Beranda blog Halaman 249

Bahar Buasan Raih Gelar Doktor Ilmu Kepolisian, Angkat Kolaborasi UMKM dan Keamanan Daerah

Penulis
Reta
-

Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bahar Buasan, resmi meraih gelar Doktor Ilmu Kepolisian setelah dinyatakan lulus dalam Sidang Terbuka Program Doktor Ilmu Kepolisian Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK), Selasa (19/5/2026), di Gedung STIK-PTIK, Jakarta.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Irjen Pol. Dr. Eko Rudi Sudarto., S.I.K., M.Si. selaku Ketua Penguji tersebut, Bahar berhasil mempertahankan disertasi berjudul “Kolaborasi Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM untuk Penguatan Keamanan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. Disertasi tersebut dibimbing oleh Dr. Vita Mayastinasari, S.E., M.Si. selaku Promotor.

Pada sidang ini turut hadir Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung. Hadir pula Wakil ketua MPR RI Abcandra M. Akbar, Anggota DPD RI, serta Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal.

Penelitian Bahar berangkat dari realitas paradoksal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di tengah pertumbuhan jumlah UMKM yang terus meningkat, angka kriminalitas di daerah tersebut belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Kondisi ini, menurutnya, tidak dapat dilepaskan dari melemahnya sektor pertambangan timah yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi masyarakat Bangka Belitung.

Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis tematik, Bahar melahirkan sebuah konsep Model Pemberdayaan Berdaya Berbasis Masyarakat (BBM). Model ini menempatkan Bhabinkamtibmas, pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan komunitas masyarakat sebagai satu ekosistem kolaboratif dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.

“Keamanan daerah tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan aparat penegak hukum semata. Ketika ekonomi masyarakat melemah, ruang kerawanan sosial akan terbuka. Karena itu, pemberdayaan UMKM harus menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas dan ketahanan daerah,” ujar Bahar usai sidang terbuka.

Ia menegaskan bahwa pendekatan keamanan berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi kebutuhan baru di tengah tantangan sosial dan ekonomi daerah yang semakin kompleks.

“Pendekatan preventif harus diperkuat. Negara perlu hadir bukan hanya saat terjadi gangguan keamanan, tetapi sejak awal melalui penguatan ekonomi masyarakat. Di situlah pentingnya kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat,” lanjutnya.

Keberhasilan Bahar meraih gelar doktor ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan akademik sekaligus pengabdiannya sebagai salah satu pimpinan alat kelengkapan Komite I DPD RI. Capaian tersebut juga memperkuat gagasan bahwa keamanan daerah dapat dibangun melalui pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan berbasis kesejahteraan masyarakat.

“Disertasi ini diharapkan tidak berhenti pada ruang akademik semata, tetapi dapat menjadi model kebijakan yang aplikatif bagi daerah-daerah lain di Indonesia dalam membangun keamanan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat,” tutup Bahar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Guru PAUD Aceh Mengeluh Honor Turun Drastis, Darwati Siap Perjuangkan Aspirasi

Penulis
Reta
-

Anggota DPD RI asal Aceh, Darwati A. Gani, melakukan silaturahmi dan dialog bersama Pengurus Wilayah HIMPAUDI Aceh di Sekretariat PAUD Sinyak Meutuah, Bandar Baru, Banda Aceh, Rabu (20/05/2026).

Pertemuan tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi para pendidik PAUD nonformal terkait berbagai persoalan yang masih mereka hadapi, mulai dari rendahnya tingkat kesejahteraan, keterbatasan akses sertifikasi, hingga minimnya pengakuan profesi dan perlindungan hukum bagi guru PAUD.

Ketua HIMPAUDI Aceh, Yulia Sary, menjelaskan bahwa guru PAUD nonformal memiliki peranan strategis dalam membentuk fondasi pendidikan anak usia dini. Namun, para pendidik di sektor tersebut hingga kini masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi pendapatan maupun dukungan kebijakan pemerintah.

Selain menyoroti persoalan kesejahteraan, HIMPAUDI Aceh juga mendorong adanya kesetaraan hak bagi guru PAUD nonformal, termasuk kesempatan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), perlindungan sosial, serta pengakuan sebagai tenaga pendidik profesional dalam sistem pendidikan nasional.

Menurut Yulia, kebijakan pemotongan anggaran dana desa turut berdampak terhadap insentif guru PAUD di desa-desa. Saat ini, honor yang diterima guru PAUD desa berkisar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per bulan, menurun signifikan dibanding sebelumnya yang mencapai Rp400 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.

“Bahkan ada PAUD desa yang terpaksa tidak lagi aktif karena keterbatasan operasional dan minimnya dukungan anggaran,” ungkapnya.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Darwati menyampaikan apresiasi kepada para guru PAUD yang tetap konsisten mengabdi di tengah keterbatasan yang ada.

“Guru PAUD merupakan garda terdepan dalam membentuk karakter generasi masa depan. Aspirasi yang disampaikan HIMPAUDI Aceh menjadi perhatian penting dan akan kami perjuangkan dalam pembahasan kebijakan di tingkat nasional,” kata Darwati.

Ia menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap keberlangsungan pendidikan anak usia dini, termasuk memastikan para tenaga pendidik PAUD nonformal memperoleh hak, perlindungan, dan penghargaan yang layak atas pengabdian mereka.

Dalam kesempatan itu, HIMPAUDI Aceh juga menyerahkan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada Darwati, di antaranya usulan revisi regulasi nasional terkait pengakuan guru PAUD nonformal serta dorongan lahirnya regulasi daerah yang lebih berpihak kepada tenaga pendidik PAUD di Aceh.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat kualitas pendidikan anak usia dini sekaligus memperjuangkan kesejahteraan para guru PAUD di Aceh.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ibas Ajak Organisasi Mahasiswa Perkuat Persatuan dan Kawal Masa Depan Indonesia

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, menghadiri dan memberikan sambutan dalam kegiatan “Diskusi Kebangsaan Lintas Organisasi Mahasiswa” yang mengangkat tema “Merajut Kebangsaan, Menguatkan Indonesia: Pergerakan, Harmoni, dan Pengabdian untuk Negeri” pada Minggu, 25 Mei 2026, di Gedung MPR RI, Jakarta.

Kegiatan tersebut dihadiri berbagai organisasi mahasiswa lintas agama dan ideologi, di antaranya HMI, GMNI, IMM, KMHDI, HIKMAHBUDHI, PMKRI, KAMMI, GMKI, dan PMII. Turut mendampingi dalam agenda tersebut Sekretaris Fraksi Partai Demokrat MPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto; Kapoksi Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga; serta Anggota Komisi X DPR RI, Bramantyo Suwondo.

Dalam sambutannya, Ibas menegaskan bahwa forum tersebut bukan sekadar ruang diskusi, melainkan ruang kesadaran kolektif bahwa masa depan Indonesia berada di tangan generasi muda.

“Indonesia tidak boleh ikut terpecah oleh perbedaan. Kita harus menjadi bangsa yang kuat bukan karena seragam, tetapi karena mampu merawat keberagaman,” ujarnya.

Ibas menilai tantangan global saat ini semakin kompleks, mulai dari konflik geopolitik, ketimpangan ekonomi, krisis pangan dan energi, hingga ancaman polarisasi sosial akibat informasi yang tidak terkendali. Karena itu, mahasiswa dan pemuda diharapkan tetap menjadi kekuatan moral bangsa yang kritis, solutif, dan berorientasi pada pengabdian.

Organisasi Mahasiswa Diminta Tetap Kritis dan Solutif

Mengutip pesan Tan Malaka bahwa “Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda”, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu menegaskan bahwa idealisme generasi muda merupakan bahan bakar perubahan dan penentu arah masa depan bangsa.

Menurutnya, sejarah bangsa selalu mencatat keterlibatan mahasiswa dan pemuda dalam setiap momentum penting perjalanan Indonesia, mulai dari Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, hingga Reformasi 1998.

“Kritis boleh, tetapi harus solutif. Berani harus, tetapi tetap bijaksana. Idealis wajib, tetapi juga realistis,” tegas Anggota Dapil Jawa Timur VII dari Fraksi Partai Demokrat tersebut di hadapan peserta diskusi.

Ia juga mengajak organisasi mahasiswa untuk terus menjaga persaudaraan kebangsaan, memperkuat literasi digital, membangun dialog lintas identitas, serta turut mengawal konstitusi dan kebijakan pemerintah secara konstruktif.

Dalam kesempatan tersebut, lulusan Bachelor of Commerce in Finance and E-Commerce dari Curtin University, Perth, Australia, itu menekankan bahwa pergerakan mahasiswa saat ini tidak cukup hanya menjadi gerakan kritik, tetapi juga harus mampu menjadi gerakan solusi dan pengabdian bagi masyarakat.

“Jika baik kita dukung, jika kurang kita kritisi dengan solusi, dan jika salah kita perbaiki bersama,” katanya.

Mahasiswa Dorong Pendidikan dan Kesejahteraan Merata
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pendidikan generasi muda, lulusan Master of Science in International Political Economy dari Nanyang Technological University, Singapore, tersebut juga menyerahkan puluhan beasiswa kepada mahasiswa yang membutuhkan. Bantuan tersebut diberikan sebagai pemantik semangat agar mahasiswa dapat terus melanjutkan pendidikan, mengembangkan kapasitas diri, dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.

Sementara itu, para mahasiswa yang hadir turut menyampaikan berbagai gagasan dan aspirasi terkait kondisi bangsa dan arah pemerintahan ke depan. Susana selaku Ketua PMKRI menyampaikan pentingnya pemerataan pendidikan dan ruang pengembangan kapasitas generasi muda agar mahasiswa dari berbagai daerah memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan berkontribusi bagi bangsa. Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil dan generasi muda.

Di sisi lain, Riyan yang mewakili IMM menyampaikan bahwa demokrasi harus tetap dijaga melalui ruang kebebasan berpendapat dan budaya kritik yang sehat. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada rakyat dan tidak meninggalkan nilai-nilai keadilan sosial serta kemanusiaan.

Para peserta diskusi juga berharap Indonesia dapat terus bergerak menuju kemajuan dan kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai keutamaan bangsa. Mereka mendorong agar pemerintah mengurangi kebijakan yang dinilai tidak efektif dan bersifat pemborosan, sekaligus memperkuat sektor pendidikan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Anton Sukartono Suratto dalam kesempatan tersebut menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun fasilitas publik lainnya. Ia menegaskan bahwa dirinya bersama para wakil rakyat di DPR RI akan terus mengupayakan perubahan nyata demi kesejahteraan masyarakat.

Senada dengan itu, Sabam Sinaga dan Bramantyo Suwondo turut mengapresiasi keberanian mahasiswa dalam menyampaikan kritik dan gagasan secara terbuka. Mereka menilai mahasiswa memiliki peran penting sebagai penggerak demokrasi sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan nasional agar tetap berpihak kepada rakyat.

Menutup sambutannya, Wakil Ketua Dewan Penasihat KADIN tersebut mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk terus merajut kebangsaan dengan harmoni serta menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk memperkuat Indonesia.

“Mari kita jadikan mahasiswa sebagai penjaga masa depan bangsa,” pungkas mahasiswa Program Doktoral (S3) Manajemen dan Bisnis IPB University, Bogor, Indonesia, tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Johan Rosihan Dorong Generasi Muda Sumbawa Jadi Motor Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI sekaligus Ketua Komite Sekolah Pilar Muda, Johan Rosihan, menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan serta berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Johan saat menjadi narasumber dalam talkshow Meet The Leaders yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Sekolah Pilar Muda, yang digelar di La Grande Ballroom, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (24/5/2026).

Selain Johan Rosihan, forum dialog tersebut juga menghadirkan Sherly Annavita Rahmi sebagai pembicara.

Sekolah Pilar Muda Lahir dari Kebutuhan Anak Muda Sumbawa akan Ruang Dialog
Dalam pemaparannya, Johan menjelaskan bahwa lahirnya Sekolah Pilar Muda berawal dari hasil angket kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang menunjukkan adanya kebutuhan besar anak muda Sumbawa terhadap ruang interaktif untuk menyampaikan gagasan dan pandangan mereka.

“Banyak generasi muda yang ingin terlibat langsung dalam proses perubahan sosial, tetapi belum memiliki ruang yang memadai untuk mengembangkan potensinya,” ujar Johan.

Menurut dia, Sekolah Pilar Muda kemudian dirancang sebagai ruang pembelajaran yang netral dari kepentingan politik dan fokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan, serta kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar.

Johan menegaskan, generasi muda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perubahan zaman. Anak muda, kata dia, harus mampu mengambil peran sebagai pelaku utama pembangunan bangsa di tengah perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta dinamika ekonomi dan politik global yang terus bergerak cepat.

Sementara itu, Sherly Annavita Rahmi menyoroti pentingnya literasi digital dan etika bermedia sosial di era digital saat ini. Menurutnya, media sosial seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang edukasi, pengembangan diri, hingga sarana menciptakan perubahan sosial.

“Media sosial jangan hanya dijadikan tempat hiburan semata, tetapi juga ruang belajar dan membangun dampak positif,” kata Sherly.

Diskusi berlangsung interaktif dan penuh antusiasme. Para peserta diajak memahami pentingnya kepemimpinan, nilai kebangsaan, ketahanan pangan, kepedulian lingkungan, hingga kontribusi nyata pemuda dalam kehidupan sosial masyarakat.

Meet The Leaders: Dialog Generasi Muda Sumbawa dengan Tokoh Nasional
Kegiatan Meet The Leaders merupakan hasil kerja sama MPR RI dan MY Institute. Acara tersebut dihadiri pelajar dan pemuda dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumbawa yang tergabung sebagai delegasi terpilih Sekolah Pilar Muda.

Forum tersebut menjadi ruang dialog antara generasi muda dan tokoh nasional untuk membahas berbagai isu strategis terkait kepemimpinan, kebangsaan, tantangan generasi muda, hingga pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045.

Kegiatan dimulai sejak pukul 08.00 WITA dengan pemutaran bumper opening dan penampilan tari kreasi. Suasana semakin semarak melalui pemutaran video profil Sekolah Pilar Muda serta pengenalan delegasi yang telah melewati tahapan seleksi dan pembinaan.

Acara kemudian dipandu MC Subhan Azharullah sebelum seluruh peserta bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai persatuan dan nasionalisme.

Kepala Sekolah Pilar Muda, Miftahul Arzak, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Sekolah Pilar Muda hadir sebagai wadah pembinaan generasi muda yang tidak hanya menitikberatkan pada kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kepedulian sosial.

Ia menilai kondisi demografi Kabupaten Sumbawa yang didominasi Generasi Z dan Generasi Alpha menjadi peluang besar apabila dipersiapkan dengan baik.

Namun, menurutnya, bonus demografi juga dapat berubah menjadi tantangan apabila generasi muda kehilangan arah di tengah derasnya perkembangan teknologi dan media sosial.

“Rendahnya literasi, budaya instan, kecanduan media sosial, pengangguran muda, hingga menurunnya kepedulian sosial menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi bersama,” ujarnya.

Melalui program Sekolah Pilar Muda, para delegasi tidak hanya mengikuti diskusi, tetapi juga didorong melakukan riset, menulis esai, dan memahami langsung persoalan lingkungan, pangan, serta sosial di daerah masing-masing.

Hasil pemikiran para peserta nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sumbawa.

Selain itu, proyek sosial para delegasi juga akan didampingi selama satu tahun sebagai bentuk pembinaan kepemimpinan yang berkelanjutan.

Delegasi Sumbawa Siap Hadirkan Aksi Nyata bagi Masyarakat dan Indonesia Emas 2045
Salah satu momen penting dalam kegiatan tersebut adalah prosesi penyematan pin kepada seluruh delegasi Sekolah Pilar Muda. Penyematan dilakukan langsung oleh Johan Rosihan bersama Miftahul Arzak dan Sherly Annavita Rahmi.

Para delegasi dipanggil satu per satu berdasarkan regional, mulai dari Regional 1 hingga Regional 10. Prosesi tersebut menjadi simbol tanggung jawab dan komitmen peserta sebagai bagian dari generasi muda yang siap mengambil peran dalam pembangunan masyarakat dan daerah.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pidato perwakilan delegasi yang disampaikan Remon Aksa Dinata. Dalam pidatonya, Remon mengajak generasi muda Sumbawa untuk tidak hanya aktif berdiskusi, tetapi juga mampu menghadirkan tindakan nyata bagi masyarakat dan daerah.

Menurut dia, Sekolah Pilar Muda lahir dari keresahan terhadap banyaknya gagasan yang berhenti di ruang diskusi tanpa aksi nyata di lapangan.

Karena itu, melalui program tersebut para delegasi dibentuk menjadi generasi muda yang memiliki jiwa kepemimpinan, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian terlibat langsung dalam persoalan daerah.

Ia menjelaskan, selama masa karantina peserta mendapatkan pembekalan berupa pelatihan kepemimpinan, simulasi persidangan, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan terkait isu lingkungan, pendidikan, dan tata kelola wilayah di Kabupaten Sumbawa.

Selain itu, para delegasi juga berkomitmen menjalankan proyek sosial yang berfokus pada regenerasi petani dan penyelenggaraan Festival Pilar Muda sebagai upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus melestarikan budaya daerah.

Kegiatan Meet The Leaders Sekolah Pilar Muda ditutup dengan doa yang dipimpin Rafly Akbar Hikmawan. Acara resmi berakhir pada pukul 11.41 WITA dengan harapan lahirnya generasi muda Kabupaten Sumbawa yang tidak hanya unggul dalam pemikiran, tetapi juga mampu menghadirkan aksi nyata bagi masyarakat, daerah, dan masa depan Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPRD Jatim Dorong Pergub PSM Segera Diterapkan untuk Tingkatkan Mutu Pendidikan

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih, menilai Peraturan Gubernur tentang Peran Serta Masyarakat (PSM) perlu segera memperoleh kepastian pelaksanaan sebagai langkah strategis memperkuat mutu pendidikan menengah atas di Jatim.

 

Menurutnya, tantangan dunia pendidikan saat ini semakin kompleks dan tidak dapat hanya bergantung pada skema pendanaan rutin seperti BPOPP maupun BOS. Keduanya dinilai masih memiliki keterbatasan untuk mendukung pengembangan sekolah secara menyeluruh, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

 

“Sekolah saat ini tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik seperti ruang kelas atau laboratorium, tetapi juga membutuhkan penguatan kualitas pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, hingga inovasi pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujar Hikmah.

 

Politisi asal fraksi PKB ini menegaskan, PSM tidak boleh dimaknai sempit hanya sebagai persoalan sumbangan pendanaan. Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam pendidikan memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan tidak dapat disamakan dengan pungutan.

 

“PSM jangan hanya diartikan sumbangan pendanaan. Kalaupun ada partisipasi dalam bentuk pendanaan, sekali lagi itu bukan pungutan, tetapi partisipasi masyarakat yang sifatnya sukarela dan luas,” tegasnya.

 

Hikmah menjelaskan, keterlibatan masyarakat dalam pendidikan bisa diwujudkan melalui berbagai bentuk. Mulai dari peran aktif orang tua wali murid, paguyuban kelas, kegiatan parents day, hingga keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam mendukung pengembangan sekolah.

 

“Di PSM itu bisa ada parents day, ada keikutsertaan orang tua dalam paguyuban kelas, paguyuban orang tua, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi semangatnya adalah membangun ekosistem pendidikan bersama-sama,” katanya.

 

Ketua Perempuan Bangsa Jatim ini menilai, masyarakat di sekitar sekolah sebenarnya memiliki sumber daya dan potensi yang sangat kaya untuk mendukung pendidikan. Potensi tersebut tidak hanya berupa bantuan pendanaan, tetapi juga pengalaman, kompetensi, jejaring, hingga dukungan moral dan sosial bagi perkembangan peserta didik.

 

“Resources yang dimiliki masyarakat sekitar sekolah, baik orang tua maupun selain orang tua, itu sangat beragam dan kaya. Tidak hanya dari sisi pendanaan saja, tetapi juga kemampuan, pengalaman, dan keterlibatan yang bisa memperkuat kualitas pendidikan,” jelasnya.

 

Ia pun mengingatkan agar orientasi pembangunan pendidikan tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik sekolah. Menurutnya, tantangan pendidikan masa depan membutuhkan penguatan kualitas pembelajaran, literasi digital, inovasi pendidikan, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

 

Ia tegaskan, Komisi E DPRD Jatim mendorong agar regulasi terkait PSM segera diperkuat sehingga sekolah memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan pengembangan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

 

“Dengan dukungan kebijakan yang jelas, dunia pendidikan di Jawa Timur mampu bergerak lebih progresif dan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan sekolah,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jelang Iduladha, Gubernur Khofifah Pantau Harga Sembako di Pasar Banjarejo

Penulis
Reta
-

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyapa dan berdialog langsung dengan pedagang di Pasar Banjarejo Kabupaten Bojonegoro, Senin (25/5/2026), untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan ketersediaan stok aman menjelang Hari Raya Iduladha.

 

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangkaian kunjungan Gubernur Khofifah di pasar tradisional, sebagai langkah konkret pengendalian inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan utamanya menjelang hari besar keagamaan.

 

Didampingi Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim, Sri Wahyuni Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim Iwan, Gubernur Khofifah meninjau langsung lapak pedagang serta berdialog untuk memantau kondisi harga dan distribusi bahan pokok di lapangan.

 

Menurutnya, momentum hari besar keagamaan seperti Iduladha biasanya diikuti peningkatan kebutuhan rumah tangga yang berpotensi mendorong kenaikan harga apabila pasokan tidak terjaga.

 

“Setiap menjelang hari besar Islam termasuk Iduladha ada kecenderungan kebutuhan logistik keluarga meningkat. Ketika permintaan naik sementara suplai tetap, biasanya ada kecenderungan kenaikan harga beberapa komoditas. Karena itu kami turun langsung ke pasar untuk memastikan stok aman dan harga tetap terkendali, dan ternyata harga bahan pokok di pasar Banjarejo ini sangat stabil,” tuturnya.

 

Harga beras SPHP misalnya. Dari hasil pantaun di lapangan, beras SPHP kemasan 5 kg dijual dengan harga Rp62.500. Ia juga memastikan stok beras SPHP dalam kondisi aman. “Supply beras SPHP aman dan harganya standar. Beras medium SPHP 5 kg dijual Rp62.500,” katanya.

 

Selain itu Gubernur Khofifah juga menyoroti ketersediaan Minyakita yang menurutnya cukup baik di pasar ini. Harga Minyakita di Pasar Banjarejo dijual Rp15.700 per liter sesuai HET. “Minyakita hari ini stoknya bagus. Mudah-mudahan kontinuitas pasokannya bisa terus terjaga dan harganya tetap sesuai HET yakni Rp15.700,” ucapnya.

 

Untuk komoditas hortikultura, harga cabai rawit berada di kisaran Rp60 ribu hingga Rp65 ribu per kg, sedangkan cabai merah sekitar Rp20 ribu per kg. Adapun bawang putih kisarannya Rp24 ribu per kg sampai Rp30 ribu per kg.

 

Namun demikian, bawang merah masih mengalami kenaikan dari sekitar Rp33 ribu menjadi Rp45 ribu per kg. “Kalau cabai memang fluktuatif, kadang naik kadang turun. Tetapi harga Rp65 ribu masih dalam keterjangkauan masyarakat. Yang mengalami kenaikan saat ini bawang merah, dari Rp33 ribu menjadi Rp45 ribu,” katanya.

 

Berikutnya gula pasir. Menurutnya harga gula pasir yang dijual di pasar Banjarejo sangat bervariasi tergantung merek dan kemasan. Gula pasir curah misalnya, dijual sekitar Rp16 ribu per kg, sedangkan gula kemasan bermerek tertentu berada dikisaran Rp17 ribu – Rp18 ribu per kg.

 

Sementara harga telur ayam ras saat ini berada di kisaran Rp26 ribu per kg. Menurut Khofifah, harga tersebut jauh lebih rendah dibanding menjelang Idul Fitri lalu. “Harga telur sekarang rata-rata Rp26 ribu. Kalau dibanding menjelang Idul Fitri lalu, harga telur hari ini jauh lebih murah,” katanya.

 

Tak hanya itu, penurunan juga terjadi pada daging ayam. Harga daging ayam ras yang dijual pedagang, bahkan berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Saat ini daging ayam dijual rata-rata Rp33 ribu per kg, turun dibanding sebelumnya sekitar Rp35 ribu per kg. “Daging ayam rata-rata Rp33 ribu per kg, artinya masih di bawah HET yang berada di kisaran Rp34 ribu sampai Rp35 ribu,” jelasnya.

 

Sedangkan untuk daging sapi, Khofifah menemukan adanya kenaikan harga sekitar Rp5 ribu per kg. Sebagian pedagang menjual di harga Rp120 ribu per kg dan ada yang sudah Rp125 ribu per kg. “Kami cek harga daging sapi, ada yang naik dari Rp120 ribu menjadi Rp125 ribu per kg. Ada juga yang masih Rp120 ribu tetapi pedagang memberi sinyal kemungkinan besok naik Rp5 ribu menjadi Rp125 ribu” katanya.

 

Gubernur Khofifah berharap kebutuhan masyarakat menjelang Iduladha dapat terpenuhi baik dari sisi jumlah maupun keterjangkauan harga. Selain itu, tingginya aktivitas transaksi di pasar juga menunjukkan daya beli masyarakat masih terjaga. “Tadi saya juga tanya ke pedagang, alhamdulillah pembelinya ramai. Ini penting untuk melihat bahwa daya beli masyarakat tetap baik,” pungkasnya.

 

Sementara itu salah satu pedagang di Pasar Banjarejo, Bu Pini, mengatakan kondisi harga di pasar saat ini relatif normal dan aktivitas jual beli tetap ramai menjelang Iduladha. “Di pasar ini harganya sangat stabil mas. Bahkan hargaayam di sini turun. Biasanya Rp35 ribu per kg sekarang Rp33 ribu per kg,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

RSUD Tidar Magelang Rayakan HUT ke-94, Wali Kota Tekankan Pelayanan Sepenuh Hati

Penulis
Reta
-

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-94 dengan apel bersama di halaman rumah sakit setempat, Senin (25/5/2026). Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, selaku pembina apel menegaskan, esensi hari jadi bukan sekadar perayaan seremonial tahunan. Lebih dari itu, HUT menjadi ruang introspeksi bagi seluruh jajaran manajemen dan tenaga kesehatan.

“Untuk organisasi sebesar RSUD Tidar, capaian dan langkah strategis ke depan membutuhkan komitmen bersama. Kita harus belajar arti kebersamaan, tujuan kita harus satu. Together we can, bersama-sama kita pasti bisa, membangun bersama melayani sepenuh hati,” ujar Damar.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Magelang, dr. Sri Harso, menyampaikan, pelayanan kesehatan di Kota Magelang sejauh ini menunjukkan tren positif dan terus mengalami peningkatan.

Ia mencontohkan keberadaan program inovatif seperti layanan Puskesmas Pagi dan Sore yang mendapat respons serta apresiasi luas dari masyarakat.
Secara khusus, Sri Harso juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh civitas hospitalia Kota Magelang.

“Saya pernah mengabdi di sini selama kurang lebih 15 tahun. Terima kasih atas dedikasi serta pengabdian luar biasa dari seluruh dokter, perawat, dan tenaga kesehatan. Pesan saya, tetaplah konsisten dan terus tingkatkan kualitas pelayanan agar menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

Sebagai salah satu pusat rujukan kesehatan utama, kinerja RSUD Tidar turut dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dari dalam maupun luar Kota Magelang.
Samidah, pasien asal Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, mengaku merasakan pengalaman positif selama menjalani pengobatan rutin di rumah sakit tersebut.

“Saya rutin berobat ke sini (RSUD Tidar). Sangat senang karena pelayanannya bagus dan semua tenaga kesehatan yang melayani kami sangat ramah,” ungkapnya.

Namun demikian, sejumlah masukan juga disampaikan pengguna layanan sebagai bahan evaluasi ke depan. Wahyu, pembesuk asal Kabupaten Kudus, menyoroti fasilitas penunjang, khususnya area parkir.

“Secara umum penanganan dan pelayanan terhadap pasien sudah sangat baik. Namun, ke depan mungkin penataan area parkir perlu dikelola lebih rapi agar pengunjung semakin nyaman,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perang Obor Jepara, Tradisi Tolak Bala Warisan Leluhur yang Tetap Lestari

Penulis
Reta
-

Di tengah pekat malam, bunga-bunga api berterbangan ke langit malam setelah obor dipukulkan dalam sebuah Tradisi Perang Obor, di Desa Tegalsambi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, pada Senin (25/5/2026) malam.

Perang obor itu merupakan rangkaian agenda tahunan, agar warga desa selalu dilimpahi berkah dan harapan baik. Ribuan warga dan wisatawan tampak tumplek blek menyaksikan ritual tahunan tersebut. Tak terkecuali, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin, dan Bupati Jepara Witiarso Utomo, yang menyaksikan tradisi itu.

Perang Obor merupakan tradisi sedekah bumi dan ritual tolak bala yang digelar setiap Senin Pahing, malam Selasa Pon, setelah masa panen. Tradisi yang berkaitan dengan legenda Ki Gemblong serta Kyai Babadan itu, dipercaya sudah berlangsung sejak abad ke-16 atau era 1500-an.

Dalam cerita rakyat setempat, Ki Gemblong yang bertugas menggembala ternak terlena mencari ikan hingga ternak milik Kyai Babadan sakit. Kyai Babadan kemudian memukul Ki Gemblong menggunakan obor. Namun, api obor justru dipercaya menyembuhkan ternak yang sakit. Dari situlah muncul keyakinan masyarakat, api obor menjadi simbol penolak bala dan keselamatan desa.

Wagub Jateng Taj Yasin mengatakan, Perang Obor bukan sekadar atraksi budaya, melainkan tradisi yang menyimpan pesan moral, sekaligus memiliki potensi besar sebagai wisata budaya unggulan.

“Dari sejarah Perang Obor ini ada pesan yang perlu diingat masyarakat, bahwa amanah harus benar-benar dijalankan,” katanya.

Menurut wagub, ritual tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk doa masyarakat kepada Tuhan, agar dijauhkan dari musibah dan diberi keselamatan.

“Ini bentuk doa agar masyarakat diangkat dari bala dan diberi keselamatan,” lanjut Taj Yasin.

Dia menilai, event budaya seperti Perang Obor mampu menggerakkan ekonomi warga, sekaligus memperkenalkan identitas lokal Jepara kepada masyarakat luas. Terbukti, antusiasme masyarakat terlihat tinggi sejak sore hari. Banyak pengunjung datang dari luar daerah, untuk menyaksikan langsung tradisi khas Jepara tersebut.

Salah seorang pengunjung, Jatus, mengaku sengaja datang bersama keluarganya dari daetah Batealit Jepara untuk menikmati kemeriahan Perang Obor.

“Sudah dua kali nonton. Tahun ini lebih seru,” ujarnya.

Jatus mengatakan, meski cuaca sempat diguyur hujan, masyarakat tetap bertahan memenuhi lokasi acara. Dia berharap, tradisi tersebut ke depan semakin ramai dan terus dilestarikan sebagai identitas budaya masyarakat Jepara.

Di sisi lain, Perang Obor juga menjadi bagian hidup masyarakat Tegalsambi, yang terlibat langsung sebagai pelaku tradisi. Salah satunya Petruk, warga yang sudah mengikuti Perang Obor sejak 2000, atau sekitar 26 tahun terakhir.

“Saya ikut Perang Obor mulai tahun 2000,” terangnya.

Tak hanya dirinya, tradisi tersebut kini juga diteruskan anaknya sebagai generasi penerus keluarga.

“Anak saya juga ikut. Ini tradisi turun-temurun,” ungkap Petruk.

Dia berharap Perang Obor tetap lestari dan semakin dikenal luas, tanpa kehilangan nilai budaya yang diwariskan leluhur.

Sebagai informasi, Tradisi Perang Obor telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2020.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BBPOM Semarang Ungkap Bahaya Penyalahgunaan OOT, Generasi Muda Jadi Sasaran

Penulis
Reta
-

Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu (OOT) kini menjadi ancaman serius bagi generasi muda Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) melalui Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang, menggelar Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT 2026, di Aula Lawang Sewu, Kantor BBPOM di Semarang, Senin (25/5/2026).

Kepala BBPOM Semarang, Rustyawati, menyebut, penyalahgunaan OOT sudah sangat memprihatinkan, karena menyasar kelompok usia produktif hingga pelajar.

“Penyalahgunaan OOT saat ini sudah sangat memprihatinkan, dan menjadi ancaman tersembunyi yang mengintai generasi muda kita,” kata Rustyawati.

Menurutnya, penyalahgunaan OOT tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga berpotensi merusak masa depan bangsa melalui penurunan kualitas sumber daya manusia.

Obat-obatan tertentu yang kerap disalahgunakan, antara lain tramadol, triheksifenidil, ketamin, hingga dekstrometorfan. Awalnya obat-obatan tersebut digunakan untuk kebutuhan medis, namun disalahgunakan untuk efek halusinasi, peningkatan keberanian, hingga euforia.

Rustyawati membeberkan, dampak penyalahgunaan OOT tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga memicu tindakan kriminal hingga anarkis, karena pengguna kehilangan kontrol diri. Bahkan sampai pada ketergantungan, hingga bisa menimbulkan kematian.

“Secara sosial, ini juga sangat membahayakan karena orang tersebut tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, sehingga rawan atau berpotensi melakukan kejahatan atau kegiatan anarkis di lingkungan sosial,” ujarnya.

Mengingat penyalahgunaan OOT menyasar generasi muda, menurut Rustyawati, butuh penanganan secara serius. Jika tidak, dikhawatirkan dapat menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Apalagi, generasi muda menjadi kelompok yang sangat rentan, karena fase pencarian jati diri dan kurangnya edukasi.

Dia juga mengungkap fakta mengejutkan terkait temuan pabrik ilegal OOT di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dari operasi penegakan hukum, ditemukan lebih dari 1 miliar tablet OOT ilegal senilai sekitar Rp398 miliar.

“Bayangkan berapa juta generasi muda yang bisa dirusak dari jumlah sebanyak itu,” sorotnya.

Rustyawati menilai mudahnya akses pembelian obat ilegal melalui marketplace dan media sosial, menjadi tantangan besar. Bahkan, akun penjual yang sudah ditutup, sering kembali muncul dengan akun baru.

Dalam paparannya, BBPOM juga menyoroti fenomena penyalahgunaan OOT di kalangan remaja karena faktor pergaulan, tekanan psikologis, hingga rendahnya literasi masyarakat.

“Banyak anak muda merasa kalau tidak ikut-ikutan dianggap tidak keren. Padahal, orang keren itu justru yang berani bilang tidak,” katanya.

Masih dalam paparannya, ia menjelaskan sejumlah hasil pengawasan dan penindakan BBPOM di Semarang mencatat, misalnya pada 2019 bersama Korwas PPNS melakukan operasi penertiban terhadap rumah di Tembalang Kota Semarang dengan barang bukti 3 ribu tablet pil LL (triheks). Pada operasi yang sama pada 2020, juga ditemukan jumlah barang bukti serupa di Magelang.

Kemudian pada 2021, BBPOM di Semarang melakukan penertiban pada salah satu rumah di Semarang Barat dengan barang bukti ditemukan 45.100 tablet pil LL (trihex). Pada 2023 ditemukan OOT saat penertiban di Kebumen.

Selanjutnya, 2024 di Kabupaten Tegal, penertiban yang melibatkan pihak terkait seperti BNN Kabupaten Tegal, Polres Tegal, hingga sektor lain yang diiniasi bupati setempat, juga ditemukan menjual OOT.

Pada 25 Maret 2024, BBPOM di Semarang, bersama BIN, dan BAIS melakukan operasi penertiban di kawasan Industri Candi, Ngaliyan Semarang, yang diduga sebagai tempat produksi OOT, dan ditemukan barang bukti serta bahan baku hingga mesin produksi, dengan nilai total temuan Rp 317.000.000.

Selain OOT, terdapat indikasi penyalahgunaan psikotropika menggunakan resep dokter yang tidak rasional. Seperti pada 2025, dilakukan penghentian sementara kegiatan terhadap empat apotek di Kota Pekalongan, karena adanya penyerahan psikotropika (alprazolam) tanpa dilakukan analisis kewajaran.

Rustyawati mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, sekolah, perguruan tinggi, tenaga kesehatan, hingga masyarakat, untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan OOT.

Sementara itu, Kabag Bin Ops Ditresnarkoba Polda Jateng, AKBP Wiyoto menambahkan, Kepolisian Daerah Jawa Tengah mencatat ratusan kasus narkotika hingga penyalahgunaan OOT sepanjang 2026. Hingga 25 Mei 2026, total ada 853 kasus yang berhasil diungkap, dengan jumlah tersangka mencapai 1.044 orang.

“Untuk tahun 2026 sampai hari ini, ada 678 kasus narkotika dengan 849 tersangka. Kemudian psikotropika 61 kasus dengan 62 tersangka. Sedangkan obat-obatan tertentu ada 120 kasus, dengan 142 tersangka,” kata Wiyoto.

Dia menjelaskan, jika ditotal sejak awal tahun hingga Mei 2026, seluruh kasus narkotika, psikotropika, dan OOT di Jawa Tengah mencapai 853 kasus. Jenis obat yang paling sering ditemukan dalam kasus OOT di Jawa Tengah antara lain Trihexyphenidyl, Dextromethorphan, Eximer, Yarindo, hingga Tramadol.

Menurutnya, mayoritas penghuni lembaga pemasyarakatan di Jawa Tengah berasal dari kasus narkotika dan obat-obatan. Dalam pemaparannya, Wiyoto menyebut barang bukti narkotika yang diamankan sepanjang 2025 mencapai 50,7 kilogram sabu, 7,8 kilogram ganja, hingga 13.419 butir ekstasi. Sementara pada 2026 hingga Mei ini, polisi telah mengamankan 17,2 kilogram sabu dan 8,7 kilogram ganja.

Untuk obat-obatan tertentu, pada 2025 polisi menyita lebih dari 1,2 juta butir obat. Sedangkan sepanjang 2026 hingga Mei, sudah ditemukan 361 ribu butir obat.

Pada 2026, peredaran narkotika tertinggi berada di Semarang, Surakarta, Banyumas, Cilacap, dan Pati. Kasus OOT yaitu Semarang, Surakarta, Banyumas, Cilacap, Magelang, Kabupaten Semarang, dan Grobogan-Blora.

Polda Jateng juga membuka layanan pengaduan masyarakat melalui nomor darurat 110, untuk melaporkan peredaran narkotika dan OOT.

“Kalau masyarakat mengetahui adanya peredaran obat maupun narkotika, bisa langsung melapor melalui 110. Nanti polisi terdekat akan merespons,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Siapkan Rp100,1 Triliun untuk Rehabilitasi Pascabencana Sumatera

Penulis
Reta
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Pemerintah Wilayah Sumatera di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menteri PKP Maruarar Sirait hadir didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Staf Khusus Menteri Novelin Silalahi, Staf Ahli Menteri Teddy Siagian, dan Staf Ahli Menteri Dwidadi.

Sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam penyediaan hunian layak, Kementerian PKP terus memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak bencana.

“Koordinasi telah dilakukan dan beberapa opsi kerjasama telah dibahas,  juga mencakup LKPP, kejaksaan, dan kepolisian untuk memastikan tata kelola yang baik. Diharapkan pada tanggal 1 atau 2 Juni 2026, proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar, ” kata Menteri PKP.

Saat ini, terdapat 2.603 unit yang sedang diproses, dengan beberapa ratus unit telah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri dari dua bulan lalu. Dalam waktu dekat, akan ada penyerahan tambahan kepada masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara, dengan dukungan dari Yayasan Budha Tzu chi dan pemda setempat,

Untuk pembangunan rumah komunal yang disiapkan Kementerian PKP selalu berkordinasi terkait kesiapan lahan dengan Kementerian ATR/BPN, Danantara dan Kementerian Lingkungan Hidup dan untuk jumlahnya akan dibahas secepatnya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pentingnya percepatan keputusan lintas sektor dalam penanganan bencana dan pemulihan wilayah terdampak.

“Dilaksanakannya rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya antara Satgas Bencana DPR RI dan Pemerintah yang bertujuan untuk dapat menghasilkan keputusan-keputusan tepat terkait penanganan bencana yang dapat dilakukan dengan menghadirkan para Menteri terkait,” ujar Dasco.

Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI Ace Hasan Syadzily menyampaikan hasil pemantauan lapangan menunjukkan perlunya percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) guna mendukung relokasi masyarakat terdampak. “Hasil pemantauan dan pengawasan kiranya ada kesepakatan bersama terkait pembangunan Huntap yang harus segera diselesaikan sehingga pihak pemerintah setempat dapat melakukan langkah-langkah konkret untuk dilakukannya relokasi,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan sebagian besar wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai pulih dan kembali beraktivitas normal.

“Ada dua hal yang akan kami bahas dalam rapat ini yakni update situasi pascabencana dan rencana ke depan terkait penanganan bencana terutama persetujuan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang akan dilaksanakan selama 3 tahun,” kata Tito.

Usulan total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yg sudah di setujui pemerintah yakni tahun 2026 sebesar Rp38,9 Triliun, tahun 2027 Rp32,9 Triliun dan tahun 2028 Rp28,2 Triliun dengan total anggaran Rp 100,1 Triliun.

Di Sumatera Barat, 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak telah kembali berfungsi normal. Infrastruktur pemerintahan, jalan, jembatan nasional, distribusi energi, dan aktivitas ekonomi pulih, meski pengendalian banjir dan normalisasi sungai masih menjadi tantangan yang memengaruhi percepatan pembangunan hunian tetap.

Di Sumatera Utara, sebagian besar dari 33 kabupaten/kota terdampak memasuki fase pemulihan. Aktivitas pemerintahan, layanan kesehatan, konektivitas jalan dan jembatan, serta kegiatan ekonomi berjalan baik, meski sejumlah wilayah masih memerlukan perhatian pada pemulihan jaringan air bersih, infrastruktur pertanian, normalisasi sungai, dan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.

Sementara di Aceh, percepatan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan hunian sementara, dan hunian tetap terus berjalan. Mayoritas pengungsi telah dipindahkan dari tenda darurat ke hunian sementara, disertai optimalisasi program padat karya dan pembangunan infrastruktur air bersih untuk mendukung pemulihan sosial ekonomi masyarakat.

DPR RI dan pemerintah menyepakati fokus penanganan pascabencana melalui tiga tahapan utama, yakni tanggap darurat, transisi menuju pemulihan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Prioritas jangka menengah dan panjang meliputi penyelesaian hunian tetap dan relokasi masyarakat, pemenuhan hunian sementara, rehabilitasi infrastruktur publik dan konektivitas, pengendalian banjir dan mitigasi fisik, serta optimalisasi tata kelola anggaran daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...248249250...4,867Halaman 249 dari 4,867