Beranda blog Halaman 171

Pemkot Bandung Gandeng Pekanbaru, Fokus Percepat Investasi dan Tingkatkan Pendapatan Daerah

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Pekanbaru menandatangani kesepakatan bersama untuk memperkuat pelayanan publik, investasi, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), (8/7/2026).

Kesepakatan ditandatangani Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho di Balai Kota Bandung.

Farhan menyebut kerja sama antardaerah menjadi kesempatan saling bertukar pengalaman guna menghadirkan pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas bagi masyarakat.

Bandung akan mempelajari pengelolaan fiskal daerah serta layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Pekanbaru yang mampu diselesaikan dalam hitungan jam.

“Ini yang ingin kami pelajari untuk mempercepat investasi di Kota Bandung,” ujar Farhan.

Sebagai timbal balik, Bandung membagikan pengalaman penataan jaringan utilitas melalui program penurunan kabel fiber optik untuk mendukung infrastruktur perkotaan yang lebih tertata.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan Kota Bandung menjadi salah satu daerah rujukan dalam pengembangan inovasi tata kelola pemerintahan.

“Kami datang untuk belajar. Banyak hal yang ingin kami kerja samakan, mulai dari tata kelola pemerintahan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sektor kuliner, hotel, hingga pariwisata,” ungkap Agung.

Agung menjelaskan Pekanbaru berhasil meningkatkan PAD dari sekitar Rp800 miliar menjadi Rp1,3 triliun melalui inovasi perpajakan dan pelayanan publik.

Kedua pemerintah daerah juga membuka peluang kerja sama promosi usaha mikro, kecil, dan menengah, investasi, pariwisata, serta ekonomi kreatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kesepakatan tersebut mencakup pelayanan publik, pemerintahan digital, investasi, peningkatan PAD, pengelolaan jaringan fiber optik, perizinan, dan inovasi daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Bogor Tegaskan Penindakan Angkot Berusia di Atas 20 Tahun, 213 Unit Sudah Dibekukan

Penulis
Reta
-

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor untuk memastikan penerapan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Rasionalisasi, Peremajaan, dan Penghapusan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, Rabu (8/7/2026).

 

Berdasarkan peraturan tersebut, sanksi bagi yang melanggar dapat berupa pembekuan izin trayek, tilang, penghentian operasi di lapangan, hingga penyitaan kendaraan.

 

Melalui regulasi tersebut, fungsi penindakan terhadap angkutan kota yang telah melampaui batas usia operasional 20 tahun terus dilakukan.

 

Sementara, pasca 20 hari penerapan Perwali tersebut, saat ini sebanyak 213 angkutan kota telah dibekukan atau dimatikan dari total target 1.780 unit.

 

Ia pun mengimbau kepada pemilik dan pengusaha angkutan kota untuk secara mandiri menyerahkan berkas kendaraan yang sudah tidak dapat beroperasi, karena telah melampaui batas usia operasional 20 tahun.

 

“Nah, kalau yang masih bandel-bandel ya tentu kita akan terus lakukan operasi. Operasi langsung di lapangan dengan segala macam konsekuensinya,” ujarnya.

 

Selain memastikan penerapan regulasi terus berjalan, kunjungan kerja tersebut juga dilakukan untuk membahas rencana implementasi Koridor 3 dan Koridor 4 Biskita yang terus dimatangkan guna melengkapi enam koridor layanan dengan kebutuhan sebanyak 68 hingga 69 unit bus.

 

Saat ini, jumlah armada yang tersedia baru 49 unit dan akan ditambah 19 unit untuk memenuhi kebutuhan seluruh koridor. Nantinya, koridor baru tersebut akan dioperasikan secara mandiri tanpa subsidi, namun tetap dengan tarif yang representatif dan terjangkau, sehingga tidak memberatkan masyarakat, meski terdapat sedikit perbedaan dibandingkan koridor yang disubsidi.

 

“Jadi banyak nanti hal-hal yang harus dibahas. Kenapa? Karena kalau mandiri berarti non-subsidi. Kalau non-subsidi ini pasti ada penyesuaian tarif. Tadi juga kita bahas, kira-kira willingness to pay-nya atau tarifnya berapa. Tarifnya masih terjangkau, kurang lebih antara Rp6.000 sampai Rp7.000. Jadi artinya yang mandiri Rp6.000-Rp7.000. Kalau yang subsidi masih sekitar Rp4.000,” ujarnya.

 

Beberapa poin yang turut dibahas di antaranya kondisi marka jalan di Kota Bogor, rambu lalu lintas, penerangan jalan umum (PJU), ketersediaan personel, hingga penataan parkir on street. Sebab, lanjut Dedie Rachim, penerapan penataan parkir on street masih terkendala oleh status kewenangan jalan.

 

“Contohnya Jalan Sudirman itu kewenangan provinsi. Ini tadi juga kita bahas bagaimana pengelolaannya, karena menjadi kewenangan provinsi. Kemudian jalan di seputaran SSA yang merupakan jalan nasional, lalu Jalan Bondongan, Jalan Raden Saleh, dan Jalan Pajajaran yang juga merupakan jalan nasional maupun jalan provinsi. Nah, ini yang tadi kita bahas. Tetapi konsep untuk mendigitalisasikan parkir ini sudah ada. Tinggal nanti bagaimana koordinasi kita dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” ucapnya.

 

Tujuannya adalah agar pelaksanaan penataan perparkiran dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

“Ya, bertahap tapi pasti. Yang penting kita sudah punya konsep, semuanya digital. Kemudian komandan regu juga kita pastikan tidak ada yang menerima pembayaran tunai, semuanya digital. Mudah-mudahan nanti lambat laun akan terjadi perubahan dan perbaikan, sehingga ada sumber pendapatan yang maksimal dari sektor perparkiran di Kota Bogor,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan India Resmi Jalin Kerja Sama Konservasi Candi Prambanan, Perkuat Diplomasi Budaya

Penulis
Reta
-

Di antara megahnya menara Candi Prambanan yang telah berdiri lebih dari seribu tahun, Indonesia dan India menandai babak baru persahabatan dua bangsa melalui pelestarian warisan budaya dunia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, Rabu (8/7), meresmikan dimulainya kerja sama konservasi Kompleks Candi Prambanan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Babak baru kerja sama budaya Indonesia–India itu ditandai dengan pembukaan plakat konservasi warisan budaya di kawasan Candi Prambanan. Peresmian ini menjadi tonggak penting penguatan hubungan budaya kedua negara yang telah terjalin selama berabad-abad, sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam menjaga salah satu mahakarya peradaban dunia yang diakui UNESCO.

Peresmian tersebut turut disaksikan Wakil Gubernur (Wagub) DIY KGPAA Paku Alam X yang hadir mendampingi rangkaian kegiatan kedua kepala negara di Kompleks Candi Prambanan. Bagi Pemerintah Daerah (Pemda) DIY, dimulainya kerja sama konservasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pelestarian warisan budaya dunia sekaligus meneguhkan Yogyakarta sebagai simpul diplomasi budaya yang mempertemukan peradaban Indonesia dan India.

Kunjungan PM Narendra Modi ke Prambanan merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Di Yogyakarta, kedua pemimpin negara menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan India tidak hanya dibangun melalui kerja sama politik, ekonomi, dan strategis, tetapi juga melalui ikatan budaya yang telah menghubungkan kedua bangsa sejak lebih dari seribu tahun lalu.

Suasana Kompleks Candi Prambanan sejak pagi terasa istimewa. Kehadiran Presiden Prabowo dan PM Modi disambut hangat masyarakat serta pertunjukan budaya yang menggambarkan eratnya hubungan sejarah Indonesia dan India. Relief kisah Ramayana yang menghiasi dinding candi seakan menjadi saksi hidup perjalanan panjang pertukaran nilai, pengetahuan, dan kebudayaan antara kedua bangsa.

Presiden Prabowo menyambut baik kesepakatan konservasi dan restorasi Kompleks Candi Prambanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India. Menurut Presiden, kerja sama tersebut memiliki makna yang jauh melampaui pelestarian bangunan bersejarah.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyambut baik kesepakatan konservasi dan restorasi Kompleks Candi Prambanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan Candi Prambanan bukan hanya simbol kejayaan sejarah dan kebudayaan Indonesia, tetapi juga pengingat kuat hubungan peradaban Indonesia dan India yang telah berlangsung lebih dari satu milenium. Jejak hubungan tersebut masih dapat dilihat hingga kini melalui relief Ramayana, nilai-nilai budaya, serta berbagai warisan intelektual yang berkembang di kedua negara.

“Candi Prambanan bukan hanya simbol kejayaan sejarah dan kebudayaan Indonesia, tetapi juga menjadi pengingat akan kuatnya hubungan peradaban yang telah terjalin antara Indonesia dan India selama lebih dari 1.000 tahun,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menekankan budaya merupakan jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, dan membangun kepercayaan. Karena itu, konservasi Prambanan menjadi investasi penting bagi masa depan hubungan Indonesia dan India sekaligus kontribusi nyata dalam menjaga warisan peradaban dunia.

“Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama,” ujar Presiden.

Sementara itu, PM Narendra Modi mengaku merasa terhormat dapat menjadi bagian dari dimulainya konservasi kompleks candi yang berusia sekitar 1.000 hingga 1.200 tahun tersebut. Ia menyebut Candi Prambanan sebagai warisan budaya yang memiliki nilai sejarah dan spiritual yang sangat mendalam.

“Saya merasa sangat beruntung mendapat kesempatan memulai pekerjaan restorasi dan renovasi warisan budaya yang telah berusia sekitar 1.000 hingga 1.200 tahun ini. Saya sangat antusias,” ujar Modi.

PM Modi juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Indonesia yang dinilai berhasil menjaga dan merawat Prambanan selama berabad-abad. Menurutnya, dimulainya proyek konservasi ini akan semakin meningkatkan minat wisatawan dan peziarah dari India untuk berkunjung ke Indonesia, khususnya ke DIY.

“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia karena telah menjaga dan merawat warisan budaya yang begitu besar ini dengan penuh pengabdian,” kata Modi.

Ia optimistis kerja sama konservasi ini akan semakin mempererat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan kunjungan wisata budaya dari India ke Indonesia.

“Saya yakin setelah dimulainya proyek revitalisasi ini, wisatawan dan peziarah dari India akan semakin banyak datang mengunjungi tempat ini,” ujarnya.

Kerja sama konservasi Indonesia–India akan difokuskan pada revitalisasi Candi Perwara yang mengelilingi tiga candi utama Prambanan. Dari lebih dari 200 Candi Perwara yang ada, hingga saat ini baru sebagian kecil yang telah berhasil direvitalisasi. Melalui kolaborasi ini, kedua negara akan melakukan kajian teknis, penguatan dokumentasi ilmiah, pertukaran keahlian konservasi, serta pengembangan teknologi pelestarian cagar budaya.

Selain pemugaran fisik, kerja sama tersebut juga diharapkan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang arkeologi dan konservasi, sekaligus memperkaya pengetahuan tentang pengelolaan situs warisan dunia yang berkelanjutan. Dengan demikian, Prambanan tidak hanya terjaga secara fisik, tetapi juga semakin relevan sebagai ruang pembelajaran sejarah dan peradaban bagi generasi masa depan.

Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimulainya konservasi Candi Prambanan menjadi momentum strategis untuk semakin mengukuhkan posisi DIY sebagai pusat kebudayaan nasional dan ruang dialog antarperadaban dunia. Prambanan tidak hanya menjadi destinasi wisata dan situs sejarah, tetapi juga simbol hidup tentang bagaimana warisan budaya mampu mempertemukan bangsa-bangsa dalam semangat kerja sama dan persahabatan.

Kini, ketika konservasi resmi dimulai, yang dijaga bukan semata susunan batu-batu candi yang telah bertahan melintasi zaman. Dari DIY, Indonesia dan India sedang merawat sebuah jembatan peradaban, memperkuat persahabatan dua bangsa, serta mewariskan nilai-nilai budaya yang akan terus menginspirasi generasi masa depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Desa Ngadirejo Resmikan Monumen Prasasti Canggu, Angkat Sejarah Majapahit dan Wisata Gerabah

Penulis
Reta
-

Peresmian Monumen Prasasti Canggu menjadi momentum penting bagi Desa Ngadirejo. Selain menandai penetapan Hari Jadi Desa (HJD) Ngadirejo ke-668, kegiatan yang berlangsung di Rest Area Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel, Selasa (7/7/2026), itu juga memperkuat upaya pelestarian sejarah sekaligus mendorong pengembangan potensi desa.

Peresmian monumen tersebut dihadiri Kepala Disnakerin Tuban, didampingi Camat dan Forkopimka Rengel serta Kepala Desa Ngadirejo. Hadir pula perwakilan Disbudporapar Tuban, komunitas Teropong Sejarah, dan Tim Misi Ekspedisi Bengawan Solo 2022.

Selama kegiatan berlangsung, Rest Area Desa Ngadirejo dipadati oleh warga yang menikmati pertunjukan kesenian tradisional dan mengunjungi stan UMKM. Prosesi peresmian berlangsung khidmat, diawali kirab yang dipimpin Kepala Desa bersama sebagian warga dan tamu undangan. Setibanya di lokasi monumen, perangkat desa membacakan terjemahan Prasasti Canggu, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan penetapan Hari Jadi Desa oleh Kepala Desa.

Pada kesempatan itu, Kepala Disnakerin Tuban, Rohman Ubaid, mengungkapkan Pemkab Tuban mengapresiasi komitmen Kepala Desa bersama perangkat dan warga dalam mempelajari sejarah Desa Ngadirejo. Semangat dan antusiasme tersebut diharapkan dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan Desa Ngadirejo kepada masyarakat, baik dari sisi potensi wisata, edukasi, budaya, maupun kuliner. Ia berharap kegiatan serupa dapat digelar lebih semarak pada tahun-tahun mendatang.

“Acara yang demikian khusus dan khas ini, layak kiranya, kedepan kita kembangkan lebih greng lagi,” serunya disambut tepuk tangan warga.

Berkenaan dengan sentra gerabah di Ngadirejo, Rohman Ubaid menyampaikan potensi kerajinan tersebut dapat terus dikembangkan. Pengembangan Gerabah Ngadirejo, Kecamatan Rengel, merupakan binaan Disnakerin Kabupaten Tuban pada 2025 melalui Program Pelatihan Pengembangan 11 Sentra IKM yang didanai DBHCHT.

Adapun proses pembinaan tersebut, imbuhnya, melibatkan berbagai pihak, termasuk instruktur dari ISI Yogyakarta. “Pada Festival Bengawan bulan Desember 2025, Ketua Dekranasda Kabupaten Tuban secara resmi melaunching Wisata Edukasi Gerabah desa Ngadirejo,” sambungnya.

Lebih jauh, ia menambahkan, pascaperesmian wisata edukasi gerabah, minat terhadap produk asli Desa Ngadirejo terus meningkat. Peminatnya berasal dari berbagai daerah, di antaranya Tambakboyo, Bancar, Widang, Plumpang, Soko, Semanding, Bojonegoro, hingga Surabaya.

Berangkat dari potensi tersebut, Pemkab Tuban akan terus mendorong pengembangan kerajinan gerabah agar tidak hanya menjadi wisata edukasi, tetapi juga berkembang menjadi sektor industri.

Sementara itu, Kepala Desa Ngadirejo, Gatot Srikuntolo, menuturkan keberadaan Desa Ngadirejo telah ada sejak masa Kerajaan Majapahit. Prasasti Canggu bertahun 1358 menjadi acuan penetapan Hari Jadi Desa. Sebelum ditetapkan, pihaknya telah melakukan kajian bersama komunitas sejarah.

“Kami sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak, salah satunya Teropong Sejarah Tuban, jika sejarah desa tertulis di Prasasti Trowulan 1 atau Prasasti Canggu pada 1358, atau bertepatan 7 Juli 1358, pada lempeng 5 bari ke-6 yang tertulis I-Raçi atau sekarang berubah menjadi Ngadirejo. Ini adalah momen sejarah, dan kita akan terus melestarikan sejarah dan budaya,” terangnya.

Tak kalah penting, Gatot juga menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak dalam pengembangan potensi desa. Selain kerajinan gerabah, pemerintah desa juga akan melengkapi kawasan tersebut dengan UMKM agar semakin menarik minat masyarakat.

“Di sini sudah ada edukasi kerajinan gerabah, dan pada tahun ini Insyaallah akan kami rilis UMKM nya. Kami berharap semua warga Ngadirejo bisa berkontribusi sekaligus bisa menciptakan lapangan kerja dan memunculkan potensi-potensi yang ada di desa untuk kemajuan desa,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

CCEPI dan Pemkab Sumedang Perkuat Kompetensi UMKM Lewat Pelatihan Manajerial Usaha

Penulis
Reta
-

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumedang mendapatkan pelatihan manajerial usaha oleh Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEPI) di Pendopo Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Rabu (8/7/2026). Pelatihan ini menjadi upaya meningkatkan kompetensi dan kemampuan pelaku UMKM, khususnya dalam mengelola usaha agar mampu berkembang dan lebih berdaya saing.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, pelatihan bukan sekadar menambah pengetahuan, tetapi harus menjadi titik awal perubahan bagi para pelaku usaha. “Makna yang bisa diambil dari kegiatan ini adalah bagaimana meningkatkan kompetensi dan pengetahuan. Yang paling penting, setelah pelatihan harus ada tekad untuk berubah dengan menerapkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh,” ujar Dony.

Pelaku UMKM harus terus berupaya naik kelas melalui peningkatan kualitas produk, penguatan manajemen usaha, strategi pemasaran, hingga peningkatan keuntungan. Pemkab Sumedang telah menyiapkan berbagai dukungan dan solusi bagi UMKM dalam menghadapi masalah usaha.

Terkait permasalah modal, Pemkab Sumedang punya program Kredit Usaha Rakyat (KURDA) dengan buka 3% per tahun. Solusi untuk permasalah produk, Pemkab Sumedang memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keterampilan. Adapun pemasaran didukung melalui UMKM Center. “Kalau masalahnya modal, ada Kurda dengan bunga hanya tiga persen per tahun. Kalau kualitas produk, punya BLK, pelatihan manajerial difasilitasi melalui kegiatan seperti ini, sementara pemasaran didukung melalui UMKM Center,” jelasnya.

Bupati Dony mengapresiasi semangat para pelaku UMKM yang terus berikhtiar meningkatkan kapasitas usahanya. Ia menyampaikan terima kasih kepada CCEPI atas kolaborasi dalam membina UMKM di Kabupaten Sumedang. “Terima kasih kepada CCEPI yang telah berkolaborasi membina UMKM sehingga semakin banyak pelaku usaha yang mampu naik kelas dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah,” katanya.

Regional Public Affairs Manager CCEPI Nurlida Fatmikasari mengatakan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah sehingga perlu terus didorong agar memiliki daya saing yang lebih tinggi. Melalui pelatihan manajerial ini, diharapkan pelaku UMKM mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan meningkatkan daya saing. “Kami berharap pelaku UMKM mampu menghasilkan produk yang berkualitas, unggul, dan memiliki daya saing. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan menjadi wadah pembinaan sekaligus memperkuat koordinasi Forum UMKM di Kabupaten Sumedang,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Festival Genitri Tempo Doeloe ke-8 di Malang Dorong UMKM dan Lestarikan Budaya Nusantara

Penulis
Reta
-

Festival Genitri Tempo Doeloe kembali hadir untuk yang kedelapan kalinya. Festival tahunan yang digelar warga RW 04, Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan Sukun ini resmi dibuka Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Selasa (7/7/2026). Festival yang mengangkat tema ‘Pesona Budaya Nusantara’ ini menjadi wadah pelestarian budaya sekaligus penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sepanjang kawasan Jalan Pisang Candi Barat, pengunjung disuguhi suasana bernuansa tempo dulu dengan beragam kuliner tradisional, jajanan legendaris, produk UMKM, hingga pertunjukan seni budaya yang memeriahkan suasana.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengapresiasi konsistensi warga RW 04 yang selama delapan tahun terus menjaga keberlangsungan Festival Genitri Tempo Doeloe sebagai ruang kolaborasi masyarakat dalam melestarikan budaya dan menggerakkan perekonomian lokal. “Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Malang mengapresiasi penyelenggaraan Festival Genitri Tempo Doeloe ke-8 ini. Setiap tahun saya melihat festival ini terus berkembang dengan mengangkat kearifan lokal sekaligus menjadi ruang bagi ekonomi kreatif Kota Malang untuk tumbuh,” beber Wahyu.

Menurut Wahyu, Festival Genitri Tempo Doeloe memiliki karakter yang berbeda dibandingkan kegiatan serupa. Tidak hanya menghadirkan nuansa tempo dulu melalui aneka kuliner tradisional dan permainan rakyat, festival ini juga mampu menarik pengunjung dari berbagai daerah, sehingga memberikan dampak nyata terhadap perputaran ekonomi masyarakat.

“Pengunjung yang datang tidak hanya dari RW 04 atau warga Kelurahan Pisangcandi, tetapi juga dari berbagai wilayah di Kota Malang. UMKM yang hadir pun menawarkan kuliner tempo dulu, kuliner legendaris, hingga makanan yang sedang viral. Ini menjadi daya tarik tersendiri,” tuturnya.

Lebih lanjut, Wahyu menilai pelaku UMKM di kawasan tersebut telah menunjukkan perkembangan yang positif. Selain memanfaatkan momentum festival, sebagian besar pelaku usaha juga memasarkan produknya secara daring sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

“UMKM di sini sudah naik kelas. Mereka tidak hanya berjualan saat ada event, tetapi juga memasarkan produknya secara online. Festival seperti ini harus terus dipelihara sebagai sarana memperkenalkan UMKM Kota Malang sekaligus mendukung program prioritas kami, yaitu seribu event juga Dasa Bakti Ngalam Asyik,” imbuhnya.

Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang ini berharap Festival Genitri Tempo Doeloe dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain untuk mengembangkan potensi lokal yang dimiliki. Pemerintah Kota Malang akan terus memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM agar semakin berdaya saing dan mampu memperluas pasar.

Selain menggerakkan ekonomi masyarakat, Wahyu menegaskan festival ini memiliki nilai strategis dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal. Menurutnya, generasi muda harus menjadi pewaris sekaligus pengembang kebudayaan agar nilai-nilai tradisi tetap hidup di tengah perkembangan zaman.

“Saya berharap festival ini tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga menjadi ruang belajar antargenerasi. Ketika anak-anak muda mencintai seni, mengenal sejarah wilayahnya, dan bangga terhadap budaya lokal, sesungguhnya kita sedang menanam investasi peradaban untuk masa depan Kota Malang,” katanya.

Wahyu berharap Festival Genitri Tempo Doeloe terus menjadi panggung untuk merawat tradisi, menggerakkan ekonomi kerakyatan, memperkuat pariwisata berbasis budaya, serta meneguhkan identitas Kota Malang sebagai kota yang Mbois Berkelas.

Sementara itu, Ketua RW 04 Kelurahan Pisangcandi, Hadi Susanto, mengungkapkan bahwa Festival Genitri Tempo Doeloe merupakan hasil kesepakatan dan gotong royong warga yang bertujuan mengangkat ekonomi kreatif masyarakat. Tahun ini, festival diikuti lebih dari 180 pelaku UMKM, terdiri atas sekitar 95 peserta dari lingkungan RW 04 dan Kelurahan Pisangcandi, serta sekitar 98 peserta dari luar wilayah.

Hadi menegaskan seluruh penyelenggaraan festival dilakukan secara swadaya tanpa membebani masyarakat melalui pungutan. “Festival ini murni lahir dari semangat gotong royong warga. Panitia mencari dukungan secara mandiri agar kegiatan ini dapat terus berlangsung setiap tahun. Harapan kami, Festival Genitri Tempo Doeloe dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi perekonomian warga sekaligus memperkenalkan potensi Kelurahan Pisangcandi kepada masyarakat luas,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Program ADEM Berangkatkan 124 Pelajar Papua ke Lima Provinsi, Investasi Pendidikan Jangka Panjang

Penulis
Reta
-

Di balik keberangkatan 124 pelajar Orang Asli Papua (OAP) menuju lima provinsi di Indonesia, tersimpan harapan besar Pemerintah Provinsi Papua untuk melahirkan generasi muda yang siap menjadi motor pembangunan daerah pada masa mendatang.

Melalui Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), Pemerintah Provinsi Papua bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kembali membuka jalan bagi putra-putri Papua untuk memperoleh pendidikan menengah berkualitas di luar daerah.

Para peserta akan melanjutkan pendidikan jenjang SMA/SMK di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Bali.

Bagi Pemerintah Provinsi Papua, program ini bukan sekadar mengirim siswa untuk bersekolah, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia Papua yang unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat nasional.

Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mengatakan seluruh peserta merupakan perwakilan dari sembilan kabupaten/kota di Provinsi Papua yang telah melalui proses seleksi.

“Program ADEM adalah wujud komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak Papua. Mereka diharapkan menjadi generasi yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan wawasan yang lebih luas untuk membangun Papua di masa depan,” katanya di Jayapura, Senin.

Christian menjelaskan seluruh kebutuhan peserta selama mengikuti pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mulai dari biaya sekolah, uang sekolah (SPP), tempat tinggal, hingga biaya hidup selama menempuh pendidikan di luar Papua.

Menurutnya, dukungan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam membuka kesempatan yang setara bagi anak-anak Papua untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa terbebani persoalan biaya.

“Anak-anak yang berangkat hari ini adalah wajah Papua di daerah lain. Tunjukkan bahwa pelajar Papua mampu berprestasi, memiliki karakter yang baik, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru,” ujarnya.

Ia berharap pengalaman belajar di luar Papua dapat memperluas wawasan para siswa sekaligus membentuk karakter kepemimpinan yang akan dibutuhkan dalam pembangunan daerah pada masa mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Maluku Luncurkan Gerakan SALAWAKU, Perangi Investasi Ilegal dan Scam Digital

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan digital (scam) melalui penguatan sinergi lintas sektor. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, saat menghadiri Sosialisasi Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal dan Penipuan Transaksi Keuangan (Scam) sekaligus Pencanangan Program Siaga Lawan Kejahatan Keuangan (SALAWAKU) di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, Selasa (7/7/2026).

Kegiatan yang diinisiasi OJK Provinsi Maluku bersama Polda Maluku tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Wakabinda Maluku, Direktur Analis Kelompok Spesialis Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Pusat Brigjen Pol. Djoko Prihadi, Kepala OJK Provinsi Maluku, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, pimpinan instansi vertikal, pemerintah daerah, serta seluruh personel Bhabinkamtibmas jajaran Polda Maluku yang mengikuti kegiatan secara luring maupun daring.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pencanangan Gerakan SALAWAKU dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai bentuk komitmen bersama memperkuat sinergi dalam mencegah aktivitas keuangan ilegal serta meningkatkan perlindungan masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi kepada OJK Provinsi Maluku, Satgas PASTI Daerah, Polda Maluku, Bank Indonesia, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, serta seluruh pemangku kepentingan yang terus membangun kolaborasi dalam melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan keuangan.

“Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen membangun daerah yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan slogan Par Maluku Pung Bae, yakni bekerja bersama, bergotong royong, dan saling menjaga demi kebaikan seluruh masyarakat Maluku,” ujar Gubernur.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan dalam mengakses layanan keuangan. Namun di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada semakin maraknya investasi ilegal, pinjaman online ilegal, phishing, hingga berbagai bentuk penipuan transaksi digital dengan modus yang semakin canggih.

Gubernur menilai tantangan tersebut menjadi perhatian serius, terutama bagi Maluku sebagai daerah kepulauan yang masih menghadapi kesenjangan literasi keuangan di sejumlah wilayah. Karena itu, upaya perlindungan masyarakat tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi harus diiringi dengan edukasi dan peningkatan literasi keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke desa-desa dan pulau-pulau terluar.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data nasional hingga 31 Mei 2026, SIPASTI telah menerima lebih dari 18 ribu laporan aktivitas keuangan ilegal, sementara Indonesia Anti Scam Centre menerima lebih dari 579 ribu laporan penipuan transaksi keuangan dengan nilai kerugian yang sangat besar. Kondisi tersebut menjadi pengingat penting bahwa kewaspadaan dan literasi keuangan harus terus ditingkatkan.

Gubernur juga mengapresiasi kinerja Satgas PASTI Daerah Maluku yang selama ini aktif melakukan edukasi, sosialisasi, pengawasan, serta penanganan aktivitas keuangan ilegal, termasuk keberhasilan menghentikan aktivitas entitas ilegal VID di Kota Ambon melalui koordinasi lintas instansi.

“Keberhasilan tersebut membuktikan bahwa kolaborasi mampu memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat. Namun langkah kita tidak boleh berhenti pada penindakan semata. Yang lebih penting adalah membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan tidak mudah tergiur janji keuntungan yang tidak masuk akal,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa Program SALAWAKU bukan sekadar nama sebuah program, melainkan gerakan moral masyarakat Maluku untuk membangun budaya saling peduli, saling mengingatkan, dan saling melindungi dari berbagai bentuk kejahatan keuangan.

Ia berharap Gerakan SALAWAKU menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Maluku yang semakin aman, cerdas, dan tangguh menghadapi tantangan ekonomi digital, sekaligus memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap layanan keuangan yang legal, aman, dan terpercaya.

Sementara itu, Polda Maluku menegaskan bahwa penguatan kapasitas personel Bhabinkamtibmas menjadi bagian penting dalam implementasi Gerakan SALAWAKU. Melalui pembekalan tersebut, Bhabinkamtibmas diharapkan mampu menjadi ujung tombak edukasi kepada masyarakat, melakukan deteksi dini, serta mencegah berbagai bentuk kejahatan keuangan hingga ke desa dan kelurahan.

Melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Maluku, Polda Maluku, OJK, Bank Indonesia, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan, Gerakan SALAWAKU diharapkan mampu memperkuat literasi keuangan masyarakat, meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan keuangan digital, serta menciptakan ekosistem keuangan yang aman, sehat, terpercaya, dan berkelanjutan di Provinsi Maluku.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensos Gelar Bakti Sosial di Ternate, Ribuan Warga Nikmati Layanan Kesehatan Gratis

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengapresiasi kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui Sentra Wasana Bahagia Ternate. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (7/7/2026) bertempat di Aula Makorem 152/Baabullah Ternate.

Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Fachruddin Tukuboya, saat menghadiri opening ceremony menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini memiliki makna yang sangat penting karena menghadirkan pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program yang berpihak kepada masyarakat, terutama kelompok rentan.

“Saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus memelihara semangat kepedulian terhadap sesama. Nilai gotong royong yang telah menjadi budaya bangsa harus terus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari,” ucapnya.

Ia juga berharap kepada para penerima manfaat agar bantuan yang diterima hari ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya serta menjadi penyemangat untuk terus menjalani kehidupan dengan optimistis.

Sementara itu, Danrem 152/Baabullah Ternate, Brigjen TNI Enoh Solehudin, saat memberikan sambutan menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh berbagai pelayanan yang dibutuhkan, di antaranya pengobatan massal, pemeriksaan kesehatan gratis, operasi katarak, serta penyaluran bantuan sosial kepada warga kurang mampu.

“Semoga melalui kegiatan ini, semakin banyak masyarakat yang dapat kembali melihat dunia dengan lebih jelas dan menjalani kehidupan penuh harapan,” ucapnya.

Danrem juga menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa TNI AD selalu hadir di tengah-tengah rakyat.

Sebelum kegiatan opening ceremony dilaksanakan, peninjauan operasi katarak terlebih dahulu dilakukan di Rumah Sakit Tentara.

Kegiatan pembukaan Sentra Wasana Bahagia ini juga dirangkaikan dengan penyerahan Bantuan Atensi Operasi Katarak, kewirausahaan, Atensi Lanjut Usia, Atensi Pemulung, bantuan alat bantu disabilitas, serta peninjauan pemeriksaan kesehatan gratis yang bertempat di Makorem 152/Baabullah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPOM Ajak Negara ASEAN Perkuat Sistem Darurat Keamanan Pangan demi Lindungi Masyarakat

Penulis
Reta
-

 “Mari kita gunakan simulasi ini, tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas teknis, melainkan untuk mempererat kerja sama, solidaritas, dan terutama komitmen kita untuk melindungi kesehatan masyarakat di ASEAN.” Ajakan tersebut disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar saat membuka secara resmi Indonesia for the ASEAN Food Safety Emergency Response Tabletop Simulation Exercise di Hotel Ayana Midplaza, Selasa (7/7/2026).

Agenda tersebut merupakan kegiatan simulasi yang menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan Indonesia dan Negara Anggota ASEAN dalam menghadapi kedaruratan keamanan pangan melalui mekanisme respons yang cepat, terkoordinasi, dan berbasis penilaian risiko. Penguatan sistem ini menjadi semakin penting mengingat penyakit akibat pangan tidak aman menyebabkan lebih dari 420 ribu kematian setiap tahun di dunia.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi ASEAN Health Cluster 4: Ensuring Food Safety yang mendorong penguatan mekanisme berbagi informasi, penilaian risiko, dan respons cepat terhadap insiden keamanan pangan di kawasan. Melalui simulasi bersama ini, Negara Anggota ASEAN diharapkan memiliki kesiapsiagaan yang semakin baik dalam menghadapi kedaruratan keamanan pangan secara terkoordinasi.

Upaya tersebut diwujudkan melalui mekanisme Food Safety Emergency Response (FSER), yaitu sistem yang mencakup serangkaian langkah penanganan kedaruratan keamanan pangan. Sistem yang dimaksud mulai dari deteksi dini, penilaian risiko, koordinasi lintas sektor, komunikasi risiko, hingga respons cepat terhadap kejadian yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Kepala BPOM menegaskan bahwa tantangan keamanan pangan terus berkembang seiring meningkatnya kompleksitas sistem pangan yang saling terhubung lintas negara. Menurutnya, munculnya berbagai bahaya biologis, kimia, maupun lingkungan menuntut kesiapsiagaan yang semakin kuat di tingkat nasional maupun regional.

“Munculnya bahaya biologis, kimia, dan lingkungan memerlukan sistem darurat keamanan pangan yang mampu melakukan deteksi cepat, berbagi informasi tepat waktu, penilaian risiko berbasis sains, dan respons regional yang terkoordinasi,” tutur Taruna Ikrar. Menurutnya lagi, tantangan tersebut tidak dapat dihadapi oleh satu negara ataupun satu institusi saja, melainkan memerlukan kolaborasi yang erat antarpemangku kepentingan dan antarnegara.

Lebih lanjut, Taruna Ikrar menegaskan bahwa keamanan pangan tidak lagi sekadar menjadi fungsi regulasi. Keamanan pangan telah menjadi investasi strategis yang berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan kepercayaan konsumen.

“Penguatan kesiapsiagaan darurat keamanan pangan merupakan investasi dalam pembangunan berkelanjutan ASEAN dan daya saing regional,” ujarnya.

Kepemimpinan Indonesia dalam penguatan sistem keamanan pangan regional telah dimulai sejak 2020 melalui inisiasi dan koordinasi program Capacity Building for Rapid Response to Food Safety Issues and Crisis. Program tersebut mendukung negara-negara anggota ASEAN dalam menyusun dokumen nasional FSER sebagai acuan menghadapi insiden keamanan pangan.

Dukungan terhadap penguatan sistem keamanan pangan ASEAN juga disampaikan Head of Strategy from UK Mission to ASEAN Harrison Massey. Menurut Harrison, ASEAN telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam membangun sistem keamanan pangan, yang antara lain ditandai dengan terbentuknya ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed (ARASFF) dan ASEAN Risk Assessment Centre for Food Safety (ARAC).

Melalui ASEAN-UK Health Security Partnership (HSP), Harrison Massey menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kepemimpinan ASEAN dalam memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap ancaman kesehatan di kawasan. “Kami dukung upaya untuk memperkuat pencegahan, kesiapan, dan respons antar wilayah,” tuturnya.

Senada dengan Kepala BPOM, Harrison Massey mengatakan tidak ada satu pihak, satu institusi, maupun satu negara yang dapat merespons dan menangani kedaruratan keamanan pangan sendirian. Diperlukan koordinasi dan kepercayaan antarpihak terkait. Ia juga menegaskan bahwa sistem keamanan pangan yang kuat akan melindungi kesehatan masyarakat, mendukung ketahanan ekonomi, serta menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan.

Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini diikuti oleh perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Badan Pangan Nasional, Badan Karantina Indonesia, Badan Gizi Nasional, serta BPOM. Seluruh peserta mengikuti tabletop simulation penanganan kedaruratan keamanan pangan melalui berbagai skenario, mulai dari penyampaian informasi kepada media terkait klaster penyakit yang belum diketahui penyebabnya, bertambahnya kasus di rumah sakit akibat pangan terkontaminasi, konfirmasi hasil laboratorium, hingga mekanisme pertukaran informasi antarnegara.

Melalui simulasi tersebut, mekanisme FSER ASEAN diharapkan dapat diuji efektivitasnya sekaligus mengidentifikasi area yang masih perlu diperkuat. Kegiatan ini juga diharapkan semakin meningkatkan koordinasi, pertukaran informasi, dan kesiapsiagaan negara-negara anggota ASEAN dalam menghadapi kedaruratan keamanan pangan demi melindungi kesehatan masyarakat di kawasan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...170171172...4,867Halaman 171 dari 4,867