Beranda blog Halaman 1507

Berangkat dari Seorang Marbot, Nusron Wahid Kini Jadi Menteri ATR/BPN

Pada Senin (21/10/24), di momen Serah Terima Jabatan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid dengan Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hadir sejumlah Menteri ATR/Kepala BPN serta Kepala BPN terdahulu. Salah satu yang hadir ialah Sofyan A. Djalil yang secara tak disangka jejak kariernya memiliki kesamaan dengan Nusron Wahid, yaitu berangkat dari seorang marbot masjid.

“Pak Sofyan, pendahulu kita semua, ini juga kebetulan saya sangat mengikuti jejak beliau dan hari ini ndilalah mengikuti jejak beliau lagi. Beliau datang dari Aceh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) tidur di Masjid UI jadi marbot masjid, akhirnya jadi menteri,” ujar Nusron Wahid di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Ia menyebut, kisahnya juga persis dengan kisah Sofyan A. Djalil. “Saya juga sama, datang dari Kudus, kuliah di UI, tinggal di masjid jadi marbot masjid juga sama. Kok ndilalah hari ini jadi Menteri ATR/Kepala BPN juga,” ucap Nusron Wahid.

Dengan demikian ia mengatakan, Kementerian ATR/BPN secara resmi memiliki dua pemimpin yang mengawali karier sebagai marbot masjid. Nusron Wahid kemudian menyebut Menteri ATR/Kepala BPN periode Juli 2016-Juni 2022 ini dengan julukan Serba Menteri.

“Menteri Komunikasi pernah, Menteri BUMN pernah, Menteri Bappenas pernah, Menteri ATR pernah,” pungkas Nusron Wahid.

Di momen yang penuh kehangatan ini, hadir sejumlah tokoh di antaranya Joyo Winoto selaku Kepala BPN periode 2005-2012; Hendarman Supandji selaku Kepala BPN periode 2012-2014; Surya Tjandra selaku Wamen ATR/Waka BPN periode Oktober 2019-Juni 2022; Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Menteri ATR/Kepala BPN periode Februari-Oktober 2024 yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; serta Raja Juli Antoni selaku Wamen ATR/Waka BPN periode Juni 2022-Oktober 2024 yang kini menjabat sebagai Menteri Kehutanan.

Turut hadir dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN terlantik, Ossy Dermawan; seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi; Kepala Badan Bank Tanah; serta jajaran Pengurus Pusat IKAWATI Kementerian ATR/BPN.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Ini Sosok Ajudan Prabowo yang Baru, Salah Satunya Ahrie Sonta

Kombes Ahrie Sonta resmi diangkat sebagai ajudan Presiden Prabowo Subianto dari Polri. Saat ini, Ahrie sedang menjalani masa orientasi sebelum bertugas secara penuh.

Penunjukan ini menambah jajaran ajudan presiden dari TNI, di mana Kolonel Pnb Dr. Anton Pallaguna (TNI AU), Kolonel Wahyo Yuniartoto (TNI AD), dan Letkol (P) Romi Habe Putra (TNI AL) juga bertugas mendampingi Prabowo.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengonfirmasi penunjukan Ahrie kepada wartawan pada Rabu (23/10/2024).

“Sudah resmi (Kombes Ahrie Sonta), tinggal tunggu diaktifkan. Mungkin saat ini masih masa orientasi,” ujarnya. Ahrie terpilih setelah mengikuti tes bersama enam peserta lain dari Polri.

Lahir di Bandung pada tahun 1981, Kombes Pol Dr. Ahrie Sonta N adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 2002. Sebelum menjabat sebagai ajudan presiden, ia bertugas sebagai Sekpri Kapolri Spripim Polri. Pendidikan Ahrie mencakup penyelesaian PTIK pada tahun 2009, Sespimmen pada 2016, dan Sespimti pada 2024 dengan predikat terbaik.

Kombes Ahrie memiliki pengalaman pendidikan internasional yang kaya, termasuk pelatihan di Politie Academy Apeldoorn Belanda dan Joint Special Operation University di Tampa, Florida, Amerika Serikat. Dia juga meraih gelar S2 dan S3 dalam Ilmu Kepolisian dengan predikat cumlaude.

Prestasi di Polri

Sebagai Kanit Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada 2018, Ahrie berhasil mengungkap lebih dari 100 kg narkotika dalam waktu dua bulan dan membongkar operasi sindikat Taiwan yang mengakibatkan penyitaan 1,6 ton narkotika.

Selain itu, ia terlibat dalam penanganan kasus-kasus kejahatan penting di Indonesia dan berpartisipasi dalam Satgassus Nemangkawi yang menjaga stabilitas di Papua.

Kombes Ahrie juga dikenal publik berkat keterlibatannya dalam penangkapan buron kelas kakap Djoko Tjandra di Malaysia pada Juli 2020. Saat itu, ia bekerja di bawah arahan Kabareskrim Komjen Listyo Sigit dan tim yang berhasil menangkap Djoko setelah buron selama 11 tahun.

Dengan rekam jejak yang mengesankan, Kombes Ahrie Sonta diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung tugas Presiden Prabowo Subianto di masa mendatang.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Capaian Kinerja Ekonomi Kreatif Kota Bandung Hingga Oktober 2024

Pemda Kota Bandung terus menunjukkan komitmennya mengembangkan sektor ekonomi kreatif yang semakin menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Hingga Oktober 2024, data menunjukkan berbagai pencapaian signifikan yang telah dicapai dalam penataan dan pengembangan ekonomi kreatif.

Termasuk penerapan kebijakan, pelaku usaha, dan pembentukan ekosistem kreatif yang kuat di Kota Kembang.

Baca juga : Hari Pangan Sedunia, Kota Bandung Gelar Gerakan Pangan Murah

Perlu diketahui, sebagai tindak lanjut dari Perda No. 1 Tahun 2021, Pemkot Bandung telah mengesahkan beberapa peraturan penting.

Salah satunya adalah Perwal No. 132 Tahun 2022 yang mengatur tentang sistem informasi ekonomi kreatif, serta Perwal No. 40 Tahun 2022 yang memuat tata cara pembentukan Komite Ekonomi Kreatif.

Selain itu, keputusan wali kota yang tertuang dalam Kepwal No. 556/Kep. 398-Disbudpar 2022 menetapkan komite penataan dan pengembangan ekonomi kreatif periode 2022-2025.

Pada tahun 2023, dua Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwal) yang akan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif telah disusun.

Raperwal ini mencakup pembentukan dan pemberdayaan ruang kreatif di Kota Bandung serta perluasan kesempatan kegiatan dan usaha ekonomi kreatif. Saat ini, kedua raperwal tersebut sedang menunggu pengesahan.

Data dari Sistem Informasi Ekonomi Kreatif Kota Bandung, Patrakomala, mencatat ada 4.181 pelaku ekonomi kreatif yang terdaftar hingga tahun ini, dengan 4.156 di antaranya telah terverifikasi.

Konsolidasi data dengan Online Single Submission (OSS) menghasilkan 56.075 pelaku ekonomi kreatif yang tersebar di berbagai subsektor.

Jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kota Bandung per subsektor sebagai berikut:
1. Aplikasi 462 unit
2. Arsitektur 134 unit
3. Desain komunikasi visual 214 unit
4. Desain produk 272 unit
5. Desain interior 92 unit
6. Fotografi 367 unit
7. Musik 220 unit
8. Kriya 696 satuan
9. Kuliner 1500 unit
10. Fesyen 1140 satuan
11. Seni rupa 105 unit
12. Penerbitan 107 unit
13. Film animasi video 353 unit
14. Iklan 105 unit
15. Permainan interaktif 9 unit
16. Seni pertunjukkan 83 unit
17. Televisi radio 109 unit

Pemkot Kota Bandung juga telah memfasilitasi pendaftaran 762 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku ekonomi kreatif. Selain itu, sertifikasi profesi juga telah diberikan kepada 50 orang di bidang fotografi dan 60 orang di bidang animasi.

Pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif pemula juga terus ditingkatkan. Pada tahun 2023, sebanyak 2.925 pelaku ekraf telah menerima pelatihan, meningkat dari 1.710 pelaku ekraf pada tahun 2022.

Kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terus meningkat. Pada tahun ini, nilai ekonomi kreatif diperkirakan mencapai Rp641,82 triliun atau sekitar 7 persen dari total PDB dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,76 persen. Sektor-sektor kreatif di Bandung seperti kuliner, fesyen, dan kriya terus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian kota.

Pemkot Bandung juga terus mengembangkan ekosistem yang mendukung ekonomi kreatif melalui berbagai inisiatif.

Creative Workspace (CWS) telah dibentuk di 30 kecamatan untuk menyediakan ruang berkarya bagi pelaku ekraf. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi program pelatihan teknis dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelaku usaha kreatif.

Dengan beragam capaian ini, ekonomi kreatif di Kota Bandung diproyeksikan akan terus tumbuh dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan ekonomi daerah.

Pemda Kota Bandung berharap melalui sinergi kebijakan, dukungan terhadap pelaku ekraf, dan penguatan ekosistem kreatif, Bandung akan menjadi kota kreatif yang semakin berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

KPK Dukung Komitmen Pemerintah Baru dalam Pemberantasan Korupsi

Jelang momentum bersejarah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan dukungan penuh terhadap komitmen pemerintah dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi, yang tercantum dalam visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pada visi misi tersebut, Presiden dan Wakil Presiden RI telah menyatakan tekadnya untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi dan narkoba. Pencegahan dan pemberantasan korupsi juga menjadi salah satu dari 17 program prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih.

Baca juga : KPK Serahkan Aset Rampasan Korupsi Senilai Rp16,25 Miliar

Sebagai bagian dari gerakan nasional melawan korupsi, KPK menyambut baik rencana penguatan sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang lebih independen dan transparan, serta upaya mencegah korupsi dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Langkah ini sejalan dengan reformasi politik yang diusung oleh Presiden dan Wakil Presiden, yang akan membantu menciptakan iklim politik yang lebih bersih dan bebas dari praktik koruptif.

Ketua KPK, Nawawi Pomolango, juga berharap agar reformasi hukum yang dijanjikan dapat diwujudkan secara nyata, terutama dalam memperkuat institusi penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Di saat yang sama, KPK juga akan melanjutkan tugas dan fungsinya yang tak semata mengedepankan penindakan, namun juga pencegahan dan pendidikan antikorupsi.

“Dengan menjadikan KPK sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK siap untuk bekerja sama secara erat dalam pencegahan melalui edukasi antikorupsi di berbagai jenjang pendidikan, serta meningkatkan sinergi dengan sektor swasta dan publik,” ujar Nawawi.

Lebih lanjut, KPK mendukung komitmen pemerintah untuk memastikan independensi KPK dan institusi hukum lainnya dalam penegakan hukum kasus-kasus korupsi.

“Upaya tanpa intervensi ini sangat penting untuk menjaga profesionalitas dan integritas lembaga penegak hukum, serta menjamin supremasi hukum yang adil dan transparan,” tegas Nawawi.

Komitmen pemerintah baru untuk memprioritaskan pemberantasan korupsi di sektor-sektor yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti pertanian, perdesaan, perikanan, pendidikan, kesehatan, kehutanan, serta pengelolaan sumber daya alam dan tenaga kerja, juga akan terus didukung penuh oleh KPK. Bersama pemerintah, KPK akan terus bekerja untuk memastikan bahwa sumber daya publik dikelola dengan baik dan terbebas dari tindak pidana korupsi.

Terakhir, KPK mendukung upaya pemerintah dalam membangun pengendalian korupsi pada Sistem Logistik Nasional. Integrasi sektor perhubungan, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan pedesaan diyakini tidak hanya mendorong kemudahan berusaha (ease of doing business), tetapi juga meningkatkan efisiensi biaya produksi dan pengelolaan sumber daya publik.

KPK berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam memastikan pemberantasan korupsi berjalan seimbang, baik melalui upaya penindakan untuk menghilangkan keuntungan pada pelaku, maupun pemulihan kerugian keuangan negara. Dalam hal ini, penguatan regulasi juga dibutuhkan untuk mengakselerasi pemberantasan korupsi dan membawa dampak signifikan, antara lain melalui pengesahan RUU Perampasan Aset maupun perluasan lingkup LHKPN.

KPK percaya bahwa kolaborasi yang kuat dan komitmen yang tegas adalah kunci utama. Melalui berbagai pendekatan strategi memerangi korupsi, kita bersama dapat menciptakan Indonesia yang lebih bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pj Bupati Sumedang Berikan Penghargaan Desa dengan PBB di Atas 95%

Pemerintah Kabupaten Sumedang memberikan penghargaan bagi desa/kelurahan yang capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di atas 95%. Pemberian penghargaan dilakukan langsung Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli kepada para kepala desa dalam acara yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di aula Tampomas Sumedang Rabu, 23 Oktober 2024

Kepala Bapenda Sumedang Rohana menyebutkan ada 17 desa yang mendapatkan penghargaan karena capaian PBB tahun 2023 lebih dari 95%. “Dari 17 desa ini, 11 desa capaian PBB nya 100% dan 6 capaian PBB nya diatas 95%,” jelas Rohana Rabu 23 Oktober 2024.

Ke- 11 desa yang capian PBB nya 100% adalah Desa Cimarias, Desa Cinangerang, Desa Bangbayang, Desa Cisampih, Desa Kadu, Desa Lebaksiuh, Desa Kadujaya, Desa Jemah, Desa Narimbang, Desa Cacaban dan Desa Cimara.

Baca juga : Pj Bupati Sumedang Ajak ASN Berperan Aktif dalam Pembangunan

Sedangkan Desa yang capaian PBB nya diatas 95% adalah Desa Cimanintin, Desa Mekarasih, Desa Cipandawangi, Desa Dayeuhluhur, Desa Mekar Rahayu dan Desa Sukaluyu.

Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli mengatakan pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada pemungut dan juga wajib pajak. Ditambahkan Pj Bupati pemberian penghargaan ini juga sudah menjadi komitmen Pemkab Sumedang atas perjuangan yang dilakukan pemungut pajak dalam upaya mencapai target PAD.
Dalam kesempatan tersebut Pj Bupati juga mengingatkan kepada aparat pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan tunjukan bahwa pembangunan yang dilakukan di Sumedang salah satunya berasal dari pajak.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Bapanas Proyekskan Stok Daging Ayam Aman hingga Akhir 2024

Berdasarkan hasil updating proyeksi neraca pangan bulan Oktober 2024, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkirakan secara keseluruhan neraca/stok pangan sampai dengan bulan Oktober 2024 cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 2-3 bulan ke depan.

Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas Indra Wijayanto mengatakan kelimpahan stok daging ayam ras dan telur ayam ras yang ada pada saat ini dapat dimaksimalkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“Potensi ketersediaan untuk telur ayam ras dan daging ayam ras untuk kebutuhan Makan Bergizi Gratis optimis dan proyeksi daging ayam di tahun 2025-2027 masih surplus, dengan catatan pelaku usaha tidak melakukan afkir dini dan tidak ada penyakit,” ujar Indra di Jakarta (22/10/2024).

Pasalnya terdapat kenaikan produksi daging ayam ras dan telur ayam ras di bulan Oktober karena adanya penambahan produksi anak ayam/day old chicken (DOC) di bulan September sebesar 8 juta ekor, sehingga proyeksi daging ayam ras dan telur ayam ras diperkirakan surplus sampai akhir tahun 2024.

Rapat Updating Proyeksi Neraca Pangan dihadiri perwakilan Kemenko Perekonomian, Kemendag, Kementan, BPS, Perum Bulog, BI, UGM, Dinas Pangan Provinsi Bangka Belitung, Jambi, Kalsel, Sulsel, dan NTB.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pemkab Kebumen Dapat Penghargan Dibidang Pangan dari Bappenas

Pemerintah Kabupaten Kebumen kembali meraih penghargaan nasional. Kali ini penghargaan di bidang pangan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

Pemkab Kebumen meraih penghargaan sebagai daerah yang komitmen dalam penyelamatan pangan. Pemberian apresiasi ini berlangsung pada saat peluncuran buku “Teladan Bijak Kelola Susut dan Sisa Pangan” di Jakarta Pusat pada Selasa (22/10/2024).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Vivi Yulaswati kepada Assisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kebumen MM Sri Kuntarti, mewakili Bupati Kebumen.

Baca juga : Pelayanan Publik di Kebumen Makin Mudah dengan Kehadiran MPP Digital!

Pada kesempatan itu, Sri Kuntarti menyampaikan komitmen Pemda dalam penyelamatan pangan diwujudkan dengan adanya Gerakan Pangan Murah (GPM) dan corporate farming yang sampai saat ini masih terus dijalankan. GPM dilakukan untuk menekan laju inflasi.

“Dalam hal penyelamatan pangan, memang kita masih fokus pada kegiatan GPM di masyarakat melalui pasar murah, dengan menyediakan bahan pokok seperti beras, telur, bawang, gula, minyak dengan harga murah karena mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah,” ujar Sri.

Pemerintah, melalui Dinas Pertanian dan Pangan juga tengah mengembangkan corporate farming di sejumlah kecamatan. Corporate farming sendiri adalah suatu bentuk kerja sama ekonomi dari sekelompok petani dengan orientasi agribisnis melalui konsolidasi pengelolaan lahan dengan tetap menjamin kepemilikan lahan pada petani.

Corporate farming menjanjikan adanya efisiensi usaha, standarisasi mutu, dan efektivitas sumber daya. Saat ini corporate farming yang sedang dikembangkan sudah terbentuk di delapan kecamatan dengan luas mencapai 83 hektar.

“Alhamdulillah program corporate farming di Kebumen sudah berjalan di delapan kecamatan meliputi Kecamatan Gombong, Kuwarasan, Buayan, Rowokele, Sruweng, Puring, Klirong dan Adimulyo,” ujarnya.

Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan Pemerintah Daerah bersama seluruh jajaran bisa lebih semangat dalam upaya penyelamatan pangan. Terlebih Kebumen sebelumnya sudah mendapatkan Penghargaan TPID Award terbaik Jawa-Bali. Kemudian SPHP Award terbaik nasional.

Diketahui, ada 12 Provinsi, dan 14 Kabupaten/Kota yang mendapatkan apresiasi tersebut. Untuk Provinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur Jawa Tengah, Walikota Semarang, Bupati Kebumen dan Bupati Banyumas.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

BPOM Lakukan Percepatan Pendaftaran Ulang Obat Generik

BPOM mengadakan Kick Off Pemenuhan Mutu Registrasi Ulang Obat Generik, Senin (21/10/2024). Kegiatan ini merupakan forum dialog dan konsultasi secara langsung antara industri farmasi dengan BPOM untuk mempercepat proses registrasi obat.

Tujuan utamanya adalah meningkatkan akses dan ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu bagi masyarakat. Sebanyak 77 industri farmasi berpartisipasi dalam forum ini.

BPOM menerima laporan dari Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) bahwa 1.397 nomor izin edar (NIE) telah habis masa berlakunya. Dari jumlah tersebut, 65% masa berlaku NIE habis, 31% NIE masih berlaku, dan 4% bukan obat generik. Dari NIE yang habis pada tahun 2021–2024, sebanyak 915 NIE teridentifikasi merupakan produk yang digunakan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/e-katalog (15%) dan produk non e-katalog (85%).

Forum dialog ini merupakan langkah awal untuk memastikan percepatan registrasi obat dalam program JKN. Berdasarkan Formularium Nasional, 83% obat dalam program JKN adalah obat generik. Berdasarkan data cekbpom.pom.go.id dalam 5 tahun terakhir, dari 20.565 obat yang terdaftar di Indonesia, 87,38% merupakan obat generik, sementara sisanya 12,6% adalah obat inovasi dan produk biologi. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan nasional terhadap obat generik.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Rita Endang, menyatakan harapannya agar kegiatan ini menghasilkan tindak lanjut konkret dalam pemenuhan standar mutu oleh industri farmasi. “Sehingga mempercepat proses bisnis, khususnya obat generik, dalam rangka menyediakan obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu,” ujarnya.

Kegiatan ini juga bertujuan mendorong industri farmasi dalam memenuhi regulasi dan standar mutu obat serta bahan obat melalui pelaksanaan ketentuan Farmakope Indonesia VI dan suplemennya. Kick Off hari ini menandakan langkah nyata industri farmasi dalam memenuhi dokumen mutu lengkap untuk mendukung percepatan proses registrasi. Industri farmasi harus menjamin produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu serta memantau keamanan, khasiat, dan mutu obat sesuai dokumen registrasi yang disetujui.

Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Lebih lanjut juga tercantum dalam Pasal 61 Peraturan Kepala BPOM Nomor 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat. Dalam peraturan disebutkan bahwa pemilik izin edar obat wajib melakukan pemantauan keamanan, khasiat, dan mutu obat selama obat diedarkan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BPOM.

Wakil Ketua Bidang Industri GPFI Hery Sutanto mengapresiasi BPOM atas terselenggaranya forum ini. Ia menyatakan bahwa masukan dari GPFI didengar dan ditindaklanjuti oleh BPOM.

“Hampir semua pimpinan daerah GPFI di provinsi sangat senang, termasuk Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta. Mereka mengapresiasi upaya desk konsultasi percepatan yang memungkinkan interaksi langsung dengan waktu yang intensif,” ungkapnya.

BPOM merencanakan penyelesaian percepatan registrasi dalam tiga tahap: tahap 1 (Oktober 2024) untuk 315 NIE, tahap 2 (November 2024) untuk 300 NIE, dan tahap 3 (Desember 2024) untuk 300 NIE. Tindak lanjutnya adalah intensifikasi proses registrasi ulang melalui desk konsultasi produk prioritas yang diadakan di akhir forum dialog.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menekankan komitmen BPOM dalam mewujudkan kemandirian farmasi nasional. “Intinya, BPOM berkomitmen untuk melakukan reformasi regulasi, untuk proses bagaimana kemampuan farmasi di dalam negeri bisa mandiri, bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan bahkan bisa merajai dunia. Dan saya yakin itu bisa tercapai,” tutup Taruna Ikrar.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Inilah Transformasi LPS Demi Menjaga Ketenangan Nasabah

Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kini dapat lebih maju ke depan dalam menangani bank sebelum kondisi bank tersebut menjadi lebih buruk.

Melalui undang-undang ini, fungsi LPS sebagai otoritas resolusi bank tidak hanya sekedar menjadi paybox dan loss minimizer namun telah meningkat menjadi fungsi risk minimizer di mana kewenangan LPS juga telah dilengkapi dengan fungsi surveilans dan early involvement dengan tetap berkolaborasi bersama otoritas pengawas perbankan. Demikian diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS, Suwandi di acara Temu Media bersama insan media se-Jawa Barat, dihelat di Bandung, Sabtu (19/10/2024).

“LPS pun sekarang memiliki berbagai macam opsi untuk menangani bank sebelum bank tersebut dicabut izin usahanya kemudian dilikuidasi. Opsi tersebut telah dipraktekkan dalam penanganan beberapa BPR yang tengah ditangani LPS atau berstatus Bank Dalam Resolusi (BDR) misalnya dengan melakukan investor gathering untuk menawarkan aset-aset bank,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, LPS telah mencetak sejarah dalam penanganan bank bermasalah. Dimana pada bulan Mei silam LPS berhasil sehatkan kembali sebuah BPR di Indramayu, menjadi bank normal yang sebelumnya masuk dalam kategori Bank Dalam Resolusi (BDR). Ini adalah kali pertama LPS melakukan penanganan BDR dengan cara metode Bail In (konversi kewajiban menjadi saham)

“Hal ini merupakan inovasi baru untuk penanganan bank yang lebih efektif, sehingga memungkinkan LPS melakukan tindakan penyelamatan dengan melibatkan calon investor atau pihak lainnya sebelum LPS memutuskan opsi resolusi.” jelasnya.

Sebagaimana tertuang pada UU P2SK, LPS berwenang melakukan penanganan bank yang berstatus BDR di mana LPS dapat melakukan penjajakan kepada calon investor yang berminat untuk mengambil alih seluruh, atau sebagian aset dan kewajiban bank serta penjajakan kepada calon investor lainnya, dimana sebelumnya LPS tidak memiliki kewenangan ini.

“Dengan dilaksanakannya opsi ini, LPS tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar klaim penjaminan apabila bank dilikuidasi, artinya kita bisa berhemat,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Suwandi juga menjelaskan mengenai Resolusi Bank khususnya dalam alur penanganan dan Penyelesaian Bank sesuai UU P2SK yaitu bank dalam pengawasan normal, bank dalam penyehatan dan bank dalam resolusi.

Adapun, Rencana Resolusi (Resolution Plan) adalah dokumen yang berisi strategi dan informasi mengenai bank yang menjadi pertimbangan LPS dalam menangani bank gagal. Rencana ini harus komprehensif dan mencakup langkah-langkah untuk mengatasi potensi kegagalan bank.

Rencana Resolusi harus disusun, disampaikan, diperbaiki, dan dimutakhirkan sesuai dengan pedoman dan format yang ditetapkan oleh LPS. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Rencana Resolusi, antara lain, mempersiapkan diri menghadapi situasi krisis terburuk, seperti krisis likuiditas atau modal dan menjamin kelangsungan operasional yang lancar dalam situasi krisis, serta meningkatkan perlindungan nasabah.

“UU P2SK telah mewajibkan semua bank membuat resolution plan. Untuk bank yang belum ada resolusi, kita senantiasa sosialisasi untuk penyusunannya. Manfaat bagi bank juga sangat penting, karena ini adalah langkah antisipasi dan juga mitigasi. Karena mencegah kegagalan bank itu lebih baik daripada mengobati kalau gagal,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Suwandi juga memaparkan mengenai Single Customer View (SCV) atau informasi menyeluruh terkait simpanan dan pinjaman setiap nasabah pada Bank serta nilai Simpanan yang dapat dijamin sesuai dengan ketentuan program penjaminan simpanan.

“Tanpa sistem SCV, akan sulit bagi LPS untuk mempercepat pembayaran klaim penjaminan sesuai dengan standar internasional. Apalagi jika bank yang dilikuidasi adalah bank skala menengah atau bank besar yang memiliki ratusan ribu atau bahkan jutaan rekening simpanan,” tambahnya.

SCV dapat meningkatkan layanan klaim penjaminan LPS jika bank dilikuidasi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan semakin meningkat. Hal ini bertujuan untuk percepatan pembayaran klaim penjaminan dalam rangka mencapai target pembayaran klaim dalam 7 hari kerja.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

KKP Tingkatkan Literasi Ikan Bermutu dan Aman Dikonsumsi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperingati Hari Pangan Sedunia dengan meningkatkan literasi tentang jaminan pangan produk kelautan dan perikanan yang aman dikonsumsi. Literasi tersebut untuk memberikan wawasan kepada masyarakat dalam menangkal hoax atau fake news, sehingga konsumen yang cerdas akan mempelajari atas produk yang akan menjadi asupan makanannya.

“Karena konsumsi pangan erat kaitannya dengan kebutuhan gizi, tentu kita perlu menjadi konsumen cerdas agar mendapat manfaat maksimal dari apa yang kita konsumsi,” tutur Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisanya.

Sejumlah bentuk pembinaan dan edukasi kepada masyarakat yang telah dilakukan diantaranya kegiatan bimbingan teknis tentang mutu, serta penyajian beragam informasi tentang mutu dalam beberapa media yang dimiliki KKP. Oleh karena itu, Budi berharap masyarakat tak ragu mengecek segala informasi yang terdapat pada produk perikanan. Mulai dari logo sertifikat standar yang sudah diterapkan, hingga informasi terkait nilai gizi yang terkandung dalam produk yang ingin dikonsumsi.

Baca juga : KKP Dukung Digitalisasi Penyaluran BBM Bersubsidi kepada Nelayan

Budi menambahkan, pemerintah juga berperan aktif agar pangan yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar keamanan, tak terkecuali komoditas perikanan. Dia menyontohkan adanya standar ambang batas merkuri pada ikan. Bahkan pada tahun 2015, Indonesia telah berperan dalam penentuan batas maksimum merkuri pada ikan melalui keikutsertaan di sidang Codex Alimentarius ke-9 yang berlangsung di New Delhi terkait standar CXS 193-1995 General Standard For Contaminants And Toxins In Food And Feed.

“Kala itu, instansi yang terlibat saat itu adalah BSN, KKP, BPOM dan laboratorium swasta yang ada di Indonesia,” tuturnya.

Adapun hasilnya, ditetapkan batas maksimum kandungan merkuri dalam ikan sebesar 1,0 mg/kg oleh Codex Alimentarius. Budi meungkapkan Indonesia berperan dalam memberikan data dukung hasil penelitian tentang kandungan merkuri pada berbagai ikan di perairan Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan pada ikan yang berasal dari Aceh, Jakarta, Cilacap dan Bitung.

“Hasil penelitian menjelaskan bahwa ikan yang berasal dari perairan Indonesia berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan Codex, yaitu berkisar 0,12 – 0,66 mg/kg,” terang Budi.

Tak hanya di kancah internasional, di dalam negeri terdapat Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) nomor 9 Tahun 2022 tentang Persyaratan Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan. Budi menyebut batas maksimum merkuri dalam pangan olahan ikan sebesar 0,5 mg/kg. Kemudian batas maksimum merkuri pada pangan olahan ikan yang berasal dari ikan predator seperti cucut, tuna, marlin dan lainnya adalah 1,0 mg/kg.

Selain BPOM, terdapat Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mengatur batas maksimum merkuri pada ikan atau olahan ikan. Sebagai contoh persyaratan batas maksimum merkuri pada ikan beku yang tertuang dalam SNI 4110:2020 sebesar 0,5 mg/kg (selain predator) dan 1,0 mg/kg (khusus ikan predator).

Contoh lainnya, seperti pada SNI 8222:2022 Sarden dan makerel dalam kemasan kaleng, batas maksimum merkuri sebesar 0,5 mg/kg dan pada SNI 8223:2022 Tuna dalam kemasan kaleng yang merupakan produk berbahan baku ikan predator, mensyaratkan batas maksimum sebesar 1,0 mg/kg.

Budi menegaskan bahwa negara sangat concern terhadap keamanan pangan dan negara hadir dengan menetapkan standar dan regulasi agar pangan memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Jadi, ambang batas tersebut merupakan bagian dari standar keamanan pangan.

“Kalau kata orang tua ada tabur tuai, apa yang kita tabur juga akan kita rasakan di masa mendatang. Jadi mari kita jadi konsumen cerdas dan bergerak menuju Indonesia emas 2045,” tegasnya.

Selain itu, jaminan mutu ikan juga sangat ditentukan oleh kualitas ekosistem sumberdaya ikan tersebut. Karenanya, Budi mengajak masyarakat untuk bersama menjaga lingkungan dan habitat ikan agar tetap berkualitas sebagai suatu ekosistem yang sehat tempat berkembangbiaknya ikan yang bermutu.

Sebagai informasi, Hari Pangan Sedunia lahir sebagai respons atas semakin rawannya krisis pangan di dunia. Sejak diselenggarakan Konferensi Pangan Sedunia di Roma tahun 1974, Food and Agriculture Organization (FAO) terus mengingatkan kerentanan tersebut hingga pada Konferensi ke-20 bulan Nopember 1979 di Roma mencetuskan Resolusi Nomor 179 yang disepakati semua negara anggota FAO termasuk Indonesia, yang menetapkan untuk memperingati World Food Day (Hari Pangan Sedunia). Peringatan HPS dimulai tahun 1981 dan dilaksanakan setiap tanggal 16 Oktober, sesuai dengan hari didirikannya FAO yaitu pada tanggal 16 Oktober 1945 di Quebec City, Canada.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan pentingnya menjadikan ikan sebagai lauk pauk utama bagi anak-anak. Menurutnya, ikan mengandung protein yang lengkap serta Omega 3, yang sangat baik untuk meningkatkan kecerdasan anak dan mencegah stunting.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News