Beranda blog Halaman 264

Anggota XI DPR Marwan Cik Asan Apresiasi QRIS, Sistem Pembayaran Digital Indonesia Kian Mendunia

Penulis
Reta
-

Sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dinilai menjadi salah satu inovasi strategis Bank Indonesia yang memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional sekaligus memperluas transaksi ekonomi digital Indonesia hingga ke tingkat internasional. Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan QRIS.

Menurutnya, QRIS telah menjadi instrumen pembayaran non-tunai yang digunakan luas oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Penggunaannya yang semakin masif menunjukkan tingginya kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran digital nasional.

“QRIS ini patut kita apresiasi karena telah menjadi sistem pembayaran yang berdaulat. Transaksi tetap berada di Indonesia dan manfaat ekonominya kembali ke dalam negeri,” ujar Marwan saat diwawancarai Parlementaria di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Ia juga mengapresiasi keberhasilan Bank Indonesia memperluas penggunaan QRIS ke berbagai negara. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa sistem pembayaran Indonesia semakin diakui di tingkat global.

Marwan menilai ekspansi QRIS tidak hanya memudahkan transaksi masyarakat Indonesia di luar negeri, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem ekonomi digital internasional. “Kalau QRIS semakin diterima di banyak negara, berarti kita punya sistem pembayaran yang kompetitif dan membanggakan,” kata Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Selain Mendukung perluasan jaringan internasional, Marwan juga mendorong Bank Indonesia untuk terus meningkatkan keamanan, kemudahan, dan edukasi penggunaan QRIS agar manfaatnya semakin luas, khususnya bagi UMKM. Baginya, digitalisasi sistem pembayaran akan mempercepat inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional yang lebih modern dan mandiri.

Menutup pernyataan, Komisi XI DPR RI, lanjut Marwan, akan terus mendukung berbagai inovasi Bank Indonesia yang memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dan mendorong transformasi digital yang inklusif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemendag Pertemukan UMKM dengan Buyer dari 7 Negara Lewat Business Networking

Penulis
Reta
-

Kegiatan jejaring bisnis (business networking) bulanan yang digelar Kementerian Perdagangan RI kembali mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan calon pembeli (buyer) dari tujuh negara. Pertemuan tersebut menghadirkan tiga eksportir anggota InaExport serta perwakilan kedutaan besar dan lembaga promosi perdagangan dari Vietnam, Afrika Selatan, Timor Leste, Peru, Uni Emirat Arab, Jepang, dan Kanada. Business networking digelar di Ruang Permanent Trade Exhibition Kemendag, Jakarta pada Rabu, (13/5).

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi menyampaikan, melalui business networking, Kemendag terus berupaya memperkuat ekosistem ekspor nasional. Kegiatan ini membangun konektivitas yang lebih erat antara pelaku usaha Indonesia dan mitra dagang internasional secara langsung dan berkelanjutan.

“Business networking kali ini menghadirkan tiga UMKM dalam negeri serta perwakilan diplomatik dan lembaga promosi perdagangan internasional sebagai cara menjaring buyer asing. Upaya ini membuka peluang memperkenalkan produk berkualitas Indonesia serta mejajaki daya saing dan potensi pasarnya di luar negeri,” ujar Puntodewi.

Salah satu pelaku usaha yang mempresentasikan unggulannya adalah Java Halu Coffee. Eksportir ini memperkenalkan diri sebagai prosesor (pengolah) pascapanen kopi yang berpegang teguh pada standar kopi specialty. Eksportir selanjutnya, Onuka Chocolate, mempromosikan produk cokelat berbahan kakao murni tanpa tambahan bahan buatan. Produk-produknya menawarkan cita rasa autentik dan kaya manfaat. Kemudian, PT Visio Eco Planter menampilkan produk wadah hortikultura berstandar ekspor yang dirancang untuk menghadapi berbagai kondisi cuaca ekstrem.

“Setiap eksportir mendapat kesempatan untuk memaparkan keunggulan produk sekaligus mengeksplorasi kemungkinan kerja sama dagang dan potensi pasar di negara-negara mitra,” ujar Puntodewi menanggapi berlangsungnya forum.

Perwakilan Java Halu Coffee, Rani Mayasari, mengapresiasi fasilitasi Kemendag melalui business networking tersebut. Menurutnya, ajang ini membuka peluang nyata bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk kopi Indonesia ke pasar yang sebelumnya belum terjangkau.

“Fasilitasi ini sangat efektif dan efisien. Jika pelaku usaha harus penetrasi dan riset pasar secara mandiri ke berbagai negara, tentu akan membutuhkan biaya yang besar. Kegiatan seperti ini menjadi peluang yang sangat dibutuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan calon pembeli baru,” ujar Rani.

Sementara itu, perwakilan Onuka Chocolate, Wiwi Paimun, menilai kegiatan business networking sangat membantu pelaku UMKM dalam membuka akses ke pasar internasional. Ia berharap, kegiatan serupa dapat terus diperluas dan dilaksanakan lebih rutin agar semakin berdampak signifikan bagi pengembangan ekspor nasional.

“Business networking ini sangat membantu kami, UMKM di Indonesia, yang ingin mengulik akses ke luar negeri. Saya berharap, kegiatan ini bisa lebih sering diadakan tidak hanya sebagai agenda bulanan, tetapi sebagai agenda mingguan,” ujar Wiwi.

Maksimalkan InaExport

Terkait upaya memaksimalkan ekspor, Puntodewi mengajak lebih banyak UMKM untuk memanfaatkan layanan InaExport. Platform tersebut menjadi salah satu instrumen utama promosi digital yang menghubungkan eksportir Indonesia dengan pembeli internasional dan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri.

“Platform InaExport merupakan salah satu instrumen utama kami dalam menghubungkan eksportir Indonesia dengan pasar internasional. Eksportir dapat meningkatkan visibilitas produk sekaligus terhubung dengan calon pembeli dari berbagai belahan dunia,” tutur Puntodewi.

Menurut Puntodewi, platform InaExport menjadi sarana penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan visibilitas produk dan memperluas koneksi dengan calon pembeli dari berbagai negara. Pelaku usaha dan UMKM dapat mengakses InaExport secara gratis melalui tautan https://www.inaexport.id/.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamendag Roro Dorong Ekspor Makanan Indonesia di SIAL Shanghai 2026

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri mendorong peningkatan ekspor produk makanan dan minuman (mamin) Indonesia dalam ajang Salon International de l’Alimentation (SIAL) Shanghai 2026 di Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), Shanghai, Tiongkok, pada 18—20 Mei 2026. Menurut Wamendag Roro, pameran internasional tersebut menjadi momentum strategis untuk memperluas jejaring bisnis sekaligus memperkenalkan produk mamin unggulan Indonesia ke pasar global.

“SIAL Shanghai bukan sekadar pameran, tetapi juga jembatan inovasi dan platform kolaborasi bagi industri mamin dunia,” ujar Wamendag Roro pada Pembukaan SIAL Shanghai 2026, Senin, (18/5).

Wamendag Roro menambahkan, industri mamin merupakan salah satu sektor manufaktur terbesar di Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian dan perdagangan Indonesia. Nilai ekspor produk makanan olahan Indonesia ke dunia mencapai USD 6,25 miliar pada 2025 dengan sejumlah negara tujuan utama, seperti Amerika Serikat (AS), Filipina, Malaysia, Tiongkok, dan Thailand.

Menurut Wamendag Roro, besarnya permintaan mamin di Tiongkok membuka peluang yang luas bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor berbagai produk mamin, baik bahan baku maupun produk olahan. Meski begitu, Wamendag Roro menekankan bahwa keberhasilan perdagangan global tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi dan potensi pasar, tetapi juga kualitas produk, keamanan pangan, serta kepatuhan terhadap standar internasional.

“Tiongkok menerapkan sistem pengawasan impor pangan yang sangat komprehensif melalui General Administration of Customs of China (GACC). GACC mengatur berbagai aspek, mulai dari registrasi produsen, sertifikasi keamanan produk, hingga pelabelan dan sistem ketertelusuran produk,” imbuh Wamendag Roro.

Wamendag Roro mengungkapkan, sebanyak 2.840 entitas usaha Indonesia telah terdaftar di GACC. Hal tersebut menunjukkan produk Indonesia makin diakui dan memenuhi standar pasar internasional.

SIAL Shanghai 2026 diikuti lebih dari 5.000 peserta pameran yang terdiri dari 125 negara dan diperkirakan menarik 180 ribu pengunjung dari berbagai belahan dunia. Ajang ini merupakan salah satu platform industri mamin terbesar di kawasan Asia Pasifik.

Pada SIAL Shanghai 2026, Paviliun Indonesia berada di Hall E3 dengan menampilkan produk dari 17 perusahaan. Produk yang dipamerkan antara lain kopi, rempah-rempah, gula aren, kakao olahan, kacang-kacangan, produk turunan kelapa, biskuit, permen, serta berbagai makanan kemasan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wamendag Roro turut mengajak delegasi internasional untuk menjalin kemitraan bisnis dengan pelaku usaha Indonesia. Menurutnya, SIAL Shanghai 2026 dapat menjadi wadah yang memperkuat kolaborasi dan kerja sama perdagangan sektor mamin.

Peresmian Paviliun Indonesia di SIAL Shanghai 2026

Usai pembukaan SIAL Shanghai 2026, Wamendag Roro meresmikan Paviliun Indonesia di SIAL Shanghai 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wamendag Roro menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang mendukung kehadiran Indonesia pada pameran SIAL Shanghai 2026 termasuk Bank Indonesia dan Yayasan Pendidikan Pengembangan Perkopian Indonesia.

Menurut Wamendag Roro, Paviliun Indonesia menampilkan produk-produk berkualitas, dan juga memenuhi standar internasional. Kesempatan berpartisipasi pada pameran ini menjadi gerbang untuk membuka peluang bisnis baru, membangun kemitraan jangka panjang. Pada kesempatan tersebut, Wamendag Roro juga berkesempatan menyaksikan penandatangan lima kesepakatan kerjasama dengan nilai total transaksi sebesar USD 3,55 Juta dengan produk keripik pisang, abon ikan, abon tuna, sambal ikan, keripik tempe keripik buah, gula aren semut, gula aren mini cube dan kopi.

Pada SIAL Shanghai 2026, Paviliun Indonesia hadir dengan mengusung tema ‘Indonesian Coffee and Food: Rich in Flavor, Exceptional in Quality’. Tema ini mencerminkan bahwa Indonesia tidak hanya kaya akan produk kopi dan makanan olahan, tetapi juga memiliki kualitas yang telah memenuhi standar global.

Menurut Dian Ika, marketing ekspor CV Cahaya Kencana, pengunjung SIAL Shanghai 2026 sangat antusias dengan produk-produk Indonesia termasuk produk kerupuk yang ditawarkan perusahaannya. Produknya sangat sesuai dengan pasar Tiongkok.

Pelaku usaha lain, Muhammad Syahrafiuddin dari PT Sinar Terang Coconut turut menambahkan keikutsertaan pada SIAL Shanghai 2026 ini bukan hanya sekedar pameran, namun pengalaman yang membuka peluang pasar ekspor yang lebih luas lagi, terutama di Tiongkok yang pasarnya sangat besar. Banyak insight dan koneksi baru yang didapat.

Turut hadir pada peresmian Paviliun Indonesia di SIAL Shanghai 2026 yaitu Konsul Jenderal RI Shanghai Berlianto Situngkir, Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Miftah Farid, Kepala Departemen Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia Anastuty Kusumowardani dan Direktur Yayasan Pendidikan Pengembangan Perkopian Indonesia (KAPPI), Robby Wibisono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenkop Ajak Mahasiswa UNNES Bangun Ekonomi Desa Lewat Koperasi

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mendorong mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES) untuk mengambil peran strategis sebagai penggerak ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hal ini disampaikannya dalam agenda Gerakan Literasi Perkoperasian bertajuk ‘Arah Baru Generasi Muda Peduli Koperasi’ di Kampus UNNES, Semarang, Senin (18/5).

Wamenkop menekankan bahwa mahasiswa yang akan terjun ke masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) harus menjadi jembatan informasi bagi warga desa mengenai program strategis nasional tersebut.

“Seharusnya sumber daya desa dikelola oleh warga desa sendiri yang kesejahteraannya kembali ke desa. Koperasi ini adalah instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi agar pertumbuhan 8% tidak hanya dinikmati konglomerat,” ujar Farida.

Hadir dalam acara tersebut Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Rektor UNNES Prof. Dr. S. Martono, Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Destry Anna Sari, serta jajaran Direksi LPDB.

“Koperasi ini akan menjalankan enam unit usaha dasar, termasuk gerai sembako, klinik, apotek, dan unit perkreditan mikro,” jelasnya.

Sebagai upaya memastikan keberlanjutan operasionalisasi KDKMP, pemerintah membuka rekrutmen manajer profesional dengan kriteria kompetensi kognitif dan emosional yang tinggi.

“Kita sedang mendesain sumber daya terbaik untuk dihadirkan di desa agar terjadi transfer pengetahuan kepada warga setempat,” tambahnya.

Sebagai alumni UNNES, Farida berpesan agar mahasiswa tidak sekadar mencari kerja di kota besar setelah lulus, tetapi kembali ke daerah untuk mengelola potensi desa.

“Jadilah penggerak koperasi, sampaikan kepada warga bahwa koperasi ini milik mereka, mereka berhak menjadi anggota, memiliki, dan menjaganya demi kesejahteraan bersama,” tutup Wamenkop.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengungkap Pemerintah Kota Semarang tengah mematangkan program strategis bertajuk ‘Waras Ekonomi’ sebagai upaya mengintegrasikan sistem ekonomi lokal dan memperkuat UMKM melalui wadah koperasi.

“Kami sedang menyiapkan program Waras Ekonomi yang menghadirkan integrasi untuk penyesuaian sistem ekonomi lokal. Kami siap menjadi pionir dan memohon kolaborasi dengan UNNES agar hasil insersi koperasi dari kampus bisa kami terapkan di pemerintahan,” ujar Wali Kota Agustina.

Rektor UNNES, Prof. Dr. S. Martono, menekankan pentingnya merevitalisasi peran koperasi di mata generasi muda sebagai entitas bisnis berbasis kekeluargaan yang tetap profesional.

Prof. Martono memberikan catatan kritis mengenai hambatan filosofis yang sering dihadapi koperasi di Indonesia. Menurutnya, prinsip kekeluargaan sering kali disalahartikan sehingga mengaburkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan.

“Harus dikembalikan bahwa koperasi didirikan sebagai bisnis. Jangan sampai atas nama keluarga, utang tidak dibayar dan yang menagih pun merasa tidak enak,” tegas Rektor.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Maman Abdurrahman Paparkan Realisasi Anggaran 2026 Capai 42,46 Persen

Penulis
Reta
-
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman bersama Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menghadiri rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI untuk memaparkan evaluasi kinerja dan anggaran Kementerian UMKM periode semester I tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5).
Menteri Maman menuturkan, selama semester I tahun anggaran 2026, Kementerian UMKM telah merealisasikan penyerapan anggaran sebesar Rp168,6 miliar dari total pagu Rp397,1 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk menjalankan berbagai program strategis pada setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian UMKM.
“Realisasi anggaran sampai hari ini sudah 42,46 persen yaitu sebesar Rp168 miliar. Kalau dilihat dari konteks monitoring dan evaluasi, Kementerian UMKM melakukan pengawasan alokasi anggaran untuk UMKM,” kata Menteri Maman.
Ia menjelaskan, Kementerian UMKM terus memperluas akses pembiayaan usaha melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp105,8 triliun kepada 1,69 juta pengusaha UMKM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 511.208 pengusaha UMKM telah naik kelas atau graduasi, sementara 1,15 juta lainnya merupakan debitur baru.
Penguatan legalitas dan standardisasi usaha juga terus dilakukan melalui fasilitasi penerbitan 15,65 juta Nomor Induk Berusaha (NIB), 3,73 juta sertifikasi halal, serta dukungan SNI Bina UMK bagi ribuan pengusaha UMKM dan produk usaha sepanjang semester pertama 2026.
Selain itu, Kementerian UMKM turut memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui pembinaan terhadap 1,081 juta wirausaha, pengawasan 753 inkubator bisnis yang membawahi 8.661 usaha rintisan, serta kemitraan bagi 804 UMKM dengan potensi transaksi mencapai Rp2,21 triliun.
Pemerintah juga melibatkan 57.600 pengusaha UMKM sebagai pemasok program Makan Bergizi Gratis (MBG), memperluas akses pasar internasional, dan memperkuat rantai pasok usaha menengah dan besar melalui program Holding UMKM.
Menteri Maman menambahkan, pada 2025 Kementerian UMKM berhasil menyerap anggaran sebesar Rp425,8 miliar atau mencapai 97,39 persen dari pagu akhir Rp437,2 miliar. Capaian tersebut menempatkan Kementerian UMKM pada peringkat ke-16 dari 45 kementerian dengan penyerapan anggaran terbesar.
Ia mengatakan, realisasi anggaran tersebut sejalan dengan tercapainya sejumlah indikator kinerja strategis kementerian. Pada 2025, jumlah usaha kecil dan menengah meningkat menjadi 3,28 persen dari target 3,1 persen, sementara Rasio Kewirausahaan Nasional mencapai 3,29 persen dari target 3,1 persen.
Dalam kesempatan itu, Menteri Maman juga mengungkapkan rencana soft launching SAPA UMKM sebagai platform integrasi data dan layanan dari berbagai offtaker yang ditujukan untuk mendukung program kesejahteraan rakyat (PRO-KESRA).
“Sudah diuji coba di Bandung, Makassar, dan Bali. Hasilnya positif walau masih ada evaluasi untuk terus kita sempurnakan dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada UMKM,” katanya.
Maman menjelaskan, SAPA UMKM akan mengintegrasikan layanan pengembangan kapasitas usaha, pembiayaan, dan pelindungan UMKM di berbagai daerah melalui digitalisasi sistem informasi data tunggal yang terus diperbarui secara real time. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pengusaha UMKM dalam perekonomian nasional.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bea Cukai Fokus Jadi Mitra Industri, Pendampingan Ekspor Terus Diperluas

Penulis
Reta
-

Bea Cukai perkuat perannya sebagai industrial assistance dan trade facilitator melalui berbagai kegiatan kunjungan kerja, asistensi, dan pendampingan kepada pelaku usaha di sejumlah daerah. Sepanjang April hingga Mei 2026, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bea Cukai di Yogyakarta, Belitung, Tanjungpinang, dan Lampung.

“Melalui kunjungan dan asistensi yang dilakukan secara aktif, kami ingin memastikan bahwa pelaku usaha memperoleh pelayanan, pendampingan, dan solusi yang dibutuhkan agar kegiatan ekspor, impor, maupun produksi dapat berjalan semakin efektif dan efisien,” ujar Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo.

Di Yogyakarta, Bea Cukai melaksanakan kunjungan kerja ke produsen sarung tangan kulit PT Sport Glove Indonesia yang berlokasi di Krandon, Sleman, pada Selasa, 28 April 2026. Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Imam Sarjono tersebut menjadi bagian dari upaya proaktif dalam memberikan asistensi kepada industri manufaktur yang berorientasi ekspor.

Dalam kunjungannya, Bea Cukai melakukan diskusi bersama manajemen perusahaan terkait proses bisnis, mulai dari alur produksi hingga aktivitas ekspor dan impor. Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada pelayanan kepabeanan dan cukai, termasuk prosedur administrasi, pemanfaatan fasilitas, serta percepatan layanan.

Sementara itu, di Belitung, Bea Cukai Tanjungpandan melaksanakan kegiatan Klinik Ekspor kepada CV Bonanza pada Selasa, 5 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program inovasi bertajuk Daun Simpor (Datang untuk Berkunjung Asistensi Ekspor Impor) yang dirancang untuk memberikan pendampingan teknis kepada pelaku usaha ekspor.

Asistensi yang diberikan mencakup konsultasi teknis ekspor hingga pengambilan barang contoh ekspor sebagai bagian dari tahapan pemenuhan ketentuan ekspor. Pada kegiatan tersebut, komoditas kaolin menjadi fokus utama, mengingat potensi besar sumber daya alam Pulau Belitung di pasar internasional.

“Pendampingan seperti Klinik Ekspor diharapkan mampu membuka peluang yang lebih luas bagi komoditas unggulan daerah untuk bersaing di pasar internasional sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional,” kata Budi.

Di Kepulauan Riau, Bea Cukai Tanjungpinang juga melaksanakan kegiatan Customs Visit Customer ke PT Bintan Bahari Industri (28/04). Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud komitmen Bea Cukai dalam membangun komunikasi, kolaborasi, dan pelayanan yang responsif kepada dunia usaha.

PT Bintan Bahari Industri bergerak di bidang riset, pengembangan, dan manufaktur wing-in-ground vehicle atau ground-effect vehicle dengan merek dagang Hoverwing. Dalam kunjungan tersebut, Bea Cukai memberikan asistensi terkait kebutuhan ekspor dan impor untuk mendukung proses manufaktur purwarupa Hoverwing berkapasitas dua orang hingga 20 penumpang.

Adapun di Lampung, Bea Cukai melaksanakan kegiatan asistensi ke PT Indonesia Ethanol Industry di Kabupaten Lampung Tengah pada 17 April 2026. Kunjungan diawali dengan pemaparan profil perusahaan dan penjelasan alur proses bisnis, dilanjutkan dengan plant tour untuk meninjau langsung fasilitas produksi etanol, serta sesi diskusi guna menampung masukan dari pihak perusahaan.

“Bea Cukai akan terus memperkuat sinergi dengan para pelaku usaha di berbagai sektor. Dengan komunikasi yang terbuka dan pendampingan yang berkelanjutan, kami optimistis iklim perdagangan dan investasi nasional akan semakin kondusif serta berdaya saing,” pungkas Budi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bea Cukai dan Polda Metro Jaya Gagalkan Penyelundupan 1 Ton Merkuri di Tanjung Priok

Penulis
Reta
-

Bea Cukai Tanjung Priok dan Polda Metro Jaya gagalkan penyelundupan merkuri di Pelabuhan Tanjung Priok, pada 21 April 2026. Pencegahan peredaran barang berbahaya ini diungkap dalam konferensi pers yang digelar kedua instansi di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, pada Rabu (13/05).

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Adhang Noegroho Adhi menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula pada tanggal 21 April 2026 di Posko Pemeriksaan Bea Cukai Tanjung Priok atas pengawasan/pemeriksaan terhadap satu peti kemas 40 feet full container load (FCL) dengan tujuan ekspor Manila, Filipina. Berdasarkan hasil analisis dan pemeriksaan dokumen ekspor oleh petugas Bea Cukai, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara dokumen pemberitahuan ekspor dengan barang yang dimuat di dalam peti kemas.

“Dari hasil pemeriksaan fisik, petugas menemukan sebanyak 760 botol cairan merkuri berlabel “Mercury Gold” yang disembunyikan di dalam selongsong karton dan disisipkan pada 145 gulungan karpet. Total barang bukti merkuri yang diamankan diperkirakan memiliki berat 760 kilogram,” rincinya.

Dari hasil pengembangan penindakan tersebut, petugas kembali menemukan barang bukti lain sehingga total sekitar 1 ton merkuri berhasil diamankan. Berdasarkan hasil pengembangan bersama antara Bea Cukai dan Polda Metro Jaya, diketahui bahwa merkuri tersebut berasal dari pihak yang melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta terindikasi terkait aktivitas pertambangan ilegal.

Dalam perkara tersebut, kedua instansi juga telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Atas penyelundupan ekspor ini, para pelaku diduga melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan dan pertambangan mineral dan batubara, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta serta Pasal 20 KUHP. Nilai potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp30 miliar.

Diketahui, merkuri merupakan bahan berbahaya yang dapat memberikan dampak serius bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Paparan merkuri dapat merusak sistem saraf, ginjal, dan hati, serta mencemari ekosistem apabila digunakan atau dibuang secara tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengawasan terhadap lalu lintas barang berbahaya menjadi perhatian penting pemerintah.

Adhang menyampaikan bahwa pengungkapan ini merupakan bukti nyata komitmen Bea Cukai dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan masyarakat. “Bea Cukai mendukung penuh pelaksanaan tugas pengawasan terhadap peredaran barang berbahaya. Masyarakat perlu memahami bahwa barang seperti merkuri memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan dan lingkungan hidup, sehingga pengangkutan maupun ekspornya menjadi perhatian serius dalam pengawasan kami. Melalui sinergi dan kerja sama yang selama ini terjalin dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, Bea Cukai akan terus memperkuat pengawasan guna mencegah penyelundupan dan peredaran barang berbahaya,” paparnya.

Sinergi antara Bea Cukai dan Polri dalam pengungkapan kasus ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang sumber daya alam dan penyelundupan barang berbahaya. Langkah ini juga sejalan dengan implementasi Asta Cita, khususnya dalam upaya memperkuat penegakan hukum dan meminimalisasi penyelundupan hasil tambang, termasuk merkuri atau air raksa, yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

Sebagai community protector, Bea Cukai terus memperkuat pengawasan terhadap kegiatan ekspor dan impor guna melindungi masyarakat dari ancaman barang ilegal dan berbahaya. Tentunya, upaya penegakan hukum ini dilakukan demi kepentingan masyarakat, sekaligus menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan hidup. “Bea Cukai Tanjung Priok berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan kepabeanan dan cukai melalui kerja sama lintas instansi, khususnya dalam pengawasan penyelundupan dan peredaran bahan berbahaya yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup,” tutup Adhang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dinsos Jatim Gelar Pelatihan PPID dan Kehumasan untuk Tingkatkan Transparansi Publik

Penulis
Reta
-

Unit Pelaksana Teknis Peningkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial (UPT PTKS) Dinas Sosial Jawa Timur di Malang mengadakan Pelatihan PPID dan Kehumasan selama tiga hari, Senin–Rabu (18–20/5/2026).

Pelatihan diikuti oleh 40 ASN Dinas Sosial Jatim, termasuk dari UPT. Kegiatan ini digelar menyusul kebijakan baru yang menugaskan setiap UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengemban fungsi PPID sekaligus kehumasan.

Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Dra. Restu Novi Widiani, M.M, saat membuka acara menegaskan bahwa pelatihan ini menjadi kesempatan bagi ASN untuk memperdalam pengetahuan tentang kehumasan, khususnya terkait PPID dan publikasi.

“Pelatihan ini penting karena tugas kehumasan kini tidak hanya berada di sekretariat dinas, tetapi juga menjadi tanggung jawab pegawai di UPT. Apa yang kita lakukan, semua capaian akan lebih bermakna bila diapresiasi dan diketahui masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kepala UPT PTKS Dinsos Jatim, Anantya Wulandari, S.Sos., M.Si, menambahkan bahwa pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas ASN Dinsos Jatim terutama yang ada di UPT dalam menyampaikan informasi publik secara profesional. “Kami ingin memastikan setiap UPT siap menjalankan peran PPID dan kehumasan, sehingga pelayanan dan program sosial yang dijalankan dapat diketahui masyarakat secara transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Dengan adanya pelatihan ini, ASN Dinas Sosial Jatim juga diharapkan semakin siap menjalankan peran kehumasan dan PPID, sehingga informasi publik dapat tersampaikan secara efektif dan mendukung keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah provinsi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ekonomi Jawa Timur Tumbuh 5,96 Persen pada Triwulan I 2026, Lampaui Nasional

Penulis
Reta
-

Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada Triwulan I 2026 menunjukkan peningkatan positif di tengah tantangan global. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat sebesar 5,96 persen secara tahunan (year on year/yoy), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka 5,61 persen.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Max Darmawan, Selasa (19/5/2026) menegaskan, sinergi kebijakan fiskal dan penguatan sektor produktif akan terus dilakukan guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Jawa Timur agar tetap kuat dan berkelanjutan.

Kinerja tersebut didukung peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan di berbagai sektor. Hingga Maret 2026, pendapatan negara regional Jawa Timur mencapai Rp57,2 triliun, sementara realisasi belanja negara sebesar Rp29,99 triliun yang digunakan untuk mendukung layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan berbagai program prioritas pemerintah.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ditopang oleh meningkatnya belanja pemerintah, investasi, serta konsumsi rumah tangga yang tetap kuat. Sedangkan dari sisi penawaran, sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, serta akomodasi dan makan minum menjadi penyangga utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Stabilitas ekonomi juga tercermin dari tingkat inflasi yang tetap terkendali. Pada April 2026, inflasi Jawa Timur tercatat sebesar 0,02 persen secara bulanan (month to month/mtm), 2,85 persen secara tahunan (yoy), dan 1,15 persen secara tahun kalender (year to date/ytd).

Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbaikan daya beli petani dan nelayan di Jawa Timur.

Meski demikian, sektor perdagangan luar negeri masih menghadapi tantangan. Neraca perdagangan kumulatif Januari hingga Maret 2026 tercatat defisit sebesar 1,24 miliar Dollar AS. Nilai ekspor Jawa Timur mencapai 6,07 miliar Dollar AS atau turun 1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, impor meningkat 4,62 persen menjadi 7,32 miliar Dollar AS.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Ahmad Luthfi Fokus Kembangkan Pariwisata dan Ekonomi Syariah Jawa Tengah pada 2027

Penulis
Reta
-

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi memantapkan arah pembangunan di wilayahnya pada 2027, dengan fokus pada pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah. Arah pembangunan itu supaya menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah.

Peta jalan pembangunan tersebut mulai diintegrasikan dengan rencana pembangunan pemerintah kabupaten/ kota.

“Infrastruktur sudah (2025), dan swasembada pangan sudah kuat pada 2026, maka 2027 adalah pariwisata yang menjadi prioritas kita,” kata Luthfi, seusai Rembug Pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Banjarnegara, Senin (18/5/2026).

Dijelaskan, integrasi peta jalan pembangunan dengan kabupaten/ kota tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Musrenbang, yang sudah selesai sampai tingkat provinsi beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data 2025, sektor pariwisata tumbuh signifikan sebesar 10,60%. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Jateng 2022-2025 trennya meningkat dari 3,29% pada 2022 menjadi 3,40% pada 2023, menjadi 3,56% pada 2024, dan 3,74% pada 2025. Data itu menegaskan peran pariwisata sebagai sektor penggerak ekonomi daerah.

Jumlah kunjungan wisatawan pada 2022-2025 juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2022 sebanyak 46,6 juta orang menjadi 74,4 juta orang atau naik 59,73% pada 2025. Hal itu membuktikan Jawa Tengah menjadi destinasi favorit bagi wisatawan dari Jabar, DKI Jakarta, dan Jatim, serta wisatawan mancanegara.

“Modalnya sudah ada di wilayah kita masing-masing, ada wisata alam, wisata kuliner, wastra, dan lainnya,” jelas Luthfi.

Hal itu juga diperkuat dengan pengakuan dari UNESCO untuk berbagai produk budaya asal Jawa Tengah. Modal bagus itu harus menjadi pemicu daerah-daerah, untuk mengembangkan budaya dan wisata, termasuk wisata ramah muslim.

Menurut Luthfi, potensi pengembangan wisata di Banjarnegara, Wonosobo, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap juga sangat melimpah untuk proyeksi wisata alam dan agro. Walakin, pemetaan masih harus dilakukan, agar semua potensi wisata yang ada benar-benar tegarap, termasuk desa-desa wisata yang sudah dibina sebelumnya harus diperkuat lagi.

Bak gayung bersambut, kelima bupati yang hadir dalam acara itu juga menyatakan siap untuk menyelaraskan program, dengan peta jalan pembangunan yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyatakan, akan fokus menggarap potensi destinasi wisata zona dua (Kawasan Pegunungan Dieng), yang belum banyak dieksplorasi.

Dia menambahkan, kondisi geografis Banjarnegara tidak jauh berbeda dengan kabupaten sekitarnya seperti Wonosobo dan Purbalingga. Di mana memiliki kondisi alam yang berpotensi besar menjadi destinasi wisata.

“Destinasi wisata zona dua ini belum banyak disentuh. Désa wisata juga menjadi magnet bagi Banjarnegara, agar pertumbuhan ekonomi meningkat,” katanya.

Hal senada disampaikan Plt Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya. Di Cilacap, sudah ada 19 desa wisata yang dikelola secara mandiri oleh desa. Namun, untuk destinasi wisata yang dikelola oleh Pemkab Cilacap hanya satu, yaitu Cipari. Di mana objek wisata itu kondisinya saat ini memprihatinkan.

“Kami akan tata ulang supaya bisa dimanfaatkan menjadi destinasi wisata berkelanjutan. Lalu ada Teluk Penyu dan Benteng Pendem yang perlu direvitalisasi, ini sudah ada komunikasi dengan Kementerian Kebudayaan. Untuk wisata syariah dan ekonomi syariah, akan kami dorong untuk dikembangkan,” jelasnya.

Sebagai informasi, acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah tersebut dihadiri Sekda Jateng Sumarno, Wakil Ketua DPRD Jateng Setya Arinugroho, serta Bupati Banjarnegara Amalia Desiana, Bupati Wonosobo Arif Nurhidayat, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Banyumas Sadewa Tri Lastiono, dan Plt Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...263264265...4,868Halaman 264 dari 4,868