Beranda blog Halaman 1485

Pj Walkot Pekanbaru Tegaskan Pentingnya Netralitas ASN

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa mempersilahkan Bawaslu bersama Gakkumdu menindak oknum ASN yang main mata dengan kandidat. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap netralitas ASN semakin ketat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

“Saya pastikan pengawasan Bawaslu pasti sangat ketat terhadap ASN. Begitu Ada rekomendasi, langsung saya tindak lanjuti,” tegasnya.

Dirinya menilai semua pihak yang terlibat dalam tidak netralnya ASN bakal kena tindakan tegas. Apalagi ada peraturan perundang-undangan yang mesti diikuti.

Baca juga : Pekanbaru Usulkan 120.000 Siswa Dapat Makan Siang Gratis

“ASN jangan sampai tersandera politik praktis dalam Pilkada. Semua yang terlibat dalam pelanggran ASN tidak netral bakal ditindak,” ujarnya.

Hal tersebut juga jadi bahasan dalam kunjungan Pj Gubernur Riau Rahman Hadi di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Senin (28/10/2024) kemarin. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga netralitas ASN dalam Pilkada serentak ini.

Dirinya menegaskan bahwa netralitas adalah harga mati bagi ASN dalam pilkada. Ia menyadari bahwa ASN punya hak suara sehingga mereka cukup memberi hak suara dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) saja.

“Para ASN bisa memberikan hak suaranya dalam bilik suara. Boleh berikan suaranya saat pemungutan suara tadi, tapi jangan mengajak orang memilih satu kandidat,” ungkapnya.

Dirinya mengingatkan agar para ASN tidak memberi dukungan terbuka kepada satu kandidat yang maju dalam Pilkada. Ia mendorong agar pilkada kali ini bebas intervensi dari pihak mana pun.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

ASN Jateng Didorong Kembangkan Kompetensi Berbahasa

Penulis
Syifa
-

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mengembangkan kompetensinya dalam berbahasa. Sehingga, komunikasi dengan masyarakat semakin efektif dan tepat sasaran.

Pernyataan itu disampaikan Sumarno saat membuka seminar bertajuk “Mengembangkan Kompetensi Berbahasa dalam Upaya Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa”, di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Selasa (29/10/2024).

“Kompetensi berbahasa sangat penting bagi semua, utamanya ASN. Sebab, salah satu tugas ASN adalah menyampaikan pesan pemerintah kepada masyarakat,” katanya, di hadapan peserta seminar yang merupakan ASN dari berbagai instansi.

Baca juga : Dorong Investasi, Pemprov Jateng Siap Fasilitasi Aglomerasi Solo Raya

Sekda berharap, ketika menyampaikan informasi terkait program pemerintah, bahasa yang digunakan dapat dipahami dan diterima masyarakat dengan mudah. Dengan begitu, tidak terjadi misinformasi.

“Berbahasa yang baik dan santun itu sangat penting, sehingga komunikasi dengan masyarakat dapat efektif dan berjalan dengan baik,” katanya.

Kepala BPSDMD Jawa Tengah, Sadimin menjelaskan, seminar nasional tersebut untuk meningkatkan kualitas, dan mendukung pengembangan sumber daya manusia yang kompeten.

“Selain itu juga meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan kesantunan berbahasa,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Kota Semarang Terima Bantuan Rp71 Miliar Dari Mensos

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu memastikan bahwa bantuan senilai Rp 71 miliar yang disalurkan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf akan diterima secara tepat oleh masyarakat yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Semarang.

Hal ini disampaikan Mbak Ita, sapaan akrabnya saat mendampingi Menteri Sosial, Saifullah Yusuf dalam kunjungan ke penerima manfaat di Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, Selasa (29/10).

“Hadirnya Pak Menteri di Semarang merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap masyarakat melalui Kemensos,” ujar Mbak Ita.

Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul, sapaan akrab Mensos menyerahkan berbagai jenis bantuan, di antaranya bantuan permakanan untuk lansia tunggal, bantuan YAPI (Yayasan Asrama dan Pendidikan Islam), bantuan ATENSI, Program Keluarga Harapan (PKH), dan sembako dengan total nilai Rp71,9 miliar.

Menurut Mbak Ita, bantuan ini menyasar berbagai kelompok rentan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan anak yatim piatu. “Semoga bantuan ini tepat sasaran karena setiap bulannya data akan terus diperbarui atau di-cleansing sesuai arahan Pak Menteri,” ujarnya.

Mbak Ita juga menegaskan bahwa Pemkot Semarang siap mendukung proses distribusi bantuan ini sesuai dengan DTKS yang dikelola secara daring hingga tingkat kelurahan.

“Apabila warga sudah termasuk di DTKS pusat, mereka tidak akan menerima bantuan ganda. Namun, kami tetap berupaya memberikan bantuan lain, seperti program permakanan meskipun nilainya lebih kecil dibandingkan pusat,” tambahnya.

Gus Ipul sendiri, yang baru saja dilantik sebagai Menteri Sosial oleh Presiden Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Semarang merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah pusat untuk masyarakat.

“Kota Semarang merupakan kota pertama yang kami kunjungi setelah dari Magelang. Kami ingin memastikan bahwa bantuan dari pemerintah ini bisa tepat sasaran dan benar-benar memenuhi hak dasar masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan harapannya agar bantuan senilai Rp71,9 miliar ini dapat terus ditingkatkan pada tahun mendatang. “Intinya, bantuan ini adalah untuk memenuhi hak dasar masyarakat dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial,” pungkas Gus Ipul.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pj Bupati Madiun Paparkan RAPBD 2025, Pendapatan Capai Rp2 Triliun

Penulis
Syifa
-

Bertempat di ruang sidang utama, pada Senin (28/10) pihak DPRD Kabupaten Madiun menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Bupati Madiun Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Madiun TA 2025 oleh Penjabat Bupati Madiun, Ir. Tontro Pahlawanto.

Rapat paripuna yang dibuka oleh Ketua DRPD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono ini, selain pimpinan dan anggota dewan, juga dihadiri Pj Sekda Sodik Hery Purnomo, unsur forkopimda, staf ahli bupati, asisten sekda, direktur RSUD dan BUMD, pimpinan OPD, para kabag dan camat se- Kabupaten Madiun.

Dalam pidato pengantar nota keuangannya, Pj Bupati Madiun menjelaskan gambaran RAPBD Kabupaten Madiun TA 2025 sebagai berikut: A. Pendapatan daerah, posisi penerimaan pendapatan daerah Kab. Madiun TA 2025 sebesar Rp2.091.003.814.386,-. Adapun penerimaan pendapatan daerah juga dijelaskan secara rinci oleh Pj Bupati Madiun. Begitupun Belanja Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.110.078.814.386,-. Dalam hal ini, Pj Bupati Madiun juga merinci secara detail belanja daerah Kabupaten Madiun TA 2025 itu.

Baca juga : Ragam Upaya Pemkot Madiun Dalam Turunkan Angka Kemiskinan

Dihadapan sidang dewan, Pj Bupati Madiun juga menjelaskan mengenai pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 25.575.000.000,- yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah pada RAPBD Kabupaten Madiun TA 2025, direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000,- yang dipergunakan untuk penyertaan modal daerah.

Dari penerimaan pembiayaan daerah itu jika dihadapkan dengan pengeluaran pembiayaan tersebut akan diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp. 19.075.000.000,-. Defisit anggaran sebesar Rp. 19.75.000.000,- akan dicukupi dari pembiayaan netto sebesar Rp. 19.075.000.000,- sehingga RAPBD Kab. Madiun TA 2025 sudah berimbang /balance.

Sedangkan dalam rangka mendukung program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kata Pj Bupati Madiun, maka Pemkab. Madiun berusaha mengalokasikan anggaran secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, berkualitas dan tepat sasaran.

Selanjutnya oleh Pj Bupati Madiun, draf RAPBD Kabupaten Madiun TA 2025 itu diserahkan kepada anggota DPRD dan TPAD Kabupaten Madiun untuk dilakukan pembahasan sesuai peraturan dan mekanisme yang berlaku, dengan harapan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Polri Siapkan Rencana Kerja untuk Mendukung Visi Indonesia Emas 2045

Penulis
Syifa
-

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo merespons cepat arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung Asta Cita Presiden RI, berbagai program, dan kebijakan pemerintah lainnya. Arahan itu disampai pada hari pertama setelah mengikuti retreat Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah.

Jenderal Sigit pun langsung mengumpulkan seluruh jajarannya di tingkat polda dan polres melalui video conference. Kepada jajaran, Kapolri menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan seperti mencegah kebocoran keuangan negara.

Kemudian, Jenderal Sigit juga memerintahkan penegakan hukum yang tegas terhadap kasus-kasus yang menjadi perhatian pemerintah, seperti judi online, narkoba, dan penyelundupan. Lalu, memerintahkan jajarannya memberikan dukungan terhadap upaya swasembada pangan dengan melaksanakan berbagai program, termasuk rencana rekrutmen ahli pertanian dan ahli gizi sebagai personel Polri.

Baca juga : Korlantas Polri Gelar Pelatihan dan Sertifikasi BPKB

“Segera buat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang,” ungkap Jenderal Sigit dalam video conference sebagaimana dikutip, Rabu (30/10/24).

Lebih lanjut disampaikan Jenderal Sigit, para pejabat Polri diminta untuk segera menyusun penjabaran dari program Presiden Prabowo. Kapolri pun memerintahkan penjabaran tersebut harus sudah dilaporkan pada 5 November 2024.

Menurut Jenderal Sigit, Polri telah mempersiapkan rencana kerja dalam 100 hari untuk mendukung program Presiden Prabowo. Asta Cita ini untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Visi pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045 dapat disimpulkan dalam Asta Cita. Polri telah mempersiapkan program 100 Hari untuk mendukung Asta Cita yang ditetapkan pemerintah,” ungkap Jenderal Sigit.

Dalam penekanannya, Kapolri juga menyampaikan agar Posko Presisi didukung dengan Pejabat Utama terkait agar menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengimplementasikan Asta Cita tersebut. Terlebih, Presiden RI mengatakan “Indonesia merdeka untuk jadi negara yang kuat dan terhormat serta disegani karena rakyatnya hidup sejahtera, dan berkontribusi positif pada kehidupan bangsa-bangsa”.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pemko Padang Gelar Gerakan Pangan Murah untuk Stabilitas Harga

Penulis
Syifa
-

Demi menjaga stabilitas harga pangan dan menekan laju inflasi, Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Perikanan Pangan daerah setempat rutin menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM).

Pada Rabu (30/10/2024), GPM digelar di Kecamatan Koto Tangah, tepatnya di lapangan Surau Gobah RT 001 RW 003 Kelurahan Padang Sarai. Selain pasar murah, juga dilaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis serta senam bersama dan layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

GPM yang digelar tersebut berhasil menarik antusiasme tinggi warga sekitar dan terdapat sekitar 80 stand pedagang. Di situ warga bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, ditambah potongan harga berupa voucher sebesar Rp5.000,- yang semakin meringankan pengeluaran.

Baca juga : DPR RI Salurkan Bansos Senilai Rp45,6 Miliar ke Padang Pariaman

Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Algamar didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Pangan, Alfiadi dan Camat Koto Tangah, Fizlan Setiawan yang meninjau langsung ke lokasi menyebut bahwa GPM merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian Pemko Padang dalam mendukung stabilitas harga dan ketersediaan pangan.

“Melalui Gerakan Pangan Murah ini, kita hadir memberikan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kami memahami bahwa situasi cuaca yang tidak menentu saat ini turut berdampak pada pasokan pangan, sehingga upaya seperti ini sangat penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ujar Andree Algamar.

Dia mengaku senang dengan antusiasme yang ditunjukkan warga untuk mendapatkan berbagai kebutuhan harian.

“Semoga kegiatan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang mendukung kesejahteraan warga Kota Padang,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Alfiadi berharap kegiatan GPM yang digelar bisa bermanfaat untuk masyarakat sekaligus bagian dari upaya Pemko Padang dalam menekan laju inflasi.

“Semoga ini membantu terhadap masyarakat terhadap kebutuhan pangan voucher yang kita bagikan. Dan kami berharap gelaran pasar murah ini kami akan laksanakan terus, untuk bagaimana ketersediaan dan distribusi pangan yang ada di Kota Padang,” harapnya.

DPR RI Desak Penyelamatan Pekerja Sritex Pasca Putusan Pailit

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi VII DPR RI Iman Adinugraha menyampaikan keprihatinannya atas putusan pailit yang dialami PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), sebuah perusahaan tekstil ternama di Indonesia. Dalam keterangannya, Adinugraha menekankan pentingnya misi penyelamatan yang menitikberatkan pada nasib puluhan ribu pekerja yang menggantungkan mata pencaharian mereka di perusahaan ini.

“DPR tentu saja merasa prihatin atas putusan pailit terhadap Sritex. Yang paling utama kita harus pastikan adanya misi penyelamatan bagi puluhan ribu pekerja dari dampak putusan ini. Jangan sampai terjadi badai PHK yang akan berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Iman Adinugraha dalam rilis yang diterima Parlementaria, Rabu (30/10/2024).

Sritex, yang merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, diketahui mempekerjakan lebih dari 50.000 tenaga kerja. Menurutnya, situasi pailit ini tidak hanya berdampak pada industri tekstil nasional, tetapi juga pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial di kawasan tempat Sritex beroperasi, terutama di Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya.

Baca juga : Pemerintah Jamin Kelangsungan Industri Tekstil: Sritex Tetap Berjalan

Selain fokus pada penyelamatan tenaga kerja, Iman Adinugraha menyoroti pentingnya upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor dalam sektor tekstil. Menurutnya, selama ini ketergantungan terhadap impor bahan baku tekstil menjadi salah satu faktor yang memperberat beban industri nasional.

“Situasi ini menjadi momen refleksi bagi kita untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku. Langkah-langkah strategis harus diambil agar industri tekstil nasional bisa lebih mandiri dan bersaing secara global. Jika kita tidak mengurangi ketergantungan impor, industri lokal akan terus tertekan dan sulit bertahan,” tegasnya.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku tekstil mencapai lebih dari 60%. Hal ini menjadi tantangan serius bagi industri nasional untuk dapat beroperasi secara optimal di tengah persaingan yang semakin ketat.

Iman Adinugraha menegaskan, Komisi VII DPR RI akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan, guna menyusun langkah-langkah mitigasi untuk menyelamatkan nasib pekerja Sritex dan memastikan keberlanjutan perusahaan.

“Kita perlu sinergi antar-lembaga, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif, dalam menghadapi masalah ini. Kami di DPR akan terus mengawasi dan mendorong kebijakan yang pro-pekerja serta mendukung keberlanjutan industri nasional,” katanya.

Pihaknya juga berharap agar pemerintah memberikan insentif bagi industri tekstil dan menumbuhkan program-program yang mendukung kemandirian bahan baku dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat daya saing produk tekstil Indonesia, sehingga industri dalam negeri lebih siap menghadapi tantangan di masa mendatang.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pemkab Jepara Tingkatkan Kesiapan Perangkat Daerah Hadapi Phishing

Penulis
Syifa
-

Sejumlah perangkat daerah di Kabupaten Jepara kini lebih siap, dalam menghadapi ancaman kejahatan siber, khususnya phishing. Pasalnya, para operator, pemeriksa (checker), dan eksekutor masing-masing unit kerja, telah dibekali langkah antisipasi melalui sosialisasi Cash Management System (CMS).

Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko menjelaskan, phishing adalah teknik penipuan siber, yang berpotensi mencuri informasi pribadi dan akses ke rekening bank. Pelaku sering menyamar sebagai entitas tepercaya dan menggunakan berbagai saluran komunikasi, seperti surel (email) hingga lewat tautan (link), untuk menipu korban.

Disampaikan, modus yang umum digunakan adalah pembobolan rekening. Kejadian phishing yang terjadi di Jepara, menurut dia menjadi peringatan bagi perangkat daerah untuk lebih waspada.

Baca juga : Korpri Jepara Diingatkan Jaga Netralitas ASN dalam Pilkada 2024

“Sering kali, korban menerima pesan yang mengarahkan ke tautan atau file apk. Begitu diakses atau diinstal, perangkat mereka bisa diretas dan data dikloning. Bahkan, perangkat yang digunakan bisa dikendalikan dari jarak jauh,” jelas Edy, pada kegiatan layanan perbankan bagi nasabah lembaga tersebut oleh Bank Jateng Cabang Jepara, di Pendapa Kartini, Selasa (29/10/2024).

Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya operator, pemeriksa, dan eksekutor untuk menjaga kerahasiaan user ID dan kata sandi (password), khususnya ke sistem keuangan daerah. Termasuk, tidak memberikan kode akses tersebut secara sembarangan.

“Kami pesan, siapa pun jangan sampai diberikan password ini,” tegasnya.

Pimpinan Bank Jateng Cabang Jepara, Pramudjianto memaparkan langkah-langkah antisipatif untuk melindungi pengguna CMS pemerintah, dari ancaman digital. Pihaknya telah mereset kata sandi para pengguna, termasuk memberikan edukasi terkait pencegahan phishing. Kemudian, menambahkan lapisan keamanan berupa kode verifikasi rahasia atau OTP pada setiap transaksi.

“OTP ini berfungsi seperti token keamanan tambahan,” ujarnya.

Namun demikian, imbuhnya, dia memperingatkan, pelaku phishing sering menggunakan teknik manipulasi untuk mencuri informasi sensitif. Pengguna perlu memverifikasi domain CMS yang akan diakses, yaitu berakhiran .co.id. Tautan di luar gibs.bankjateng.co.id dipastikan palsu.

Beberapa kasus kejahatan siber ini di Jepara, dia katakan, berawal dari pemberian kode OTP kepada pelaku kejahatan. Pelaku itu pun mengatasnamakan layanan Bank Jateng melalui grup WhatsApp, untuk mengumpulkan informasi. “Meskipun sudah ada lapisan pengaman, kita tetap harus waspada,” imbuhnya.

Pramudjianto menambahkan, akan ada protokol keamanan tambahan, termasuk penggunaan jaringan privat (VPN) dan sistem pengenalan perangkat oleh server bank.

“Dengan cara ini, meskipun password diambil dan perangkat di-remote, selama alat yang digunakan tidak dikenali, akses tidak akan bisa dilakukan,” tuturnya.

Dia pun menekankan, seluruh petugas Bank Jateng, termasuk jajaran direktur, tidak akan meminta password dari nasabah. Jika ada yang meminta, itu pasti penipu. Apabila pengguna terlanjur memberikan informasi sensitif, dia mengingatkan untuk segera menghentikan transaksi dan berpikir tenang. Segera hubungi nomor resmi layanan pelanggan 14066.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Menag Sebut Kerukunan Umat Beragama Potensi Indonesia di Mata Dunia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat berharga bagi masyarakat dunia. Potensi itu adalah kerukunan umat beragama.

Hal ini disampaikan Menag saat menjadi pembicara pada talkshow di salah satu televisi nasional. Menurutnya, ada nilai jual tersendiri dari potensi Indonesia.

“Kita adalah salah satu negara paling besar, paling plural, tapi paling stabil dari segi politiknya, insya Allah dengan berbagai catatannya juga perekonomiannya, dibanding negara-negara lain, termasuk negara Islam. Kita umat Islam terbesar kedua di dunia, setelah Pakistan,” terang Menag di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

“Ini belum dipromosikan. Kita adalah kontributor paling bagus untuk diperkenalkan, yang paling stabil dari sudut pandang pola hidup beragama yang sangat toleran,” sambungnya.

Dijelaskan Menag, selama ini dirinya banyak menerima tokoh atau pemimpin negara luar yang ingin belajar dari pengalaman Indonesia merawat kerukunan umat beragama. “Mereka ingin mendapatkan pelajaran bagaimana Indonesia dengan umat beragama begitu banyak, kultur begitu rumit dan ramai, wilayahnya begitu luas, pulaunya begitu banyak, tapi bisa kompak,” sebutnya.

Wajah Indonesia

​​​​​​​Menag Nasaruddin juga menyebut bahwa salah satu jendela untuk mengintip wajah Indonesia adalah situasi keberagamaan. Menurutnya, keberhasilan dalam mengelola keberagamaan, berkontribusi besar untuk pencitraan Indonesia.

“Kita juga tidak bisa membangun bangsa ini kalau situasinya tidak dalam keadaan tenang. Maka dari itu peranan Kementerian Agama itu sangat penting,” tegasnya.

Kerja Kementerian Agama, kata Menag, tidak bisa semua dilihat secara kasat mata. Sebab, salah satu yang menjadi garapan Kemenag adalah hati melalui pembinaan umat. Tujuannya, agar tidak ada jarak antara laku hidup masyarakat dengan ajaran agama yang dipeluknya.

“Makin berjarak masyarakat dengan ajaran agamanya, maka di situ ada kegagalan pembinaan umat. Tapi makin dekat antara masyarakat dengan ajaran agamanya, maka itu ada sebuah keberhasilan pembinaan umat,” sambungnya.

Dijelaskan Menag, kriteria keberagamaan tidak hanya diukur dengan hal-hal yang bersifat formalitas. Lebih dari itu, ada nilai yang bersifat filosofi pada ajaran setiap agama serta bagaimana umat menerapkannya. Karenanya, tidak boleh ada jarak antara ajaran agama dengan pemeluknya.

“Semakin berjarak antara pemeluk dengan ajaran agama, maka itu ada masalah. Tantangan kami di Kemenag bagaimana menciptakan jarak yang lebih dekat lagi dan akhirnya bisa menyatu antara ajaran agama dan pemeluknya,” tandasnya​​​​​​​.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Dosen HI UNAIR Beri Tanggapan Wacana Indonesia Gabung BRICS

Penulis
Syifa
-

Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus ke-16 pada Selasa hingga Kamis (22–24/10/2024) di Kazan, Rusia. Dalam pertemuan tersebut, Sugiono mengumumkan ketertarikan Indonesia untuk bergabung dengan blok ekonomi BRICS. Menurut Sugiono, langkah ini sejalan dengan prinsip “bebas-aktif” Indonesia dalam politik luar negeri.

Pakar kajian Eropa Timur dan Rusia sekaligus dosen Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR) Radityo Dharmaputra S Hub Int M Hub Int RCEES IntM MA mengkritisi keputusan ini. Menurutnya, keanggotaan di BRICS justru bertentangan dengan prinsip “bebas-aktif”.

“Menurut saya, harus dipertanyakan dulu apa yang menjadi kepentingan Indonesia. Karena bebas-aktif seharusnya didasarkan pada pemenuhan kepentingan nasional Indonesia,” ujar Radityo.

Perspektif Ekonomi
Sementara itu, dari perspektif ekonomi, Radityo berpendapat bahwa bergabung dengan BRICS tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi Indonesia. “Kalau kepentingannya ekonomi, BRICS tidak akan membantu. Karena toh kita sudah punya hubungan baik dengan semua negara mereka,” papar Radityo dalam wawancaranya dengan UNAIR NEWS.

BRICS merupakan blok yang digagas lima negara besar berkembang, yakni Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Blok ini memiliki tujuan untuk memperkuat peran negara-negara berkembang (Global South) dalam menghadapi dominasi negara-negara maju di dunia dalam menghadapi pengaruh Barat. Radityo menekankan bahwa BRICS bukan sekadar forum ekonomi melainkan blok geopolitik. Blok ini berpotensi merugikan posisi netral Indonesia.

“Kita jangan memandang seakan BRICS ini hanya soal ekonomi. BRICS ini soal geopolitik global, dan sedang tinggi tensi politiknya dengan Barat. Bergabung jelas akan mengindikasikan kita memihak,” terangnya. Hal ini menjelaskan bahwa keputusan untuk bergabung dengan BRICS bukan sekadar langkah ekonomi, melainkan juga pernyataan posisi politik Indonesia di kancah global.

Perlu Pertimbangan
Radityo berpendapat agar Indonesia mempertimbangkan opsi menjadi partner BRICS tanpa keanggotaan penuh. “Sebetulnya cukup jadi partner dan ikut saja dalam kegiatannya. Tanpa bergabung sebagai anggota. Sehingga, Indonesia bisa bergerak ke mana saja sesuai kepentingan kita,” jelas alumnus University of Glasgow itu.

Strategi tersebut, imbuh Radityo, memberi Indonesia fleksibilitas dalam berinteraksi di kancah internasional. Dengan cara ini, Indonesia dapat memanfaatkan peluang dalam forum BRICS sekaligus melindungi kepentingan nasionalnya, tanpa harus berpihak pada salah satu kubu dalam ketegangan geopolitik global. “Jaga jarak politik dengan semua pihak, namun bekerja sama ekonomi dengan semua,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

1...1,4841,4851,486...4,970Halaman 1,485 dari 4,970