Beranda blog Halaman 164

PNM Dinilai Sukses Bangun Kemandirian Ekonomi, Pemerintah Siap Perluas Model Pemberdayaan

Penulis
Reta
-

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa model pemberdayaan yang dijalankan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan contoh nyata program yang berhasil membangun kemandirian ekonomi masyarakat dan layak diperluas ke berbagai daerah di Indonesia.

 

Menurutnya, pengalaman PNM selama 27 tahun menjadi modal penting bagi pemerintah untuk memperkuat agenda pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pembangunan nasional.

 

“PNM menjadi model yang sangat bagus, menjadi model yang sangat luar biasa bagi pola pemberdayaan yang bisa diduplikasi, dibikin baik di berbagai tempat, di berbagai lembaga yang mengikuti model ini,” ujar Menko Muhaimin saat mengunjungi Kantor PNM cabang Denpasar, Bali, Kamis (09/07/2026).

 

Menurutnya, visi Kemenko PM sejalan dengan pendekatan yang dijalankan PNM, yakni membangun pemberdayaan yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan.

 

“Di situlah hakikat pemberdayaan ialah bagaimana tumbuh bersama untuk menjadi pribadi atau manusia-manusia yang mandiri, merintis dan mengembangkan potensi diri dan lingkungannya untuk tumbuh menjadi pelaku ekonomi yang produktif,” katanya.

 

Menko Muhaimin menegaskan bahwa pemerintah ingin mengubah paradigma pembangunan dari bantuan yang bersifat karitatif menjadi pemberdayaan yang menghasilkan dampak jangka panjang.

 

Menurutnya, setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus memberikan manfaat yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat.

 

Ia menilai pendekatan tersebut menjadi semakin penting di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan. Karena itu, Indonesia harus memperkuat kemandirian ekonomi melalui pengembangan usaha rakyat.

 

“Di sisi yang lain, secara realitas yang kita hadapi kita tidak bisa lagi bergantung kepada siapa pun termasuk pasar, pasar global, pasar regional, pasar, pasar geo ekonomi, tidak bisa lagi diharapkan kecuali kita membangun kemandirian,” katanya.

 

Dalam kesempatan itu, Menko Muhaimin juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah mengkaji kemungkinan penurunan beban jasa pinjaman yang ditanggung para nasabah PNM agar semakin mendorong produktivitas pelaku usaha mikro, khususnya perempuan.

 

“Presiden menginginkan agar beban jasa pinjaman bisa semakin ringan. Saat ini masih dalam proses pengkajian. Harapannya, ibu-ibu pelaku usaha semakin produktif, semakin semangat mengembangkan usahanya, dan manfaat program ini semakin besar,” ungkapnya.

 

Ia berharap PNM terus menjaga kualitas programnya agar tetap menjadi contoh pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, tetapi juga dari integritas sumber daya manusianya, keberlanjutan kelembagaan, dan kemampuannya bertahan menghadapi berbagai tantangan.

 

“PNM adalah salah satu program kerakyatan yang visioner, memiliki manfaat nyata, dan telah bertahan selama puluhan tahun. Model seperti inilah yang harus terus kita jaga, kita perkuat, dan kita replikasi agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang berdaya dan mandiri,” tutup Menko Muhaimin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Agita Nurfianti Ajak Masyarakat Jadikan Pelestarian Budaya sebagai Gerakan Bersama

Penulis
Reta
-

Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan pelestarian budaya sebagai gerakan bersama yang dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, komunitas, hingga ruang digital pada Senin, 06 Juli 2026 . Menurutnya, budaya tidak boleh hanya hadir dalam bentuk festival atau pagelaran seni, tetapi harus hidup dalam keseharian sebagai jati diri bangsa.

Pesan tersebut disampaikan Agita saat menghadiri Pagelaran dan Diskusi Budaya “Ciparay Medar Budaya II” bertema “Budaya Daerah Jati Diri Bangsa: Bersama DPD RI Melestarikan Budaya Nusantara”, yang digelar di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Minggu (5/7).

Agita mengawali sambutannya dengan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kecamatan Ciparay, panitia penyelenggara, para budayawan, seniman, komunitas budaya, tokoh masyarakat, dan seluruh pihak yang terus berkomitmen menjaga warisan budaya Sunda di tengah derasnya arus globalisasi.

Menurutnya, kegiatan seperti Ciparay Medar Budaya merupakan bukti bahwa masyarakat masih memiliki kepedulian tinggi terhadap pelestarian budaya sebagai identitas bangsa.

“Ketika kita berbicara tentang budaya, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang jati diri. Tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan nilai-nilai apa yang ingin kita wariskan kepada generasi penerus,” ujar Agita.

Ia menuturkan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan budaya terbesar di dunia. Keberagaman suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, kesenian, hingga tradisi yang dimiliki menjadi modal sosial yang harus terus dijaga sebagai kekuatan bangsa.

Di antara kekayaan tersebut, Jawa Barat memiliki posisi yang sangat strategis sebagai tanah yang melahirkan berbagai warisan budaya yang masih hidup hingga kini, mulai dari angklung, calung, wayang golek, jaipongan, pencak silat, karinding, kaulinan barudak, hingga berbagai tradisi adat yang mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Sunda seperti silih asih, silih asah, dan silih asuh.

Agita menilai Kabupaten Bandung, termasuk Kecamatan Ciparay, merupakan salah satu wilayah yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan warisan budaya tersebut melalui para seniman, budayawan, serta komunitas kreatif yang terus melakukan regenerasi dan pelestarian budaya di tengah masyarakat.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam pelestarian budaya. Kemudahan akses terhadap budaya global tidak boleh membuat generasi muda kehilangan kedekatan dengan budaya daerahnya sendiri.

“Jangan sampai anak-anak kita lebih mengenal budaya luar dibandingkan budayanya sendiri. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, tetapi jangan sampai kemajuan itu membuat kita kehilangan akar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu membawa budayanya berjalan berdampingan dengan perkembangan zaman,” tegasnya.

Karena itu, Agita menekankan bahwa pelestarian budaya harus dilakukan secara menyeluruh. Orang tua memiliki peran mengenalkan budaya sejak dini di lingkungan keluarga, dunia pendidikan perlu menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal, akademisi mengembangkan kajian kebudayaan, sementara generasi muda dapat memanfaatkan media digital sebagai sarana memperkenalkan budaya Nusantara kepada masyarakat dunia.

Sebagai anggota DPD RI yang mewakili Provinsi Jawa Barat, Agita menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk para pelaku seni dan budaya, dalam berbagai kebijakan di tingkat nasional.

Menurutnya, DPD RI akan terus mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada pelestarian budaya, penguatan komunitas budaya, perlindungan warisan budaya, pemberdayaan para seniman, hingga peningkatan kesejahteraan pelaku budaya.

“Menjaga budaya bukan sekadar menjaga peninggalan masa lalu, tetapi membangun masa depan bangsa. Budaya adalah fondasi karakter bangsa sekaligus modal sosial untuk menghadapi tantangan zaman,” katanya.

Selain memiliki nilai historis dan sosial, Agita juga melihat budaya sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, apabila dipadukan dengan kreativitas, pendidikan, dan sektor pariwisata, budaya dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat identitas daerah.

Karena itu, ia menilai Ciparay Medar Budaya tidak hanya menjadi panggung pertunjukan seni, tetapi juga menjadi ruang edukasi, ruang regenerasi, ruang silaturahmi, dan media memperkuat kecintaan masyarakat terhadap budaya bangsa.

Secara khusus, Agita mengajak generasi muda untuk menjadi pelaku utama pelestarian budaya. Ia mendorong anak-anak muda memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan seni tradisional, bahasa daerah, kuliner, permainan tradisional, serta berbagai kekayaan budaya Nusantara dengan cara-cara yang kreatif dan sesuai perkembangan zaman.

“Budaya lokal tidak pernah kalah menarik. Yang dibutuhkan adalah kreativitas untuk memperkenalkannya kepada dunia. Mari kita buktikan bahwa budaya bukan sesuatu yang kuno, melainkan sesuatu yang membanggakan dan menjadi identitas kita sebagai bangsa Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, mewakili Camat Ciparay, Sekretaris Camat Ciparay Suryana, menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, para penggiat budaya, serta Anggota DPD RI yang telah mendukung terselenggaranya Ciparay Medar Budaya II.

Menurutnya, di tengah derasnya modernisasi, masyarakat Indonesia harus semakin terdorong untuk melestarikan budayanya sendiri, termasuk masyarakat Sunda yang memiliki kekayaan budaya yang sangat besar.

“Atas nama Pemerintah Kecamatan Ciparay mendukung penuh berbagai upaya pelestarian budaya. Kami berharap kegiatan ini mampu memperkuat silaturahmi, persaudaraan, dan sinergi antarmasyarakat sekaligus melahirkan bibit-bibit generasi penerus yang mampu mengharumkan budaya Ciparay hingga tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional,” ujar Suryana.

Menutup sambutannya, Agita berharap semangat yang lahir dari Ciparay Medar Budaya II tidak berhenti pada penyelenggaraan acara semata, melainkan berkembang menjadi gerakan kolektif dalam menjaga warisan budaya Sunda sekaligus memperkuat persatuan bangsa.

“Ketika budaya daerah tetap hidup, Indonesia akan tetap berdiri tegak dengan jati dirinya. Mari kita rawat keberagaman sebagai kekuatan, menjadikan budaya sebagai perekat persaudaraan, sumber inspirasi, sekaligus modal pembangunan bangsa menuju Indonesia yang maju, berdaulat, dan tetap berakar pada nilai-nilai luhur Nusantara,” pungkas Agita.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPD RI Rampungkan RUU Perlindungan Petani, Jaminan Sosial hingga Regenerasi Jadi Prioritas

Penulis
Reta
-

Komite II DPD RI merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P2P). Revisi tersebut diharapkan memperkuat perlindungan dan kesejahteraan petani melalui penguatan jaminan sosial, kejelasan tanggung jawab pemerintah, serta dukungan terhadap regenerasi dan modernisasi sektor pertanian.

Wakil Ketua II Komite II DPD RI Abdul Waris Halid menilai regulasi yang ada saat ini perlu diperbarui agar perlindungan terhadap petani tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga mampu menjamin keberlanjutan usaha tani sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

“RUU ini harus mampu menempatkan petani sebagai aktor utama pembangunan nasional. Karena itu, negara perlu menghadirkan perlindungan yang lebih kuat agar petani memiliki kepastian berusaha dan kesejahteraan yang berkelanjutan,” ujar Abdul Waris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Dalam pembahasannya, Komite II DPD RI menyepakati sejumlah penguatan substansi, antara lain memperjelas tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melindungi petani melalui penyusunan standar perlindungan yang lebih terukur dan dapat diterapkan secara konsisten.

Komite II DPD RI juga mendorong penguatan jaminan sosial bagi petani agar mereka memiliki perlindungan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai risiko usaha pertanian.

Tenaga ahli Komite II Muhammad Farhan menilai RUU ini perlu memperkuat pemanfaatan teknologi serta hilirisasi dan pengolahan hasil pertanian.

“Petani harus memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari hasil usahanya. Karena itu, sektor pertanian tidak cukup hanya berfokus pada produksi, tetapi juga perlu didukung dengan pengolahan hasil pertanian yang mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani,” ujar Farhan.

RUU ini juga mengakomodasi pengaturan mengenai petani muda sebagai upaya mendorong regenerasi dan menjaga keberlanjutan sektor pertanian.

Komite II DPD RI berharap RUU tersebut dapat memperkuat perlindungan dan kesejahteraan petani, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Serapan PMI Gorontalo Masih Rendah, Jasin U. Dilo Minta Akses Pelatihan dan Pembiayaan Diperluas

Penulis
Reta
-

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Gorontalo, H. Jasin U. Dilo, mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan afirmatif bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Dalam rapat tersebut, Jasin menyoroti masih rendahnya serapan pekerja migran asal Gorontalo meskipun potensi angkatan kerja di daerah tersebut cukup besar. Menurutnya, keterbatasan akses informasi, pelatihan, dan pembiayaan menjadi faktor utama yang menghambat masyarakat memanfaatkan peluang kerja di luar negeri melalui jalur resmi.

“Angkatan kerja di Gorontalo menyentuh 100 ribu orang, namun serapan PMI resmi tidak sampai 40 orang per tahunnya. Ada sumbatan akses informasi dan modal yang harus dibongkar,” tegas Jasin.

Ia menilai pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat daerah, mulai dari penyediaan kuota pelatihan gratis, perluasan akses pembiayaan, hingga penyederhanaan proses penempatan agar masyarakat tidak tergoda menggunakan jalur nonprosedural.

Menurut Jasin, tenaga kerja Indonesia memiliki daya saing yang tinggi dan banyak diminati di berbagai negara tujuan karena etos kerja serta kedisiplinannya. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh sistem penempatan yang memberikan perlindungan dan kemudahan bagi calon pekerja migran.

Ia juga menyoroti masih besarnya beban biaya yang harus ditanggung calon PMI sebelum diberangkatkan. Tidak sedikit pekerja yang harus menjalani pemotongan gaji pada masa awal bekerja untuk menutupi biaya penempatan.

“Masyarakat daerah membutuhkan skema pembiayaan yang lebih ringan dan berkeadilan. Negara harus hadir agar calon pekerja migran dapat berangkat melalui jalur resmi tanpa terbebani biaya yang tinggi,” ujarnya.

Selain itu, Jasin mendorong peningkatan kualitas pelatihan vokasi dan kemampuan bahasa asing yang disesuaikan dengan kebutuhan negara tujuan. Menurutnya, langkah tersebut akan meningkatkan daya saing pekerja migran Indonesia sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas. Ia juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap praktik penempatan ilegal serta memastikan perlindungan hukum, hak-hak pekerja, dan kesejahteraan keluarga pekerja migran dapat terpenuhi secara optimal.

Jasin menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia merupakan aset bangsa yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, negara perlu memastikan setiap warga negara yang bekerja di luar negeri memperoleh kesempatan, perlindungan, dan pelayanan yang setara tanpa memandang asal daerahnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi V DPR Kawal Hunian Berimbang, MBR Didorong Lebih Mudah Miliki Rumah Layak

Penulis
Reta
-

Komisi V DPR RI menegaskan komitmennya mengawal penyediaan hunian yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pelaksanaan kebijakan hunian berimbang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Komitmen tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke kawasan PIK 2, Tangerang, Banten.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus pada kunjungan yang berlangsung Jumat (10/7/2026) itu menegaskan, kebijakan hunian berimbang harus menjadi instrumen untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah layak huni. Menurutnya, pembangunan perumahan tidak boleh semata berorientasi pada kepentingan bisnis, tetapi juga harus menghadirkan keadilan sosial, memperkuat integrasi masyarakat, serta mencegah tumbuhnya kawasan permukiman kumuh baru.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi V juga mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat perannya sebagai regulator, fasilitator, dan operator. Langkah itu dinilai penting untuk mengurangi berbagai hambatan kepemilikan rumah bagi MBR, memperluas akses pembiayaan dan penyediaan lahan, hingga mempercepat pembangunan rumah bersubsidi dan penataan kawasan permukiman.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow menekankan bahwa negara berkewajiban memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah yang layak dan manusiawi sesuai kemampuan ekonominya. “Masyarakat berpenghasilan rendah itu menjadi tanggung jawab pemerintah agar dia dapat memiliki rumah sesuai dengan kemampuan dia yang layak huni,” ujar Yasti.

Ia menjelaskan, semangat tersebut menjadi dasar perubahan ketentuan luas minimum rumah dari sebelumnya 21 meter persegi menjadi 36 meter persegi dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Menurutnya, rumah berukuran 21 meter persegi tidak lagi memenuhi standar kelayakan bagi sebuah keluarga.

Yasti juga menilai anggapan bahwa hanya masyarakat bergaji hingga Rp12 juta yang dapat memiliki rumah MBR tidak tepat. Menurutnya, skema pembiayaan bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan tenor yang semakin panjang justru membuka peluang bagi masyarakat dengan penghasilan lebih rendah untuk memiliki rumah.

“Dengan tenor panjang, masyarakat yang bergaji Rp3 juta sampai Rp4 juta pun bisa memiliki rumah karena cicilannya menjadi lebih terjangkau,” jelas legislator tersebut.

Lebih lanjut, ia mengingatkan seluruh pengembang agar menjalankan kewajiban membangun hunian berimbang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Ketentuan tersebut mengharuskan pembangunan rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah secara proporsional, meski dalam kondisi tertentu lokasi pembangunan rumah MBR dapat dipindahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Yasti juga menegaskan pentingnya kepatuhan pengembang terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, termasuk dalam pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) sebagai wadah yang menjamin hak penghuni setelah rumah susun diserahterimakan.

Komisi V menilai berbagai ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi backlog perumahan nasional yang masih mencapai sekitar 13 juta unit sekaligus mendukung target pembangunan tiga juta rumah yang tengah dijalankan pemerintah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi I DPR Dorong BAKTI Komdigi Perluas Jaringan Telekomunikasi hingga Daerah 3T

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi I DPR RI Jefry Romdhony mendorong Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (BAKTI Komdigi) untuk terus memperluas jangkauan layanan telekomunikasi. Pemerataan konektivitas dinilai tidak boleh hanya berfokus pada kota-kota besar, tetapi juga harus menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

“Selain cakupan di kota-kota besar, penting juga memperhatikan cakupan di daerah 3T. Kami mendorong BAKTI Komdigi agar perluasan konektivitas tetap dilakukan,” ujar Jefry dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI mengenai optimalisasi infrastruktur digital BAKTI Komdigi untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian daerah di Jawa Barat di Bekasi, Jumat (10/7/2026).

Menurutnya, pemerataan akses internet merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, serta kegiatan ekonomi berbasis digital.

Dalam pertemuan tersebut, BAKTI Komdigi turut menjelaskan bahwa penentuan pembangunan jaringan selama ini juga mempertimbangkan jumlah dan persebaran penduduk. Beberapa titik yang masuk kategori blank spot diketahui berada di wilayah yang tidak berpenghuni, sehingga perencanaan infrastruktur dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis populasi.

“Berdasarkan penjelasan yang kami terima, terdapat titik-titik blank spot yang memang tidak memiliki penduduk. Jadi, perencanaannya juga didasarkan pada population base, selain memperhatikan kondisi kabupaten dan kota,” jelas Jefry.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pendekatan berbasis jumlah penduduk tidak mengabaikan kebutuhan konektivitas di wilayah dengan populasi kecil. Menurutnya, masyarakat yang tinggal jauh dari pusat perkotaan tetap memiliki hak untuk memperoleh akses komunikasi dan informasi yang layak.

Dalam paparannya BAKTI Komdigi menunjukkan bahwa cakupan jaringan 4G di Jawa Barat telah menjangkau sekitar 97,79 persen wilayah dan 99,98 persen populasi. Dari total 5.957 desa, sebanyak 5.873 desa telah memiliki cakupan jaringan 4G secara penuh.

Data tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan cakupan jaringan di Jawa Barat semakin kecil. Namun, Jefry menilai pemerintah tetap perlu melakukan pemetaan secara lebih terperinci untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses transformasi digital.

Ia juga mendorong BAKTI Komdigi untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, operator telekomunikasi, dan pemangku kepentingan terkait. Kolaborasi diperlukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik geografis setiap wilayah.

“Perluasan harus tetap berjalan. Prinsipnya, konektivitas digital harus dapat dirasakan masyarakat secara merata, bukan hanya mereka yang tinggal di wilayah perkotaan,” pungkas Jefry.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenhan RI Sambut Panglima Angkatan Bersenjata Thailand, Bahas Penguatan Stabilitas Kawasan ASEAN

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Donny Ermawan Taufanto mewakili Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan dari Jenderal Ukris Boontanondha, Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand, di Kemhan RI Jakarta, pada Rabu (8/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Jenderal Ukris memperkenalkan diri sebagai pejabat baru pimpinan tertinggi militer Thailand. Jenderal Ukris menyampaikan apresiasi atas hubungan bilateral kedua negara yang selama ini terjalin erat, serta komitmennya untuk melanjutkan dan meningkatkan kemitraan strategis di bidang pertahanan antara Indonesia dan Thailand.

Wamenhan Donny menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Jenderal Ukris sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand. Wamenhan menegaskan bahwa Indonesia dan Thailand memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga stabilitas kawasan. Penguatan kerja sama, khususnya di bidang pertahanan, dinilai penting sebagai respons terhadap dinamika keamanan global saat ini.

Ke depan, kerja sama bilateral dengan Thailand akan terus dipererat melalui pertukaran informasi, pelaksanaan latihan bersama, serta peningkatan kapasitas guna mendukung keamanan kawasan bersama negara-negara ASEAN. Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pertahanan kedua negara dan mendorong terciptanya kawasan yang aman, damai, dan stabil.

Turut mendampingi Wamenhan dalam pertemuan tersebut yaitu Dirjen Strategi Pertahanan Kemhan, Deputi Geostrategi DPN, dan Sesditjen Kuathan Kemhan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia-Armenia Perkuat Kerja Sama Industri, Dorong Investasi dan Rantai Pasok Global

Penulis
Reta
-

Indonesia dan Armenia memperkuat kemitraan industri melalui pertemuan bilateral antara Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita dengan Menteri Ekonomi dan Perdagangan Republik Armenia H.E. Gevorg Papoyan, di sela pembukaan resmi INNOPROM 2026 di Ekaterinburg, Rusia.

“Pada Tahun 2026, kita menandai 34 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Armenia sejak dijalin pada 22 September 1992, sebuah tonggak penting yang mencerminkan komitmen bersama untuk terus memperkuat kerja sama ekonomi dan industri kedua negara. Saya meyakini semangat kemitraan yang telah terbangun selama lebih dari tiga dekade tersebut akan terus terjaga dan semakin berkembang, sehingga dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dan memberikan manfaat bagi kedua negara,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Ekaterinburg, saat pertemuan bilateral dengan negara Armenia.

Menperin menyampaikan, hubungan kerja sama kedua negara terus menunjukkan perkembangan yang positif. Total perdagangan Indonesia-Armenia pada 2025 mencapai USD26,7 juta, dengan tren peningkatan rata-rata 70,64 persen per tahun selama periode 2021-2025, seluruhnya ditopang sektor non-migas. Ekspor Indonesia ke Armenia mencapai USD26,2 juta pada 2025, dengan tren kenaikan sebesar 83,63 persen per tahun.

Komoditas utama ekspor Indonesia ke Armenia antara lain kopi, teh, rempah-rempah, mesin dan peralatan mekanik, produk minyak sawit, kakao, sabun, karet, serat optik, instrumen musik, serta produk kulit. Sementara itu, impor Indonesia dari Armenia yang masih terbatas dipandang sebagai peluang, mengingat keunggulan komparatif Armenia pada produk aluminium, mesin dan peralatan mekanik, peralatan listrik, tembakau, serta pakaian jadi. Struktur perdagangan yang saling melengkapi ini dinilai menjadi landasan yang kuat bagi perluasan kerja sama industri, investasi, dan pengembangan rantai pasok kedua negara ke depan.

“Indonesia memandang Armenia bukan hanya sebagai mitra bilateral, melainkan juga sebagai pintu strategis menuju kawasan CIS yang dinamis melalui keanggotaannya dalam Eurasian Economic (EAEU), yang turut memberikan nilai tambah signiï¬ï¿½kan bagi pengembangan kerja sama industri kedua negara ke depan,” kata Menperin.

Momentum kerja sama ini turut didukung oleh Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) yang ditandatangani pada 21 Desember 2025 di St. Petersburg. Perjanjian tersebut membuka akses pasar ke kawasan Eurasia dengan populasi hampir 180 juta jiwa, dengan lebih dari 85 persen nilai perdagangan memperoleh preferensi tarif.

Sebagai wujud komitmen memperkuat landasan kerja sama industri kedua negara, Kementerian Perindustrian telah menyampaikan rancangan Memorandum of Understanding on Industrial Cooperation kepada Pemerintah Armenia melalui jalur diplomatik. Rancangan MoU tersebut mengusulkan ruang lingkup kerja sama yang mencakup pertukaran informasi dan pemahaman standar teknis serta regulasi industri, penguatan kerja sama bisnis, alih teknologi, dan keterkaitan rantai pasok industri, penyelenggaraan dialog dan forum bisnis bersama, pengembangan kawasan industri, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Kementerian Perindustrian berharap rancangan MoU tersebut dapat segera memperoleh tanggapan positif dari pihak Armenia sehingga proses finalisasi dapat segera dimulai.

Pertemuan bilateral dengan Armenia merupakan bagian dari rangkaian pertemuan bilateral Menperin pada hari pertama INNOPROM 2026, yang turut mencakup pertemuan dengan sejumlah negara lain. INNOPROM 2026 sendiri diikuti hampir 900 peserta pameran dari lebih dari 50 negara pada area seluas 50.000 meter persegi, menjadikannya pameran industri terbesar di kawasan Eurasia. Bagi Indonesia, keikutsertaan sebagai Partner Country pada INNOPROM 2026 turut menjadi momentum strategis untuk memperkuat branding industri nasional di pasar Eurasia, membuka peluang investasi dan alih teknologi, serta menjalin kemitraan industri baru, termasuk dengan Armenia.

Kementerian Perindustrian berharap inisiasi MoU serta pembahasan berbagai peluang kerja sama ini dapat segera ditindaklanjuti melalui saluran-saluran resmi, sehingga membawa manfaat nyata bagi penguatan industri kedua negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Perluas Pasar Industri Global Lewat INNPROM 2026 Rusia, Fokus Hilirisasi dan Manufaktur Maju

Penulis
Reta
-

Pemerintah Republik Indonesia terus mendorong perluasan jaringan pasar industri domestik ke kancah global. Langkah strategis ini terlihat nyata melalui parsitipasi aktif Indonesia yang sebagai negara mitra (partner country) dalam pameran indsutri internasional INNPOROM 2026 yang berlangsung di Yekatinburg, Rusia.

“Indonesia membawa agenda industri yang tegas, yaitu mempercepat hilirisasi mulai dari mineral kritis dan manufaktur maju, hingga energi, ketahanan pangan, dan kawasan industri,” ujar Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam sambutannya pada acara Business Forum: Russia–Indonesia Industrial Dialogue di Yekaterinburg, Rusia pada Selasa (7/7).

Menperin menegaskan, Indonesia sangat optimistis untuk memperdalam kemitraan teknologi dengan Rusia, serta mengintegrasikan manufaktur bernilai tambah tinggi ke dalam pasar Eurasia.

Sektor manufaktur atau Industri Pengolahan (IP) terbukti masih menjadi penopang utama atau tulang punggung perekonomian nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor IP pada Triwulan I Tahun 2026 mencatatkan pertumbuhan yang positif sebesar 5,04 persen. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi jika kita bandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang menyentuh angka 4,55 persen. Selain itu, sektor IP memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yaitu mencapai 19,07 persen atau setara dengan Rp1.179,62 triliun.

Kinerja memukau ini juga terlihat dari realisasi investasi pada Triwulan I Tahun 2026, di mana sektor IP menyumbang hingga 36,49 persen atau senilai Rp182,04 triliun. Tidak hanya dari sisi modal, sektor ini juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat masif, yakni sebanyak 20,04 juta orang per Februari 2026. Sementara pada sektor perdagangan internasional, kontribusi ekspor IP pada periode Januari–Februari 2026 mendominasi hingga 83,61 persen dengan nilai penjualan mencapai Rp622,68 triliun.

Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Rusia sendiri memperlihatkan perkembangan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Nilai total perdagangan bilateral kedua negara tumbuh sebesar 5,4 persen hingga mencapai USD 4,8 miliar pada tahun 2025. Nilai ekspor produk Indonesia ke Rusia pun melonjak tajam sebesar 7,5 persen dengan total nilai sekitar USD 1,8 miliar pada tahun 2025.

Indonesia secara rutin mengekspor komoditas unggulan seperti karet, kopi, coklat, teh, alas kaki, komponen elektronik, serta produk kimia. Sebaliknya, Indonesia mengimpor komoditas penting dari Rusia seperti pupuk, besi, baja, sereal, kimia organik, hingga pesawat terbang.

Lebih lanjut, pelaksanaan forum bisnis ini mengangkat tiga topik kunci, antara lain Joint industrial projects, Investment opportunities for industrial companies in Russia and Indonesia, dan Tools and mechanisms to support exporters.

“Saya yakin forum hari ini akan membawa kedua negara, khususnya sektor industri dapat berkolaborasi secara konkret melalui inisiasi proyek-proyek kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan,” tambah Menperin.

Guna memperkokoh jalinan kerja sama strategis ini, kedua negara sepakat menandatangani tujuh dokumen perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) baru di bidang industri. Dokumen tersebut meliputi kerja sama antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia.

Selain itu, kedua negara juga menandatangani lima dokumen kerja sama teknis dan komersial yang melibatkan pelaku usaha seperti Ikatan Perusahaan Industri Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), PT PCM Kabel Indonesia, PT Athira Maritim Indonesia, Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (PIKKI) bersama United Industrial Corporation AK Bars dan MoU antara PT Minang Jordanindo dengan CHETRA LLC, serta nota kesepahaman antara Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia dengan the Association of Clusters dan Technology Parks, and SEZs of the Russian Federation (ACTPRF). Kerja sama baru ini melengkapi dua MoU terdahulu yang sudah berjalan sejak Desember 2025 di bidang galangan kapal dan studi krisotil asbestos.

Peran Indonesia sebagai partner country diharapkan dapat menjadi landasan kuat untuk membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan, baik bagi Indonesia dan Rusia maupun pada skala global, ditengah tantangan geoekonomi dan geopolitik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian Haji Gandeng OJK Perkuat Literasi Keuangan Syariah Lewat Gerakan Menabung Haji Pelajar

Penulis
Reta
-

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) Kementerian Haji dan Umrah memperkuat sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui inisiatif Gerakan Menabung Haji Pelajar.

Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam audiensi OJK dengan Ditjen PE2HU di Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Rabu (8/7). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mendorong budaya perencanaan keuangan sejak dini melalui pemanfaatan produk tabungan haji syariah, sekaligus memperkuat pengembangan ekosistem ekonomi haji yang berkelanjutan.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, mengatakan pengembangan ekosistem ekonomi haji membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar manfaat ekonomi penyelenggaraan haji dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

“Pengembangan ekosistem ekonomi haji tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga bagaimana seluruh sektor pendukungnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Karena itu, sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk OJK, menjadi penting untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah sebagai bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi haji,” ujar Jaenal.

Menurut Jaenal, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kesiapan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Melalui edukasi keuangan yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai perencanaan keuangan sehingga mampu mempersiapkan ibadah haji secara matang.

“Perencanaan keuangan yang baik menjadi salah satu fondasi dalam mempersiapkan ibadah haji. Kolaborasi antarpemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat edukasi keuangan syariah sehingga masyarakat semakin siap merencanakan ibadah haji sejak dini sesuai kemampuan dan perencanaan keuangannya,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK, Ismail Riyadi, memaparkan Gerakan Menabung Haji Pelajar, sebuah inisiatif OJK yang bertujuan membangun budaya perencanaan dan pengelolaan keuangan sejak usia dini dengan menjadikan ibadah haji sebagai salah satu tujuan keuangan jangka panjang. Program ini dikembangkan melalui kolaborasi dengan Kementerian Haji dan Umrah, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), industri jasa keuangan syariah, lembaga pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di kalangan pelajar.

Ismail mengatakan pelajar merupakan kelompok strategis dalam pembentukan perilaku pengelolaan keuangan sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor agar implementasi program dapat berjalan secara optimal dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

“Gerakan Menabung Haji Pelajar diharapkan tidak hanya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, tetapi juga menumbuhkan budaya perencanaan keuangan sejak dini sehingga semakin banyak generasi muda yang memiliki kesiapan finansial untuk mewujudkan cita-cita berhaji,” ujar Ismail.

Sebagai tindak lanjut, Ditjen PE2HU dan OJK akan mengintensifkan koordinasi guna menyusun langkah-langkah kolaborasi yang mendukung implementasi program peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah pada ekosistem haji. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperluas pemanfaatan layanan keuangan syariah, memperkuat budaya perencanaan keuangan sejak dini, serta mendukung pengembangan ekosistem ekonomi haji yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...163164165...4,867Halaman 164 dari 4,867