Beranda blog Halaman 173

RUU Administrasi Pertanahan Jadi Instrumen Strategis untuk Memperkuat Sistem Pertanahan Nasional

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Senin (06/07/2026). Dalam pertemuan ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menjelaskan latar belakang dan urgensi penyusunan RUU Administrasi Pertanahan.

“RUU Administrasi Pertanahan ini perlu dirumuskan karena perkembangan keadaan dan adanya fragmentasi peraturan yang memicu tumpang tindih regulasi, disharmoni kebijakan, hingga beragam persoalan dalam pengelolaan dan administrasi pertanahan. RUU ini diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat sistem pertanahan nasional,” ujar Dalu Agung Darmawan, dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Evaluasi Kebijakan Pertanahan dalam rangka Penguatan Materi/Substansi Penyusunan RUU tentang Administrasi Pertanahan.

Dalu Agung Darmawan mengatakan, RUU ini menjadi bagian dari upaya harmonisasi pengaturan agraria secara menyeluruh dalam kerangka pembangunan nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum. RUU Administrasi Pertanahan tersebut disusun berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang sejatinya dibuat sebagai payung hukum pengelolaan agraria secara menyeluruh. Ke depannya, RUU Administrasi Pertanahan diharapkan bisa menjadi solusi dan menciptakan sistem administrasi pertanahan yang lebih terpadu.

“Berbagai tindakan administrasi pertanahan yang pada hakikatnya merupakan bagian dari penyelenggaraan administrasi pertanahan kerap berpotensi ditarik menjadi persoalan hukum akibat disharmoni regulasi dan perbedaan penafsiran. Karena itu, diperlukan penguatan pengaturan yang mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan,” ungkap Dalu Agung Darmawan.

Melalui FGD ini, Kementerian ATR/BPN membuka ruang diskusi dan menampung pendapat dari para Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI untuk mendukung penguatan RUU. Dari sisi Kementerian ATR/BPN, penguatan RUU Administrasi ini juga didukung melalui inventarisasi aspek substansi dari unit teknis. Dalu Agung Darmawan mengungkapkan, aspek teknis tersebut mencakup pengelolaan ruang melalui land management paradigm; penguatan survei, pemetaan, dan kadaster sebagai fondasi administrasi pertanahan modern; perbaikan tata kelola pendaftaran tanah; penguatan Reforma Agraria; pengendalian dan penertiban tanah dan ruang; hingga pembentukan lembaga peradilan pertanahan.

“Berbagai masukan dari unit teknis ini diharapkan dapat memperkaya substansi RUU Administrasi Pertanahan sehingga mampu menjawab kebutuhan hukum dan penyelenggaraan administrasi pertanahan yang semakin kompleks,” tutur Sekjen ATR/BPN.

Ke depannya, Kementerian ATR/BPN bersama Komisi II DPR RI berkomitmen terus menyempurnakan materi RUU Administrasi Pertanahan sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya. “Besar harapan kami RUU Administrasi Pertanahan dapat menjadi Prolegnas Prioritas sehingga pembahasannya dapat segera dilanjutkan dan menghasilkan landasan hukum yang komprehensif bagi penyelenggaraan administrasi pertanahan di Indonesia,” tutup Dalu Agung Darmawan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Operasi Gabungan Kemenhut TNI dan Polri Gagalkan Perambahan Kawasan Hutan di Ketapang

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkumhut) meningkatkan penanganan perkara dugaan perambahan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Kawasan Hutan Produksi Sungai Tengar–Pesaguan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, ke tahap penyidikan. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut hasil operasi gabungan bersama Polda Kalimantan Barat dan TNI yang dilaksanakan pada 28 Juni–1 Juli 2026.

Pada operasi tersebut, tim menemukan sekitar 2.000 hektare kawasan hutan yang diduga diduduki dan digunakan tanpa izin. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa tiga unit excavator, satu unit dump truck, satu kendaraan pengangkut bibit, serta dua bangunan rumah pekerja.Temuan tersebut menunjukkan adanya kegiatan pembukaan, penguasaan, dan penggunaan kawasan hutan yang diduga diarahkan untuk perkebunan kelapa sawit.

Seluruh barang bukti telah diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penegakan Hukum Kehutanan untuk dilakukan pendalaman. Berdasarkan hasil pengumpulan bahan dan keterangan serta gelar perkara bersama Korwas PPNS Bareskrim Polri dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung, perkara tersebut dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana kehutanan sehingga ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa perkara Ketapang menjadi pengingat bahwa tekanan terhadap kawasan hutan masih nyata dan perlu dijawab dengan penguatan pengawasan sampai tingkat tapak.

“Perkara ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap kawasan hutan masih nyata dan bentuknya semakin terorganisir. Ketika alat berat masuk, bangunan pekerja berdiri, bibit disiapkan, dan areal mulai dikuasai, kita tidak sedang berhadapan dengan pelanggaran kecil. Ini menyangkut upaya mengubah kawasan hutan menjadi kebun tanpa hak dan tanpa proses yang sah. Karena itu, langkah hukum dalam perkara ini menjadi bagian dari penguatan pengawasan dan penertiban kawasan hutan agar kerusakan tidak meluas,” tegas Dwi Januanto.

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, menjelaskan bahwa penyidikan tidak hanya berfokus pada pelaku di lapangan, tetapi juga diarahkan untuk mengungkap seluruh rantai kegiatan dan pihak yang bertanggung jawab di balik pembukaan kawasan hutan tersebut.

Saat ini, Penyidik Gakkumhut melakukan pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, olah tempat kejadian perkara, serta pendalaman terhadap pihak-pihak yang diduga berperan dalam kegiatan tersebut. Para pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana kehutanan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhut Sosialisasikan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2011-2030

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) resmi menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika pembangunan yang cepat, perubahan iklim, serta komitmen nasional dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan RKTN ini melibatkan proses yang panjang dengan dedikasi tinggi serta keterlibatan aktif dari berbagai kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, hingga para ahli. Menhut menitikberatkan pentingnya konsistensi dalam eksekusi rencana ini dari tingkat nasional hingga ke level tapak.

“Pesan saya tunggal, be consistent. Konsistenlah dengan apa yang kita rencanakan. Hanya dengan menjalankan rencana ini secara baik dan konsisten, cita-cita Bapak Presiden mengenai keseimbangan antara ekonomi dan ekologi dapat kita wujudkan,” tegasnya.

Menhut menjabarkan tiga orientasi utama kementerian yang menjadi amanah Presiden, yaitu: Hutan wajib lestari sebagai tanggung jawab utama, pembangunan tidak boleh berhenti dengan mendorong green growth (pertumbuhan hijau) sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat itu pasti.

Sementara itu, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ade Tri Ajikusumah menjelaskan bahwa RKTN 2011-2030 merupakan dokumen rencana jangka panjang sektor kehutanan yang bersifat makro dan menjadi background bagi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

Dirjen Planologi Kehutanan meminta seluruh Kepala Dinas Kehutanan dari 38 provinsi segera melakukan penyesuaian pada RKTP di daerah masing-masing. Hubungan antara RKTN dan perencanaan di bawahnya (RKTP dan KPH) bersifat hierarki komplementer, di mana rencana makro nasional menjadi pedoman, sedangkan data detail dari daerah akan menjadi input berharga untuk revisi RKTN selanjutnya.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai mitra strategis, antara lain Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Bank Tanah, Kemenko Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup (LH), Kemendagri, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Perhutani, Inhutani, para pejabat pimpinan tinggi, serta jajaran Dinas Kehutanan Daerah. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar hutan Indonesia tetap lestari dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia-India Perkuat Kerja Sama Energi, PM Narendra Modi Bahas Peluang Investasi Migas di Jakarta

Di tengah penguatan hubungan strategis Indonesia dan India, kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Istana Merdeka, Jakarta, menjadi sorotan penting bagi arah kerja sama kedua negara, terutama di sektor energi dan sumber daya mineral. Didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima PM Modi dalam agenda kenegaraan yang tidak hanya menegaskan eratnya hubungan diplomatik kedua negara, tetapi juga membuka ruang perluasan kerja sama di sektor minyak dan gas bumi, batu bara, investasi, serta ketahanan energi.

Selama berada di Indonesia, PM Modi dijadwalkan menjalani rangkaian agenda kenegaraan bersama Presiden Prabowo, termasuk pertemuan bilateral dan pembahasan berbagai peluang kerja sama strategis yang menjadi kepentingan bersama. Kunjungan kenegaraan ini menjadi momentum penting untuk semakin memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan India di berbagai bidang, termasuk energi dan sumber daya mineral.

“Hubungan kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan India sudah lama terjalin dengan baik dan kita berkomitmen untuk meningkatkannya lebih baik. Kita akan wujudkan itu,” ujar Bahlil saat ditemui media usai pertemuan bilateral di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/7).

Bahlil menyampaikan, dalam pertemuan tersebut kedua negara menyatakan niat untuk meningkatkan kerja sama di sektor minyak dan gas bumi. Kerja sama ini diharapkan dapat melengkapi hubungan yang selama ini telah terjalin di sektor energi dan sumber daya mineral.

“Oh ya, kalau kerja sama sama India itu, beberapa perpanjangan yang mereka menyatakan keinginannya untuk masuk ke sektor oil and gas,” tutur Bahlil.

Kunjungan PM Modi ke Indonesia memiliki makna historis sebagai kunjungan kedua kalinya PM Narendra Modi ke Indonesia setelah lawatannya pada tahun 2018. Sejak menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1951, Indonesia dan India terus membangun kemitraan yang semakin erat sebagai dua negara demokrasi besar di Asia. Kerja sama kedua negara mencakup perdagangan, investasi, pertahanan, keamanan maritim, energi, teknologi, pendidikan, hingga hubungan antarmasyarakat.

“Perdana Menteri, terima kasih atas kunjungan ini. Kita memiliki ikatan yang telah terjalin sejak ribuan tahun lalu, sehingga kami sangat menghargai persahabatan antara Indonesia dan India,” ucap Presiden Prabowo.

Melalui kunjungan kenegaraan ini, Indonesia dan India menegaskan komitmen untuk terus memperluas kerja sama strategis yang memberikan manfaat bagi kedua negara. Kolaborasi di sektor energi dan sumber daya mineral diharapkan dapat menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat ketahanan energi, mendorong investasi, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia dan India di masa mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Perkuat Peran Strategis di G20 2026, Dorong Ekonomi Global yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pemerintah Indonesia terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong tata kelola ekonomi global yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan melalui partisipasi aktif dalam Presidensi G20 Tahun 2026 di bawah kepemimpinan Amerika Serikat. Pertemuan Sherpa G20 ke-2 Presidensi Amerika Serikat hari pertama, Senin (29/06), di Washington DC resmi dimulai dengan memfokuskan pembahasan pada reformasi perdagangan global dan penguatan ketahanan energi. Negara-negara anggota G20 berkumpul untuk merespons dinamika ekonomi global melalui usulan kebijakan yang lebih pragmatis, adil, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam sesi pembahasan Kelompok Kerja Perdagangan (Trade Working Group) menyoroti empat isu krusial mendasar yang mendistorsi pasar internasional, yaitu penghapusan kerja paksa, peninjauan prinsp MFN (Most Favored Nation), kapasitas produksi berlebih (excess capacity), dan persenjataan pangan (weaponization of food). G20 mendiskusikan komitmen pelarangan impor produk hasil kerja paksa karena menciptakan keunggulan biaya buatan yang merusak industri domestik. Data ILO menunjukkan 28 juta orang terjebak dalam kerja paksa global.

Dalam kesempatan ini Sherpa G20 Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi menyampaikan bahwa Indonesia telah mengimplementasikan hal tersebut dengan kebijakan domestik melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2026, yang membatasi impor barang yang terkait dengan kerja paksa serta telah meratifikasi 9 Konvensi Fundamental ILO.

Selain itu, Anggota G20 menyerukan peninjauan kembali prinsip unconditional MFN karena dinilai gagal mendorong timbal balik dan membatasi optimasi hubungan perdagangan bilateral. Sedang pembahasan excess capacity diarahkan untuk memperbarui Berlin Principles guna mengatasi kelebihan kapasitas struktural sektor manufaktur di luar industri baja. G20 mengutuk keras tindakan “persenjataan pangan” (weaponization of food) yang memperlambat atau menghentikan perdagangan komoditas pangan untuk tekanan geopolitik. Anggota G20 mengusulkan pembentukan mekanisme transparansi guna membagikan informasi dan menyoroti kasus-kasus dugaan koersif tersebut.

Dalam sesi pembahasan Kelompok Kerja Abundansi Energi (Energy Abundance Working Group) menyepakati draf prinsip ketahanan dan keterjangkauan energi global yang mencakup; keterjangkauan, perluasan pasokan, diversifikasi sistem energi, memperkuat infrastruktur grid, proteksi terhadap ancaman siber/fisik, serta mendorong inovasi regulasi. G20 juga mendorong penghapusan eksklusi pendanaan berbasis fosil terhadap proyek LPG untuk memasak di negara berkembang. LPG tercatat menyumbang 70% keberhasilan akses memasak bersih global dalam satu dekade terakhir. Keberhasilan akselerasi di Indonesia, India, dan Brasil menjadi percontohan komitmen politik yang kuat.

Selain itu, G20 membahas pengelolaan air dan kemitraan mineral kritis, dimana kerja sama dua tahun disepakati untuk mengoptimalkan pendekatan “fit-for-purpose” (penggunaan air daur ulang sesuai kebutuhan) pada sektor tinggi konsumsi seperti pusat data (data center) dan kilang minyak. Terdapat kesepakatan sukarela yang dibentuk untuk meningkatkan nilai tambah lokal di sekitar lokasi penambangan, memperkuat transparansi data geologi, serta mendorong sirkularitas daur ulang. Di penghujung pembahasan hari pertama, anggota G20 menyepakati pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mempercepat proses perizinan infrastruktur energi tanpa menghilangkan pengawasan lingkungan.

Pertemuan Sherpa G20 ke-2 Hari Kedua

Lebih lanjut, dalam Pertemuan Sherpa G20 ke-2 Presidensi Amerika Serikat hari kedua, Selasa (30/06), Pemerintah Republik Indonesia melalui Sherpa G20 secara konsisten mengambil posisi strategis sebagai pembangun konsensus (consensus builder). Di tengah koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh IMF pada April 2026 menjadi 3,1 persen akibat ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah dan lonjakan harga energi, Indonesia menawarkan solusi diplomatik yang menjembatani kepentingan negara maju dan negara berkembang.

Deputi Edi selaku Sherpa G20 Indonesia menegaskan bahwa seluruh kebijakan ekonomi global harus mampu menjawab tantangan nyata masyarakat. Indonesia membawa prinsip bahwa pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan adopsi teknologi harus dirasakan secara adil dan memperluas partisipasi semua pihak, tanpa ada satu pun negara yang tertinggal.

Dalam sesi pembahasan Finance Track, Indonesia menggarisbawahi beberapa komitmen strategis untuk mendorong ketahanan ekonomi global di tengah tantangan utang dan ketimpangan pasar internasional. “Indonesia mendukung simplifikasi regulasi domestik melalui Debottlenecking Task Force untuk memotong birokrasi investasi, serta optimalisasi Danantara guna menarik modal swasta. Namun, Indonesia menegaskan bahwa deregulasi tidak boleh melemahkan pelindungan ketenagakerjaan, sosial, dan lingkungan hidup,” ujar Deputi Edi.

Indonesia juga mendukung peningkatan kerja sama pengawasan ekonomi oleh IMF dan OECD. Pengawasan tersebut harus dilakukan secara adil dan memperhatikan tingkat perkembangan ekonomi dari masing-masing negara anggota, bukan menjadi instrumen untuk saling menyalahkan. Indonesia menyambut baik disetujuinya templat Nota Kesepahaman (MoU template) bersama Paris Club dalam skema Common Framework demi transparansi pengelolaan data utang. Indonesia mendesak adanya kepastian linimasa perlakuan utang yang adil antara kreditur bilateral resmi dan kreditur swasta.

Pada agenda Innovation Working Group, Indonesia menyoroti pentingnya tata kelola Kecerdasan Artifisial (AI) dan infrastruktur digital yang berpusat pada perlindungan masyarakat dan pelaku usaha mikro. Indonesia mendorong implementasi nyata G20 Roadmap for Cross-border Payments melalui interkoneksi sistem QR lintas batas. Langkah ini terbukti efektif dalam memotong biaya transaksi dan meringankan beban finansial para pekerja migran serta UMKM. Selain itu, menyikapi lonjakan kerugian akibat penipuan investasi berbasis kripto internasional (pig-butchering networks), Indonesia mendorong kerja sama penegakan hukum lintas batas. Hal ini dipadukan dengan materi literasi siber bersasaran khusus bagi lansia dan pengguna digital pemula. Indonesia menyepakati pelarangan pemanfaatan konten curian atau bajakan untuk pelatihan model AI. Namun, Indonesia menekankan bahwa kerangka regulasi internasional harus tetap menghormati hukum pelindungan data nasional guna mencegah ekstraksi ilegal data publik yang sensitif.

Saat ini, Indonesia sedang mematangkan Peta Jalan AI Nasional dan Panduan Etis pada sektor kesehatan, pendidikan, keuangan, dan ekonomi kreatif. “Indonesia meminta agar standar global AI bersifat fleksibel dan tidak berubah menjadi hambatan kepatuhan baru yang mendiskriminasi UMKM. Negara berkembang harus menjadi co-author dalam perumusan standar, bukan sekadar pelaksana kepatuhan,” tutur Deputi Edi.

Guna menghindari jurang pemisah digital baru di mana negara berkembang hanya menjadi penyedia data dan konsumen teknologi, Indonesia mendorong diversifikasi infrastruktur AI. Indonesia mengajak kemitraan strategis pemerintah-swasta (KPBU) dalam investasi pusat data (data center) dan kapasitas komputasi awan yang inklusif. Melalui konsensus hari kedua ini, Indonesia memastikan arsitektur ekonomi digital global tetap inklusif dan adil. Langkah ini sekaligus memperkuat fondasi kerja sama konkret menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para Pemimpin G20 mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Baharkam Polri Gelar Bintek Sistem Manajemen Pengamanan di PLTU Banten 1 X 660 MW

Tim Korps Sabhara (Korsabhara) Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri terus menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga kelancaran operasional Objek Vital Nasional (Obvitnas) di seluruh pelosok negeri.

Pada Senin (06/07/2026), aparat kepolisian secara resmi memulai agenda bimbingan teknis (Bintek) terkait implementasi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP).

Sasaran kegiatan strategis kali ini adalah kawasan PT Lestari Banten Energi PLTU Banten 1 X 660 MW. Rangkaian bintek ini dijadwalkan akan berlangsung secara maraton selama lima hari berturut-turut, hingga Jumat, 10 Juli 2026 mendatang.

Ketua Tim Bintek Baharkam Polri, Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata, S.I.K., M.H., memberikan arahan yang menyejukkan sekaligus tegas dalam agenda tersebut. Ia memastikan bahwa kehadiran timnya sama sekali bukan bertindak sebagai pihak inspektorat yang sekadar mencari-cari kesalahan.

“Kami hadir sebagai mitra untuk memastikan satu hal, bahwa PLTU Banten 1 X 660 MW milik PT Lestari Banten Energi ini aman dan patuh hukum. Oleh karena itu, buka semua data, transparansi adalah kunci,” ujar Kombes Pol Edy Sumardi dalam sambutannya di Room Conference 1 PT Lestari Banten Energi.

Lebih jauh, Kombes Pol Edy Sumardi menekankan bahwa penerapan Sistem Manajemen Pengamanan bukanlah tanggung jawab eksklusif dari divisi keamanan semata. Keberhasilan sistem terpadu ini mutlak menuntut sinergi dan keterlibatan aktif dari pimpinan puncak hingga seluruh karyawan.

Ia merincikan bahwa elemen komitmen dan kebijakan sangat membutuhkan peran langsung dari jajaran direksi. Sementara itu, tata kelola pengamanan membutuhkan campur tangan divisi HRD dan K3, serta elemen pemantauan yang sangat bergantung pada kesigapan divisi IT dan pemeliharaan mesin.

“Mari kita fokus. Target kami sederhana, pada tanggal 10 Juli 2026 nanti, PT Lestari Banten Energi sudah mendapatkan hasil bintek, skor, serta rekomendasi yang jelas untuk segera ditindaklanjuti menuju sertifikasi SMP. Dengan kepatuhan penuh, perusahaan ini akan menjadi contoh PLTU Objek Vital Nasional (Obvitnas) terbaik,” tambahnya memotivasi.

Niat baik kepolisian ini pun disambut dengan tangan terbuka. Station Manager PT Lestari Banten Energi, Djoko Sampurno, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Tim Baharkam Polri yang turut didampingi oleh personel Ditpamobvit Polda Banten.

“Dalam pelaksanaan bintek lima hari ke depan, kami sangat berharap mendapatkan saran dan masukan yang komprehensif demi perbaikan serta penyempurnaan Sistem Manajemen Pengamanan di lingkungan PT Lestari Banten Energi,” ungkap Djoko penuh antusias.

Seremoni pembukaan bintek ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang berlangsung khidmat. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemutaran profil perusahaan serta pemaparan komprehensif dari Tim Auditor Internal mengenai kondisi riil pengamanan saat ini.

Usai sesi seremonial, hari pertama pembekalan langsung diisi dengan kegiatan safety induction atau pengenalan keselamatan kerja. Tim kepolisian kemudian bergerak melakukan observasi lapangan secara menyeluruh di area PLTU Banten 1 X 660 MW yang berlangsung hingga petang, tepatnya pukul 17.45 WIB.

Secara keseluruhan, hari perdana bimbingan teknis ini dilaporkan berjalan dengan sangat aman, tertib, dan lancar. Agenda krusial ini turut dihadiri secara langsung oleh Deputy Station Manager Alvin Ren, jajaran manajer departemen, serta para peserta lainnya yang terhubung secara daring.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Perkuat Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan dan BMN pada Rekonsiliasi Semester I 2026

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat tata kelola organisasi yang modern, efektif, dan akuntabel melalui pelaksanaan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa (7/7/2026) tersebut mengusung tema “Transformasi Digital Rekonsiliasi Keuangan dan BMN BMKG: Mewujudkan Data Terintegrasi, Cepat, dan Akurat untuk Mendukung Terwujudnya Indonesia Maju.”

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam sambutannya menegaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas merupakan instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan strategis organisasi sekaligus mencerminkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Laporan keuangan merupakan instrumen krusial yang tidak hanya mencerminkan akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga mengukur tingkat integritas kita dalam mengelola keuangan negara dan Barang Milik Negara (BMN) demi mendukung pelayanan publik yang optimal di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika,” ujar Faisal.

Menurutnya, tema yang diangkat dalam rekonsiliasi kali ini mencerminkan komitmen BMKG untuk terus memperkuat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan dan BMN. Digitalisasi, lanjut Faisal, bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus diwujudkan agar proses pencatatan, pencocokan, hingga penyajian data dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan terintegrasi dari tingkat satuan kerja hingga pusat.

Faisal menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan yang andal dan transparan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BMKG 2025-2029. Secara khusus, upaya tersebut mendukung pencapaian sasaran strategis kedua BMKG, yakni mewujudkan tata kelola organisasi yang modern, gesit, efektif, efisien, dan berwawasan global.

“Fondasi dari pencapaian tersebut diawali dari ketertiban administrasi serta penyusunan laporan keuangan yang bersih, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan di setiap tingkatan satuan kerja,” katanya.

Lebih lanjut, Faisal mengingatkan bahwa pada tahun 2026 BMKG menghadapi berbagai isu strategis nasional maupun global yang membutuhkan dukungan pengelolaan anggaran yang responsif dan akuntabel. Tantangan tersebut antara lain meningkatnya risiko anomali iklim ekstrem, potensi bencana hidrometeorologi, serta kebutuhan penguatan infrastruktur digital dan otomasi peralatan observasi.

Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal negara menuntut setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung penanganan isu strategis tersebut dapat dikelola secara tepat sasaran, efisien, dan bebas dari pemborosan.

Pada kesempatan tersebut, Faisal juga menyampaikan sejumlah arahan kepada seluruh satuan kerja BMKG dalam pelaksanaan rekonsiliasi. Pertama, seluruh Kepala UPT dan Kepala Satuan Kerja diminta memastikan kelengkapan, validitas, dan ketepatan waktu penyampaian seluruh dokumen prasyarat keuangan, mulai dari dokumen perbankan, laporan bendahara, catatan belanja modal, hingga dokumen pendataan BMN.

“Melalui forum ini saya sampaikan bahwa setiap Kepala UPT bertanggung jawab penuh terhadap seluruh dokumen prasyarat keuangan di UPT-nya masing-masing. Tanggung jawab penuh itu artinya ada konsekuensi logis apabila dokumen tersebut tidak lengkap, tidak valid, dan tidak diunggah tepat waktu. Mohon ini menjadi catatan kita semua terkait pentingnya peran dari masing-masing Kepala UPT,” tegasnya.

Selain itu, Faisal juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi seluruh pihak dalam menyelesaikan berbagai kendala administratif maupun teknis yang muncul selama proses rekonsiliasi.

“Jadikan forum rekonsiliasi ini sebagai sarana untuk memecahkan berbagai kendala administratif dan teknis secara objektif dengan memanfaatkan bimbingan dari para pembina dari Kementerian Keuangan. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang diamanatkan negara dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data yang akurat dan tata kelola yang baik,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, melaporkan bahwa kegiatan rekonsiliasi ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BMKG Semester I Tahun Anggaran 2026 guna menjamin keandalan, keakuratan, dan kesesuaian penyajian data keuangan serta Barang Milik Negara sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Guswanto menjelaskan bahwa pembukaan kegiatan dilaksanakan secara serentak pada 7 Juli 2026, sedangkan penutupan dijadwalkan pada 23 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pengelola keuangan dan BMN di lingkungan BMKG, mulai dari unit kerja tingkat biro, pusat, inspektorat, balai besar, stasiun koordinator, hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia. Proses rekonsiliasi juga didampingi secara langsung oleh Tim Pembina dari Kementerian Keuangan guna memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para deputi di lingkungan BMKG, direktur, kepala biro, kepala pusat, Ketua STMKG, Inspektur, Kepala BBMKG Wilayah I hingga V, para Kepala UPT dan Koordinator Provinsi, serta tim Kantor Pusat BMKG dan Tim Pembina dari Kementerian Keuangan yang mengikuti kegiatan secara daring.

Melalui pelaksanaan rekonsiliasi yang didukung transformasi digital dan penguatan tata kelola keuangan, BMKG terus berkomitmen meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan BMN guna mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan profesional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenhan Hadiri Penutupan P4N Lemhannas 2026, Cetak Pemimpin Berintegritas Menuju Indonesia Emas 2045

Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto mewakili Menteri Pertahanan RI menghadiri Upacara Penutupan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXIX Tahun 2026 yang diselenggarakan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Jakarta, Selasa (7/7/2026). Upacara tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian pendidikan yang bertujuan membentuk calon-calon pemimpin nasional yang memiliki karakter, integritas, wawasan kebangsaan, serta kapasitas strategis dalam menghadapi dinamika lingkungan nasional maupun global.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan pendidikan dengan dedikasi dan semangat yang tinggi. Pendidikan P4N, menurutnya, bukan sekadar proses peningkatan kapasitas intelektual, tetapi juga pembentukan karakter kepemimpinan yang mampu memahami tantangan geopolitik, transformasi teknologi, ketahanan pangan, energi, ekonomi, hingga ancaman siber. Para alumni diharapkan menjadi pemimpin yang adaptif, visioner, berintegritas, mampu menjaga persatuan bangsa, serta mengedepankan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Gubernur Lemhannas RI juga menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama kepemimpinan nasional. Nilai-nilai antikorupsi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta semangat pengabdian kepada bangsa harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan. Dengan bekal pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti pendidikan, para alumni diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional sekaligus memperkuat ketahanan nasional.

Kehadiran Wamenhan RI mewakili Menteri Pertahanan RI pada upacara penutupan tersebut mencerminkan komitmen Kementerian Pertahanan dalam mendukung penguatan kepemimpinan nasional yang berintegritas, berkarakter, dan berwawasan kebangsaan. Melalui sinergi dengan Lemhannas RI, diharapkan para alumni P4N Angkatan LXIX Tahun 2026 mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan semakin memperkuat ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jelang MPLS 2026, Gus Ipul Minta Kepala Sekolah Rakyat Bangun Sistem Pendidikan yang Tak Tinggalkan Siswa

Menjelang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan pembekalan kepada para Kepala Sekolah Rakyat agar siap memimpin satuan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tapi juga membangun karakter dan mengembangkan seluruh potensi peserta didik.

Arahan tersebut disampaikan secara daring kepada 191 Kepala Sekolah Rakyat, terdiri atas 166 kepala sekolah pada titik existing dan 25 kepala sekolah pada titik baru di sela kegiatan Rapat Konsolidasi dan Pembekalan Kepala Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027, yang dipusatkan di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebelum menyampaikan arahannya, Gus Ipul memaparkan hasil survei terhadap 174 kepala Sekolah Rakyat yang menggambarkan optimisme sekaligus tantangan menjelang dimulainya MPLS. Survei menunjukkan tingkat kesiapan mental kepala sekolah mencapai 8,95 dari skala 10, sementara keyakinan dalam mengambil keputusan berada pada angka 8,74 dari 10. Sebanyak 72 persen responden mengaku memandang penugasan di Sekolah Rakyat sebagai tantangan yang memacu semangat, dan 94 persen menyatakan telah memiliki orientasi kepemimpinan jangka panjang sebagai pembangun sistem pendidikan.

Kendati demikian, survei juga mengungkap masih adanya sejumlah tantangan yang perlu segera diselesaikan. Hanya 18 persen kepala sekolah menyatakan siap sepenuhnya menghadapi MPLS, 26 persen siap sebagian, 38 persen masih menghadapi kendala signifikan, dan 17 persen mengaku belum siap.

Berbagai kebutuhan yang disampaikan para kepala sekolah antara lain tambahan guru dan tenaga kependidikan (77 persen), pendampingan langsung dari Pusdiklat/PPK (61 persen), kejelasan anggaran (56 persen), serta pelatihan dan pembekalan lanjutan (48 persen). Di lapangan juga masih ditemukan beberapa persoalan, seperti ketersediaan sumber air di salah satu Sekolah Rakyat permanen, penyelesaian status kepegawaian dan SK kepala sekolah di sejumlah lokasi, hingga penyelesaian pembangunan beberapa gedung permanen.

Menanggapi hasil tersebut, Gus Ipul menegaskan seluruh masukan akan menjadi perhatian Kementerian Sosial bersama satuan kerja terkait. Menurutnya, kepala sekolah tidak berjalan sendiri dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

“Masalah harus dihadapi, jangan takut kekurangan masalah. Itu tanda negara sedang mempercayakan sesuatu yang besar kepada kita semua,” ujar Gus Ipul, Selasa (7/7/2026).

Dalam arahannya, Gus Ipul menekankan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak diukur dari lahirnya segelintir siswa berprestasi, melainkan dari kemampuan sekolah membangun sistem yang mampu mengembangkan seluruh peserta didik.

“Kalau ada 28 anak berkembang, sementara dua anak tertinggal, itu bukan sekadar persoalan dua anak. Itu persoalan sistem. Mari kita bangun sistem agar semua siswa bisa terlayani. Tidak ada siswa yang tertinggal,” tegasnya.

Menurut Gus Ipul, setiap anak memiliki potensi yang berbeda sehingga seluruh kepala sekolah harus mampu memetakan dan mengembangkan bakat tersebut. Ada anak yang unggul di bidang olahraga, seni, bahasa, kepemimpinan, hingga berbagai keterampilan lainnya. Pendidikan berasrama selama 24 jam yang diterapkan di Sekolah Rakyat memberi ruang luas bagi sekolah untuk mengembangkan keunikan tersebut.

Ia mencontohkan setiap Sekolah Rakyat harus memiliki identitas dan keunggulan masing-masing, mulai dari tim baris-berbaris kreatif, paduan suara, pencak silat, drama berbahasa asing, hingga kemampuan berpidato dalam bahasa internasional. Menurutnya, seluruh potensi itu harus menjadi bagian dari budaya sekolah, bukan sekadar kegiatan tambahan.

Gus Ipul kemudian mengibaratkan transformasi Sekolah Rakyat seperti perjalanan kapal kecil menjadi kapal besar. Menurutnya, kepala sekolah adalah nahkoda yang harus meningkatkan kapasitas kepemimpinan seiring bertambah besarnya tanggung jawab.

“Perbedaan kapal kecil dan kapal besar bukan pada nahkodanya, tetapi pada besarnya ombak yang harus dihadapi. Kepala Sekolah Rakyat harus memiliki mentalitas besar, berani mengambil keputusan, visioner, dan mampu membangun sistem,” ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh kepala sekolah pada dasarnya memperoleh dukungan sumber daya, pedoman, dan anggaran yang sama. Yang membedakan keberhasilan setiap sekolah adalah kapasitas kepemimpinan kepala sekolah.

Karena itu, Gus Ipul meminta seluruh kepala sekolah mengubah cara pandang dari sekadar bekerja menjadi berjuang. Kepala Sekolah Rakyat, kata dia, bukan hanya pelaksana administrasi, tetapi pemimpin yang mengambil kepemilikan atas masa depan peserta didik.

“Berjuang berarti berorientasi pada perubahan nyata bagi siswa, proaktif membaca kebutuhan, mengambil inisiatif menyelesaikan persoalan, serta mengukur keberhasilan dari perkembangan anak-anak yang dilayani,” jelasnya.

Gus Ipul juga mengingatkan bahwa peningkatan kualitas Sekolah Rakyat harus dimulai dari peningkatan kualitas diri kepala sekolah.

“Standar Sekolah Rakyat tidak akan naik kalau standar diri kepala sekolahnya belum naik terlebih dahulu,” katanya.

Ia meminta para kepala sekolah mulai membangun disiplin pribadi sebelum menuntut kedisiplinan siswa, jujur menyampaikan berbagai persoalan tanpa menutupinya, tetap tenang menghadapi tekanan karena sikap pemimpin akan dicontoh peserta didik, serta berani mengevaluasi diri sebelum mengevaluasi bawahannya.

Gus Ipul mengingatkan, apabila berbagai standar yang telah berkali-kali disampaikan masih harus terus diulang, persoalannya bukan terletak pada kemampuan siswa, melainkan karena kepala sekolah belum menjadikannya sebagai prioritas.

“Saya percaya motivasi Bapak-Ibu semakin kuat. Semangat untuk melayani anak-anak istimewa ini juga semakin besar,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala sekolah yang telah mengawal penyelenggaraan Sekolah Rakyat sejak tahap rintisan. Menurutnya, seluruh kepala sekolah saat ini bukan sekadar menjalankan tugas rutin, tetapi sedang menjadi bagian dari sejarah pembangunan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

“Kita tidak sedang sekadar menjalankan tugas. Kita sedang menjadi pemilik sejarah Sekolah Rakyat. Jalankan dengan profesional dan empati. Kerjakan standar yang sudah ditetapkan tanpa menunggu diingatkan lagi, karena itu adalah kehormatan bagi sekolah Bapak-Ibu sekalian,” ujarnya.

Menghadapi bertambahnya jumlah Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru, Gus Ipul meminta seluruh fasilitas yang tersedia dimanfaatkan secara optimal. Lapangan olahraga, ruang belajar, maupun fasilitas pendukung lainnya harus hidup setiap hari melalui kegiatan bersama lintas jenjang yang mampu membentuk karakter, kedisiplinan, kesehatan, dan kebersamaan peserta didik.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga membacakan salah satu hasil survei yang paling berkesan baginya. Ketika ditanya bantuan apa yang paling diharapkan dari Menteri Sosial, seorang kepala sekolah menjawab, “Saya hanya berharap Pak Menteri terus mempercayai kami memimpin Sekolah Rakyat. Kepercayaan itu akan kami balas dengan kerja nyata, integritas, dan dedikasi penuh.”

Jawaban tersebut, menurut Gus Ipul, menjadi bukti kuatnya komitmen para kepala sekolah dalam mengemban amanah.

Sebagai bentuk dukungan, Gus Ipul memastikan Kementerian Sosial akan terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan Sekolah Rakyat.

“Kami akan terus berjuang agar kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan Sekolah Rakyat mendapatkan tunjangan kinerja yang lebih baik. Kami memahami ini adalah boarding school dengan tanggung jawab yang berbeda. Karena itu kami akan terus mengupayakan perubahan regulasi dan dukungan anggaran agar kesejahteraan Bapak-Ibu semakin meningkat,” ujarnya.

Menutup arahannya, Gus Ipul kembali mengingatkan bahwa kepemimpinan di Sekolah Rakyat adalah panggilan untuk membawa perubahan.

“Kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi di sekolah. Tidak hanya diberi tanggung jawab, tetapi juga akan dievaluasi. Menaikkan level bukan pilihan, melainkan panggilan yang harus dijawab mulai hari ini.”

Ia pun menutup pembekalan dengan pesan yang menjadi semangat seluruh kepala Sekolah Rakyat.

“Level Anda naik bukan karena SK. Level Anda naik karena besarnya tantangan yang berani Anda pikul dan keberhasilan yang Anda torehkan.”

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Papua Selatan Surplus Beras, Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur Pascapanen

Pemerintah menggeber pembangunan pada wilayah Papua, terutama untuk menjadikan sebagai lumbung pangan. Keberhasilan pemberdayaan petani lokal di Merauke Papua Selatan menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah yang tampak dari perkembangan positif produksi beras dari tahun ke tahun.

Capaian produksi beras di Papua Selatan pada tahun 2025, dalam kalkulasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) bahkan telah melampaui kebutuhan konsumsi rumah tangga selama setahun. Angka produksi beras setahun Papua Selatan sepanjang 2025 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) di 207 ribu ton, sementara kebutuhan konsumsi rumah tangga (tidak termasuk non rumah tangga) selama setahun diperkirakan 34,06 ribu ton.

Tentunya surplus produksi beras terhadap konsumsi tersebut dapat memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Hal ini pula yang mendasari usulan pemerintah daerah agar Bulog membangun infrastruktur pascapanen dan segera disetujui oleh Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian (Mentan).

“Jadi Pak Bupati, insya Allah dibangun ini tahun. Gudangnya kita siapkan. Itu nanti kalau petani disini produksi, langsung dibeli, dibeli menguntungkan, tidak boleh dibawah Rp 6.500. Itu perintah Bapak Presiden,” ujar Amran saat menghadiri tanam padi di Desa Waninggap Kai, Merauke, Papua Selatan dikutip di Jakarta pada Senin (6/7/2026).

Adapun indeks harga yang diterima petani tanaman pangan di Papua Selatan dalam data BPS konsisten terus bergerak secara positif sejak tahun 2024 sampai 2026. Di awal 2024 tepatnya di Januari, indeks tersebut masih berada di 111,42. Sampai Desember 2024 makin naik menjadi 113,83.

Progres indeks harga yang diterima petani tanaman pangan di Papua Selatan semakin melejit dengan mencatatkan 114,72 pada Desember 2025. Terbaru pada Juni 2026 juga semakin positif di angka 115,33. Artinya sejak Januari 2024 sampai Juni 2026 telah mengalami kenaikan sebanyak 3,91 poin indeks.

Idem pula terhadap indeks Nilai Tukar Petani (NTP) di Papua Selatan yang turut mengalami eskalasi sejak awal tahun 2024. Di Januari 2024 masih berada 101,37 dan berkembang 8,78 poin indeks menjadi 110,15 di Juni 2026. Capaian-capaian tersebut menandakan adanya surplus yang membuat stok beras melimpah, namun harga di tingkat petani lokal masih dapat terjaga dengan baik.

“Nah ini sangat membanggakan kita semua. Pemerintah atas perintah Bapak Presiden dan juga kita akan bangun atas permintaan pemda, insya Allah kita bangun ini. Itu tadi penyampaiannya bahwa 3 ribu ton, mungkin bisa 5 ribu ton. Jadi besar, lengkap satu paket,” terang Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.

Untuk diketahui, Perum Bulog memiliki 15 komplek pergudangan di seluruh Papua. Adapun pembangunan 100 infrastruktur pascapanen yang baru juga akan menyasar ke Papua. Ini juga merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan penyediaan infrastruktur pascapanen. Klasifikasi infrastruktur pascapanen ditetapkan ada 2 jenis. Jenis yang pertama merupakan kelolaan Perum Bulog sepenuhnya dan jenis kedua dikelola pemerintah daerah dengan sistem operasional dan pengawasan Perum Bulog berdasarkan perjanjian kerja sama atau perikatan kontraktual.

Pemerintah pun telah menetapkan dana sebesar Rp 5 triliun untuk percepatan pelaksanaan penyediaan infrastruktur pascapanen. Ini merupakan dana investasi pemerintah non permanen yang diperuntukkan kepada Perum Bulog.

Adapun total stok beras yang dikelola Bulog hingga Juli ini masih berada lebih dari 5 juta ton secara nasional. Indonesia sendiri diprediksi dalam Food and Agriculture Organization (FAO) Outlook edisi Juni 2026 mampu mencapai stok beras di akhir 2026/2027 hingga 7,8 juta ton.

Patut diketahui, prediksi FAO di edisi Juni tahun lalu terbukti mendekati capaian Indonesia saat ini yang telah mencatatkan stok lebih dari 5 juta ton. Hal ini karena pada FAO Outlook Juni tahun 2025, stok beras Indonesia untuk 2025/2026 diestimasikan oleh FAO dapat mencapai 5,8 juta ton.

Dalam proyeksi FAO terbaru, Indonesia memperoleh urutan terbesar keempat dalam hal stok beras untuk 2026/2027. Angka proyeksi Indonesia yang 7,8 juta ton tersebut bahkan lebih besar dibandingkan Bangladesh dengan 7,6 juta ton. Padahal Bangladesh merupakan produsen beras ketiga besar dunia.

Sementara negara pertama dengan stok berasnya yang terbesar adalah Tiongkok dengan 105,1 juta ton. Di urutan kedua adalah India dengan 53,2 juta ton dan disusul oleh Thailand dengan 9,3 juta ton. Akan tetapi dari 4 besar tersebut hanya Tiongkok dan Indonesia yang diproyeksikan mengalami tren peningkatan stok dalam rentang 2025/2026 ke 2026/2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News