Beranda blog Halaman 1484

Pemerintah Tingkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Lewat Strategi Ini

Penulis
Syifa
-

Dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian nasional agar tumbuh kian masif, penciptaan lapangan pekerjaan menjadi salah satu aspek yang terus diupayakan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Sektor industri padat karya menjadi salah satu sektor yang memiliki penyerapan tenaga kerja yang optimal dan dinilai mampu menyumbang upaya pencegahan penambahan angka pengangguran. Untuk itu, Pemerintah terus memberikan atensi terhadap industri padat karya agar mampu terus bertumbuh dan menyerap tenaga kerja secara signifikan.

Sebagai salah satu wujud implementasi komitmen Pemerintah dalam menjaga industri sektor padat karya, melindungi lapangan kerja bagi masyarakat, dan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendengar masukan dari perwakilan pelaku industri padat karya dengan menggelar Pertemuan bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (30/10).

Baca juga : RAPBN 2025 Diharapkan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Ciptakan Lapangan Kerja

“Pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak-hak pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi dan usaha yang kondusif di Indonesia,” ungkap Menko Airlangga dalam sesi doorstop.

Di samping menggali perkembangan kondisi terkini seputar industri padat karya, Menko Airlangga juga menuturkan bahwa diskusi juga dilakukan seputar pengupahan yang diharapkan dapat sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini dan berbasis pada regulasi. Selain itu, pengusaha juga menyampaikan komitmen untuk tidak hanya berbicara mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP), namun juga mendorong struktur skala upah dan peningkatan produktivitas.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menerangkan bahwa Pemerintah juga melakukan akselerasi penerapan kebijakan perlindungan industri dalam negeri dari banjirnya produk impor melalui safeguards dan praktik impor yang tidak fair (dumping) melalui antidumping.

Adapun upaya safeguards dan antidumping tersebut saat ini sedang dalam pembahasan antar Kementerian dan Lembaga terkait. Melalui upaya tersebut diharapkan industri proses hulu, midstream, dan hilir dapat terjaga dari persaingan yang tidak sehat.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo untuk dapat mengintensifkan kerja sama perdagangan internasional, seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA) agar dapat segera diselesaikan. Komunikasi lebih lanjut juga telah dilakukan dengan Kementerian terkait untuk dapat menyelesaikan berbagai hal yang bersifat teknis.

“Kami sudah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan bahwa diharapkan hal-hal yang sifatnya teknis bisa diselesaikan dan bisa meningkat ke legal drafting. Nah tentu ini yang akan dibahas nanti oleh Kementerian Perdagangan dengan mitra dari EU,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Ali Murtopo, Staf Khusus Menko Perekonomian Raden Pardede, Staf Khusus Menko Perekonomian I Gusti Putu Suryawirawan, Staf Khusus Menko Perekonomian Reza Yamora Siregar, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani, Perwakilan Anggota APINDO, dan Perwakilan Pengusaha.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Kemnaker Tunggu Data BPS untuk Tentukan Kenaikan UMP 2025

Penulis
Syifa
-

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menanggapi tuntutan dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, terkait permintaan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 8-10%. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, diperkirakan sekitar 5 juta buruh akan melakukan aksi mogok nasional sebagai bentuk protes.

Yassierli menekankan pentingnya menunggu data dan melihat perkembangan terlebih dahulu. Ia menjelaskan bahwa penetapan upah minimum harus mengikuti aturan yang berlaku, meski tetap membuka ruang untuk kemungkinan langkah lain.

“Nanti kita lihat, artinya ada aturan tapi juga tentu ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang lain kalau memang itu bisa kita lakukan,” katanya di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Saat ini, pemerintah masih menunggu rilis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengumuman resmi UMP wajib disampaikan oleh para gubernur paling lambat 21 November 2024.

“UMP ini kan kita masih punya waktu, artinya 21 November untuk provinsi jelas kita akan mengeluarkan surat edaran, kami sebelum itu tentu tanggal kita akan menghitung dulu ya sesuai dengan data BPS tanggal 6 (November) masuk, dari situ kita akan melakukan simulasi perhitungan ya inflasi berapa, pertumbuhan ekonomi berapa,” bebernya.

Sementara itu, menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri upah minimum kabupaten diumumkan paling lambat 30 November 2024.

Surat edaran penetapan upah minimum akan diterbitkan sekitar 6 November sampai 21 November 2025. Sejauh ini dasar perhitungan upah masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 36/2021 tentang Pengupahan pada 10 November 2023.

“Pokoknya setelah 6 November sampai 21 November. Sampai hari ini masih berlaku PP 51/2023,” ujarnya.

Menurut Indah, ada perbedaan usulan antara buruh dan pengusaha soal alfa dalam formula kenaikan upah. Indeks tertentu disimbolkan dalam bentuk α (alfa) merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota.

“Ada rekomendasi Depenas (Dewan Pengupahan Nasional) terpecah jadi dua usulan atau rekomendasi, dari unsur pengusaha dan pekerja. Kan Depenas itu isinya pemerintah, pengusaha, pekerja. Nah ini masing-masing punya posisi berbeda, walaupun pemerintah tetap saklek PP 51/2023,” terang Indah.

“Kalau pengusaha minta alfa maksimum 0,3, yang pekerja maunya sampai dengan 1. Nah ini belum diputuskan karena baru kali ini Depenas hadir dengan rekomendasi yang terpecah antara pengusaha dan pekerja,” tambahnya.

Meski begitu Indah yakin ada jalan keluar atas perbedaan tersebut. Indah lalu menegaskan pihaknya masih menunggu data BPS keluar untuk merumuskan upah minimum.

Artikel ini kami lansir dari detikfinance yang berjudul “Tuntutan Buruh Upah Naik 10% Bakal Dipenuhi? Ini Jawaban Menaker”

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

ESDM Resmikan 14 Penyalur BBM Satu Harga di Maluku dan Papua

Penulis
Syifa
-

Mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wakil Menteri ESDM Yuliot meresmikan 14 secara serentak penyalur BBM Satu Harga klaster Maluku dan Papua. 14 Penyalur BBM ini merupakan bagian dari 40 penyalur yang terbangun pada tahap ke-1 Tahun 2024 di seluruh Indonesia.

Yuliot mengatakan kebijakan BBM Satu Harga ini merupakan perwujudan dari sila kelima dari Pancasila yang harus terus dilanjutkan agar tidak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan.

“Peresmian penyalur BBM Satu Harga ini merupakan keberpihakan pemerintah dan juga afirmasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Untuk memberikan kesejahteraan yang merata untuk seluruh masyarakat yang ada di seluruh pelosok daerah,” kata Yuliot mengawali sambutannya sesaat sebelum meresmikan 14 Penyalur BBM Satu Harga untuk klaster Maluku yang terpusat di Ternate, Maluku Utara, Rabu (30/10).

Baca juga : Kementerian ESDM Sesuaikan Regulasi Pengguna dan Harga Gas Bumi

Menurut Yuliot, Kebijakan BBM Satu Harga akan menghilangkan disparitas harga antardaerah dan akan menimbulkan ketidakadilan sehingga meminimalisir konflik yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara.

“Kalau ada perbedaan perlakuan antara satu daerah dengan daerah lain akan menimbulkan suatu rasa ketidakadilan. Rasa ketidakadilan ini akan menimbulkan suatu konflik yang mungkin juga akan terjadi sesuatu yang membahayakan terhadap keutuhan bangsa dan ketidakadilan. Ini akan bisa dimanfatkan oleh pihak-pihak tertentu. Tentu dengan kebijakan BBM Satu Harga ini adalah meminimalkan bagaimana terjadinya ketimpangan sosial antardaerah,” tutur Yuliot.

Sesuai arahan Wakil Menteri ESDM, Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan BPH Migas akan terus mengawal program BBM Satu Harga secara berkelanjutan, merata dan terintegrasi agar dapat memenuhi pelayanan dasar, menopang kegiatan ekonomi dan pertumbuhan bangsa yang berkualitas dalam rangka menyongsong visi Indonesia emas kedepan.

“Untuk menjamin ketersediaan BBM dengan harga yang terjangkau di seluruh wilayah NKRI, Pemerintah saat ini melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 tahun 2016 telah mengamanatkan kepada BPH Migas untuk mengawal pelaksanaan program BBM Satu Harga melalui penugasan terhadap Badan Usaha Penerima Penugasan untuk melaksanakan pembangunan penyalur BBM Satu Harga pada Lokasi Tertentu yang telah ditetapkan,” kata Erika.

Target pembangunan Penyalur BBM Satu Harga Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yaitu sebanyak 71 Penyalur BBM Satu Harga. Realisasi sampai dengan September 2024 sebanyak 40 Penyalur BBM Satu Harga telah selesai dibangun.

Untuk Provinsi Maluku Utara, lokasi Pembangunan Penyalur Program BBM Satu Harga Periode Tahun 2017-2024 sebanyak 52 Lokasi. Adapun Jumlah penyalur BBM Satu Harga yang sudah terbangun di Provinsi Maluku Utara sampai dengan bulan September 2024 adalah 46 Penyalur BBM Satu Harga.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan yang juga turut mendampingi peresmian menyatakan, Program BBM Satu Harga merupakan komitmen dan bukti nyata kehadiran Pertamina dalam memastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Peresmian 40 lembaga penyalur BBM Satu Harga ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan Pertamina dalam memastikan accessibility, affordability dan acceptability energi bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tambah Riva.

Melalui BBM Satu Harga, Pertamina Patra Niaga berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok Indonesia.

“Kami juga berterima kasih atas dukungan Kementerian ESDM, BPH Migas, Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder terkait yang telah berkolaborasi dalam mewujudkan dan memastikan penyaluran BBM Satu Harga berjalan dengan lancar sehingga multiplier effect bagi masyarakat atas kehadiran energi ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas Riva.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Indonesia dan Australia Luncurkan Rencana Aksi Kemitraan Strategis 2025-2029

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Republik Indonesia dan Australia telah merumuskan Rencana Aksi Kemitraan Strategis Komprehensif Tahun 2025-2029. Kemitraan tersebut mencakup kerja sama ekonomi, beasiswa, pelatihan dan protek inovasi bisnis digital untuk memperkuat investasi di Indonesia.

“Seiring dengan upaya transformasi digital, perkembangan kerja sama kedua negara sangat positif,” ungkap Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid saat menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Menteri Meutya menyambut baik upaya Pemerintah Australia untuk mendukung investasi di Indonesia.

Baca juga : Indonesia Miliki Cadangan Tembaga Terbesar Ketujuh Dunia

“Dalam waktu dekat ini, akan hadir 19 perusahaan Australia untuk berinvestasi bidang teknologi di Indonesia. Tentunya hal ini sangat positif seiring dengan peningkatan peran sektor digital dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Meutya.

Menkomdigi juga menekankan arti penting penguatan kerja sama keamanan siber, karena kedua negara menghadapi tantangan yang hampir sama dalam mengimplementasikan inisiatif pemerintahan digital.

Menkomdigi juga mengharapkan peningkatan dialog dan kerja sama yang saling menguntungkan untuk menciptakan ruang siber yang aman serta mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara.

“Saya mendorong secara rutin Indonesia-Australia membahas isu keamanan siber, termasuk persepsi ancaman siber dan respon terhadap aktivitas siber yang merugikan. Indonesia dan Australia merupakan mitra strategis yang vital, dibuktikan dengan kunjungan rutin pemimpin dan pejabat tinggi, dalam rangka pertukaran informasi dan wawasan mengenai keamanan siber,” harapnya.

Selama ini, Indonesia dan Australia telah menjalin berbagai kerja sama strategis di bidang Komunikasi dan Digital diantaranya beasiswa Australia Award untuk pelatihan Artificial Intelligence (AI), kunjungan perusahaan teknologi Australia ke Indonesia, penguatan strategi ekonomi Asia Tenggara, serta pelatihan keamanan siber.

Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams menyampaikan selamat atas pelantikan Meutya Hafid sebagai Menkomdigi. Selanjutnya mengharapkan kerja sama sektor digital antarkedua negara akan makin erat dan berkembang.

“Selamat atas pelantikan Ibu Meutya Hafid. Saya berharap agar kerja sama antara Australia dan Indonesia dapat terus berlanjut dan diperkuat,” ungkapnya.

Dalam pertemuan itu Menkomdigi Meutya Hafid didampingi Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi M. Hadiyana, SAM Bidang Komunikasi dan Media Molly Prabawaty dan SAM Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya R. Wijaya Kusumawardhana.

Sementara Duta Besar Australia untuk Indonesia didampingi First Secretary Political Felicity Lane, First Secretary Economic Lauren Sewell, dan Trade Commissioner Austrade Lauren Adams.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pj Walkot Pekanbaru Tegaskan Pentingnya Netralitas ASN

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa mempersilahkan Bawaslu bersama Gakkumdu menindak oknum ASN yang main mata dengan kandidat. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap netralitas ASN semakin ketat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

“Saya pastikan pengawasan Bawaslu pasti sangat ketat terhadap ASN. Begitu Ada rekomendasi, langsung saya tindak lanjuti,” tegasnya.

Dirinya menilai semua pihak yang terlibat dalam tidak netralnya ASN bakal kena tindakan tegas. Apalagi ada peraturan perundang-undangan yang mesti diikuti.

Baca juga : Pekanbaru Usulkan 120.000 Siswa Dapat Makan Siang Gratis

“ASN jangan sampai tersandera politik praktis dalam Pilkada. Semua yang terlibat dalam pelanggran ASN tidak netral bakal ditindak,” ujarnya.

Hal tersebut juga jadi bahasan dalam kunjungan Pj Gubernur Riau Rahman Hadi di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Senin (28/10/2024) kemarin. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga netralitas ASN dalam Pilkada serentak ini.

Dirinya menegaskan bahwa netralitas adalah harga mati bagi ASN dalam pilkada. Ia menyadari bahwa ASN punya hak suara sehingga mereka cukup memberi hak suara dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) saja.

“Para ASN bisa memberikan hak suaranya dalam bilik suara. Boleh berikan suaranya saat pemungutan suara tadi, tapi jangan mengajak orang memilih satu kandidat,” ungkapnya.

Dirinya mengingatkan agar para ASN tidak memberi dukungan terbuka kepada satu kandidat yang maju dalam Pilkada. Ia mendorong agar pilkada kali ini bebas intervensi dari pihak mana pun.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

ASN Jateng Didorong Kembangkan Kompetensi Berbahasa

Penulis
Syifa
-

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mengembangkan kompetensinya dalam berbahasa. Sehingga, komunikasi dengan masyarakat semakin efektif dan tepat sasaran.

Pernyataan itu disampaikan Sumarno saat membuka seminar bertajuk “Mengembangkan Kompetensi Berbahasa dalam Upaya Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa”, di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Selasa (29/10/2024).

“Kompetensi berbahasa sangat penting bagi semua, utamanya ASN. Sebab, salah satu tugas ASN adalah menyampaikan pesan pemerintah kepada masyarakat,” katanya, di hadapan peserta seminar yang merupakan ASN dari berbagai instansi.

Baca juga : Dorong Investasi, Pemprov Jateng Siap Fasilitasi Aglomerasi Solo Raya

Sekda berharap, ketika menyampaikan informasi terkait program pemerintah, bahasa yang digunakan dapat dipahami dan diterima masyarakat dengan mudah. Dengan begitu, tidak terjadi misinformasi.

“Berbahasa yang baik dan santun itu sangat penting, sehingga komunikasi dengan masyarakat dapat efektif dan berjalan dengan baik,” katanya.

Kepala BPSDMD Jawa Tengah, Sadimin menjelaskan, seminar nasional tersebut untuk meningkatkan kualitas, dan mendukung pengembangan sumber daya manusia yang kompeten.

“Selain itu juga meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan kesantunan berbahasa,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Kota Semarang Terima Bantuan Rp71 Miliar Dari Mensos

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu memastikan bahwa bantuan senilai Rp 71 miliar yang disalurkan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf akan diterima secara tepat oleh masyarakat yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Semarang.

Hal ini disampaikan Mbak Ita, sapaan akrabnya saat mendampingi Menteri Sosial, Saifullah Yusuf dalam kunjungan ke penerima manfaat di Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, Selasa (29/10).

“Hadirnya Pak Menteri di Semarang merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap masyarakat melalui Kemensos,” ujar Mbak Ita.

Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul, sapaan akrab Mensos menyerahkan berbagai jenis bantuan, di antaranya bantuan permakanan untuk lansia tunggal, bantuan YAPI (Yayasan Asrama dan Pendidikan Islam), bantuan ATENSI, Program Keluarga Harapan (PKH), dan sembako dengan total nilai Rp71,9 miliar.

Menurut Mbak Ita, bantuan ini menyasar berbagai kelompok rentan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan anak yatim piatu. “Semoga bantuan ini tepat sasaran karena setiap bulannya data akan terus diperbarui atau di-cleansing sesuai arahan Pak Menteri,” ujarnya.

Mbak Ita juga menegaskan bahwa Pemkot Semarang siap mendukung proses distribusi bantuan ini sesuai dengan DTKS yang dikelola secara daring hingga tingkat kelurahan.

“Apabila warga sudah termasuk di DTKS pusat, mereka tidak akan menerima bantuan ganda. Namun, kami tetap berupaya memberikan bantuan lain, seperti program permakanan meskipun nilainya lebih kecil dibandingkan pusat,” tambahnya.

Gus Ipul sendiri, yang baru saja dilantik sebagai Menteri Sosial oleh Presiden Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Semarang merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah pusat untuk masyarakat.

“Kota Semarang merupakan kota pertama yang kami kunjungi setelah dari Magelang. Kami ingin memastikan bahwa bantuan dari pemerintah ini bisa tepat sasaran dan benar-benar memenuhi hak dasar masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan harapannya agar bantuan senilai Rp71,9 miliar ini dapat terus ditingkatkan pada tahun mendatang. “Intinya, bantuan ini adalah untuk memenuhi hak dasar masyarakat dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial,” pungkas Gus Ipul.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pj Bupati Madiun Paparkan RAPBD 2025, Pendapatan Capai Rp2 Triliun

Penulis
Syifa
-

Bertempat di ruang sidang utama, pada Senin (28/10) pihak DPRD Kabupaten Madiun menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Bupati Madiun Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Madiun TA 2025 oleh Penjabat Bupati Madiun, Ir. Tontro Pahlawanto.

Rapat paripuna yang dibuka oleh Ketua DRPD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono ini, selain pimpinan dan anggota dewan, juga dihadiri Pj Sekda Sodik Hery Purnomo, unsur forkopimda, staf ahli bupati, asisten sekda, direktur RSUD dan BUMD, pimpinan OPD, para kabag dan camat se- Kabupaten Madiun.

Dalam pidato pengantar nota keuangannya, Pj Bupati Madiun menjelaskan gambaran RAPBD Kabupaten Madiun TA 2025 sebagai berikut: A. Pendapatan daerah, posisi penerimaan pendapatan daerah Kab. Madiun TA 2025 sebesar Rp2.091.003.814.386,-. Adapun penerimaan pendapatan daerah juga dijelaskan secara rinci oleh Pj Bupati Madiun. Begitupun Belanja Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.110.078.814.386,-. Dalam hal ini, Pj Bupati Madiun juga merinci secara detail belanja daerah Kabupaten Madiun TA 2025 itu.

Baca juga : Ragam Upaya Pemkot Madiun Dalam Turunkan Angka Kemiskinan

Dihadapan sidang dewan, Pj Bupati Madiun juga menjelaskan mengenai pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 25.575.000.000,- yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah pada RAPBD Kabupaten Madiun TA 2025, direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000,- yang dipergunakan untuk penyertaan modal daerah.

Dari penerimaan pembiayaan daerah itu jika dihadapkan dengan pengeluaran pembiayaan tersebut akan diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp. 19.075.000.000,-. Defisit anggaran sebesar Rp. 19.75.000.000,- akan dicukupi dari pembiayaan netto sebesar Rp. 19.075.000.000,- sehingga RAPBD Kab. Madiun TA 2025 sudah berimbang /balance.

Sedangkan dalam rangka mendukung program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kata Pj Bupati Madiun, maka Pemkab. Madiun berusaha mengalokasikan anggaran secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, berkualitas dan tepat sasaran.

Selanjutnya oleh Pj Bupati Madiun, draf RAPBD Kabupaten Madiun TA 2025 itu diserahkan kepada anggota DPRD dan TPAD Kabupaten Madiun untuk dilakukan pembahasan sesuai peraturan dan mekanisme yang berlaku, dengan harapan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Polri Siapkan Rencana Kerja untuk Mendukung Visi Indonesia Emas 2045

Penulis
Syifa
-

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo merespons cepat arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung Asta Cita Presiden RI, berbagai program, dan kebijakan pemerintah lainnya. Arahan itu disampai pada hari pertama setelah mengikuti retreat Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah.

Jenderal Sigit pun langsung mengumpulkan seluruh jajarannya di tingkat polda dan polres melalui video conference. Kepada jajaran, Kapolri menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan seperti mencegah kebocoran keuangan negara.

Kemudian, Jenderal Sigit juga memerintahkan penegakan hukum yang tegas terhadap kasus-kasus yang menjadi perhatian pemerintah, seperti judi online, narkoba, dan penyelundupan. Lalu, memerintahkan jajarannya memberikan dukungan terhadap upaya swasembada pangan dengan melaksanakan berbagai program, termasuk rencana rekrutmen ahli pertanian dan ahli gizi sebagai personel Polri.

Baca juga : Korlantas Polri Gelar Pelatihan dan Sertifikasi BPKB

“Segera buat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang,” ungkap Jenderal Sigit dalam video conference sebagaimana dikutip, Rabu (30/10/24).

Lebih lanjut disampaikan Jenderal Sigit, para pejabat Polri diminta untuk segera menyusun penjabaran dari program Presiden Prabowo. Kapolri pun memerintahkan penjabaran tersebut harus sudah dilaporkan pada 5 November 2024.

Menurut Jenderal Sigit, Polri telah mempersiapkan rencana kerja dalam 100 hari untuk mendukung program Presiden Prabowo. Asta Cita ini untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Visi pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045 dapat disimpulkan dalam Asta Cita. Polri telah mempersiapkan program 100 Hari untuk mendukung Asta Cita yang ditetapkan pemerintah,” ungkap Jenderal Sigit.

Dalam penekanannya, Kapolri juga menyampaikan agar Posko Presisi didukung dengan Pejabat Utama terkait agar menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengimplementasikan Asta Cita tersebut. Terlebih, Presiden RI mengatakan “Indonesia merdeka untuk jadi negara yang kuat dan terhormat serta disegani karena rakyatnya hidup sejahtera, dan berkontribusi positif pada kehidupan bangsa-bangsa”.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pemko Padang Gelar Gerakan Pangan Murah untuk Stabilitas Harga

Penulis
Syifa
-

Demi menjaga stabilitas harga pangan dan menekan laju inflasi, Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Perikanan Pangan daerah setempat rutin menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM).

Pada Rabu (30/10/2024), GPM digelar di Kecamatan Koto Tangah, tepatnya di lapangan Surau Gobah RT 001 RW 003 Kelurahan Padang Sarai. Selain pasar murah, juga dilaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis serta senam bersama dan layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

GPM yang digelar tersebut berhasil menarik antusiasme tinggi warga sekitar dan terdapat sekitar 80 stand pedagang. Di situ warga bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, ditambah potongan harga berupa voucher sebesar Rp5.000,- yang semakin meringankan pengeluaran.

Baca juga : DPR RI Salurkan Bansos Senilai Rp45,6 Miliar ke Padang Pariaman

Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Algamar didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Pangan, Alfiadi dan Camat Koto Tangah, Fizlan Setiawan yang meninjau langsung ke lokasi menyebut bahwa GPM merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian Pemko Padang dalam mendukung stabilitas harga dan ketersediaan pangan.

“Melalui Gerakan Pangan Murah ini, kita hadir memberikan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kami memahami bahwa situasi cuaca yang tidak menentu saat ini turut berdampak pada pasokan pangan, sehingga upaya seperti ini sangat penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ujar Andree Algamar.

Dia mengaku senang dengan antusiasme yang ditunjukkan warga untuk mendapatkan berbagai kebutuhan harian.

“Semoga kegiatan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang mendukung kesejahteraan warga Kota Padang,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Alfiadi berharap kegiatan GPM yang digelar bisa bermanfaat untuk masyarakat sekaligus bagian dari upaya Pemko Padang dalam menekan laju inflasi.

“Semoga ini membantu terhadap masyarakat terhadap kebutuhan pangan voucher yang kita bagikan. Dan kami berharap gelaran pasar murah ini kami akan laksanakan terus, untuk bagaimana ketersediaan dan distribusi pangan yang ada di Kota Padang,” harapnya.

1...1,4831,4841,485...4,969Halaman 1,484 dari 4,969