Beranda blog Halaman 269

Kemendag Perkuat Ekspor UMKM, Budi Santoso Ajak Pelaku Usaha Go Global

Penulis
Reta
-

Menteri Perdagangan Budi Santoso terus mendorong lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar menjadi eksportir dan mengejar pasar global. Untuk memastikan lebih banyak UMKM memahami peluang ekspor bagi usaha mereka, Mendag Busan hari ini, Rabu, (13/5) menghadiri diskusi dengan para pelaku UMKM di Jakarta. Diskusi yang bertajuk “NGOPI: Ngobrol Produk Indonesia” tersebut merupakan hasil kolaborasi Kementerian Perdagangan bersama gerakan pemberdayaan UMKM Local Champion Indonesia (LCI).

Mendag Busan menekankan, forum-forum serupa dapat menjadi ruang diskusi dan konsultasi bagi UMKM, eksportir muda, dan agregator untuk memahami peluang ekspor sekaligus memperluas jejaring pasar internasional. Ia pun berharap ada lebih banyak forum diskusi untuk bertukar pikiran sekaligus mengidentifikasi produk-produk UMKM berpotensi ekspor.

“Forum-forum diskusi seperti ini dapat membantu teman-teman UMKM untuk semakin memahami bahwa produk-produknya memiliki potensi untuk ekspor. Selama ini, banyak pelaku UMKM yang sebenarnya punya produk bagus tetapi belum tahu caranya ekspor. Kemendag dapat mendukung cita-cita ekspor teman-teman UMKM melalui berbagai program yang kami miliki,” kata Mendag Busan.

Mendag Busan pun menjelaskan upaya Kemendag dalam memperluas akses pasar UMKM. Salah satunya melalui UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor. Program ini mempertemukan UMKM dengan calon buyer di negara tujuan ekspor melalui pitching dan business matching. Untuk mendukung program tersebut, Kemendag mengoptimalkan peran 46 perwakilan perdagangan (perwadag) RI di 33 negara sebagai ujung tombak promosi produk Indonesia. UMKM BISA Ekspor menjadi salah satu program di bawah payung program besar Kemendag “Dari Lokal untuk Global”.

“Setelah menentukan pasar yang ingin dituju, teman-teman (UMKM) kami hubungkan dengan perwadag RI di negara tujuan ekspor. Setelah presentasi kepada perwadag RI untuk menggali potensi pasarnya, teman-teman akan dicarikan buyer. Kemudian, teman-teman akan presentasi kepada buyer didampingi perwadag RI. Seluruh tahapan digelar virtual sepenuhnya sehingga dapat dilakukan dari mana saja,” ujar Mendag Busan.

Selain fasilitasi ekspor, Kemendag juga menyediakan layanan konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center (IDDC) untuk membantu UMKM meningkatkan kualitas dan daya saing produknya. Kemendag juga memiliki program Product Placement Pilihan Busan, yakni penempatan produk UMKM potensial ekspor di ruang tamu Menteri Perdagangan sebagai sarana promosi kepada tamu dan delegasi asing.

Saat diskusi, sejumlah pelaku usaha menyampaikan aspirasi terkait logistik, penguatan platform digital, hingga penyederhanaan regulasi ekspor produk tertentu. Mendag Busan pun menegaskan, Kemendag terbuka dengan masukan dari pelaku usaha sebagai faktor penting dalam memperkuat kebijakan perdagangan nasional yang lebih adaptif dan mendukung pertumbuhan ekspor.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Fajarini Puntodewi, mengatakan, akses terhadap informasi pasar dan pemanfaatan teknologi juga menjadi faktor penting agar UMKM dapat bersaing di pasar global. Untuk itu, Kemendag menghadirkan platform Inaexport, sebuah layanan terpadu bagi pelaku usaha yang ingin menembus pasar global.

“Inaexport sebagai one-stop service memiliki informasi mengenai profil perusahaan buyer maupun eksportir. Bapak dan Ibu bisa terhubung dengan buyer-buyer di seluruh dunia. Inaexport juga memuat katalog produk dan informasi pasar dari para perwadag RI yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha secara gratis,” kata Puntodewi.

Founder LCI, Dhika Yudistira, menjelaskan, agenda diskusi “NGOPI” berawal dari diskusi sederhana antara pelaku usaha dan para pemangku kepentingan. Ada semangat bersama untuk memperkuat kolaborasi dan mendorong UMKM menembus pasar global dalam suatu sinergi yang bermanfaat bagi lebih banyak UMKM.

“Dari inisiasi obrolan warung kopi, kami melihat perlunya pemerintah, lembaga, dan pelaku usaha duduk bersama. Saat ini, potensi produk-produk UMKM Indonesia sangat besar. Penguatan ekosistem, regulasi, dan pelaku usaha bisa terus berjalan beriringan untuk bersama-sama menembus pasar global,” ujar Dhika.

Sementara itu, pelaku UMKM batik asal Solo, Abdullah, yang menjadi peserta dalam diskusi tersebut menyampaikan antusiasmenya mengikuti forum ini. Menurutnya, forum ini membantunya memahami tata cara ekspor, yang justru menjadi kendala utama usahanya dalam merambah pasar internasional. “Saya berharap, usaha kami bisa lebih berkembang ke arah ekspor setelah memahami tata caranya. Potensi pasar produk kami cukup bagus. Kalau untuk produksi, kami mampu,” ujar Abdullah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Tekankan Integritas Aparat dalam Pelatihan Antikorupsi Polda Jatim

Penulis
Reta
-

Sebanyak 239 personel kepolisian di wilayah Polda Jawa Timur mengikuti Pelatihan Tata Nilai, Penguatan Integritas dan Antikorupsi (PELATNAS) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama dua hari, pada 12-13 Mei 2026 di Gedung Mahameru Polda Jawa Timur, Surabaya.

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menekankan bahwa integritas menjadi fondasi utama yang harus dimiliki setiap aparat penegak hukum (APH) dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tengah masyarakat.

“Para peserta merupakan wujud representasi institusi yang menentukan arah kebijakan, kualitas, dan kepercayaan masyarakat,” ujarnya ketika memberikan sambutan.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan di lingkungan kepolisian, guna mencegah berkembangnya perilaku menyimpang pada tiap individu. Menurutnya, toleransi terhadap pelanggaran sekecil apa pun berpotensi berkembang lebih besar jika tidak segera ditangani.

Sementara itu, Direktur Pencegahan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, Kombes Pol Bhakti Eri Nurmansyah, menyampaikan bahwa pelayanan publik yang bersih menjadi tuntutan yang harus dijaga oleh seluruh jajaran kepolisian.

“Tantangan kita bukan hanya soal penegakan hukum semata, melainkan menyangkut bagaimana kita bersikap, berperilaku, dan memberikan pelayanan yang bebas korupsi,” ucap Bhakti.

Untuk itu, KPK mengajak ratusan personel mulai dari Kepala Sub Direktorat (Kasubdit), Kapolres, Wakapolres, Kepala Satuan (Kasat), hingga Kapolsek-Wakapolsek se-Jawa Timur untuk menyamakan persepsi soal nilai-nilai integritas dan etika, sekaligus membangun pola kepemimpinan yang berorientasi pada nilai-nilai antikorupsi.

Sejumlah materi yang dibawakan meliputi Strategi Pemberantasan Korupsi, Strategi Pencegahan Korupsi Guna Mengawal Ketahanan Perekonomian Nasional, Konflik Pengentingan, Budaya Anti Suap dan Anti Gratifikasi, Internalisasi Integritas, Pengenalan Tentang Kortas, Menata Ulang Peran POLRI di Ruang Publik yang Dinamis, hingga Rencana Aksi.

“Mari kita bangun komitmen bersama dalam menjaga integritas dan jadilah agen perubahan di masing-masing satuan,” pungkas Yonathan.

Melalui pelatihan ini, KPK berharap penguatan integritas bukan soal ucapan semata, melainkan tindakan yang harus terus tumbuh di tubuh kepolisian guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, presisi, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bea Cukai Sumut Tingkatkan Kerja Sama Penegakan Hukum dengan TNI hingga Kejaksaan

Penulis
Reta
-

Dalam rangka meningkatkan  kerja sama di bidang penegakan hukum, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Bea Cukai Sumatera Utara, Rudy Rahmaddi laksanakan kunjungan koordinasi ke berbagai instansi, mulai dari TNI, Polri, hingga Kejaksaan di sepanjang bulan April dan Mei 2026.

Kunjungan koordinasi pertama terlaksana di Makodam I/Bukit Barisan. Rudy, yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara (Kemenkeu Sumut), menemui Pangdam I/Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Hendy Antariksa, dengan didampingi para Kakanwil di lingkungan  Kemenkeu Sumut. Rudy dan jajaran kemudia  melanjutkan kunjungan koordinasi ke Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H, di Polda Sumut.

“Dalam pertemuan tersebut, kami memaparkan peran dan tantangan Bea Cukai dalam melaksanakan fungsi pengawasan guna mengamankan penerimaan negara. Turut kami sampaikan juga peran tiap-tiap kantor wilayah di lingkungan Kemenkeu Sumut,” ujar Rudy.

Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk menegaskan komitmen Bea Cukai dalam mendukung dan  bersinergi dengan instansi lainnya guna menciptakan iklim kamtibmas yang kondusif guna mendorong perekonomian Sumatra Utara yang tumbuh tunggi, sehat, dan inklusif.  “Baik Pangdam I/Bukit Barisan maupun Kapolda Sumut  menyambut baik peningkatan kerja sama yang akan dilakukan dan menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung berbagai langkah serta kebijakan Bea Cukai dan Kemenkeu Sumut demi kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan guna mengamankan penerimaan negara,” lanjutnya.

Rudy juga mengunjungi Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Sumut, Brigjen TNI Muhammad Nasrullah Nasution, S.Sos. Dalam pertemuan tersebut, ia menyatakan akan mendukung dan bersinergi dengan Binda Sumut yang disambut dengan kesiapan Binda memberikan dukungan intelijen guna mendukung pengamanan wilayah dan menjaga kebersamaan  antarinstansi.

Koordinasi juga terlaksana antara Kanwil Bea Cukai Sumut dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Rudy Rahmaddi menemui Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Muhibuddin, S.H., M.H. dan menyampaikan apresiasi atas kerja sama kedua pihak yang telah terjalin selama penanganan perkara kepabeanan dan cukai. Ke depan, Bea Cukai akan mendukung peningkatkan kerja sama pertukaran data antara kedua instansi guna penanganan perkara yang sedang berjalan. Pada kesempatan tersebut, Kajati Sumut  menyampaikan bahwa instansinya akan mendukung dan  bekerja sama  dengan melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan Bea Cukai Sumut, terlebih dengan mulai berlakunya KUHP dan KUHAP yang baru.

Masih dengan semangat untuk  meningkatkan kerja sama antarinstansi, Rudy juga berkoordinasi  dengan Komandan Sektor I Koopsud I Medan, Marsma TNI Imam Subekti, S.T., M.IR. dan  Komadan Kodaeral I Belawan  Laksda TNI Deny Septiana, S.I.P., M.A.P. Kedua institusi sepakat saling mendukung, merpererat kebersamaan serta  memperkuat kesepahaman untuk pertukaran data intelijen guna meningkatkan deteksi dini terhadap potensi penyelundupan barang ilegal, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara, sekaligus melakukan operasi bersama.

“Dengan penguatan koordinasi di level pimpinan, kami berharap dapat berdampak langsung pada efektivitas pengawasan di level operasional, sehingga mampu mendukung pengamanan penerimaan negara secara menyeluruh,” jelasnya.

Tek hanya melaksanakan kunjungan koordinasi, jajaran Kanwil Bea Cukai Sumut juga menerima kunjungan Kakanwil  Imigrasi Sumut, Dr. Parlindungan, S.H., M.H.. Dalam pertemuan tersebut, kedua instansi membahas peningkatan pengawasan perlintasan orang dan barang di titik masuk dan keluar di bandara dan pelabuhan internasional. “Bea Cukai akan meningkatkan kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara Bea Cukai dan Imigrasi di Kualanamu, sementara Kakanwil Imigrasi juga berkomitmen untuk mempererat  kebersamaan,” sebutnya.

Rudy menekankan agar  kerja sama  yang sudah ada dapat dikembangkan menjadi sinergi intelijen, sinergi teritorial, dan sinergi penegakan hukum, karena sinergi lintas institusi dan kebersamaan lintas instansi merupakan kunci dalam mengoptimalkan pengawasan di wilayah dengan karakteristik geografis yang kompleks seperti  di Sumatera Utara.

“Kunjungan koordinasi ke berbagai instansi merupakan langkah strategis untuk mempererat dan meningkatkan kerja sama antarinstansi, dalam rangka menjaga kedaulatan serta kepentingan negara sekaligus untuk mengamankan program pembangunan dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia,” tutup Rudy.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bea Cukai dan BP3MI Perkuat Edukasi Kepabeanan bagi Pekerja Migran Indonesia

Penulis
Reta
-

Kurangnya pemahaman mengenai aturan barang bawaan, barang kiriman, hingga prosedur kepabeanan masih menjadi kendala yang kerap dihadapi pekerja migran Indonesia (PMI). Kondisi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan hambatan saat keberangkatan dan kepulangan, tetapi juga  merugikan pekerja migran akibat ketidaktahuan terhadap hak dan kewajiban mereka. Untuk itu, Bea Cukai bersinergi dengan Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) berupaya memastikan para pekerja migran memperoleh pembekalan materi kepabeanan dan cukai yang memadai sebelum bekerja di luar negeri.

Upaya tersebut diwujudkan Bea Cukai Juanda melalui kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia selama April 2026 di Sidoarjo bekerja sama dengan BP3MI. “Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memberikan edukasi kepada calon pekerja migran agar lebih siap menghadapi proses perjalanan internasional maupun kepulangan ke tanah air,” ujar Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo.

Dalam kegiatan orientasi tersebut, Bea Cukai Juanda memberikan pemahaman mengenai berbagai ketentuan kepabeanan yang perlu diketahui calon pekerja migran. Materi yang disampaikan meliputi aturan barang bawaan penumpang, ketentuan barang kiriman pekerja migran, prosedur barang pindahan, hingga registrasi IMEI perangkat telekomunikasi yang dibawa dari luar negeri. Peserta juga dibekali informasi mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan agar proses pemeriksaan di bandara dapat berjalan lancar sesuai ketentuan.

Penyampaian materi dilakukan secara interaktif agar peserta dapat memahami informasi dengan baik dan mampu menerapkannya dalam situasi nyata. Melalui kegiatan ini, Bea Cukai Juanda berharap potensi kendala, baik dalam proses keberangkatan maupun kepulangan PMI dapat diminimalisasi. Dengan bekal pengetahuan yang memadai, para pekerja migran diharapkan dapat menjalani proses perjalanan dengan aman, tertib, dan lancar.

Sementara itu, penguatan sinergi juga dilakukan Bea Cukai Yogyakarta bersama BP3MI Yogyakarta melalui pertemuan koordinasi yang digelar di Kantor Bea Cukai Yogyakarta pada 6 Mei 2026. Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Imam Sarjono, bersama jajaran pejabat pengawas.

Dalam kegiatan itu, Imam Sarjono menyampaikan bahwa Bea Cukai Yogyakarta sangat terbuka untuk melakukan sinergi dengan BP3MI demi terjaganya para pekerja migran Indonesia. Pertemuan juga membahas berbagai kendala yang dihadapi petugas Bea Cukai di lapangan saat memberikan layanan kepada PMI.

Sebagai tindak lanjut, kedua instansi sepakat melakukan sejumlah langkah kolaboratif, seperti edukasi melalui media sosial, penyusunan buku saku bagi PMI terkait prosedur barang bawaan, serta pembekalan bersama sebelum keberangkatan pekerja migran Indonesia.

Melalui kolaborasi ini, Bea Cukai dan BP3MI berharap kualitas pelayanan kepada pekerja migran Indonesia dapat semakin meningkat. Selain memberikan perlindungan dan kepastian layanan, edukasi yang berkelanjutan juga diharapkan membantu PMI lebih memahami prosedur kepabeanan sehingga dapat terhindar dari berbagai kendala selama bekerja dan kembali ke Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

PT LIM Ekspor Perdana Tuna Beku ke Thailand, Bidik Pasar Asia Tenggara

Penulis
Reta
-

PT Lumbung Ikan Maluku (LIM) melakukan pengiriman perdana produk frozen yellowfin tuna loin ke Bangkok, Tailan, melalui Bandara Internasional Pattimura Ambon pada Sabtu (09/05).

Pengiriman ini merupakan uji pasar awal setelah perusahaan sebelumnya berhasil masuk ke pasar Amerika Serikat dan Jepang, dan kini mulai mengalihkan perhatian ke kawasan Asia Tenggara sebagai destinasi ekspor berikutnya. Jalur udara dipilih untuk menjaga kualitas produk dan mempersingkat waktu distribusi kepada calon pembeli di Tailan.

Kepala Kantor Bea Cukai Ambon, Kurniawan Hari Purnomo, menyampaikan bahwa Bea Cukai Ambon turut memberikan dukungan pelayanan kepabeanan untuk memastikan kelancaran proses ekspor perdana ini. Menurutnya, perluasan negara tujuan ekspor adalah penanda penting bagi perkembangan sektor perikanan Maluku.

“Kami mendorong agar langkah awal ini dapat berkembang menjadi hubungan dagang yang berkelanjutan, sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha perikanan lainnya di Maluku untuk masuk ke pasar Asia Tenggara,” ujarnya.

Tailan dipandang sebagai pasar yang strategis mengingat tingginya permintaan produk perikanan olahan di kawasan tersebut. Respons positif dari pihak pembeli di Bangkok diharapkan dapat membuka jalan bagi pengiriman rutin berikutnya, menjadikan Tailan sebagai titik masuk distribusi produk perikanan Maluku ke negara-negara ASEAN lainnya.

Keberhasilan uji pasar ini akan menjadi tolok ukur penting bagi PT LIM dan pelaku usaha perikanan Maluku dalam merancang strategi ekspor ke depan. Dengan kekayaan sumber daya laut Maluku yang belum sepenuhnya dioptimalkan, diversifikasi pasar ekspor seperti ini menjadi bagian dari upaya nyata penguatan ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan lokal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kejar-kejaran Tengah Malam, Bea Cukai Malang Amankan Rokok Ilegal Senilai Rp689 Juta

Penulis
Reta
-

Bea Cukai Malang kembali menggagalkan upaya peredaran rokok ilegal di wilayah Malang melalui operasi penindakan pada dini hari. Dalam aksi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 464.000 batang rokok ilegal tanpa pita cukai beserta sarana pengangkut yang digunakan pelaku.

Penindakan bermula dari informasi intelijen yang diterima petugas pada Jumat (01/05) sekitar pukul 23.00 WIB. Informasi tersebut menyebutkan adanya dugaan pengiriman rokok ilegal menggunakan kendaraan mobil barang berwarna putih yang akan keluar dari wilayah Malang.

Menindaklanjuti informasi itu, Bea Cukai Malang segera melakukan pengembangan informasi dan patroli darat di sejumlah jalur yang dicurigai menjadi rute pelintasan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada Sabtu (02/05) sekitar pukul 00.10 WIB. Petugas berhasil mengidentifikasi kendaraan dengan ciri-ciri yang sesuai di wilayah Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Saat petugas berupaya menghentikan kendaraan untuk pemeriksaan, pengemudi justru tidak kooperatif dan berusaha melarikan diri. Bahkan, pelaku nekat menabrakkan kendaraannya ke mobil petugas untuk menghindari pemeriksaan.

Kejar-kejaran pun terjadi di tengah malam hingga akhirnya pada pukul 00.45 WIB, kendaraan tersebut ditemukan ditinggalkan di Jalan Kramat, Desa Tegalweru, Kecamatan Dau. Pengemudi melarikan diri menuju area perkebunan warga. Petugas sempat melakukan penyisiran di sekitar lokasi, namun hingga operasi berakhir, pelaku belum berhasil ditemukan.

Dari hasil pemeriksaan terhadap kendaraan yang ditinggalkan, petugas menemukan Barang Kena Cukai hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek BS sebanyak 23.200 bungkus atau setara dengan 464.000 batang. Seluruh barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor Bea Cukai Malang untuk proses penelitian dan penindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil perhitungan, total nilai barang yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai Rp689.040.000, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp346.144.000.

Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Johan Pandores, menegaskan bahwa penindakan tersebut merupakan bentuk nyata perlindungan terhadap hak negara sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat.

“Penindakan ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam melindungi penerimaan negara serta menciptakan persaingan usaha yang adil bagi pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan,” pungkasnya.

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen di Triwulan I 2026, Konsumsi Rumah Tangga Jadi Penopang Utama

Penulis
Reta
-

Menteri Keuangan(Menkeu) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2026 sebesar 5,61% terutama ditopang oleh kuatnya konsumsi rumah tangga, seiring terjaganya daya beli masyarakat dan meningkatnya aktivitas ekonomi domestik.

Dalam keterangannya yang disampaikan saat wawancara dengan tvOne pada Kamis (14/5), Menkeu menjelaskan bahwa kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi rumah tangga yang mencapai 2,94%. “Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat dan tumbuh signifikan,” ujar Menkeu.

Selain konsumsi rumah tangga, investasi memberikan kontribusi sebesar 1,79 persen terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara belanja pemerintah berkontribusi sebesar 1,26%.

Menkeu menjelaskan bahwa pemahaman terhadap struktur pertumbuhan ekonomi perlu dilihat berdasarkan kontribusi masing-masing komponen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). “Kontribusi pertumbuhan dihitung dari pertumbuhan masing-masing komponen dikalikan dengan pangsanya terhadap perekonomian. Dari perhitungan tersebut, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa pertumbuhan belanja pemerintah pada awal tahun merupakan bagian dari strategi percepatan belanja negara agar dampak ekonomi dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun. Menurutnya, pola belanja pemerintah yang sebelumnya cenderung terkonsentrasi pada akhir tahun kini diarahkan agar terealisasi lebih awal sehingga mampu mendukung aktivitas ekonomi secara lebih optimal.

Pemerintah juga terus menjalankan sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta memperkuat daya beli masyarakat. Langkah tersebut dilakukan antara lain melalui percepatan realisasi belanja Kementerian/Lembaga dan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional sejak awal tahun.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bapanas Apresiasi Tabalong dalam Upaya Penyelamatan Pangan dan Pengurangan Food Waste

Penulis
Reta
-

Susut dan Sisa Pangan atau Food Loss and Waste (FLW) merupakan salah satu tantangan terbesar sistem pangan saat ini. Untuk itu, upaya penyelamatan pangan harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, komunitas, hingga masyarakat. Kesadaran itulah yang mulai diperkuat di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, melalui Sosialisasi Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) yang digelar pada Senin (11/5/2026).

Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Nita Yulianis yang hadir secara daring mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam membangun kepedulian terhadap pengurangan sisa pangan. Menurut dia, inisiatif daerah menjadi bagian penting dalam memperluas upaya penyelamatan pangan agar tidak berhenti sebatas kampanye, tetapi juga menjadi aksi nyata di masyarakat.

“Upaya penyelamatan pangan harus dimulai dari kesadaran bersama bahwa pangan yang tersedia harus sebesar besarnya dimanfaatkan sebagai pangan dan tidak boleh terbuang sia-sia. Langkah utama adalah mencegah terjadinya sisa pangan, selanjutnya untuk pangan berlebih yang layak dan aman dikonsumsi dapat dilakukan redistribusi pangan. Selebihnya, dapat dimanfaatkan untuk keperluan non pangan seperti pakan, pupuk ataupun sumber energi, sehingga hanya tersisa sedikit saja yang ke TPA.  Karena itu kami mengapresiasi komitmen daerah melalui kegiatan sosialisasi ini,” kata Nita.

Ia menjelaskan, upaya penyelamatan pangan bukan hanya soal mengurangi timbulan sampah makanan, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan pangan, kepedulian sosial, hingga upaya menjaga lingkungan. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar gerakan ini berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Bapanas juga mendorong Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk segera menerbitkan kebijakan daerah terkait penyelamatan pangan sebagai pijakan bersama dalam menjalankan upaya pencegahan dan pengurangan sisa pangan.

“Melalui kebijakan daerah, pemerintah dapat menjadi penggerak utama dalam membangun budaya dan aksi selamatkan pangan di masyarakat. Kami berharap Pemkab Tabalong dapat segera menerbitkan Surat Edaran atau Instruksi Kepala Daerah agar upaya pengurangan sisa pangan memiliki dasar yang kuat dan bisa dijalankan oleh seluruh pihak,” ujar Nita.

Menurut Nita, daerah juga perlu mulai mendorong tumbuhnya bank pangan maupun penggiat selamatkan pangan sebagai mitra redistribusi pangan berlebih. Kehadiran bank pangan dinilai penting untuk menjembatani penyaluran pangan yang masih layak konsumsi kepada masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong mewakili Bupati Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Hamidah Munawarah menyampaikan apresiasi kepada Bapanas atas dukungan terhadap inisiasi penyelamatan pangan di Kabupaten Tabalong. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi penguat bagi pemerintah daerah dalam membangun gerakan bersama penyelamatan pangan di tengah masyarakat.

“Food loss dan food waste menjadi perhatian penting karena berdampak pada ketahanan pangan, lingkungan, ekonomi, hingga kondisi sosial masyarakat. Karena itu, melalui sosialisasi ini kami ingin membangun pemahaman bersama sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan lintas sektor dalam mencegah pemborosan pangan dan mendistribusikan pangan berlebih kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Hamidah.

Ia juga menyambut baik komitmen pelaku usaha, hotel, restoran, dan ritel yang mulai terlibat dalam redistribusi pangan berlebih yang masih layak konsumsi. Menurut Hamidah, langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial yang tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menjadi upaya nyata mengurangi pemborosan pangan dan dampak lingkungan akibat sisa pangan.

Hamidah berharap edukasi dan sosialisasi Stop Boros Pangan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja, sekolah, maupun rumah tangga. Dengan semakin banyak pihak yang terlibat, upaya penyelamatan pangan diharapkan tumbuh menjadi budaya bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat, Gerakan Selamatkan Pangan diharapkan tidak hanya menjadi kampanye sesaat, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama yang mampu membangun budaya lebih bijak dalam memanfaatkan pangan. Dari langkah sederhana yaitu dengan bijak memanfaatkan pangan dan menghabiskan makanan yang ada di piring kita maka upaya menjaga ketahanan pangan dan kepedulian sosial dapat dimulai.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Apel Siaga Kades, Mendes Minta Wujudkan Asta Cita ke-6 Presiden

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menargetkan berbagai produksi lokal setiap desa di Sulawesi Selatan (Sulsel) mampu melakukan ekspor ke 59 negara di dunia.

Menurutnya, hal ini hanya perlu komitmen dan dikawal secara sungguh-sungguh oleh setiap Kepala Desa, agar dilanjutkan pada level pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat dan para pelaku ekonomi di tingkat desa.

“Saya kemarin sudah membuat kesepakatan, bahwa kita akan mengekspor bahan-bahan atau produk desa ke-59 negara, jadi Kepala Desa se-Sulawesi Selatan bisa membuat desa-desa tematik,” kata mantan Wakil Ketua MPR RI itu saat memberi arahan dalam Apel Siaga yang diikuti seluruh Kepala Desa se-Sulawesi Selatan, di Lapangan Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Rabu (13/05/2026).

“Nanti di Sulsel dari dua ribu lebih desa itu bisa ekspor sereh, di samping kita juga untuk kebutuhan lokal,” imbuhnya.

Lebih luas, Mendes Yandri meyakini dengan jangkauan pasar yang lebih besar itu, perputaran ekonomi akan terus meningkat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara merata. Dan hal ini memungkinkan produsen lokal untuk memperbesar skala produksinya.

Di samping itu, yang perlu diperhatikan dalam menembus pasar global tersebut, produk lokal dituntut memenuhi standar internasional. Hal ini secara otomatis mendorong peningkatan kualitas dan standar produk.

“Biar rakyat di desa itu sejahtera, biar produksinya meningkat, biar produk-produk lokal Sulawesi Selatan mendunia. Karena kami di Kementerian Desa punya program desa ekspor,” papar Menteri asal Bengkulu Selatan ini.

Ia juga meminta seluruh Kepala Desa perlu memetakan komoditas unggulan desa baik itu pertanian, perkebunan, perikanan, atau kerajinan agar juga memiliki daya saing dan standar kualitas pasar global.

Program ini sejalan dengan Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan bertujuan untuk mengubah paradigma desa dari objek pembangunan menjadi subjek atau pemeran utama ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi lokal.

“Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur, saya akan datang kembali ke sini, membawa buyernya, membawa pembelinya, untuk kita teken kontrak dengan kepala desa,” pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, Inspektorat Jenderal Kemendes PDT, Masyhudi, dan Bustanul Arifin, Kepala Kesbangpol Prov. Sulsel.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Terima Audiensi Bupati Garut, Mendes Yandri Ajak Maksimalkan Potensi Desa Ekspor

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menerima audiensi Bupati Garut Abdusy Syakur Amin beserta jajaran di ruang kerjanya kantor Kemendes PDT, Jakarta, Selasa (12/5/26).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Garut, mulai dari angka kemiskinan yang tinggi hingga pendidikan yang masih rendah.

Menurutnya, Kabupaten dengan jumlah penduduk mencapai 2,8 juta tersebut mempunyai angka kemiskinan yang sangat tinggi, kategori desil 1-5 di Kabupaten Garut mencapai 1,6juta penduduk, sementara untuk angka pendidikan dengan rata-rata sekolah baru mencapai 7,86 tahun.

Untuk itu, ia kemudian akan memaksimalkan potensi-potensi desa yang ada di desa Kabupaten Garut, baik melalui desa tematik, desa wisata dan sebagainya sebagai upaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan dan meningkatkannya angka pendidikan di Kabupaten Garut.

Oleh karena itu, ia kemudian melakukan audiensi dengan Mendes PDT Yandri Susanto dalam rangka untuk memaksimalkan seluruh potensi-potensi yang ada di desa-desa Kabupaten Garut itu.

“Potensi di sektor pertanian ada Cabai, Jagung dan sebagainya. Sementara potensi wisata ada perkebunan teh yang akan kita dorong untuk jadi desa-desa wisata,” ungkap Abdusy Syakur.

Menanggapi hal tersebut, Mendes PDT Yandri Susanto berkomitmen untuk turut serta memaksimalkan potensi-potensi desa yang ada di Kabupaten Garut. Menurutnya potensi desa wisata dan desa-desa tematik akan diarahkan menjadi desa ekspor.

Lebih lanjut Yandri mengatakan, dengan dimaksimalkannya potensi-potensi desa yang ada di Kabupaten Garut akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, sehingga angka kemiskinan juga otomatis akan mengalami penurunan.

“Tadi ada desa cabai, desa sereh, desa bawang ada desa jagung dan lain sebagainya. Inti pokoknya kalau desa kita kelola dengan baik maka kesejahteraan akan muncul, di situlah kita akan tekan Angka kemiskinan terutama yang masuk dalam desil 1 sampai desil 5,” ujar Yandri.

“Dan tadi kami sudah bicarakan Insya Allah desa-desa di Garut menjadi prioritas program dari Kemendes dan kami akan hadir di Garut. Insya Allah Garut akan menjadi luar biasa dan membanggakan kita semua,” sambung Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Turut mendampingi Mendes Yandri dalam pertemuan ini yaitu Dirjen PEID Kemendes Tabrani Kepala BPSDM Kemendes Agustomi Masik, Kepala BPI Kemendes Mulyadin Malik dan Staf Khusus Menteri Muhammad Khoirul Huda.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...268269270...4,868Halaman 269 dari 4,868