Beranda blog Halaman 172

Perlindungan Sosial Diperluas, Menko Muhaimin Ajak Pekerja Informal Daftar BPJS Ketenagakerjaan

Penulis
Reta
-

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar mengajak para pekerja informal untuk memiliki kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial yang mampu memberikan rasa aman bagi pekerja dan keluarganya.

 

Menurutnya, perlindungan sosial tidak boleh hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga harus menjangkau jutaan pekerja informal yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.

 

“Kepada para pekerja informal untuk terus diperhatikan oleh pemerintah daerah juga akan kita upayakan berbagai cara, agar para pekerja informal juga memiliki kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Menko Muhaimin saat meninjau Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Denpasar, Bali, Rabu (08/07/2026).

 

Menko Muhaimin menegaskan pemerintah akan terus memperluas cakupan perlindungan sosial melalui sinergi dengan pemerintah daerah agar semakin banyak pekerja informal yang dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

 

“Namun sebelum negara mampu membantu seluruhnya, saya berharap para pekerja informal mulai membangun kesadaran untuk melindungi dirinya sendiri melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

 

Ia mengatakan, pekerja informal seperti pedagang, petani, nelayan, pengemudi, pelaku UMKM, hingga pekerja lepas menghadapi berbagai risiko dalam bekerja. Karena itu, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi instrumen penting agar mereka memperoleh perlindungan ketika mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia, maupun saat memasuki masa pensiun.

 

Dalam kesempatan tersebut, Menko Muhaimin juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan manfaat program jaminan sosial, salah satunya dengan tidak terburu-buru mencairkan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) apabila belum benar-benar diperlukan.

 

“Nah kita berharap JHT itu dijaga dulu, jangan diambil supaya apa? Supaya nanti keberlangsungan manfaat itu terjaga tapi enggak ada masalah kalau diambil,” kata Menko Muhaimin.

 

Menko Muhaimin juga turut mengapresiasi berbagai inovasi layanan BPJS Ketenagakerjaan yang terus dikembangkan, seperti digitalisasi layanan melalui aplikasi JMO dan Claim Center yang memungkinkan proses klaim dilakukan secara daring sehingga lebih cepat, mudah, dan efisien.

 

Menko Muhaimin menambahkan, Kemenko PM akan terus mengoordinasikan berbagai kebijakan lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat sistem perlindungan sosial nasional. Menurutnya, pekerja yang terlindungi akan lebih produktif, lebih sejahtera, dan mampu menjadi penggerak utama pemberdayaan masyarakat.

 

“Mari kita bareng-bareng jaga BPJS Ketenagakerjaan ini agar keuangan yang besar ini terjaga kualitasnya, keamanannya, sehingga para pekerja dapat menikmati perlindungan dari program jaminan sosial yang memang kita sediakan,” jelas Menko Muhaimin.

 

“Ini bukti bahwa negara akan terus menjadi bagian agar seluruh para pekerja kita mendapatkan manfaat perlindungan jaminan sosial,” sambungnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prof. Zudan Tutup Festival Biak Munara Wampasi 2026, Pariwisata Jadi Motor Penggerak Ekonomi Papua

Penulis
Reta
-

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke wilayah Provinsi Papua, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, berkesempatan hadir secara langsung untuk menutup penyelenggaraan Festival Biak Munara Wampasi (FBMW) XIV Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Cenderawasih, Kabupaten Biak Numfor, Senin (07/07/2026). Festival ini sendiri merupakan bagian dari Karisma Event Nusantara (KEN) sebaai salah satu agenda pariwisata unggulan yang memadukan promosi budaya, penguatan ekonomi masyarakat, dan pengembangan destinasi wisata daerah di Kabupaten Biak Numfor.

Pada kesempatan itu, Kepala BKN, Prof. Zudan, menyampaikan bahwa sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kontribusi sebesar 4,67 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sektor ini mampu menciptakan efek berganda, mulai dari pembukaan lapangan kerja, penguatan UMKM, hingga peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. “Kegiatan pariwisata tidak hanya menjadi magnet untuk menarik kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta memperkuat promosi budaya daerah sebagai aset pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Prof. Zudan sebut Festival Biak Munara Wampasi merupakan salah satu contoh kolaborasi yang berhasil menghadirkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal. Menurutnya, berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadirkan dalam festival tersebut mampu menciptakan nilai tambah yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. “Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, pelaku usaha dan jasa pariwisata, seniman, budayawan, pelaku UMKM, komunitas, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi menyukseskan Festival Biak Munara Wampasi Tahun 2026,” ungkapnya.

Di samping itu, Bupati Biak Numfor, Markus Oktovianus Mansnembra, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan festival selama tujuh hari pelaksanaan, termasuk kehadiran Kepala BKN yang berkesempatan menutup event tahunan Pemkab Biak Numfor tersebut. Sepakat dengan pernyataan Prof. Zudan, Ia mengakui sektor kebudayaan dan pariwisata telah memberikan kontribusi positif terhadap pergerakan ekonomi daerah, dan akan terus menjadi fokus pengembangan pemerintah daerahnya.

Dalam rangkaian penutupan festival ini, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor juga mengumumkan penyelenggaraan Festival Budaya Biak Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Turbey Onny Dangeubun, menyampaikan bahwa pihaknya akan menyiapkan konsep festival yang lebih kuat guna menjangkau pasar wisatawan yang lebih luas.

Festival Biak Munara Wampasi XIV Tahun 2026 yang berlangsung mulai tanggal 01 s.d 07 Juli 2026 tersebut, telah menghadirkan 13 rangkaian kegiatan budaya dan wisata minat khusus, di antaranya yakni Apen Beyeren, Snap Mor, Parade Wai Mansusu, Parade Wor, pertunjukan musik suling tambur, lomba foto bawah laut internasional, hingga Parade Yospan. Pada festival tahun ini, Kabupaten Asmat ikut berpartisipasi dengan menampilkan seni ukir khas Asmat dan ritual patung Mbis.

Di akhir sambutannya, Kepala BKN, Prof. Zudan berharap semangat kolaborasi yang telah terbangun antara pemerintah daerah dengan masyarakat melalui Festival Biak Munara Wampasi seperti ini dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPRD Jatim Siapkan Nobar Semifinal Piala Dunia 2026 dengan Doorprize dan UMKM Gratis

Penulis
Reta
-

DPRD Jawa Timur kembali membuka ruang kebersamaan bagi masyarakat dengan menggelar nonton bareng (nobar) semifinal Piala Dunia FIFA 2026 di halaman Gedung DPRD Jatim pada 15–16 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi gedung dewan sebagai “Rumah Rakyat” yang terbuka dan dekat dengan masyarakat.

 

Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur, Mohammad Ali Kuncoro, mengatakan nobar tersebut bukan sekadar agenda menyaksikan pertandingan sepak bola, melainkan sarana mempererat hubungan antara lembaga legislatif dengan masyarakat melalui ruang publik yang inklusif.

 

“Kami ingin masyarakat merasa bahwa DPRD adalah Rumah Rakyat yang benar-benar terbuka. Momentum Piala Dunia menjadi kesempatan yang baik untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan menikmati pertandingan bersama dalam suasana penuh kebersamaan,” ujarnya ditemui di ruang kerjanya. Rabu (8/7/2026).

 

Menurut Ali Kuncoro, konsep Rumah Rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan administrasi, penyerapan aspirasi, maupun aktivitas kedewanan, tetapi juga lewat kegiatan yang mampu membangun interaksi sosial di tengah masyarakat.

 

Ia menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang usia, profesi, maupun latar belakang sosial. Karena itu, DPRD Jatim ingin menghadirkan pengalaman menonton bersama yang dapat dinikmati seluruh masyarakat.

 

Untuk mendukung kenyamanan pengunjung, panitia menyiapkan layar videotron berukuran besar sehingga pertandingan dapat disaksikan dengan kualitas visual yang maksimal. Selain itu, masyarakat juga akan disuguhi berbagai hiburan, doorprize, serta sajian produk UMKM gratis bagi 1.000 pendaftar pertama.

 

Ali Kuncoro menjelaskan, pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan bentuk dukungan DPRD Jatim terhadap perekonomian masyarakat.

 

“Kami ingin kegiatan ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi pelaku UMKM lokal. Semoga menjadi ruang promosi sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk-produk daerah,” katanya.

 

Suasana nobar juga akan semakin semarak dengan kehadiran legenda sepak bola Indonesia, Uston Nawawi, yang didapuk sebagai komentator tamu selama pertandingan semifinal berlangsung.

 

Kehadiran mantan pemain tim nasional itu diharapkan memberikan analisis pertandingan sekaligus menghidupkan atmosfer kebersamaan di halaman Gedung DPRD Jatim.

Bagi DPRD Jatim, kegiatan tersebut menjadi simbol bahwa gedung dewan bukan hanya tempat pembahasan kebijakan, tetapi juga ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berkumpul dan mempererat solidaritas.

 

“Sepak bola bukan sekadar soal menang atau kalah. Di dalamnya ada nilai sportivitas, kebersamaan, persatuan, dan saling menghargai. Nilai-nilai inilah yang ingin kami hadirkan melalui kegiatan nobar di Rumah Rakyat,” tegas Ali Kuncoro.

 

Melalui kegiatan ini, DPRD Jatim berharap citra lembaga legislatif semakin terbuka, dekat, dan hadir di tengah masyarakat, sekaligus menjadikan momentum Piala Dunia sebagai perayaan kebersamaan yang menghidupkan semangat Rumah Rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Pati Salurkan 166 Ribu Benih Ikan Nila untuk Pulihkan Budidaya Pascabanjir

Penulis
Reta
-

Sebagai Langkah untuk memulihkan sektor perikanan budidaya ikan setelah terdampak banjir, Pemerintah Kabupaten Pati menmberikan bantuan benih ikan kepada pembudidaya, di Desa Talun, Kecamatan Kayen, Selasa (7/7/2026).

Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Sriwati menerangkan, bantuan yang disalurkan mencapai 166.470 ekor benih ikan nila. Seluruh benih tersebut merupakan hasil produksi UPTD Balai Benih Budidaya Ikan (BBBI) Kabupaten Pati, sebagai dukungan percepatan pemulihan usaha perikanan budidaya pascabanjir.

“Bantuan ini didistribusikan kepada pembudidaya ikan terdampak banjir di lima desa, yakni Desa Talun, Desa Gabus, Desa Bulumanis Lor, Desa Kembang di Kecamatan Dukuhseti, serta Desa Tegalombo di Kecamatan Dukuhseti,” jelas Sriwati.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra menyampaikan, penanganan dampak bencana di Kabupaten Pati tidak dilakukan secara sendiri, melainkan terus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.

“Penanganan dampak bencana di Kabupaten Pati akan terus kami koordinasikan dengan pemerintah pusat agar bantuan dan pemulihan bagi masyarakat dapat berjalan secara optimal,” ujar Chandra.

Dia berharap, penyaluran bantuan benih ikan nila tersebut mampu mempercepat pemulihan produktivitas tambak, menjaga keberlangsungan usaha para pembudidaya, sekaligus memperkuat ketahanan sektor perikanan budidaya di Kabupaten Pati, setelah terdampak bencana.

Salah seorang pembudidaya ikan tambak asal Dukuhseti, Mahendra mengaku bersyukur menerima bantuan tersebut, karena dapat memberikan harapan baru bagi para pembudidaya, untuk kembali menjalankan usaha setelah mengalami kerugian akibat banjir.

“Semoga usaha budidaya kami bisa bangkit kembali, semakin maju, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Mahendra.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Anggaran Kementerian PKP Naik Jadi Rp12,2 Triliun, Tata Kelola Program Perumahan Diperkuat

Penulis
Reta
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kantor BPK, Jakarta, Senin (6/7/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola pelaksanaan program perumahan seiring peningkatan anggaran Kementerian PKP serta percepatan berbagai program strategis pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa peningkatan anggaran Kementerian PKP dari Rp5 triliun pada tahun lalu menjadi Rp12,2 triliun pada tahun ini membawa tanggung jawab yang semakin besar dalam memastikan seluruh program berjalan secara akuntabel, efektif, dan tepat sasaran.

“Kami berdiskusi panjang karena anggaran kami meningkat besar. Tahun lalu Rp5 triliun, sekarang menjadi Rp12,2 triliun. Dengan peningkatan tanggung jawab yang diberikan Bapak Presiden serta persetujuan DPR, kami harus memastikan kesiapan dari sisi tata kelola, sumber daya manusia, maupun regulasi,” ujar Menteri Ara.

Selain penguatan tata kelola, pertemuan juga membahas perkembangan berbagai program prioritas Kementerian PKP, termasuk pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang menjadi salah satu program baru pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Menteri Ara, KUR Perumahan dihadirkan untuk memperkuat ekosistem sektor perumahan, baik dari sisi masyarakat sebagai penerima manfaat maupun pelaku usaha yang terlibat dalam pembangunan perumahan.

“Program ini tidak hanya membantu masyarakat dari sisi permintaan, tetapi juga mendukung kontraktor, pengembang, dan toko bangunan melalui dukungan pembiayaan sehingga dapat mendorong tumbuhnya kelas menengah baru sekaligus memperkuat sektor perumahan,” katanya.

Menteri Ara juga menyampaikan bahwa Kementerian PKP terus mempersiapkan percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah daerah, antara lain Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Anggaran untuk pelaksanaan program tersebut telah disiapkan sehingga implementasinya dapat segera dilakukan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara turut menjelaskan perkembangan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Ia mengatakan Kementerian PKP akan menyampaikan perkembangan capaian program secara berkala kepada masyarakat.

“Nanti setiap tanggal 1 kami akan mengumumkan perkembangan pelaksanaan program kepada publik. Berikutnya akan kami sampaikan pada 1 Agustus,” ujarnya.

Terkait pelaksanaan BSPS, Kementerian PKP juga tengah membahas penyempurnaan kriteria penerima bantuan agar tetap memenuhi prinsip tata kelola yang baik tanpa mempersulit masyarakat. Pembahasan tersebut akan dilanjutkan bersama DPR untuk memperoleh formulasi yang tepat.

“Harus ada tata kelolanya, tetapi kriterianya juga jangan sampai mempersulit masyarakat. Itu yang sedang kami rumuskan bersama,” kata Menteri Ara.

Selain itu, penyusunan kriteria tersebut juga mempertimbangkan pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah melalui berbagai program pemerintah, termasuk program gentengisasi yang menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hunian.

Melalui koordinasi dengan BPK, Kementerian PKP berkomitmen terus memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan seluruh program perumahan dapat berjalan secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhaj Ajukan Komposisi Baru Biaya Haji 2027, Porsi Jemaah Turun Jadi 40 Persen

Penulis
Reta
-

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengusulkan perubahan komposisi pembiayaan dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M. Melalui skema tersebut, porsi yang dibayarkan langsung oleh jemaah atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) diusulkan sebesar 40 persen, sedangkan 60 persen lainnya dipenuhi melalui nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa skema tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah agar penyesuaian biaya penyelenggaraan haji tidak menambah beban finansial jemaah.

Hal tersebut disampaikan Wamenhaj saat menghadiri Muktamar XXIII Al Washliyah yang digelar di Asrama Haji Kelas I Jakarta, Rabu (8/7/2026).

“Jadi, kalau Rp107 juta, berarti yang dibayarkan oleh jemaah itu sekitar Rp42,8 juta, sedangkan yang dibayarkan melalui nilai manfaat BPKH itu sekitar Rp64,2 jutaan,” ujar Wamenhaj.

Pemerintah sebelumnya mengusulkan rata-rata BPIH 1448 H/2027 M sebesar Rp107,34 juta per jemaah. Usulan penyesuaian besaran BPIH tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI pada Selasa (7/7/2026) malam. Besaran tersebut merupakan keseluruhan biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan ibadah haji dan berbeda dengan Bipih yang harus dibayarkan langsung oleh jemaah.

Wamenhaj menjelaskan, penyesuaian total BPIH disusun berdasarkan perhitungan atas sejumlah komponen biaya penyelenggaraan yang diproyeksikan mengalami kenaikan. Komponen tersebut antara lain nilai tukar mata uang, harga avtur, tarif penerbangan, akomodasi, transportasi, serta berbagai layanan yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi, termasuk layanan di kawasan Masyair.

Kendati total biaya penyelenggaraan diproyeksikan meningkat, pemerintah berupaya agar kenaikan tersebut tidak secara langsung dibebankan kepada jemaah. Karena itu, Kemenhaj mengusulkan pembalikan komposisi pembiayaan dibandingkan pada penyelenggaraan haji tahun 1447 H/2026 M.

Pada penyelenggaraan haji tahun lalu, sekitar 62 persen BPIH ditanggung melalui Bipih yang dibayarkan jemaah, sedangkan sekitar 38 persen berasal dari nilai manfaat BPKH. Untuk penyelenggaraan haji tahun 1448 H/2027 M, pemerintah mengusulkan komposisi tersebut menjadi sekitar 40 persen Bipih dan 60 persen nilai manfaat.

Menurut Wamenhaj, optimalisasi nilai manfaat dimungkinkan berdasarkan perhitungan pengelolaan dana haji, termasuk adanya akumulasi dana kelolaan ketika pemberangkatan jemaah haji tidak dilaksanakan pada 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19 serta pemberangkatan jemaah yang masih terbatas pada 2022.

Meski demikian, Wamenhaj menegaskan bahwa besaran BPIH dan komposisi pembiayaan tersebut masih berupa usulan pemerintah. Seluruh komponen biaya akan dibahas secara lebih terperinci bersama Komisi VIII DPR RI melalui Panitia Kerja BPIH sebelum ditetapkan.

“Usulan ini belum bersifat final. Setelah Panitia Kerja BPIH dibentuk, pemerintah bersama DPR RI akan membahas secara rinci seluruh komponen biaya, termasuk besaran BPIH dan komposisi pembiayaannya. Kami berharap pembahasan tersebut menghasilkan keputusan yang adil, rasional, serta tetap menjaga keterjangkauan biaya bagi jemaah dan keberlanjutan pengelolaan dana haji,” ujar Wamenhaj.

Pemerintah berharap pembahasan tersebut dapat menghasilkan skema pembiayaan yang berkeadilan, terjangkau, dan tetap memperhatikan keberlanjutan pengelolaan dana haji. Pada saat yang sama, kualitas layanan kepada jemaah juga harus terus dijaga dan ditingkatkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Pamerkan Enam Produk Manufaktur Unggulan di INNOPROM 2026, Bidik Pasar Eurasia

Penulis
Reta
-

Enam produk manufaktur khusus Indonesia siap mencuri perhatian buyer, distributor, dan investor dari kawasan Eurasian Economic Union (EAEU). Melalui partisipasinya sebagai Official Partner Country pada INNOPROM 2026 yang berlangsung pada 6–9 Juli 2026 di Ekaterinburg, Rusia, Indonesia menampilkan beragam produk unggulan di zona paviliun Specialty Manufacturing & Consumer Goods, meliputi batik dan teknologi mesin batik, layanan survei geospasial, drone, kopi specialty, dekorasi rumah, serta fesyen dan tekstil.

“Produk manufaktur Indonesia tidak hanya mampu bersaing dari sisi kualitas dan inovasi, tetapi juga menawarkan nilai tambah yang lahir dari kreativitas, keberlanjutan, dan identitas budaya yang kuat. Melalui INNOPROM 2026, kami ingin membuka lebih banyak peluang kerja sama industri, perdagangan, dan investasi dengan mitra internasional,” ujar Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita (8/7). Menurutnya, keikutsertaan Indonesia pada INNOPROM 2026 menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pasar sekaligus memperkuat posisi industri manufaktur nasional di kawasan Eurasia.

Pasar Eurasia kini menjadi salah satu tujuan ekspor yang semakin menjanjikan bagi industri Indonesia. Perubahan dinamika pasar di Rusia dalam beberapa tahun terakhir membuka ruang yang lebih luas bagi produk-produk berkualitas dari negara mitra. Kondisi tersebut semakin diperkuat dengan berlakunya Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA), yang memberikan tarif preferensial bagi berbagai produk unggulan Indonesia, termasuk tekstil, furnitur, dan kerajinan.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, menilai kondisi tersebut menjadi peluang yang perlu dimanfaatkan pelaku industri nasional. “Produk manufaktur khusus Indonesia memiliki keunggulan yang sulit ditiru karena memadukan identitas budaya yang kuat, keterampilan yang diwariskan lintas generasi, serta kemampuan produksi yang terus berkembang mengikuti standar pasar global. INNOPROM 2026 menjadi kesempatan untuk memperkenalkan keunggulan tersebut sekaligus membangun kemitraan bisnis yang berkelanjutan di kawasan Eurasia,” jelasnya.

Salah satu sektor yang memiliki prospek besar adalah furnitur dan kerajinan. Nilai pasar furnitur rumah tangga Rusia pada 2024 mencapai sekitar USD12,8 miliar dan diproyeksikan tumbuh rata-rata 5,4 persen per tahun hingga 2032. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap produk premium, desain yang lebih personal, dan penggunaan material yang ramah lingkungan, karakteristik yang selama ini menjadi kekuatan produsen furnitur dan kerajinan Indonesia.

Besarnya potensi pasar tersebut sejalan dengan meningkatnya daya saing industri nasional. Berdasarkan data Direktorat Jenderal IKMA, nilai ekspor produk kerajinan Indonesia pada 2025 mencapai USD806,63 juta atau meningkat 15,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan nilai ekspor industri kerajinan pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai USD 165,27 juta atau meningkat 4,08 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Industri furnitur, lanjut Reni, memiliki potensi ekspor yang harus terus dimaksimalkan. Berdasarkan data Trademap (HS 9401–9403), nilai ekspor industri furnitur Indonesia pada periode Januari–Desember 2025 tercatat sebesar USD 1,84 miliar. Amerika Serikat masih menjadi negara tujuan ekspor utama dengan pangsa mencapai 53,3 persen dari total ekspor furnitur nasional. Sedangkan pada periode Triwulan I 2026 nilai ekspor industri furnitur tercatat sebesar USD 458,56 juta, menurun 12,1% dibanding periode yang sama di tahun 2025, dimana Amerika Serikat masih menjadi negara tujuan ekspor utama dengan pangsa pasar mencapai 54,97%.

Untuk memanfaatkan peluang tersebut, Indonesia menghadirkan enam pelaku industri yang mewakili beragam subsektor manufaktur khusus dengan potensi ekspor tinggi.

Keenam perusahaan tersebut dipilih karena merepresentasikan kemampuan industri Indonesia dalam menggabungkan inovasi, teknologi, serta kekayaan budaya menjadi produk bernilai tambah. Peserta yang tampil meliputi CV Batik Teknologi Indonesia yang menampilkan batik dan mesin batik, PT Techno GIS Indonesia dengan layanan survei geospasial, PT Karya Solusi Angkasa yang menghadirkan teknologi drone, PT Nestra Kottama Indonesia dengan kopi specialty, PT Khadija Kriya Abadi melalui produk dekorasi rumah, serta Apikmen Tandangawe Sempurno yang membawa produk fesyen dan tekstil.

Reni menambahkan, keikutsertaan enam pelaku industri tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas akses pasar produk manufaktur bernilai tambah ke kawasan nontradisional. “Implementasi I-EAEU FTA harus menjadi peluang nyata bagi pelaku industri nasional untuk memperluas jaringan bisnis, meningkatkan ekspor, sekaligus membangun kemitraan industri yang saling menguntungkan. Kami berharap keikutsertaan Indonesia pada INNOPROM 2026 dapat menghasilkan kolaborasi yang berkelanjutan dengan mitra di kawasan Eurasia,” pungkasnya.

Partisipasi Indonesia pada INNOPROM 2026 juga menjadi langkah awal dalam mengoptimalkan implementasi I-EAEU FTA yang ditandatangani pada 21 Desember 2025 di St. Petersburg, Rusia. Dengan preferensi tarif yang mencakup sekitar 90,5 persen pos tarif perdagangan kedua pihak, pemerintah optimis kesepakatan tersebut akan mempercepat masuknya produk manufaktur Indonesia ke pasar Eurasia sekaligus memperluas kerja sama industri, perdagangan, dan investasi antara kedua kawasan.

Keikutsertaan Indonesia sebagai Official Partner Country pada INNOPROM 2026 diharapkan menjadi awal dari semakin luasnya pengakuan dunia terhadap kualitas dan daya saing industri manufaktur nasional. Didukung akses pasar yang semakin terbuka dan kemampuan industri yang terus berkembang, semakin banyak produk Indonesia diharapkan mampu menembus pasar Eurasia, membangun kemitraan bisnis jangka panjang, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra industri yang terpercaya di tingkat global. Pada akhirnya, perluasan pasar ekspor tersebut diharapkan dapat mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tampilkan Rubrik Tentang Desa, Mendes Yandri Puji Radar Mojokerto

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menghadiri Radar Mojokerto Awards 2026 di Kota Mojokerto, Selasa (7/7/2026) malam.

Mendes Yandri menyebutkan, Kementerian yang dipimpinnya menyiapkan Kolaborasi Octahelix untuk menggenjot pembangunan desa di Indonesia. Salah satunya dengan melibatkan media massa.

“Media Massa seperti Jawa Pos Radar Mojokerto sangat penting di era Media Sosial seperti saat ini karena sudah terbukti dalam penyajian berita yang bisa dijadikan panduan untuk memastikan itu benar dan terpercaya,” kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri juga memberikan pujian kepada Radar Mojokerto karena setiap harinya menampilkan rubrik tentang desa. Hal ini disebutnya sebagai hal yang luar biasa hingga pada peringatan Hari Desa mendatang, Radar Mojokerto bakal diberikan penghargaan khusus atas dedikasi untuk melakukan kolaborasi lintas sektoral.

“Kita harus memastikan kolaborasi ini harus berjalan dengan baik,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Desa saat ini dijadikan subyek pembangunan dengan ditempatkan pada Asta Cita ke-6 yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan. Untuk mengejewantahkan Asta Cita ini, Kemendes PDT menelurkan 12 Aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia.

12 Aksi ini seiring sejalan dengan 17 kategori Lomba Desa yang dibuat oleh Jawa Pos Radar Mojokerto diantaranya Desa Wisata, Desa Bebas Narkoba, Desa Ketahanan Iklim, Desa Ekonomi Hijau.

Mendes Yandri juga mengucapkan selamat kepada Para Kepala Desa yang berhasil menangkan Radar Mojokerto Awards 2026. Penghargaan itu diharapkan menjadi inspirasi dan direplikasi ke 75.266 Desa di Indonesia.

“Keberhasilan para Kepala Desa ini harus disebarluaskan melalui Media Massa yang terpercaya, salah satunya Jawa Pos Radar Mojokerto,” kata Mantan Ketua Komisi VIII DPR ini.

Mendes Yandri juga mengajak untuk Bersama membangun desa dengan turut serta dalam program prioritas Kemendes seperti Desa Tematik seperti Desa Ikan Lele, Desa Ikan Mas, Desa Ayam Petelur, Desa Wisata hingga Desa Ekspor.

“Saat ini Desa sudah bisa ekspor produk unggulan ke Luar Negeri dengan 49 Negara Tujuan,” kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri menyerahkan Awards kepada Staf Khusus Muhammad Afif Zamroni sebagai Penggerak 12 Aksi Bangun Desa Berbasis Pesantren

Turut hadir Tokoh Muslim Nasional KH Asep Syaifudin Chalim, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Direktur Jawa Pos Radar Mojokerto M Nurkholis, Forkompimda Mojokerto, dan Para Kepala Desa Pemenang Awards.

Mendampingi Mendes Yandri, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagoro, Kepala Badan Pengembangan Informasi Mulyadin Malik dan Staf Khusus Muhammad Afif Zamroni.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tingkatkan Pelayanan Kesehatan di Desa, Kemendes Gandeng Kemenkes

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggi (Mendes PDT) Yandri Susanto dengan disaksikan oleh Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria, menandatangani naskah Nota Kesepahaman (MoU) dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kemenkes, Jakarta, Senin (6/7/2026). Nota Kesepahaman terkait kerja sama Penguatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sehat.

Mendes Yandri mengatakan, kolaborasi dengan Kemenkes diyakini bakal percepat mewujudkan arahan Presiden Prabowo Subianto yaitu Indonesia Sehat. pasalnya, 73 persen penduduk Indonesia, yaitu sekitar 202 juta itu ber-KTP Desa. Jika persoalan kesehatan desa dituntaskan maka arahan presiden bisa terwujud.

Saat ini, kata Mendes Yandri, dari 75.266 Desa di Indonesia, masih ada sekitar 9.300 Desa tertinggal dan sangat tertinggal yang belum dialiri listrik, belum miliki Puskesmas, jalan dan jembatan yang memadai. Belum lagi, ada sekitar 3.000 Desa yang belum miliki sinyal atau Blankspot.

“Makanya penting kita berkolaborasi untuk wujudkan Asta Cita Presiden yang ke-6 yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan yang tidak terlepas dari unsur Kesehatan,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Kemendes PDT kemudian menurunkan Asta Cita ini ke 12 Aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia yang juga tidak bisa dipisahkan unsur kesehatan. Ada program Desa Tematik seperti Desa Ikan Nila, Desa Ayam Petelur, Desa Lele, Desa Jagung hingga Melon yang bakal perkuat pangan lokal guna pemenuhan gizi masyarakat desa.

Selain Desa Tematik, Kemendes juga membuat Desa Ekspor, Desa Bebas Sampah dan Pemuda Pelopor Desa, yang salah satunya dikirim ke Jepang. Program Pemuda ini masih terkendala cek kesehatan karena ketatnya Jepang untuk urusan tersebut.

“Olehnya, bagi kami penting sekali kolaborasi ini untuk memastikan layanan kesehatan itu tepat sasaran. Kami juga setiap tahunnya memasukkan Stunting dalam Dana Desa,” kata Mantan Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Mendes Yandri berharap MoU ini bakal tetap sasaran dan afirmasi semua desa di Indonesia agar cita-cita wujudkan Indonesia Emas, Indonesia Maju 2045 bisa terwujud.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi, pertama, pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi. Kedua, peningkatan literasi kesehatan, Ketiga, pemberdayaan masyarakat termasuk melalui unit pelayanan kesehatan di tingkat Desa/kelurahan dan posyandu bidang kesehatan guna mendukung pembudayaan hidup sehat.

Keempat, peningkatan upaya pemenuhan dan perbaikan gizi masyarakat. Kelima, peningkatan upaya penanggulangan penyakit dan Keenam, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer dan bidang kesehatan lain.

Turut hadir Sekjen Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi, Perwakilan dari Kemendagri, dan Bappenas.

Mendampingi Mendes dan Wamendes, Sekjen Taufik Madjid, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Dirjen PPDT Samsul Widodo, Kepala BPI Mulyadin Malik, Kepala BPSDM Agustomi Masik, Staf Ahli Sugito dan Bito Wikantosa serta Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDT.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian ATR/BPN Hadirkan Pengukuran Terjadwal, Beri Kepastian Waktu Layanan untuk Masyarakat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menerapkan sistem pengukuran terjadwal di seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) mulai awal Agustus 2026. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Selasa (07/07/26).

“Esensi dari pelayanan publik adalah kepastian, transparan, terukur dan bebas pungli. Dengan sistem pengukuran terjadwal nantinya masa tunggu dengan penjadwalan yang terukur maksimal tujuh hari, kemudian durasi pekerjaan maksimal lima hari. Jadi semuanya akan terukur,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.

Melalui sistem pengukuran terjadwal, masyarakat sudah bisa mendapatkan kepastian jadwal sejak permohonan awal diajukan. Dengan sistem baru ini, masa tunggu layanan ditetapkan maksimal tujuh hari, sedangkan proses pengukuran hingga penyelesaian peta bidang ditargetkan selesai paling lama lima hari. Dengan demikian, total waktu penyelesaian layanan pengukuran reguler menjadi maksimal 12 hari.

Sebagai pimpinan rapat, Menteri Nusron yang didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan, standar pelayanan tersebut akan terus dievaluasi melalui survei kepuasan masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah waktu layanan yang telah ditetapkan sudah memenuhi harapan pemohon atau masih perlu dilakukan percepatan.

“Kalau masa tunggu tujuh hari ternyata belum memuaskan pemohon, akan kami tekan lagi. Kalau sudah memuaskan, itu jadi patokan kami,” jelas Menteri Nusron di hadapan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta Kepala Kantor Wilayah BPN yang mengikuti Rapim secara luring maupun daring.

Untuk mendukung implementasi sistem pengukuran terjadwal, Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya, meminta jajaran di daerah untuk mengoptimalkan penugasan petugas ukur. Proses penyelesaian berkas setelah pengukuran akan diterapkan dengan prinsip “first in, first out”.

“Saya minta para Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) untuk mengoptimalkan waktu tunggu antrean (pengukuran) dengan mengoptimalkan Koordinator Substansi (Korsub). Kakantah juga harus selalu memantau dan mengatur jadwal pengukuran agar pelayanan berjalan optimal,” imbau Virgo Eresta Jaya.

Kementerian ATR/BPN mengembangkan sistem pengukuran terjadwal ini sebagai langkah bertransformasi menjadi lebih baik dalam pelayanan publik. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pengukuran, mengurai antrean dan tunggakan permohonan, serta memberikan kepastian waktu kepada masyarakat terkait jadwal pelaksanaan dan penyelesaian layanan pengukuran bidang tanah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...171172173...4,867Halaman 172 dari 4,867