Beranda blog Halaman 170

Komisi XII DPR Libatkan Akademisi dalam Penyusunan RUU Ketenagalistrikan, Fokus Listrik Andal dan Merata

Penulis
Reta
-

Komisi XII DPR RI menegaskan pentingnya melibatkan kalangan akademisi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan. Melalui Kunjungan Kerja Spesifik ke Lampung, Komisi XII menghimpun berbagai masukan dari Forum Rektor dan pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan substansi RUU agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami memberikan apresiasi kepada kampus-kampus di Lampung. Kami datang ke sini untuk meminta masukan dan pendapat dari forum rektor mengenai perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Masukan dari akademisi ini sangat penting dalam penyusunan RUU,” ujar Rokhmat usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke Lampung, Rabu (8/7/2026).

Ia menegaskan, revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan diarahkan untuk mewujudkan sistem kelistrikan nasional yang mampu menghadirkan listrik yang berkeadilan, terjangkau, andal, dan merata hingga ke seluruh pelosok Indonesia.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kita ingin mewujudkan listrik yang berkeadilan, terjangkau, merata, sehingga seluruh masyarakat Indonesia memperoleh akses listrik. Selain itu, listrik juga harus andal sehingga dalam kondisi apa pun pasokan listrik tetap terjaga,” katanya.

Menurut Rokhmat, ketersediaan listrik memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, regulasi yang tengah disusun harus mampu memperkuat sistem ketenagalistrikan sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan.

Ia mengungkapkan, berbagai masukan yang diterima dari Forum Rektor mencakup penguatan regulasi, keandalan jaringan, kecukupan pasokan listrik, hingga percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

“Masukan yang kami terima sangat beragam, mulai dari persoalan pasokan, jaringan, penguatan regulasi, hingga pengembangan energi baru dan terbarukan. Semua itu akan menjadi bahan penting dalam pembahasan RUU agar benar-benar berpihak kepada rakyat, bangsa, dan negara,” jelasnya.

Rokhmat juga mengingatkan pentingnya menjaga keandalan sistem kelistrikan agar kejadian pemadaman listrik tidak kembali mengganggu aktivitas masyarakat maupun dunia usaha. “Kami menekankan kepada PLN agar terus melakukan perbaikan sehingga blackout tidak terulang kembali. Pasokan harus terjaga, jaringan harus semakin andal, karena listrik merupakan kebutuhan mendasar yang menopang aktivitas masyarakat, pelayanan publik, UMKM, hingga pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengatakan, RUU Ketenagalistrikan saat ini masih dalam tahap penyempurnaan di Komisi XII. Berbagai masukan yang diterima, termasuk usulan teknis dan penyempurnaan pasal demi pasal, akan menjadi bahan pembahasan pada tahap berikutnya.

“Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan banyak sekali insight dan masukan yang konstruktif dari para akademisi maupun para pemangku kepentingan. Kebetulan memang RUU ini masih dalam tahap penyempurnaan, masih terus dibahas di Komisi XII. Kami ingin ke depannya Undang-Undang ini menjadi produk hukum yang betul-betul dapat mendukung transisi menuju energi bersih, memperkuat ketahanan energi, dan memastikan masyarakat mendapatkan layanan listrik yang andal serta merata di seluruh wilayah Indonesia,” tuturnya.

Komisi XII berharap revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan dapat menghadirkan kepastian hukum yang lebih kuat, mendukung investasi di sektor ketenagalistrikan, serta mempercepat transisi energi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Dorong Kementerian Haji Perkuat SDM dan Percepat Pembenahan Embarkasi Haji 2027

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) segera memperkuat sumber daya manusia (SDM), menata kuota keberangkatan jemaah, serta mempercepat pembenahan infrastruktur embarkasi sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M.

 

Hal tersebut disampaikan Maman saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/7/2026).

 

Dalam kesempatan itu, Maman mengapresiasi capaian Jawa Barat yang dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam kepatuhan pelaksanaan istitha’ah kesehatan. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi indikator penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji sekaligus memastikan hanya calon jemaah yang memenuhi syarat kesehatan yang diberangkatkan.

 

“Komisi VIII mengapresiasi capaian Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi terbaik dalam kepatuhan pengawasan istitha’ah kesehatan. Ini penting karena saat pengawasan sebelumnya kami masih menemukan jemaah yang sebenarnya tidak memenuhi syarat kesehatan tetapi tetap diberangkatkan, sehingga menyulitkan petugas maupun jemaah lainnya,” ujar Maman.

 

Ia berharap keberhasilan Jawa Barat dapat menjadi rujukan bagi provinsi lain dalam menerapkan pemeriksaan kesehatan secara lebih ketat, termasuk penegakan aturan terhadap pelanggaran ketentuan istitha’ah kesehatan agar penyelenggaraan ibadah haji semakin aman dan berkualitas.

 

Selain aspek kesehatan, Maman menyoroti masih terbatasnya jumlah SDM di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah. Berdasarkan paparan yang diterima Komisi VIII DPR RI, sejumlah kantor wilayah maupun kantor kabupaten/kota masih mengalami kekurangan pegawai dibandingkan kebutuhan ideal.

 

“Karena kita sudah memasuki persiapan haji 2027, pemenuhan pegawai harus segera dilakukan agar pelayanan kepada jemaah dapat berjalan optimal,” tegasnya.

 

Maman juga meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan kuota batal atau kuota batu, yakni alokasi keberangkatan yang tidak terpakai akibat calon jemaah meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak dapat diberangkatkan. Menurutnya, penataan mekanisme tersebut diperlukan agar kuota haji Indonesia dapat dimanfaatkan secara maksimal setiap tahun.

 

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan petugas haji. Menurutnya, Jawa Barat dapat menjadi contoh dalam menghadirkan layanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah selama pelaksanaan ibadah haji.

 

Di bidang kelembagaan, Maman mendorong Kementerian Haji dan Umrah mempercepat penyediaan kantor yang representatif bagi kantor wilayah maupun kantor daerah yang hingga kini masih menempati gedung sewa, termasuk di Bogor dan sejumlah daerah lainnya.

 

Komisi VIII DPR RI juga menyoroti kesiapan dua embarkasi haji di Jawa Barat, yakni Embarkasi Bekasi dan Embarkasi Indramayu. Menurut Maman, pembangunan sejumlah fasilitas di Asrama Haji Indramayu, seperti masjid, masih belum rampung sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Sementara itu, Embarkasi Bekasi masih memerlukan pembenahan pascabanjir yang terjadi beberapa waktu lalu.

 

“Kami meminta seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah mempersiapkan penyelenggaraan haji 2027 dengan sebaik-baiknya. Ini membutuhkan sinergi semua pihak agar transformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada jemaah benar-benar dapat terwujud,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BKSAP: Sister City Jadi Peluang Malang Tingkatkan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif

Penulis
Reta
-

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong Kota Malang memperkuat kerja sama internasional melalui skema Sister City sebagai upaya membuka lebih banyak peluang di bidang pendidikan, pariwisata, budaya, hingga ekonomi kreatif yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Anggota BKSAP DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengatakan Kota Malang memiliki modal besar untuk memperluas jejaring internasional. Selain dikenal sebagai kota pendidikan, Malang juga memiliki kekuatan budaya, destinasi wisata, serta produk unggulan yang dapat dipromosikan melalui diplomasi daerah.

“Kami Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP DPR RI) sedang bergerak ke daerah Kota Malang. Kita ingin mencoba hubungan yang cukup positif, membangun Kota Malang dalam Sister City dan lain sebagainya,” ujar Habib Aboe Bakar Alhabsyi usai mengikuti Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI di Kantor Wali Kota Malang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Rabu (8/7/2026).

Menurutnya, diplomasi yang dibangun tidak hanya menjadi hubungan antarpemerintah, tetapi juga membuka ruang kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mulai dari pertukaran pelajar, pengembangan sektor wisata, promosi budaya, hingga peningkatan investasi.

“Kota Malang bukan hanya punya kekuatan di pendidikan, tetapi juga kekuatan di budaya. Dia juga bisa menjadi diplomasi wisata, diplomasi pendidikan, dan diplomasi lainnya yang punya kualitas baik,” jelasnya.

Politisi Fraksi Partai PKS ini menjelaskan, BKSAP DPR RI terus mendorong sinergi antara parlemen dengan pemerintah daerah agar berbagai potensi yang dimiliki daerah dapat dikenal lebih luas melalui kerja sama internasional.

Ia mencontohkan, Kota Malang telah menjalin hubungan Sister City dengan sejumlah kota di luar negeri, termasuk Jepang. Hubungan tersebut dinilai dapat terus dikembangkan dengan menghadirkan program-program yang lebih produktif dan menyentuh kepentingan masyarakat.

“Kita hari ini berperan melalui diplomasi DPR RI untuk pembangunan Kota Malang, melalui sinergi dan kolaborasi. BKSAP DPR RI punya program-program membangun hubungan diplomasi Sister City ke seluruh daerah dengan kota-kota di negara lain,” ungkapnya.

Selain memiliki destinasi wisata yang menjadi salah satu daya tarik utama di Jawa Timur, Malang juga dikenal sebagai kota pendidikan dengan berbagai perguruan tinggi ternama yang selama ini menarik minat mahasiswa dari berbagai daerah maupun mancanegara.

“Kita tahu juga banyak negara asing yang mengambil sekolah di Kota Malang. Artinya hubungan kolaborasi pendidikan dengan Sister City juga banyak, termasuk dari China dan beberapa negara lainnya,” katanya.

Habib juga mendorong agar produk-produk unggulan daerah dijadikan bagian dari diplomasi ekonomi. Salah satu contohnya adalah apel Malang yang selama ini menjadi identitas daerah.

“Produktivitas Kota Malang itu buah apel yang terkenal. Dengan negara Jepang, kita harus bikin menjadi contoh hubungan Sister City yang kuat antara apel Malang dengan apel Fuji dari Jepang. Itu contoh yang terbaik,” ujarnya.

Menurutnya, setiap kepala daerah perlu terus menghadirkan inovasi agar potensi lokal mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kepada setiap wali kota atau bupati harus menciptakan kreatif, inovatif, aktif berkarya untuk membangkitkan semangat rakyatnya dan kotanya,” tegasnya.

Legislator Dapil Kalimantan Selatan ini menambahkan, kota yang telah memiliki sejarah panjang seperti Malang harus terus berkembang menjadi daerah yang semakin maju, berbudaya. Selain itu juga mampu menarik perhatian dunia melalui pendidikan, pariwisata, budaya, serta kekayaan alam yang dimiliki.

“Semakin tua sebuah kota, harus semakin beradab dari segi pendidikan, wisata, budaya, hasil-hasil alam yang ada di kota tersebut. Bisa jadi kota yang makmur, berkah, dan menjadi perhatian mata dunia,” sebutnya.

Acara Internasional

Selain itu, Habib menilai sebuah kota akan semakin hidup apabila memiliki kalender kegiatan yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. “Sebuah kota akan menjadi hidup kalau punya event-event yang kuat. Contoh, Run Kota Malang setiap tahun, tingkat internasional. Atau kita bikin event sepeda, event lari, event jazz atau apa pun namanya. Event-event inilah yang akan membangkitkan diplomasi wisata,” ujar Habib Aboe.

Legislator Dapil Kalimantan Selatan ini menjelaskan, penyelenggaraan event internasional dapat menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan potensi daerah kepada dunia. Kehadiran wisatawan akan memberikan dampak langsung terhadap pelaku usaha lokal, mulai dari sektor kuliner, perhotelan, transportasi, ekonomi kreatif, hingga UMKM.

Habib menambahkan, Kota Malang memiliki modal sejarah, budaya, dan identitas yang kuat untuk dikembangkan sebagai kota tujuan wisata internasional. Salah satunya tercermin dari kawasan Balai Kota Malang yang memiliki nilai historis tinggi.

Menurutnya, kekuatan sejarah dan budaya tersebut perlu dikemas melalui berbagai kegiatan kreatif agar mampu meningkatkan daya saing daerah. Ia mencontohkan keberhasilan sejumlah destinasi yang dikenal dunia karena memiliki agenda rutin yang mampu menarik perhatian publik internasional.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai PKS ini menegaskan bahwa BKSAP DPR RI memiliki peran untuk membangun diplomasi antarkota maupun antarnegara melalui kerja sama yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. “Peran Badan Kerja Sama Antar Parlemen membangkitkan semangat diplomasi antarkota, antarnegara, yang membangkitkan hubungan, memperkuat ekonomi, dan lain-lainnya,” ungkapnya.

Ia pun mengajak seluruh kepala daerah untuk terus melahirkan inovasi yang dapat membangkitkan kebanggaan masyarakat sekaligus meningkatkan daya tarik daerah di tingkat global. “Setiap wali kota atau bupati harus menciptakan karya-karya yang kreatif, inovatif, dan aktif untuk membangkitkan semangat rakyatnya dan kotanya. Semakin tua sebuah kota, harus semakin beradab dari segi pendidikan, wisata, budaya, maupun hasil-hasil alamnya. Dengan begitu, kota tersebut bisa menjadi kota yang makmur, berkah, dan menjadi perhatian mata dunia,” pungkas Habib.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perpres Nomor 37 Tahun 2026 Disahkan, Ini Strategi Pemerintah Kembangkan Ekonomi Kreatif hingga 2045

Penulis
Reta
-

Pada tanggal 2 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Perpres Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026–2045 sebagai arah pembangunan ekonomi kreatif jangka menengah dan panjang.

“Pengesahan Rindekraf 2026–2045 merupakan wujud nyata komitmen Presiden Prabowo dalam membangun ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Dokumen ini menjadi pedoman bersama untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif secara inklusif, adaptif, dan implementatif,” ujar Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya.

Sektor ekonomi kreatif telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusi terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rindekraf 2026–2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global.

“Sebagai dokumen perencanaan lintas sektor, Rindekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan Ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama,” ungkap Menteri Ekraf.

Sejak awal, Rindekraf disusun berlandaskan tiga nilai utama, yaitu Inklusif, Adaptif, dan Implementatif. Inklusif dengan mengakomodasi keberagaman pelaku dan ekosistem ekonomi kreatif. Adaptif dengan menyesuaikan perkembangan teknologi serta dinamika industri. Implementatif melalui Rencana Aksi yang selaras dengan tugas, kewenangan, dan sumber daya Kementerian/Lembaga pelaksana.

Dokumen ini juga menetapkan pembangunan Ekraf melalui penguatan ekosistem yang inklusif berbasis kekayaan intelektual untuk memperkuat talenta, meningkatkan daya saing usaha, serta menjadikan daerah sebagai pusat pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.

“Perpres ini memberikan arah bagi Pemerintah Daerah dalam memperkuat kebijakan, kelembagaan, dan program untuk pengembangan ekosistem Ekraf berbasis Kekayaan Intelektual,” jelas Teuku Riefky.

Melalui Rindekraf, subsektor Ekraf dikelompokkan ke dalam empat klaster berbasis Seni dan Budaya; Desain; Teknologi dan Konten Digital; serta Media dan Distribusi Kreatif yang saat ini mencakup 21 subsektor. Hal ini ditujukan untuk memperkuat daya saing dan adaptif terhadap digitalisasi, AI, ekonomi hijau, dan peluang ekonomi masa depan.

Manfaat Rindekraf bagi pelaku ekraf adalah memberikan kepastian kebijakan, penguatan talenta, pelindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual, serta perluasan akses pembiayaan dan pasar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo dan PM Narendra Modi Kunjungi Candi Prambanan, Perkuat Hubungan Budaya Indonesia-India

Penulis
Reta
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri (PM) Republik India Narendra Modi mengunjungi Kompleks Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Rabu, 8 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi penegasan bahwa hubungan Indonesia dan India tidak hanya dibangun melalui kerja sama di berbagai bidang strategis, tetapi juga bertumpu pada ikatan sejarah dan kebudayaan yang telah terjalin selama lebih dari satu milenium.

Dalam keterangan pers bersama usai peninjauan kawasan candi, Presiden Prabowo mengatakan bahwa Candi Prambanan merupakan salah satu mahakarya peradaban dunia yang memiliki makna penting, baik bagi Indonesia maupun masyarakat internasional.

“Hari ini saya berkesempatan mendampingi Yang Mulia Perdana Menteri Republik India Bapak Narendra Modi mengunjungi Candi Prambanan, salah satu mahakarya peradaban dunia sekaligus warisan budaya yang menjadi kebanggaan tidak hanya bangsa Indonesia, tapi juga kebanggaan dunia,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara menjelaskan bahwa kunjungan tersebut memiliki makna yang sangat istimewa karena Candi Prambanan menjadi pengingat akan kuatnya hubungan peradaban antara Indonesia dan India yang telah terjalin selama lebih dari seribu tahun. Menurut Presiden, hubungan kedua negara tidak hanya dibangun melalui kerja sama politik, ekonomi, dan pertahanan, tetapi juga berakar pada nilai-nilai budaya, ilmu pengetahuan, serta sikap saling menghormati yang diwariskan dari generasi ke generasi.

“Jejak sejarah tersebut masih dapat kita lihat dan rasakan hingga hari ini,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Candi Prambanan merupakan simbol peradaban besar Nusantara yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, seni, spiritualitas, dan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, relief kisah Ramayana yang terukir di dinding-dinding candi menjadi bukti kedekatan sejarah dan budaya antara bangsa Indonesia dan India.

“Candi Prambanan juga memiliki makna khusus bagi bangsa Indonesia dan bangsa India, karena relief kisah Ramayana yang terukir di dinding-dindingnya menjadi saksi dari kedekatan peradaban kedua bangsa kita,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo pun berharap kunjungan tersebut semakin mempererat persahabatan antara masyarakat Indonesia dan India. Menurut Kepala Negara, kebudayaan merupakan jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan dalam menghadapi tantangan masa depan bersama.

“Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama,” ungkap Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyambut baik tercapainya kesepakatan konservasi dan restorasi Kompleks Candi Prambanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India. Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi wujud nyata kolaborasi kedua negara dalam menjaga dan melestarikan salah satu warisan budaya dunia bagi generasi mendatang.

Menutup keterangannya, Presiden Prabowo turut menyampaikan apresiasi atas kunjungan kenegaraan PM Narendra Modi selama tiga hari di Indonesia. Kepala Negara berharap hubungan persahabatan kedua negara semakin kokoh serta terus menghasilkan berbagai kerja sama yang konkret dan saling menguntungkan bagi kedua bangsa.

“Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Perdana Menteri Narendra Modi atas kunjungan kenegaraannya di Indonesia kali ini selama tiga hari. Semoga persahabatan Indonesia dan India semakin kokoh, semakin erat, dan terus menghasilkan kerja sama yang nyata serta saling menguntungkan bagi kedua negara dan kedua rakyat kita,” tutur Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan India Perkuat Kerja Sama Restorasi Candi Prambanan, Ditargetkan Rampung Sebelum 2029

Penulis
Reta
-

Pemerintah Indonesia dan India memperkuat kemitraan di bidang pelestarian warisan budaya melalui konservasi Candi Prambanan. Perdana Menteri (PM) Republik India Narendra Modi menegaskan bahwa Kompleks Candi Prambanan merupakan simbol warisan budaya yang telah menghubungkan Indonesia dan India selama lebih dari satu milenium.

Hal tersebut disampaikan PM Modi dalam sambutannya di Kompleks Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), bersama Presiden Prabowo Subianto, pada Rabu, 8 Juli 2026.

“Ini adalah tempat yang menampilkan warisan budaya bersama antara kedua negara kita. Saya juga sangat beruntung bersama sahabat saya (Presiden Prabowo) untuk memulai proses restorasi kompleks candi yang megah ini. Terima kasih banyak atas kesempatan ini,” ucap PM Modi.

Menurut PM Modi, kekayaan budaya Indonesia mengingatkannya pada warisan budaya yang dimiliki India. PM Modi menilai kesamaan tersebut menjadi perekat hubungan kedua bangsa yang telah terjalin selama lebih dari 1.200 tahun.

“Warisan budaya bangsa ini mengingatkan kita pada keharuman warisan budaya yang kita miliki di India. Dan warisan budaya inilah yang menyatukan kedua negara kita. Dan selama lebih dari 1.200 tahun, masyarakat negeri ini telah melestarikan warisan budaya ini dengan komitmen, ketekunan, dan pengabdian,” jelasnya.

PM Modi juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomitmen bersama Presiden Prabowo untuk menuntaskan restorasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029. PM Modi bahkan menyatakan akan kembali berkunjung ke Indonesia untuk meresmikan kompleks candi tersebut setelah proses restorasi selesai.

“Di hadapan Anda semua, izinkan saya menegaskan kembali janji saya dengan upaya bersama kita. Kita akan menyelesaikan pekerjaan ini sebelum tahun 2029 dan bersama-sama kita akan merayakan restorasi dan peresmiannya sebagai sebuah festival besar,” ucapnya.

Lebih lanjut, PM Modi meyakini bahwa restorasi Candi Prambanan akan makin meningkatkan daya tarik situs warisan dunia tersebut bagi wisatawan maupun peziarah dari India.

“Di kompleks candi Yogyakarta yang megah ini, kami sedang melakukan pekerjaan renovasi. Ini juga merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO. Saya dapat meyakinkan Anda, setelah upaya bersama kita dalam renovasi, jumlah wisatawan dan umat dari India akan tumbuh secara eksponensial di masa mendatang,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, PM Modi juga mengungkapkan rasa syukur karena dapat memanjatkan doa di salah satu kompleks candi Hindu terbesar di Asia Tenggara. PM Modi mengatakan bahwa kunjungan ke Candi Prambanan bersama Presiden Prabowo menjadi kesempatan untuk memanjatkan doa bagi eratnya hubungan Indonesia dan India.

“Saya berdoa di sini untuk memperkuat hubungan antara India dan Indonesia, untuk memperkuat persahabatan di antara rakyat kita, untuk kesejahteraan rakyat kedua negara kita, dan untuk kemajuan dan kemakmuran yang pesat bagi kedua bangsa kita,” tutur PM Modi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Hadiahkan Angklung kepada PM Narendra Modi, Diplomasi Budaya Warnai Pertemuan di Jakarta

Penulis
Reta
-

Suasana hangat mewarnai pertemuan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi, di sela rangkaian kunjungan kenegaraannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 Juli 2026. Presiden Prabowo menyiapkan sebuah oleh-oleh diplomasi yang sarat makna yakni satu set angklung.

Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pemberian angklung tersebut merupakan bagian dari diplomasi budaya Indonesia. “Di sela pertemuan, Presiden Prabowo memberikan oleh-oleh diplomasi berupa satu set angklung kepada PM Narendra Modi. Angklung, alat musik tradisional khas Jawa Barat, menjadi simbol persahabatan sekaligus kekayaan budaya Indonesia,” tulis Seskab Teddy.

Sembari menunjukkan set angklung tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan pesan singkat kepada PM Modi. “Untuk koleksi Anda,” ucap Presiden Prabowo kepada PM Modi.

PM Modi pun menerima hadiah tersebut dengan senyum hangat sebagai tanda apresiasi atas cendera mata istimewa yang diberikan. Momen kemudian berubah menjadi makin akrab ketika Presiden Prabowo dan PM Modi secara langsung mencoba memainkan angklung tersebut.

Dengan senyum lebar, kedua pemimpin menggoyangkan angklung di tangan masing-masing. Suara angklung yang khas pun memenuhi ruangan, menghadirkan suasana santai di tengah rangkaian agenda kenegaraan yang berlangsung formal.

Kehangatan makin terasa ketika alunan lagu ‘Kuch Kuch Hota Hai’ dimainkan menggunakan set angklung tersebut. PM Modi tampak tersenyum cerah saat mencoba sendiri memainkan set angklung, sementara Presiden Prabowo ikut menikmati momen tersebut dan bertepuk tangan memberikan apresiasi.

Usai memainkan angklung, PM Modi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas hadiah yang diberikan. Momen sederhana namun penuh makna itu menjadi gambaran bahwa hubungan Indonesia dan India tidak hanya dibangun melalui kerja sama strategis di bidang politik, ekonomi, maupun pertahanan, tetapi juga dipererat melalui diplomasi budaya yang menyentuh hati dan mempererat persahabatan kedua bangsa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Pastikan Pupuk Bersubsidi Tersedia Sebelum Musim Tanam, Zulhas: Pasokan Aman

Penulis
Reta
-

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menghadiri Rembuk Tani di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (4/7). Dalam kegiatan tersebut, Menko Zulkifli Hasan yang akrab dipanggil Zulhas ini memastikan pupuk bersubsidi tersedia sebelum musim tanam, tersalurkan tepat sasaran, dan tetap terjangkau bagi petani sebagai bagian dari upaya menjaga produktivitas serta swasembada pangan nasional.

Hingga 26 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional mencapai 4,77 juta ton atau 49 persen dari total alokasi 9.845.686 ton. Dari jumlah tersebut, penyaluran pupuk NPK mencapai 2,42 juta ton dan Urea 2,16 juta ton. Pemerintah menetapkan alokasi 9,55 juta ton untuk sektor pertanian dan 295.686 ton untuk sektor perikanan.

Di Sulawesi Tengah, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 66.789 ton atau 41 persen dari alokasi 161.400 ton. Jumlah itu terdiri dari 23.261 ton Urea, 32.277 ton NPK, 10.284 ton NPK Kakao, 66 ton SP-36, dan 901 ton pupuk organik. Petani muda asal Kabupaten Sigi, Ishraq Aulian Hikmah, menilai dukungan pemerintah memberi semangat bagi generasi muda untuk tetap memilih pertanian sebagai profesi.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah mendukung kami menjadi petani. Meskipun bertani adalah pekerjaan yang melelahkan, bagi kami profesi ini sangat mulia karena dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zulkifli Hasan karena program yang dijalankan sangat bermanfaat bagi kami sebagai petani milenial dan petani muda,” ujar Ishraq.

Di tengah potensi gangguan distribusi pupuk global akibat konflik di kawasan Timur Tengah, pemerintah memastikan stok nasional tetap aman. Per 9 Juni 2026, stok pupuk mencapai sekitar 1,2 juta ton, terdiri dari 876.601 ton pupuk bersubsidi dan 341.459 ton pupuk nonsubsidi.

Pemerintah juga mempertahankan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi yang telah diturunkan sekitar 20 persen sejak Oktober 2025. Penyempurnaan mekanisme subsidi dari pendekatan cost plus menjadi market-to-market diarahkan untuk meningkatkan efisiensi industri pupuk, memperkuat transparansi penghitungan subsidi, dan menjamin keberlanjutan pasokan tanpa mengubah harga yang diterima petani.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Riau Siapkan Ikon Baru di Depan Kantor Gubernur, Libatkan Akademisi dan Tokoh Adat

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Riau terus mematangkan rencana penataan kawasan Bundaran Jalan Jenderal Sudirman, tepat di depan Kantor Gubernur Riau. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengkaji sejumlah alternatif ikon baru yang dinilai mampu memperkuat identitas budaya Melayu sekaligus memperindah wajah ibu kota provinsi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau, Zulfahmi, mengatakan proses kajian dilakukan secara terbuka melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari akademisi, tokoh adat, organisasi profesi hingga konsultan independen.

“Dari hasil diskusi tersebut, ada tiga konsep yang mengemuka, yakni tugu berbentuk tanjak, Tugu Lancang Kuning, dan Tugu Titik Nol Pekanbaru. Seluruhnya merupakan masukan dari berbagai pihak yang kami himpun sebagai bahan pertimbangan,” kata Zulfahmi, Rabu (8/7/2026).

FGD tersebut menghadirkan perwakilan Universitas Riau, Universitas Islam Riau (UIR), Universitas Lancang Kuning (Unilak), Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Riau, serta konsultan independen.

Menurut Zulfahmi, seluruh masukan yang diterima akan menjadi dasar dalam menyusun konsep penataan kawasan yang lebih representatif serta selaras dengan karakter budaya Melayu Riau.

Selain membahas desain, forum tersebut juga menerima berbagai pandangan mengenai filosofi ikon daerah agar monumen yang nantinya dibangun memiliki nilai historis, budaya, dan edukasi bagi masyarakat.

“Berbagai pandangan kami tampung sebagai bahan kajian. Tujuannya agar ikon yang dibangun benar-benar mencerminkan jati diri Riau,” ujarnya.

Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan mengenai konsep yang akan dipilih. Seluruh hasil kajian akan disampaikan kepada Gubernur Riau untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

“Nanti seluruh hasil kajian kami laporkan kepada Bapak Gubernur. Keputusan akhirnya tentu akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Saat ini, Pemprov Riau masih memfokuskan penyusunan desain dan Detail Engineering Design (DED). Apabila seluruh tahapan perencanaan berjalan sesuai jadwal, pembangunan fisik ikon baru direncanakan dapat dimulai pada 2027.

“Tahun ini kami fokus menyelesaikan desain dan DED terlebih dahulu. Setelah itu baru dilanjutkan ke tahap pembangunan fisik sesuai perencanaan,” tutup Zulfahmi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rico Waas Dorong Kolaborasi Dunia Usaha Perluas Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

Penulis
Reta
-

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari bertambahnya gedung, jalan, maupun investasi. Menurutnya, pembangunan baru benar-benar bermakna apabila mampu menghadirkan perlindungan bagi seluruh pekerja, termasuk mereka yang selama ini berada di sektor informal dan belum menikmati jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal itu disampaikan Rico Waas saat menghadiri jamuan makan siang dalam rangka penguatan sinergi antara Pemko Medan, BPJS Ketenagakerjaan, serta perusahaan-perusahaan strategis di Kota Medan untuk mewujudkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di D’Heritage Balai Kota Medan, Rabu (8/7/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota Jefri Iswanto, Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Ramaddan, serta para pimpinan perusahaan, BUMN, dan BUMD.

Wali Kota menjelaskan, pekerja di sektor formal umumnya telah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun, masih banyak pekerja sektor informal seperti pengemudi becak, pengemudi ojek online, nelayan, asisten rumah tangga, sopir, hingga pelaku UMKM yang belum memperoleh perlindungan serupa. Padahal, kelompok pekerja tersebut memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian dan mendukung aktivitas dunia usaha Medan.

“Setiap perusahaan yang kita bangun harus memberikan dampak bagi masyarakat, tidak hanya kepada pekerja di perusahaan itu sendiri. Kita semua saling terhubung. Ada pegawai yang berangkat kerja menggunakan ojek online, ada masyarakat yang mengonsumsi hasil tangkapan nelayan. Karena itu, pekerja formal dan informal harus berjalan beriringan,” ujar Rico Waas.

Untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Rico Waas mengajak perusahaan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna membantu mendaftarkan pekerja sektor informal sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, langkah tersebut bukan sekadar membantu pemerintah, melainkan bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat yang rentan menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian tanpa perlindungan.

“Manfaat BPJS Ketenagakerjaan telah dirasakan langsung oleh Pemerintah Kota Medan. Misalnya santunan bagi peserta yang meninggal dunia maupun mengalami kecelakaan kerja, termasuk jaminan pendidikan bagi anak peserta. Karena itu, saya berharap manfaat tersebut juga dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang selama ini belum terlindungi,” ungkapnya.

Rico Waas menambahkan, Pemko Medan saat ini telah mengalokasikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja rentan melalui APBD. Meski demikian, jumlah tersebut masih jauh dari keseluruhan pekerja yang membutuhkan perlindungan, sehingga kolaborasi antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan dunia usaha menjadi kunci untuk mempercepat terwujudnya Universal Coverage Jamsostek di Kota Medan.

Di akhir sambutannya, Rico Waas menegaskan komitmen Pemko Medan dalam menciptakan iklim investasi dan dunia usaha yang sehat, profesional, serta berpihak pada kesejahteraan pekerja.

“Mari kita bangun Kota Medan dengan profesionalisme. Pemerintah akan terus mendorong iklim usaha yang baik, sementara perusahaan juga diharapkan ikut mengambil peran dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh pekerja,” tutupnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Ramaddan, mengatakan Pemko Medan tengah menindaklanjuti program pemerintah pusat terkait Universal Coverage Jamsostek dengan memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di Kota Medan.

Ia menyebutkan, pada 2026 Kota Medan menargetkan sekitar 60.000 hingga 70.000 pekerja, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, masuk dalam cakupan UCJ. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.851 pekerja rentan telah dibiayai melalui APBD.

“Selebihnya kami mendorong kolaborasi dengan dunia usaha. Hari ini kami mengumpulkan perusahaan-perusahaan kategori Platinum agar dapat berpartisipasi melalui program CSR untuk melindungi pekerja di ekosistem usahanya maupun masyarakat di sekitar perusahaan,” ujar Ramaddan.

Selain melibatkan perusahaan, Disnaker Medan juga mendorong partisipasi masyarakat untuk membantu pekerja informal di lingkungan masing-masing memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Ramaddan, pekerja yang didaftarkan akan memperoleh manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sasaran program ini meliputi pengemudi ojek online, nelayan, asisten rumah tangga, sopir, serta berbagai pekerja informal lainnya yang belum memiliki penghasilan tetap dan belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...169170171...4,867Halaman 170 dari 4,867