Beranda blog Halaman 1480

Dukung Investasi, Menteri Nusron Siapkan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian ATR/BPN tengah berupaya menguatkan regulasi di bidang tata ruang dalam rangka mendukung investasi. Hal ini disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam Rapat Kerja Bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta pada Rabu (30/10/24).

“Kami menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2045,” ujar Nusron Wahid saat memaparkan Program 100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih.

Sebelumnya, Menteri Nusron juga menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN mulai berkoordinasi secara vertikal maupun horizontal terkait penyiapan Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR sebagai turunan dari RTRWN. Ke depannya, RDTR harus terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah masuknya investasi di Indonesia.

“Zaman saya jadi Anggota DPR di Komisi VI, kita semua sering mengeluhkan lambatnya dokumen PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Setelah duduk di sini, saya tahu jawabannya, ternyata dokumen PKKPR itu meskipun nama kementeriannya adalah ATR/BPN tapi rezim tata ruang itu masih menjadi otoritas pemerintah daerah (Pemda), dan masih banyak Pemda yang belum online system dalam tata ruang bahkan belum mempunyai peta dan sebagainya. Ini menjadi salah satu yang harus kita koordinasikan,” jelas Menteri Nusron.

Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyambut baik upaya Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan target RTRWN dan RDTR. “Kami mendesak Kementerian ATR/BPN menyelesaikan target penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun RDTR di seluruh Indonesia hingga akhir tahun 2024 yang terintegrasi OSS,” pungkasnya.

Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Rapat kerja ini diikuti seluruh Wakil Ketua Komisi II DPR RI serta sejumlah anggota.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

537 Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi Tanpa HGU, Menteri Nusron: akan Ada Sanksi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Memasuki masa 100 hari kerja dalam Kabinet Merah Putih, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid fokus pada penertiban 537 perusahaan/badan hukum yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa Hak Guna Usaha (HGU). Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja perdana dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu (30/10/2024).

“Sanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak, dengan besaran yang saat ini sedang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang menertibkan dan mengevaluasi, menahan dulu sementara proses pengajuan pendaftaran maupun penerbitan HGU-nya,” tegas Menteri Nusron usai memaparkan program kerja 100 harinya di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat.

Menurutnya, tindakan perusahaan yang terus beroperasi tanpa izin mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peraturan. “Itu yang kami bahas, bukan berarti setelah mereka membayar denda otomatis mendapatkan HGU. Keputusan final nanti tergantung itikad baik dan sikap pemerintah,” terang Nusron Wahid.

Berdasarkan data dari tahun 2016 hingga Oktober 2024, tercatat ada 537 perusahaan kelapa sawit yang memiliki IUP tapi tidak memiliki HGU. “Ini yang mau kita tertibkan dalam waktu 100 hari ini harus tuntas, kalau ditotal jumlahnya ada 2,5 juta hektare,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Menurutnya, penertiban dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ada sebelumnya, yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Oktober 2016 terkait Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 41.

“Jadi sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU, sekarang dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah punya IUP dan juga punya HGU,” pungkas Menteri Nusron.

Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Rapat kerja ini juga diikuti Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan seluruh Wakil Ketua Komisi II DPR RI bersama sejumlah anggota.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Soal Sritex, DPR Dukung Kebijakan Perlindungan Industri Tekstil

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah mendukung upaya Pemerintah yang tengah menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini menyusul persoalan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang dinyatakan pailit.

“Kita mendukung upaya Pemerintah yang sekarang tengah berjibaku berusaha memberi penyelamatan untuk Sritex. Karena kalau Sritex sampai bangkrut, pastinya bisa berpengaruh terhadap perekonomian nasional,” ungkap Charles Meikyansah dalam keterangan persnya, Kamis (31/10/2024).

Seperti diketahui, Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat Rayon (IBR). Sritex dinilai lalai terhadap utang kepada IBR sehingga persoalan berujung panjang dan berdampak fatal bagi perusahaan.

Meski pabrik masih beroperasional sambil manajemen mengajukan kasasi di Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan putusan PN Niaga Semarang, status pailit terhadap Sritex bisa berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belum lagi adanya potensi massal badai PHK (pemutusan hubungan kerja) terhadap puluhan ribu karyawan Sritex.

Untuk itu, Charles menyebut DPR siap bekerja sama dengan Pemerintah untuk menyelamatkan Sritex yang merupakan perusahan tekstil terbesar se-Asia Tenggara itu. “Kita tidak bisa tinggal diam saat nasib puluhan ribu rakyat menjadi taruhannya. Negara perlu membantu Sritex dengan tujuan agar tidak ada PHK massal kepada para karyawannya. Dan tentunya juga agar industri tekstil kita tidak terdampak,” tuturnya.

Charles pun mendukung upaya Pemerintah yang menyiapkan berbagai langkah penyelamatan untuk Sritex. Mulai dari kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard.

“Bentuk pertolongan dalam bentuk kemudahan regulasi saya kira sudah sangat tepat. Karena ini bukan hanya menyelamatkan Sritex saja, tapi juga industri tekstil secara keseluruhan,” ungkap Charles.

“Kami juga mendorong agar Pemerintah membuat terobosan agar industri tekstil dalam negeri berjaya lagi. Karena kita tahu beberapa waktu belakangan banyak perusahaan tekstil dan garmen yang kesulitan karena beberapa faktor,” lanjut Legislator dari Dapil Jawa Timur IV tersebut.

Salah satu faktor yang membuat industri tekstil Indonesia lesu adalah karena membajirnya barang impor dengan harga kompetitif atau murah. Industri tekstil lokal menjadi kalah saing hingga membuat beberapa perusahaan gulung tikar atau melakukan efisiensi dengan pengurangan karyawan sehingga terjadi badai PHK di industri tekstil serta garmen.

Komisi XI DPR yang membidangi urusan keuangan negara dan perencanaan pembangunan nasional itu pun berharap Pemerintah memberi kebijakan stimulus bagi para pelaku usaha tekstil. Sebab, kata Charles, industri tekstil juga banyak menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Industri tekstil ini kan industri padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap PDB (produk domestik bruto). Termasuk perusahaan besar seperti Sritex yang banyak mengekspor produknya ke luar negeri, itu kan menjadi kontribusi pemasukan buat negara,” paparnya.

Charles menyatakan, DPR siap mengawal kebijakan-kebijakan yang mendukung daya saing industri domestik seperti industri tekstil ini. Misalnya dengan pengetatan impor dan insentif bagi produksi lokal.

Terkait hal ini, pengusaha menilai salah satu penyebab banjirnya barang impor adalah karena ada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan pengaturan impor. Pihak pengusaha berharap Pemerintah bisa merevisi aturan ini.

“Pada intinya kita ingin agar industri di dalam negeri, termasuk industri tekstil dapat dijaga dari persaingan tidak sehat. Jadi memang harus ada intervensi yang mendukung dan menjaga iklim industri di Indonesia,” tutup Charles.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Impor Anggur Shine Muscat Akan Dihentikan Jika Mengandung Bahan Kimia

Penulis
Syifa
-

Wakil Menteri Pertanian Indonesia, Sudaryono, menyebutkan bahwa pemerintah akan menghentikan impor anggur shine muscat jika ditemukan kandungan kimia. Kementerian Pertanian (Kementan) akan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Perdagangan yang berwenang mengeluarkan surat izin impor.

Saat ini Kementan masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Wamentan mengakui, sebagian besar anggur yang beredar di pasar merupakan produk impor.

“Kita lagi tunggu hasil BPOM ya, intinya kalau ada kandungan-kandungan terlarang, maka akan kita larang. Anggur sebagian besar impor ya, kita kan produksi anggur juga tidak besar, sangat minim,” ujarnya, dilansir dari laman RRI, Kamis (31/10/24).

Ia mengungkapkan masyarakat yang konsumsi anggur tidak banyak. Rakyat kecil kan tidak makan anggur ya.

Ke depan, pemerintah akan berupaya menghasilkan benih-benih terbaik untuk bisa ditanam di dalam negeri. Dengan demikian, akan mengurangi impor sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Anggur shine muscat menjadi perbincangan ketika Pemerintah Thailand dan Malaysia mengeluarkan larangan, karena ditemukan kandungan zat kimia atau pestisida. Anggur jenis ini didatangkan dari negeri Tiongkok dan masuk ke Thailand, Malaysia termasuk juga Indonesia.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Indonesia Siap Menjadi Pemain Utama Industri Halal Dunia Melalui Digitalisasi

Penulis
Syifa
-

Indonesia memiliki potensi besar menjadi pemain utama industri halal dunia. Dalam mewujudkan hal tersebut, transformasi digital dan teknologi merupakan kunci bagi kemajuan industri halal Indonesia, di tengah pesatnya perkembangan pasar halal dan digitalisasi di tingkat global.

Komitmen dan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan juga berperan penting untuk semakin memajukan industri halal Indonesia bukan hanya dalam mendukung usaha lokal namun juga menetapkan standar tinggi di global.

Demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung dalam pembukaan The 6th Indonesia International Halal Lifestyle (INHALIFE)Conference 2024 mengangkat tema Capitalizing the Global Trends: Digitalization and Technology Transformation in Halal Industry, di Jakarta (31/10).

Lebih lanjut, Deputi Gubernur, Juda Agung, menyampaikan 5 (lima) strategi utama untuk mendorong digitalisasi industri halal yaitu pemanfaatan platform digital e-commerce untuk memasarkan produk yang telah tersertifikasi halal, penggunaan pembayaran digital dalam transaksi pembayaran diantaranya QRIS yang dapat membuat transaksi pembayaran menjadi lebih mudah dan inklusif dan pemanfaatan keuangan digital syariah untuk mendorong pembiayaan pada bisnis halal.

Strategi lain yang juga ditempuh adalah pemanfaatan halal traceability guna memperkuat ekosistem jaminan produk halal untuk penelusuran bahan produk dari sisi hulu hingga ke tangan konsumen dan sertifikasi​ digital halal melalui pemanfaatan sistem sertifikasi digital menggunakan Artificial Intelligence (AI) agar proses sertifikasi produk dapat lebih cepat dan efisien.

Deputi Gubernur Juda juga menekankan bahwa digitalisasi industri halal tidak hanya terkait pemanfaatan teknologi, namun juga membangun ekosistem produk halal yang terbuka, efisien, dan adil untuk kemajuan industri halal Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, sebagai wujud nyata pemanfaatan teknologi digital, turut diresmikan Enterprise Resources Planning (ERP) Sistem Informasi Integrated Farming with Technology Information and Society (Infratani) atau disingkat sebagai Simfratani.

Simfratani merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mendukung program pertanian di Indonesia, khususnya dalam pemantauan dan pelaporan kegiatan tanam dan panen. Sistem ini bertujuan untuk membantu pemetaan kebutuhan dan produksi pangan, serta memberikan data real-time terkait perkembangan pertanian di berbagai wilayah.

Konferensi INHALIFE yang diselenggarakan pada hari ini merupakan salah satu rangkaian perhelatan ISEF 2024 yang berlangsung dari 30 Oktober s.d. 3 November 2024 di Jakarta Convention Center (JCC).

Kegiatan ini menghadirkan berbagai narasumber ahli di bidang industri halal, praktisi, konsultan, dan pelaku usaha yang mendiskusikan mengenai pencapaian ekonomi syariah digital Indonesia, aplikasi teknologi digital dalam mendukung bisnis halal, serta inovasi dan kolaborasi antarpihak dalam membangun ekosistem digital halal.

Salah satu upaya membangun ekosistem produk halal dilakukan melalui pengembangan produk makanan halal dari hulu ke hilir. Dalam The 2nd Indonesia International Halal Chef Competition (IN2HCC) yang diselenggarakan sepanjang penyelenggaran ISEF 2024, sejumlah halal chef Internasional hadir untuk berkompetisi dalam menampilkan kreativitas berbagai produk makanan halal. Kegiatan ini bukan hanya untuk memberikan pemahaman masyarakat mengenai produk makanan halal namun juga untuk membuka peluang produk makanan halal Indonesia masuk ke pasar global.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bogor Jadi Rujukan Nasional

Penulis
Syifa
-

Terpilih sebagai pilot project implementasi program makan bergizi gratis, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor lagi-lagi menjadi tujuan studi referensi atau kunjungan kerja kali ini jajaran Komisi IX DPR RI untuk melihat langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Rombongan Komisi IX DPR RI diterima langsung oleh Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri di Ruang Rapat Bupati Bogor, Jumat (1/11/24).

Perlu diketahui, program makan bergizi gratis di Kabupaten Bogor telah dilakukan dengan pola orang tua asuh dari Wakil Presiden (Wapres) RI yang telah dilaksanakan dari Mei hingga Oktober 2024 di empat lokasi. Yakni, SDN Sentul 2, SDN Sentul 3, SDN Hambalang 2 dan 5 dengan total 1.880 peserta yang terdiri dari 1.821 siswa dan 59 guru.

Tidak hanya itu, program makan gratis ini juga telah dilakukan oleh Pemkab Bogor bekerjasama dengan Polres Bogor yang dilaksanakan pada 1-31 Agustus 2024 di tiga lokasi, yakni SMPN 2 Babakan Madang, SDN 4 Nanggewer Cibinong dan SDN 1 Cikeas Sukaraja dengan jumlah peserta sebanyak 1.297 siswa.

Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri menyatakan, sangat menyambut baik pilot project program makan bergizi gratis dari Pemerintah Pusat untuk diterapkan di Kabupaten Bogor. Tentunya ia siap mendukung terlaksananya program makan bergizi gratis dan akan segera membentuk tim kerja lintas sektor dari sejumlah Perangkat Daerah yakni, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bappedalitbang, BPKAD, Dinkes, Diskop UKM, DKP, Disnakan, Distanhorbun, Diskominfo dan Dinas Lingkungan Hidup.

“Uji coba program makan bergizi gratis ini kami perluas melalui program CSR yang kita laksanakan pada 1, 2, 4, 5 dan 6 November 2024 di SDN 01 Pakansari Cibinong dengan jumlah peserta didik sebanyak 665 orang. Juga akan kami lanjutkan di Kecamatan Cibungbulan pada 18-22 November 2024 terhadap 829 siswa di SMPN 3 Cibungbulang,” tegas Bachril Bakri.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Penuhi Kebutuhan Industri, Kemenperin Pasok 21.534 Tenaga Kerja Kompeten

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) gencar melaksanakan program Diklat 3 in 1 untuk meningkatkan serapan tenaga kerja melalui skills yang relevan dan dibutuhkan oleh industri saat ini. Tercatat pada Januari-September 2024, Kemenperin melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) telah melatih dan memfasilitasi penempatan kerja di sektor industri bagi 21.534 orang.

“Pelatihan dilakukan dengan menggunakan kurikulum dan modul yang mengacu pada kebutuhan industri agar terbentuk link and match antara lembaga pelatihan dengan perusahaan industri untuk menghasilkan lulusan pelatihan yang kompeten dan siap kerja,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/11).

Diklat 3 in 1 merupakan program pelatihan yang memberikan tiga layanan sekaligus dalam satu paket, yaitu pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi, serta penempatan kerja langsung pada industri. Sebagai kelanjutan implementasi program tersebut, diselenggarakan pelatihan pada Oktober-November 2024 di Yogyakarta untuk sektor digital marketing, tekstil dan produk tekstil, serta furnitur.

“Pelatihan vokasi industri ini merupakan salah satu upaya untuk membekali para pemuda dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjadi agen pembangunan bangsa, khususnya di bidang Digital Marketing, Tekstil dan Produk Tekstil, serta Furnitur,” ujar Kepala Pusdiklat SDM Industri, Saiful Bahri mewakili Kepala BPSDMI Masrokhan pada pembukaan Diklat di Yogyakarta, Selasa (29/10).

Saiful menjelaskan, pelatihan di ketiga bidang tersebut diselenggarakan secara serentak oleh Balai Diklat Industri (BDI) Yogyakarta, BDI Surabaya, dan BDI Jakarta serta Pusdiklat SDM Industri Kemenperin dengan total 236 peserta.

Untuk menjamin langsung terserapnya peserta diklat oleh industri, satuan kerja Kemenperin menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sejumlah industri, di antaranya PKS antara BDI Yogyakarta dengan PT. Komitrando, BDI Surabaya dan PT. Muara Krakatau, serta BDI Denpasar dengan PT. Bio Industri Omnipresen dan PT. Kayu Loka Malaya.

Pelatihan digital marketing merupakan langkah strategis yang diambil oleh BPSDMI Kemenperin. Hal ini didasari oleh jumlah pengguna internet aktif di Indonesia yang menembus angka 175 juta pengguna, dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar di dunia digital marketing.

“Begitu pula industri furnitur, Indonesia memiliki potensi besar dan turut menjadi pemain penting di pasar global. Sementara itu, industri tekstil yang sedang menghadapi dinamika global harus mampu beradaptasi dan berinovasi demi bertahan dan berkembang di era baru,” ungkapnya.

Untuk wilayah Jawa Tengah, pelatihan dilaksanakan pada Rabu (30/10), guna memenuhi kebutuhan sektor industri makanan dan minuman, digital marketing, tekstil dan produk tekstil, serta furnitur dengan total peserta sebanyak 330 orang yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Diklat ini diselenggarakan secara serentak oleh BDI Padang, BDI Medan, BDI Surabaya, BDI Denpasar, BDI Makassar, dan BDI Yogyakarta.

“Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar serta bermanfaat bagi para peserta dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai kompetensi dan sertifikasi,” ujar Saiful.

Sebelumnya, Diklat 3 in 1 sektor pengelasan juga telah dimulai pada Selasa (15/10) di Batam dengan 75 orang peserta. Kemenperin sendiri berencana akan membangun Balai Diklat Industri (BDI) Batam dengan bidang pelatihan industri logam, permesinan, aeronautika, teknologi informasi dan komputer, perkapalan, serta elektronika.

Saat ini, terdapat tujuh BDI Kemenperin, yakni BDI Medan, BDI Padang, BDI Jakarta, BDI Yogyakarta, BDI Surabaya, BDI Denpasar, dan BDI Makassar. Meskipun berlokasi di tujuh kota tersebut, BDI Kemenperin menyelenggarakan pelatihan di berbagai daerah, dari wilayah barat hingga timur Indonesia.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Perkuat Armada Laut, Indonesia Beli Kapal Cepat Rudal Canggih dari Turki

Penulis
Syifa
-

TNI Angkatan Laut akan segera memperkuat armadanya dengan tambahan dua kapal cepat rudal (KCR) full combat mission buatan Turki. Kapal sepanjang 70 meter tersebut dibuat oleh Sefine Shipyard, yang merupakan bagian dari konsorsium galangan kapal Turki, TAIS Shipyard.

Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha dan Kadispen TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana mengonfirmasi acara pemotongan baja pertama (first steel-cutting) kapal pesanan Indonesia ini yang berlangsung di Sefine Shipyard, Altinova, Yalova, Turki, pada Rabu (30/10).

Perwakilan Kemenhan RI, Staf Khusus Kasal Laksda TNI Retiono Kunto, turut hadir dalam acara tersebut dan menyampaikan sambutan Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemenhan, Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari.

“Kapal yang dibangun ini merupakan jenis kapal cepat rudal yang memiliki kemampuan tempur lengkap dan terintegrasi, serta memiliki kecepatan tinggi,” kata Kabaranahan Kemenhan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Retiono.

Pemotongan baja pertama ini merupakan salah satu dari empat tonggak utama dalam pembuatan kapal perang, yang terdiri dari pemotongan awal baja kapal (first steel cutting) peletakan lunas kapal (keel laying), peluncuran kapal (launching), dan penamaan kapal (ship naming).

Setelah tahapan-tahapan tersebut, kapal akan melalui proses pengiriman dan uji coba operasional sebelum dilaksanakan serah terima (delivery) kapal dari galangan ke Kemhan dan selanjutnya diserahkan ke TNI AL untuk siap bertugas.

Acara yang berlangsung di galangan kapal TAIS ini menjadi langkah awal pembangunan fisik kapal perang KCR-Full Combat Mission yang diharapkan akan memperkuat pertahanan maritim Indonesia. Proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat pertahanan negara, khususnya di sektor laut, guna mendukung TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.

“Saya yakin dengan kemampuan Tais Shipyard untuk membangun KCR-Full Combat Mission ini dengan kualitas yang baik dan menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang ditentukan,” tutur Kabaranahan Kemhan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Khusus Kasal, Laksda TNI Retiono Kunto.

Menutup sambutannya, Kabaranahan Kemhan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Direktur Utama TAIS Shipyards, beserta seluruh delegasi dari Kementerian Pertahanan Turki, Kementerian Kemaritiman Turki dan jajaran Angkatan Laut Turki, serta serlurh pihak terkait yang turut mendukung terlaksananya kerja sama ini sebagai bagian dari komitmen bersama menjaga stabilitas dan keamanan kawasan.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Strategi Pemerintah Ciptakan Lebih Banyak Lapangan Kerja di Indonesia

Penulis
Syifa
-

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara masif, Pemerintah terus berkomitmen untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebagai salah satu langkah utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sektor industri padat karya dinilai memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi dan mampu mencegah bertambahnya angka pengangguran. Untuk itu, Pemerintah terus memberikan atensi terhadap industri padat karya agar mampu terus bertumbuh dan menyerap tenaga kerja secara optimal.

Merespon hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (30/10). Pertemuan ini bertujuan untuk menggali masukan mengenai tantangan dan peluang dalam menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Baca juga: Airlangga Beberkan Upaya Pemerintah Menyelamatkan PT Sritex dari Krisis

“Pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak-hak pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi dan usaha yang kondusif di Indonesia,” ungkap Menko Airlangga dikutip dari keterangan pers pada website resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (31/10).

Selain membicarakan informasi seputar industri padat karya, diskusi itu juga membahas isu terkait pengupahan, termasuk mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan upaya mendorong struktur skala upah dan peningkatan produktivitas.

Selanjutnya, Pemerintah juga melakukan akselerasi penerapan kebijakan perlindungan industri dalam negeri melalui safeguards dan antidumping, untuk melindungi industri padat karya mulai dari proses hulu hingga hilir dari persaingan yang tidak sehat. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri, diharapkan lebih banyak peluang kerja akan tercipta dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Komdigi Janji Kerja Sama dengan Polri untuk Berantas Judi Online

Penulis
Syifa
-

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, menyampaikan apresiasi atas kinerja kepolisian yang telah mengamankan salah seorang pejabat internal Komdigi. Ia menyatakan transparansi dan siap bekerja sama demi pemberantasan judi online.

“Kami telah dan akan berkordinasi dan bersinergi dengan Polri sebagai wujud nyata dari komitmen kita bersama untuk menciptakan ruang digital yang bersih, aman, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” jelas Menteri Meutya dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/24).

Ia memastikan akan bersikap kooperatif kepada penyidik kepolisian untuk penuntasan kasus judi online. Ia pun menyatakan komitmen pemberantasan judi online sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Komdigi Fokus pada Keamanan Siber dan Infrastruktur Digital

“Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk dan terkhusus jika itu adalah pejabat di lingkungan kementerian kami,” jelasnya.

Di sisi lain, ia meminta seluruh jajaran di Komdigi untuk bertindak kooperatif kepada aparat penegak hukum dalam setiap proses pemeriksaan dan penyelidikan. Apabila terdapat indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan kementerian, harus dibantu sebagai upaya memerangi judi online secara terang benderang.

Menteri Meutya menegaskan, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di internal Komdigi telah menandatangani pakta integritas untuk memerangi judi online. Ia bahkan memastikan akan memberi sanksi tegas bilamana ditemukan ASN yang ikut terlibat dalam tindak pidana judi online.

“Jadi, kami akan tegas dan tidak main-main lagi dalam isu semua pelanggaran pidana, terkhusus judi online demi memberi perlindungan kepada rakyat agar aman di ruang digital adalah komitmen kami sesuai arahan presiden,” jelasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas.

Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden RI Bapak Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online.

Terkait dengan informasi pengamanan oknum pejabat Komdigi, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen. Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menerangkan, penyidik masih bekerja sampai dengan saat ini oleh karena itu tunggu hasilnya dari penyidik Polri. Terkait dengan pegawai pada kementerian Komdigi (Kominfo) masih dilakukan pemeriksaan dan pendalaman.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

1...1,4791,4801,481...4,969Halaman 1,480 dari 4,969