Beranda blog Halaman 260

DPRD Tabalong Siap Kawal Koperasi Merah Putih untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

DPRD Tabalong siap untuk turut mengawasi jalannya program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Tabalong. Pengawasan ini diharapkan agar koperasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Komitmen ini disampaikan Wakil Ketua Dua DPRD Tabalong, Noor Farida, usai menghadiri peresmian Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Kelua, pada 16 Mei 2026. Dalam kesempatan ini, Noor Farida mengapresiasi dan menyampaikan rasa syukur karena Kabupaten Tabalong menjadi salah satu daerah yang telah memiliki dan meresmikan beberapa Koperasi Merah Putih.

Kehadiran koperasi menurutnya menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan hingga ke tingkat desa. Noor Farida berharap kehadiran Koperasi Merah Putih ini mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, koperasi ini menjadi langkah positif dalam membantu pengembangan usaha dan kegiatan produktif di tingkat desa.

“Insya Allah, DPRD akan siap turut mengawasi jalannya Koperasi Merah Putih ini. Karena Koperasi Merah Putih ini tentu saja sangat bermanfaat bagi anggota koperasi dan mudah-mudahan ini akan membawa kesejahteraan yang lebih baik lagi bagi warga Kabupaten Tabalong,” ujar Wakil Ketua II DPRD Tabalong, Noor Farida.

Noor Farida juga berharap Koperasi Merah Putih membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya dalam mendorong hasil usaha di bidang pertanian dan industri rumahan. Dengan dukungan dan pengawasan berbagai pihak, ia optimistis program ini dapat berjalan maksimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Tabalong.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dandim Optimis Koperasi Merah Putih Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

Dandim 1008 Tabalong mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Koperasi Desa Merah Putih secara optimal. Ia menilai Koperasi Merah Putih dapat menjadi langkah awal memperkuat ekonomi masyarakat desa.

Ajakan ini disampaikan Dandim 1008 Tabalong, Letkol Inf Alexander Allan Primadi, dalam sambutannya di momen peresmian Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Kelua, pada 16 Mei 2026. Peresmian dilakukan Dandim 1008 Tabalong bersama Wakil Bupati Tabalong, Habib Muhammad Taufani Alkaf, serta Wakil Ketua Dua DPRD Tabalong, Noor Farida.

Letkol Inf Alexander Allan Primadi menuturkan, Koperasi Merah Putih merupakan wujud perhatian pemerintah agar kebijakan dan program pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat desa. Menurutnya, program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha maupun kegiatan produktif.

Selain itu, Koperasi Merah Putih juga diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan dengan bunga rendah sehingga dapat dimanfaatkan untuk menunjang usaha pertanian, peternakan, dan perkebunan.

“Setelah koperasi ini terbangun, sesuai dengan nawacita dari Pak Prabowo, semoga pembangunan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mempercepat perekonomian di wilayah Sei Buluh. Nantinya hasil tani, hasil ternak, hasil perkebunan akan diperjualbelikan di sini,” ujar Dandim 1008 Tabalong, Letkol Inf Alexander Allan Primadi.

Letkol Inf Alexander menambahkan, Kodim 1008 Tabalong siap mendukung dan mengawal program Koperasi Merah Putih agar berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Menurutnya, Kodim mendapat tugas untuk membantu mengoordinasikan berbagai kebutuhan dan memberikan kemudahan dalam mendukung operasional koperasi sehingga program ini dapat berjalan secara maksimal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkop Apresiasi Laporan Warga soal Koperasi Merah Putih, Ferry Juliantono Janji Lakukan Evaluasi

Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, laporan, dan unggahan masyarakat di media sosial terkait lokasi serta kondisi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di sejumlah daerah.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa seluruh informasi yang disampaikan masyarakat, baik melalui kanal resmi maupun media sosial, menjadi perhatian penting bagi Kementerian Koperasi dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan program KDKMP.

“Kami sangat mengapresiasi setiap postingan, laporan, dan masukan dari masyarakat. Ini adalah bentuk perhatian besar yang sangat kami hargai dan menjadi bahan penting untuk perbaikan KDKMP ke depan,” ujar Ferry.

Menkop Ferry juga mengajak masyarakat untuk terus mencermati pelaksanaan program KDKMP di lapangan, termasuk aspek lokasi, kondisi, serta tata kelola pelaksanaannya. Menurutnya, keterlibatan publik sangat penting agar kerja sama antara Kementerian/Lembaga, Agrinas, KDKMP, dan masyarakat dapat berjalan semakin baik.

“Bantuan informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti. Kemenkop segera melakukan koreksi secara menyeluruh terhadap berbagai hal yang perlu diperbaiki,” tegas Ferry.

Ia menambahkan bahwa kenyamanan, keselamatan, dan keamanan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program KDKMP. Program strategis ini diharapkan dapat terus disempurnakan agar benar-benar memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas perhatian masyarakat. Inilah bentuk kepedulian publik yang kami harapkan. Kami juga memohon dukungan agar program ini dapat terus disempurnakan dalam pelaksanaannya ke depan,” tutup Ferry.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KURDA Bunga 0 Persen Sragen Diresmikan, Menteri UMKM Sebut Dorong Pengentasan Kemiskinan

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI, Maman Abdurrahman, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) dengan bunga 0 persen sebagai upaya memperluas akses pembiayaan sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Sragen atas inisiatif dan komitmennya dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang lebih inklusif bagi UMKM melalui program KURDA bunga 0 persen,” ujar Menteri Maman saat menghadiri peresmian program KURDA di Kabupaten Sragen, Selasa (19/5).
Menurut Menteri Maman, program tersebut mencerminkan keberpihakan nyata pemerintah daerah dalam mendorong masyarakat agar lebih berkembang, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan melalui usaha produktif.
Ia berharap program KURDA Kabupaten Sragen dapat menjangkau lebih banyak pengusaha UMKM, khususnya mereka yang selama ini belum sepenuhnya memperoleh akses terhadap layanan pembiayaan formal.
“Kami berharap KURDA Kabupaten Sragen dapat menjangkau lebih banyak UMKM di sektor produktif, terutama yang selama ini belum sepenuhnya terakses layanan pembiayaan formal. KURDA juga diharapkan menjadi instrumen penting untuk mendorong UMKM naik kelas,” katanya.
Menteri Maman menegaskan, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bukan sekadar skema pinjaman, melainkan simbol keadilan ekonomi yang membuka kesempatan masyarakat memperoleh akses permodalan untuk mengembangkan usaha.
Secara nasional, penyaluran KUR hingga saat ini telah mencapai Rp105,8 triliun kepada 1,69 juta pengusaha UMKM penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,14 juta merupakan debitur baru dan 511 ribu pengusaha UMKM telah berhasil naik kelas atau graduasi.
“Kualitas penyaluran KUR secara nasional juga terus membaik, di mana sebanyak 63,57 persen KUR telah disalurkan ke sektor produksi,” ujar Menteri Maman.
Untuk wilayah Jawa Tengah, penyaluran KUR telah mencapai Rp18,9 triliun kepada 348 ribu pengusaha UMKM penerima manfaat. Sebanyak 57,1 persen penyaluran KUR di provinsi tersebut juga telah diarahkan ke sektor produksi.
Sementara itu, penyaluran KUR di Kabupaten Sragen tercatat mencapai Rp675 miliar kepada 10,5 ribu pengusaha UMKM penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, sebesar 53,7 persen disalurkan kepada sektor produksi. Capaian itu menjadikan Sragen sebagai daerah dengan penyaluran KUR terbesar ke-10 di Provinsi Jawa Tengah.
“Kami mengajak seluruh pengusaha UMKM di Sragen untuk memanfaatkan berbagai program dan fasilitas yang telah disiapkan pemerintah, baik melalui KUR, KURDA, maupun program lainnya, sebagai sarana memperkuat usaha, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing produk UMKM Indonesia,” ujar Menteri Maman.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Resmikan Koperasi Merah Putih, Wabup Tabalong Tekankan Transparansi Pengelolaan

Pemerintah Kabupaten Tabalong bersama Kodim 1008 Tabalong meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Kelua. Wakil Bupati Tabalong menekankan pentingnya pengelolaan yang profesional dan transparan dalam menjalankan Koperasi Desa Merah Putih sehingga koperasi tidak hanya hadir secara administratif, namun juga benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Wakil Bupati Tabalong, Habib Muhammad Taufani Alkaf, meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Kelua, pada 16 Mei 2026. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa koperasi harus dikelola dengan manajemen yang baik dan pembukuan yang tertib agar dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Menurut Habib Taufani, program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih menjadi momen penting untuk memperkuat pembangunan dari desa. Koperasi diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan warga.

Habib Taufani juga menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih harus dikelola dengan manajemen yang baik, transparan, dan memiliki pembukuan yang tertib. Menurutnya, pencatatan barang masuk dan keluar menjadi hal penting agar arus kas koperasi tetap sehat dan operasional dapat berjalan dengan maksimal.

“Kita yakin dengan manajemen yang baik, pembukuan yang baik, insyaAllah arus kasnya juga baik. Tidak lain, tidak bukan, ini menambah PAD bagi desa. Itulah yang diharapkan Pak Presiden. Dengan adanya perputaran ekonomi, kita yakin desa di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Tabalong akan lebih maju lagi, masyarakatnya akan lebih sejahtera lagi,” ujar Wakil Bupati Tabalong, Habib Muhammad Taufani Alkaf.

Habib Taufani menambahkan, Koperasi Merah Putih dapat menjadi tempat pemasaran produk unggulan desa, khususnya hasil pertanian dari wilayah selatan Tabalong. Ia mendorong agar produk asli Desa Sungai Buluh seperti beras lokal dapat dikemas dengan baik dan dipasarkan melalui koperasi ini.

Selain itu, Koperasi Merah Putih juga diharapkan dapat mempermudah petani dalam mendapatkan kebutuhan pertanian seperti pupuk dan pakan ternak, termasuk menyediakan layanan simpan pinjam dengan bunga ringan agar masyarakat tidak lagi bergantung pada pinjaman berbunga tinggi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rakernis Densus 88 Tahun 2026 Fokus Tangkal Ekstremisme Digital pada Anak dan Remaja

Densus 88 AT Polri resmi membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tahun 2026 yang diselenggarakan pada 18–20 Mei 2026 dengan mengusung tema strategi kolaboratif presisi dalam penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme guna menjaga stabilitas kamtibmas nasional.

Juru Bicara Densus 88 AT Polri, Kombes Pol. Mayndra Eka Wardhana menjelaskan bahwa Rakernis tahun ini menjadi momentum penting dalam merespons transformasi ancaman terorisme yang semakin kompleks dan multidimensional, khususnya di ruang digital yang menyasar anak-anak dan remaja.

“Fenomena ekstremisme mengarah kepada terorisme saat ini telah berkembang dari pola ideologis konvensional menuju kepada berbagai bentuk baru yang dikenal sebagai non coherent extremism maupun nihilistic violent extremism. Media sosial, platform digital, hingga game online kini dimanfaatkan sebagai sarana rekrutmen, grooming, serta penyebaran kekerasan,” ujar Kombes Pol. Mayndra.

Dalam rangkaian pembukaan Rakernis, Kapolri meninjau Milestone Wall yang menampilkan sejarah panjang penanggulangan terorisme di Indonesia, mulai dari akar gerakan DI/TII tahun 1949, perkembangan jaringan transnasional Jemaah Islamiyah, tragedi Bom Bali I, hingga keberhasilan Densus 88 AT Polri menjaga capaian “ Zero Attacks” sepanjang periode 2023–2025.

Rakernis yang diikuti kurang lebih 670 peserta tersebut fokus membahas peningkatan paparan radikalisme dan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data tahun 2026, tercatat 132 anak terpapar radikalisme dibeberapa provinsi, 115 anak terpapar paham kekerasan dan telah diintervensi oleh Densus 88 bersama dengan Polda dan Pemerintah Daerah beserta stakeholders terkait. Sebagian kasus diketahui juga berkaitan dengan komunitas digital seperti True Crime Community (TCC) yang menunjukkan eskalasi menuju aksi kekerasan.

Selain pembahasan strategi preemtif, preventif, dan represif, forum ini juga menyoroti pentingnya penguatan literasi digital, deteksi dini di lingkungan sekolah dan keluarga, serta optimalisasi rencana kontinjensi Aman Nusa III.

Dalam arahannya, Kapolri memberikan apresiasi atas keberhasilan Densus 88 AT Polri mempertahankan status zero terrorist attack selama hampir tiga tahun berturut-turut. Menurutnya, keberhasilan tersebut tentu saja sangat mendukung stabilitas nasional, meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri, serta memberikan dampak positif terhadap iklim investasi dan agenda strategis nasional maupun internasional.

Kapolri juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks akibat tingginya penetrasi internet dan perkembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dimanfaatkan kelompok ekstrem untuk melakukan radikalisasi otomatis, penyebaran salad bar ideology, hingga gamifikasi kekerasan melalui platform permainan daring.

“Densus 88 AT Polri harus terus memperkuat kemampuan intelijen teknologi dan intelijen manusia guna mengantisipasi transformasi ancaman yang bergerak cepat di ruang siber,” ujar Kombes Pol. Mayndra mengulangi arahan Kapolri.

Pada kesempatan tersebut, Kapolri turut menyerahkan penghargaan kepada 12 tokoh dan counterpart dari negara sahabat yang dinilai berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme, termasuk akademisi, psikolog, mitra internasional, lembaga pendidikan, hingga unsur masyarakat sipil.

Rakernis Densus 88 AT Polri Tahun 2026 secara resmi dibuka oleh Kapolri didampingi oleh Kadensus 88 AT, dan beberapa Pejabat Utama Polri, dengan harapan seluruh instrumen intelijen dan penegakan hukum dapat semakin adaptif dan kolaboratif dalam menjaga keamanan nasional serta melindungi generasi muda Indonesia dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Satgas Haji Polri Gagalkan Keberangkatan 32 Calon Jemaah Haji Ilegal di Bandara Soetta

Satgas Haji Polri terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum selama musim haji 2026 guna memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari praktik penyelenggaraan ibadah haji non-prosedural, penyalahgunaan visa, hingga berbagai modus penipuan yang merugikan calon jemaah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui langkah preventif, deteksi dini, hingga penindakan terhadap dugaan pelanggaran yang berpotensi merugikan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Satgas Haji Polri berhasil mencegah keberangkatan 32 Warga Negara Indonesia (WNI) calon jemaah haji non-prosedural di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat (15/5/2026). Pencegahan dilakukan oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta setelah menemukan indikasi penggunaan jalur perjalanan yang tidak sesuai ketentuan.

Langkah tersebut merupakan bagian dari kerja Satgas Haji Polri yang dibentuk melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, melibatkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Kementerian Haji Republik Indonesia, otoritas Bandara Soekarno-Hatta, serta memperkuat koordinasi dengan otoritas Kerajaan Arab Saudi dalam pengawasan dokumen perjalanan, validitas visa, dan pencegahan praktik penyelenggaraan haji non-prosedural.

Kolaborasi lintas negara ini dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia dan jemaah haji yang sah, sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan yang memanfaatkan tingginya minat masyarakat untuk berhaji melalui modus penipuan, penyalahgunaan visa, maupun pemberangkatan ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi korban.

Selain pengawasan di titik keberangkatan, Subsatgas Gakkum Satgas Haji dan Umroh Polri Tahun 2026 juga terus melakukan penegakan hukum terhadap berbagai laporan masyarakat. Hingga saat ini tercatat 11 Laporan Polisi (LP) dan 21 Laporan Informasi (LI) telah ditangani, dengan 13 tersangka berhasil ditetapkan. Dari penanganan perkara tersebut, jumlah korban mencapai 320 orang dengan total kerugian masyarakat sebesar Rp10.025.000.000.

Dalam kasus pencegahan di Bandara Soekarno-Hatta, hasil pemeriksaan awal menunjukkan para WNI tersebut mengaku akan melakukan perjalanan wisata menuju Provinsi Hainan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melalui penerbangan Batik Air rute Jakarta–Singapura. Namun, hasil pemeriksaan petugas imigrasi menemukan 31 orang memiliki visa kerja Arab Saudi jenis single entry dengan masa berlaku 90 hari.

Pendalaman lebih lanjut menemukan 5 orang mengaku akan menjalankan ibadah haji melalui jalur tertentu, sedangkan sebagian lainnya menyatakan tujuan perjalanan wisata. Satu orang diketahui berperan sebagai tour leader sekaligus manajer operasional agen perjalanan (Travel FEIGO) yang menyelenggarakan perjalanan tersebut.

Petugas turut mengamankan 32 paspor RI, 32 boarding pass penerbangan Jakarta–Singapura, serta 31 visa kerja Arab Saudi guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Adapun tindak lanjut yang dilakukan mencakup penyusunan laporan informasi, pelengkapan administrasi penyelidikan, koordinasi dengan kementerian terkait, klarifikasi terhadap pihak travel, hingga penguatan koordinasi dengan Satgas Penanganan Haji Ilegal Mabes Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P. menegaskan bahwa pembentukan Satgas Haji Polri merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat agar pelaksanaan ibadah haji berlangsung aman, tertib, dan sesuai ketentuan.

“Pengamanan dan pengawasan haji bukan hanya menyangkut aspek penegakan hukum, tetapi bagian dari perlindungan negara terhadap masyarakat. Satgas Haji Polri hadir melalui kolaborasi bersama kementerian, lembaga terkait, dan otoritas Kerajaan Arab Saudi untuk memastikan warga negara memperoleh kepastian, keamanan, dan perlindungan dari berbagai potensi kejahatan, termasuk penipuan dan penyalahgunaan jalur keberangkatan,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.

Menurut Kadiv Humas Polri, pendekatan yang dilakukan mengedepankan pencegahan sejak awal agar masyarakat tidak menjadi korban praktik ilegal yang dapat merugikan secara finansial maupun menghambat pelaksanaan ibadah.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang melalui prosedur yang sah. Negara harus hadir mencegah setiap bentuk penyimpangan yang memanfaatkan harapan masyarakat untuk beribadah. Karena itu, pengawasan dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, termasuk memperkuat kerja sama dengan kementerian terkait dan otoritas Kerajaan Arab Saudi untuk melindungi jemaah Indonesia,” tegas Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.

Ia juga mengimbau masyarakat agar memastikan legalitas penyelenggara perjalanan, jenis visa yang digunakan, serta seluruh dokumen keberangkatan sesuai ketentuan pemerintah dan regulasi otoritas Arab Saudi.

“Kami mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran keberangkatan cepat melalui jalur tidak resmi. Pastikan seluruh dokumen dan mekanisme keberangkatan sesuai aturan demi keamanan, perlindungan hukum, dan kelancaran pelaksanaan ibadah. Jangan sampai niat ibadah justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan melalui modus penipuan,” tambahnya.

Polri menegaskan akan terus memperkuat pengawasan selama musim haji 2026 bersama seluruh kementerian dan lembaga terkait, termasuk otoritas Kerajaan Arab Saudi, sebagai bagian dari komitmen menghadirkan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Investor Pasar Modal di Lampung Capai 614 Ribu, OJK Fokus Edukasi Anak Muda

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat basis investor domestik melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor pasar modal, khususnya di kalangan generasi muda yang diharapkan menjadi penggerak utama Pasar Modal Indonesia ke depan.

“Yang paling menggembirakan, mayoritas investor tersebut berasal dari kelompok usia muda. Tidak kurang dari 54 persen investor Pasar Modal Indonesia berusia di bawah 30 tahun. Artinya generasi muda, termasuk adik-adik mahasiswa, akan menjadi penggerak utama Pasar Modal Indonesia sekarang dan di masa depan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam Kuliah Umum di Universitas Malahayati, Bandar Lampung, Selasa.

Acara ini merupakan bagian dari Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) 2026 di Bandar Lampung yang digelar 18-19 Mei 2026.

Menurut Hasan, hingga 5 Mei 2026 jumlah investor pasar modal Indonesia telah mencapai sekitar 26,7 juta investor. Sementara itu, jumlah investor pasar modal di Provinsi Lampung tercatat mencapai sekitar 614 ribu investor dan menempatkan Lampung pada peringkat kesembilan nasional.

Menurut Hasan, di tengah perkembangan teknologi digital dan ketidakpastian global, masyarakat perlu memiliki pemahaman investasi yang memadai agar mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak. Hasan juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025, tingkat literasi Pasar Modal Indonesia baru mencapai 17,78 persen.

“Nah tentu PR kita bersama, karena tingkat literasi yang masih terbatas, maka akan ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki niat tidak baik untuk menawarkan investasi bodong atau investasi palsu maupun melakukan tindakan penipuan,” kata Hasan.

Hasan juga menegaskan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai bentuk penipuan keuangan digital yang berkembang pesat saat ini.

“Kalau ada tawaran investasi, periksa dulu legal atau tidak. Apakah pihak yang menawarkan memiliki izin? Apakah produknya terdaftar di OJK atau otoritas terkait? Kemudian yang kedua, logis atau tidak. Kalau imbal hasil yang ditawarkan terlalu tinggi, terlalu muluk, dan tidak masuk akal, maka kita harus waspada,” ujar Hasan.

Sementara itu, perwakilan Gubernur Provinsi Lampung, Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sulpakar menyampaikan apresiasi kepada OJK dan Universitas Malahayati atas penyelenggaraan kegiatan edukasi pasar modal bagi generasi muda.

“Di tengah perkembangan ekonomi global dan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat, generasi muda dituntut memiliki kemampuan adaptif, inovatif, dan literasi yang kuat, termasuk literasi keuangan,” kata Sulpakar saat membacakan sambutan Gubernur Lampung.

Menurutnya, pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, investasi, dan pasar modal akan menjadi semakin penting agar generasi muda mampu mengambil keputusan ekonomi secara cerdas, bijak, dan bertanggung jawab.

Sulpakar juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap investasi ilegal dan praktik keuangan yang merugikan masyarakat.

“Kemudahan akses investasi saat ini harus diimbangi dengan pemahaman yang benar agar masyarakat, khususnya anak-anak muda, tidak mudah terjebak pada investasi ilegal. Sekali lagi saya ulang, mahasiswa tidak mudah terjebak pada investasi ilegal ataupun pinjaman online ilegal maupun praktik keuangan yang merugikan,” kata Sulpakar.

Sementara itu, Rektor Universitas Malahayati Muhammad Kadafi mengatakan bahwa pasar modal kini memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi dan penguatan pembangunan daerah.

“Pasar modal hari ini bukan lagi hanya milik pemain besar. Pasar modal sekarang menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan juga kemandirian daerah,” ujar Muhammad Kadafi.

Kadafi juga menilai literasi keuangan dan pemahaman investasi menjadi kebutuhan penting bagi generasi muda di tengah perkembangan ekonomi saat ini.

“Ini menjadi motivasi besar bagi generasi muda untuk terus belajar, berkembang, dan memahami dunia investasi serta sektor keuangan Indonesia,” kata Muhammad Kadafi.

SEPMT 2026 di Provinsi Lampung dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan dengan menargetkan peserta dari berbagai kalangan, antara lain:

  1. Sosialisasi Penerbita​n Obligasi/Sukuk Daerah kepada Pemda se-Sumatera Bagian Selatan sebagai upaya pendalaman materi terhadap pemanfaatan Pasar Modal sebagai pembiayaan pembangunan daerah.
  2. Sosialisasi Perdagangan Karbon di Bursa Karbon yang dihadiri oleh berbagai Lembaga Jasa Keuangan, KADIN, dan tenaga pendidik.
  3. Kuliah Umum Universitas Malahayati yang menghadirkan sebanyak 1.500 mahasiswa untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi di Pasar Modal serta pelindungan investor.
  4. Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 dan 3 Tahun 2026 secara hybrid.
  5. Media Gathering bersama wartawan lokal di Kota Bandar Lampung untuk membahas isu terkini mengenai Pasar Modal.

Melalui SEPMT 2026, OJK berharap perluasan literasi dan inklusi pasar modal dapat semakin memperkuat partisipasi investor domestik, khususnya generasi muda, sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Kendal Perkuat SDM Pertanian Modern, Petani Muda Jadi Garda Terdepan

Pemerintah Kabupaten Kendal terus mendukung peningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian, agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan sistem pertanian modern.

Hal itu disampaikan Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, saat membuka training of trainer (ToT) bagi petani muda dan guru pesantren, di Promas Greenland, Dusun Nglimut, Desa Gonoharjo, Kecamatan Limbangan, Senin (19/5/2026).

“Pemerintah Kabupaten Kendal menyambut baik pelaksanaan ToT ini. Kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan pertanian modern yang mampu meningkatkan produktivitas, mendukung swasembada pangan, serta menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian,” ujar bupati, saat membuka

Disampaikan, pertanian yang dahulu dianggap sebagai pekerjaan konvensional, kini memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi sektor yang menjanjikan dengan dukungan teknologi.

Menurut bupati, sistem pertanian terpadu dinilai sebagai solusi atas tantangan pertanian masa kini, karena mengintegrasikan tanaman, peternakan, dan perikanan dalam satu ekosistem yang berkelanjutan dan zero waste.

“Limbah ternak dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, sementara limbah tanaman dapat digunakan sebagai pakan ternak, sehingga biaya produksi dapat ditekan dan keuntungan meningkat,” ungkap Mbak Tika, sapaan akrabnya.

Dia menegaskan, petani muda memiliki peran strategis sebagai motor penggerak pertanian masa depan. Mereka diharapkan mampu mengadopsi teknologi smart farming, serta memiliki mental tangguh dan semangat kolaborasi.

“Jangan takut gagal. Jadikan lahan pertanian sebagai laboratorium kreatif. Dengan fokus dan konsistensi, petani muda mampu mandiri, produktif, dan berkontribusi nyata, dalam mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia,” imbuhnya.

Perwakilan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (PPSDMP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Eka Heri Suparman menyampaikan, pertanian terpadu dirancang untuk menciptakan sumber penghasilan petani yang berkelanjutan.

“Dengan sistem pertanian terpadu, petani bisa memperoleh penghasilan harian, mingguan, bulanan hingga tahunan. Contohnya dari ayam petelur, sayuran, hingga ternak ruminansia kecil yang dapat memberikan hasil signifikan, terutama menjelang Iduladha,” ujarnya.

Dia menyampaikan, petani ke depan harus mandiri dan tidak bergantung pada bantuan pihak lain. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi menjadi hal yang sangat penting.

“Ini menjadi bagian dari upaya membangun SDM pertanian yang kompeten dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ToT ini, lanjutnya, para peserta diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mampu menularkan pengetahuan dan praktik pertanian terpadu kepada masyarakat luas, khususnya di lingkungan pesantren dan kalangan petani muda di Kabupaten Kendal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ahmad Luthfi Ajak Masyarakat Perkuat Literasi Digital di Hari Kebangkitan Nasional 2026

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) bukan sekadar mengenang sejarah perjuangan bangsa, tapi juga momentum untuk meningkatkan semangat kebangkitan bangsa di setiap zaman.

Karenanya, pada peringatan Harkitnas 2026, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak masyarakat untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan, setiap langkah pembangunan senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama.

“Kita harus menjalankan Asta Cita Presiden. Ke depannya, digitalisasi menjadi prioritas. Para tunas bangsa harus kita persiapkan dalam rangka Indonesia Emas 2045,” kata Luthfi, seusai menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026, di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (20/5/2026).

Pesan tersebut sesuai dengan tema Hari Kebangkitan Nasional 2026 yaitu “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”. Hal itu juga sebagaimana tertuang dalam sambutan Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Viada Hafid, yang dibacakan Ahmad Luthfi saat upacara.

Dibeberkan, Hari Kebangkitan Nasional tahun ini merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa, untuk bergerak maju bersama melalui pelindungan para tunas bangsa. Tema tersebut juga menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat.

“Kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar,” ujar Luthfi, mengutip sambutan Menteri Komdigi.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Misalnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah berjalan secara masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Ini bertujuan untuk membangun fondasi fisik generasi masa depan.

Langkah itu diperkuat dengan pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah-wilayah afirmasi, termasuk perbaikan mutu guru dan penyediaan beasiswa, guna memutus ketimpangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Di sektor kesehatan, pemerintah juga menghadirkan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang masif. Hal ini untuk memastikan perlindungan medis yang adil dan merata, bagi seluruh lapisan masyarakat.

Upaya kesejahteraan rakyat juga diperkuat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diarahkan menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat desa. Melalui koperasi, masyarakat desa diharapkan memiliki akses yang lebih dekat terhadap pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, sembako, obat terjangkau, hingga layanan ekonomi dasar, sehingga desa dapat tumbuh lebih mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar.

Di samping itu, sejalan dengan upaya pembangunan kualitas manusia, pemerintah juga telah melakukan pelindungan generasi muda di ruang digital. Pemberlakuan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) pada awal tahun ini, adalah wujud nyata kehadiran negara.

Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Melalui kebijakan itu, diharapkan anak-anak mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News