Beranda blog Halaman 268

Hantavirus Muncul di Kota Besar, Anggota DPR Lestari Moerdijat Dorong Edukasi dan Pencegahan Ditingkatkan

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menekankan perlunya membangun kesadaran kolektif untuk mengantisipasi terjadinya potensi penyebaran Virus Hanta di tanah air.

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, ujar Lestari, pada periode 2024-2026, dari 23 kasus yang terkonfirmasi, Hantavirus sudah menyebabkan tiga kematian. Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, WHO pun sudah menetapkan  Hantavirus perlu diwaspadai.

Karena itu, tegas Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu, langkah edukasi dan sosialisasi terkait ancaman Hantavirus perlu ditingkatkan.

“Negara melalui Kemenkes RI telah mengambil langkah konkret untuk mewaspadai ancaman Hantavirus. Meski begitu, kekhawatiran publik terhadap ancaman virus tersebut di tanah air, harus dapat diatasi secara bersama,” kata Lestari dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Wakil Ketua MPR RI ini juga menilai upaya pencegahan terhadap ancaman Virus Hanta membutuhkan pemahaman semua pihak terkait bagaimana memitigasi dan tindakan apa yang harus diambil bila terpapar Virus Hanta.

Hal itu agar, tegas Rerie, sapaan akrabnya, potensi ancaman yang ada dapat diatasi bersama sebagai bagian upaya peningkatan kewaspadaan dan pencegahan penyebaran Hantavirus di tanah air.

Dilansir dari Kompas.id, sebelum adanya kasus penularan di kapal persiar MV Hondius, virus hanta sebenarnya telah memiliki sejarah panjang di dunia, termasuk Indonesia. Terbaru, Kementerian Kesehatan mencatat 256 kasus suspek virus hanta pada kurun waktu tahun 2024 hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 23 kasus terkonfirmasi positif.

Secara angka kasus positif tampak sedikit. Namun, jika ditarik dalam puluhan tahun ke belakang, virus ini terus bergerak secara diam-diam. Kerap kali virus ini bersembunyi di balik diagnosis leptospirosis yang juga dikenal berasal dari tikus tetapi lewat bakteri. Sebagian lain, diagnosis berujung pada penyakit demam berdarah.

Kembali pada data Kemenkes, 12 dari 23 kasus positif berasal dari dua kota, yakni Jakarta dan Yogyakarta. Ini menunjukkan virus hanta tidak terjadi di wilayah terpencil, sebaliknya menjangkiti wilayah urban padat penduduk. Ini pun meningkatkan risiko penularan yang terjadi antarmanusia.

Sebagaimana terjadi di dunia, kasus-kasus yang muncul dengan model penularan dari rodensia tikus ke manusia bergeser menuju wilayah padat penduduk seperti di Amerika Utara (tipe new world).

Artinya, virus hanta yang sudah menjangkiti sebelum manusia menuju dunia modern tetap membawa ancamannya saat manusia gencar membangun jalan tol dan gedung pencakar langit. Bahkan, risiko ancamannya pun makin tinggi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

 

Habib Syarief Desak Afirmasi untuk Guru Honorer dalam Seleksi PPPK, Ini Alasannya

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad, mendesak pemerintah memberikan kebijakan tindakan afirmatif bagi guru honorer dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Habib menegaskan bahwa penataan birokrasi berdasarkan Undang-Undang ASN tidak boleh dijalankan secara kaku, hingga mengorbankan para pendidik yang telah mengabdi bertahun-tahun di sekolah negeri.

“Di tengah kekurangan guru yang sangat besar, negara dihadapkan pada dilema regulasi. Jika penghapusan honorer dilakukan tanpa mekanisme transisi yang adil, yang terancam bukan hanya nasib guru, tetapi juga keberlangsungan pendidikan nasional. Ketidaksinkronan antara Kemendikdasmen dan Kementerian PAN-RB telah menciptakan ketidakpastian hukum yang meresahkan,” ujar Habib Syarief dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Persoalan guru honorer saat ini memuncak seiring amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 yang mewajibkan penataan tenaga non-ASN tuntas pada 2024. Namun di lapangan, Indonesia justru menghadapi krisis kekurangan lebih dari 480 ribu guru, dengan laju pensiun mencapai 70 ribu orang per tahun. Saat ini, tercatat masih ada 237 ribu guru non-ASN yang menjadi tulang punggung proses belajar mengajar di sekolah negeri daerah.

Habib menilai, meminggirkan ratusan ribu guru atas nama legalitas formal bukan hanya kegagalan administratif, melainkan bentuk demanusiawi hukum yang mencederai rasa keadilan. Mengutip pemikiran Satjipto Rahardjo, ia mengingatkan bahwa hakikat hukum adalah untuk manusia.

“Sehingga aspek kemanusiaan dan keberlangsungan pendidikan harus menjadi prioritas utama di atas prosedur birokrasi,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Sebagai solusi konkret, Habib meminta pemerintah memberikan rekognisi khusus bagi guru yang telah mengabdi minimal lima hingga sepuluh tahun agar tidak disamakan dengan lulusan baru dalam proses seleksi. Ia juga mendorong implementasi skema PPPK Paruh Waktu sebagai wadah transisi agar para guru tetap memiliki kepastian status hukum dan tidak dianggap ilegal pasca-tenggat waktu penataan.

Selain itu, legislator asal Jawa Barat ini meminta pemerintah pusat memberikan jaminan dukungan anggaran yang pasti kepada pemerintah daerah untuk penggajian guru PPPK. Habib juga mengusulkan moratorium sanksi administratif bagi instansi pendidikan yang masih mempekerjakan guru non-ASN selama kebutuhan guru nasional belum terpenuhi secara mandiri oleh negara.

“Mengabaikan eksistensi guru honorer atas nama kepatuhan regulasi adalah sebuah kegagalan nalar hukum. Kita tidak boleh membiarkan para pahlawan pendidikan ini menjadi korban dari transisi birokrasi. Hukum harus bertindak sebagai instrumen kesejahteraan dan perlindungan sosial, bukan sekadar instrumen penghukum yang kaku,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bareskrim Bongkar Markas Judi Online di Jakarta, 320 WNA Ditangkap

Penulis
Reta
-

Bareskrim Polri berhasil membongkar markas judi online di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat, Kamis (7/5/2026). Hingga saat ini, penggerebekan yang dilakukan aparat kepolisian pada pekan lalu itu masih menjadi tren perbincangan di media sosial oleh netizen Indonesia.

Polisi meringkus 320 warga negara asing dalam penggerebekan tersebut. Mereka umumnya berasal dari negara tetangga Indonesia, terdiri atas 228 warga Vietnam, 57 warga China, 13 warga Myanmar, 11 warga Laos, lima warga Thailand, serta masing-masing tiga warga Malaysia dan Kamboja.

Merespons hal itu, Anggota Komisi Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia mendesak Pemerintah untuk mengambil langkah lebih tegas dalam memberantas sindikat transnasional yang berkeliaran di Indonesia.

“Kehadiran para sindikat judi, penipuan online, ditambah narkoba, secara pelan-pelan akan menjadikan Indonesia sebagai sarang kejahatan internasional, yang tidak hanya mencari keuntungan ekonomi, tapi juga merusak generasi bangsa,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Dilihat dari kewarganegaraannya, Politisi Fraksi PKS ini  menduga mereka adalah sindikat yang sebelumnya beroperasi di perbatasan negara-negara Indochina seperti Kamboja, Vietnam, Laos, Thailand, dan Myanmar. Mereka menyebar karena wilayah itu tidak lagi aman akibat perburuan sindikat online yang dilakukan China, serta adanya konflik yang melibatkan negara-negara bertetangga di kawasan tersebut.

Menurut Meity, sindikat transnasional yang terbongkar di Jakarta oleh polisi, dan juga di Batam oleh Direktorat Jenderal Imigrasi baru-baru ini, merupakan alarm atau tanda bahaya bagi keamanan negara. Karena itu, hal tersebut harus dicegah melalui operasi terkoordinasi oleh institusi dan lembaga-lembaga berwenang, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga secara sistematis hingga ke daerah-daerah.

“Aktivitas mereka sangat mengancam stabilitas negara. Kok bisa ada orang asing beraktivitas dan berkumpul untuk melakukan kejahatan di negara kita secara rutin, dalam jumlah besar pula. Dalam konteks keamanan negara, realitas ini sangat mengancam. Dan artinya pula, aktivitas ini melibatkan dukungan oknum yang memiliki akses dari dalam. Pemerintah harus serius,” jelasnya.

Paling buruk, lanjut Meity, kehadiran para sindikat tersebut berpotensi menciptakan stigma dari pihak luar bagi Indonesia sebagai negara rapuh, yaitu sebuah negara dengan pemerintahan, otoritas keamanan, dan pertahanan negara yang dianggap tidak bekerja, serta sulit mengendalikan sistem yang ada untuk mencegah ancaman dari luar.

“Sebagai negara yang diperhitungkan di Asia, apalagi Asia Tenggara, Indonesia tak boleh mendapat stigma tersebut. Mereka harus diperangi, termasuk membongkar dalang-dalang dari dalam,” pungkas politisi dari Sulawesi Selatan tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jaga Kapasitas Waduk, Perum Jasa Tirta I Gelar Flushing Sungai Brantas Pekan Depan

Penulis
Reta
-

Perum Jasa Tirta I memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan flushing atau penggelontoran sedimen di Bendungan Wlingi dan Bendung Lodoyo yang dijadwalkan pada 18 hingga 23 Mei 2026 mendatang.

Langkah pemeliharaan rutin ini dilakukan untuk menjaga keandalan infrastruktur sumber daya air, mengembalikan kapasitas tampungan waduk, serta memastikan kelestarian lingkungan di sekitar daerah aliran sungai.

Mengedepankan kolaborasi, Perum Jasa Tirta I telah merampungkan serangkaian tahapan koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat dan instansi pemerintah sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai. Pada tanggal 13 April 2026, perusahaan telah menyelenggarakan kegiatan koordinasi persiapan pelaksanaan flushing secara terpadu bersama jajaran dinas dan stakeholders terkait.

Lebih lanjut, sebagai bentuk komitmen dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung sektor pertanian lokal, Perum Jasa Tirta I juga telah melangsungkan rapat koordinasi khusus dengan perwakilan Himpunan Petani Pengguna Air (HIPPA) di wilayah Blitar dan Tulungagung pada tanggal 6 Mei 2026 untuk membahas manajemen tata air irigasi selama masa flushing.

Kepala Sub Divisi PSDA Brantas 1 Perum Jasa Tirta I, Arief Satria Marsudi, dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5/2026) menyampaikan bahwa sinergi aktif masyarakat dan instansi terkait merupakan kunci keberhasilan kegiatan ini.

“Pelaksanaan flushing Waduk Wlingi dan Lodoyo adalah agenda penting tahunan dalam rangka menjamin keberlangsungan fungsi Waduk Wlingi dan Lodoyo, keberlanjutan
pembangkitan listrik di PLTA Wlingi, PLTA Lodoyo dan PLTM Lodagung, serta kelancaran pasokan air daerah irigasi Lodagung yang memerlukan dukungan penuh dari seluruh pihak.

Melalui koordinasi intensif bersama masyarakat dan stakeholder terkait, kami ingin memastikan bahwa seluruh kebutuhan tata air masyarakat telah terakomodasi dengan baik
dalam skenario operasional kami.” jelasnya.

Selama periode flushing berlangsung, akan terjadi peningkatan debit dan kekeruhan air terutama pada ruas hilir Waduk Wlingi dan Lodoyo. Oleh karena itu, akan dilakukan penutupan sementara jalan akses lintas Bendungan Wlingi dan jalan akses lintas Bendung
Lodoyo.

Perum Jasa Tirta I juga mengimbau seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Blitar, Tulungagung dan Kediri untuk tidak beraktivitas di sekitar aliran Sungai Brantas. ”Kami
harapkan warga area Blitar, Tulungagung hingga Kediri untuk menghindari berkegiatan di bantaran dan menjaga jarak aman dari aliran Sungai Brantas mengingat potensi derasnya arus air. Kami himbau warga juga meningkatkan kewaspadaan guna menjaga keselamatan bersama
selama kegiatan flushing berlangsung,” tutup Arief .

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mocaf Bangkitkan Petani Singkong Banjarnegara, Harga Kini Tembus Rp1.000/Kg

Penulis
Reta
-

Singkong sering kali dicap sebagai pangan kasta kedua setelah nasi. Padahal, jika diolah, ubi kayu dapat menjadi tepung singkong sebagai bahan dasar berbagai kudapan, hingga menjadi cadangan pangan pemerintah.

Pengolah tepung singkong atau modified cassava flour (mocaf) asal Banjarnegara, Riza Azyumardi Azra mengatakan, telah menggeluti bidang tersebut sejak 2015. Berawal dari kepeduliannya terhadap petani singkong yang saat itu hasil panennya hanya dihargai Rp200 per kilogram, kini dia mampu mengangkat derajat petani.

Riza berkisah, melalui Rumah Mocaf yang didirikan, dia mampu menyerap hasil panen singkong petani, dan mengolahnya menjadi berbagai produk turunan pengganti tepung gandum. Dia mengolah tepung singkong menjadi chocolate chips, chiffon cake, selondok, gula, tepung roti, tepung berbumbu, hingga gula cair.

“Dalam satu bulan untuk pasar domestik sekitar 30-40 ton. Kini tren permintaannya terus naik. Kami menjual ke pasar retail, pasar daring, dan pesanan personal. Kalau ke luar negeri, pernah ke Oman, Turki, Malaysia, juga ada permintaan dari China,” ujarnya, di gerai Rumah Mocaf, Kabupaten Banjarnegara, Kamis (14/5/2026).

Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, Riza memperoleh pasokan singkong dari petani di berbagai wilayah Banjarnegara. Melalui ekosistem yang terbentuk, dia rutin mendapat pasokan singkong yang telah diolah menjadi mocaf, kemudian diproses kembali menjadi berbagai produk non-gluten yang dinilai lebih sehat dan cocok bagi penderita celiac maupun alergi gandum.

Dia berharap, tepung mocaf dapat diserap oleh program-program nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, Riza juga berharap ada subsidi untuk tepung lokal, agar harganya mampu bersaing dengan tepung gandum yang saat ini banyak beredar di pasaran.

“Kalau dari Pemprov Jateng, kami pernah mendapat dukungan berupa alat oven untuk produksi chiffon dan cookies, serta alat kemas untuk packing,” imbuhnya.

Petani singkong Desa Parakan, Kecamatan Purwanegara, Latif mengatakan, martabat petani kini terangkat sejak booming produk mocaf. Saat ini, harga singkong mencapai lebih dari Rp1.000 per kilogram.

“Dulu kesusahan kalau mau jual, sampai harus ke luar kota. Sekarang kami siap menampung dengan harga yang sedikit lebih tinggi,” urainya.

Latif menambahkan, petani singkong di desanya mampu memproduksi hingga 21 ton per tahun, dengan luas lahan sekitar 1–2 hektare.

“Kalau kami untuk penjualan tepung mocaf bekerja sama dengan Mas Riza, sebulan bisa 10-15 ton. Harapannya, tepung ini bisa dikenal ke seluruh Indonesia,” ucapnya.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, terus berupaya mengenalkan produk turunan singkong dan pangan lokal lainnya. Hal itu terlihat dari data Dinas Ketahanan Pangan Jateng, yang turut menjadikan pangan berbahan mocaf sebagai bagian dari cadangan pangan pemerintah.

Data Dishanpan Jateng menunjukkan, sejak 2022 produk turunan tepung lokal seperti mi mocaf, beras jagung, dan beras singkong telah dijadikan bagian dari cadangan pangan selain beras.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Gibran Perkenalkan Program Kampung Haji, Solusi Tekan Biaya dan Tingkatkan Layanan Jamaah

Penulis
Reta
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming memperkenalkan program “Kampung Haji” saat menghadiri Haul ke-55 Al Maghfurlah K.H. Abdul Wahab Chasbullah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Minggu (10/05/2026). Program tersebut merupakan salah satu inisiatif terbaru Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas pelayanan jamaah haji Indonesia.

Kegiatan ini juga sejalan dengan pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat pelayanan publik, memperkokoh kehidupan beragama, serta meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Wapres menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah menghadirkan berbagai kemudahan bagi jamaah haji, termasuk layanan fast track imigrasi di sejumlah daerah seperti Surabaya yang mampu mempercepat proses administrasi dan pemeriksaan keimigrasian jamaah.

Melanjutkan upaya tersebut, pemerintah kini tengah menyiapkan kawasan terpadu bernama Kampung Haji sebagai bagian dari penguatan layanan haji Indonesia.

“Ke depan diharapkan bisa memperlancar, mempermudah, dan insyaallah menekan biaya haji,” kata Wapres.

Wapres menjelaskan, kawasan Kampung Haji akan dibangun di atas lahan seluas 45 hektare dan tidak hanya difungsikan sebagai tempat penginapan jamaah, tetapi juga dilengkapi berbagai fasilitas pelayanan penunjang ibadah haji.

Selain menyoroti program Kampung Haji, Wapres juga meminta seluruh unsur pemerintah daerah dan Forkopimda untuk terus mengawal berbagai program prioritas Presiden agar dapat berjalan optimal di daerah.

“Saya titip ke para kiai, Forkopimda, dan seluruh pihak untuk selalu mengawal program-program prioritas dari Bapak Presiden, mulai dari MBG, CKG, koperasi desa, kampung nelayan, dan program-program lainnya,” pesan Wapres.

Menurut Wapres, pesantren memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan bangsa karena mampu mencetak generasi yang religius, berkarakter, sekaligus adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto kepada para ulama, santri, dan masyarakat yang hadir pada acara haul.

Turut mendampingi Wapres dalam kegiatan tersebut Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Jombang Warsubi, serta Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo: Kekayaan Negara Harus Dijaga untuk Kesejahteraan 287 Juta Rakyat

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat institusi yudikatif sekaligus langkah tegas dalam penegakkan hukum guna melindungi kekayaan negara dan menjamin kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam sambutannya pada acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan yang diselenggarakan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026.

“Kalau kekayaan negara bisa kita kendalikan, akan cukup banyak uang untuk kita perbaiki semua sendi-sendi NKRI,” tegas Presiden.

Kepala Negara menekankan langkah tegas dalam melindungi kekayaan negara ini merupakan hal mendasar untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai apabila hasil pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan negara tidak memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.

“Ini adalah masalah survival. 287 juta rakyat Indonesia tidak mungkin hidup baik, hidup sejahtera kalau kekayaannya diambil tiap hari, tiap minggu, tiap bulan,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi capaian yang telah diraih oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam penyelamatan aset negara. Meski demikian, Presiden menekankan bahwa capaian tersebut merupakan sebagain kecil dari potensi kekayaan negara yang harus diselamatkan.

“Perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak. Apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa. Jawabannya adalah harus bisa,” tegasnya.

Oleh karena itu, Kepala Negara menegaskan bahwa negara akan terus hadir melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Menurutnya, langkah tersebut merupakan fondasi bagi kebangkitan nasional dan penguatan bangsa.

“Kita akan ambil langkah-langkah yang tegas. Tadi kita disampaikan bahwa tidak ada pilihan lain, kita harus tegakkan hukum, kita harus meyakinkan bahwa negara hadir dan negara hadir, dan negara akan hadir terus. Dan NKRI akan kuat, NKRI akan bangkit, lebih hebat lagi,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menyoroti penguatan sektor yudikatif sebagai salah satu upaya pemerintah dalam membangun sistem keadilan yang berintegritas. Presiden menyampaikan bahwa peningkatan kesejahteraan hakim merupakan langkah strategis untuk memastikan independensi peradilan sekaligus bentuk penghormatan terhadap peran lembaga peradilan.

“Saya percaya dan yakin masalah korupsi, masalah ketidakadilan itu harus diselesaikan di yudikatif. Karena itu hakim-hakim kita harus kita hormati, harus dipilih dengan baik, dan harus dikasih penghasilan yang cukup supaya hakim-hakim kita tidak bisa disogok,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara pun menekankan agar seluruh insan peradilan dapat menjaga integritas dan memastikan keadilan yang nyata bagi masyarakat. Menurutnya, setiap putusan pengadilan akan selalu dinilai oleh rakyat.

“Kita harus bikin yudikatif kita tempat rakyat mendapat keadilan. Dan itu saya pesankan kepada Ketua Mahkamah Agung, saya pesankan kepada semua hakim,” ungkap Presiden.

“Hakim-hakim, ingat, putusan-putusanmu akan dinilai oleh rakyat. Putusan-putusanmu akan dipelajari, dan masyarakat kita, dan rakyat kita sudah tidak bodoh. Mereka akan lihat, mereka akan merasakan ketidakadilan,” sambungnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden RI Tegaskan Berantas Korupsi SDA, Rp10 Triliun dan Jutaan Hektare Hutan Diamankan

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan denda administratif sebesar Rp10.270.051.886.464 dan lahan kawasan hutan seluas 2.373.171,75 hektare dalam acara yang digelar di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyelamatkan kekayaan negara melalui penertiban kawasan hutan dan pemberantasan praktik korupsi.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah penyelamatan aset negara tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat. Kepala Negara menyebut, masyarakat kini menuntut hasil konkret dari kerja pemerintah.

“Saya kira saudara-saudara, acara-acara seperti ini, jangan kita anggap hanya seremoni atau show, tapi, pandangan saya, keyakinan saya, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, sudah pada tahap bahwa rakyat kita ingin melihat bukti,” ujar Presiden.

Presiden juga mengungkapkan bahwa penyerahan kali ini merupakan yang keempat dengan total nilai penyelamatan aset mencapai sekitar Rp40 triliun. Menurut Presiden, hasil penyelamatan kekayaan negara tersebut akan dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan fasilitas pelayanan publik, termasuk perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia.

Kepala Negara menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mempercepat renovasi fasilitas pendidikan nasional. Setelah memperbaiki 17 ribu sekolah pada tahun lalu, pemerintah menargetkan perbaikan 70 ribu sekolah pada tahun ini dan 100 ribu sekolah pada tahun depan.

“Dan tahun depannya lagi kita juga selesaikan, nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki, semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang, dimakan para koruptor dan para maling-maling dan perampok-perampok tersebut,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, dan PPATK atas kerja bersama dalam mengamankan aset negara. Presiden juga menegaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Di manapun itu berada, bumi dan air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu perintah Undang-Undang Dasar 1945 harus dikuasai negara. Ini bukan gagasannya Prabowo Subianto. Ini bukan sesuatu yang kita karang. Ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo pun menegaskan bahwa perjuangan menyelamatkan kekayaan negara akan terus dilakukan demi masa depan Indonesia dan generasi mendatang. “Ini harus berhenti dan kita akan berjuang keras untuk hentikan itu dengan segala risiko,” pungkas Presiden.

Langkah tegas ini menandai arah baru tata kelola sumber daya alam Indonesia yang lebih bersih, lebih adil, dan sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Jambi Sambut Program Tunjangan Beras untuk ASN

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris, menyambut positif wacana Perum Bulog untuk kembali menghidupkan program tunjangan beras bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri. Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya membantu kesejahteraan aparatur negara, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan melalui penyerapan beras petani lokal.

Menurut Al Haris, sepanjang program itu memberikan manfaat bagi ASN dan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Jambi siap mendukung pelaksanaannya. Ia berharap kebutuhan beras untuk aparatur nantinya dapat dipenuhi dari hasil produksi petani lokal Jambi.

“Sepanjang itu baik untuk ASN kita, saya kira tidak masalah, kita harap ke depan beras lokal ini kita akan gunakan untuk kebutuhan (lokal),” ujar Al Haris.

Ia menegaskan, kualitas beras produksi petani Jambi saat ini sudah mampu bersaing dan layak dikonsumsi oleh para abdi negara. Dengan jumlah populasi masyarakat Jambi yang besar, potensi serapan beras lokal dinilai sangat menjanjikan.

Al Haris bahkan menargetkan agar kebutuhan beras dari Bulog di Jambi ke depan lebih banyak berasal dari hasil panen petani daerah sendiri. Menurutnya, program tunjangan beras tersebut jangan hanya dipandang sebagai bantuan rutin, tetapi juga sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Meski saat ini produksi beras Jambi baru mampu memenuhi sekitar 71 persen kebutuhan masyarakat, namun ia optimistis kebijakan tersebut dapat menjadi motivasi bagi petani untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kualitas hasil panen.

“Artinya kita berharap beras lokal Jambi yang sudah banyak dibeli oleh Bulog, kembali ke Jambi lagi,” katanya.

Sementara itu, Pimpinan Bulog Wilayah Jambi, Wiwin Indratno, memastikan pihaknya terus melakukan penyerapan gabah dan beras sesuai penugasan pemerintah pusat guna menjaga stabilitas stok pangan nasional.

Bulog Jambi juga memperkuat koordinasi dengan TNI, dinas pertanian, penyuluh hingga brigade pangan untuk memastikan harga Gabah Kering Panen (GKP) tetap berada di angka Rp6.500 per kilogram sesuai Instruksi Presiden (Inpres).

Hingga 7 Mei 2026, stok cadangan beras di gudang Bulog Jambi tercatat mencapai 11.507 ton. Jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jambi hingga lima bulan ke depan.

“Kita tegak lurus mendukung seluruh kebijakan yang diputuskan oleh pusat, siap intinya,” kata Wiwin.

Mendag Budi Santoso Dorong UMKM Go International Lewat Program BISA Ekspor

Penulis
Reta
-

Di tengah keramaian Jakarta, ratusan pelaku usaha dari berbagai penjuru Nusantara sedang berkumpul. Di antaranya ada pengusaha batik dari Solo, pemilik camilan dari Balikpapan, hingga pelaku usaha pangan dari Manado. Ratusan orang datang membawa cerita perjalanan usahanya. Benak mereka disatukan sebuah gagasan: produk saya bisa dijual di luar negeri.

Bergesernya siang menuju temaram petang dalam pengapnya pancaroba tidak mengendurkan antusiasme menyimak diskusi forum NGOPI: Ngobrol Produk Indonesia di Jakarta Pusat, pada Rabu, (13/5). Forum ini berhasil mengumpulkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), eksportir, hingga agregator di satu tempat ngopi yang sama. Mereka berbagi suka duka ekspor dan memberi satu-dua tip kepada pelaku usaha yang ingin coba-coba ekspor tapi belum tahu caranya. Interaksi terbangun santai mengalir membentuk ruang cerita berbagi pengalaman dalam menembus pasar global.

Satu per satu pelaku usaha yang minat memulai ekspor membagikan impiannya mengembangkan usaha tidak hanya di dalam negeri. Sebut saja Abdullah, pengusaha batik asal Solo. Lalu ada Hamzah, pelaku usaha kopi sangrai asal Jakarta yang berusaha cermat menggali informasi prosedur ekspor dan kesempatan berjejaring. Ada juga Nana, pelaku usaha camilan skala rumahan asal Balikpapan dengan cita-cita mengirimkan produknya ke negara asing dan laku di sana.

Selain kelompok pelaku usaha yang berjibaku menyibak tata cara ekspor sebagai hal baru, kelompok pelaku usaha lainnya justru berbagi cerita tentang suka duka yang mereka hadapi selama menjalankan ekspor. Mereka menekankan, masuknya produk ke pasar global bukanlah akhir perjalanan, melainkan dimulainya berbagai tantangan.

“Ada banyak regulasi baru seperti aturan produk dangerous goods hingga kebijakan devisa hasil ekspor yang harus kami ikuti. Hal tersebut memengaruhi kecepatan ekspor karena kami harus menyesuaikan diri,” ujar Marisa Hidayat, pemilik PT Herisa Dwi Sejahtera.

Bercerita tentang tantangan ekspor, hal ini juga dihadapi Nurul Afni, pelaku usaha bubuk cokelat (cocoa powder) PT Terra Internasional Indonesia. Pernah ekspor ke Sri Lanka, Mesir, hingga Pakistan, ia mengakui kondisi global sebagai tantangan yang tidak dapat dihindari ketika harus ekspor. Nurul merasakan manfaat forum NGOPI dalam bertukar pengalaman dengan eksportir lainnya.

“Saat ini perang sangat menantang sekali, kemudian meningkatnya dolar (Amerika Serikat) menjadi tantangan ketika berjualan karena harga-harga meningkat tajam. Saya rasa (forum ini) sangat membantu para eksportir karena kami saling tukar rasa dengan masalah yang kami hadapi,” ungkap Nurul.

Hadir di tengah diskusi, yaitu Menteri Perdagangan Budi Santoso. Mendag Busan mendengarkan dan merespons ‘curhat’ para pelaku usaha. Kementerian Perdagangan memiliki program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor yang membantu pelaku usaha untuk masuk ke pasar global.

Kemendag memiliki 46 perwakilan perdagangan yang terdiri atas Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) di 33 negara. Perwakilan dagang akan membantu para pelaku usaha untuk mempromosikan produk Indonesia dan membantu pelaku usaha mendapatkan buyer di luar negeri.

“Banyak pelaku usaha cerita ke saya kalau mereka bingung untuk mendapatkan buyer. Nah, Kemendag punya UMKM BISA Ekspor dengan perwakilan di 33 negara. Kalau terkait bahasa, tidak perlu khawatir akan difasilitasi (para perwakilan dagang). Nanti akan dibantu go international oleh Kementerian Perdagangan,” ujar Mendag Busan.

Mendag Busan juga memperkenalkan Indonesia Design Development Center (IDDC) kepada para pelaku usaha yang hadir. “Kalau ada pelaku usaha yang punya produk tapi kesulitan ekspor karena desainnya belum bagus, kami fasilitasi konsultasi di IDDC,” jelas Mendag Busan.

Redupnya cahaya sore Jakarta menandai berakhirnya NGOPI hari itu. Tetapi, pertemuan yang telah berakhir justru memantik semangat pelaku UMKM yang bercita-cita memulai ekspor atau butuh bertukar pikiran dengan sesama pelaku ekspor. NGOPI sore itu menjadi saksi adanya kesempatan untuk memperluas jangkauan berjualan ke pasar global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...267268269...4,868Halaman 268 dari 4,868