Beranda blog Halaman 1505

Resmi! 24 Oktober Jadi Hari Ekonomi Kreatif Nasional

Penulis
Rudi Sukmana
-

SETIAP tanggal 24 Oktober, Indonesia kini merayakan Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas). Peringatan ini ditetapkan secara resmi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan dimulai sejak tahun 2023. Hekrafnas bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja di tanah air.

Dalam keterangannya, Kemenparekraf menyatakan bahwa Hekrafnas diharapkan menjadi momen untuk:

  • Mengangkat kembali pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia.
  • Mempromosikan ekonomi kreatif Indonesia di panggung internasional.
  • Menjaga eksistensi para pelaku ekonomi kreatif.
  • Meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi kreatif.

Proses penetapan Hekrafnas dimulai sejak tahun 2022 melalui Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs). Usulan untuk menetapkan hari ini disampaikan oleh Gekrafs kepada pemerintah melalui Kemenparekraf pada 19 April 2022. Usulan tersebut diterima dalam Rapat Kerja Kemenparekraf bersama Komisi X DPR RI pada 2 Juni 2022.

Setelah serangkaian audiensi dan sosialisasi, termasuk webinar yang melibatkan anggota Komisi X DPR, Gekrafs terus mendorong urgensi Hekrafnas. Pada 12 April 2023, Kemenparekraf membentuk komite untuk merayakan hari ini secara resmi.

“Penandatanganan Keputusan Menteri tentang Hari Ekonomi Kreatif Nasional menandai langkah penting bagi sektor ekonomi kreatif di Indonesia,” ujar perwakilan Kemenparekraf. Sosialisasi perayaan Hekrafnas dilakukan di beberapa lokasi di Jakarta, yang puncaknya adalah penetapan resmi pada 16 Oktober 2023.

Dengan diadakannya Hekrafnas, diharapkan akan terjadi sinergi antara pelaku ekonomi kreatif dan pemerintah untuk mengembangkan sektor ini. “Hari Ekonomi Kreatif Nasional adalah ruang bersama untuk berkolaborasi dan bersinergi, sehingga ekonomi kreatif Indonesia semakin maju,” kata Kemenparekraf.

Peringatan Hekrafnas diharapkan tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ekonomi kreatif di era digital ini.

 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

PCO: Pembekalan Menteri di Akmil untuk Team Building

Penulis
Rudi Sukmana
-

KEPALA Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa kegiatan pembekalan bagi jajaran Kabinet Merah Putih yang akan dilaksanakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang esok hari adalah bentuk kebersamaan antarmenteri. Ia menegaskan bahwa acara ini tidak berkaitan dengan ospek atau militerisme.

“Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa besok akan ada kegiatan di Magelang untuk menggembleng para menteri. Tapi beliau bilang tidak usah takut, ini bukan ospek atau militerisme. Ini untuk kebersamaan, keguyuban, untuk melakukan team building dan untuk melakukan koordinasi antarkementerian dan lembaga,” kata Hasan saat konferensi pers di Kantor Presiden, Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (23/10).

Hasan menjelaskan pemilihan lokasi di Magelang bukan tanpa alasan. Menurutnya, kawasan Akmil memiliki simbol heroisme dan perjuangan. “Kenapa dilaksanakan di Magelang? Karena ini juga salah satu simbol perjuangan, simbol heroisme di sana. Dan ini memang kita harus patriotik, oleh karena itu Kabinetnya dinamakan sebagai Kabinet Merah Putih. Karena patriotisme harus menjadi inti dari perjuangan kabinet ini,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, menteri-menteri akan mengenakan seragam yang telah disediakan. “Kita ada seragam buat gerak badan, untuk belajar gerak badan biar hangat. Ada seragamnya, buat kekompakan, jadi seragam buat kekompakan itu juga penting,” jelas Hasan.

Seluruh menteri direncanakan akan berangkat bersama dari Lanud Halim Perdanakusuma menggunakan pesawat TNI AU, sementara Presiden Prabowo Subianto akan terbang dengan pesawat kepresidenan. “Kita besok berangkat menggunakan pesawat TNI AU. Pak Prabowo tentu ada dengan pesawat kepresidenan,” tutup Hasan.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antarmenteri serta meningkatkan koordinasi dalam menjalankan program-program pemerintah.

 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ini Alasan Natalius Pigai Minta Anggaran HAM Rp 20 Triliun

Penulis
Rudi Sukmana
-

MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan anggaran kementerian sebesar Rp 20 triliun. Ia menegaskan bahwa anggaran yang ada saat ini, sebesar Rp 64 miliar, tidak cukup untuk mencapai cita-cita dan visi Presiden Indonesia.

“Rombak itu. Dari Rp 20 T (pagu anggaran) cuma Rp 64 M. Tidak bisa. Tidak tercapai cita-cita dan visi keinginan Presiden Indonesia,” kata Natalius Pigai saat acara penyambutan di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, pada Senin (21/10).

Dalam penjelasannya, Pigai menyebutkan beberapa program yang ingin ia jalankan dengan anggaran tersebut. Ia menekankan pentingnya pemenuhan HAM. “Saya rancang program untuk satu tahun ke depan, contoh tentang penghormatan. Saya melihat instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional yang perlu diperkuat,” jelasnya.

Pigai juga menegaskan bahwa Kementerian HAM bukan sekadar pengawas, tetapi berfungsi untuk membangun hak asasi manusia. “Kementerian HAM itu pembangunan hak asasi manusia. Sesuai dengan amanat konstitusi, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan HAM, kebutuhan akan sandang, pangan dan papan,” tambahnya.

Artikel terkait: DPR Tanggapi Menteri HAM Minta Anggaran Rp20 Triliun

Salah satu ide ambisius Pigai adalah mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) yang akan menyediakan berbagai jurusan dan pusat studi HAM. “Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya,” ungkapnya. Ia meyakini bahwa universitas ini akan menjadi yang pertama di dunia.

Pigai juga menjamin bahwa Kementerian HAM akan terlibat langsung dalam melaksanakan program-program pemerintah. Ia ingin memastikan bahwa inisiatif seperti penyediaan makan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat berjalan sesuai dengan nilai-nilai HAM.

“Bagaimana Kementerian HAM itu berpartisipasi dalam memberikan spirit nilai-nilai hak asasi manusia dalam program pemerintah,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya audit hak asasi manusia untuk memastikan bahwa semua program pemerintah berlandaskan pada nilai-nilai tersebut.

Dengan penekanan pada perlunya peningkatan anggaran, Pigai berharap bisa mewujudkan visi yang lebih baik untuk pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kejagung: Tiga Hakim Terlibat Suap Kasus Ronald Tannur

Penulis
Rudi Sukmana
-

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) telah menetapkan tiga hakim sebagai tersangka suap terkait vonis bebas Ronald Tannur dalam kasus dugaan pembunuhan Dini Sera. Ketiga hakim tersebut adalah Erintuah Dmanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

“Penyidik menemukan adanya indikasi kuat bahwa pembebasan Ronald Tannur tersebut diduga ED, HH, M, dan menerima suap atau gratifikasi dari pengacara LR,” ungkap Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar dalam konferensi pers, Rabu (23/10).

Penyidik Jampidsus telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk rumah dan apartemen milik pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam penggeledahan tersebut, Kejagung menyita uang miliaran rupiah.

“Terhadap keempat tersangka dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan,” jelas Abdul Qohar.

Vonis bebas Ronald Tannur pada sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya pada 24 Juli 2024, telah menarik perhatian publik. Dalam keputusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa Ronald Tannur tidak terbukti melakukan pembunuhan sebagaimana didakwakan oleh jaksa. Hakim membebaskan Tannur dari dakwaan serta tuntutan hukuman 12 tahun penjara dan restitusi Rp 263,6 juta subsider 6 bulan kurungan.

Kasus ini kini semakin memanas setelah penetapan status tersangka terhadap para hakim yang terlibat. Kejaksaan Agung berkomitmen untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam sistem peradilan ini.

 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Penganut Agnostis Minta Hak Konstitusional untuk Tidak Beragama

Penulis
Rudi Sukmana
-

WARGA Negara Indonesia bernama Raymond Kamil dan Indra Syahputra mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta pengakuan hak konstitusional bagi warga yang tidak beragama, baik agnostis maupun ateis. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 146/PUU-XXII/2024 dan sidang pendahuluan telah digelar pada Senin (21/10/2024).

Kedua pemohon merasa hak konstitusional mereka dirugikan oleh sejumlah undang-undang yang mewajibkan warga negara untuk beragama. Mereka mengekspresikan bahwa keberadaan pasal-pasal tersebut menimbulkan diskriminasi bagi individu yang tidak beragama.

Dalam persidangan, kuasa hukum pemohon, Teguh Sugiharto, menyatakan, “Hak konstitusional para pemohon yang tidak memeluk agama dan kepercayaan dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang menjadi objek permohonan.”

Dalam petitum yang dibacakan, pemohon meminta MK untuk mengabulkan seluruh permohonan pengujian materiil undang-undang terhadap UUD 1945. Mereka menekankan pentingnya pemaknaan yang inklusif dalam pasal-pasal terkait agama, agar tidak ada diskriminasi terhadap individu yang memilih untuk tidak beragama.

Beberapa poin penting dalam gugatan mencakup:

  1. Menghapus keharusan untuk mencantumkan agama dalam dokumen identitas.
  2. Mengakui hak untuk menikah bagi individu yang tidak beragama.
  3. Menjamin kebebasan untuk tidak mengikuti pendidikan agama.

Raymond dan Indra menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam urusan administrasi kependudukan karena tidak adanya pilihan “tidak beragama” pada kolom agama di KTP dan kartu keluarga. Mereka merasa terpaksa berbohong untuk mendapatkan layanan publik. “Banyak bukti diskriminasi karena tercantumnya agama oleh penganut agama lainnya,” ujar Teguh.

Gugatan ini berpotensi untuk membuka diskusi lebih luas tentang kebebasan beragama di Indonesia, terutama bagi mereka yang memilih untuk tidak beragama. MK kini memiliki tugas berat untuk menimbang keadilan bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama.

 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polisi Kerahkan 1.270 Personel Amankan Demo Buruh

Penulis
Rudi Sukmana
-

KAPOLRES Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, “Total kita kerahkan sebanyak 1.270 personel gabungan.” Personel tersebut terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Susatyo juga menjelaskan, rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi aksi akan dilakukan sesuai kebutuhan.

“Jika massa cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka akan kami lakukan rekayasa lalu lintas,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya tindakan persuasif dan pelayanan humanis selama pengamanan.

Massa buruh se-Jabodetabek menggelar demonstrasi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/10/2024), menuntut kenaikan gaji dan pencabutan UU Cipta Kerja. Sebanyak 1.270 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan aksi ini.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, aksi ini merupakan bagian dari serangkaian unjuk rasa untuk mendesak pemerintah. “Kami meminta kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar 8-10 persen dan pencabutan UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Surat pemberitahuan telah disampaikan kepada Polda Metro Jaya dan Mabes Polri.” Aksi ini tidak hanya melibatkan KSPI, tetapi juga berbagai serikat pekerja lainnya, seperti KPBI, KSBSI, dan FSPMI.

Said Iqbal menyebutkan bahwa aksi pada 24 Oktober ini adalah tahap awal, dengan rencana aksi berkelanjutan hingga 31 Oktober di berbagai daerah. “Jika tuntutan kami tidak didengar, kami akan melakukan mogok nasional pada 11 atau 12 November,” tegasnya.

Ia juga menekankan perlunya perhatian dari pemerintahan Presiden Prabowo, mengingat “sudah 5 tahun buruh tidak naik upah.” Menurut Iqbal, kenaikan upah yang ada tidak sebanding dengan inflasi.

“Kami berharap pemerintahan yang baru, khususnya Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto, mempertimbangkan tuntutan buruh demi keadilan dan kesejahteraan,” ujar Iqbal, menambahkan bahwa upah yang tidak naik dalam waktu lama telah membebani buruh.

Dengan tuntutan yang jelas dan aksi terencana, buruh se-Jabodetabek menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap kondisi saat ini dan berharap untuk perubahan yang lebih baik.

 

 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo: Menteri yang Tak Sejalan Silakan Angkat Kaki

Penulis
Rudi Sukmana
-

PRESIDEN Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar sidang kabinet perdana di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (23/10). Dalam rapat tersebut, Prabowo menegaskan kepada anggota Kabinet Merah Putih (KMP) untuk mendukung program makan bergizi gratis, sambil memperingatkan mereka yang tidak sejalan untuk keluar dari pemerintahan.

Prabowo meminta Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, untuk segera menyusun perencanaan dan memulai implementasi program ini. “Kita harus bergerak cepat, tepat sasaran, terukur, tapi jangan takut dengan kesulitan,” ujarnya.

Meskipun ada skeptisisme dari beberapa tokoh mengenai kemampuan pemerintah untuk melaksanakan program ini, Prabowo mengakui tantangan tersebut. “Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman,” katanya.

Prabowo menggarisbawahi pentingnya penghitungan dan alokasi dana yang tepat untuk mencapai target program. “Kita bisa mengelola, kita bisa alokasikan dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa program makan bergizi gratis akan berhasil. “Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil adalah strategis. Yang tidak mendukung hal ini, silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin,” tambahnya.

Prabowo mengajak jajarannya untuk bekerja sama dalam mewujudkan program ini demi kemajuan bangsa. “Kita satu tim harus yakin ini adalah bagian dari kebangkitan bangsa Indonesia,” ucapnya.

Dengan pernyataan tegas ini, Prabowo menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa program makan bergizi menjadi prioritas utama dalam pemerintahan yang dipimpinnya

 

 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

 

Golkar Segera Lakukan PAW Anggota DPR

Penulis
Rudi Sukmana
-

PARTAI Golkar akan segera melaksanakan proses pergantian antar waktu (PAW) untuk anggota DPR yang diangkat menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih (KMP) di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, mengungkapkan bahwa proses ini akan dimulai dalam satu hingga dua hari ke depan. “Jadi kami akan segera melakukan pergantian antar waktu untuk pengisian mereka-mereka yang di Kabinet Merah Putih. Dimulai 1-2 hari ini,” ujar Adies di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (23/10).

Adies, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Golkar, menegaskan bahwa langkah ini penting untuk memastikan tidak ada kekosongan di anggota fraksi Golkar di tiap komisi. “Proses di Golkar akan segera melakukan pergantian antar waktu karena kami juga ingin tidak ada kekosongan anggota-anggota fraksi partai Golkar di komisi-komisi,” tambahnya.

Beberapa kader Golkar yang duduk di DPR telah ditunjuk untuk mengisi posisi di Kabinet Merah Putih. Mereka termasuk:

  1. Meutya Hafid – Menteri Komunikasi dan Digital
  2. Maman Abdurrahman – Menteri UMKM
  3. Nusron Wahid – Menteri ATR/BPN
  4. Dyah Roro Esti – Wakil Menteri Perdagangan
  5. Ace Hasan Syadzily – Gubernur Lemhannas

Dengan langkah ini, Partai Golkar menunjukkan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan kinerja fraksinya di DPR, sekaligus mendukung pemerintah baru yang telah dibentuk. Proses PAW ini diharapkan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien, agar tugas legislatif dapat berjalan tanpa hambatan.

 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Tanggapi Menteri HAM Minta Anggaran Rp20 Triliun

Penulis
Rudi Sukmana
-

MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengajukan permohonan tambahan anggaran yang signifikan untuk kementeriannya, meminta alokasi menjadi Rp20 triliun. Pigai menyatakan keheranannya atas anggaran awal Kementerian HAM yang hanya sebesar Rp64 miliar.

“Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp20 triliun,” kata Pigai, menunjukkan komitmennya untuk memperkuat fungsi kementerian.

Menanggapi permintaan tersebut,  menyatakan bahwa penambahan anggaran bisa dipertimbangkan selama proposal yang diajukan masuk akal. “Apapun yang diajukan selama masuk akal itu harus bisa dipenuhi,” ungkap Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).

Namun, Adies juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebelum membuat keputusan. “Tinggal kita lihat kekuatan dari dana negara kita, apakah APBN kita memenuhi untuk anggaran tersebut,” ucapnya.

Adies menyarankan agar pemerintah melakukan pengaturan untuk mengefisienkan penggunaan anggaran, mengingat pengalaman Badan Narkotika Nasional (BNN) yang pernah meminta penambahan anggaran berkali-kali untuk mendukung kinerja mereka. “Pemerintah harus mengatur supaya narkotika bisa dikendalikan, tetapi juga dengan anggaran yang menyesuaikan daripada anggaran negara kita,” tambahnya.

Permintaan penambahan anggaran tersebut kini menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan, Komisi XIII DPR, dan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Kementerian HAM sendiri merupakan mitra kerja Komisi XIII. “Nanti kita akan lihat laporan dari teman-teman (Komisi XIII dan Banggar) terkait dengan penambahan anggaran,” jelas Adies.

Dengan situasi ini, perhatian tertuju pada bagaimana kementerian akan memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia dengan anggaran yang lebih memadai.

 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Artis Ramaikan Susunan DPR, Publik Berharap Banyak

Penulis
Rudi Sukmana
-

RAPAT Paripurna ke-5 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk masa persidangan I tahun 2024-2025 telah resmi menetapkan susunan alat kelengkapan dewan (AKD) untuk periode 2024-2029. Salah satu sorotan utama adalah kehadiran sejumlah bintang dari dunia hiburan yang kini menjadi anggota DPR.

Dalam pengumuman tersebut, diketahui bahwa lima artis bergabung di Komisi X DPR RI, yang khususnya menangani pendidikan, olahraga, dan budaya. Namun, kehadiran publik figur ini tidak hanya terbatas di Komisi X, tetapi juga tersebar di berbagai komisi lainnya. Berikut daftar artis yang terpilih:

  1. Desy Ratnasari: Komisi I DPR RI
  2. Mulan Jameela: Komisi VI DPR RI
  3. Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio): Komisi VI DPR RI
  4. Dina Lorenza: Komisi VIII DPR RI
  5. Sigit Purnomo (Pasha Ungu): Komisi VIII DPR RI
  6. Nafa Urbach: Komisi IX DPR RI
  7. Arzeti Bilbina: Komisi IX DPR RI
  8. Once Mekel: Komisi X DPR RI
  9. Denny Cagur: Komisi X DPR RI
  10. Melly Goeslaw: Komisi X DPR RI
  11. Ahmad Dhani: Komisi X DPR RI
  12. Verrel Bramasta: Komisi X DPR RI
  13. Primus Yustisio: Komisi XI DPR RI
  14. Tommy Kurniawan: Komisi XI DPR RI
  15. Moreno Soeprapto: Komisi XII DPR RI
  16. Iyeth Bustami: Komisi XII DPR RI

Pembacaan sumpah dan janji anggota DPR untuk periode 2024-2029 berlangsung pada Selasa, 1 Oktober 2024, dan dihadiri oleh berbagai fraksi serta tamu undangan.

Dalam rapat paripurna tersebut, anggota DPR juga menetapkan struktur alat kelengkapan dewan yang terdiri dari 17 AKD, termasuk 13 komisi, Badan Anggaran, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Setiap AKD terdiri dari minimal 41 hingga maksimal 49 anggota.

Ketua DPR Puan Maharani mengajak anggota dewan untuk memberikan persetujuan atas komposisi fraksi-fraksi yang ada. “Sehubungan itu kami meminta persetujuan fraksi-fraksi apakah komposisi fraksi-fraksi pada pimpinan komisi ketua dan wakil ketua alat kelengkapan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 sebagaimana tabel yang ditayangkan dapat disetujui?” tanya Puan. “Setuju,” jawab anggota dewan secara kompak.

Komposisi pimpinan komisi di DPR sebagian besar diisi oleh Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), menunjukkan kekuatan politik yang signifikan di parlemen.

Dengan adanya artis dalam susunan DPR, masyarakat berharap dapat melihat perspektif baru dalam pengambilan keputusan dan advokasi isu-isu sosial yang berkaitan dengan hiburan dan budaya.

 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,5041,5051,506...4,974Halaman 1,505 dari 4,974