Beranda blog Halaman 1508

Bea Cukai Gagalkan Impor Kosmetik Merek Brilliant Skin Tak Berizin

Penulis
Syifa
-

Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara) menindak 10 koli atau 100 buah kosmetik eks impor tanpa dokumen kepabeanan bermerek “Brilliant Skin” di Pelabuhan Calaca, Kota Manado pada Rabu (16/10).

“Barang-barang tersebut berasal dari Tahuna, Kepulauan Sangihe yang diangkut menggunakan kapal penumpang KM Barcelona 3. Penindakan ini merupakan pengembangan dari informasi yang didapatkan dari masyarakat sekitar,” ungkap Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas Kanwil Bea Cukai Sulbagtara, Yoko Nainggolan.

Diketahui, importasi kosmetik itu tidak dilengkapi dengan Laporan Surveyor Impor Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang disetujui oleh Kementerian Perdagangan dan Surat Keterangan Impor/Special Access Scheme yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Baca juga : Bea Cukai Kawal Ekspor Perdana 15,83 Ton Gurita Beku Asal Maluku

Oleh karena itu, kosmetik impor yang diproduksi di Filipina tersebut diduga melanggar Pasal 103 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Aturan itu menyebutkan bahwa setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 dan paling banyakRp5.000.000.000,00”.

“Penindakan ini merupakan tindakan represif Bea Cukai dalam menjalankan salah satu fungsi instansi, yakni community protector. Hal ini kami lakukan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya barang impor yang belum jelas kandungan dan legalitasnya,” tutup Yoko.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pemprov Kaltara Sambut Program 100 Hari Prabowo-Gibran

Penulis
Syifa
-

Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) mulai bergerak menyambut program 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kaltara, Togap Simangunsong, memimpin rapat bersama Sekretaris Provinsi (Sekprov) Suriansyah serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Gubernur, Selasa (22/10/2024).

Dalam rapat tersebut, Pemprov Kaltara fokus pada pelaksanaan program “Quick Win” atau Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang meliputi tujuh prioritas utama. Program tersebut mencakup makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah, penuntasan Tuberkulosis (TBC), renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, serta lumbung pangan nasional, daerah, dan desa.

Dua sektor prioritas, yakni kesehatan dan pendidikan, menjadi perhatian utama. Pemprov Kaltara akan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) untuk mengawal program tersebut.

“Kolaborasi antar-OPD sangat penting, karena kesehatan dan pendidikan saling terkait dengan bidang lain,” ujar Togap Simangunsong.

Selain itu, Pemprov Kaltara telah memulai uji coba makan bergizi gratis di Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau. “Kami berharap langkah ini bisa menarik perhatian pemerintah pusat agar program tersebut bisa diperluas ke wilayah lain di Kaltara,” tambahnya.

Pemprov Kaltara berkomitmen untuk memastikan program 100 hari Prabowo-Gibran dapat berjalan maksimal dan membawa manfaat bagi masyarakat Kaltara. “Kami ingin memastikan program ini benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama yang membutuhkan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Plt Bupati Sukoharjo Tekankan Empat Aspek Penting Jelang Pilkada 2024

Penulis
Syifa
-

Plt Bupati Sukoharjo, Drs. H. Agus Santosa dalam sambutannya menekankan empat aspek penting dalam pelaksanaan Pilkada 2024. “Keempat aspek ini menjadi kunci kesuksesan penyelenggaraan pesta demokrasi di Kabupaten Sukoharjo,” ujarnya.

Aspek pertama adalah partisipasi masyarakat. Plt Bupati mengajak seluruh warga Sukoharjo untuk berpartisipasi aktif dan menghindari golput. “Setiap suara sangat berharga bagi masa depan daerah kita,” tegasnya.

Aspek kedua menyoroti peran penting penyelenggara pemilu. KPU dan Bawaslu Sukoharjo diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional, mulai dari pendataan pemilih, kampanye, hingga persiapan logistik.

Baca juga : Pemkab Sukoharjo Gelar Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Korupsi

“Aspek ketiga yang tidak kalah penting adalah netralitas ASN. Saya tegaskan bahwa ASN tidak boleh terlibat politik praktis dan harus fokus pada tugas sebagai pelayan masyarakat,” kata Agus Santosa.

Aspek keempat adalah keamanan dan ketertiban. Plt Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusivitas selama proses Pilkada berlangsung.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, Widodo, SH, MH, dalam laporannya menyebutkan bahwa sosialisasi ini menghadirkan empat narasumber utama, KPU Sukoharjo, Bawaslu Sukoharjo, Polres Sukoharjo, dan Kodim 0726 Sukoharjo.

“Kegiatan ini bertujuan agar Pemilu di Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan aman, tertib, dan lancar dengan partisipasi pemilih yang tinggi,” jelas Widodo.

Koordinasi dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Komandan Brigif Mekanis 6 Kostrad, Komandan Grup 2 Kopassus, Komandan Yonif Mekanis 413 Kostrad, serta pimpinan BUMD dan kepala perangkat daerah se-Kabupaten Sukoharjo.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

DKI Sudah Distribusikan 9.489 Paket Uji Coba Makan Bergizi Gratis

Penulis
Syifa
-

Pemprov DKI Jakarta konsisten menggencarkan uji coba Makan Bergizi Gratis (MBG). Memasuki bulan kedua sejak dimulai pada 19 Agustus 2024, sebanyak 9.489 paket telah dibagikan kepada siswa mulai Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pada hari ini, Rabu (23/10), uji coba MBG digelar di SMPN 270, Jakarta Utara melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) Perumda PAM Jaya yang menyediakan makananan sebanyak 700 paket.

Dalam kegiatan ini, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi mendampingi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka untuk meninjau proses distribusi MBG di SMPN 270. Wakil Presiden Gibran menyebutkan, kunjungan kali ini dilakukan untuk memastikan peserta didik mendapatkan asupan makanan dengan kalori yang dibutuhkan dan memastikan para siswa menyukai makanan tersebut.

Baca juga : Gibran Distribusikan 500 Paket Makan Siang Bergizi di SDN Menteng 03

“Hampir sama seperti kemarin, kita lakukan uji coba MBG dengan Pak Pj Gubernur. Kali ini SMPN 270. Kita menyaksikan 700 siswa mendapatkan MBG yang komposisinya terdiri dari ayam teriyaki, tahu goreng, sayur capcai, dan buah jeruk sebagai pelengkap. Tadi di beberapa kelas suasananya luar biasa sekali,” ujar Gibran, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.

Kemudian, Pj Gubernur Teguh mengapresiasi peran serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui program CSR yang telah mendukung program MBG dengan menyediakan menu makanan berkualitas. Pj Gubernur Teguh berharap, program MBG dapat mendukung kelancaran proses belajar mengajar di sekolah.

“Alhamdulillah sejauh ini kita telah konsisten dalam mendistribusikan ribuan paket makanan selama uji coba MBG ini. Sesuai arahan pemerintah pusat, kita bersinergi dalam menyukseskan hal ini agar para peserta didik bisa mendapatkan nutrisi dan gizi yang cukup, sehingga bisa mengikuti proses belajar dengan optimal. Hal ini juga sebagai persiapan dalam menyiapkan Generasi Emas 2045,” ujar Pj Gubernur Teguh.

Sementara itu, Queena Cherylia, peserta didik kelas IX SMPN 270 menyambut baik kehadiran uji coba MBG tersebut. Menurutnya, varian menu yang disuguhkan sangat menarik.

“Saya sangat suka dengan makanan bergizi gratis ini. Semoga terus berlanjut program ini. Lauknya menarik, ada sayur, ayam, dan buah. Terima kasih untuk Pak Wapres Gibran dan Pj Gubernur Teguh,” pungkas Queena.

Sebanyak 9.489 paket MBG telah didistribusikan ke sebelas sekolah di Jakarta selama dua bulan terakhir. Dengan rincian SDN Cideng 07, Jakarta Pusat sebanyak 498 paket; SDN Rawa Badak Utara 03, Jakarta Utara sebanyak 371 paket; SDN 04 Cipayung, Jakarta Timur sebanyak 800 paket; SDN Gunung 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebanyak 620 paket; SDN 01 dan SMPN 03 Manggarai, Jakarta Selatan sebanyak 1.500 paket; SDN 05 dan 07 Wijaya Kusuma, Jakarta Barat sebanyak 700 paket; SDN 03 Rorotan, Jakarta Utara sebanyak 900 paket; SMAN 70 Bulungan, Jakarta Selatan sebanyak 1.300 paket; SMKN 26 Rawamangun, Jakarta Timur sebanyak 1.600 paket; SDN Menteng 03, Jakarta Pusat sebanyak 500 paket; serta SMPN 270, Jakarta Utara sebanyak 700 paket.

Sementara penyedia paket MBG dilakukan melalui dana operasional gubernur (498 paket), serta secara sinergi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu Perumda Dharma Jaya sebanyak tiga kali kegiatan (2.421 paket), PT Bank DKI sebanyak empat kali kegiatan (2.570 paket), Perumda PAM Jaya sebanyak dua kali kegiatan (1.500 paket), PT Jakpro dalam sekali kegiatan (900 paket), PT Food Station Tjipinang Jaya dalam sekali kegiatan (1.600 paket).

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pemkot Sukabumi Gelar Uji Emisi Kendaraan Bermotor Gratis

Penulis
Syifa
-

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Polres Sukabumi Kota menggelar pengujian emisi kendaraan bermotor gratis di Terminal Tipe C Jalan Lingkar Selatan. Pengujian ini dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 23 hingga 24 Oktober 2024.

Penjabat Sekretaris Daerah, Mohamad Hasan Asari, dalam wawancaranya disela – sela pengujian, menerangkan bahwa kegiatan ini rutin diadakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi sebagai bagian upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Ia pun mengimbau masyarakat untuk mengikuti pengujian ini dan melakukan perawatan berkala terhadap kendaraan mereka.

Sedangkan Kepala DLH Kota Sukabumi, Asep Irawan, dalam keterangannya menjelaskan bahwa pengujian ini dilakukan pula untuk mendata sejauh mana kondisi polusi udara di Kota Sukabumi terutama karena semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor.

Baca juga : KPU Sukabumi Umumkan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota

“Secara umum kalau Kota Sukabumi sampai saat ini polusi udaranya masih aman, masih dibawah ambang batas. Polusi udara itu penyebab yang paling besar itu ada dua yaitu industri dan kendaraan. Industri itu kita aman karena tidak terlalu banyak pabrik, yang dikhawatirkan adalah kendaraan karena kecenderungannya setiap hari makin bertambah.” Ujarnya

Ia pun menerangkan bahwa pengujian emisi ini menyasar kendaraan roda empat dan kendaraan yang tidak lulus uji emisi diminta untuk segera dilakukan perawatan.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pj Wali Kota Kediri Tekankan Netralitas ASN Jelang Pilkada 2024

Penulis
Syifa
-

Pj Wali Kota Kediri Zanariah memberikan arahan pada kegiatan Rapat Netralitas Aparatur Negara dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2024, Selasa (22/10). Kegiatan ini bertempat di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri, yang diikuti oleh Camat dan Lurah se-Kota Kediri, Babinsa, dan Babinkamtibmas.

Tahapan kampanye terbuka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, serta Walikota dan Wakil Walikota Kediri serentak tahun 2024 telah bergulir hampir satu bulan lamanya. Oleh karena itu, Pj Wali Kota Kediri mengingatkan bahwa sebagai ASN, TNI, dan Polri, netralitas merupakan harga mati terutama di tahun politik seperti saat ini.

Untuk itu, Diharapkan tetap memegang teguh nilai netralitas ini sebaik mungkin. Setiap ASN, TNI dan Polri wajib bebas konflik kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, obyektif dan tidak memihak dalam dimensi pelaksanaan pemilu penyelenggaran pelayanan publik, dan pembuatan kebijakan.

Baca juga : Pj Wali Kota Kediri Launching SLB Ramah Anak dan Berikan Santunan Serta Bantuan Kain Seragam

Lebih lanjut, Zanariah mengungkapkan netralitas bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebuah komitmen yang harus dijaga bersama. Sebagai aparatur negara dituntut untuk selalu bersikap adil, tidak memihak, dan menjunjung tinggi kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Camat dan Forkopimcam, serta Lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas memiliki peran strategis dalam menjaga kondusifitas di tingkat bawah. Karena mereka adalah ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Oleh karena itu, netralitas aparatur negara menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak yang sama dalam berpartisipasi pada pesta demokrasi,” kata Pj Wali Kota Kediri.

Di akhir arahannya, Pj Wali Kota Kediri tidak bosan mengingatkan para aparatur negara ini untuk selalu menjaga integritas, hindari politik praktis, sosialisasikan pentingnya netralitas, serta bila menemukan pelanggaran untuk segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

“Selain itu, saya juga meminta ASN, TNI dan Polri untuk sama-sama bijak menggunakan media sosial dan menahan diri berperilaku di dalamnya, baik menyukai, membagikan, maupun mengomentari konten berbau politik dan Pilkada. Lalu, hati-hati ketika berpose foto dengan gestur-gestur tertentu, apalagi dengan membawa alat peraga kampanye. Banyaknya berita yang viral terkait netralitas, patut menjadi pelajaran dan menambah kewaspadaan kita semua. Di samping itu, saya juga minta bapak ibu senantiasa selektif dalam menghadiri berbagai acara utamanya yang diduga terafiliasi oleh politik praktis,” tutupnya.

Pj Wali Kota Kediri zanariah Beri Arahan Pada Rapat Netralitas Aparatur Negara Dalam Pemilu 2024

Pada kesempatan ini, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, Pasi Intel Kodim 0809 Kediri Kapten Inf. Johar Mustofa, dan Ketua Bawaslu Kota Kediri Yudi Agung Nugraha turut memberikan pengarahan kepada para peserta rapat.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Inspektur Kota Kediri Muklis Isnaini, Kepala Bakesbangpol Kota Kediri Indun Munawaroh, Kabag Pemerintahan Ade Trifianto serta peserta rapat.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Prabowo Bertekad Bawa Indonesia Bergabung dengan BRICS

Penulis
Syifa
-

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membawa Indonesia bergabung dengan BRICS, kelompok ekonomi yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat.

“Kalau BRICS kan itu salah satu dari arahan Bapak presiden karena jelas dalam pidatonya nonblok, maka semua blok juga kita monitor dan kita jajaki,” kata Airlangga.

Untuk merealisasikan rencana ini, pemerintah Indonesia memastikan kehadirannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang akan berlangsung di Kazan, Rusia, pada 22-24 Oktober 2024.

Baca juga : Airlangga Kembali Ditunjuk sebagai Nakhoda Majukan Perekonomian Indonesia

Namun, Airlangga belum dapat memastikan kehadiran Presiden Prabowo di acara tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa Menteri Luar Negeri, Sugiono, sudah terjadwal untuk hadir, didampingi oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Tharyat.

“Jadi kemungkinan ada (yang hadir), karena beberapa waktu lalu juga ada pertemuan dari sisi partai politik dalam pertemuan-pertemuannya,” kata Airlangga.

Airlangga juga menekankan bahwa bergabung dengan BRICS adalah langkah strategis, mengingat kelompok ini berisi negara-negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Ia menjelaskan bahwa keputusan untuk menjajaki keanggotaan BRICS tidak akan mengganggu fokus Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI periode 2014-2024 Retno Marsudi mengatakan keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS ada pada tangan presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan Prabowo soal hal ini.

“BRICS memang Indonesia sudah diajak untuk bergabung dari beberapa tahun yang lalu, termasuk pada saat Afrika Selatan menjadi tuan rumah atau Ketua BRICS, dan kita sampaikan bahwa kita tengah mempelajari kemanfaatan ekonomi dari BRICS tersebut,” kata Retno dalam rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024).

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pemerintah Kumpulkan Rp10 Triliun Melalui Lelang 7 Seri SBSN

Penulis
Syifa
-

Pemerintah berhasil menyerap dana sebesar Rp10 triliun melalui lelang tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dilaksanakan pada Selasa (22/10). Lelang ini menarik total penawaran sebesar Rp17,47 triliun, seperti yang diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dalam keterangan resminya.

Melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI), pemerintah melelang SPNS01042025 (pembukaan kembali), SPNS07072025 (pembukaan kembali), PBS032 (pembukaan kembali), PBS030 (pembukaan kembali), PBS029 (pembukaan kembali), PBS004 (pembukaan kembali), dan PBS038 (pembukaan kembali).

Seri Terbesar dalam Lelang Serapan terbesar berasal dari seri SPNS07072025, di mana pemerintah berhasil menyerap dana sebesar Rp3,05 triliun dari total penawaran Rp3,4 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan untuk seri ini tercatat sebesar 6,25%.

Baca juga : Pemerintah Serap Dana Rp6 Triliun Dari Lelang Enam Seri SBSN

Seri SPNS01042025 menjadi penyerapan terbesar kedua dengan nilai Rp2,25 triliun dari total penawaran Rp2,72 triliun. Yield rata-rata tertimbang untuk seri ini adalah 6,21%.

Selanjutnya, pemerintah menyerap dana sebesar Rp1,95 triliun dari seri PBS038 yang menerima penawaran masuk Rp4,95 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,97973 persen.

Dari seri PBS030, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp1 triliun dari penawaran masuk Rp2,68 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan untuk seri ini yaitu 6,46218 persen.

Kemudian, dari seri PBS029 diserap dana sebesar Rp900 miliar. Seri ini mencatatkan penawaran masuk sebesar Rp1,14 triliun dan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,67981 persen.

Seri PBS032 dimenangkan sebesar Rp700 miliar dari penawaran masuk Rp1,72 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 6,44901 persen.

Terakhir, pemerintah menyerap dana Rp150 miliar dari seri PBS004 yang menerima penawaran masuk Rp864 miliar. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini adalah sebesar 6,82654 persen.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

OJK Ingatkan Gen Z Pentingnya Perencanaan Keuangan yang Baik

Penulis
Syifa
-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan generasi Z pentingnya perencanaan keuangan yang baik sebagai langkah edukasi literasi keuangan, perencanaan investasi, dan kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal.

Financial Advisor Community OJK Viko Hadian, di Jakarta, Selasa, mengatakan edukasi literasi keuangan ini dilakukan agar kalangan generasi Z memiliki pemahaman yang baik mengenai produk dan layanan jasa keuangan.

“Selain itu dapat membentengi diri dari maraknya berbagai penipuan berkedok investasi dan aktivitas keuangan ilegal di era digital,” katanya pula.

Baca juga : OJK Resmi Cabut Izin Usaha Investree, Ini Alasannya

Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengatur perencanaan keuangan, di antaranya yakni harus menurunkan utang, melestarikan kekayaan, kembangkan kekayaan dengan berinvestasi, menjaga keamanan kekayaan dan mengatur keuangan dengan baik.

“Untuk menjaga hal tersebut maka generasi Z ini perlu mengetahui terkait literasi keuangan, agar mampu untuk memahami dan mengelola keuangan pribadi secara efektif. Seperti kebiasaan menabung, investasi, mengelola keuangan dan utang, serta merencanakan keuangan untuk masa mendatang,” katanya.

Ia juga menyinggung tiga fenomena di kalangan generasi Z yang berdampak negatif saat menggunakan layanan keuangan digital. Ketiganya yakni you only live once (Yolo), fear of missing out (Fomo), dan fear of other peoples opinion (Fopo).

“Selain pemahaman terkait risiko, teman-teman juga harus memahami kebutuhan keuangannya sendiri. Jangan ikut gaya dan tren yang dapat uang sedikit langsung digunakan untuk belanja agar mengikuti tren,” katanya pula.

Selain itu, fenomena Fomo juga jamak dijumpai di kalangan generasi Z. Takut ketinggalan suatu hal, seperti keputusan anak muda menggunakan layanan keuangan digital hanya untuk ikut tren tanpa memahami dan mengelola keuangan pribadi secara efektif.

“Dan menyinggung fenomena Fopo yang merujuk kepada keputusan anak muda dengan mencoba layanan keuangan digital, karena takut dikritik orang lain tanpa tahu layanan itu memiliki izin resmi atau tidak,” katanya.

Pihaknya juga mengingatkan generasi Z untuk terus memahami modus penawaran layanan keuangan digital. Ia berpesan agar selalu berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan beragam tawaran yang beredar dengan cara memastikan layanan itu memiliki izin resmi dari pihak berwenang seperti OJK.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Cara Menghitung Pajak IMEI untuk iPhone 16 yang Dibeli di Luar Negeri

Penulis
Syifa
-

Seri iPhone 16 diperkirakan tidak akan segera tersedia secara resmi di Indonesia. Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin), mengungkapkan bahwa Apple belum memenuhi persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang berlaku di Indonesia. Selain itu, komitmen investasi sebesar Rp 240 miliar yang dijanjikan Apple juga belum terpenuhi.

Bagi Anda yang ingin segera memiliki iPhone 16, perangkat ini bisa dibeli di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Namun, perangkat yang dibeli di luar negeri wajib melakukan pendaftaran IMEI agar dapat digunakan di Indonesia. Tanpa pendaftaran, ponsel tidak akan aktif untuk keperluan komunikasi.

Berikut ini adalah panduan lengkap cara menghitung pajak IMEI iPhone 16 serta prosedur pendaftarannya.

Cara Menghitung Pajak IMEI iPhone 16

Sebagai contoh, jika Anda membeli iPhone 16 128 GB seharga SGD 1.299 di Singapura, Anda harus mengonversi harga tersebut ke dalam USD terlebih dahulu. Berikut rincian perhitungannya:

  • Harga iPhone 16 128 GB di Singapura: SGD 1.299
  • Konversi ke USD: USD 1.006
  • Kurs pajak: Rp 15.300/USD
  • Pembebasan pajak: USD 500
  • Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM): (USD 1.006 – USD 500) x Rp 15.300 = Rp 7.741.800
  • Bea Masuk: Rp 7.741.800 x 10% = Rp 774.180
  • PPN (Pajak Pertambahan Nilai): (Rp 7.741.800 + Rp 774.180) x 11% = Rp 937.000
  • PPh (Pajak Penghasilan): (Rp 7.741.800 + Rp 774.180) x 10% = Rp 852.000
  • Total Perkiraan Pajak IMEI: Rp 774.180 + Rp 937.000 + Rp 852.000 = Rp 2.564.000

Cara Daftar IMEI iPhone 16 dari Luar Negeri

Untuk mendaftarkan IMEI iPhone 16 yang dibeli dari luar negeri, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Isi e-CD: Sebelum berangkat atau saat tiba di Indonesia, Anda perlu mengisi Electronic Customs Declaration (e-CD).
  2. Daftar IMEI: Lengkapi formulir pendaftaran IMEI dan dapatkan QR code.
  3. Registrasi di Bandara/Pelabuhan: Saat tiba di Indonesia, registrasikan perangkat seluler (maksimal 2 unit) dengan dokumen lengkap, lalu scan QR code di depan petugas Bea Cukai.
  4. Pemeriksaan Bea Cukai: Petugas akan memverifikasi dokumen dan perangkat.
  5. Pembayaran Bea Masuk: Anda akan diminta untuk membayar pajak sesuai perhitungan.
  6. Persetujuan IMEI: Setelah semua proses selesai, petugas Bea Cukai akan memberikan persetujuan pendaftaran IMEI.

Harga iPhone 16 di Singapura

Berikut ini adalah harga seri iPhone 16 di Singapura yang perlu Anda ketahui:

  • iPhone 16 128 GB: Rp 17,9 juta
  • iPhone 16 256 GB: Rp 20,3 juta
  • iPhone 16 512 GB: Rp 24,4 juta
  • iPhone 16 Plus 128 GB: Rp 19,3 juta
  • iPhone 16 Plus 256 GB: Rp 21,7 juta
  • iPhone 16 Pro 128 GB: Rp 22,5 juta
  • iPhone 16 Pro Max 256 GB: Rp 27,1 juta

Harga iPhone 16 di Malaysia

Berikut harga iPhone 16 di Malaysia sebagai perbandingan:

  • iPhone 16 128 GB: Rp 16,6 juta
  • iPhone 16 256 GB: Rp 19,1 juta
  • iPhone 16 Pro Max 256 GB: Rp 26,3 juta
  • iPhone 16 Pro Max 1 TB: Rp 35,9 juta

Dengan informasi di atas, Anda dapat mempersiapkan anggaran lebih baik jika berencana membeli iPhone 16 di luar negeri, termasuk perhitungan pajak IMEI yang perlu dibayar.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

1...1,5071,5081,509...4,974Halaman 1,508 dari 4,974