Beranda blog Halaman 265

Jateng Perkuat Gerakan Literasi Digital, Perpustakaan Desa Jadi Garda Terdepan

Penulis
Reta
-

Sebanyak 2.681 perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah telah terakreditasi atau secara resmi memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP), dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI.

Dengan modal tersebut, Bunda Literasi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, mendorong perpustakaan menjadi penggerak literasi digital masyarakat, sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi, sekaligus upaya menangkal maraknya hoaks.

“Hari ini kita melakukan gerakan literasi digital di Jawa Tengah. Ini perlu kita koordinasikan ke semua stakeholder yang ada,” katanya, seusai menjadi narasumber kegiatan Penguatan Gerakan Literasi Digital Perpustakaan: Digital Cerdas–Gemar Membaca di Pendopo Kabupaten Pati, Senin (18/5/2026).

Sesuai arahan Gubernur Ahmad Luthfi, penguatan literasi digital harus dilakukan secara kolaboratif. Selain Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, keterlibatan Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades), hingga para bunda literasi di 35 kabupaten/ kota, menjadi bagian penting dalam memperluas gerakan ini hingga akar rumput.

Menurut Nawal, keterampilan literasi digital sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan dan daya pikir kritis masyarakat, termasuk dalam memilah informasi yang kredibel dan hoaks.

“Kita perlu mendampingi masyarakat untuk mengembangkan kecerdasan melalui literasi digital, agar mampu berpikir kritis dan memahami mana informasi yang kredibel dan mana yang hoaks,” tegas istri Wakil Gubernur Jateng tersebut.

Selain itu, lanjutnya, kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi juga harus terus ditingkatkan, agar Jawa Tengah mampu mengikuti perubahan zaman.

Berdasarkan data Perpusnas RI tahun 2025, dari total 2.681 perpustakaan terakreditasi di Jateng, sebanyak 788 merupakan perpustakaan umum. Terdiri atas 752 perpustakaan desa/ kelurahan, 35 perpustakaan kabupaten/kota, dan satu perpustakaan provinsi.

Kemudian, perpustakaan perguruan tinggi terakreditasi tercatat sebanyak 70 unit, meliputi satu perpustakaan akademi, dua institut/ sekolah tinggi/ politeknik, 63 perguruan tinggi, dan empat perpustakaan universitas.

Sementara itu, jumlah perpustakaan sekolah terakreditasi mencapai 1.799 unit, terdiri atas 370 perpustakaan jenjang SMA/SMK/MA, 693 jenjang SMP/MTs, 733 jenjang SD/MI, satu perpustakaan SLB, dan dua perpustakaan PAUD.

Adapun perpustakaan khusus di Jawa Tengah berjumlah 24 unit, meliputi 18 perpustakaan khusus, empat perpustakaan di lembaga pemasyarakatan (lapas), dan dua perpustakaan milik rumah ibadah.

Meski demikian, Nawal menyoroti tantangan besar dalam peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jateng, yang pada 2025 masih berada di angka 38,86. Di sisi lain, Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) masyarakat Jateng pada 2025 dengan skor 57,11, juga perlu terus ditingkatkan.

Karena itu, pihaknya terus mendorong pemerataan akses pengembangan literasi hingga tingkat desa. Menurutnya, perpustakaan desa menjadi garda terdepan dalam membangun budaya membaca di masyarakat.

“Perpustakaan desa ini menjadi inti bagaimana sampai ke akar rumput, mampu bergerak, mengembangkan gerakan gemar membaca, sekaligus meningkatkan angka kunjungan masyarakat ke perpustakaan,” ungkap Nawal.

Lebih lanjut, dia mendorong para bunda literasi dan kelompok kerja (pokja) di 35 kabupaten/ kota, untuk memunculkan inovasi sesuai kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Salah satunya, inovasi Kampung Literasi dan program Satu Minggu Satu Buku, yang digagas Bunda Literasi Kabupaten Batang.

“Hal-hal seperti ini yang harus terus didorong di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah,” pungkas Nawal.

Dalam kesempatan itu, Nawal juga mengunjungi KB/TK Pertiwi dan berinteraksi dengan siswa sekolah tersebut. Kemudian, mengunjungi Dekranasda Pati, melihat kerajinan lokal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkeu Purbaya Ungkap Strategi Genjot Investasi demi Target Ekonomi 8 Persen pada 2029

Penulis
Reta
-

Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029. Strategi utama yang diusung adalah melalui pendekatan praktis penyelesaian hambatan investasi melalui Kanal Debottlenecking untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta yang mendominasi 90% aktivitas ekonomi nasional.

Dalam seminar internasional bertajuk “Debottlenecking Channel” yang diselenggarakan di Aula Dhanapala, Jakarta pada Selasa (12/5), Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah kini beralih dari sekadar pembenahan regulasi di atas kertas menuju penyelesaian masalah riil yang dihadapi investor di lapangan.

Pemerintah telah memperkuat basis legal upaya ini melalui Keppres Nomor 4 Tahun 2026 yang membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE) dengan fokus percepatan paket ekonomi, debottlenecking (penguraian hambatan) investasi, dan perizinan. Satgas ini dipimpin oleh Menko Perekonomian dengan Menteri Keuangan menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua.

“Kami melakukan sidang mingguan berdasarkan laporan dari pelaku usaha yang menghadapi hambatan. Pendekatan ini lebih cepat dan memberikan hasil yang lebih baik karena kami menangani masalah nyata,” ujar Menkeu Purbaya.

Hingga saat ini, Satgas P3-MPPE telah mencatat adanya 142 keluhan yang masuk melalui saluran resmi, 83 kasus di antaranya telah dibahas melalui sidang yang terbuka bagi publik dan media guna menjamin transparansi. Sebanyak 45 kasus telah berhasil diselesaikan sepenuhnya dan dalam kurun waktu enam bulan terakhir, satuan tugas ini telah mengamankan nilai investasi sekitar USD 25 hingga 30 miliar.

Menkeu menjelaskan bahwa Kemenkeu akan mengoptimalkan instrumen fiskal untuk mendukung reformasi struktural di berbagai sektor. Salah satunya adalah revitalisasi industri tekstil melalui penyediaan likuiditas yang terjangkau lewat Eximbank guna memperbarui permesinan dan meningkatkan daya saing global.

Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan industri yang komprehensif, antara lain melalui insentif khusus bagi industri kendaraan listrik yang menggunakan baterai berbasis nikel. Pemerintah juga mendorong hilirisasi melalui pajak ekspor bahan baku dan insentif bagi produk turunan CPO guna menciptakan nilai tambah tinggi di dalam negeri.

Untuk mempermudah investor, pemerintah menyediakan saluran pelaporan melalui situs web khusus. Menkeu juga menegaskan bahwa Satgas memiliki wewenang lintas kementerian untuk melakukan intervensi hukum jika ditemukan proses yang melambat di instansi tertentu.

“Jika Anda menghadapi masalah dalam menjalankan bisnis, sampaikan kepada kami. Kami akan memastikan hambatan tersebut dihilangkan secepat mungkin,” pungkas Menkeu di hadapan para duta besar dan asosiasi bisnis internasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenkeu Juda Agung: Industri Fintech Harus Jaga Kepercayaan Publik di Tengah Pertumbuhan Ekonomi

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan industri financial technology (fintech) harus mampu menjaga kepercayaan publik di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang terus menguat. Menurutnya, pertumbuhan industri digital tidak cukup hanya cepat, tetapi juga harus aman, transparan, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri acara High Level Leaders Panel Rapat Umum Anggota Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) 2026, pada hari Selasa (12/05), di Jakarta.

Dalam sambutannya, Wamenkeu Juda juga menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini menjadi salah satu yang tertinggi sejak 2013. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan ekonomi nasional yang tetap kuat karena pertumbuhan tinggi masih diikuti inflasi yang terjaga.

Wamenkeu memastikan, kondisi fiskal Indonesia tetap disiplin di tengah tekanan global, termasuk kenaikan harga minyak dunia. Ia mengatakan pemerintah terus melakukan pengendalian dan pengalihan belanja negara menuju sektor yang lebih produktif agar defisit fiskal tetap terkendali.

“Kami di Kementerian Keuangan itungannya lebih konservatif dengan yang di assessment yang dilakukan oleh IMF ya, artinya tidak perlu ada pertanyaan lagi mengenai disiplin fiskal yang kita lakukan di Kementerian Keuangan,” ungkap Wamenkeu Juda Agung.

Di hadapan pelaku industri fintech, Wamenkeu menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Menurutnya, model bisnis fintech yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam secara digital memiliki tantangan besar karena tingginya risiko informasi yang tidak seimbang atau asymmetry information yang dapat memicu moral hazard, mulai dari pinjaman bermasalah, bunga yang tidak transparan, hingga praktik penagihan yang merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, Asosiasi Fintech Indonesia diminta menjadi garda terdepan dalam memperkuat transparansi dan penegakan kode etik industri, termasuk pentingnya keterbukaan informasi dan perlindungan konsumen.

“Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan, melakukan kontemplasi terhadap empat isu penting yang akan membuat lari fintech Indonesia tidak hanya cepat, tetapi juga aman, impactful, berdampak dan juga dapat dipercaya dengan baik oleh masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu, Wamenkeu mengajak seluruh pelaku industri fintech menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Ia juga menegaskan pentingnya literasi digital agar masyarakat lebih memahami risiko dan manfaat layanan keuangan digital sebelum menggunakan layanan fintech.

“Saya tahu kita semua berlari mengejar target pendanaan, pertumbuhan, dan profit. Tapi di dunia keuangan, lari terbaik bukanlah lari tercepat, melainkan lari yang sampai dengan selamat bersama yang baik,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Subianto Sebut Penambahan Alutsista Jadi Tonggak Kedaulatan Negara

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi salah satu tonggak dalam menjaga kedaulatan negara. Penegasan tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya usai menyerahkan enam pesawat MRCA Rafale, empat pesawat Falcon 8X, satu pesawat Airbus A400M MRTT, satu missile meteor dan enam smart weapon hammer, serta satu radar GCI GM403 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (18/05/2026).

“Ini saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan,” ucap Presiden.

Penguatan pertahanan, menurut Presiden Prabowo, harus terus dilakukan sebagai langkah penangkal demi menjaga kepentingan nasional Indonesia. Presiden menilai bahwa setiap negara harus memiliki kekuatan pertahanan yang memadai di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian.

“Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent, kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri,” ujarnya.

Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa pertahanan yang kuat menjadi syarat agar Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan global sekaligus melindungi kepentingan strategis nasional.

“Tapi kita lihat kondisi dunia, geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan kekuatan pertahanan secara bertahap dan berkelanjutan. Fokus penguatan tersebut mencakup pengamanan seluruh matra pertahanan baik darat, laut, maupun udara.

“Dalam waktu yang akan datang, terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Resmikan Penambahan Alutsista Strategis TNI, Ada 6 Rafale dan Airbus A400M

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menyerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna memperkuat postur pertahanan udara Indonesia secara komprehensif. Alutsista yang diserahkan pada Senin, 18 Mei 2026, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta yakni enam pesawat MRCA Rafale, empat pesawat Falcon 8X, satu pesawat Airbus A400M, satu missile meteor dan enam smart weapon hammer, serta satu radar GCI GM403.

Mengawali proses penyerahan, Presiden Prabowo melepas tirai logo Skadron Udara 12 di bagian depan badan pesawat MRCA Rafale. Selanjutnya, Presiden melakukan prosesi penyiraman air ke bagian depan pesawat.

Rangkaian prosesi penyerahan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan kunci pesawat secara simbolis oleh Presiden Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Setelahnya, Panglima TNI menyerahkan kunci tersebut kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

Usai prosesi, Presiden langsung meninjau pesawat MRCA Rafale, serta alutsista lainnya. Dalam keterangannya usai peninjauan, Kepala Negara menyampaikan bahwa penambahan alutsista ini sebagai tonggak penguatan pertahanan nasional.

“Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita, penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima ada enam pesawat tempur ya Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP dan A400, ada radar juga,” ucap Presiden.

Kehadiran berbagai platform pertahanan udara ini menandai langkah strategis pemerintah dalam membangun kekuatan udara yang terintegrasi. Pesawat MRCA Rafale akan memperkuat kemampuan tempur udara-ke-udara dan udara-ke-darat TNI AU melalui dukungan rudal jarak jauh meteor dan hammer.

Sementara, pesawat Falcon 8X akan mendukung mobilitas strategis, misi komando, dan pengawasan. Adapun pesawat A400M menjadi elemen penting dalam memperkuat kemampuan angkut strategis dan pengisian bahan bakar di udara.

Di sisi lain, radar GCI GM403 akan berfungsi sebagai sistem deteksi dini terhadap ancaman udara. Radar ini turut membantu mengarahkan pesawat tempur menuju sasaran yang melanggar kedaulatan wilayah udara Indonesia.

Sebelumnya, alutsista strategis berupa satu pesawat Airbus A400M telah diserahkan kepada TNI pada November 2025 lalu. Pesawat ini telah menambah kekuatan TNI Angkatan Udara dalam berbagai operasi.

Turut hadir dalam acara penyerahan tersebut yakni Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, dan para kepala staf angkatan. Tampak hadir pula sejumlah perwakilan negara sahabat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Tegaskan Pangan Berkaitan Langsung dengan Pertahanan Negara

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama bagi keamanan dan keberlangsungan sebuah negara. Dalam sambutannya di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026, Presiden menyebut bahwa tidak ada negara yang mampu bertahan tanpa produksi pangan yang aman, lancar, dan berkesinambungan.

“Saya belajar sejarah, saya belajar bernegara. Dan hal yang saya dapatkan adalah bahwa tidak mungkin suatu negara bertahan survive tanpa produksi pangan yang lancar, yang aman, yang berkesinambungan,” ujar Presiden.

Oleh karenanya, Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini bekerja menjaga sektor pangan nasional. Dari kedekatan emosional yang terbentuk saat bergabung dalam organisasi tani, Kepala Negara memahami langsung peran strategis petani dalam kehidupan bangsa.

“Jadi itulah sejarah, bagaimana saya makin sadar waktu itu pentingnya para petani, para nelayan. Para petani dan para nelayan adalah produsen makan untuk seluruh bangsa dan negara,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut membagikan pengalamannya semasa menjadi komandan pasukan tempur. Dari pengalaman tersebut, Presiden menilai pangan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut pertahanan negara.

“Kalau ada beras kita hitung, berasnya kuat untuk berapa hari. Kalau berasnya untuk 5 hari, ya 5 hari kita operasi. Kalau berasnya 14 hari, 14 hari kita operasi. Bayangkan, saudara-saudara, kalau nggak ada beras. Kalau nggak ada beras, tentara itu juga susah dia beroperasi,” ucap Presiden.

Presiden juga mengenang bagaimana para petani di desa-desa menjadi penopang perjuangan bangsa pada masa perang kemerdekaan. Menurut Presiden, dukungan masyarakat melalui bahan makanan sederhana menjadi kekuatan utama bagi tentara dan aparat negara saat itu.

“Kalau saya latihan di kampung-kampung, rakyat desa, rakyat kampung keluar. Memberi makan kepada kita, memberi minum kepada kita. Walaupun mereka hidupnya sangat susah. Mereka punya pisang, pisang dikasih. Mereka punya ubi, ubi dikasih. Mereka punya tiwul, tiwul dikasih,” kenang Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa keberhasilan swasembada dan ketahanan pangan nasional tidak dapat dicapai tanpa adanya sinergi seluruh elemen bangsa. Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang turut mendukung penguatan pada sektor pangan.

“Setiap mereka yang ingin untuk melihat negara dan bangsa kita langgeng, harus, harus, harus fokus dan memperhatikan masalah pangan ini. Saya terima kasih tim pertanian, tim pangan saya sangat baik, sangat kuat,” kata Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sekda Sudirman Lepas JCH Kloter 23, Doakan Jamaah Jadi Haji Mabrur

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH menyampaikan, pemerintah daerah berharap seluruh jamaah dari Provinsi Jambi dapat menjalankan ibadah dengan lancar serta menjadi Haji Mabrur dan kembali ke Tanah Air dalam keadaan sehat.

Harapan tersebut disampaikanya saat Pelepasan Jemaah Calon Haji (JCH) yang tergabung dalam Kloter Pertama BTH 23 berjumlah 445 (JCH) dari Kerinci 1, Kota Sungai Penuh 128, Batang Hari 210, Merangin 101 dan petugas haji TPHD 1 orang serta PPIH 4 orang Provinsi Jambi Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi, bertempat di Asrama Haji Kota Baru, Kota Jambi, Senin (18/05/2026) dinihari.

Dalam sambutannya, Sekda Sudirman mengucapkan selamat kepada para jamaah haji dan mendoakan agar semua tiba di tujuan dengan selamat. Peta

“Semoga bapak-ibu semua sampai ke Makkah dengan selamat dan mendapatkan haji yang mabrur,” ujar Sekda.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, saya ucapkan syukur Alhamdulillah, bahagia dan ucapan selamat, saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang menunaikan ibadah haji melalui keberangkatan haji Kloter 23 ini. Kami semua mendoakan keselamatan, kemudahan, kesehatan lahir batin, dan kelancaran perjalanan Bapak, Ibu, Saudara, sekalian untuk menunaikan ibadah rukun islam yang ke-5, hingga pulangnya nanti ke tanah air,” lanjutnya.

Sekda Sudirman juga mengimbau para jamaah untuk tetap menjaga kesehatan selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah. Ia menekankan pentingnya menjaga stamina dan mematuhi anjuran kesehatan agar bisa melaksanakan rangkaian ibadah dengan baik. Khusus untuk Kloter 23, diberitahukan bahwa mereka akan langsung menuju Makkah setelah keberangkatan.

Selain itu, Sekda Sudirman mengingatkan agar para jamaah memperbanyak ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta menjaga sikap dan perilaku selama berada di luar negeri sehingga kesan ibadah hajinya semakin mendalam.

“Jaga kesehatan, banyak beribadah, dan pulanglah ke tanah air dengan selamat,” ujarnya.

Pelepasan ini merupakan bagian dari rangkaian pemberangkatan jamaah haji Provinsi Jambi tahun ini. Kloter 23 tergabung bersama jutaan jamaah haji dari seluruh dunia yang saat ini melaksanakan ibadah haji. Pemerintah daerah berharap seluruh jamaah dari Provinsi Jambi dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Air dalam keadaan sehat.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi, Dr. H. Wahyudi Abdul Wahab, M.Fil.I., dalam laporannya menyampaikan bahwa pentingnya kesiapan fisik dan kepatuhan jamaah terhadap arahan petugas setelah menjalani tahapan one stop service.

Mengingat kondisi di Kota Suci Makkah saat ini tengah memasuki puncak kepadatan menjelang Arafah, Muzdalifah, dan Mina (ARMUZNA). Untuk itu ia mengingatkan jamaah agar memprioritaskan kondisi kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ibadah wajib menjelang puncak pelaksanaan haji di ARMUZNA.

“Masuk ke Makkah itu 9 (sembilan) hari menjelang Arafah, Muzdalifah, dan Mina (ARMUZNA). Oleh karena itu jaga kesehatan, laksanakan umrah wajib, setelah itu istirahat, dan pemerintah melarang melaksanakan city tour sebelum ARMUZNA. Karena kondisi Masjidil Haram mengalami puncak kepadatan karena seluruh jamaah haji dari Madinah sudah digeser ke Makkah,” tegasnya.

BMKG Perkuat Sistem Peringatan Dini, Rakornas 2026 Fokus Modernisasi dan Ketahanan Nasional

Penulis
Reta
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat arah kebijakan organisasi, modernisasi layanan, serta sinergi nasional. Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BMKG Tahun 2026 yang digelar di Yogyakarta, Senin (11/5/2026).

Dalam sambutannya, Faisal menjelaskan bahwa Rakornas BMKG 2026 yang berlangsung pada 10–12 Mei 2026 menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan, perencanaan, dan penganggaran BMKG tahun 2027. Selain itu, Rakornas juga menjadi momentum penting untuk memastikan pembangunan layanan BMKG tetap adaptif terhadap tantangan nasional maupun global yang terus berkembang.

“Rakornas menjadi forum penting dalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran BMKG tahun 2027, termasuk penguatan pembangunan infrastruktur layanan dan sistem peringatan dini di Indonesia,” kata Faisal.

Menurutnya, fokus BMKG ke depan bukan sekadar menjaga keberlangsungan layanan, tetapi memastikan institusi mampu berkembang menjadi lembaga yang lebih modern, tangguh, inovatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat luas.

Faisal menegaskan bahwa Rakornas BMKG tahun 2026 bukan sekadar agenda rutin tahunan maupun forum seremonial, melainkan forum strategis tertinggi di lingkungan BMKG untuk merumuskan arah kebijakan organisasi. Terlebih, saat ini pemerintah tengah memasuki periode Midterm Review RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029.

“Rakornas tahun 2026 menjadi momentum yang sangat penting bagi kita untuk mengevaluasi pelaksanaan program, menyusun prioritas secara lebih tajam, dan memastikan pembangunan BMKG berada pada jalur yang tepat di tengah dinamika nasional maupun global yang terus berubah. Kita harus berani melihat tantangan secara objektif, holistik, dan komprehensif,” pesannya.

Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa peran BMKG saat ini semakin luas dan strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Selain di sektor kebencanaan, layanan BMKG juga menjadi bagian penting dalam mendukung sektor pangan, sumber daya air, energi, transportasi, pertanian, pertahanan, keamanan, hingga pariwisata.

Dalam kesempatan tersebut, Faisal juga mengingatkan potensi tantangan besar yang akan dihadapi Indonesia pada musim kemarau 2026. Untuk itu, BMKG dituntut hadir sebagai institusi yang mampu menyediakan informasi yang presisi, responsif, dan dapat diandalkan pemerintah maupun masyarakat dalam mengambil keputusan.

“Tanggung jawab yang kita emban adalah tanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada yang lebih memotivasi dari keyakinan bahwa tugas yang kita jalani adalah tugas mulia,” jelasnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan tata kelola dan integritas organisasi, pada Rakornas BMKG 2026 juga diberikan penghargaan kepada sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Adapun penerima penghargaan tersebut meliputi:

  • Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM): Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta dan Stasiun Meteorologi Juanda.
  • Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK): Stasiun Klimatologi Bengkulu dan Stasiun Meteorologi Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan

Selain itu, BMKG juga memberikan penghargaan kepada unit kerja dan UPT terbaik dalam pengelolaan arsip dinamis sebagai bentuk penguatan tertib administrasi dan tata kelola organisasi. Pada kesempatan yang sama, sejumlah UPT turut memperoleh peningkatan kelas sebagai bentuk apresiasi atas peningkatan kapasitas layanan dan kinerja organisasi.

Faisal turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan BMKG atas dedikasi dan kerja keras dalam memperkuat transformasi kelembagaan BMKG.

“Saya sampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh insan BMKG yang telah bekerja keras membangun institusi ini menjadi lembaga yang semakin dipercaya, modern, dan responsif,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Rakornas sekaligus Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, melaporkan bahwa Rakornas BMKG 2026 diikuti sekitar 480 peserta yang terdiri dari Pejabat Eselon I dan II BMKG, Kepala Balai Besar Wilayah I–V, Kepala UPT Koordinator dan Non-Koordinator Provinsi, hingga Ketua dan pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) BMKG.

Ia juga menjelaskan bahwa pada Rakornas tahun ini terdapat agenda pelantikan tiga Pejabat Eselon II BMKG yang telah terpilih sebagai bagian dari penguatan kepemimpinan teknis dan manajerial di tingkat pusat.

Menurutnya, Rakornas tahun ini diharapkan mampu menghasilkan konsensus strategis dalam memperkuat sistem peringatan dini nasional melalui pembangunan infrastruktur, modernisasi peralatan observasi, serta penguatan kepemimpinan organisasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Al Haris: Batanghari dan Muaro Jambi Sepakat Serahkan Keputusan Tapal Batas ke Kemendagri

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi Al Haris menghadiri rapat pembahasan batas daerah antara Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi yang digelar di Orchardz Hotel Jayakarta, Senin (18/05/26).

Rapat tersebut turut dihadiri Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Bupati Muaro Jambi, Bupati Batanghari yang diwakili Sekretaris Daerah Batanghari, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam keterangannya, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa pembahasan tapal batas kedua daerah telah mencapai kesepakatan bersama dan selanjutnya keputusan diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Dalam Negeri.

“Hari ini kami khusus membahas tentang tapal batas Batanghari dan Muaro Jambi. Keduanya sudah ada kesepakatan dan sepenuhnya menyerahkan keputusan kepada Kemendagri,” ujar Gubernur Al Haris.

Ia menegaskan, baik Pemerintah Kabupaten Batanghari maupun Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah sepakat untuk menerima apapun keputusan yang nantinya ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Keduanya sepakat apapun nanti keputusan dari Kemendagri akan menerima dan tetap mengawal pembangunan daerah masing-masing,” lanjutnya.

Menurut Gubernur Al Haris, pembahasan batas wilayah tersebut berjalan dengan baik dan kondusif tanpa adanya persoalan berarti di antara kedua pemerintah daerah.

“Saya kira ini tidak ada masalah. Kami juga akan mencoba menyebarkan informasi terkait apa yang nantinya menjadi keputusan dari Kemendagri,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PPPA Ajak Kader Muslimat NU Waspadai Kekerasan Online terhadap Perempuan dan Anak

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengajak seluruh kader Muslimat NU untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kekerasan berbasis online yang semakin marak dan mengancam perempuan serta anak-anak di era digital saat ini.

Ajakan tersebut disampaikan Menteri PPPA saat menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-80 Muslimat NU bertema “Merawat Tradisi, Menguatkan Kemandirian dan Meneduhkan Peradaban” yang digelar di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA menekankan pentingnya peran orang tua, khususnya ibu, dalam meningkatkan literasi digital di lingkungan keluarga guna melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi di ruang digital.

“Kejahatan berbasis online saat ini tidak hanya mengancam anak-anak, tetapi juga memengaruhi pola asuh, moralitas, dan ketahanan keluarga. Orang tua perlu meningkatkan literasi digital dan memahami aktivitas anak di ruang digital agar anak terhindar dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi daring,” ujar Menteri PPPA saat berbicara di depan ribuan jamaah pada peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-80 Muslimat NU dengan tema “Merawat Tradisi, Menguatkan Kemandirian dan Meneduhkan Peradaban, di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, Jawa Timur.

Menurut Menteri PPPA, perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam pengasuhan anak serta perlindungan perempuan di ruang digital. Karena itu, keluarga memiliki peran strategis dalam membangun lingkungan yang aman, sehat, dan berkualitas bagi tumbuh kembang anak.

“Perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru bagi keluarga, terutama dalam pengasuhan anak dan perlindungan perempuan di ruang digital. Ibu-ibu juga harus belajar menggunakan media sosial secara bijaksana karena jika tidak digunakan dengan baik, dampaknya sangat besar bagi anak-anak dan keluarga. Ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya. Ketahanan keluarga harus kita jaga bersama,” ujar Menteri PPPA.

Menteri PPPA juga mengapresiasi kontribusi Muslimat NU yang selama ini aktif dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat hingga tingkat akar rumput.

Sementara itu, Khofifah Indar Parawansa turut mengapresiasi kiprah Muslimat NU di Jawa Timur yang dinilai aktif memberikan pelayanan sosial dan pendidikan kepada masyarakat.

Menurut Khofifah, Muslimat NU memiliki kontribusi besar melalui pengelolaan taman pendidikan Al-Qur’an (TPQ), panti asuhan, hingga layanan kesehatan melalui rumah sakit dan klinik yang tersebar di berbagai daerah.

“Ini menjadi bagian dari kekuatan Muslimat NU dalam menjaga pendidikan, pelayanan sosial, dan tradisi Ahlusunnah Waljamaah di tengah masyarakat, termasuk bagi warga Indonesia di luar negeri,” ujar Gubernur Jawa Timur.

Khofifah juga menyebut peran Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Muslimat NU di sejumlah negara seperti Malaysia, Jepang, Hongkong, dan Inggris menjadi bukti bahwa kiprah organisasi perempuan Nahdlatul Ulama tersebut terus berkembang hingga tingkat internasional.

Peringatan Harlah ke-80 Muslimat NU menjadi momentum penguatan peran perempuan dalam menjaga ketahanan keluarga, pendidikan, serta perlindungan perempuan dan anak di tengah tantangan perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...264265266...4,868Halaman 265 dari 4,868