Beranda blog Halaman 175

Indonesia dan India Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Teknologi Antariksa, hingga Keamanan

Penulis
Reta
-

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendorong agar hubungan Indonesia dan India tidak hanya diwujudkan melalui peningkatan kerja sama antarpemerintah, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat kedua negara. Menurutnya, parlemen memiliki peran penting dalam mendukung penguatan kemitraan strategis Indonesia dan India.

 

Hal itu disampaikan Puan saat menyambut kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi bersama Presiden Prabowo Subianto di Gedung Nusantara IV DPR RI, Selasa (7/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Puan menegaskan DPR RI siap memperkuat kerja sama dengan Parlemen India, baik melalui mekanisme bilateral maupun forum parlemen regional dan multilateral.

 

“Kami berharap kerja sama kedua parlemen kita semakin berorientasi memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat kedua negara,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

 

Menurut Puan, meningkatnya dinamika geopolitik dan geoekonomi global menuntut setiap negara memperkuat kerja sama dalam semangat saling menghormati dan solidaritas. Karena itu, sinergi antara parlemen dan pemerintah dinilai menjadi modal penting dalam memperkuat hubungan antarnegara.

 

Puan menambahkan, DPR RI juga mendukung penguatan sinergi antara pemerintah dan parlemen Indonesia–India untuk menciptakan iklim investasi yang semakin pasti, transparan, dan saling menguntungkan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong kerja sama ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, dan penguatan rantai pasok regional.

 

“Sehingga ke depannya Indonesia dan India dapat memasuki fase baru kerja sama ekonomi yang lebih seimbang, inovatif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Cucu Mantan Presiden Bung Karno yang memiliki kedekatan sejarah dengan Mantan PM India Jawaharlal Nehru itu.

 

Sementara itu, dalam pidatonya PM Narendra Modi menegaskan Indonesia merupakan mitra alami India dalam pengembangan sektor-sektor masa depan. Salah satu bidang yang ditawarkan untuk diperkuat ialah kerja sama teknologi antariksa.

 

Modi mengatakan India telah lama bekerja sama dengan Indonesia melalui fasilitas pelacakan satelit di Biak, peluncuran sejumlah satelit Indonesia, serta peningkatan kapasitas di bidang antariksa. Karena itu, menurutnya, kedua negara memiliki peluang untuk meningkatkan kolaborasi pada sektor tersebut.

 

“Kini saatnya membawa kemitraan ini melangkah lebih jauh. Kita dapat bekerja sama dalam aplikasi satelit. India juga siap mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit,” ujar Modi.

 

Selain teknologi antariksa, Modi juga mengajak Indonesia memperkuat kolaborasi dalam pemberantasan terorisme melalui kerja sama di bidang intelijen, ancaman siber, pendanaan teroris, dan deradikalisasi sebagai bagian dari upaya bersama menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Puan Maharani Sambut Visi Gangga-Mahakam, Simbol Persahabatan Indonesia dan India

Penulis
Reta
-

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa DPR RI siap mendukung penguatan kerja sama strategis antara Indonesia dan India, termasuk berbagai kesepakatan yang telah dibangun kedua negara. Komitmen itu disampaikan usai menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di Gedung DPR RI bersama Presiden Prabowo Subianto.

 

Puan mengatakan hubungan Indonesia dan India memiliki fondasi sejarah yang kuat. Kini, hubungan itu pun perlu terus ditingkatkan melalui sinergi yang lebih erat, baik di tingkat pemerintah maupun parlemen. Salah satu gagasan yang disambut baik adalah Visi Gangga–Mahakam yang diperkenalkan PM Modi sebagai simbol eratnya hubungan kedua negara.

 

“Bahwa selama sepanjang aliran kedua sungai itu masih mengalir, di situlah artinya hubungan kerja sama antara Indonesia dan India pun harus tetap terjalin, tetap akrab, erat, dan terus ditingkatkan,” ujar Puan selepas pertemuan yang berlangsung di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

 

Menurut Puan, kunjungan PM Modi ke DPR RI juga menunjukkan penghormatan terhadap sejarah panjang persahabatan kedua negara. Ia menilai penyebutan Presiden Sukarno dalam pidato PM Modi menjadi pengingat bahwa hubungan Indonesia dan India telah terjalin sejak awal kemerdekaan kedua bangsa.

 

“Secara sejarah hubungan antara Indonesia dan India itu sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejak Presiden Soekarno. Tadi beliau juga mengatakan bahwa memang banyak sekali hal yang bisa kita lakukan bersama dengan India,” ungkap Puan.

 

Lebih lanjut, Puan menegaskan DPR RI akan mendukung berbagai kebijakan hasil kerja sama bilateral yang disepakati pemerintah Indonesia dan India. Menurutnya, kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi semakin penting di tengah dinamika global saat ini agar seluruh kerja sama dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

 

“Dalam situasi-situasi global seperti ini, sinergi antara eksekutif dan legislatif tentu saja akan sangat dibutuhkan. Karenanya DPR RI akan sangat terbuka membantu eksekutif dalam semua kebijakan yang dilakukan untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

 

Sementara itu, PM Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak Global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.

 

Ia mengatakan India tengah menuju Viksit Bharat 2047, sementara Indonesia memiliki visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, kedua negara dinilai sebagai mitra alami untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

 

“Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia. Di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan,” kata Modi.

 

Menurut Modi, potensi tersebut harus diwujudkan melalui kerja sama yang lebih konkret di berbagai sektor strategis sehingga memberi manfaat bagi rakyat kedua negarnegara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

PM India Narendra Modi Tegaskan Komitmen Perkuat Kemitraan Strategis Indonesia-India

Penulis
Reta
-

Perdana Menteri (PM), India Narendra Modi menegaskan komitmen India untuk membawa kemitraan strategis komprehensif dengan Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Hal tersebut disampaikan PM Modi dalam pernyataan pers bersama usai menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 Juli 2026.

“Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia dan India menikmati energi baru dalam hubungan kedua negara dan rasa percaya diri yang baru, dan kerja sama yang makin mendalam,” ucap PM Modi.

PM Modi menyampaikan bahwa kemitraan strategis komprehensif yang disepakati kedua negara pada tahun 2018 terus berkembang melalui penguatan kerja sama di berbagai bidang, mulai dari pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, hingga pendidikan. Menurutnya, pertemuan dengan Presiden Prabowo akan menjadi tonggak baru yang semakin memperkuat hubungan kedua negara.

“Kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerja sama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya dan juga pendidikan. Saya yakin bahwa pertemuan hari ini akan menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India yang membawa dampak positif,” ucap PM Modi.

Dalam bidang keamanan dan pertahanan, PM Modi mengatakan bahwa kedua negara sepakat meningkatkan kerja sama dalam pertukaran bidang pertahanan, manajemen bencana, industri, serta memperkuat kolaborasi keamanan laut di Samudra Hindia.

“Sebagai dua negara maritim yang berdekatan kami juga menyepakati untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi biru, pembangunan pelabuhan, dan perdagangan maritim,” lanjut PM Modi.

PM Modi juga menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu fokus utama kerja sama Indonesia dan India. “Kita memiliki program makan siang yang sama, dan distribusi kepada publik di Indonesia. Dan sekarang kami meningkatkan kerja sama tersebut ke level yang lebih tinggi,” tuturnya.

Selanjutnya, PM Modi menuturkan bahwa kesepakatan yang ditandatangani kedua negara diharapkan mampu memperluas akses masyarakat Indonesia terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. “Obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga negara Indonesia,” ujarnya.

Di sektor teknologi, kedua negara menyepakati penguatan kerja sama di bidang kecerdasan artifisial (AI), telekomunikasi, infrastruktur digital, dan pengembangan ekosistem startup. Selain itu, PM Modi menyampaikan bahwa Institut Manajemen Bangalore juga akan membuka kampus di Indonesia.

“Inisiatif tersebut akan membawa manfaat besar bagi masyarakat di kawasan ASEAN,” lanjut PM Modi.

PM Modi pun menjelaskan kerja sama penguatan rantai pasok sektor mineral kritis dan baja, integrasi sistem pembayaran UPI India dengan sistem pembayaran Indonesia, serta kerja sama pelestarian warisan budaya melalui proyek konservasi Candi Prambanan yang akan diresmikan bersama Presiden Prabowo di Yogyakarta.

“Kami sangat senang bahwa UPI dari India akan diintegrasikan dengan sistem pembayaran di Indonesia. Hal tersebut akan mendorong kemudahan berbisnis dan kemudahan untuk traveling,” ucapnya.

Menutup pernyataannya, PM Modi menyampaikan keyakinannya bahwa hubungan yang dibangun di atas warisan budaya bersama, saling percaya, dan visi kesejahteraan akan membawa manfaat besar bagi kedua bangsa sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas dan India yang maju.

“Sejarah kita berakar dari budaya yang kita miliki bersama, dan kehadiran kita, rasa saling percaya dan masa depan kita juga akan diwarnai dengan kesejahteraan bersama,” ucap PM Modi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden RI dan PM India Sepakati Penguatan Kemitraan Strategis Indonesia-India

Penulis
Reta
-

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi menyampaikan pernyataan pers bersama usai melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kunjungan kenegaraan PM Modi sebagai tonggak bersejarah yang menandai makin eratnya hubungan kedua negara.

“Kunjungan Perdana Menteri Modi kali ini menjadi tonggak bersejarah. Kunjungan ini merupakan cermin komitmen kedua negara untuk terus memajukan kemitraan strategis komprehensif melalui kerja sama yang konkret dan saling menguntungkan,” ucap Presiden.

Dalam pertemuan yang berlangsung intensif dan produktif, kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis yang menjadi kepentingan bersama Indonesia dan India. Di bidang politik, Presiden Prabowo dan PM Modi sepakat untuk memperkuat kemitraan melalui peningkatan intensitas kunjungan tingkat tinggi, koordinasi lebih erat pada mekanisme konsultasi bilateral, dan penguatan kerja sama antarlembaga.

Selain itu, kedua pemimpin juga berkomitmen untuk memperkuat kerja sama penanggulangan terorisme dan meningkatkan kerja sama keamanan melalui India-Indonesia Security Dialogue ketiga. “Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerja sama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital,” tambahnya.

Guna meningkatkan konektivitas antarmasyarakat, Presiden Prabowo pun menyampaikan dukungan terhadap pembangunan dan pengembangan infrastruktur pelabuhan di kedua negara. Sementara pada sektor ekonomi, kedua negara berkomitmen meningkatkan perdagangan melalui percepatan Indonesia–India Preferential Trade Agreement (PTA) dan peninjauan ASEAN–India Trade in Goods Agreement (AITIGA).

“Guna memperkuat kerja sama sektor keuangan, kami menyambut baik kemajuan pembahasan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR, cross-border QR payment linkage antara Indonesia dan India. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperkuat ketahanan sektor keuangan,” jelas Presiden Prabowo.

Kerja sama di bidang ketahanan energi, kesehatan, dan kebudayaan turut menjadi perhatian kedua pemimpin negara. Presiden Prabowo menyambut baik restorasi dan konservasi Kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO.

“Serta penetapan tahun 2026-2027 sebagai tahun Tagore Dewantara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India,” katanya.

Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo dan PM Modi mendukung pendirian Kampus Indian Institute of Management (IIM), serta membuka peluang untuk kehadiran Indian Institute of Technology (IIT) di Indonesia. Selain itu, kedua pemimpin juga mendukung peningkatan jumlah mahasiswa Indonesia yang melanjutkan pendidikan di India.

“Dalam berbagai inisiatif tersebut mencerminkan ikatan peradaban yang telah lama terjalin antara Indonesia dan India. Sekaligus kita bertekad untuk meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan, riset dan teknologi, kebudayaan dan people-to-people contact,” ujar Presiden.

Pertemuan bilateral tersebut menghasilkan serangkaian komitmen strategis yang semakin memperkokoh posisi Indonesia dan India sebagai mitra utama di kawasan Indo-Pasifik serta membuka peluang kerja sama yang lebih luas bagi kemajuan dan kesejahteraan kedua bangsa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kunjungan PM Narendra Modi ke Indonesia Disambut Meriah, Presiden Prabowo Tegaskan Persahabatan Dua Negara

Penulis
Reta
-

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara resmi menyambut kedatangan Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi dalam rangka kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 Juli 2026. Kunjungan ini mencerminkan makin eratnya hubungan Indonesia dan India, sekaligus komitmen kedua negara untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang strategis.

Rangkaian kendaraan PM Modi memasuki kawasan Istana Kepresidenan Jakarta dengan pengawalan kehormatan yang terdiri atas 17 pasukan motoris dan 120 pasukan berkuda. Rangkaian pengawalan yang mengiringi PM Modi dari kawasan Monumen Nasional (Monas) ini mencerminkan penghormatan tinggi yang diberikan Indonesia kepada pemimpin negara sahabat.

Suasana penyambutan di halaman Istana Merdeka makin semarak dengan ratusan siswa-siswi sekolah dasar yang turut menyambut dengan mengibarkan bendera kedua negara. Kehangatan penyambutan makin terasa dengan penampilan tari kreasi Betawi “Kemilau Jakarta” yang menampilkan kekayaan budaya Indonesia.

Setibanya di sisi barat Istana Merdeka, Presiden Prabowo menyambut langsung PM Modi dengan jabat tangan erat dan pelukan penuh keakraban. Upacara penyambutan secara resmi diawali dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan Republik Indonesia dan India yang berlangsung khidmat, serta diiringi dengan dentuman 21 kali tembakan meriam.

Setelah itu, Presiden Prabowo dan PM Modi melakukan pemeriksaan pasukan jajar kehormatan di halaman Istana Merdeka. Rangkaian upacara kemudian dilanjutkan dengan perkenalan delegasi dari masing-masing negara.

Delegasi Indonesia yang mendampingi Presiden Prabowo terdiri atas Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Selanjutnya, kedua pemimpin memasuki Ruang Kredensial, Istana Merdeka untuk mengabadikan momen pertemuan melalui sesi foto bersama. PM Modi kemudian menandatangani buku tamu kenegaraan sebagai simbol persahabatan sekaligus penanda kunjungan kenegaraannya ke Indonesia.

Agenda dilanjutkan dengan pertemuan tête-à-tête antara Presiden Prabowo dan PM Modi. Pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menko Airlangga dan Menlu Sugiono. Usai tête-à-tête, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral bersama delegasi masing-masing negara.

Dalam pengantarnya pada pertemuan bilateral, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat datang atas kunjungan PM Modi ke Indonesia. Kunjungan PM Modi, menurut Presiden Prabowo, merupakan kehormatan besar bagi Indonesia.

“Perdana Menteri, terima kasih atas kunjungan ini. Kita memiliki ikatan yang telah terjalin sejak ribuan tahun lalu, sehingga kami sangat menghargai persahabatan antara Indonesia dan India,” ucap Presiden Prabowo.

Usai pertemuan bilateral, Presiden Prabowo dan PM Modi menyampaikan pernyataan pers bersama terkait penguatan kemitraan strategis Indonesia dan India di berbagai bidang. Rangkaian penyambutan kenegaraan pun ditutup dengan jamuan santap siang resmi yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenag Siapkan Konten Edukasi Cegah Penyebaran LGBTQ

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 mencantumkan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) sebagai ancaman nonmiliter terhadap pertahanan negara. Hal ini direspons Kementerian Agama (Kemenag) dengan menyiapkan konten edukasi untuk cegah penyebaran budaya LGBTQ.

Materi edukasi untuk mencegah penyebaran LGBTQ ini dibahas bersama dalam Rapat Pimpinan Kementerian Agama di Jakarta. Rapat yang dipimpin Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i ini diikuti pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama.

Menurut Romo Syafi’I, Kemenag perlu mengambil posisi yang jelas terkait LGBTQ karena menyangkut nilai agama, martabat kemanusiaan, pendidikan, serta ketahanan bangsa.

“Saya anggap ini sangat serius. Karena ini terkait nilai dan martabat kemanusiaan. Perpres Nomor 111 Tahun 2025 mencantumkan bahwa penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter terhadap pertahanan negara,” ujarnya di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Sebagai institusi yang menangani urusan keagamaan, kata Romo Syafi’i, Kemenag memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk menindaklanjuti amanah Perpres No 111 tahun 2025. Penyebaran budaya LGBTQ harus dicegah melalui edukasi resmi yang berpijak pada nilai agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pandangan Keagamaan

Sikap Kementerian Agama terhadap upaya mencegah penyebaran budaya LGBTQ dibangun di atas pandangan keagamaan. Wamenag mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah tokoh agama dan terdapat kesamaan pandangan bahwa LGBTQ tidak dibenarkan dalam ajaran agama.

“Saya sudah tanya kepada para tokoh agama. Tokoh Katolik bilang, LGBTQ tidak dibenarkan di Katolik. Tokoh Hindu mengatakan hal yang sama. Buddha hal yang sama. Kristen hal yang sama. Islam apalagi,” katanya.

Menurut Wamenag, pandangan para tokoh agama tersebut menjadi dasar penting bagi Kemenag dalam menyusun langkah edukasi dan pencegahan. Ia menilai, setiap kebijakan dan gerakan sosial di Indonesia harus tetap berada dalam koridor nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Wamenag menjelaskan, Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa harus menjadi rujukan dalam membaca seluruh persoalan kebangsaan, termasuk isu LGBTQ. Sementara Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan yuridis dalam kehidupan bernegara.

“Dalam konteks Indonesia, kita semuanya harus berdasarkan landasan filosofis Pancasila, landasan yuridis Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.

Ia menekankan, sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, menjiwai seluruh sila lainnya. Karena itu, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial harus dibaca dalam kerangka ketuhanan.

“Tidak ada kegiatan, tidak ada keputusan, tidak ada kebijakan apa pun di republik ini yang boleh bertentangan dengan konstitusi atau Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” tegas Wamenag.

Karena itu, Wamenag meminta agar dalam penyusunan materi edukasi mencegah penyebaran budaya LGBTQ, Kemenag tidak ragu dalam mengambil sikap. Menurutnya, jika ajaran agama menolak pembenaran terhadap LGBTQ, maka sikap Kemenag juga harus dibangun di atas dasar tersebut.

“Semua mengatakan bahwa LGBTQ bertentangan dengan ajaran agama dan pasal 29 ayat (1) UUD 1945,” tegasnya.

Menguatkan Peran Kemenag

Wamenag menilai, upaya mencegah penyebaran budaya LGBTQ tidak cukup hanya dengan pernyataan moral. Sikap Kemenag harus diterjemahkan menjadi program kerja yang sistematis, terutama melalui pendidikan agama dan keagamaan, penyuluhan, serta sosialisasi kepada masyarakat.

Dijelaskan Romo Syafi’i, dalam upaya mencegah penyebaran budaya LGBTQ, ada sejumlah peran penting yang bisa diambil Kementerian Agama. Pertama, memperkuat bimbingan perkawinan (Bimwin). Tujuannya membekali calon pengantin tentang esensi pernikahan sesuai hukum agama dan negara.

“Bimwin juga bisa menjadi wahana menguatkan pemahaman psikologi keluarga agar mampu menjadi benteng pertama bagi anak-anak mereka dari pengaruh budaya luar,” sebut Wamenag.

Kedua, memberdayakan penyuluh agama pada KUA. Para penyuluh agama menjadi garda terdepan untuk mengedukasi masyarakat mengenai dampak sosial dan kesehatan dari hubungan sesama jenis. Mereka juga bisa dioptimalkan dalam upaya deteksi dini di tingkat akar rumput untuk memberikan konseling keagamaan bagi siapa saja yang teridentifikasi menunjukkan kecenderungan yang mengarah pada LGBTQ.

Ketiga, membina keluarga sakinah melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Ini bisa dilakukan melalui pembinaan berkala guna menciptakan ekosistem rumah tangga yang harmonis dan religius. KUA juga bisa menyediakan layanan konsultasi psikologi dan spiritual remaja untuk membantu generasi muda yang menghadapi krisis identitas atau orientasi seksual.

Keempat, menguatkan kurikulum madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan (PTK). Ini bisa dilakukan melalui internalisasi nilai yang mengintegrasikan materi fikih, akhlak, dan moderasi beragama, serta  pendidikan seksualitas berbasis agama.

“Siswa, santri, dan mahasiswa perlu mendapat pemahaman yang proporsional terkait kesehatan reproduksi dan batasan pergaulan gender sejak dini dalam koridor hukum agama,” ujar Wamenag.

Kelima, menyiapkan pesan khutbah dan dakwah digital yang edukatif dan menekankan pentingnya menjaga kehormatan manusia dan kesucian lembaga pernikahan. “Perlu juga produksi konten dakwah digital yang kreatif, inklusif, dan persuasif di media sosial untuk memberi pemahaman generasi muda tentang bahaya penyebaran budaya LGBTQ di media sosial,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Geopark Sangkulirang-Mangkalihat Jalani Verifikasi Nasional, Kaltim Mantapkan Langkah Menuju UNESCO

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memantapkan upaya mewujudkan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat sebagai kawasan berkelas dunia. Langkah optimis tersebut ditandai dengan dimulainya verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi Geopark Nasional yang berlangsung selama lima hari, 6–10 Juli 2026, sebagai tahapan penting menuju pengakuan UNESCO Global Geopark.

Kegiatan diawali dengan pemaparan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, yang menyampaikan gambaran menyeluruh mengenai Geopark Sangkulirang-Mangkalihat. Dalam presentasinya, ia menjelaskan berbagai potensi unggulan kawasan, mulai dari kekayaan warisan geologi, keanekaragaman hayati, nilai budaya masyarakat lokal, hingga komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan mengelola kawasan secara berkelanjutan.

Menurut Sri Wahyuni, verifikasi lapangan menjadi momentum strategis untuk menunjukkan kesiapan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat sebagai geopark nasional yang memiliki peluang besar untuk diusulkan sebagai UNESCO Global Geopark di masa mendatang.

Salah satu anggota Tim Verifikasi Geopark Nasional, Prof. Mega Fatimah Rosana, Dekan Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran, menegaskan bahwa esensi utama pengembangan geopark adalah perlindungan terhadap warisan geologi, alam, dan budaya.

“Yang paling utama adalah memastikan kawasan ini terlindungi dengan baik. Pariwisata memang menjadi tujuan akhirnya, tetapi perlindungan terhadap warisan geologi, alam, dan budaya harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tim verifikasi akan mencocokkan kondisi aktual di lapangan dengan dokumen yang telah disusun Badan Pengelola Geopark Sangkulirang-Mangkalihat.

“Kami akan memotret apa yang ada di lapangan dan melihat kesesuaiannya dengan dokumen yang telah disampaikan. Hasilnya nanti akan menjadi bahan pembahasan bersama lintas kementerian,” jelas Mega.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Warisan Geologi dan Geopark Pusat Survei Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Aries Kusworo, mengatakan bahwa proses verifikasi tidak semata-mata bertujuan melakukan penilaian, tetapi juga menjadi ruang evaluasi untuk menyempurnakan tata kelola geopark.

“Selama lima hari ke depan kita akan melakukan verifikasi bersama. Jika masih ada hal yang perlu dibenahi, kita akan sesuaikan agar pengelolaan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat semakin baik,” katanya.

Aries menambahkan, Indonesia telah memiliki sejumlah geopark yang berhasil memperoleh pengakuan UNESCO, termasuk Geopark Meratus di Kalimantan Selatan. Keberhasilan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi Kalimantan Timur untuk meraih pencapaian serupa.

“Geopark Meratus sudah berhasil masuk dalam jaringan UNESCO. Harapannya, dalam beberapa tahun mendatang Geopark Sangkulirang-Mangkalihat juga dapat menyusul dan memperoleh pengakuan yang sama,” ungkapnya.

Selama proses verifikasi, tim akan mengunjungi sejumlah geosite dan kawasan yang menjadi bagian dari Geopark Sangkulirang-Mangkalihat. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi kawasan, tata kelola, pelibatan masyarakat, serta berbagai upaya pelestarian yang telah dijalankan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap verifikasi nasional ini menjadi pijakan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat. Melalui sinergi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, kawasan ini diharapkan tidak hanya memperoleh pengakuan dunia sebagai UNESCO Global Geopark, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan tetap berorientasi pada pelestarian warisan alam, geologi, serta budaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Rudy Mas’ud Kunjungi Tiga Desa Terisolir di Bongan Kutai Barat, Pastikan Percepatan Akses Jalan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, melakukan kunjungan kerja langsung ke tiga desa yang selama ini berstatus terisolir dan tertinggal di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, yakni Desa Gerunggung, Muara Soke (Tanjung Soke), dan Deraya.(5/7)

Kunjungan lapangan yang ditempuh melalui jalur darat ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah, sekaligus menyerap aspirasi serta kebutuhan mendasar masyarakat setempat.

Desa Gerunggung, Tanjung Soke, dan Deraya merupakan tiga desa terakhir di Kalimantan Timur yang saat ini masih menyandang status desa tertinggal akibat buruknya aksesibilitas.

Dalam kunjungannya, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen penuh untuk mengentaskan isolasi wilayah di pedalaman Kaltim. Menurutnya, seluruh warga di wilayah pedalaman memiliki hak yang sama untuk menikmati infrastruktur yang layak seperti daerah lainnya.

“Kita ingin memastikan tidak ada lagi desa di Kalimantan Timur yang menyandang status tertinggal. Kunci utamanya adalah keterbukaan akses jalan. Jika infrastruktur jalannya mulus, indeks desa membangun (IDM) akan otomatis naik, perekonomian warga berputar, dan status desa akan meningkat menjadi desa berkembang atau maju,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud di sela-sela peninjauan lapangan.

Gerunggung – Tanjung Soke ± 5 Kilometer Tanjung Soke – Deraya ± 10 Kilometer Deraya – Lemper/Gerunggung ± 10 Kilometer
Total terdapat sekitar 25 kilometer jalan poros antardesa yang kondisinya masih berupa tanah, berbatu, dan kerap berlumpur parah saat musim hujan. Kondisi ini membuat mobilitas warga tersendat dan harga barang kebutuhan pokok melonjak tinggi.

Gubernur Rudy Mas’ud telah menginstruksikan jajaran dinas terkait, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim, untuk segera menyusun langkah taktis integrasi anggaran agar perbaikan jalan poros ini bisa dikebut.

Selain masalah akses jalan, dalam dialog singkat bersama tokoh masyarakat dan warga di tiga desa tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud juga mencatat beberapa kebutuhan primer yang mendesak, di antaranya, Fasilitas Kesehatan Kebutuhan layanan medis terdekat yang memadai.

Pemprov Kaltim saat ini juga tengah menginisiasi pembangunan RSUD Tipe B di Kecamatan Bongan untuk meng-cover wilayah pedalaman), Konektivitas Digital dan Listrik Penguatan jaringan telekomunikasi dan stabilitas pasokan listrik desa.

Pemberdayaan Ekonomi Dukungan terhadap sektor pertanian dan perkebunan lokal agar hasil bumi warga dapat dipasarkan ke luar wilayah dengan mudah setelah jalan diperbaiki.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan proyek konektivitas dan perbaikan jalan di poros strategis Kecamatan Bongan ini masuk dalam prioritas pembangunan berkala demi menunjang Kaltim sebagai mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Forestry Carbon Hub Diluncurkan: Era Baru Perdagangan Karbon Transparan dan Berintegritas Dimulai

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Indonesia secara resmi menandai tonggak sejarah baru dalam tata kelola perubahan iklim global melalui peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub (Sentra Karbon Kehutanan Indonesia) serta penyerahan Persetujuan Menteri Kehutanan (Menhut) terkait Penerbitan Unit Karbon dengan Skema Non-Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non-SPE GRK) kepada sejumlah proyek kehutanan yang telah siap beroperasi.

Langkah strategis yang dilakukan di Jakarta pada Senin (6/7) ini merupakan wujud nyata kerja cepat kementerian dalam mengeksekusi arahan dan kepemimpinan kuat Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini sekaligus menggeser paradigma bisnis sektor kehutanan nasional, demi memastikan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sesi konferensi pers, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa pada tahap awal ini, persetujuan diberikan kepada proyek-proyek percontohan terverifikasi yang mencakup area seluas kurang lebih 225.000 hektare.

“Total potensi penurunan emisi dari proyek-proyek awal ini mencapai sekitar 30 juta ton CO2 ekuivalen, dengan estimasi nilai transaksi ekonomi menyentuh angka Rp5 triliun rupiah, serta potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi negara sekitar Rp500 miliar,” ujar Menhut.

Adapun proyek-proyek kehutanan yang sukses mengantongi persetujuan menteri berbasis Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tersebut antara lain: PT Global Alam Lestari (Sumatra Merang Peatland Project – ID 1899); PT Rimba Makmur Utama (Katingan Peatland Restoration and Conservation Project – ID 1477); PT Mohairson Pawan Khatulistiwa (The Mayas Project – ID 3591); serta implementasi perdagangan karbon berbasis masyarakat di bentang alam Bujang Raba Jambi yang menjadi binaan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi.

Langkah integrasi sistem juga diperkuat melalui kerja sama dengan lembaga standar karbon global, Verra. Menhut menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli mendatang, pemerintah juga bersiap meluncurkan Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK). Melalui koneksi API, data dari Verra Registry, SRUK, dan Bursa Efek Indonesia (IDX) akan terhubung secara seamless menggunakan teknologi blockchain untuk menjamin transparansi penuh dan ketertelusuran ujung ke ujung (end-to-end traceability).

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang turut hadir memberikan sambutan, menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam memangkas hambatan birokrasi masa lalu yang kerap membuat investor frustrasi.

“Dulu apa-apa sulit dan tidak boleh. Sekarang, di bawah arahan Presiden Prabowo, kami mengoordinasikan pembenahan hampir 35 aturan – baik PP, Perpres, maupun Inpres. Semua diselaraskan agar prosesnya dipermudah, transparan, dan tidak terjadi ego sektoral demi mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif,” tegas Menko Pangan.

Sejalan dengan peluncuran hub ini, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dew, menyatakan kesiapan penuh sektor jasa keuangan untuk menyokong pasar karbon domestik. OJK telah meluncurkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) serta menyusun financing playbook sebagai panduan pembiayaan berbasis proyek pilot yang konkret.

“Kami terus memperkuat regulasi dan pengawasan bursa karbon melalui revisi POJK Nomor 14 Tahun 2023. Kami juga mengeksplorasi pengembangan produk keuangan berbasis karbon yang dapat memanfaatkan arus kas dari penjualan kredit karbon kehutanan maupun komoditas agroforestri,” tutur Ketua OJK.

OJK juga memastikan bahwa struktur pembiayaan yang dikembangkan wajib memberikan manfaat yang adil bagi komunitas lokal sebagai garda utama penjaga hutan.

Utusan Khusus Presiden untuk bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang berhasil mewujudkan tata kelola karbon berintegritas tinggi ini. Ia menitipkan pesan krusial dari Presiden Prabowo Subianto mengenai target ambisius pemulihan lahan rusak di Indonesia seluas 12,7 juta hektare.

“Lahan terdegradasi seluas 12,7 juta hektare tersebut harus segera diprogramkan untuk pemulihan, pemulihan, dan pemulihan. Ini adalah subjek konkret bagi pasar karbon. Kami mengundang para investor global untuk berinvestasi dalam pemulihan lahan ini, dan sebagai imbalannya, mereka akan mendapatkan kredit karbon bersertifikat dalam mekanisme yang kredibel yang kita saksikan hari ini,” ujarnya.

Peluncuran ini diharapkan dapat memperkuat sinergi mutakhir antara perlindungan lingkungan, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi aktif masyarakat. Melalui penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, program-program penurunan emisi ini menjadi langkah operasional yang strategis dalam mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

FGD Bersama Komisi II DPR RI, Wamen Ossy: RUU Administrasi Pertanahan untuk Wujudkan Sistem Pertanahan yang Lebih Baik

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Kebijakan Pertanahan dalam rangka penguatan materi dan substansi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Pertanahan pada Senin (06/07/26). Forum ini menghadirkan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai mitra strategis dalam proses legislasi untuk memberikan masukan, pandangan, serta penguatan terhadap substansi yang diatur dalam RUU tersebut.

“FGD ini memiliki arti yang sangat penting dan tentunya RUU tentang Administrasi Pertanahan ini adalah upaya kita bersama untuk memastikan bahwa sistem administrasi pertanahan Indonesia akan semakin baik di masa kini dan masa depan,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN, Ossy Dermawan, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Dari pihak internal, forum ini diikuti oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Sementara dari pihak Komisi II DPR RI, hadir langsung Ketua dan Wakil Ketua, beserta Anggota Komisi II DPR RI. Melalui forum ini ditargetkan regulasi yang nantinya disahkan dapat lebih komprehensif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan penyelenggaraan administrasi pertanahan di Indonesia.

“Regulasi yang baik harus lahir dari dialog, harus lahir dari berbagai pemikiran, berbagai masukan dan pandangan, kajian akademis, serta perspektif yang bisa kita dapatkan dari berbagai pihak, termasuk tentunya dari para Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,” kata Wamen Ossy.

Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menyambut baik inisiatif Kementerian ATR/BPN dalam mendorong penyusunan RUU Administrasi Pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut dapat menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang selama ini juga menjadi perhatian Komisi II DPR RI.

Ia mengungkapkan, sedikitnya ada tiga persoalan yang kerap dikeluhkan masyarakat terkait urusan pertanahan. Pertama, persoalan tumpang tindih antara area penggunaan lain (APL) dengan kawasan hutan. Kedua, kompleksitas pengelolaan berbagai jenis aset yang berada di dalam kawasan APL. Ketiga, perlunya sinkronisasi dan harmonisasi terhadap ketidaksesuaian data spasial, tumpang tindih kewenangan, serta duplikasi persyaratan dalam tata ruang dan perizinan investasi di Indonesia.

“Mudah-mudahan dengan adanya Undang-Undang Administrasi Pertanahan ke depan, kita bisa menyelesaikan persoalan ini,” ujar Ketua Komisi II DPR RI.

Dalam forum ini, materi mengenai arah penyusunan RUU Administrasi Pertanahan dan substansi yang diusulkan dipaparkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan. Materi tersebut kemudian menjadi bahan diskusi untuk melahirkan gagasan yang akan dikaji dan ditindaklanjuti dalam penyusunan RUU Administrasi Pertanahan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...174175176...4,867Halaman 175 dari 4,867