nadi’ yang hendak disasar, sehingga energi kita bisa terbagi, tetapi masih tetap berdampak besar kepada masyarakat luas, terutama berkaitan dengan indikator kinerja masing-masing,” tutur Menko Pratikno.

Pratikno juga mendorong, BPJPH sebagai lembaga yang kini berada langsung di bawah Presiden untuk menyusun kebutuhan yang dapat menunjang kinerja dalam memberikan pelayanan kepada publik, terlebih program-program yang akan disasar dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Turut hadir mendampingi Menko PMK, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Warsito, Plt. Deputi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Nunung Nuryartono, serta jajaran petinggi dari unit Eselon II Kemenko PMK.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menko Muhaimin Gelar Rapat Perdana dengan Kemensos, Ini yang Dibahas

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah akan segera menuntaskan sistem data tunggal yang fokus untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menko Muhaimin usai melakukan Rapat Koordinasi perdana dengan Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf, beserta jajaran Kemensos, di Kantor Kemenko PM Jakarta, pada Kamis (31/10/2024).

“Kami berhasil menyusun upaya konkret dalam waktu dekat agar terdapat satu data tunggal. Data utama yang akan melibatkan stakeholder penting. Data tunggal tentang kemiskinan, data tunggal tentang perkembangan dari kualitas hidup masyarakat,” jelas Menko Muhaimin.

Lebih lanjut, Menko Muhaimin menerangkan, data tunggal yang dimaksud adalah data penerima manfaat bantuan sosial, yang akan digunakan untuk intervensi kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Skema data diklasifikasikan menjadi 3 data, yaitu data miskin ekstrem, miskin absolut, dan rentan miskin.

Data tunggal atau data terpadu tersebut rencananya akan menjadi acuan utama bagi Kementerian dan Lembaga dalam program-program intervensi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Untuk pematangan akan kembali dibahas oleh Kemenko PM dengan pihak Kemensos yang juga akan dilaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Kemudian, data tunggal tersebut menjadi acuan untuk perlindungan sosial dan pemenuhan hak-hak kebutuhan dasar masyarakat kelas bawah. Kemudian dilanjutkan untuk tahapan pemberdayaan masyarakat. Dengan data tunggal di bawah koordinasi Menko Muhaimin, semua kerja program pemberdayaan masyarakat hasilnya dapat terukur dan punya target.

“Sehingga kita berharap dari data itu lambat laun masyarakat naik kelas. Bukan terus menjadi penerima yang paling bawah. Yang namanya pemberdayaan kita dorong semua aspek bantuan sosial menuju pemberdayaan dan kemandirian,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menko PMK Gerak Cepat Lakukan Koordinasi Pelaksanaan Quick Win 100 Hari Kerja

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menko PMK Pratikno melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam rangka melakukan percepatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program kepemudaan dan keolahragaan, pada Rabu (30/10/24).

Sejumlah materi pembahasan diulas, utamanya dalam mengakselerasi pelaksanaan kebijakan quick win yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menko PMK dalam 100 hari kerja pertamanya. Termasuk diantaranya adalah perubahan struktur organisasi Kemenpora agar layanan kepemudaan lintas sektor lebih terintegrasi.

“Agar Kemenko PMK dan Kemenpora membuat satu dashboard untuk mempermudah, mempercepat proses sinkronisasi dan kolaborasi program-program kepemudaan yang ada,” ujar Menko PMK Pratikno.

Menko PMK juga menuturkan agar seluruh elemen terkait di Kemenpora untuk melakukan identifikasi isu yang perlu dijembatani oleh Kemenko PMK untuk menjalankan segala program dan kegiatan ke depan. Hal ini diharapkan agar mempermudah proses implementasi kebijakan yang diterapkan di lapangan.

Dalam rangkaian kunjungan kerja di minggu pertamanya, Pratikno juga menyambangi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan agenda serupa, penyelarasan program dan kebijakan era pemerintahan yang baru.

Turut hadir mendampingi Menko PMK dalam dua agenda kunjungan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Woro Srihastuti Sulistyaningrum dan Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Warsito.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kunker Pertama ke Jateng, Menteri Nusron: Samakan Gelombang Pemikiran dan Filosofi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid melakukan kunjungan kerja pertamanya ke Jawa Tengah, tepatnya Kota Semarang pada Jumat (01/11/24). Dalam pengarahan ke jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah, Menteri Nusron mengatakan kunjungan dilakukan untuk konsolidasi pemikiran dan menyamakan langkah ke depan.

“Di dalam pertemuan ini saya sebetulnya masih dalam rangka konsolidasi pemikiran karena kita mau berjalan kalau gelombang cara berpikirnya tidak sama itu berat, jadi saya keliling dalam rangka menyamakan gelombang pemikiran, filosofinya sama dulu, kalau sudah sama gerak langkahnya akan sama,” kata Nusron Wahid dalam acara yang berlangsung di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.

Langkah tersebut, menurut Menteri Nusron juga memiliki filosofi sama dengan yang diungkapkan Presiden Prabowo Subianto ketika usai melantik seluruh jajaran Kabinet Merah Putih kemudian melakukan retreat di Angkatan Militer Magelang. “Filosofinya adalah kita dengan satu barisan, menyamakan gelombang pikiran, langkah, gerak supaya sama untuk mencapai sebuah tujuan,” lanjutnya.

Meskipun masih dalam tahap konsolidasi dengan jajaran, Menteri Nusron mengimbau agar jajaran di daerah tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat. “Bulan-bulan ini fasenya itu sambil Bapak/Ibu sekalian menentukan langkah dan layanan yang sifatnya rutinitas, sambil menunggu perubahan kebijakan yang akan kita ambil,” ucap Nusron Wahid.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Nusron juga menyaksikan serah terima jabatan antara Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah periode Agustus 2021-Oktober 2024, Dwi Purnama kepada Plt. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Sri Yanti Ahmad. Serah terima jabatan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara diikuti penyerahan memori jabatan.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN pada kunjungan kerja pertamanya, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis. Hadir dalam kesempatan ini, seluruh Kepala Bidang dan Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Tengah.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Temui Jaksa Agung, Menteri Nusron: Hadirkan Keadilan dan Pemerataan bagi Bangsa Indonesia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian ATR/BPN semakin serius menangani sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia, khususnya yang disebabkan oleh mafia tanah. Hal ini ditegaskan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid usai bertemu dengan Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta pada Kamis (31/10/2024).

“Kami silaturahmi kepada Bapak Jaksa Agung yang sangat pemberani, yang mempunyai reputasi dan integrasi yang sangat mulia. Kami berkoordinasi, menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka memberantas mafia tanah. Sekali lagi, zero toleransi bagi mafia tanah supaya ada distribusi tanah yang berkeadilan dan mencerminkan pemerataan bagi bangsa Indonesia menuju Indonesia sejahtera,” ujar Menteri Nusron usai pertemuan.

Pemberantasan mafia tanah akan dilakukan dengan penguatan kolaborasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan pemerintah daerah, serta ke depannya akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkait hal ini juga telah Menteri Nusron ungkapkan dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu (30/10/2024).

“Kita tidak bisa menoleransi mafia tanah. Kita akan melaksanakan rapat koordinasi khusus dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah. Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum. Kalau itu pidana yang murni melibatkan aparat penyelenggaraan negara pasti deliknya adalah tindak pidana korupsi. Tapi, kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek jera,” ungkap Nusron Wahid.

Menteri Nusron bertekad memberantas mafia tanah dan menyelamatkan hak atas tanah masyarakat. “Ini supaya persoalan mafia tanah benar-benar tidak ada di Indonesia karena itu menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan orang-orang kecil yang mempunyai hak, yang diserobot haknya,” pungkasnya.

Dalam pertemuan bersama Jaksa Agung, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Inspektur Wilayah I, Arief Muliawan; dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis. Pertemuan ini turut diikuti oleh Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Mantovani dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Asep Nana Mulyana.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,4781,4791,480...4,969Halaman 1,479 dari 4,969