Beranda blog Halaman 176

Sedang Mengurus Urusan Pertanahan? Cari Tahu Biayanya di Sini

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bagi sebagian masyarakat, mengurus urusan pertanahan sering kali menjadi pengalaman yang membingungkan. Pertanyaan soal biaya yang harus dibayar, komponen apa saja yang dikenakan, hingga cara penghitungannya, kerap muncul ketika seseorang hendak mengurus sertipikat tanah, balik nama, maupun layanan pertanahan lainnya.

Di tengah kebutuhan masyarakat akan informasi yang jelas dan transparan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan bahwa seluruh tarif layanan pertanahan telah diatur secara resmi oleh pemerintah dan dapat diakses oleh masyarakat.

“Dasar hukum terkait tarif biaya dalam kegiatan pertanahan di BPN telah diatur di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Achmad pada Senin (06/07/2026)

Achmad mengatakan, dalam regulasi tersebut telah diatur berbagai rumus perhitungan biaya layanan pertanahan. “Di PP 128/2015 diterangkan rumus perhitungan, baik dalam kegiatan pengukuran, kemudian pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan, peralihan, dan berbagai macam kegiatan pertanahan sudah ada di sana ya,” jelasnya.

Sebagai contoh, biaya peralihan hak dapat dihitung melalui rumus nilai tanah per meter persegi dikalikan luas tanah, kemudian dibagi 1.000. PP tersebut tak hanya mengatur biaya layanan utama, di dalamnya juga tertuang aturan berbagai komponen kegiatan lapangan yang mungkin diperlukan dalam proses pelayanan pertanahan.

“Di dalam PP Nomor 28 Tahun 2015 tersebut juga ada terkait dengan kegiatan lapangan di Pasal 21, lalu terkait dengan transportasi, akomodasi, dan konsumsi,” lanjut Kepala Biro Humas dan Protokol.

Keterbukaan informasi, termasuk mengenai tarif layanan pertanahan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Dengan mengetahui besaran biaya yang berlaku, masyarakat dapat lebih tenang ketika mengurus hak atas tanah sekaligus terhindar dari informasi yang keliru.

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui estimasi biaya secara lebih praktis, perhitungan juga dapat dilakukan melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Aplikasi ini disediakan agar masyarakat dapat memperoleh informasi dengan lebih mudah hanya dari genggaman tangan. Karena itu, sebelum datang ke Kantor Pertanahan atau mengajukan layanan, masyarakat dianjurkan untuk mencari informasi terlebih dahulu melalui saluran resmi yang tersedia. “Silakan masyarakat bisa langsung mengecek sendiri biaya yang dibutuhkan di aplikasi Sentuh Tanahku,” pungkas Kepala Biro Humas dan Protokol.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perdana Digelar, Uji Kompetensi Mandiri Kementerian Ekraf Perkuat SDM Ekonomi Kreatif

Penulis
Reta
-

Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) untuk pertama kalibya menyelenggarakan Uji Kompetensi Mandiri Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi upaya strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) atau aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, kompeten, dan siap mendukung pengembangan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional.

Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) untuk pertama kalibya menyelenggarakan Uji Kompetensi Mandiri Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi upaya strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) atau aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, kompeten, dan siap mendukung pengembangan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional.

Uji kompetensi yang berlangsung 7-9 Juli 2026 ini diikuti 46 peserta yang telah lolos seleksi administrasi, terdiri atas 22 peserta kenaikan jenjang jabatan dan 24 peserta perpindahan dari jabatan lain. Pelaksanaannya merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Ekraf dan Kementerian Pariwisata sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, yang menegaskan pentingnya kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi sebagai dasar pengembangan karier ASN.

Sekretaris Kementerian Ekraf/Sekretaris Utama Badan Ekraf, Dessy Ruhati, menyampaikan bahwa pelaksanaan uji kompetensi tidak hanya menjadi tahapan administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan setiap pejabat fungsional memiliki kompetensi, integritas, kapasitas, dan profesionalisme sesuai kebutuhan organisasi.

“Pelaksanaan uji kompetensi mandiri ini memiliki makna yang sangat strategis. Bukan sekadar tahapan administratif atau formalitas kenaikan jenjang jabatan, tapi merupakan instrumen yang memastikan setiap pejabat fungsional memiliki kompetensi, integritas, kapasitas, dan profesionalisme yang sesuai dengan standar jabatan serta kebutuhan profesi,” ujar Dessy Ruhati di Auditorium Gedung Film Pesona Indonesia, Jakarta, Selasa (7/7).

Dessy menambahkan, transformasi Kementerian Ekraf membutuhkan aparatur yang mampu berpikir strategis, menghasilkan inovasi, dan menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pejabat fungsional Adyatama harus tampil sebagai pemimpin profesional yang mampu menggerakkan perubahan.

“Saya ingin mengajak semua pejabat fungsional untuk mengubah cara berpikir. Jangan lagi sekadar berorientasi pada penyelesaian tugas. Berubahlah menjadi aparatur yang berorientasi pada hasil, manfaat, dan dampak. Jangan hanya menjadi pelaksana kegiatan, tetapi jadilah pencipta solusi. Jangan hanya menghasilkan laporan, tetapi hasilkan rekomendasi kebijakan, inovasi, dan reformasi yang mampu memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Indonesia,” tegas Dessy.

Selaras dengan itu, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Martini Mohamad Paham mengapresiasi sinergi yang terjalin dalam penyelenggaraan uji kompetensi tersebut. Diah Paham berharap momentum ini menjadi kesempatan bagi para peserta untuk mengembangkan karier sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Uji kompetensi ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan jenjang karier sekaligus memperkuat kompetensi. Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti proses ini dengan percaya diri dan memperoleh hasil terbaik. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi kolaborasi berkelanjutan dari Kementerian Ekraf dan Kementerian Pariwisata untuk menjaga serta mengelola sektor ekonomi kreatif maupun pariwisata,” harap Diah Paham.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif, R. Adi Mukhtar Rivai, menjelaskan bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan dipersiapkan secara komprehensif, mulai dari proses pendaftaran, verifikasi administrasi, pra-uji kompetensi, hingga penetapan tim penilai dari unsur Kementerian Ekraf dan Kementerian Pariwisata. Para peserta akan mengikuti rangkaian uji kompetensi melalui studi kasus, presentasi sesuai jenjang jabatan, serta Competency Based Interview (CBI).

“Kami telah menyiapkan seluruh rangkaian pelaksanaan uji kompetensi secara sistematis, termasuk pembentukan tim penilai lintas kementerian agar proses penilaian berlangsung objektif, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Adi Rivai.

Melalui pelaksanaan uji kompetensi ini, Kementerian Ekraf berharap lahir pejabat fungsional Adyatama yang memiliki kompetensi unggul, berintegritas, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menjadi penggerak pengembangan kebijakan dan ekosistem ekonomi kreatif Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Field Trip Anak Yatim di Balai Kota Malang, Wahyu Hidayat Tanamkan Semangat Raih Cita-Cita

Penulis
Reta
-

Senyum bahagia terpancar dari wajah 62 anak yatim yang mengikuti kegiatan field trip serta pemberian santunan di Balai Kota Malang, Minggu (5/7/2026). Dalam suasana penuh kehangatan, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyambut sekaligus menyerahkan santunan. Kegiatan yang diinisiasi Rumah Sedekah NU ini tidak hanya menghadirkan kebahagiaan, tetapi juga menjadi ruang untuk menumbuhkan harapan, memperluas wawasan, dan memotivasi anak-anak agar terus belajar serta berani meraih cita-cita.

Balai Kota Malang menjadi salah satu destinasi dalam rangkaian field trip yang diikuti para peserta setelah sebelumnya mengunjungi Kantor Pemadam Kebakaran (Damkar), kawasan Kayutangan Heritage, dan sejumlah lokasi lainnya. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Wali Kota Malang untuk mengenalkan anak-anak pada salah satu bangunan bersejarah sekaligus pusat penyelenggaraan pemerintahan Kota Malang.

Wali Kota Malang menceritakan secara singkat sejarah Balai Kota Malang beserta fungsinya sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan daerah. Anak-anak kemudian diajak berkeliling hingga memasuki ruang kerja Wali Kota Malang dan berfoto bersama.

Wahyu mengatakan, kunjungan kali ini diharapkan menjadi pengalaman yang dapat memotivasi anak-anak untuk terus belajar dan berani menggantungkan cita-cita setinggi mungkin. “Adik-adik datang ke Balai Kota bukan hanya untuk berkunjung, tetapi juga untuk melihat bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-citanya. Yang terpenting adalah terus belajar, berdoa, dan tidak mudah menyerah,” tutur Wahyu.

Ia menambahkan, anak-anak juga mendapat momen istimewa dengan berkesempatan melihat langsung ruang kerja Wali Kota Malang. Menurutnya, pengalaman tersebut diharapkan dapat menumbuhkan keyakinan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk diwujudkan.

“Semoga kunjungan hari ini menjadi awal lahirnya mimpi-mimpi besar. Kelak, saya berharap ada di antara adik-adik yang berdiri di sini sebagai pemimpin, ASN, dokter, guru, pengusaha, maupun profesi lain yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Jangan pernah takut bermimpi. Gantungkan cita-cita setinggi langit dan iringi dengan semangat belajar, kerja keras, serta doa,” pesannya.

Wahyu juga mengapresiasi Rumah Sedekah NU yang menghadirkan kegiatan edukatif melalui santunan dan field trip bagi anak-anak yatim. “Kegiatan seperti ini sangat positif. Selain memberikan kebahagiaan, anak-anak juga memperoleh pengalaman dan wawasan baru dengan mengenal berbagai tempat di Kota Malang. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut dan memberi manfaat yang lebih luas,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag Nasaruddin Umar Buka Festival Galatama II Maluku Utara, Siap Jadikan Gerakan Literasi Madrasah Program Nasional

Penulis
Reta
-

Menteri Agama Republik Indonesia, K.H. Nasaruddin Umar, secara resmi membuka Festival Galatama II (Gerakan Literasi Madrasah) Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Acara pembukaan berpusat di Lapangan Ngara Lamo, Kota Ternate, pada Senin (6/7), dan dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, jajaran Forkopimda, para rektor, tokoh adat, serta ribuan insan madrasah se-Maluku Utara.

Festival Galatama II yang berlangsung pada 6 hingga 8 Juli 2026 ini dirangkaikan dengan pelantikan pengurus BP4 Provinsi Maluku Utara dan Ikatan Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) Maluku Utara. Selain itu, momentum ini ditandai dengan penyerahan rekor dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) atas pencapaian literasi berbasis ekoteologi.

Dalam sambutannya, Menteri Agama K.H. Nasaruddin Umar memberikan apresiasi tinggi terhadap inovasi yang lahir dari Maluku Utara ini. Menag menegaskan bahwa Kementerian Agama berencana mengangkat gerakan lokal ini menjadi program berskala nasional.

“Kami merencanakan gagasan yang lahir di Maluku Utara ini menjadi sebuah gerakan nasional. Terima kasih kepada segenap masyarakat Maluku Utara yang selalu berani berpikir lain dan mencari hal-hal istimewa untuk daerahnya,” ungkap Menag.

Ia juga memaparkan lompatan prestasi luar biasa yang diraih oleh madrasah di tingkat nasional dan internasional dalam 20 tahun terakhir. Ia menegaskan keunggulan epistemologi madrasah yang mengintegrasikan kecerdasan intelektual dengan kebersihan jiwa.

Menag juga memuji stabilitas dan harmoni di Maluku Utara. “Tahun 2025 dan 2026 ini, kita berada pada poin puncak kerukunan. Semenjak Indonesia merdeka, angka statistik menunjukkan belum pernah terjadi kerukunan seperti yang kita capai saat ini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada artinya kekayaan alam apa pun kalau kita tidak rukun dan aman,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga luar biasa dari pemerintah daerah dan masyarakat Maluku Utara atas kehadiran Menteri Agama. Sebagai alumni madrasah, Wagub memotivasi para santri agar tidak berkecil hati karena madrasah terbukti mampu melahirkan pemimpin bangsa.

“Atas nama rakyat dan pemerintah daerah, kami sangat berharap agar status IAIN Ternate bisa diubah menjadi UIN Ternate di masa depan. Insyaallah di tangan dan kecintaan Pak Menteri Agama untuk Timur Indonesia, khususnya Maluku Utara, IAIN Ternate bisa berubah setara dengan UIN yang lain di Indonesia,” harap Wagub.

Wagub juga berpesan kepada pengurus IPIM dan BP4 yang baru dilantik agar segera berkolaborasi aktif dengan pemerintah daerah, khususnya dalam memperkuat peran imam serta menekan angka perceraian yang dinilai kian mengkhawatirkan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Maluku Utara, H. Amar Manaf, dalam laporan panitia menjelaskan bahwa Galatama merupakan akronim dari Gerakan Literasi Madrasah. Inovasi ini digagas sebagai solusi atas tantangan geografis Maluku Utara yang berbentuk kepulauan demi memeratakan kualitas SDM secara nonfisik.

Dirinya mengungkapkan bahwa program yang dimulai sejak 2025 ini telah menunjukkan perkembangan yang masif. Dari yang awalnya melahirkan koleksi buku karya guru dan siswa, pada tahun kedua (2026) ini Galatama berhasil mencetak prestasi berskala dunia.

“Pada tahun 2026 ini, Kanwil Kemenag Maluku Utara berhasil melatih guru dan siswa madrasah se-Provinsi Maluku Utara untuk menghasilkan 3.519 karya puisi dengan genre anafora bertema ekoteologi secara serentak. Karya ini telah dibukukan dan masuk dalam koleksi Perpustakaan Nasional,” jelas Amar Manaf.

Atas capaian luar biasa tersebut, Menteri Agama menerima penghargaan langsung dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI). Menurutnya, prestasi ini menjadi simbol bahwa madrasah di Maluku Utara berhasil mengintegrasikan nilai-nilai agama, sekaligus menjadi media efektif pembentukan karakter generasi muda.

Selain meluncurkan program literasi, jajaran Kemenag Malut juga menyemarakkan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah dengan menggelar Festival Muharam yang diisi dengan penyaluran 1.000 paket santunan bagi anak yatim dan disabilitas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kapolda Jabar Resmi Berganti, Jenal Mutaqin Harap Sinergi dengan Kota Bogor Semakin Kuat

Penulis
Reta
-

Pergantian pucuk pimpinan di tubuh Kepolisian Daerah Jawa Barat menjadi penanda berlanjutnya estafet pengabdian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

 

Momen itu turut disaksikan Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, dalam acara pisah sambut Kapolda Jawa Barat di Aula Mohammad Toha, Gedung Kologdam, Kodiklat TNI AD, Kota Bandung, Senin (6/7/2026).

 

Dalam momentum itu, Jenal Mutaqin menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Jawa Barat sebelumnya, Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Rudi Setiawan, yang selama ini telah membangun sinergi, khususnya dengan Kota Bogor.

 

“Selamat bertugas juga kepada Kapolda Jawa Barat yang baru, Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Pipit Rismanto. Semoga estafet kolaborasi bisa tetap berjalan,” kata Jenal Mutaqin.

 

Pisah sambut tersebut juga dihadiri Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

 

Sementara itu, Kapolda Jabar sebelumnya, Komjen Pol Rudi Setiawan, berharap seluruh personel Polda Jabar tetap menjaga soliditas, loyalitas, dan profesionalisme, serta terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.

 

“Berikan pengabdian terbaik demi mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Tanah Parahyangan ini,” kata Rudi Setiawan.

 

Hal senada juga disampaikan Kapolda Jabar yang baru, Irjen Pol Pipit Rismanto. Ia menyatakan kesiapannya memimpin jajaran Polri di Jawa Barat. Ia juga menegaskan komitmen untuk melanjutkan estafet program-program positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.

 

Kapolda juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, TNI, dan instansi terkait.

 

“Kami akan melanjutkan fondasi yang sudah dibangun dengan baik ini. Sinergi dengan masyarakat akan terus diperkuat, pelayanan prima ditingkatkan, demi menjaga kepercayaan publik terhadap Polri dan memastikan Jawa Barat tetap aman dan tertib,” tegas Pipit.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Kembangkan IBF, Sistem Peringatan Dini yang Fokus pada Dampak dan Aksi Mitigasi

Penulis
Reta
-

 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat transformasi sistem peringatan dini cuaca melalui pendekatan Impact Based Forecast (IBF) atau prakiraan berbasis dampak. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berorientasi pada aksi dalam upaya mitigasi bencana hidrometeorologi di berbagai sektor pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, saat membuka kegiatan IBF Expose 2026 bertema “Transformasi Peringatan Dini Cuaca Menuju Berbasis Dampak untuk Penguatan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi dan Mendukung Pembangunan Multi-Sektor” di Auditorium BMKG, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026).

Dalam sambutannya, Faisal menegaskan bahwa perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem sehingga sistem peringatan dini perlu terus beradaptasi. Menurutnya, peringatan dini tidak lagi cukup hanya menyampaikan potensi bahaya, tetapi juga harus mampu memberikan gambaran dampak yang mungkin terjadi serta tindakan yang perlu dilakukan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan.

“Perubahan iklim telah membawa tantangan yang semakin nyata sehingga peringatan dini tidak lagi cukup hanya menyampaikan informasi potensi bahaya. Informasi yang diberikan harus mampu menjawab apa dampaknya, siapa yang berisiko, wilayah mana yang perlu bersiap, serta langkah apa yang harus dilakukan,” ujar Faisal.

Ia menjelaskan bahwa penguatan implementasi IBF telah menjadi perhatian pemerintah sejak akhir tahun 2025. Saat menyampaikan paparan dalam Sidang Kabinet Paripurna pasca-terjadinya Siklon Senyar pada 15 Desember 2025, BMKG mengusulkan pentingnya pengembangan sistem peringatan dini berbasis dampak sebagai bagian dari upaya memperkuat ketangguhan nasional dalam menghadapi bencana hidrometeorologi.

Menurut Faisal, pengembangan IBF juga sejalan dengan inisiatif global dari World Meteorological Organization melalui program Early Warnings for All yang mendorong penguatan sistem peringatan dini yang terintegrasi dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Faisal menambahkan bahwa keberhasilan implementasi IBF memerlukan kolaborasi erat antara BMKG, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat. Menurutnya, penanganan risiko bencana harus dilakukan secara terpadu tanpa sekat antarsektor.

“Ada satu prinsip yang tidak bisa kita tinggalkan terkait kebencanaan, yaitu disaster is everybody’s business, ini adalah urusan kita bersama. Tidak mungkin BMKG bisa bekerja sendiri. Implementasi IBF membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah. BMKG memiliki UPT di 191 lokasi di seluruh Indonesia dengan lebih dari 5.000 pegawai dan siap mendampingi pemerintah daerah,” tegasnya.

Untuk mendukung implementasi IBF, BMKG memanfaatkan kapasitas teknologi observasi dan komputasi yang dimiliki, termasuk High Performance Computing (HPC) untuk pengolahan data observasi, simulasi, dan pemodelan berbagai skenario cuaca ekstrem. Dukungan tersebut diperkuat oleh lebih dari 10.800 unit Alat Operasional Utama (Aloptama) di seluruh Indonesia guna menghasilkan informasi yang lebih akurat, cepat, dan relevan bagi pengguna.

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menyampaikan bahwa sistem peringatan dini perlu terus dikembangkan agar mampu memberikan informasi yang lebih kontekstual dan dapat ditindaklanjuti. Menurutnya, sistem peringatan dini saat ini tidak lagi cukup hanya menjawab pertanyaan mengenai kondisi cuaca yang akan terjadi, tetapi juga harus mampu menjelaskan dampak yang mungkin ditimbulkan dan langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko.

“Dalam konteks tersebut, sistem peringatan dini tidak lagi cukup hanya menjawab ‘cuaca apa yang akan terjadi’, tetapi harus mampu menjawab ‘dampak apa yang mungkin ditimbulkan dan aksi apa yang perlu dilakukan’. Inilah esensi dari pendekatan Impact Based Forecast atau IBF,” ujarnya.

Andri menjelaskan bahwa melalui pendekatan tersebut, informasi cuaca diintegrasikan dengan data keterpaparan, kerentanan, kapasitas wilayah, kondisi lokal, serta informasi sektoral lainnya. Dengan demikian, peringatan yang dihasilkan menjadi lebih relevan, kontekstual, dan dapat langsung digunakan oleh para pengambil keputusan dalam melakukan mitigasi secara cepat dan terukur.

Lebih lanjut, Andri menyampaikan bahwa penyelenggaraan IBF Expose 2026 memiliki dua tujuan utama, yaitu memperkuat keselarasan langkah dan komitmen bersama para pemangku kepentingan dalam pengembangan peringatan dini berbasis dampak, serta memperoleh masukan teknis untuk penyempurnaan metodologi kuantifikasi potensi dampak cuaca sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan proyek percontohan IBF di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

Sebagai bagian dari penguatan kolaborasi, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BMKG dan Badan Informasi Geospasial terkait pemanfaatan informasi geospasial untuk mendukung pengembangan dan implementasi IBF di Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Informasi Geospasial, Kementerian PPN/Bappenas, pemerintah daerah, akademisi, serta mitra pembangunan internasional.

Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi observasi dan komputasi berkapasitas tinggi, serta pengembangan sistem peringatan dini berbasis dampak, BMKG berkomitmen mendukung terwujudnya mitigasi bencana hidrometeorologi yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada aksi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketangguhan masyarakat dan memperkuat pembangunan nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan Singapura Negosiasikan Harga Ekspor Listrik Hijau, Bahlil: Harus Win-Win

Penulis
Reta
-

Di balik upacara kenegaraan yang menyambut kedatangan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7), terdapat agenda strategis yang akan menentukan arah baru kerja sama energi kedua negara. Dari 26 kesepakatan yang ditandatangani, rencana ekspor listrik Indonesia ke Singapura menjadi salah satu pembahasan utama. Namun, kerja sama tersebut masih menyisakan satu persoalan krusial, yakni penentuan harga listrik yang harus memberikan keuntungan seimbang bagi Indonesia dan Singapura.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pembahasan tersebut merupakan kelanjutan dari kerja sama sektor energi yang telah disepakati sejak tahun lalu. Kerja sama itu mencakup ekspor listrik hijau, pengembangan kawasan industri hijau, serta carbon capture and storage (CCS).

“Tadi kita membahas menyangkut dengan listrik. Dari satu tahun lalu kan kita sudah melakukan penandatanganan MoU. Ada tiga MoU kita. Satu adalah ekspor listrik ke Singapura, listrik hijau, kedua kawasan industri hijau, dan yang ketiga adalah untuk carbon capture storage atau CCS-nya. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang kita tandatangani sejak tahun kemarin,” kata Bahlil usai pertemuan.

Meski perkembangan kerja sama dinilai positif, proses negosiasi belum sepenuhnya selesai. Salah satu persoalan yang masih dibahas adalah penetapan harga listrik, mengingat regulasi di Indonesia menempatkan kewenangan penentuan harga tersebut pada pemerintah. Indonesia menginginkan kesepakatan yang tidak hanya membuka peluang ekspor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang seimbang bagi kedua negara.

“Nah, terkait dengan harga listrik ke Singapura, proses tahapannya berjalan, tetapi kita masih menegosiasikan harga. Regulasi kita memang menempatkan harga itu di pemerintah. Kita ingin ada win-win, saling menguntungkan. Kerja sama itu harus saling menguntungkan kedua pihak. Tinggal di titik itu saja dan saya pikir sebentar lagi akan ada titik temu,” ungkapnya.

Selain sektor energi, pertemuan Indonesia dan Singapura juga membahas berbagai agenda kerja sama bilateral, mulai dari perdagangan, investasi, konektivitas, ekonomi digital, keamanan siber, hingga pertahanan. Dari 26 kesepakatan yang ditandatangani, sebanyak 18 merupakan kerja sama antarpemerintah, sedangkan delapan lainnya merupakan kerja sama antarpelaku usaha.

Rencana perdagangan listrik lintas batas menjadi bagian dari penguatan hubungan ekonomi kedua negara, khususnya dalam pengembangan energi hijau dan transisi energi. Namun, penyelesaian negosiasi harga tetap menjadi penentu agar kerja sama tersebut dapat segera diimplementasikan.

Kesepakatan harga yang seimbang dinilai penting agar ekspor listrik tidak hanya menjadi transaksi komersial, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata bagi Indonesia serta mendukung keberlanjutan kerja sama energi dengan Singapura.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK dan AFP Perkuat Perspektif Gender untuk Wujudkan Ekosistem Antikorupsi Berkelanjutan

Penulis
Reta
-

Integritas tidak lahir secara instan. Ia tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dibangun secara konsisten, mulai dari lingkungan keluarga, ruang kelas, hingga tempat kerja. Dari ruang-ruang itulah nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keteladanan ditanamkan sebagai fondasi utama dalam membangun budaya antikorupsi.

Dalam proses tersebut, perempuan memiliki peran yang tidak terpisahkan. Sebagai ibu di lingkungan keluarga, pendidik di sekolah, maupun pemimpin dalam ruang pengambilan keputusan, perempuan turut membentuk karakter, menanamkan nilai integritas, serta memperkuat budaya antikorupsi di tengah masyarakat. Karena itu, penguatan perspektif gender menjadi bagian penting dalam membangun pendekatan pemberantasan korupsi yang lebih inklusif.

Gagasan tersebut mengemuka dalam lokakarya “Gender, Power, and Integrity: Strengthening Inclusive Approach to Anti-Corruption” yang dibuka oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ibnu Basuki Widodo, di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (3/7).

Lokakarya ini merupakan hasil kerja sama Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK melalui Anti-Corruption Learning Center (ACLC) dengan Australian Federal Police (AFP) untuk memperkuat pendekatan yang inklusif dalam pemberantasan korupsi.

“Integritas adalah pilihan, budaya, dan tanggung jawab bersama. Ketika perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, saling mengawasi, dan saling menguatkan, maka upaya pemberantasan korupsi akan menjadi lebih efektif, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan,” tegas Ibnu.

Menurut Ibnu, pembahasan mengenai gender dalam pemberantasan korupsi bukan dimaksudkan untuk membedakan peran perempuan dan laki-laki. Sebaliknya, perspektif gender menjadi pendekatan penting untuk memastikan setiap individu memiliki akses, kesempatan, dan ruang yang setara dalam membangun budaya integritas.

Ia menjelaskan, selain integritas, terdapat dua aspek lain yang saling berkaitan, yakni gender dan relasi kuasa. Gender tidak semata-mata dipahami sebagai perbedaan biologis, melainkan sebagai bagaimana perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang sama untuk berkontribusi, mengakses sumber daya, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Sementara itu, relasi kuasa yang tidak dikelola secara akuntabel berpotensi menimbulkan ketimpangan, membuka ruang konflik kepentingan, hingga menjadi celah terjadinya praktik korupsi.

Sebagai bentuk komitmen terhadap kesetaraan, Ibnu menyampaikan bahwa KPK saat ini memiliki 714 pegawai perempuan yang turut berkontribusi dalam berbagai fungsi organisasi.

“Kehadiran perempuan memperkaya perspektif dalam proses pengambilan keputusan sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Perempuan Berperan Strategis Menanamkan Nilai Integritas

Executive Police Officer Australian Federal Police (AFP), Karyn Ey, menilai perempuan memiliki posisi strategis dalam memperkuat budaya antikorupsi, baik melalui keluarga, dunia pendidikan, maupun kehidupan sosial.

“Kami memperjuangkan peran perempuan dalam merawat keluarga, pendidikan, dan berbagai isu sosial. Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu fondasi penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi,” ujar Karyn.

Pandangan serupa disampaikan Kriminolog sekaligus Dosen Senior Fakultas Hukum University of Malaya, Dr. Haezreena Begum. Menurutnya, di berbagai negara perempuan masih menghadapi berbagai tantangan dalam penanganan tindak pidana. Bahkan, dalam banyak kasus, perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak akibat penyalahgunaan kekuasaan maupun praktik korupsi.

“Budaya maskulinitas kerap membuat perempuan terpojok menjadi korban. Korupsi bukan hanya berbicara mengenai uang, tetapi juga berkaitan dengan berbagai persoalan sosial yang lebih kompleks,” ungkapnya.

Sementara itu, mantan Komisioner Kepolisian Malaysia, Normah Ishak, menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas sebagai landasan dalam menjalankan setiap amanah.

“Setiap orang harus berani bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil,” katanya.

Dalam sesi diskusi panel, Guru Besar Bidang Gender dan Hak Asasi Manusia dalam Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ani W. Soetjipto, turut mengulas pentingnya memperluas keterlibatan perempuan dalam tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari penguatan sistem pencegahan korupsi yang lebih inklusif.

Melalui lokakarya ini, KPK bersama Australian Federal Police (AFP) mendorong penguatan perspektif gender sebagai bagian dari upaya membangun budaya integritas dan tata kelola yang berkeadilan. Kegiatan yang diikuti oleh insan KPK, para Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), serta perwakilan Korlantas Tipikor Polri, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan ekosistem antikorupsi yang berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rakernas Ditjen PE2HU Fokus Perkuat Ekosistem Ekonomi Haji dan Produk Lokal

Penulis
Reta
-

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) Kementerian Haji dan Umrah memperkuat pengembangan ekosistem ekonomi haji melalui berbagai program strategis untuk mengoptimalkan nilai manfaat penyelenggaraan haji bagi perekonomian nasional. Langkah tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta, Senin (6/7).

Direktur Jenderal PE2HU, Jaenal Effendi, mengatakan Indonesia memiliki potensi ekonomi haji dan umrah yang besar. Potensi gabungan ekonomi haji dan umrah diperkirakan mencapai sekitar Rp80 triliun per tahun sehingga perlu dioptimalkan melalui pengembangan ekosistem ekonomi haji yang terintegrasi.

“Pengembangan ekosistem ekonomi haji merupakan upaya untuk memastikan penyelenggaraan haji tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pelayanan ibadah, tetapi juga menghadirkan nilai tambah bagi perekonomian nasional melalui peningkatan keterlibatan produk, jasa, dan pelaku usaha dalam negeri,” ujar Jaenal.

Salah satu langkah yang terus diperkuat adalah peningkatan penetrasi produk lokal untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan haji dan umrah. Upaya tersebut diwujudkan melalui ekspor 28 jenis bumbu Nusantara dengan volume lebih dari 300 ton, penyediaan sekitar 3,1 juta paket makanan saji.

Pada sektor transportasi dan pariwisata, Ditjen PE2HU mengoptimalkan pemanfaatan empty flight untuk mendukung kunjungan wisatawan dari kawasan Timur Tengah ke Indonesia. Hingga saat ini, inisiatif tersebut telah mencapai 1.723 penumpang dan akan terus dikembangkan untuk memperluas dampaknya ke depan. Program ini dijalankan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Penguatan ekosistem ekonomi haji juga dilakukan melalui pendekatan investasi dari hulu hingga hilir, termasuk penguatan sistem pengadaan dan penyaluran produk Indonesia untuk kebutuhan jamaah. Pengembangan ini juga membuka peluang bagi pelaku usaha nasional untuk berperan dalam rantai nilai haji dan umrah, dengan potensi sekitar 30%-40%. Platform Ekonomi Haji juga terus dikembangkan untuk mendukung integrasi ekosistem secara digital.

Menurut Jaenal, pengembangan ekosistem ekonomi haji hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan. Karena itu, Ditjen PE2HU terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk memperkuat rantai pasok nasional, mendorong investasi, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, serta memperluas manfaat ekonomi haji bagi masyarakat.

“Ekosistem ekonomi haji tidak dapat dibangun oleh satu pihak. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memperkuat rantai pasok nasional, membuka peluang investasi, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, serta menghadirkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Jaenal.

Melalui Rakernas ini, Ditjen PE2HU menegaskan komitmen untuk memperkuat implementasi program strategis pengembangan ekosistem ekonomi haji serta mempererat sinergi lintas sektor guna mengoptimalkan potensi ekonomi haji dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kabar Baik bagi Penyintas Bencana, Pemkab Aceh Tamiang Percepat Penyediaan Lahan Huntap

Penulis
Reta
-

Harapan ribuan penyintas bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh untuk segera menempati hunian tetap (huntap) mulai menemukan titik terang. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mencapai sejumlah kesepakatan dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) guna mempercepat penyediaan lahan bagi pembangunan huntap.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelepasan Lahan HGU yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Dalam Negeri, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh, perusahaan pemegang HGU, serta Posko Nasional Satgas PRR, Selasa (30/6/2026).

Pertemuan itu difokuskan untuk menyelesaikan berbagai kendala penyediaan lahan yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Dalam pembahasan tersebut, sejumlah lahan milik perusahaan telah mencapai kesepakatan untuk segera ditindaklanjuti sebagai lokasi pembangunan huntap. Lahan milik PTPN, PT Socfindo, PT Betami, PT Bahruni, dan PT Evan Group dinyatakan telah menyelesaikan pembahasan, sementara beberapa perusahaan lainnya masih menyelesaikan tahapan administrasi maupun penyiapan lahan pengganti. Perkembangan ini membuka peluang percepatan pembangunan 2.212 unit huntap yang direncanakan.

Wakil Kepala Bidang Data Posko Satgas PRR Brigjen TNI Andre Julian mengatakan, Satgas PRR terus memfasilitasi koordinasi antara pemerintah daerah dan para pemegang HGU agar kebutuhan lahan dapat segera dipenuhi tanpa menghambat proses pembangunan. Menurutnya, penyelesaian persoalan lahan merupakan tahapan penting agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan sesuai target.

“Hasil rapat tadi memadukan atau mensinkronkan antara pemilik lahan yang lahannya akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai calon lahan pembangunan huntap. Pada intinya, telah tercapai kata sepakat antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan beberapa pemilik lahan, untuk segera melaksanakan pembangunan huntap ini secara paralel,” kata Andre.

Ia menjelaskan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan melalui pembangunan huntap oleh Kementerian PKP yang berjalan bersamaan dengan penyelesaian administrasi pelepasan lahan. Pendekatan tersebut dipilih agar masyarakat tidak perlu menunggu seluruh proses administrasi selesai sebelum pembangunan dimulai.

“Dalam konteks percepatan rehab rekon, memang harus dilaksanakan kegiatan secara paralel antara pembangunan huntap itu sendiri yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP dengan proses administrasi. Kami mengupayakan ini cepat. Supaya masyarakat segera merasakan manfaatnya. Segera masyarakat dapat menempati huntap tersebut sebagai tanggung jawab dari pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya.

Wakil Kepala II Bidang Data Posko Satgas PRR Kolonel Tamimi Hendra Kesuma memastikan setiap komitmen perusahaan akan terus dipantau bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Kementerian PKP, Kantor Wilayah BPN Aceh, dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Apabila dalam waktu satu minggu masih terdapat perusahaan yang belum menyelesaikan komitmennya, penyelesaiannya akan difasilitasi di tingkat pusat agar proses pembangunan tidak mengalami keterlambatan.

Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi menyampaikan apresiasi kepada Satgas PRR dan Kementerian PKP yang terus mendampingi pemerintah daerah dalam mencari solusi penyediaan lahan bagi masyarakat terdampak.

“Terima kasih untuk Satgas dan Kementerian PKP. Sudah bisa dieksekusi lahan-lahannya, tinggal kami mengecek lagi lahan-lahannya yang sudah oke dan A1. Sehingga kita bisa langsung merapikan dan segera melaporkan ke Kementerian PKP untuk dilakukan pembangunan,” kata Armia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...175176177...4,867Halaman 176 dari 4,867