Beranda blog Halaman 266

Pemkab Sumedang Meriahkan Kirab Budaya Mahkota Binokasih di Bandung

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang turut ambil bagian dalam Puncak Kirab Budaya Napak Tilas Padjadjaran Mahkota Ajeg Ki Sunda yang digelar di Kota Bandung, Sabtu (16/5) malam. Kehadiran rombongan Pemkab Sumedang menjadi salah satu perhatian masyarakat dengan menampilkan beragam kesenian khas daerah di sepanjang rute kirab budaya.

Ribuan warga memadati jalur kirab yang dimulai dari Kiara Artha Park hingga berakhir di Gedung Sate. Dalam kegiatan tersebut, rombongan Kabupaten Sumedang tampil menggunakan Kereta Kencana yang ditumpangi langsung oleh Dony Ahmad Munir bersama M Fajar Aldila dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati.

Penampilan kesenian Kuda Renggong dan Seni Genggong yang dibawakan tim seni Kabupaten Sumedang turut memeriahkan suasana kirab budaya. Atraksi budaya khas Sumedang tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang memadati sepanjang rute kegiatan.

Bupati Dony Ahmad Munir mengatakan, keikutsertaan Pemkab Sumedang dalam Kirab Budaya Napak Tilas Padjadjaran Mahkota Ajeg Ki Sunda merupakan bentuk komitmen daerah dalam melestarikan budaya Sunda sekaligus memperkenalkan kekayaan seni tradisional Sumedang kepada masyarakat luas.

“Alhamdulilah kami mengikuti Kirab Milangkala Tatar Sunda. Dari Kiara Artha ke Gedung Sate Sumedang mengirimkan tim keseniannya,” kata Dony.

Menurutnya, kirab budaya tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai budaya Sunda sekaligus menjaga warisan sejarah agar tetap dikenal generasi muda. Kehadiran Kabupaten Sumedang dalam kegiatan budaya tingkat Jawa Barat itu juga menjadi bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya daerah di tengah perkembangan zaman.

Kirab Budaya Napak Tilas Padjadjaran Mahkota Ajeg Ki Sunda sendiri merupakan bagian dari rangkaian perjalanan Mahkota Binokasih yang sebelumnya diarak melintasi berbagai daerah di Jawa Barat. Kegiatan tersebut melibatkan 27 kabupaten/kota dengan menampilkan seni dan budaya khas masing-masing daerah.

Melalui partisipasi dalam kirab budaya tersebut, Pemkab Sumedang berharap budaya lokal seperti Kuda Renggong dan berbagai kesenian tradisional lainnya dapat terus lestari serta semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Langkah Besar Pemerintah: 1.061 Koperasi Desa Mulai Beroperasi, Ekonomi Rakyat Digenjot

Penulis
Reta
-

Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk wilayah Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Tengah (Jateng) yang dilakukan secara simbolis di KDKMP Nglawak, Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Peresmian ini disebut sebagai tonggak bersejarah dalam pembangunan ekonomi berbasis desa.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa KDKMP ini merupakan milestone bagi sejarah Indonesia karena mampu membangun ekosistem koperasi dalam jumlah yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Ia optimis melalui KDKMP, Indonesia tidak akan lagi dipandang sebagai bangsa yang lemah namun menjadi bangsa yang kuat dan besar karena peran masyarakat desa melalui gerakan koperasi.

“Saya kira kalau dicari di negara-negara lain apalagi di sejarah bangsa kita, suatu pemerintahan yang (bisa) meresmikan operasionalisasi 1.000 lebih koperasi secara fisik itu belum ada. (Sehingga) saya kira hari ini adalah hari yang cukup penting,” kata Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia menjelaskan, pembangunan fisik koperasi dimulai pada November 2025 dan dalam tujuh bulan berhasil dioperasionalkan lebih dari seribu unit. Atas capaian ini, Presiden Prabowo memberikan apresiasi yang tinggi terhadap seluruh jajaran Menteri, Kepala Badan/Lembaga di Kabinet Merah Putih.

Menurutnya Prabowo, KDKMP akan menjadi fondasi utama dalam strategi pemerintah membangun ekonomi desa atau kelurahan. Program ini akan digabungkan dengan inisiatif lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kampung Desa Nelayan Merah Putih (KNMP) sehingga keyakinannya terhadap efektivitas program dalam upaya membangun perekonomian di desa/ kelurahan dapat diwujudkan.

“Program MBG kalau ditopang dengan KDKMP dan nanti akan ditopang dengan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan ujungnya adalah hilirisasi dan industrialisasi. Melalui KDKMP nanti akan kita sediakan kredit murah untuk rakyat,” ucap Presiden Prabowo.

Prabowo menekankan bahwa sinergi antar program lintas Kementerian dan Lembaga perlu diperkuat khususnya KDKMP. Karena KDKMP akan menjadi program kebanggaan nasional karena menjadi instrumen dalam mengubah arah ekonomi Indonesia sesuai amanat konstitusi.

“Mari kita maju bersama dengan rasa percaya diri bahwa melalui koperasi ini ekonomi Indonesia akan menjadi yang kuat, karena fundamental kita kuat,” katanya.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono bersyukur prosesi peresmian operasionalisasi secara simbolis terhadap 1.061 KDKMP untuk wilayah Jatim dan Jateng dapat berjalan lancar. Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam penguatan ekosistem KDKMP yang selanjutnya akan diresmikan ribuan KDKMP secara bertahap di wilayah lainnya.

“Nanti di bulan Agustus (2026), meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan akan diresmikan lagi 20.000 KDKMP, tapi kami akan berusaha maksimal untuk lebih dari pada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden,” kata Menkop.

Dengan beroperasinya KDKMP ini, Menkop Ferry menegaskan bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa/ kelurahan akan terwujud. Kehadiran KDKMP ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi rakyat berbasis koperasi.

“Ini (peresmian operasionalisasi) awal permulaan dari KDKMP yang saat ini sudah selesai 100 persen pembangunannya hampir 9.200 unit namun atas arahan Pak Presiden diresmikan untuk tahap pertama 1.061 unit,” katanya.

Menkop Ferry kembali menegaskan bahwa KDKMP yang sudah beroperasi dipastikan akan menjadi offtaker dari berbagai produk masyarakat desa mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan,kerajinan, kuliner dan lain sebagainya untuk kemudian dapat diserap oleh koperasi.  Selain itu KDKMP juga akan berperan dalam penyaluran dan penyediaan berbagai produk sembako atau barang-barang bersubsidi lainnya untuk masyarakat.

“Mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan keberadaan KDKMP ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya untuk anggota dan juga untuk masyarakat,” ulasnya.

Sementara itu terkait dengan beberapa kendala pembangunan KDKMP yang di beberapa daerah yang memiliki luas lahan kurang dari ketentuan minimal yaitu 1.000 meter persegi, Menkop Ferry menyatakan sedang melakukan kajian agar konsep pembangunan gerai, gudang atau sarana kelengkapan lainnya didesain /dibangun secara vertikal.

“Kami sedang mempertimbangkan untuk memberikan pekerjaan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk lokasi tanah yang kurang dari seribu meter. Khususnya untuk kelurahan maupun daerah-daerah di pedesaan yang duduknya sedikit,” katanya.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyatakan bahwa sebagai pelaksana tugas untuk membangun gerai, gudang dan sarana kelengkapan lainnya, Agrinas optimis target 30.000 unit KDKMP untuk diresmikan operasionalisasinya pada tahap berikutnya dapat tercapai.

“Untuk KDKMP susulan, kami sangat optimis dan kami yakin bahwa berkat dukungan seluruh Lembaga Kementerian dan Lembaga Negara itu akan mempermudah mewujudkan apa yang sudah kita rencanakan bersama,” katanya.

Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menambahkan bahwa secara umum dalam pembangunan aset fisik KDKMP untuk wilayah Jawa tidak ada kendala yang berarti. Namun untuk di desa atau kelurahan terpencil seperti di Papua memang memerlukan tindakan yang ekstra karena keterbatasan sumber daya dan lokasi yang sulit ditembus dengan transportasi darat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif Digelar di Bali, Pemerintah Perkuat Akses Pembiayaan

Penulis
Reta
-
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf), Pemerintah Provinsi Bali, Universitas Udayana, serta sejumlah pemangku kepentingan menggelar Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Universitas Udayana, Bali, Rabu (13/5).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem UMKM kreatif melalui perluasan akses pembiayaan, penguatan legalitas usaha, peningkatan kapasitas, hingga digitalisasi layanan UMKM.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah terus memperkuat pemberdayaan UMKM melalui pendekatan kolaboratif dan pembangunan ekosistem usaha yang terintegrasi.
“Ekosistem yang pemerintah hadirkan meliputi peningkatan akses pembiayaan UMKM, khususnya bagi pengusaha sektor ekonomi kreatif, penguatan kemitraan UMKM dengan usaha besar, pelatihan dan pendampingan melalui inkubator wirausaha, hingga fasilitasi formalisasi dan sertifikasi UMKM,” ujar Menteri Maman.
Terkait pembiayaan UMKM sektor ekonomi kreatif, Menteri Maman menyampaikan pemerintah menetapkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp295 triliun pada 2026, dengan alokasi Rp10 triliun untuk pembiayaan UMKM ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Menurutnya, kreativitas, inovasi, merek, desain, dan berbagai karya intelektual tidak hanya memiliki nilai artistik, tetapi juga nilai ekonomi yang dapat mendukung akses pembiayaan UMKM melalui valuasi HKI.
Selain memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga terus memperkuat kemitraan antara UMKM dan usaha besar melalui kebijakan yang berpihak kepada UMKM. Salah satunya melalui pembebasan biaya administrasi pendaftaran barang atau listing fee bagi UMKM yang memasok produk ke toko swalayan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 95.
Menteri Maman menilai kebijakan tersebut menjadi langkah nyata pemerintah dalam menciptakan ekosistem kemitraan usaha yang lebih adil, inklusif, dan mampu membuka akses pasar yang lebih luas bagi pengusaha UMKM.
Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan dan pendampingan berbasis inkubator wirausaha sesuai amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 135. Program tersebut difokuskan pada pengembangan wirausaha berbasis komoditas unggulan dan teknologi tinggi agar UMKM semakin inovatif dan berdaya saing.
Di sisi lain, percepatan formalisasi dan sertifikasi UMKM terus dilakukan, khususnya bagi pegiat ekonomi kreatif, melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi HKI seperti merek, hak cipta, hingga Perseroan Perorangan guna memperkuat legalitas dan perlindungan usaha.
Pada kesempatan itu, Menteri Maman juga memperkenalkan platform SAPA UMKM sebagai sistem pelayanan terpadu satu pintu bagi pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. Platform tersebut dikembangkan pemerintah untuk mempermudah akses layanan UMKM secara lebih terintegrasi.
“Melalui SAPA UMKM, UMKM nantinya dapat mengakses berbagai layanan dalam satu sistem, mulai dari pembiayaan, pemasaran, pelatihan, hingga pendampingan pembukuan dan keuangan. Sistem ini merupakan arahan Presiden agar pemerintah dapat menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi bagi seluruh UMKM di tanah air,” ujar Menteri Maman.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa di tengah berbagai tantangan ekonomi global, UMKM harus tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional sekaligus bagian penting dalam penguatan ekonomi masyarakat.
Menurut Menko Muhaimin, penguatan UMKM membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara kementerian dan lembaga, lembaga keuangan, perguruan tinggi, serta pemerintah daerah agar pelayanan kepada UMKM semakin optimal dan berbasis data. Ia juga mengajak para pengusaha UMKM untuk terus menjaga kualitas produk dan jasa kreatif agar mampu mempertahankan daya saing sekaligus memperluas pasar.
“Kolaborasi dan sinergi ini akan terus menjadi komitmen Presiden Prabowo agar UMKM dan ekonomi kreatif tidak hanya difasilitasi, tetapi juga tumbuh dengan kemampuan riset, inovasi, dan daya saing yang semakin kuat,” ujar Menko Muhaimin.
Senada dengan itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengapresiasi pelaksanaan Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif sebagai wujud nyata kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penyalur KUR dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM ekonomi kreatif.
Menurut Menteri Ekraf, kolaborasi tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM kreatif yang lebih inklusif dan memberikan dampak langsung bagi pengusaha UMKM di sektor ekonomi kreatif.
Ia menyebut pembiayaan yang disalurkan dalam kegiatan ini telah menjangkau 13 subsektor ekonomi kreatif dari total 21 subsektor yang ada, dengan nilai pembiayaan mulai dari puluhan juta hingga Rp500 juta.
“Ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antar kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan mampu memperluas akses pendanaan bagi pegiat UMKM ekonomi kreatif,” ujar Menteri Ekraf.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sambut Hari Bhayangkara 2026, Polda Sumsel Bangun Rumah Layak Huni untuk Warga Prasejahtera

Penulis
Reta
-

Polda Sumatera Selatan terus memperkuat peran strategis institusi kepolisian dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program kemanusiaan berbasis kolaborasi lintas sektor. Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, jajaran Polda Sumsel bersama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ogan Ilir melaksanakan program bedah rumah bagi masyarakat prasejahtera di Kabupaten Ogan Ilir.

Program tersebut diwujudkan melalui peletakan batu pertama pembangunan rumah layak huni milik Mawarni (63), seorang petani lanjut usia warga Desa Talang Pangeran Ulu, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, pada Selasa, 12 Mei 2026, sekitar pukul 09.30 WIB.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakapolres Ogan Ilir Kompol Georgie Absalom Sakul, S.I.K., mewakili Kapolres Ogan Ilir AKBP Bagus Suryo Wibowo, S.I.K., bersama Ketua BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir Drs. H. Sidharta, S.E., M.Si., serta dihadiri unsur perangkat desa dan masyarakat sekitar.

Program rumah layak huni ini menjadi bagian dari implementasi nyata semangat Polri Presisi yang dicanangkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam memperkuat kehadiran Polri sebagai institusi yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir membantu menyelesaikan persoalan sosial masyarakat secara langsung.

Selain pembangunan rumah, jajaran Polres Ogan Ilir bersama BAZNAS juga menyalurkan sebanyak 60 paket sembako kepada warga yang membutuhkan di sekitar lokasi kegiatan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga di tengah dinamika ekonomi nasional.

Program kolaboratif ini dinilai memiliki dampak strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan, khususnya kelompok rentan seperti lansia dan warga berpenghasilan rendah. Kehadiran hunian yang layak tidak hanya meningkatkan kesehatan dan kenyamanan hidup, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial serta rasa aman di lingkungan masyarakat.

Wakapolres Ogan Ilir Kompol Georgie Absalom Sakul, S.I.K., menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk konkret pengabdian Polri kepada masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program bedah rumah ini bukan hanya pembangunan fisik semata, tetapi bagian dari upaya bersama menghadirkan harapan, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan,” ujar Kompol Georgie Absalom Sakul, S.I.K.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk memperkuat kegiatan sosial yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Polda Sumatera Selatan berkomitmen mendukung penuh program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang humanis dan solutif. Program bedah rumah ini adalah wujud nyata bahwa stabilitas keamanan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tegas Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Kegiatan peletakan batu pertama berlangsung aman, tertib, dan penuh suasana kekeluargaan hingga selesai sekitar pukul 10.30 WIB. Polda Sumsel memastikan program-program kemanusiaan serupa akan terus diperluas di seluruh wilayah jajaran sebagai bagian dari penguatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan sosial berkelanjutan di Sumatera Selatan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dorong Kesejahteraan Warga, Kapolda Sumsel Resmikan Gedung Baru dan Program Sosial di Lahat

Penulis
Reta
-

Polda Sumatera Selatan memperkuat komitmennya dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan infrastruktur pelayanan publik serta pelaksanaan program sosial kemasyarakatan di Kabupaten Lahat, Minggu, 17 Mei 2026.

Komitmen tersebut diwujudkan langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., melalui kunjungan kerja sekaligus peresmian Gedung Satuan Intelkam Polres Lahat yang berlangsung di Mapolres Lahat mulai pukul 10.45 WIB hingga 11.45 WIB.

Kegiatan strategis ini menjadi bagian dari implementasi program Presisi Polri yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan stabilitas keamanan daerah, serta pembangunan hubungan yang humanis antara Polri dan masyarakat.

Peresmian Gedung Sat Intelkam tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepolisian kepada masyarakat, termasuk pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), perizinan, serta fungsi intelijen keamanan yang mendukung stabilitas kamtibmas di wilayah Kabupaten Lahat.

Pembangunan gedung pelayanan tersebut bersumber dari dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lahat. Hal ini menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah daerah dan institusi kepolisian dalam mendukung percepatan pembangunan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik modern dan inklusif.

Dalam pelaksanaannya, Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., didampingi Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto, S.I.K., M.I.K., beserta unsur Forkopimda Kabupaten Lahat dan jajaran Pejabat Utama Polda Sumatera Selatan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita sebagai simbol peresmian Gedung Sat Intelkam. Selanjutnya, Kapolda Sumsel bersama rombongan meninjau sejumlah program sosial dan inovasi pelayanan masyarakat, di antaranya inovasi Bank Sampah Mobile, pelaksanaan khitanan massal, penyaluran bantuan sumur bor untuk kebutuhan air bersih, serta program bedah rumah bagi warga kurang mampu.

Pelaksanaan program sosial tersebut memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti sanitasi, akses air bersih, dan hunian layak. Di sisi lain, peningkatan sarana pelayanan publik kepolisian diharapkan mampu mempercepat pelayanan administrasi kepada masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi daerah secara lebih efektif.

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa keberadaan infrastruktur pelayanan publik yang representatif menjadi fondasi penting dalam menciptakan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Infrastruktur pelayanan publik yang representatif merupakan modal utama untuk memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi masyarakat. Polri tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga harus hadir menjadi motor penggerak kesejahteraan sosial melalui aksi-aksi kemanusiaan yang nyata,” tegas Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menambahkan bahwa penguatan pelayanan publik dan program sosial merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap agenda pembangunan nasional di daerah.

“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat, baik melalui penguatan fasilitas keamanan yang modern maupun penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Kehadiran Polri harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Melalui kunjungan kerja dan peresmian fasilitas pelayanan publik tersebut, Polda Sumatera Selatan menegaskan perannya sebagai institusi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang aman, tertib, dan berkelanjutan di Sumatera Selatan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tak Sekadar Seremonial, Panen Raya Jagung Polda Jabar Perkuat Ekosistem Pertanian

Penulis
Reta
-

Polda Jawa Barat menggelar Panen Raya Jagung Serentak Tahun 2026 di kawasan Hutan Perum Perhutani Blok Bangka, Desa Mekarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Sabtu (16/5/2026). Kegiatan yang dipimpin secara virtual oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tersebut menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. menyampaikan bahwa panen raya bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan hasil sinergi kuat antara Polri, TNI, Kejaksaan, Perhutani, PTPN, sektor perbankan, dan kelompok tani binaan. Hingga kuartal pertama tahun 2026, realisasi penanaman jagung di wilayah Jawa Barat telah mencapai 12.500 hektare atau sekitar 41,6 persen dari total target 30.000 hektare lahan produktif hasil kerja sama dengan PTPN dan Perhutani.

Selain meningkatkan produksi, Polda Jabar juga memperkuat sektor hilir melalui pembangunan dua gudang logistik strategis di Kabupaten Indramayu dan Subang yang kini telah terisi penuh untuk mendukung kapasitas serap Bulog Jabar. Dalam mendukung kesejahteraan petani, Polda Jabar turut mendorong akses pembiayaan melalui KUR Bank Himbara dan bantuan modal Primkopol berupa alsintan, pupuk, serta bibit. Kapolda berharap program ini mampu menciptakan ekosistem pertanian yang lebih sehat, terintegrasi, dan mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ekspor Kepiting Mimika Tembus Malaysia dan Singapura, Nilai Devisa Capai Rp186 Juta

Penulis
Reta
-

Produk perikanan unggulan Kabupaten Mimika tembus pasar internasional. Sebanyak 4.290 kilogram kepiting karaka hasil tangkapan lokal diekspor ke Malaysia dan Singapura oleh PT Hokky Laut Perkasa dengan nilai devisa mencapai Rp186,4 juta.

Capaian ini menjadi kabar positif bagi masyarakat dan pelaku usaha perikanan di Mimika karena menunjukkan tingginya permintaan pasar global terhadap komoditas laut asal daerah tersebut. Berdasarkan data hingga awal Mei 2026, total ekspor kepiting bakau hidup dari Mimika telah mencapai 19.245 kilogram dengan nilai ekonomi sebesar Rp1,05 miliar. Angka tersebut hampir menyamai total capaian ekspor sepanjang tahun 2025, meski tahun 2026 baru berjalan lima bulan. Peningkatan ini sekaligus mencerminkan semakin baiknya kualitas produk dan kesiapan pelaku usaha lokal dalam memenuhi standar ekspor internasional.

Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengatakan keberhasilan ekspor ini membuka peluang yang lebih luas bagi perekonomian daerah, khususnya bagi UMKM dan masyarakat yang bergerak di sektor perikanan. “Pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan penuh melalui pembinaan, pelatihan SDM, hingga penguatan akses promosi. Kami ingin UMKM di Mimika terus berkembang secara kualitas dan kuantitas agar mampu bersaing di tingkat internasional,” ujarnya.

Selain memberikan dampak ekonomi bagi daerah, aktivitas ekspor tersebut juga memperluas kesempatan usaha bagi nelayan, pelaku distribusi, hingga UMKM pengolahan hasil laut di Mimika. Kemudahan akses pasar luar negeri diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

Di sisi lain, pendampingan kepada pelaku usaha terus dilakukan agar proses ekspor semakin mudah dipahami masyarakat. Melalui program KLIK-PACE (Klinik Ekspor), Bea Cukai Timika memberikan asistensi kepada UMKM dan eksportir, mulai dari identifikasi produk potensial, sosialisasi prosedur ekspor, hingga pendampingan penyusunan dokumen dan promosi.

Kepala Kantor Bea Cukai Timika, Yudi Amirullah, menegaskan pihaknya terus berupaya menghadirkan layanan yang cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa ekspor ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah awal untuk melahirkan lebih banyak eksportir baru dari Mimika yang berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Khusus Bea Cukai Papua, Encep Dudi Ginanjar, menyampaikan bahwa keberhasilan ekspor komoditas perikanan dari Mimika menunjukkan besarnya potensi ekonomi Papua apabila didukung kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. “Ekspor ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membuka peluang usaha, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan UMKM, serta memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar internasional,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bea Cukai Gagalkan Peredaran 1,4 Juta Batang Rokok Ilegal di Bali, Nilai Rp2 Miliar

Penulis
Reta
-

Sinergi Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur bersama Bea Cukai Denpasar serta Bea Cukai Mataram gagalkan pengiriman rokok ilegal di wilayah Bali. Penindakan terlaksana pada Rabu (13/5) sekitar pukul 00.10 WITA di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali.

Penindakan bermula dari informasi yang diperoleh petugas Bea Cukai Mataram terkait dugaan adanya pengangkutan Barang Kena Cukai (BKC) hasil tembakau ilegal menggunakan sebuah truk. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan Kanwil Bea Cukai Bali Nusra dan Bea Cukai Denpasar melakukan penelusuran serta pembuntutan terhadap kendaraan dimaksud hingga akhirnya dilakukan penghentian dan pemeriksaan.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan satu unit truk yang mengangkut 98 karung rokok ilegal berbagai merek tanpa dilekati pita cukai. Modus yang digunakan pelaku ialah menyamarkan muatan rokok ilegal dengan menumpuknya bersama barang lain seperti kaleng cat, karung sendok plastik, kardus gelas plastik, dan kardus helm.

Adapun rincian rokok ilegal yang diamankan meliputi merek Nexus sebanyak 560.000 batang, New Nexus sebanyak 496.000 batang, Pad Bold sebanyak 96.000 batang, Reno 09 Mangga sebanyak 172.800 batang, serta Reno 09 Anggur sebanyak 76.800 batang. Secara keseluruhan, total barang hasil penindakan mencapai 1.401.600 batang rokok ilegal dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp2,08 miliar.
Dari jumlah tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp1,35 miliar, dengan nilai cukai sebesar Rp1,04 miliar.

Selain mengamankan barang bukti dan sarana pengangkut, petugas juga membawa dua orang, yakni pengemudi berinisial DH dan asistennya berinisial K, ke Bea Cukai Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Para pelaku diduga melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Cukai.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, mengatakan bahwa penindakan ini merupakan bentuk nyata komitmen Bea Cukai dalam melindungi masyarakat sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil.

“Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan. Penindakan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan mendukung keberlangsungan industri hasil tembakau yang legal,” ujar Budi.

Bea Cukai menegaskan akan terus memperkuat sinergi pengawasan dan penindakan guna menekan peredaran barang kena cukai ilegal di berbagai wilayah Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bakorwil Malang Hadiri Pelantikan IKADIN Jatim, Dorong Akses Bantuan Hukum untuk Masyarakat

Penulis
Reta
-

Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Asep Kusdinar menghadiri kegiatan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Jawa Timur periode 2026–2030 beserta 18 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) IKADIN se-Jawa Timur, di Atria Hotel Malang. Hal itu disampaikan dalam rilis yang diterima Tim JNR Kominfo Jatim, Sabtu (16/5/2026).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Bakorwil Malang memandang keberadaan organisasi profesi hukum memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas sosial, penguatan kesadaran hukum masyarakat, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan.

Peran Bakorwil Malang tidak hanya sebatas menghadiri kegiatan seremonial, namun juga membangun komunikasi dan jejaring strategis antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi profesi, hingga elemen masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan secara kolaboratif.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan sinkronisasi lintas sektor, Bakorwil Malang terus aktif dalam penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi profesi, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan.

Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar menyampaikan bahwa sinergi lintas sektor sangat diperlukan untuk memperluas akses bantuan hukum dan edukasi hukum kepada masyarakat.

“Bakorwil hadir untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar stakeholder. Kehadiran organisasi profesi seperti IKADIN sangat penting dalam mendukung pelayanan publik yang berkeadilan serta meningkatkan pemahaman hukum masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Asep sinergi tersebut juga sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menciptakan pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bakorwil Malang hadir mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan organisasi profesi advokat dalam memberikan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat.

Pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut mengusung semangat “Fiat Justitia Ruat Caelum” yang bermakna “keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh”. Semangat tersebut menggema dalam seluruh rangkaian kegiatan sebagai pengingat pentingnya integritas, profesionalitas, dan keberpihakan terhadap keadilan dalam menjalankan profesi advokat.

Selain prosesi pelantikan, kegiatan juga menjadi momentum konsolidasi organisasi advokat di Jawa Timur untuk memperkuat peran profesi dalam memberikan pendampingan hukum secara profesional, independen, dan bertanggung jawab kepada masyarakat yang membutuhkan.

Acara tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, organisasi profesi, akademisi, serta para advokat dari berbagai daerah di Jawa Timur sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem penegakan hukum yang humanis dan berintegritas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Khofifah Indar Parawansa Hadiri Penganugerahan 50 Tahun Dharma Lautan Utama, Apresiasi Mitra Angkutan Lebaran 2026

Penulis
Reta
-

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri malam penganugerahan Mitra Usaha dan Pelanggan 2026 bertajuk “50 Tahun PT. Dharma Lautan Utama Melayani Bangsa” yang digelar PT. Dharma Lautan Utama di salah satu hotel di Surabaya, Jumat (15/5/2026) malam.

Dalam kesempatan itu, Khofifah turut menyerahkan penghargaan kepada sejumlah mitra usaha, agen, ekspedisi, pengemudi, hingga pelanggan setia sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan dukungan dalam menyukseskan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026.

Kehadiran orang nomor satu di Jawa Timur itu menjadi bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap sektor transportasi laut yang selama ini berperan penting dalam mendukung konektivitas antardaerah dan kelancaran distribusi penumpang maupun logistik nasional.

Turut mendampingi Gubernur Khofifah dalam kegiatan, yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan berlangsung hangat dan penuh apresiasi. PT. Dharma Lautan Utama memberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan, khususnya selama momentum arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Penghargaan diberikan kepada mitra usaha agen, perusahaan ekspedisi, pengemudi, hingga pelanggan setia kategori penumpang umum dan kendaraan pribadi. Apresiasi tersebut menjadi bentuk terima kasih perusahaan kepada pelanggan dan seluruh pihak yang selama ini terus memberikan kepercayaan terhadap layanan transportasi laut PT. Dharma Lautan Utama.

Selain pelanggan dan mitra usaha, perusahaan juga memberikan apresiasi kepada regulator pusat dan daerah, fasilitator, media, serta internal perusahaan yang selama masa angkutan Lebaran 2026 turut berperan menjaga kelancaran pelayanan transportasi laut.

Acara turut dihadiri Komisaris dan Owner PT. Dharma Lautan Utama Soengging Soerjasmoro, Komisaris Utama dan Owner PT. Dharma Lautan Utama Drs. Bambang Eddy S, Penasehat dan Owner PT. Dharma Lautan Utama H. Ir. Bambang Haryo Soekartono, Direktur Utama PT. Dharma Lautan Utama Erwin H. Poedjono, SE, beserta seluruh jajaran manajemen perusahaan.

Momentum 50 tahun PT. Dharma Lautan Utama tersebut juga menjadi penegasan komitmen perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut bagi masyarakat Indonesia. Selama lima dekade beroperasi, PT. Dharma Lautan Utama terus berkembang sebagai salah satu perusahaan pelayaran nasional yang melayani berbagai rute antarpulau dan mendukung mobilitas masyarakat maupun distribusi barang.

Rangkaian acara berlangsung lancar dan penuh kebersamaan. Para penerima penghargaan tampak antusias menerima apresiasi yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur bersama jajaran manajemen PT. Dharma Lautan Utama.

Melalui kegiatan ini, PT. Dharma Lautan Utama berharap sinergi dan kerja sama yang selama ini terjalin dengan baik bersama mitra usaha, regulator, pelanggan, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat pada masa mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...265266267...4,868Halaman 266 dari 4,868