Beranda blog Halaman 174

Bea Cukai Perkuat UMKM Go Global Lewat Edukasi Ekspor di Jayapura dan Pangkalpinang

Penulis
Reta
-

Bea Cukai secara kontinu gelar edukasi dan pendampingan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya tersebut diwujudkan melalui partisipasi Bea Cukai Jayapura dan Bea Cukai Pangkalpinang dalam peningkatan kapasitas UMKM berorientasi ekspor.

Di Jayapura, Bea Cukai menjadi narasumber dalam kegiatan Capacity Building UMKM Potensial Ekspor Tahun 2026 oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua sebagai bagian dari Festival Cenderawasih ke-3 Tahun 2026. Dalam kegiatan tersebut, pelaku UMKM memperoleh pembekalan mengenai prosedur ekspor, ketentuan kepabeanan, pemanfaatan fasilitas ekspor, hingga strategi mengenali peluang pasar global.

Sementara itu, Bea Cukai Pangkalpinang turut mendukung peningkatan daya saing UMKM melalui kegiatan bertajuk Sarasehan Kolaborasi UMK Berdaya Saing, Next Level UMK: Go Global yang diselenggarakan HUB UMK PLN Bangka Belitung. Kegiatan yang diikuti sekitar 300 pelaku UMKM dari berbagai sektor, seperti kerajinan, fesyen, dan olahan hasil laut tersebut membahas tata laksana ekspor, persyaratan kepabeanan, hingga skema pembayaran internasional (Incoterms).

Dalam dua kegiatan itu, Bea Cukai Jayapura dan Bea Cukai Pangkalpinang juga memperkenalkan program Klinik Ekspor sebagai bentuk pendampingan bagi UMKM agar siap memasuki pasar ekspor, termasuk membantu koordinasi perizinan dengan instansi terkait.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, mengatakan bahwa penguatan kapasitas UMKM merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional. Menurutnya, edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan menjadi faktor penting agar pelaku usaha mampu memahami proses ekspor secara menyeluruh dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah disediakan pemerintah.

“Melalui sinergi dengan berbagai instansi dan program pendampingan seperti Klinik Ekspor, kami ingin memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memahami prosedur ekspor, memenuhi persyaratan yang berlaku, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional,” tutup Budi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Bandung Minta BPBD Siaga Meski Peluang Hujan Ekstrem Hanya 6 Persen

Penulis
Reta
-

 Pemerintah Kota Bandung meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi hujan ekstrem pada musim kemarau untuk mengurangi risiko banjir dan bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah (7/7/2026).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap waspada meski peluang terjadinya hujan ekstrem di Kota Bandung hanya sekitar enam persen.

“BPBD ini ada dua hal yang mesti diperhatikan. Pertama adalah antisipasi cuaca ekstrem.”

Farhan mengatakan, hujan berintensitas tinggi tetap berpotensi menimbulkan banjir besar sehingga kesiapsiagaan personel, peralatan, dan koordinasi harus terus diperkuat.

“Apa yang terjadi di Surabaya beberapa minggu lalu menjadi pembelajaran. Hujan tidak berhenti selama empat jam membuat air rob naik. Di Bandung hal seperti itu juga bisa terjadi. Walaupun kemungkinannya hanya enam persen, kalau sampai itu terjadi banjirnya bisa sangat dahsyat.”

Pemkot Bandung juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah memperbarui peta risiko bencana agar penanganan kondisi darurat dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.

Selain mitigasi, Farhan menginstruksikan pelaksanaan pelatihan tanggap darurat di seluruh kecamatan untuk meningkatkan kesiapsiagaan aparatur, relawan, dan masyarakat.

“Berikutnya adalah melakukan pelatihan-pelatihan emergency di setiap kecamatan. Itu penting sekali.”

Pemkot Bandung mengajak masyarakat tetap waspada selama musim kemarau serta mengikuti informasi resmi mengenai cuaca dan kebencanaan guna meminimalkan risiko bencana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sekda Bogor Minta Seluruh OPD Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik Jelang PEKPPP 2026

Penulis
Reta
-

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, menegaskan agar seluruh perangkat daerah harus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempertahankan predikat Pelayanan Prima yang telah diraih Kota Bogor melalui Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).

 

Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Pembinaan dan Pendampingan PEKPPP Tahun 2026 yang berlangsung di Paseban Surawisesa, Balai Kota Bogor, Selasa (7/7/2026).

 

Denny Mulyadi menjelaskan bahwa PEKPPP merupakan program yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja instansi pemerintah. Hasil evaluasi tersebut menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang menjadi salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi.

 

“PEKPPP merupakan instrumen untuk mengukur kualitas pelayanan publik secara sistematis. Hasil akhirnya adalah Indeks Pelayanan Publik yang menjadi tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi di setiap instansi pemerintah,” ujarnya.

 

Ia mengungkapkan, IPP Kota Bogor terus menunjukkan peningkatan sejak 2018, dari nilai 4,18 hingga mencapai 4,69 pada tahun 2025 dengan predikat Pelayanan Prima.

 

Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa kualitas pelayanan publik di Kota Bogor terus mengalami perbaikan. Namun demikian, seluruh perangkat daerah tetap didorong untuk melakukan berbagai penyempurnaan agar prestasi tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

 

“Target kita pada 2026 bukan hanya mempertahankan nilai 4,69, tetapi memastikan seluruh lokus penilaian berkontribusi optimal agar prestasi ini terus meningkat,” katanya.

 

Denny Mulyadi turut memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang berhasil meraih kategori A atau Pelayanan Prima pada penilaian tahun 2025. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa predikat Pelayanan Prima dapat diraih apabila seluruh unsur pelayanan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

 

Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian, terutama kebijakan pelayanan dan profesionalisme sumber daya manusia yang masih memiliki kesenjangan nilai antarperangkat daerah.

 

Denny Mulyadi juga mengingatkan agar seluruh dokumen pendukung disiapkan secara lengkap dan disampaikan tepat waktu sebelum proses verifikasi dan validasi oleh KemenPANRB pada akhir Agustus 2026, sehingga seluruh indikator penilaian dapat dipenuhi secara optimal.

 

“PEKPPP bukan sekadar tugas Bagian Organisasi, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian. Saya berharap seluruh lokus prioritas dapat mencapai kategori A atau Pelayanan Prima,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Tuban Lepas 104 ASN Purna Tugas, Tekankan Pentingnya Literasi Digital dan Keuangan

Penulis
Reta
-

Satu per satu ASN yang telah menuntaskan masa baktinya maju menerima Surat Keputusan (SK) Pensiun di Ruang Rapat R.H. Ronggolawe Sekretariat Daerah, Senin (6/7). Momen itu menjadi penanda berakhirnya perjalanan dinas 104 aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. Di balik seremoni tersebut, tersimpan puluhan tahun pengabdian yang telah mereka curahkan untuk melayani masyarakat, mulai dari ruang kelas, fasilitas kesehatan, hingga berbagai perangkat daerah.

Adapun penyerahan SK dilakukan bagi PNS dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Juli, 1 Agustus, dan 1 September 2026. Sebanyak 104 purnawirawan ASN yang mengikuti pelepasan terdiri atas 1 pejabat eselon II, 1 pejabat eselon III, 4 pejabat eselon IV/Jabatan Fungsional, 55 guru, 18 tenaga kesehatan, serta 25 pelaksana atau staf. Selain menerima SK pensiun, para peserta juga memperoleh informasi mengenai layanan PT Taspen (Persero) terkait pencairan hak pensiun dan Tabungan Hari Tua.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Bupati Tuban, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Kepala PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Surabaya, jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, serta perwakilan mitra bayar Taspen.

Pada kesempatan tersebut Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, S.E., menyampaikan penghargaan kepada seluruh ASN yang memasuki masa purna tugas. Menurutnya, dedikasi dan loyalitas yang diberikan selama bertahun-tahun telah menjadi bagian penting dari perjalanan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Pengabdian Bapak dan Ibu merupakan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh, Mas Lindra—sapaan akrab Bupati Tuban—itu menegaskan bahwa masa pensiun tidak identik dengan berakhirnya pengabdian. Justru, fase tersebut menjadi kesempatan untuk tetap berkarya dan mengambil peran di tengah masyarakat dengan bekal pengalaman yang telah dimiliki selama menjadi ASN. “Masa purna tugas bukanlah akhir dari sebuah pengabdian, melainkan babak baru untuk terus berkarya di tengah masyarakat,” tuturnya.

Tak kalah penting, alumnus Universitas Airlangga itu turut mengajak para purna tugas mempersiapkan masa pensiun dengan menjaga kesehatan fisik dan mental, menerapkan pola hidup sehat, mengembangkan hobi yang selama ini tertunda, mempererat silaturahmi, serta meningkatkan kualitas ibadah. Menurutnya, keseimbangan jasmani dan rohani menjadi bekal penting untuk menikmati masa pensiun dengan tenang dan bahagia.

Tak berhenti di situ, orang nomor satu di Tuban itu juga mengingatkan para pensiunan untuk terus memperbarui literasi keuangan seiring berkembangnya zaman dewasa ini. Menurutnya, perkembangan teknologi turut diikuti dengan meningkatnya berbagai modus kejahatan siber yang dapat menyasar siapa saja, termasuk para pensiunan.

Ia juga mengingatkan para pensiunan untuk terus memperbarui literasi digital, termasuk memahami perkembangan kecerdasan buatan (AI). Menurutnya, kemajuan teknologi turut dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk menjalankan berbagai modus penipuan yang kian sulit dikenali. Karena itu, ia mengimbau para purna tugas lebih cermat saat menerima telepon, pesan singkat, maupun tautan yang mengatasnamakan lembaga keuangan atau instansi tertentu.

Menutup sambutannya, Mas Lindra menyampaikan terima kasih atas seluruh pengabdian para ASN purna tugas. Ia juga memohon maaf apabila selama mereka mengabdi masih terdapat hal-hal yang belum dapat diwujudkan oleh pemerintah. “Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Tuban, saya memohon maaf apabila selama Bapak dan Ibu mengabdi kami belum bisa memberikan apresiasi yang lebih baik,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sumedang Jadi Daerah Uji Coba Perlinsos Digital 2026, Daftar Bansos Kini Bisa Lewat HP

Penulis
Reta
-

Sumedang menjadi salah satu kabupaten yang ditunjuk untuk uji coba pendaftaran bantuan sosial (Bansos) lewat Perlinsos Digital. Ditunjuknya Sumedang karena menjadi kabupaten yang sukses dalam penerapkan digitalisasi pemerintahan atau SPBE.

Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) adalah serangkaian kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk melindungi masyarakat miskin, rentan, dan terdampak risiko sosial dari tekanan ekonomi maupun bencana sosial. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi beban hidup, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong kemandirian kelompok penerima manfaat.

Pemerintah terus melakukan transformasi digital dalam penyaluran bansos agar semakin cepat, transparan, dan tepat sasaran. Salah satu langkah terbaru yang diperkenalkan adalah Perlinsos Digital 2026, sebuah sistem yang memungkinkan masyarakat mengajukan bantuan sosial secara daring tanpa harus melalui proses administrasi yang panjang seperti sebelumnya.

Dengan Perlinsos, proses pendaftaran dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit. Perlinsos Digital merupakan sistem perlindungan sosial digital terintegrasi pertama di Indonesia yang dikembangkan pemerintah untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Sistem ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan, melakukan pengecekan kelayakan, maupun menyampaikan sanggahan apabila terdapat data yang tidak sesuai.

Perlinsos Digital bertujuan meningkatkan akurasi data penerima bansos, mengurangi kesalahan penyaluran bantuan, mempercepat proses verifikasi, sekaligus memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Perlinsos Digital dibangun di atas fondasi Digital Public Infrastructure (DPI) sehingga mampu menghubungkan data kependudukan dari berbagai instansi pemerintah secara real-time.

Integrasi tersebut, membuat proses verifikasi menjadi lebih cepat, transparan, dan minim kesalahan akibat data yang sudah tidak diperbarui. Selain memudahkan masyarakat, sistem baru ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran perlindungan sosial.

Warga bisa melakukan pendaftaran bansos secara mandiri! Agar proses login dan registrasi berjalan lancar, pastikan sudah menyiapkan smartphone dan sudah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). ​Keterbatasan perangkat? Tenang, pendaftaran juga bisa dilayani melalui Agen Perlinsos terdekat di desa/kelurahan Anda.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Papua Dorong Percepatan Pembangunan 9 Ruas Jalan Strategis untuk Perkuat Ekonomi Daerah

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Papua mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia.

Dalam audiensi bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta pada Selasa (07/06), Gubernur Matius D. Fakhiri  menegaskan bahwa konektivitas darat menjadi kebutuhan mendesak untuk membuka keterisolasian wilayah, memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat, sekaligus menekan biaya logistik yang selama ini masih tinggi.

Gubernur Fakhiri menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum atas dukungan yang selama ini diberikan dalam pembangunan jalan, jembatan, sistem penyediaan air bersih, jaringan irigasi, hingga sarana dan prasarana perumahan di Papua.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mendukung program prioritas nasional atau Asta Cita Presiden, khususnya dalam peningkatan konektivitas sebagai penggerak kemandirian dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum yang hari ini memberikan ruang untuk berdiskusi. Kami datang karena konektivitas Papua, khususnya jalur darat, sangat penting untuk membuka akses ekonomi masyarakat,” ujar Gubernur Fakhiri

Ia menjelaskan, akses jalan yang memadai akan memudahkan masyarakat di kampung-kampung mengangkut hasil pertanian, perkebunan, perikanan, maupun komoditas lokal lainnya menuju pusat-pusat perdagangan. Infrastruktur tersebut juga dinilai akan memperkuat hubungan antar daerah, termasuk menghubungkan wilayah pesisir dengan kawasan pegunungan serta provinsi-provinsi baru di Tanah Papua.

“Kami ingin masyarakat yang berada di kampung dapat membawa hasil kebunnya keluar dengan biaya yang lebih murah. Begitu juga hasil tangkapan nelayan dan komoditas lainnya bisa dipasarkan dengan lebih mudah sehingga mampu meningkatkan ekonomi keluarga,” katanya.

Selain meningkatkan aktivitas ekonomi, pembangunan jaringan jalan juga diyakini akan berdampak pada penurunan harga kebutuhan pokok, khususnya di wilayah pegunungan yang selama ini menghadapi tingginya biaya distribusi.

“Jika akses darat semakin baik, harga bahan pokok di daerah pegunungan juga dapat ditekan karena distribusi logistik menjadi lebih lancar,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua secara resmi mengajukan dukungan penanganan sembilan ruas jalan strategis yang dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas wilayah.

Kesembilan ruas tersebut meliputi:

  • Ruas Jalan Sumberbaba–Dawai di Kabupaten Kepulauan Yapen.
  • Ruas Jalan Botawa–Koweda–Barapasi di Kabupaten Waropen.
  • Ruas Jalan Burmeso–Koweda–Barapasi di Kabupaten Mamberamo Raya.
  • Ruas Jalan Waibron–Depapre di Kabupaten Jayapura.
  • Ruas Jalan Warumbaim–Berap–Demta di Kabupaten Jayapura.
  • Ruas Jalan Waena–Arso V di Kabupaten Keerom.
  • Ruas Jalan Junction–Wardo di Kabupaten Biak Numfor.
  • Ruas Jalan Kemiri–Depapre dua jalur di Kabupaten Jayapura.
  • Ruas Jalan Jayapura–Sarmi dua jalur.

Menurut Gubernur, sebagian ruas tersebut merupakan jalan provinsi maupun jalan kabupaten yang memiliki fungsi strategis dalam membangun jaringan transportasi darat di kawasan utara Papua.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi I DPR Tegaskan Pengawalan 26 MoU Indonesia-Singapura agar Segera Terlaksana

Penulis
Reta
-

Komisi I DPR RI menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Singapura untuk Indonesia H.E. Mr. Kwok Fook Seng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan diplomasi parlemen, tindak lanjut kerja sama bilateral Indonesia-Singapura, hingga berbagai isu strategis kawasan.

 

Diketahui, terdapat dua agenda utama dalam pertemuan tersebut. Pertama, Dubes Singapura menyampaikan undangan kepada anggota DPR RI, khususnya Komisi I, untuk melakukan kunjungan ke Parlemen Singapura sebagai bagian dari penguatan hubungan antar lembaga legislatif. Dikarenakan, hubungan antar lembaga parlemen memiliki peran penting dalam memperkuat pemahaman terhadap kerja sama yang telah dibangun kedua pemerintah.

 

Agenda kedua, lanjutnya, adalah memberikan penjelasan mengenai perkembangan hubungan bilateral Indonesia-Singapura, termasuk hasil pertemuan Presiden RI dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka sehari sebelumnya.

 

Merespons hal ini, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyambut baik undangan dari Parlemen Singapura. Menurutnya, DPR RI akan menjadwalkan kunjungan tersebut pada waktu yang tepat sebagai bagian dari penguatan diplomasi parlemen.

 

“Tentu kami akan memenuhi undangan tersebut ketika waktunya memungkinkan,” kata Utut dikutip dari Parlementaria usai pertemuan.

 

Terkait hasil pertemuan Presiden RI dan Perdana Menteri Singapura, Utut menyebut substansi pembahasan telah dijelaskan secara rinci dalam keterangan resmi pemerintah, termasuk penandatanganan 26 Aspek kerja sama antarkedua negara.

 

Namun demikian, ia menegaskan bahwa tantangan terbesar bukan pada penandatanganan nota kesepahaman, melainkan memastikan seluruh kesepakatan tersebut benar-benar terlaksana.

 

“Kalau dari saya, setiap memorandum of understanding (MoU) itu harus kita kawal. Kalau tidak dikawal, nanti hanya menjadi catatan. Semua MoU harus dijaga sampai benar-benar terealisasi,” tegasnya.

 

Utut juga menyoroti pentingnya menjaga hubungan baik dengan Singapura mengingat negara tersebut masih menjadi investor terbesar di Indonesia. Karena itu, menurutnya, stabilitas hubungan bilateral harus terus dipelihara demi mendukung kepentingan nasional sekaligus memberikan kepastian bagi iklim investasi.

 

“Singapura adalah investor terbesar di Indonesia. Karena itu kita perlu menjaga keamanan, stabilitas, dan hubungan baik kedua negara. Semua itu pada akhirnya untuk kepentingan Indonesia, sekaligus memberikan kepastian bagi para investor Singapura yang menanamkan modalnya di Indonesia,” pungkasnya.

 

Ditambahkan Duta Besar (Dubes) Singapura H.E. Mr. Kwok Fook Seng, bahwa Parlemen memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung dan memahami kerja sama antar pemerintah.  “Melalui kunjungan ini kami berharap hubungan antara parlemen kedua negara semakin erat,” ujar Kwok

 

Ia mengatakan kedua negara terus memperluas kerja sama di berbagai sektor strategis, antara lain energi bersih, ekonomi digital, keamanan siber, perlindungan masyarakat dari penipuan digital, hingga penguatan kerja sama ASEAN di tengah dinamika geopolitik kawasan.

 

“Kami juga membahas bagaimana Indonesia dan Singapura dapat terus bekerja sama untuk memastikan ASEAN tetap menjadi kekuatan yang menjaga stabilitas kawasan,” jelasnya.

 

Selain itu, Kwok turut menjelaskan komitmen Singapura dalam menjaga keterbukaan dan keamanan jalur pelayaran di Selat Singapura dan Selat Malaka agar tetap aman dan terbuka bagi seluruh pengguna internasional melalui kerja sama dengan Indonesia dan Malaysia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi XI DPR Perjuangkan Kenaikan Gaji Guru Honorer, Presiden Disebut Akan Umumkan Kebijakan Baru

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor menegaskan bahwa Komisi XI DPR memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan guru, khususnya guru honorer dan PPPK Paruh Waktu, yang hingga kini masih menerima penghasilan jauh dari layak. Hal itu disampaikannya dikutip dari Parlementaria usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR bersama Komisi C (Keuangan) DPRD Provinsi Jawa Timur, Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia, serta audiensi terkait penggajian PPPK dan relaksasi ketentuan belanja pegawai daerah di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

 

Ia mengungkapkan, Komisi XI DPR menerima berbagai aspirasi mengenai kondisi guru yang masih memperoleh gaji sangat rendah, bahkan ada yang belum menerima gaji sama sekali. “Kami menaruh keprihatinan yang cukup besar karena memang masih ada guru-guru yang digaji Rp200 ribu, bahkan ada yang menerima nol rupiah. Ini menjadi perhatian serius Komisi XI bersama pimpinan dan seluruh anggota untuk memperjuangkan solusi terbaik agar kesejahteraan para guru dapat terjamin,” ujar Thoriq.

 

Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur X itu, Komisi XI DPR telah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait upaya peningkatan kesejahteraan guru. Ia menyebut, pemerintah telah memberikan respons positif terhadap aspirasi ini.

 

“Komisi XI sudah membahas persoalan ini bersama Kementerian Keuangan dan mendapat respons yang cukup baik. Pemerintah telah memberikan sinyal positif, dan kami berharap kebijakan tersebut akan diumumkan secara resmi oleh Presiden dalam pidato kenegaraan pada bulan Agustus mendatang,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, Thoriq menilai sinyal tersebut menjadi harapan baru bagi guru honorer maupun PPPK Paruh Waktu yang selama ini memperjuangkan kepastian penghasilan dan kesejahteraan. Pun, ia memastikan Komisi XI DPR akan terus mengawal kebijakan anggaran yang berpihak kepada tenaga pendidik agar memperoleh penghasilan yang layak dan berkeadilan.

 

Sebagai informasi, RDPU Komisi XI DPR kali ini juga membahas konsultasi dan koordinasi terkait opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta audiensi mengenai skema penggajian PPPK dan PPPK Paruh Waktu melalui APBN, termasuk usulan relaksasi ketentuan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR RI Terima Kunjungan Delegasi Parlemen UEA, Bahas Investasi hingga Diplomasi Kawasan

Penulis
Reta
-

Komisi I DPR RI menerima kunjungan delegasi Parlemen Uni Emirat Arab (UEA) yang dipimpin Yang Mulia Ali Rashid Al Nuaimi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026). Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menjelaskan pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi parlemen sekaligus mendorong peningkatan hubungan strategis antara Indonesia dan UEA.

 

Utut pun menyambut baik kunjungan delegasi Parlemen UEA ini. Ia menegaskan bahwa hubungan kedua negara tidak cukup dibangun melalui kerja sama antarpemerintah, tetapi juga perlu diperkuat melalui diplomasi parlemen.

 

“Inti kedatangan Beliau adalah memperkuat hubungan kedua negara, tidak hanya government to government, tetapi juga Parliament to Parliament,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut dikutip dari Parlementaria usai pertemuan.

 

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Utut, Delegasi UEA juga menyampaikan komitmen pemerintahnya dalam melindungi tidak hanya warga negara UEA, tetapi juga warga negara asing saat terjadi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

 

Legislator dari Dapil Jawa Tengah VII itu juga menyambut positif komitmen peningkatan investasi UEA di Indonesia. Menurutnya, hubungan ekonomi kedua negara masih memiliki ruang yang sangat besar untuk terus dikembangkan, termasuk melalui sektor pariwisata.

 

“Saya juga menyampaikan agar jumlah wisatawan dari UEA ke Indonesia bisa terus meningkat. Saat ini jumlahnya masih sekitar 8.500 orang. Harapannya tentu bisa jauh lebih besar karena masyarakat Indonesia yang berkunjung ke Dubai maupun Abu Dhabi juga semakin banyak,” ungkapnya.

 

Selain itu, Utut mengungkapkan adanya usulan dari pihak UEA untuk memperkuat komunikasi antarlembaga parlemen melalui pertemuan virtual apabila terdapat isu-isu penting yang memerlukan koordinasi cepat.

 

Dalam kesempatan yang sama, Ali Rashid Al Nuaimi mengatakan kunjungan tersebut mencerminkan komitmen kedua negara untuk mempererat hubungan, tidak hanya melalui jalur pemerintah, tetapi juga antarlembaga legislatif.

 

“Kami berada di Parlemen Indonesia untuk mengaktifkan diplomasi parlemen dan bergabung dengan saudara-saudara kami di Parlemen Indonesia guna meningkatkan hubungan kedua negara. Kami ingin memastikan selalu ada keterlibatan yang memberikan nilai tambah bagi hubungan antara UEA dan Indonesia,” ujarnya.

 

Ia menilai hubungan Indonesia dan UEA terus berkembang dengan prospek kerja sama yang semakin luas. Menurutnya, parlemen memiliki tanggung jawab untuk menjaga momentum tersebut melalui penguatan komunikasi dan kolaborasi di berbagai bidang.

 

Selain hubungan bilateral, ia juga mendorong Indonesia dan UEA untuk memperkuat kerja sama dalam forum-forum multilateral. Menurutnya, kedua negara memiliki nilai dan kepentingan bersama yang dapat menjadi modal dalam menghadapi berbagai tantangan global.

 

“Kami melihat banyak nilai bersama yang dapat terus dipromosikan. Tujuannya bukan hanya untuk kepentingan Indonesia dan UEA, tetapi juga untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi dunia,” katanya.

 

Delegasi UEA juga berharap Indonesia, sebagai salah satu negara penggerak di ASEAN, dapat mendorong keterlibatan parlemen negara-negara ASEAN dalam forum komunikasi tersebut. Langkah itu dinilai dapat memperkuat saling pengertian serta memperluas kerja sama kawasan melalui jalur diplomasi parlemen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag Nasaruddin Umar Puji Toleransi Maluku Utara saat Buka Festival Galatama II 2026

Penulis
Reta
-

Menteri Agama Republik Indonesia, K.H. Nasaruddin Umar, secara resmi membuka Festival Gerakan Literasi Madrasah Kedua (Galatama II) Provinsi Maluku Utara tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Lapangan Ngara Lamo, Ternate, Senin (6/7). Dalam sambutannya, Menteri Agama (Menag) memberikan apresiasi tinggi dan pujian khusus kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe.

Menag RI menilai Maluku Utara sebagai salah satu daerah dengan tingkat toleransi yang sangat luar biasa dan menjadi cerminan sejati dari nilai-nilai keindonesiaan. Menurutnya, kerukunan yang tercipta di wilayah kepulauan ini tidak lepas dari gaya kepemimpinan daerah yang cerdas, adil, dan penuh strategi dalam melayani masyarakat.

“Saya mengapresiasi pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara. Pemimpinnya memiliki daya tarik tersendiri; bukan saja cerdas, melainkan banyak ‘triknya’. Dan alhamdulillah, per hari ini kita dapat lihat memberikan pelayanan yang adil di dalam masyarakat. Ini bukti bahwa masyarakat Maluku Utara benar-benar sangat toleran dan menjunjung tinggi keindonesiaan,” pujinya.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa secara nasional indeks kerukunan umat beragama di Indonesia pada periode tahun 2025 dan 2026 ini berhasil mencapai poin puncak tertinggi semenjak Indonesia merdeka. Capaian statistik yang belum pernah terjadi sebelumnya ini berjalan selaras di bawah kepemimpinan Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, di mana Maluku Utara menjadi salah satu daerah yang berkontribusi besar dalam menjaga stabilitas tersebut. Faktor keamanan dan kerukunan inilah yang dinilai sukses mendorong pertumbuhan ekonomi hingga tingkat pendapatan per kapita masyarakat Maluku Utara saat ini menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia.

“Tidak ada artinya kekayaan alam atau apa pun kalau kita tidak rukun dan tidak aman. Kebersamaan serta kejernihan hati dan keluhuran jalan pikiran itulah yang paling penting bagi kita semuanya,” tambahnya sebelum memimpin pembacaan surah Al-Fatihah bagi para tokoh perintis kemajuan Maluku Utara.

Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyampaikan rasa bahagia dan terima kasih atas kehadiran serta perhatian besar Menteri Agama terhadap wilayah Indonesia Timur, khususnya Maluku Utara. Sebagai sesama alumni madrasah, Sarbin memotivasi para santri agar bangga dan optimistis menatap masa depan.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan aspirasi langsung masyarakat agar status IAIN Ternate dapat segera ditingkatkan menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Ternate. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga keagamaan seperti Ittihad Imam Indonesia dan BP4 Maluku Utara yang baru dikukuhkan untuk menekan angka perceraian dan menjaga keharmonisan keluarga.

Acara Galatama II tahun 2026 ini juga mencatatkan sejarah besar. Kepala Kanwil Kemenag Maluku Utara, Amar Manaf, melaporkan bahwa gerakan literasi berbasis ekoteologi dari Timur Nusantara di Maluku Utara berhasil melahirkan 3.519 karya puisi anafora yang ditulis oleh para guru dan siswa madrasah se-Provinsi Maluku Utara. Karya monumental tersebut berhasil membukukan penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) yang diserahkan langsung kepada Menteri Agama sebagai bentuk nyata integrasi nilai keagamaan. Tidak hanya itu, penghargaan rekor MURI juga diberikan kepada Menteri Agama RI untuk kategori tokoh literasi ekoteologi.

Kegiatan Galatama II ini turut dihadiri oleh Forkopimda Maluku Utara, Ketua DPRD, para rektor, Wali Kota Ternate, Bupati Halmahera Tengah, perwakilan Sultan Ternate dan Tidore, serta insan madrasah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...173174175...4,867Halaman 174 dari 4,867