Beranda blog Halaman 267

Pendaftaran Beasiswa Santri Jawa Tengah 2026 Dibuka hingga Juli, Ini Syarat dan Jadwalnya

Penulis
Reta
-

Beasiswa santri yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, masih dibuka pendaftarannya sampai Juli 2026 mendatang. Hingga kini, jumlah pendaftar sudah mencapai 825 orang.

“Berdasarkan data, yang sudah daftar sekitar 825 orang santri, baik untuk sekolah di luar negeri maupun dalam negeri,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di sela Muwaadah Pengukuhan dan Pelepasan Peserta Didik Kelas IX & XII MTS MA Nahdlatul Muslimin, Undaan Kidul, Kabupaten Kudus Tahun Ajaran 2026, Minggu (17/5/2026).

Taj Yasin berharap, para santri yang mendapatkan beasiswa tersebut bisa belajar dengan baik, dan ilmunya bisa dimanfaatkan setelah lulus.

“Ilmunya bisa dimanfaatkan untuk melengkapi keilmuan yang ada di pondok pesantren,” ujarnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Lembaga Fasilitasi dan Sinergitas Pesantren (LFSP), resmi membuka pendaftaran “Program Beasiswa Santri dan Pengasuh Pesantren Tahun 2026”.

Mengusung semangat “Ngopeni Nglakoni”, program itu menawarkan bantuan biaya pendidikan yang komprehensif, mulai dari jenjang vokasi hingga doktoral (S3) di dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan pengumuman resmi, tenggat waktu pendaftaran beasiswa terbagi menjadi dua. Untuk beasiswa santri vokasi dan program S1 dalam negeri, pendaftarannya 18 Februari hingga 10 Juli 2026. Adapun tahapan seleksi akan dilangsungkan pada 13 Juli hingga 1 Agustus 2026, dan hasilnya diumumkan pada 3 Agustus 2026.

Sementara itu, pendaftaran untuk seluruh program Luar Negeri memiliki durasi yang lebih singkat. Pendaftaran S1 Luar Negeri, program Double Degree, serta S1 Keislaman di Al Azhar (Mesir) dan Al Ahqof serta Imam Syafi’i (Yaman) dibuka pada 18 Februari-13 Juni 2026.

Seleksi untuk katagori ini dijadwalkan pada 15 Juni hingga 4 Juli 2026, disusul pengumuman pada 6 Juli 2026. Seluruh rangkaian proses pendaftaran dilakukan secara daring (online) melalui gawai.

Calon pendaftar wajib mengunduh atau mengakses aplikasi JNN (Jateng Ngopeni Nglakoni) yang tersedia di Playstore maupun Appstore. Setelah masuk ke dalam aplikasi, pengguna cukup melalui klik banner “Beasiswa Santri” yang ada di halaman utama.

Pendaftar diarahkan untuk membaca Petunjuk Teknis secara saksama, lalu klik tautan pendaftaran yang berada di bagian paling bawah halaman. Di tautan tersebut, peserta dapat mengisi formulir dan mengunggah dokumen persyaratan kelengkapan.

Selain melalui aplikasi, dokumen Petunjuk Teknis pendaftaran juga dapat diunduh melalui situs web resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah di www.jatengprov.go.id.

LFSP Jawa Tengah memberikan fasilitas pembiayaan yang sangat lengkap. Bagi penerima beasiswa dalam negeri, fasilitas utama berupa tanggungan Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara penuh hingga delapan semester.

Sedangkan bagi santri yang lolos program studi luar negeri, beasiswa akan menanggung biaya kuliah, biaya hidup, pengurusan visa, asuransi, hingga tiket pesawat pulang-pergi dari Semarang ke negara tujuan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Percepatan KDMP di Jawa Tengah, Sragen Sudah Bangun 94 Koperasi Desa

Penulis
Reta
-

Percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), terus dilakukan di wilayah Jawa Tengah. Termasuk, di Sragen dan Kota Magelang.

Hal itu tampak saat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026), secara hybrid. Di Sragen, peresmian dipusatkan di KDMP Desa Sepat, Kecamatan Masaran.

Bupati Sragen, Sigit Pamungkas menyampaikan, percepatan pembentukan KDMP merupakan langkah besar dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

“Bapak Presiden telah meresmikan operasionalisasi 1.061 KDMP. Jumlah yang besar dalam waktu yang singkat, ini sebuah ikhtiar luar biasa yang dikawal dengan sepenuh hati,” ujar bupati.

Menurutnya, pembentukan KDMP merupakan implementasi amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.

“Tujuan Presiden dengan adanya KDMP ini adalah melaksanakan amanah konstitusi, bahwa soko guru perekonomian adalah koperasi,” beber Sigit.

Dijelaskan, di Kabupaten Sragen, sebanyak 94 KDMP telah menyelesaikan pembangunan gedung secara penuh, sementara 20 KDMP di antaranya telah mulai menjalankan kegiatan usaha.

“Jenis usahanya sangat variatif, mulai dari jual beli benih padi, simpan pinjam, sembako, pupuk, gas LPG, layanan pertanian, layanan laku pandai, hingga layanan Samsat. Variasi ini menunjukkan insting bisnis yang mulai tumbuh di tingkat desa,” jelasnya.

Bupati Sigit optimistis KDMP mampu berkembang menjadi penggerak ekonomi desa, dengan dukungan dan pendampingan dari pemerintah.

“Semoga sejarah yang kurang baik terkait koperasi bisa dihindari, dan KDMP ke depan benar-benar berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat desa,” ungkapnya.

Ditambahkan, keberadaan KDMP diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi agar lebih banyak terjadi di desa, sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sigit menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan koperasi, guna membangun kepercayaan masyarakat, sekaligus membuka ruang pengawasan bersama.

“Transparansi penting untuk menciptakan trust masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa ikut mengawasi. Saya juga meminta KDMP yang sudah berjalan agar bisa menjadi contoh yang baik bagi koperasi lainnya,” pungkasnya.

Sementara, ​Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, menyampaikan, pihaknya mendukung program KDMP dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan.

Hal itu diwujudkan dengan telah selesainya pembangunan KDMP Wates, di kompleks Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Wates, Kecamatan Magelang Utara.

Dia menilai, pemilihan lokasi koperasi di Kelurahan Wates tersebut sangat strategis, karena berada di tengah pemukiman penduduk serta kawasan rusunawa.

Damar berharap, kehadiran KDMP ini mampu membawa dampak positif yang nyata bagi masyarakat setempat.

​”Kami berharap koperasi ini bisa berjalan dan bisa meningkatkan kesejahteraan. Dan juga roda ekonomi di sekitar KDMP ini bisa bergerak lebih maju dan tentunya membawa kemanfaatan bagi kita semua,” ujarnya.

​Terkait pengembangan ke depan, Damar mengakui, pembangunan gedung baru KDPM di Kota Magelang menghadapi tantangan keterbatasan lahan. Kendati demikian, Pemkot Magelang terus berupaya mencari solusi agar program ini bisa menyentuh wilayah lain, melalui pemanfaatan lahan-lahan kosong yang tersedia.

​Ia menambahkan, wilayah Magelang Tengah dan Magelang Selatan akan segera menyusul untuk pembangunan unit koperasi baru, salah satunya memanfaatkan tanah kosong seperti di Kelurahan Magersari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

198 Atlet Ramaikan Kejurnas Tenis Junior Piala Wali Kota Magelang 2026, Lampaui Target

Penulis
Reta
-

Sebanyak 198 atlet dari Pulau Jawa maupun luar, mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tenis Junior Piala Wali Kota Magelang 2026. Jumlah itu jauh melampaui target awal 100 atlet.

Kejurnas dibuka ​Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, di Lapangan Tenis Moncer Serius, Sanden Sport Center, Jumat (15/5/2026). Berlangsung hingga Minggu (17/5/2026), turnamen tersebut mempertandingkan nomor perorangan dan ganda, untuk Kelompok Umur (KU) 8, 10, 12, 14, dan 16 tahun.

​Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, menyatakan akan terus mendukung pembinaan atlet junior, sekaligus memperkuat posisi Kota Magelang sebagai kota sport tourism.

​”Kota Magelang mampu menjadi tuan rumah event olahraga bertaraf nasional. Kami berkomitmen terus menghadirkan event berskala nasional untuk melahirkan atlet berprestasi, yang mampu mewakili Indonesia di kejuaraan internasional,” ujar Damar.

Terkait kesiapan infrastruktur olahraga, pihaknya menyatakan terus melakukan inventarisasi dan pengembangan berbagai venue olahraga yang ada, termasuk fasilitas tenis lapangan.

“Pengembangan tersebut diarahkan menuju standar internasional, agar fasilitas olahraga di Kota Magelang nantinya mampu digunakan untuk menyelenggarakan event-event olahraga bertaraf internasional,” ujarnya.

​Selain fokus pada prestasi, Damar menilai ada dampak ekonomi signifikan dari penyelenggaraan ini. Peningkatan okupansi hotel dan pemberdayaan UMKM di sekitar lokasi pertandingan, menjadi bukti nyata multiplier effect dari kegiatan olahraga.

​Kepala Disporapar Kota Magelang, Imam Baihaki menyatakan, pihaknya telah menyiagakan 10 lapangan di tiga lokasi berbeda, yakni Lapangan Tenis Indoor dan Outdoor Moncer Serius, Lapangan Armada Estate, dan Lapangan Indoor New Armada.

Imam menyebut, kegiatan itu untuk mendorong dan meningkatkan citra Kota Magelang sebagai kota yang aktif, dalam pembinaan olahraga dan penyelenggara event olahraga tingkat nasional.

“Event ini diharapkan mampu mendukung pengembangan sport tourism dan perekonomian daerah,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kebijakan Fiskal Dorong Ekonomi RI Tumbuh 5,61%, Investasi Ikut Melonjak

Penulis
Reta
-

Kebijakan fiskal memainkan peran penting sebagai instrumen Pemerintah dalam menjaga stabilitas dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah situasi global yang masih menantang. Dengan dukungan kebijakan fiskal yang dikelola secara optimal, perekonomian Indonesia pada triwulan I 2026 menunjukkan kinerja yang kuat. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan, ditopang oleh permintaan domestik yang terjaga, peningkatan investasi, serta percepatan belanja Pemerintah dalam mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Capaian tersebut mencerminkan bagaimana kebijakan fiskal mampu meredam tekanan eksternal, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal strategis yang digunakan secara adaptif namun tetap prudent dalam mendukung stabilitas dan penguatan aktivitas perekonomian nasional. Dukungan tersebut antara lain dilakukan melalui pemberian insentif perpajakan yang selektif, terarah, dan terukur, dengan tetap memerhatikan kapasitas ruang fiskal. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat UMKM dan dunia usaha, mendorong investasi, serta mempertahankan momentum aktivitas ekonomi nasional. Melalui tata kelola yang tepat, ekonomi dapat didorong optimal dengan keuangan negara tetap sehat.

Pada triwulan I 2026, dukungan kebijakan fiskal melalui insentif perpajakan, turut mendukung momentum investasi dan aktivitas sektor riil nasional. Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) tumbuh kuat 5,96% (yoy), memperkuat pertumbuhan sektor-sektor produktif perekonomian nasional. Capaian tersebut  konsisten dengan data Kementerian Investasi yang menunjukkan realisasi investasi langsung tumbuh 7,22%.

Untuk memastikan kebijakan tersebut dikelola secara transparan dan akuntabel, Pemerintah secara konsisten memperkuat pelaporan belanja perpajakan melalui Tax Expenditure Report (TER). Melalui laporan ini, publik dapat melihat berbagai fasilitas perpajakan yang diberikan negara, termasuk nilai, tujuan kebijakan, jenis pajak, sektor penerima manfaat, serta arah dukungannya bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pelaporan belanja perpajakan menjadi bagian penting dari tata kelola APBN karena memastikan setiap insentif yang diberikan dapat diawasi bersama.

Komitmen terhadap transparansi pelaporan tersebut juga telah mendapat pengakuan internasional. Dalam Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) yang resmi dirilis pada 11 Mei 2026, TER Indonesia meraih posisi teratas dari 116 negara. Hasil ini lebih tinggi dari sejumlah negara maju seperti Korea Selatan, Australia, Kanada, Jerman, Belanda, dan Prancis. Posisi ini juga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejak indeks tersebut pertama kali diluncurkan pada tahun 2023. Saat itu, Indonesia berada pada peringkat ke-15, kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi peringkat ke-2, hingga akhirnya pada tahun ini Indonesia unggul di posisi teratas.

Kementerian Keuangan terus berkomitmen memperkuat kualitas transparansi belanja perpajakan sebagai bagian penting dari tata kelola fiskal yang sehat dan akuntabel. Upaya tersebut akan terus diperkuat melalui penyempurnaan kualitas pelaporan, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan kebijakan insentif agar semakin terukur dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian.

Untuk diketahui, GTETI merupakan indeks komparatif pertama di dunia yang menilai praktik pelaporan insentif atau belanja perpajakan (tax expenditure) secara global. Indeks ini dibangun berdasarkan data Global Tax Expenditures Database (GTED) dan memeringkat negara-negara berdasarkan keteraturan, kualitas, serta cakupan informasi laporan insentif perpajakan yang diterbitkan.

Sementara itu, insentif pajak yang dilaporkan dalam TER mencerminkan keberpihakan Pemerintah kepada masyarakat dan UMKM, sekaligus mendukung iklim investasi. Rumah tangga dan UMKM menerima manfaat lebih dari 70% dari keseluruhan belanja perpajakan atau sekitar Rp389 triliun pada tahun 2025. Insentif-insentif tersebut diberikan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pokok seperti bahan makanan dan tempat tinggal, mengurangi biaya pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain-lain. Insentif tersebut juga turut mendukung penciptaan lapangan kerja di masyakarat dan kehidupan rakyat yang semakin berkualitas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Dorong Kemandirian Pangan, Stok Beras Bulog Tertinggi Sepanjang Sejarah

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya ditunjukkan saat Presiden melakukan groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta launching operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada Sabtu (16/05/2026).

Usai mendampingi Kepala Negara dalam kegiatan tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa agenda di Tuban merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Menurutnya, pemerintah kini tidak hanya fokus mempertahankan capaian swasembada beras, tetapi juga memperkuat produksi jagung dan komoditas pangan strategis lainnya.

“Ini salah satu upaya kita, kerja keras kita untuk memastikan pangan kita kuat, pangan kita mandiri setelah kita berhasil mencapai swasembada beras di tahun 2025 yang lalu atas kerja keras Pak Mentan beserta dengan seluruh jajaran. Kita sekarang mengejar untuk juga swasembada di bidang jagung dan seluruh komoditas pangan lainnya,” ujar Mensesneg.

Lebih lanjut, Mensesneg juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petani Indonesia atas kontribusi mereka dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Mensesneg menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan merupakan hasil kerja bersama pemerintah dan para petani di seluruh daerah.

“Tentunya kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih, tidak hanya kepada Menteri Pertanian tetapi kepada seluruh petani di seluruh Indonesia karena kerja keras para petani kita dapat mencapai swasembada pangan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mensesneg turut mengungkapkan capaian strategis lain di sektor pangan nasional, yakni meningkatnya cadangan beras pemerintah yang kini mencapai 5,3 juta ton di gudang Bulog. Menurutnya, jumlah tersebut menjadi pencapaian bersejarah yang menunjukkan kondisi pangan nasional yang aman dan terkendali.

“Cadangan beras pemerintah di gudang Bulog sejumlah 5,3 juta ton. sekali lagi kita ingin memastikan bahwa pangan kita aman, terkendali, harga juga terjangkau bahkan bisa memberi bantuan kepada saudara-saudara kita di negara lain,” ungkapnya.

Senada dengan Mensesneg, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menjelaskan bahwa pemerintah juga terus memperkuat dukungan sektor pertanian, termasuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani. Menurut Amran, stok pupuk nasional saat ini dalam kondisi lebih dari cukup, bahkan Indonesia telah mulai melakukan ekspor pupuk ke sejumlah negara.

“Pupuk kita lebih dari cukup bahkan kemarin kami ekspor ke Australia, berikutnya Filipina, Brasil, India, bahkan kemarin juga Menteri Pertanian Australia langsung mengucapkan terima kasih 4 kali. Ini kehebatan Bapak Presiden Republik Indonesia gagasan besar beliau kita laksanakan dengan baik,” ujarnya.

Selain keberhasilan swasembada beras, Mentan menyebut Indonesia kini juga telah mencapai swasembada jagung untuk kebutuhan pakan. Mentan menambahkan bahwa harga pupuk dalam negeri pun mengalami penurunan hingga 20 persen, yang diharapkan semakin membantu produktivitas petani nasional.

“Swasembada beras sudah, kemudian kita ekspor pupuk, harga pupuk dalam negeri turun 20 persen. Kemudian kita sudah swasembada jagung untuk pakan. Berikutnya industri seperti disampaikan tadi Pak Mensesneg,” pungkas Amran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Dorong Ketahanan Pangan dan Gizi Nasional, 166 SPPG Polri Resmi Beroperasi

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan bangsa. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara pada acara panen raya jagung serentak kuartal II dan groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta launching operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut penguatan ketahanan pangan dilakukan melalui sinergi berbagai program strategis pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga pembangunan desa nelayan yang didukung sektor pertanian, peternakan, dan perikanan nasional.

“Dengan Koperasi Merah Putih, MBG, Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita, produksi pangan kita aman. Aman karbohidrat, aman protein, aman ternak. Jagung strategis untuk pakan ternak. Jadi kedaulatan kita terjaga dan diamankan,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa program MBG akan terus dilanjutkan karena memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, Kepala Negara mengingatkan agar pelaksanaannya dilakukan secara tertib dan bebas dari penyelewengan.

“MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam. Tidak boleh ada penyelewengan karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat,” imbuh Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara turut mengapresiasi langkah Polri dalam memperkuat infrastruktur pangan nasional melalui pembangunan gudang ketahanan pangan dan pengoperasian SPPG di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan bahwa keberadaan fasilitas tersebut akan mendukung stabilitas pasokan pangan sekaligus pemenuhan gizi masyarakat.

“Groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan ditambah yang 18 sudah kau bangun, luar biasa. Launching Operasional 166 SPPG baru juga terima kasih. Sehingga saudara nanti akan berperan penting,” tutur Presiden Prabowo.

Selain memperkuat ketahanan pangan, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan. Pemerintah, lanjut Presiden, akan terus memperbaiki fasilitas pendidikan, memperluas Sekolah Rakyat, hingga menghadirkan teknologi pembelajaran digital di seluruh sekolah Indonesia agar seluruh anak bangsa memiliki kesempatan belajar yang setara.

“Kita bertekad untuk memperbaiki seluruh sekolah Indonesia untuk anak-anak rakyat kita. Kita bertekad semua anaknya orang yang paling lemah bisa sekolah dengan baik. Kita bangun sekolah rakyat. Kalau tidak salah di Tuban sudah ada sekolah rakyat. Akan kita tingkatkan jumlahnya dan kemampuannya,” pungkas Kepala Negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Apresiasi Inovasi Briket Jagung dan Pupuk Batu Bara, Dorong Ketahanan Pangan Nasional

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi berbagai inovasi di sektor pangan dan energi yang dinilai mampu memperkuat ketahanan nasional di tengah situasi krisis global. Apresiasi tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta launching operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026.

“Saya gembira. Bukan saya pura-pura. Saya lega. Kenapa? Karena dunia krisis energi, negara-negara panik. Tapi sekarang saya dikasih tahu, ‘Pak tenang, kita bisa bikin briket arang dari tongkol jagung.’ Waduh, luar biasa. Tadinya tongkol itu dibuang, ya. Sekarang bisa jadi sumber energi. Luar biasa,” ucap Presiden.

Kepala Negara menyebut inovasi pemanfaatan tongkol jagung menjadi briket arang merupakan terobosan besar. Menurut Presiden, lahirnya inovasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan.

“Di tengah krisis, Indonesia punya putra-putri yang inovatif, yang tidak menyerah, yang berani mencari ilmu. Karena kalian dekat sama rakyat, kalian dekat, kalian dekat sama kampus, kalian dekat sama insinyur, sarjana-sarjana itu, makanya kalian tahu. Ini luar biasa,” katanya.

“Pangan adalah strategis. Apapun yang kau buat untuk mengamankan dan meningkatkan produksi pangan kita, itu berarti anda mengamankan masa depan kita, kedaulatan kita,” lanjutnya.

Selain inovasi briket arang dari tongkol jagung, Presiden juga menyoroti pengembangan pupuk berbahan batu bara kalori rendah yang dinilai mampu memperkuat kemandirian sektor pertanian nasional. Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap pupuk impor.

“Begitu kita lepas dari ketergantungan pupuk dari luar negeri, kita menjadi sangat kuat. Saya minta ini diimplementasi, konsep temuan bagus,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan bahwa produk-produk inovasi ini nantinya dapat didistribusikan secara luas kepada masyarakat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hal tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menghadirkan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau.

“Kuncinya kita harus beri bahan yang penting untuk rakyat dengan harga semurah-murahnya. Semurah-murahnya supaya rakyat kita daya belinya meningkat, kehidupannya lebih baik, kualitas hidupnya lebih baik,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Transportasi Jadi Sorotan Haji 2026, Timwas DPR Pastikan Keamanan Jemaah dari RI ke Arab Saudi

Penulis
Reta
-

Anggota Timwas Haji DPR RI, Danang Wicaksana, menegaskan pengawasan transportasi menjadi fokus utama Timwas Haji DPR dalam pelaksanaan ibadah haji 2026. Pengawasan dilakukan mulai dari keberangkatan jemaah menuju Arab Saudi, pergerakan antarkota, hingga mobilitas jemaah pada fase puncak haji di Armuzna.

Pernyataan itu disampaikan Danang kepada Parlementaria saat keberangkatan Timwas Haji Tahap 1 Gelombang 2 di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Minggu (17/05/2026). Menurut Danang, Timwas Haji DPR RI memberi perhatian serius terhadap seluruh rantai layanan transportasi jemaah, tidak hanya armada penerbangan menuju Arab Saudi, tetapi juga transportasi darat yang digunakan selama pelaksanaan ibadah haji.

“Bagi bagian kami yang di Komisi V DPR, memang fokus ke transportasi. Baik armada maskapai yang terbang ke Saudi sampai yang internal antarkota di sana,” ujar Danang.

Salah satu sorotan utama adalah pergerakan jemaah dari Madinah menuju Makkah. Jalur tersebut dinilai rawan karena tingginya mobilitas jemaah dalam jumlah besar. Timwas Haji DPR juga menaruh perhatian khusus setelah adanya informasi kecelakaan bus yang sempat menimpa jemaah Indonesia beberapa waktu lalu.

Karena itu, Timwas Haji DPR ingin memastikan seluruh armada yang digunakan memenuhi standar keselamatan dan mampu melayani jemaah secara optimal.

Selain transportasi antarkota, Timwas Haji DPR juga akan memeriksa operasional bus selawat di Kota Makkah. Moda transportasi ini menjadi penghubung utama jemaah dari hotel pemondokan menuju Masjidil Haram dan sebaliknya.

Danang mengatakan pengawasan paling ketat akan dilakukan saat fase puncak haji di Armuzna, yakni perpindahan jemaah dari Arafah, Muzdalifah, hingga Mina. Fase ini dinilai sebagai titik paling kritis dalam penyelenggaraan haji karena jutaan jemaah bergerak hampir bersamaan dalam waktu terbatas.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan jadwal perpindahan kloter secara ketat agar kepadatan dapat diurai. Namun, Timwas Haji DPR tetap ingin memastikan implementasi di lapangan berjalan sesuai rencana.

“Karena padatnya, tiap-tiap kloter harus bergeser sesuai waktunya. Ini yang akan kita pastikan,” katanya.

Kepadatan di Muzdalifah juga menjadi perhatian khusus. Timwas Haji DPR akan mengecek kemungkinan penerapan skema murur atau pengaturan perlintasan tertentu untuk mengurangi penumpukan jemaah.

Tak hanya fokus pada jemaah umum, Timwas Haji DPR juga menyoroti layanan bagi jemaah sakit dan lansia. Menurut Danang, kelompok rentan membutuhkan perlakuan khusus, terutama terkait transportasi dan mobilitas selama menjalankan rangkaian ibadah haji.

Ia menyebut jemaah yang sedang sakit maupun lansia pengguna kursi roda memerlukan kendaraan dan pendampingan khusus agar tetap dapat mengikuti seluruh rukun haji, termasuk wukuf di Arafah.

“Setiap jemaah haji Indonesia yang ada di sana harus bisa melaksanakan wukuf di Arafah serta rukun-rukun haji lainnya,” ujar Anggota Komisi V DPR RI ini.

Timwas Haji DPR berencana meminta penjelasan detail dari pemerintah dan otoritas terkait di Arab Saudi mengenai skema kontingensi untuk jemaah sakit dan lansia. Pengawasan dilakukan agar negara benar-benar hadir memenuhi hak seluruh jemaah tanpa terkecuali.

Danang menegaskan keberhasilan penyelenggaraan haji bukan hanya soal kelancaran ibadah, tetapi juga kemampuan pemerintah menjamin keselamatan, kenyamanan, dan akses layanan bagi seluruh jemaah sejak keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.

“Yang jelas, kami ingin pemerintah melaksanakan kewajibannya kepada jemaah haji kita agar bisa menunaikan semua rukunnya,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

 

Rokhmin Dahuri Soroti Ketimpangan Lahan di Indramayu, Petani Hanya Kuasai 0,4 Hektar

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri, menyoroti ketimpangan kepemilikan lahan yang masih dialami petani di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab utama petani sulit meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari kemiskinan.

“Tahu enggak petani Indramayu lahan garapannya berapa rata-rata? Hanya 0,4 hektar. Padahal skala ekonomi kalau petani itu mau sejahtera minimal 2,5 hektar,” ujar Rokhmin Dahuri dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria,di Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menilai persoalan agraria bukan hanya terjadi di Indramayu, melainkan menjadi masalah nasional yang berkaitan dengan ketimpangan penguasaan aset produksi di Indonesia.

“Ada 0,2 persen pengusaha besar yang punya lahan sekitar 70 persen dari total lahan di Indonesia,” ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Rokhmin menegaskan reforma agraria harus dijalankan lebih serius agar petani dan nelayan memiliki akses ekonomi yang lebih adil. Menurutnya, tanpa pembenahan distribusi lahan, kesejahteraan masyarakat kecil akan sulit tercapai.

“Pemerintah yang berhasil itu pemerintah yang mampu menyejahterakan rakyat,” tegasnya.

Selain menyoroti persoalan kepemilikan lahan, Rokhmin juga memberi perhatian terhadap kondisi ekonomi di jalur Pantura Jawa Barat. Ia menilai aktivitas industri dan perdagangan di sejumlah wilayah mulai mengalami perlambatan sehingga berdampak pada meningkatnya pengangguran dan melemahnya daya beli masyarakat.

Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat kecil, khususnya petani dan nelayan.

Abdul Fikri Faqih: Sensus Ekonomi 2026 Harus Jujur Agar UMKM Tidak Salah Sasaran

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengungkapkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap hasil Sensus Ekonomi 2026 sangat tinggi. Menurutnya, kejujuran data menjadi kunci utama agar peta kekuatan UMKM dan peluang sektor usaha di masa depan dapat terbaca dengan jelas.

“Jangan sampai terjadi mismatch, di mana intervensi program tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang tidak butuh dibantu, sementara yang sangat membutuhkan justru tidak dibantu hanya karena datanya belum diperbarui. Kita harus memastikan potret ekonomi kita apa adanya, jangan ditutup-tutupi,” tegas Fikri Faqih dalam keterangan rilis yang diterima oleh Parlementaria di Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu juga menyoroti prestasi Kota Surakarta dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI di kota Surakarta yang masuk dalam tiga besar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Jawa Tengah bersama Salatiga dan Semarang.

Namun, ia Mengingatkan agar BPS tidak hanya terpaku pada angka IPM atau Gini Ratio saja, melainkan juga harus mampu mendeteksi dini kondisi warga disabilitas, warga miskin ekstrem dan kaum dhuafa melalui sistem data yang transparan dan dapat diakses publik. Dirinya mencontohkan model keterbukaan data di daerah lain yang memungkinkan publik memantau sebaran warga stunting hingga tingkat RT secara real-time.

Menurutnya, sistem informasi statistik di kota seperti Solo harus mulai beralih dari model monografi statis ke sistem digital yang dinamis dan accessible. “Kaum dhuafa adalah mereka yang tidak mampu berusaha, sehingga diperlukan afirmasi yang jelas. Melalui Sensus Ekonomi dan program Kelurahan Cantik ini, kita harapkan data yang dihasilkan menjadi dasar kebijakan yang lebih manusiawi dan tepat guna,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...266267268...4,868Halaman 267 dari 4,868