Beranda blog Halaman 239

Mendes Yandri Gandeng UIN SMH Genjot Produksi Desa Tematik dan Desa Ekspor di Banten

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menerima audiensi Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten Muhammad Ishom beserta jajaran di kantor Kemendes PDT, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Mendes PDT Yandri Susanto mengajak civitas akademika UIN SMH Banten untuk berkolaborasi dan terlibat langsung dalam proses memajukan desa-desa di Provinsi Banten pada khususnya.

Menurutnya dengan jumlah desa yang mencapai 1.240 di Provinsi Banten, perlu adanya kolaborasi dan pendampingan lintas sektor sebagai upaya untuk memajukan desa. Dengan jumlah mahasiswa dan alumni UIN yang begitu besar, maka kontribusi dari UIN SMH akan berdampak nyata dan bermanfaat bagi desa-desa di Banten.

“Kalau kita sendiri tidak akan berhasil, Pak. Karena desanya terlalu banyak dan karakteristik masing-masing wilayah itu beda. Kita bimbing mahasiswa bertransformasi menjadi enterpreneurship,” ungkap Mendes Yandri.

Lebih lanjut Yandri mengatakan, saat ini potensi yang ada di desa sangat besar. Banyak program yang ada di desa seperti halnya desa wisata, desa tematik, desa ekspor dan lain sebagainya yang sangat potensial.

Oleh karena itu, ia mengajak peran serta perguruan tinggi khususnya UIN SMH Banten terlibat dalam melakukan pemberdayaan dan pendampingan yang sejalan dengan pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.

“Kita punya pangsa dunia itu 59 negara dengan berbagai produk yang mereka minta, sereh mereka minta. Coba kalau di Banten kita buat 10 desa sereh, cuma kalau satu desa tidak memenuhi, kurang barangnya kan. Coba kalau satu kecamatan nanam sereh, bisa itu ekspor. Atau bawang merah, jahe, banyak pokoknya,” ujarnya.

“Ini pekerjaan yang sangat bagus dan terukur, tidak mengawang-ngawang Pak Rektor, ini bisa kita lakukan dan kami punya programnya. Kami punya jaringan pemasarannya, punya bantuan permodalannya. Tapi ini kalau tidak kita seriusi ya kasihanlah kita, duit habis, waktu habis tapi tidak ada hasil. Ini momentum yang bagus saya kira,” sambung Mantan Wakil Ketua MPR ini.

Turut mendampingi Mendes Yandri dalam pertemuan ini yaitu Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Dirjen PEID Tabrani, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Kepala BPI Mulyadin Malik, Kepala BPSDM Agustomi Masik serta Staf Khusus Menteri Muhammad Khoirul Huda dan Fahad At-Tamimi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi IX DPR Dalami RUU Ketenagakerjaan, Fokus pada Isu PHK hingga Pekerja Digital

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengatakan pihaknya terus mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan melalui penyerapan aspirasi dengan melibatkan berbagi pemangku kepentingan di Jambi.

 

“Setiap rancangan pembahasan undang-undang, harus memenuhi tiga aspek sekaligus. Pertama, aspek filosofis, yuridis dan aspek sosiologis,” kata Yahya saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Jambi, Jambi, Selasa (2/6/2026).

 

Ia menjelaskan tujuan penyerapan aspirasi itu guna merespons dinamika yang berkembang, baik dari sisi pelaku usaha maupun pekerja. Dengan melibatkan masukan menyeluruh dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari asosiasi pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta serikat buruh yang ada di Jambi.

 

Menindaklanjuti amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023, katanya, saat ini aturan yang berlaku adalah UU No. 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja. Dalam aturan tersebut ada enam isu utama yang menjadi perhatian untuk dibahas bersama-sama. Meliputi Tenaga Kerja Asing (TKA), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), hak cuti pekerja, alih daya (outsoursing), hingga upah minimum dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

 

Selain itu, upaya melindungi sektor baru yang belum terpenuhi di aturan lama, seperti fenomena pekerja berbasis digital (online) yang saat ini memiliki peran luar biasa dalam perekonomian nasional. Namun, belum diatur dalam UU Ketenagakerjaan yang lama. “Kami sudah melakukan pengkajian mendalam, dan ternyata tidak cukup hanya menampung enam isu ini saja. Masih banyak masalah lain yang perlu diatur dalam RUU Ketenagakerjaan ini,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sufmi Dasco Dukung Evaluasi BGN, Singgung Penguatan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah Pemerintah melakukan evaluasi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk pergantian pimpinan lembaga tersebut. Menurutnya, keputusan Presiden menunjuk Naniek S. Deyang menggantikan Dadan Hindayana merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola dan penguatan koordinasi lintas kementerian dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

 

“Kalau mendengar penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara, ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini menyangkut tata kelola dan kemudian kerja sama lintas kementerian yang kemudian dirasa kurang dan beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang menurut pihak Pemerintah memang harus dibenahi,” ujar Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

 

Ia menegaskan DPR menghormati keputusan Presiden sebagai hak prerogatif Pemerintah. Namun demikian, DPR juga melihat adanya kebutuhan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program MBG agar berjalan lebih optimal di lapangan.

 

“Tetapi apapun itu kita apresiasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini,” tambah Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

 

Terkait penunjukan Naniek S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, Dasco menilai sosok tersebut memiliki pengalaman lapangan yang cukup baik selama menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Menurutnya, berdasarkan pemantauan Komisi IX DPR RI, Naniek aktif melakukan monitoring langsung terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk menindak dapur-dapur yang tidak memenuhi standar.

 

“Kalau kemudian kita lihat selama ini Bu Naniek adalah Wakil Kepala BGN yang belum lama di situ, tetapi kemudian Bu Naniek ini banyak melakukan kerja-kerja lapangan, melakukan monitoring-monitoring lapangan, dan juga banyak sudah menutup dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat di lapangan,” jelasnya.

 

Dasco menambahkan hasil pemantauan tersebut juga telah menjadi pembahasan dalam rapat-rapat Komisi IX DPR RI terkait evaluasi pelaksanaan program MBG. Karena itu, ia menilai keputusan Presiden menunjuk Naniek sebagai Kepala BGN merupakan langkah yang tepat.

 

“Sehingga menurut kami, pada hemat kami, keputusan Presiden untuk mengangkat, walaupun itu adalah hak prerogatif dari pihak Pemerintah dalam hal ini Presiden, mungkin adalah pilihan yang tepat,” katanya.

 

Lebih lanjut, Dasco mengatakan Komisi IX DPR RI kemungkinan akan segera melakukan koordinasi dengan pimpinan baru BGN guna mengetahui langkah-langkah pembenahan yang akan dilakukan ke depan.

 

“Saya pikir Komisi IX akan segera melakukan koordinasi untuk mengetahui planning dari pimpinan BGN yang baru untuk memperbaiki dan kemudian untuk lebih membuat tata kelola di BGN ini lebih bagus,” ungkapnya.

 

Ia juga mengakui selama ini terdapat sejumlah evaluasi dan masukan dari DPR terhadap kinerja BGN. Namun, masukan tersebut disampaikan secara langsung kepada Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara.

 

“Masukan-masukan dari Komisi IX itu diberikan secara tertulis mengenai apa-apa yang kemudian dirasakan perlu diperbaiki dan ditingkatkan di BGN,” tuturnya.

 

Menanggapi anggapan publik bahwa pergantian pimpinan masih berasal dari manajemen yang sama, Dasco menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada masyarakat. Ia memastikan DPR akan tetap melakukan pengawasan terhadap kinerja pimpinan baru BGN.

 

“Saya pikir Pemerintah mungkin mempunyai pertimbangan sendiri dan silakan nanti kemudian pimpinan yang baru juga kemudian dinilai oleh masyarakat penuh manfaat, dan tentunya dari DPR juga akan memantau,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi I DPR RI Dorong Penguatan Kavaleri TNI AD Hadapi Tantangan Pertahanan Modern

Penulis
Reta
-

Komisi I DPR RI menegaskan pentingnya penguatan kemampuan Kavaleri TNI Angkatan Darat (AD) agar mampu menjawab tantangan pertahanan yang terus berkembang. Hal itu disampaikan saat Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Pusat Pendidikan Kavaleri (Pusdikkav).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan melihat secara langsung kesiapan personel, alutsista, serta kebutuhan satuan Kavaleri dalam mendukung tugas pertahanan negara.

Menurutnya, Komisi I DPR RI mendapatkan pemaparan mengenai kondisi terkini Kavaleri TNI AD, proyeksi pengembangan ke depan, hingga berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan tempur dan kesiapsiagaan prajurit.

“Kita melihat berbagai macam peralatan yang TNI AD miliki, khususnya di Kavaleri. Kita juga melihat kemampuan dan kapasitas yang dimiliki untuk menghadapi segala macam ancaman. Selain itu dipaparkan kondisi saat ini, rencana ke depan, serta kebutuhan untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan TNI dalam menjaga kedaulatan bangsa,” ujar Dave Laksono kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR RI di Pusat Pendidikan Kavaleri (Pusdikkav), Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Selasa (02/06/2026).

Legislator Dapil Jawa Barat ini menegaskan, kesiapan Kavaleri tidak hanya berperan dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga menjadi bagian penting dalam merawat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah dinamika ancaman yang semakin kompleks.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi I DPR RI juga mencermati pengelolaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang diperoleh melalui mekanisme serah terima (serhap). Menurut Dave, aspek pengalokasian dan pengelolaan kebutuhan satuan menjadi perhatian agar seluruh peralatan dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Tentu terkait serah terima itu akan kita bahas lebih lanjut. Bagaimana TNI AD bisa mengalokasikan dan mengelola kebutuhannya sesuai dengan kondisi yang dimiliki,” katanya.

Selain aspek peralatan, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan juga menjadi faktor penting dalam membangun kekuatan pertahanan. Meski kurikulum pendidikan Kavaleri sudah bersifat teknis, evaluasi dan penyesuaian tetap diperlukan untuk mengantisipasi perubahan pola ancaman global.

“Kita mendengar berbagai masukan, melihat informasi yang berkembang, dan mengamati tren dunia. Semua itu harus disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan bangsa dan negara,” ujarnya.

Terkait doktrin Kavaleri TNI AD, Dave menilai Tri Daya Cakti masih relevan sebagai landasan utama pembinaan satuan. Namun, penerapannya perlu terus diselaraskan dengan perkembangan teknologi dan karakter peperangan modern.

“Doktrin Tri Daya Cakti itu tentu masih sangat relevan. Tetapi tetap perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, sementara tema utamanya tetap dipertahankan,” tegasnya.

Melalui kunjungan ini, Komisi I DPR RI berharap modernisasi alutsista, peningkatan kualitas pendidikan, serta penyempurnaan doktrin dapat terus dilakukan guna memperkuat kesiapan Kavaleri TNI AD dalam menghadapi berbagai ancaman dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Koperasi Pegawai Setjen DPR RI Catat SHU Naik 17,6 Persen, Modal Tembus Rp83,3 Miliar

Penulis
Reta
-

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini mengapresiasi kinerja Pengurus Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI periode 2022-2026 yang dinilai berhasil meningkatkan kinerja usaha dan tata kelola organisasi secara signifikan. Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Anggota Tahunan yang juga menjadi forum penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus, sekaligus pemilihan pengurus koperasi periode berikutnya.

 

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa selama masa kepengurusan 2022-2026, Koperasi Pegawai Setjen DPR RI menunjukkan capaian yang menggembirakan. Salah satunya tercermin dari peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang mengalami kenaikan sebesar 17,6 persen.

 

“Alhamdulillah, pengurus periode 2022-2026 telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, di mana terjadi peningkatan produktivitas SHU yang meningkat sekitar 17,6 persen. Ini merupakan bukti bahwa pengurus tetap berkomitmen menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik,” ujar Suprihartini dikutip dari Parlementaria usai membuka agenda Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

 

Selain peningkatan SHU, modal koperasi juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Saat ini, nilai modal koperasi tercatat mencapai sekitar Rp83,3 miliar. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya pondasi kelembagaan koperasi dalam memberikan manfaat bagi para anggotanya. Tidak hanya dari sisi usaha, Suprihartini juga mengapresiasi keberhasilan koperasi dalam menerapkan tata kelola yang baik. Hal itu dibuktikan dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan akuntan publik.

 

“Koperasi Pegawai Setjen DPR RI juga mendapatkan predikat WTP dari pemeriksaan kantor akuntan publik. Ini menunjukkan komitmen para pengurus untuk menjalankan koperasi secara transparan, akuntabel, serta menerapkan tata kelola organisasi yang baik,” jelasnya.

 

Terkait terpilihnya kepengurusan baru, Suprihartini berharap berbagai capaian positif yang telah diraih dapat terus ditingkatkan. Ia mendorong lahirnya berbagai inovasi baru yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota koperasi.

 

“Untuk pengurus yang baru, kami berharap apa yang sudah dicapai oleh pengurus sebelumnya dapat terus ditingkatkan. Inovasi-inovasi baru juga kami harapkan akan lahir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi,” tuturnya.

 

Mengenai kemungkinan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menjadi anggota koperasi, Suprihartini menyampaikan bahwa hal tersebut akan menjadi salah satu agenda yang akan dikaji oleh kepengurusan baru mendatang. Hingga berita ini diturunkan, pemilihan calon pengurus Koperasi Setjen DPR RI periode 2026-2030 masih berlangsung.

 

“Terkait PPPK, pengurus nantinya pasti akan melakukan kajian-kajian apakah teman-teman PPPK dapat masuk ke dalam keanggotaan koperasi. Kita tunggu bagaimana pengurus baru menyusun perencanaan dan melaksanakannya,” paparnya yang juga menjabat sebagai Deputi Persidangan Setjen DPR RI.

 

Menutup pernyataan, ia menegaskan bahwa kajian tersebut penting untuk memastikan skema keanggotaan yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kendati demikian, tujuan utamanya tetap sama, yakni meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota koperasi.

 

“Yang utama adalah bagaimana kesejahteraan anggota koperasi dapat terus ditingkatkan. Terkait kesempatan bagi teman-teman PPPK, tentu akan dilakukan kajian terlebih dahulu oleh pengurus baru,” pungkas Suprihartini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemko Medan Resmi Terapkan Aplikasi SRIKANDI untuk Transformasi Digital Kearsipan

Penulis
Reta
-

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, resmi meluncurkan penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Pemko Medan, Rabu (3/6/26) di Gedung PKK Kota Medan. Peluncuran yang dirangkaikan dengan bimbingan teknis (bimtek) tersebut menjadi langkah strategis Pemko Medan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital, khususnya di bidang kearsipan.

Peluncuran yang dilakukan Rico Waas ini ditandai dengan menempelkan telapak tangan di icon telapak tangan layar monitor yang disaksikan perwakilan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Muhammad Sholihin, dan sejumlah Pimpinan Perangkat Daerah di antaranya Asisten Pemerintahan dan Sosial Muhammad Sofyan, Asisten Ekbang Citra Effendi Capah, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan, Benny Sinomba Siregar, Kadis Kominfo Arrahmaan Pane dan Camat se-Kota Medan.

Dalam sambutannya, Rico Waas menegaskan bahwa arsip dan dokumen pemerintah merupakan aset penting yang harus dijaga dengan baik karena sewaktu-waktu dapat menjadi referensi maupun alat bukti yang sangat berharga.

“Sering kali kita menganggap sebuah surat atau dokumen tidak penting. Padahal, di masa mendatang dokumen tersebut bisa menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dan dicari-cari, baik untuk kepentingan hukum, ahli waris, maupun negara,” ujar Rico Waas.

Menurut Rico Waas, tantangan terbesar dalam pengelolaan arsip selama ini adalah proses pencarian dokumen lama yang membutuhkan waktu dan tenaga besar. Ia mencontohkan bagaimana sulitnya mencari arsip pertanahan puluhan tahun lalu jika masih tersimpan secara manual.

“Kalau kita ingin mencari arsip tahun 1976 misalnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Belum tentu arsipnya masih utuh, bisa saja rusak, hilang, atau tidak terbaca lagi. Padahal saat ini waktu menjadi faktor yang sangat penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan,” katanya.

Karena itu, Rico Waas menilai digitalisasi arsip melalui Aplikasi SRIKANDI menjadi solusi yang tepat untuk menjawab kebutuhan pemerintahan modern. Dengan sistem digital, dokumen dapat tersimpan lebih aman, mudah ditelusuri, serta dapat diakses secara cepat ketika dibutuhkan.

“Di era digital saat ini, seluruh arsip dan dokumen harus terdigitalisasi agar bisa dipertanggungjawabkan dan mudah dicari di masa mendatang. Dengan sistem pencarian yang terintegrasi, data dapat ditemukan lebih cepat sebagai alat bukti maupun referensi dalam pengambilan kebijakan,” ungkapnya.

Dijelaskan  Rico Waas, keberadaan arsip digital juga dapat membantu pemerintah menghindari pekerjaan yang berulang. Berbagai hasil kajian, penelitian, maupun kebijakan yang pernah dibuat dapat dengan mudah ditelusuri kembali sehingga menjadi dasar dalam merumuskan program pembangunan berikutnya.

“Kota ini tidak dibangun dalam dua atau lima tahun saja. Kita perlu melihat dokumen-dokumen masa lalu untuk mengetahui apa yang pernah dilakukan, apa yang pernah diteliti, dan apa yang perlu dilanjutkan. Dengan arsip yang tertata, pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien,” jelas Rico Waas.

Selain fungsi penyimpanan arsip, Rico Waas juga mengapresiasi fitur surat-menyurat digital dan disposisi elektronik yang terdapat dalam aplikasi SRIKANDI. Namun demikian, ia berharap sistem yang digunakan secara nasional tersebut dapat terus didukung dengan kualitas jaringan yang baik agar penggunaannya berjalan optimal.

“Kami berharap sistemnya jangan sampai sering mengalami gangguan. Jangan sampai ketika hendak menandatangani dokumen secara digital justru terkendala jaringan dan akhirnya kembali ke sistem manual. Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas juga meminta seluruh peserta bimtek untuk memanfaatkan pelatihan secara maksimal agar implementasi aplikasi SRIKANDI dapat berjalan efektif di seluruh perangkat daerah. Ia turut mengingatkan pentingnya menjaga kualitas dan preservasi arsip, terutama dokumen-dokumen lama yang memiliki nilai historis tinggi.

“Dokumen yang hari ini mungkin dianggap biasa saja, bisa jadi nilainya tidak terhingga di masa depan. Karena itu arsip harus kita jaga, bukan hanya untuk kepentingan saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Apa yang kita kerjakan hari ini harus bisa direkam dan dilihat kembali puluhan tahun ke depan,” tegasnya.

Melalui penerapan Aplikasi SRIKANDI, Pemko Medan berharap mampu mewujudkan sistem administrasi pemerintahan yang lebih modern, efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan seluruh jejak pembangunan Kota Medan terdokumentasi dengan baik untuk masa depan.

Sebelumnya perwakilan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Muhammad Sholihin menyampaikan pentingnya akselerasi transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sholihin menjelaskan bahwa aplikasi SRIKANDI merupakan wujud nyata kolaborasi nasional antara Kementerian PANRB, Kementerian Komdigi, Kemendagri, Bappenas, BSSN, dan ANRI. Penerapan sistem kearsipan digital ini terbukti mampu menciptakan birokrasi yang lincah (agile), integrasi antar-instansi, keamanan arsip yang berlapis, serta efisiensi anggaran.

“Aplikasi SRIKANDI diterapkan secara menyeluruh dari tingkat kementerian, pemerintah daerah, OPD, hingga ke level UPT, sekolah, dan pemerintahan desa,” ungkap Sholihin.

Menghadapi target transformasi SPBE menjadi ‘Pemerintah Digital’ pada periode 2026–2027, ANRI berharap peluncuran ini memicu komitmen Pemkot Medan untuk segera mengadopsi SRIKANDI. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan kualitas administrasi, mengoptimalkan pelayanan publik, dan menjamin ketersediaan data arsip yang valid.

Sementara itu Kadis Perpustakaan dan Kearsipan, Benny Sinomba Siregar, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini menyasar seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan. Ada empat target besar yang ingin dicapai melalui implementasi aplikasi berskala nasional yakni Peningkatan Kompetensi, Tertib Arsip, Akselerasi Digital dan Mutu Pelayanan Publik.

“Dengan kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah mampu mengimplementasikan aplikasi Srikandi secara optimal, sehingga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah semakin kuat,” ujar Benny.

Menurut Benny Sinomba, Sinergi ini tidak lepas dari dukungan penuh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang hadir langsung sebagai narasumber untuk memberikan bimbingan teknis kepada para peserta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perpres Baru Diluncurkan, Indonesia Genjot Penanganan 3 Juta Anak Tidak Sekolah

Penulis
Reta
-

Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (Perpres PP ATS) sebagai langkah besar dan berkelanjutan untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan hak atas pendidikan yang inklusif, aman, dan berkualitas. Perpres PP ATS ini sebagai respons terhadap tingginya jumlah anak tidak sekolah di Indonesia.

Perpres ini memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan upaya pencegahan dan penanganan ATS secara terkoordinasi, terarah, dan implementatif. Selain itu, Perpres ini juga memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan dalam mendukung keberlangsungan pendidikan anak. Mengusung semangat “ATS Tuntas, Indonesia Cerdas”, Perpres PP ATS membuka harapan dan kesempatan untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan Wajib Belajar 13 Tahun, serta pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

“Dengan kolaborasi yang semakin kuat, upaya pencegahan dan penanganan ATS diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan menjangkau seluruh anak Indonesia. Dalam konteks daerah, praktik baik di Sulawesi Selatan menjadi bukti nyata bahwa lintas perangkat daerah bisa berkoordinasi dalam menurunkan ATS. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membuat anak tidak sekolah menjadi sekolah, dan anak yang putus sekolah bisa melanjutkan pendidikan mereka. Bagaimanapun juga, pendidikan adalah pondasi paling mendasar dari sebuah bangsa,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (3/6).

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali menyampaikan bahwa lebih dari 3 juta anak usia 6–18 tahun yang tidak bersekolah pada tahun 2025. Setiap tahun ajaran baru, terdapat ratusan ribu anak yang berisiko kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, perkawinan anak, kekerasan, disabilitas, keterbatasan akses layanan pendidikan, mobilitas keluarga, hingga kerentanan sosial lainnya.

“Perpres ini menetapkan target penurunan Anak Tidak Sekolah sebanyak 645 ribu anak di tahun 2029 dan secara bertahap ditargetkan menjadi 0 ATS di tahun 2045. Target ini merupakan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh akses pendidikan yang berkualitas tanpa ada satu pun yang tertinggal ataupun tersisihkan dari layanan pendidikan. No one left behind,” ungkap Deputi Pungkas.

Berbagai arah kebijakan dalam Perpres memberikan penekanan pada pentingnya penguatan sistem deteksi dini, pendataan yang terintegrasi, perluasan layanan pendidikan yang fleksibel dan inklusif sesuai dengan karakteristik kerentanan anak, penguatan peran keluarga dan masyarakat, serta tata kelola lintas sektor yang responsif terhadap kebutuhan khusus anak. Inisiatif dan praktik baik yang telah dikembangkan oleh pemerintah daerah menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan ATS dapat memberikan hasil yang nyata.

Proses perumusan upaya pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah, mulai dari penyusunan Strategi Nasional Penanganan ATS, pendampingan implementasi di daerah, hingga terbitnya Perpres ini didukung oleh UNICEF dan mitra pembangunan lain yang telah bermitra dengan pemerintah dalam memperkuat sistem pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak Indonesia.

“UNICEF menyambut baik peluncuran Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah hari ini. Hal Ini merupakan pencapaian penting dalam memastikan hak setiap anak atas pendidikan, karena dapat mempercepat upaya nasional untuk mengembalikan anak-anak yang tidak bersekolah ke layanan pendidikan. UNICEF bangga telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam pengembangan peraturan ini, yang didasarkan pada pengalaman pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program yang kami ketahui dapat menjangkau dan membantu anak-anak yang tidak bersekolah kembali memiliki perjalanan pendidikan mereka. UNICEF berharap dapat terus mendukung upaya-upaya penyediaan kesempatan belajar berkualitas bagi semua anak di Indonesia,” ungkap UNICEF Indonesia’s Representative Maniza Zaman.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut hadir dalam peluncuran Perpres PP ATS dan berkomitmen untuk mengimplementasikan pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu, para mitra pembangunan juga diharapkan dapat menyelaraskan dukungan teknis dan pendanaannya dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam Perpres ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat di Tanjabtim, Al Haris Minta Proyek Dipercepat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris, meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Rabu (3/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Al Haris meminta pihak manajemen proyek mempercepat pekerjaan agar sekolah dapat segera difungsikan menjelang penerimaan peserta didik baru.

Meski progres pembangunan telah mencapai sekitar 70 persen, proyek tersebut sempat menghadapi tantangan cukup besar pada tahap awal akibat kondisi lahan rawa yang membutuhkan proses pematangan tanah lebih lama sebelum pembangunan fisik dilakukan.

Di lokasi proyek, Al Haris menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak di wilayah terpencil, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Kita ingin anak-anak yang sekolah di sini cerdas, berakhlak, dengan kemampuan yang luar biasa ke depan. Sebagai rakyat Jambi, saya bangga pemerintah memikirkan bagaimana pendidikan anak-anak bisa sampai ke desa terpencil. Apalagi ini untuk anak-anak kita yang dari keluarga tidak mampu,” kata Al Haris, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, target penyelesaian pembangunan yang dijadwalkan pada 20 Juni 2026 perlu dikaji kembali mengingat sisa pekerjaan yang masih cukup banyak. Ia pun meminta pelaksana proyek bekerja lebih optimal tanpa mengabaikan kualitas bangunan.

Al Haris bahkan menyatakan kesiapannya untuk menyampaikan surat kepada kementerian terkait guna meminta pertimbangan perpanjangan waktu pengerjaan apabila diperlukan.

“Waktunya singkat, 20 Juni saat ini progresnya 70 persen. Kita berharap pertama, waktunya dikaji lagi untuk bisa dipertimbangkan. Saya siap nanti memberikan surat kepada Pak Menteri. Kita tidak ingin ketika belum selesai gedung ini dipaksakan, lalu ada dampak-dampak yang muncul. Kita ingin hasil kerjanya bagus,” tegasnya.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah menyiapkan langkah antisipasi agar proses belajar mengajar tetap dapat dimulai sesuai jadwal tahun ajaran baru.

Al Haris mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah berkoordinasi untuk mencari gedung dinas maupun fasilitas lain yang layak di kawasan Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai lokasi sementara bagi para siswa baru.

Langkah tersebut dilakukan agar kegiatan pendidikan tidak tertunda sembari menunggu penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat hingga tuntas 100 persen.

Turut hadir pejabat dari pemerintah provinsi yang mendampingi Gubernur Al Haris yakni, Kadis PUTR Muzakir, Kadis Kominfo Ariansyah, Plt. Kadis Pendidikan M Umar, serta Kadinsos Edi Kusmiran.

Lulus Pelatihan Unreal Engine, 25 Talenta Animasi Langsung Teken Kontrak Kerja di Bali

Penulis
Reta
-

Sebanyak 25 orang peserta Akselerasi Kreatif (AKTIF) Animasi yang telah menyelesaikan program pelatihan Unreal Engine Training Animation Class menandatangani kontrak kerja dengan studio Brown Bag Films Bali (PT Bali Animasi Solusi Ekakarsa).

Sebelumnya Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) secara resmi menutup program Akselerasi Kreatif (AKTIF) Animasi: Unreal Engine Training Animation Class yang dilaksanakan di Denpasar, pada Jumat (29/5).
Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) secara resmi menutup program Akselerasi Kreatif (AKTIF) Animasi: Unreal Engine Training Animation Class yang dilaksanakan di Denpasar, Bali, Jumat (29/5/2026).

Sebelumnya Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) secara resmi menutup program Akselerasi Kreatif (AKTIF) Animasi: Unreal Engine Training Animation Class yang dilaksanakan di Denpasar, pada Jumat (29/5).

Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekraf, Cecep Rukendi, mengatakan program ini merupakan langkah strategis sebagai respons konkret pemerintah dalam menjawab tingginya kebutuhan tenaga kerja terampil di tengah pesatnya pertumbuhan industri animasi nasional.

Program taktis yang berlangsung sejak 4 Mei 2026 ini mencatatkan pencapaian luar biasa dengan tingkat kelulusan dan penyerapan kerja 100 persen.

“Seluruh peserta langsung direkrut secara resmi oleh Brown Bag Films Bali untuk memenuhi kebutuhan produksi mereka” ujar Deputi Cecep.

Industri animasi Indonesia saat ini sedang mengalami lonjakan pertumbuhan yang sangat luar biasa dan tidak bisa dipandang sebelah mata lagi.

Berdasarkan Indonesia Animation Report 2026 yang dirilis oleh Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Asosiasi Industri Animasi Indonesia (AINAKI), sektor animasi tanah air telah mencatatkan sejumlah indikator pertumbuhan makro yang signifikan:

1. Peningkatan Nilai Pasar: Nilai industri animasi Indonesia pada tahun 2025 sukses menyentuh angka Rp798,15 miliar. Angka ini merepresentasikan lonjakan tajam sebesar lebih dari 3,3 kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

2. Laju Pertumbuhan Tahunan: Sektor ini bergerak agresif dengan rata-rata pertumbuhan (CAGR) mencapai 12,86% per tahun.

3. Infrastruktur & Penetrasi Global: Saat ini terdapat 262 studio animasi aktif di Indonesia. Ekosistem yang sehat ini telah menghasilkan dan mendistribusikan sebanyak 308 karya animasi orisinal aktif di berbagai platform global.

Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekraf, Cecep Rukendi, mengatakan, kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku industri kreatif menjadi komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem animasi Indonesia yang lebih kompetitif, adaptif, dan berkelanjutan.

“Melalui program ini, Kementerian Ekraf terus mendorong penguatan kapasitas talenta kreatif berbasis teknologi, sementara AINAKI memperkuat keterhubungan antara industri, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia agar selaras dengan kebutuhan sektor animasi nasional maupun internasional,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Industri Animasi Indonesia (AINAKI), Daryl Wilson, mengapresiasi kolaborasi Kementerian Ekonomi Kreatif, AINAKI, dan Brown Bag Films Bali dalam penyelenggaraan Program AKTIF Animasi.

“Program ini menunjukkan bahwa talenta animasi Indonesia mampu memenuhi standar industri global. Keberhasilan seluruh peserta menyelesaikan pelatihan dan direkrut oleh Brown Bag Films Bali menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi pemerintah, asosiasi, dan industri dapat menghasilkan SDM animasi yang siap kerja dan berdaya saing internasional,” ujarnya.

Program AKTIF Animasi dirancang untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kreatif di subsektor animasi agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi produksi animasi global. Selama pelatihan, peserta memperoleh pengalaman langsung di lingkungan studio animasi profesional melalui simulasi workflow industri yang relevan dengan kebutuhan produksi saat ini.

Materi pembelajaran mencakup pengenalan komponen animasi Unreal Engine, pipeline animasi profesional, sequencer basics, animation editing, hingga technical animation. Peserta juga menjalani praktik pengembangan create cycle animation, pembuatan thumbnail dan storyboard, video reference, layout and blocking, sampai proses final animation yang disertai sesi review intensif bersama para trainer profesional dan berpengalaman.

Keberhasilan penyelenggaraan Program AKTIF ini diharapkan menjadi cetak biru (blueprint) akselerasi talenta berkelas dunia, sekaligus mempercepat transformasi digital industri animasi nasional menuju era pipeline produksi berbasis teknologi real-time.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dedi Mulyadi Tekankan Sinergi Antar Lembaga di Lepas Sambut Kajati Jabar 2026

Penulis
Reta
-

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya menjaga harmoni dan sinergi antarlembaga dalam mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Acara Lepas Sambut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat Tahun 2026 di Bale Gede Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (2/6/2026).

Sutikno resmi menjabat sebagai Kajati Jabar pada 29 April 2026, menggantikan Hermon Dekristo yang mendapatkan promosi sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Sesjampidmil).

Dalam sambutannya, KDM, sapaan Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa acara tersebut menjadi salah satu upaya untuk membangun silaturahmi dan mengharmonikan seluruh unsur pemerintahan.

“Kita sinergi antarlembaga sebagaimana yang sudah dilaksanakan seperti tahun kemarin. Dilakukan percepatan, supporting dan mitigasi setiap penyimpangan sejak dini,” kata KDM.

KDM juga mengucapkan selamat datang kepada Sutikno sebagai Kajati Jabar yang baru. Ia berharap pihaknya bisa menjalin kerja sama kedepannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kepada Hermon Dekristo, yang mendapatkan promosi sebagai Sesjampidmil, KDM berharap kepindahannya ke jenjang yang lebih tinggi menjadi jalan meraih kesuksesan sesuai dengan tujuan hidup untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.

“Semoga Bapak menjadi jembatan kami membangun hubungan harmoni antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dengan pemerintah pusat dan dengan jajaran TNI/ Polri,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kajati Jabar Sutikno menyatakan siap melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah kota dan kabupaten.

Menurutnya, Kejaksaan akan memberikan pendapat hukum tanpa diminta terkait hal-hal tertentu yang akan memberikan dampak positif terhadap pemerintah daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...238239240...4,867Halaman 239 dari 4,867