Beranda blog Halaman 1506

Pemprov DKI 2 Bulan Uji Coba PMBG Kucurkan Rp400 Juta

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta telah memasuki bulan kedua pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis (PMBG) di sejumlah satuan pendidikan. Program ini dimulai pada 19 Agustus dan hingga 24 Oktober 2024, dana yang telah dicairkan mencapai Rp 400 juta untuk menyediakan sekitar 10.000 paket makanan.

Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menjelaskan, “Ya kisarannya ya kurang lebih kalau di rata-rata misalnya ya, ada yang Rp 23.000, ada yang Rp 25.000. Berarti Rp 25.000 kali 10.000, Rp 400 (juta) sekian,” saat memberikan keterangan di SDIT Al Ihsan, Kebagusan, Jakarta Selatan.

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Dimulai 2 Januari 2025

Dana yang digunakan untuk program ini berasal dari dua sumber: dana operasional gubernur dan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Teguh menambahkan bahwa detail anggaran dari kedua sumber tersebut belum bisa dirinci lebih lanjut. “Pemprov menunggu kebijakan pedoman umum yang disampaikan pemerintah pusat terkait program makan bergizi gratis ini, tapi kami siap mendukung,” ujarnya.

Teguh juga mengungkapkan bahwa program ini tengah dibahas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat. “Sekali lagi kami masih menunggu program dari pusat untuk pos mana. Namun untuk masalah anggaranya sudah kita siapkan. Jumlahnya insyaallah mencukupi,” jelasnya.

Harapannya, DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan program ini. “Kami berharap DKI sebagai barometer bisa menjadi role model percontohan juga untuk daerah-daerah lainnya,” tandas Teguh.

Dengan langkah ini, Pemprov DKI Jakarta berupaya memastikan bahwa anak-anak di ibu kota mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga mendukung kesehatan dan pendidikan mereka.

 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Program Makan Bergizi Gratis Dimulai 2 Januari 2025

KEPALA Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis akan diluncurkan secara serentak di seluruh Indonesia pada awal tahun 2025. Hal ini disampaikan dalam rapat perdananya dengan seluruh menteri di Kabinet Merah-Putih, Rabu (23/10), di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

“Jadi pada prinsipnya program ini harus jalan dan semua harus membantu program ini bisa jalan,” tegas Dadan. Mengenai tanggal peluncuran, dia memastikan bahwa program ini akan dimulai pada 2 Januari 2025.

Namun, Dadan belum bisa memberikan rincian mengenai harga satu porsi makanan bergizi gratis, dengan alasan bahwa hal tersebut masih terlalu teknis. “Ya itu nantilah, terlalu teknis. Pasti dilaksanakan,” janjinya.

Dalam rapat tersebut, Dadan juga membocorkan sedikit mengenai organisasi Badan Gizi Nasional yang akan dipimpinnya. Terdapat total empat deputi yang akan berkantor di Gedung E Kementerian Pertanian. “Sudah selesai, udah selesai, udah selesai dan kami sudah dipastikan sudah mengisi semua yang dibutuhkan untuk agar DIPA bisa diterima bulan Desember,” kata Dadan.

Program makan bergizi gratis ini merupakan salah satu janji kampanye unggulan pasangan Prabowo-Gibran saat Pemilihan Presiden 2024. Program ini ditujukan untuk penerima manfaat, termasuk pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas, serta ibu hamil dan menyusui.

Dengan peluncuran program ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan ibu yang sedang hamil, untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.

 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Usulan Rp91,1 Triliun APBD DKI 2025 Segera Dibahas

BADAN Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta mulai menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Usulan besaran APBD DKI Jakarta untuk tahun 2025 mencapai Rp91,1 triliun.

TAPD mengusulkan rincian APBD yang meliputi rancangan awal sebesar Rp84,32 triliun dan penyesuaian alokasi belanja atas penambahan pendapatan transfer sebesar Rp6,8 triliun. Pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp74,87 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp75,51 triliun, dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp9,45 triliun dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp8,81 triliun.

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menyatakan bahwa rancangan KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 akan didalami bersama dengan komisi-komisi. “Konsultasi antara komisi dengan Banggar, dan akan disampaikan ketika rapat Banggar lanjutan pada hari Senin (pekan depan),” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2024).

Ima juga menjelaskan bahwa terdapat sejumlah program prioritas yang akan dimasukkan dalam APBD DKI Jakarta 2025. Salah satunya adalah program pendidikan gratis di sekolah negeri maupun swasta, yang dianggarkan mencapai Rp1,1 triliun.

Dengan besaran anggaran yang diusulkan ini, pemerintah DKI Jakarta berharap dapat meningkatkan pelayanan publik, terutama di bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan lebih lanjut mengenai APBD ini akan dilakukan dalam rapat lanjutan, diharapkan menghasilkan keputusan yang berdampak positif bagi warga Jakarta.

 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Baru Juga Dibentuk, KMP Sudah Dapat Sentilan Masyarakat!

BARU juga 1-2 hari dibentuk, Kabinet Merah Putih (KMP) di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang resmi dilantik pada 22 Oktober 2024 sudah mendapatkan sentilan sentilun masyarakat. Pasalnya, ada lima anggota kabinet langsung menjadi sorotan publik karena sejumlah kontroversi yang mereka buat. Mungkin mereka  masih euforia? Wallahualam.

  1. Yusril Ihza Mahendra
    Menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril menuai kritik setelah menyatakan bahwa tidak ada kasus pelanggaran HAM berat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kerusuhan Mei 1998. “Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat,” ungkap Yusril di Istana Kepresidenan. Pernyataan ini menuai kemarahan banyak pihak yang mempertanyakan pandangannya tentang sejarah.
  2. Yandri Susanto
    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini juga mendapat sorotan negatif setelah menggunakan kop dan stempel kementerian untuk undangan acara haul ibundanya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik tindakan tersebut, menyatakan, “Acara keluarga seperti haul mestinya yang mengundang pribadi.” Tindakan ini dianggap melanggar etika dan aturan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang menteri.
  3. Mayor Teddy Indra Wijaya
    Pengangkatan Teddy sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) dipertanyakan karena melanggar UU TNI. Peneliti SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, menyatakan, “Pengangkatan Mayor Teddy melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.” Meskipun ada penjelasan bahwa Seskab kini di bawah Menteri Sekretaris Negara, banyak yang menilai langkah ini bertentangan dengan semangat reformasi TNI.
  4. Hasan Nasbi
    Kepala Kantor Komunikasi Presiden ini mengklaim bahwa kabinet Prabowo-Gibran lebih ramping dibanding era Jokowi, dengan tujuh menteri koordinator yang mengoordinasi kementerian di bawahnya. “Justru Kementerian sekarang jadi ramping,” ujarnya, meskipun beberapa pihak meragukan pernyataan tersebut mengingat banyaknya kementerian yang ada.
  5. Raffi Ahmad
    Artis terkenal ini diangkat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Namun, pelantikannya menuai kritik setelah gelar Doktor Honor Causa yang diperolehnya dari kampus yang tidak terdaftar di Kemendikbud. Banyak yang mempertanyakan legitimasi gelar tersebut, mengingat alamat kampus yang ternyata adalah bangunan hotel.

Kontroversi ini menunjukkan bahwa meskipun kabinet baru saja dilantik, tantangan dan perhatian publik sudah langsung tertuju pada kebijakan dan tindakan para anggotanya. Bagaimana langkah Prabowo dan Gibran untuk merespons situasi ini masih dinanti masyarakat.

 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPD RI: Maruarar Mampu Wujudkan Program 3 Juta Rumah

WAKIL Ketua Komite II DPD RI, Angelo Wake Kako meyakini Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait akan mampu mewujudkan program ambisius 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini disampaikannya  di Jakarta, Rabu (23/10).

“Beberapa kepercayaan yang diberikan kepada dia selalu diselesaikan dengan begitu profesional, dengan melibatkan auditor-auditor kelas dunia seperti Price Waterhouse Cooper,” ungkap Angelo. Ia mencontohkan keberhasilan Maruarar saat menjabat sebagai Ketua Steering Committee Piala Presiden 2024, yang dilaksanakan dengan baik.

Angelo optimis program 3 juta rumah dapat terealisasi, apalagi Maruarar memiliki jaringan yang sangat luas di seluruh Indonesia. “Dengan jaringan beliau yang luar biasa, ide-ide cemerlangnya, kita yakin Program Perumahan Rakyat yang merupakan salah satu indikator paling besar berkaitan dengan kemiskinan masyarakat Indonesia ini bisa mampu diselesaikan,” tambahnya.

Maruarar sendiri mengungkapkan bahwa program ini direncanakan dimulai pada 2025. Ia berkomitmen untuk menggandeng semua pihak dalam pelaksanaannya. “Saya sudah sampaikan kepada Pak Presiden konsep saya. Kalau diterima, ini adalah gotong royong semua,” kata Maruarar.

Ia juga telah menghubungi sejumlah pengusaha untuk berpartisipasi dalam program ini. “Selama lima tahun ini, saya banyak berkecimpung di dunia usaha dan berupaya memanfaatkan relasi saya untuk merealisasikan program 3 juta rumah,” ujarnya. Menurut Maruarar, kontribusi dari sektor swasta akan sangat membantu, terutama dalam penyediaan dana untuk pembangunan hunian.

“Kontribusi ini bisa menjadi bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Mungkin tanahnya dari negara, teman-teman pengusaha bisa membantu untuk membangunnya, sebagai bagian dari CSR mereka,” jelasnya. Maruarar menegaskan pentingnya membangun sistem yang transparan untuk menjaga kepercayaan publik.

Dengan dukungan berbagai pihak dan komitmen yang kuat, Maruarar percaya bahwa program 3 juta rumah dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah perumahan di Indonesia.

 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Panglima TNI Mutasi 63 Perwira Tinggi Angkatan Darat

PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi terhadap 63 perwira tinggi (Pati) Angkatan Darat (AD) dalam jabatan strategis di TNI. Dari jumlah tersebut, sembilan di antaranya adalah perwira tinggi dengan pangkat bintang dua atau Mayjen TNI. Kebijakan mutasi ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1264/X/2024, yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2024.

“Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 63 Pati TNI yang terdiri dari 35 Pati TNI AD, 15 Pati TNI AL, dan 13 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (23/10).

Berikut adalah daftar Pati Bintang 2 yang dimutasi:

  1. Mayjen TNI Rui F.G.P. Duarte – Dari Warek Bid. Kemahasiswaan dan Alumni Unhan menjadi Irjen Kemhan (sertijab menunggu Keppres).
  2. Mayjen TNI Nugroho Sulistyo Budi – Dari Staf Ahli Menhan Bid. Politik Kemhan menjadi Inspektur Utama BIN.
  3. Mayjen TNI Tri Budi Utomo – Dari Pangdam VI/Mlw menjadi Sekjen Kemhan (sertijab menunggu Keppres).
  4. Mayjen TNI Achiruddin – Dari Danpaspampres menjadi Pangdam VI/Mlw.
  5. Mayjen TNI Rio Firdianto – Dari Pa Sahli Tk. III Bid. Wassus dan LH Panglima TNI menjadi Pangdam I/BB.
  6. Mayjen TNI Mochammad Hasan – Dari Pangdam I/BB menjadi Sesmenko Polhukam.
  7. Mayjen TNI Suparlan Purwo Utomo – Dari Pa Sahli Tk. III KSAD Bid. Jahpers menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).
  8. Mayjen TNI Yunianto – Dari Tenaga Ahli Pengajar Bid. Ekonomi Lemhannas menjadi Staf Khusus Panglima TNI (Untuk LO di PT. Pertamina).
  9. Mayjen TNI Legowo W.R. Jatmiko – Dari Pa Sahli Tk. III KSAD Bid. Banusia menjadi Staf Khusus KSAD (penugasan di Kementerian/Lembaga).

Mutasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya TNI untuk memperkuat struktur kepemimpinan dan efektivitas operasional.

 

 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Akan Bentuk Badan Urusan Haji dan Umrah

PRABOWO Subianto akan membentuk Badan Urusan Haji dan Umrah yang akan dipimpin oleh tiga orang. Struktur ini terdiri dari satu kepala dan dua wakil kepala, di mana Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor akan menjadi salah satu wakil kepala.

Afriansyah Noor mengungkapkan bahwa posisi kepala badan akan dijabat oleh Mochamad Irfan Yusuf, yang akrab disapa Gus Irfan. Selain itu, Staf Khusus Kementerian Pertahanan sekaligus Jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, juga akan menjabat sebagai wakil kepala badan tersebut. “Ada Gus Irfan sebagai kepala, Dahnil Anzar sebagai Wakil Kepala Badan, dan saya Wakil Kepala Badan,” kata Afriansyah saat ditemui di Jakarta, Jumat (18/10).

Afriansyah menjelaskan bahwa Badan Urusan Haji dan Umrah ini akan setingkat kementerian dan fokus pada peningkatan penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia. Saat ini, urusan haji dan umrah juga ditangani oleh Kementerian Agama. “Arahan Pak Prabowo kepada saya dan kami bertiga, untuk mengurusi Badan Urusan Haji dan Umrah, itu badan setingkat Kementerian yang dibuat beliau untuk percepatan perbaikan,” jelas Afriansyah.

Ia menambahkan, “Kita ini bangsa yang besar, dengan jumlah umat Islam yang besar, jadi perbaikan sistem haji ini harus segera dilakukan.” Dengan pembentukan badan ini, diharapkan akan ada peningkatan kualitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia.

 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Tegaskan Menterinya Agar Tidak Bekerja Seenaknya

PRESIDEN Prabowo Subianto mengingatkan jajaran menterinya untuk bekerja dengan efisien dan tidak sembarangan. Penegasan ini disampaikan saat Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih yang pertama di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10). “Yang penting kita bekerja dengan efisien, yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya,” tegas Prabowo di hadapan para menteri.

Dalam sidang tersebut, Prabowo juga memperkuat struktur kabinet dengan memperkuat Kepala Staf Kepresidenan dan menambahkan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. “Tugas mereka adalah memonitor semua program dan proyek yang kita akan lancarkan,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa dibentuk juga Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang akan mempelajari semua program perlindungan sosial. “Badan ini akan mengikuti semua program-program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan,” jelas Prabowo.

Prabowo mengakui bahwa birokrasi seringkali menjadi penghalang dalam pelayanan publik. “Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya,” katanya. Ia mengingatkan agar birokrasi tidak dipersulit dan harus mempermudah urusan rakyat.

Dalam arahannya, Prabowo juga menekankan pentingnya persatuan di kalangan elit politik sebagai kunci keberhasilan nasional. “Sumber kunci keberhasilan kebangkitan suatu bangsa adalah bila elitnya bisa kerja sama, bila elitnya bersatu,” ujarnya.

Presiden menekankan pentingnya menjaga dan mengelola kekayaan bangsa dengan baik, agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. “Hanya apabila kita bisa menjaga dan mengelola dengan baik semua kekayaan kita, kita bisa memberi pelayanan kepada rakyat,” tambahnya.

Prabowo juga menegaskan pentingnya prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terutama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Pertahanan bangsa harus menjadi prioritas dalam upaya memastikan kemerdekaan dan kelangsungan hidup bangsa,” tegasnya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam memajukan kesejahteraan bangsa, dengan alokasi anggaran yang signifikan untuk sektor tersebut. “Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah prioritas yang sangat tinggi,” ujar Prabowo.

Ia mengakhiri dengan menegaskan bahwa Indonesia harus tetap kuat dalam menghadapi tantangan global dan terus berjuang membela kemerdekaan. “Tentunya tujuan nasional yang keempat kita juga hadir dalam pergolakan ataupun interaksi dunia,” pungkasnya.

 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bey Machmudin: Tradisi Konsumsi Singkong Kampung Adat Cireundeu Perkuat Ketahanan Pangan Jabar

KOTA CIMAHI,- Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin berkunjung ke Kampung Adat Cireundeu, Kota Cimahi, Rabu (23/10).

Kehadiran Bey disambut ketua adat setempat diiringi musik kecapi dan suling yang serasa menyatu dengan udara segar pegunungan.

Kunjungan Pj Gubernur Jabar ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap keberlanjutan tradisi lokal yang memiliki potensi besar bagi masa depan ketahanan pangan.

Dalam suasana hangat tersebut, Bey tidak hanya berbincang dengan para tetua adat, tetapi juga menikmati beragam kuliner tradisional berbahan dasar singkong seperti saroja, rasi atau singkatan dari beras singkong, serta kue awug yang menjadi ciri khas utama kampung ini.

“Makanannya enak sekali dan ini bukan hanya soal rasa, tapi juga nilai yang lebih dalam,” ungkap Bey Machmudin saat mencicipi hidangan yang menyimpan cerita panjang sejarah budaya Cireundeu.

Ditemui seusai acara, Bey menyatakan kekaguman terhadap kemampuan masyarakat adat Cireundeu menjaga tradisi konsumsi singkong.

“Ini adalah bentuk kearifan lokal yang luar biasa. Mereka tidak mengonsumsi nasi dari beras, tapi dari singkong. Ini sangat relevan dengan upaya kita untuk memperkuat ketahanan pangan di Jawa Barat,” ujarnya.

Apa yang dilakukan warga Cireundeu bukanlah hal baru. Sejak 1924, mereka beralih dari padi ke singkong karena kondisi lahan yang lebih cocok untuk tanaman umbi tersebut.

“Dari cerita Abah Widi (Ais Pangampih Kampung Adat Cireundeu) di sini, awalnya mereka menanam padi, tetapi melihat kondisi lahan, akhirnya sejak 1924 mereka beralih ke singkong dan hasilnya ternyata luar biasa,” tambahnya.

Bey juga mencatat bahwa masyarakat setempat tampak lebih sehat bahkan bercanda perut mereka tidak buncit.

“Sebuah tanda bahwa pola makan berbasis singkong baik bagi kesehatan,” ucapnya.

Bey juga mengatakan bahwa Kampung Adat Cireundeu bukan hanya sekadar cerminan budaya yang tetap hidup, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar.

Ia berencana memperkenalkan produk olahan singkong dari Cireundeu lebih luas lagi.

“Saya akan bawa ini ke Dinas Koperasi  dan Usaha Kecil supaya mereka bisa membantu pengemasan dan pemasarannya. Ini potensi besar dan tadi saya makan rasanya benar-benar enak,” jelasnya.

Tak hanya di sektor pangan, Cireundeu juga menyimpan potensi besar dalam sektor pariwisata.

Terletak tidak jauh dari pusat Kota Cimahi, kampung adat ini menawarkan pengalaman unik yang jarang ditemukan di daerah lain.

“Kami akan rapatkan lintas kota dan kabupaten untuk membahas pengelolaan lahan parkir di area eks-Leuwi Gajah. Ini untuk mendukung peningkatan wisatawan ke kampung  adat ini,” jelas Bey.

Kepemilikan tanah

Pada kesempatan yang sama Bey juga mengungkapkan pentingnya memberikan rasa aman bagi masyarakat adat, terutama dalam hal kepemilikan tanah.

“Kami ingin memastikan bahwa mereka yang sudah lama tinggal di sini merasa aman, tidak terganggu oleh masalah hukum terkait tanah,” tegasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa langkah awal sudah diambil berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Jabar untuk mempercepat proses sertifikasi tanah bagi warga Cireundeu.

Kampung Adat Cireundeu bukan hanya menjadi simbol kekuatan tradisi, tetapi juga menjadi model ketahanan pangan berbasis lokal yang relevan untuk masa kini.

Dengan dukungan Pemda Provinsi Jawa Barat, potensi kearifan lokal ini diharapkan tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi contoh bagi daerah lain di Jabar dan seluruh Indonesia. (*)

 

 

 

Nusron Wahid Pimpinan Rapim Pertama di Kementerian ATR/BPN

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid dan Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN, Ossy Dermawan memimpin Rapat Pimpinan pertamanya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Rapat berlangsung pada Selasa (22/10/24) di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Dalam rapat ini, Menteri ATR/Kepala BPN dan Wamen ATR/Waka BPN berkenalan dengan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di tingkat kementerian.

Ia juga mengecek bagaimana capaian kinerja jajarannya dan dilanjutkan dengan memberikan pengarahan untuk rencana kerja ke depannya.

Nusron Wahid dan Ossy Dermawan berharap, pertemuan resmi pertama dengan seluruh jajaran ini bisa menjadi momentum memantapkan sinergi dan kolaborasi untuk menyukseskan target yang diberikan ke Kementerian ATR/BPN.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News