Beranda blog Halaman 272

Pemkab Bekasi Gandeng PT Asiana Technologies Lestary Olah Sampah TPA Burangkeng Jadi RDF

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama PT Asiana Technologies Lestary resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pengolahan sampah melalui program Landfill Mining dan Refuse Derived Fuel (RDF) di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Burangkeng. Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat KH. Raden Mamun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (13/05/2026).

Kerja sama ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menjawab persoalan sampah yang kian kompleks seiring pesatnya perkembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait mengatakan kondisi TPA Burangkeng saat ini telah mengalami beban berat akibat overcapacity, sehingga diperlukan transformasi sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.

“Persoalan persampahan merupakan tantangan besar bagi daerah berkembang seperti Kabupaten Bekasi. Karena itu, pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan metode konvensional kumpul-angkut-buang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kerja sama tersebut mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta selaras dengan target Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) yang mendorong penerapan inovasi teknologi dalam pengurangan sampah sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi.

Dalam implementasinya, kerja sama ini menitikberatkan pada dua program utama. Pertama, landfill mining, yakni penggalian kembali timbunan sampah lama di TPA Burangkeng guna memulihkan kapasitas lahan (land reclamation). Kedua, pengolahan sampah menjadi RDF sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara untuk kebutuhan industri.

Menurut Donny Sirait, program tersebut merupakan bentuk nyata penerapan konsep circular economy, di mana sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan energi.

“TPA Burangkeng ke depan tidak lagi hanya menjadi tempat pembuangan akhir, tetapi diharapkan dapat bertransformasi menjadi pabrik energi baru terbarukan bagi industri di Kabupaten Bekasi,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan teknologi pengolahan sampah agar tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, DLH bersama Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) diminta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan seluruh poin kerja sama berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Donny Sirait menyebut, langkah ini sekaligus menjadi capaian strategis Kabupaten Bekasi dalam menciptakan efisiensi anggaran daerah. Kabupaten Bekasi disebut menjadi daerah pionir yang mampu menjalankan dua program besar pengelolaan sampah secara bersamaan, yakni Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) untuk sampah baru dan landfill mining untuk timbunan sampah lama.

“Hingga saat ini, belum ada daerah lain di Indonesia yang mampu mengintegrasikan kedua program ini secara simultan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa skema kerja sama dengan PT Asiana Technologies Lestary berbeda dengan pola Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang umumnya diterapkan di sejumlah daerah.

Jika menggunakan skema KPBU, pemerintah daerah biasanya harus membayar tipping fee rata-rata Rp250 ribu per ton. Dengan kapasitas pengolahan mencapai 1.000 ton sampah per hari, biaya yang harus ditanggung APBD dapat mencapai sekitar Rp143 miliar per tahun.

Namun melalui kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak perlu mengeluarkan biaya tipping fee. Sebaliknya, daerah justru memperoleh tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp1 miliar dari pemanfaatan lahan TPA untuk operasional pengolahan sampah.

“Ini menjadi model pengelolaan sampah yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan keuntungan bagi keuangan daerah,” jelasnya.

Ia berharap revitalisasi TPA Burangkeng melalui sinergi landfill mining dan PSEL dapat menjadi solusi konkret atas persoalan darurat sampah di kawasan perkotaan, sekaligus menjadi contoh atau blueprint bagi daerah lain di Indonesia.

“Dengan inovasi dan keberanian mengambil langkah strategis, keterbatasan lahan bukan lagi menjadi hambatan dalam pengelolaan sampah modern yang produktif dan berkelanjutan,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Tangerang Bagikan 2.000 Paket Sembako Murah, Warga Tebus Hanya Rp43 Ribu

Penulis
Reta
-

Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid membagikan sebanyak 2.000 paket sembako murah dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang di Alun-Alun Tigaraksa, Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Rabu (13/5/26).

Bupati Maesyal Rasyid mengatakan, pemerintah daerah akan terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan warga, salah satunya Gerakan Pangan Murah.

“Pemerintah daerah senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. Terutama dalam situasi kondisi saat ini, kita antisipasi sekaligus merespons kebutuhan masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan oleh Disperindag dan juga Dinas Pertanian,” ujar Bupati Maesyal.

Ia menjelaskan, paket sembako yang harga normalnya sekitar Rp85 ribu dapat ditebus masyarakat hanya dengan Rp43 ribu atau lebih dari setengah dari harga pasaran.

“Disperindag menyiapkan sembako yang harga belinya Rp85 ribu, tetapi dijual Rp43 ribu. Jadi ini setengah harga lebih murah dan bisa dimanfaatkan masyarakat,” jelasnya.

Selain paket sembako murah, Dinas Pertanian juga menyediakan berbagai kebutuhan pangan lain seperti sayur-mayur hingga produk olahan hasil pertanian dan perikanan dengan harga terjangkau. Bahkan, beras 5 kilogram dijual hanya Rp17 ribu.

“Ini sebagai upaya pemerintah daerah untuk membantu meringankan beban masyarakat Kabupaten Tangerang. Semua kecamatan nantinya mendapatkan giliran,” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa program GPM yang sebelumnya digelar tiga bulan sekali pada tahun 2025, kini ditingkatkan menjadi dua bulan sekali pada tahun 2026.

“Tahun 2025 tiga bulan sekali, sekarang tahun 2026 kita tambah menjadi dua bulan sekali. InsyaAllah kalau kemampuan keuangan daerah memungkinkan, tahun 2027 bisa sebulan sekali,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, Resmiyati Marningsih, mengatakan Gerakan Pangan Murah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Lanjut dia, sebanyak 2.000 paket sembako disediakan dalam kegiatan tersebut. Paket sembako yang dijual murah terdiri atas beras premium 2 kilogram, tepung terigu 1 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak goreng 1 liter.

“Harga normal paket sembako sekitar Rp85 ribu, namun masyarakat cukup menebus dengan harga Rp43 ribu,” jelasnya.

Program ini merupakan salah satu langkah konkret Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Salah seorang warga, Nurjanah, mengaku sangat terbantu dengan adanya program sembako murah tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat lebih sering dilaksanakan dan ditambah jumlah paket yang disediakan dalam pelaksanaan GPM nantinya

“Saya harap bisa sering-sering diadakan sembako murah dan ditambah jumlah paketnya. Ini sangat membantu ibu-ibu,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Bogor dan Danantara Bahas Proyek PSEL, Solusi Modern Atasi Sampah

Penulis
Reta
-

Bupati Bogor Rudy Susmanto menghadiri rapat koordinasi secara daring melalui Zoom Meeting bersama Danantara dan Pemerintah Kota Bogor yang berlangsung di Hotel Horison Sayaga Cibinong, Selasa (12/5/26).

Pertemuan tersebut membahas progress kerja sama Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bogor Raya sebagai langkah strategis dalam mempercepat implementasi pengelolaan lingkungan yang modern dan berkelanjutan di kawasan Bogor Raya.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Yang hari ini dibahas

Melalui Zoom Meeting Bersama Danantara Dan Pemerintah Kota Bogor mengenai Progress Kerjasama Proyek PSEL Bogor Raya.

“Ini kami lakukan untuk Mempercepat Implementasi Dalam Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Yang Modern Dan Berkelanjutan. Menghadirkan Solusi Pengelolaan Sampah Yang Lebih Efektif, Inovatif, Dan Ramah Lingkungan Bagi Masyarakat Bogor Raya,” tegas Bupati Bogor.

Pemerintah Kabupaten Bogor bersama seluruh pihak terkait berkomitmen menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan guna mendukung kualitas lingkungan hidup yang lebih baik bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HUT ke-394 Kabupaten Tangerang, Pemkab Gelar Isbat Nikah Terpadu Gratis

Penulis
Reta
-

Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah secara tegas menginstruksikan kepada seluruh jajaran camat dan Tim Penggerak PKK untuk mempercepat proses pendataan program Isbat Nikah Terpadu yang akan digelar dakam rangka memeriahkan HUT ke-394 Kabupaten Tangerang.

Hal tersebut disampaikan Wabup Intan saat membuka Sosialisasi Isbat Nikah Terpadu yang dilaksanakan di Ruang Rapat Wareng, Gedung Kantor Bupati Tangerang, Rabu (13/05/26).

“Program isbat nikah terpadu ini adalah bentuk perlindungan hukum dan tertib administrasi terhadap setiap keluarga, khususnya melindungi hak-hak perempuan dan anak di Kabupaten Tangerang. Saya minta kepada para camat dan seluruh jajarannya serta Tim Penggerak PKK agar mempercepat proses pendataan dan pendaftarannya,” pinta Wabup Intan

Dia menjelaskan ​bahwa program isbat nikah terpadu tersebut menargetkan legalitas hukum bagi 1.000 pasangan suami istri di Kabupaten Tangerang. Program tersebut merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Pengadilan Agama Tigaraksa dan Kementerian Agama

“Saya didampingi oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, juga Dinas DPMPD, Dukcapil dan Kementerian Agama juga akan hadir, insyaAllah akan mengadakan Isbat Nikah Terpadu bagi kurang lebih 1.000 pasang se-Kabupaten Tangerang dan gratis,” jelasnya

Dia menyebut status pernikahan siri masih banyak ditemukan pada pasangan suami istri di Kabupaten Tangerang bahkan pada pasangan yang sudah lanjut usia. Menurut dia, status pernikahan siri ini harus segera dituntaskan agar tidak menghambat hak administratif anak dan perlindungan hukum bagi kaum perempuan.

“Tanpa dokumen resmi, perlindungan perempuan dan anak-anak akan sulit mengakses administrasi sekolah dan perempuan kehilangan perlindungan hak waris,” tandasnya

Pihaknya juga meminta seluruh pihak terkait terus ​menguatkan sinergi dan kolaborasi dalam melakukan validasi data secara cepat, akurat dan tepat untuk memastikan program tersebut benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

​”Seluruh perangkat daerah dan pihak terkait harus terus membangun sinergi tanpa hambatan prosedur, demi kelancaran proses persidangan terpadu bersama Pengadilan Agama Tigaraksa dan Kemenag. Kita ingin memangkas kerumitan birokrasi dan biaya tinggi agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dengan cara yang lebih mudah,” tegasnya.

Lanjut dia, seluruh jajaran harus bergerak cepat mengingat program Isbat Nikah Terpadu merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk menjamin hak sipil dan memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi setiap keluarga di Kabupaten Tangerang.

“Semua data calon peserta harus segera dihimpun dalam waktu singkat untuk menjamin target 1.000 pasangan tercapai sesuai agenda perayaan daerah,” pungkasnya

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bank Sulselbar dan Pemkab Bone Perpanjang Kerja Sama Layanan Perbankan di MPP

Penulis
Lucky PR
-

Bank Sulselbar Cabang Bone bersama Pemerintah Kabupaten Bone kembali memperkuat sinergi pelayanan publik melalui penandatanganan perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) layanan perbankan di Mal Pelayanan Publik (MPP).

Penandatanganan dilakukan oleh Pimpinan Cabang Bank Sulselbar Cabang Bone, Muhammad Anas, bersama Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, yang mewakili Pemerintah Kabupaten Bone.

Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Bone, Jalan Petta Ponggawae, Watampone, Selasa 12 Mei 2026. Turut hadir menyaksikan penandatanganan itu Asisten I Setda Bone, Andi Amran, serta Plt Kepala DTSP Bone, Andi Irma.

Muhammad Anas menjelaskan bahwa perpanjangan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen Bank Sulselbar dalam mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, khususnya layanan perbankan yang terintegrasi di Mal Pelayanan Publik.

“Intinya, Bank Sulselbar dan penyelenggara MPP sepakat untuk melanjutkan perjanjian kerja sama layanan perbankan bagi masyarakat di Mal Pelayanan Publik milik Pemerintah Kabupaten Bone,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini layanan Bank Sulselbar telah tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Bone, seperti Watampone, Kahu, Lapri, Mare, dan Uloe sehingga diharapkan semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perbankan.

“Harapannya, dengan jaringan layanan yang semakin luas, masyarakat atau nasabah di seluruh kecamatan di Bone dapat lebih mudah mengakses layanan perbankan,” tambahnya.

Sementara itu, Andi Akmal Pasluddin berharap melalui perpanjangan PKS tersebut, kolaborasi antara Bank Sulselbar dan Pemkab Bone semakin solid dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terintegrasi melalui Mal Pelayanan Publik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Sumedang Perkuat Program Sekolah Ramah Lingkungan untuk Atasi Persoalan Sampah

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang terus memperkuat Program Sekolah Ramah Lingkungan sebagai upaya membangun budaya peduli lingkungan sejak dini sekaligus mengatasi persoalan sampah di daerah tersebut.

Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, mengatakan program tersebut menjadi langkah strategis dalam merespons tingginya volume sampah di Sumedang yang mencapai lebih dari 176.000 ton atau sekitar 483 ton per hari.

“Kita ingin sekolah menjadi pusat perubahan. Bukan hanya tempat belajar akademik, tetapi juga tempat strategis dalam membangun kesadaran dan perilaku ramah lingkungan dalam merespons persoalan sampah,” katanya dalam keterangannya di Sumedang, Sabtu.

Melalui program tersebut, Pemkab Sumedang mendorong penerapan konsep Zero Waste School di seluruh satuan pendidikan. Berbagai kegiatan edukatif dilakukan, mulai dari memilah sampah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga membiasakan siswa membawa tempat makan dan minum sendiri.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang mencatat sekitar 70 persen dari total 725 sekolah tingkat SD dan SMP di bawah kewenangannya telah menerapkan Program Sekolah Ramah Lingkungan.

Pemerintah daerah menargetkan seluruh sekolah di Sumedang dapat menerapkan program serupa secara bertahap guna mendukung pengurangan volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Menurut Dony, program tersebut mulai menunjukkan dampak positif terhadap lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar. Ia menilai kesadaran siswa terhadap kebersihan dan pengelolaan sampah semakin meningkat.

“Harus ada perubahan nyata. Sekolah menjadi lebih bersih, siswa lebih peduli terhadap lingkungan, dan dampaknya mulai dirasakan hingga ke masyarakat,” katanya.

Sejumlah sekolah di Sumedang juga mulai menerapkan kebiasaan membawa tumbler dan tempat makan sendiri sebagai langkah mengurangi sampah plastik sekali pakai di lingkungan pendidikan.

Dony berharap gerakan sekolah ramah lingkungan dapat terus berkembang dan menjadi budaya bersama, tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi juga dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

“Harus ada perubahan nyata. Sekolah menjadi lebih bersih, siswa lebih peduli terhadap lingkungan, dan dampaknya mulai dirasakan hingga ke masyarakat,” ujarnya.

Sejumlah sekolah di Sumedang juga mulai menerapkan kebiasaan membawa tumbler dan tempat makan sendiri sebagai langkah mengurangi sampah plastik sekali pakai di lingkungan pendidikan.

Dony berharap gerakan sekolah ramah lingkungan dapat terus berkembang dan menjadi budaya bersama, tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi juga dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

“Ini menjadi komitmen kami untuk terus dilakukan, kami tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga sedang membentuk generasi yang bertanggung jawab terhadap masa depan,” ucapnya.

Selain memperkuat program sekolah ramah lingkungan, Pemkab Sumedang juga terus mendorong pengurangan sampah dari sumbernya melalui edukasi pemilahan sampah, pembentukan bank sampah, pengolahan kompos, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Demak Salurkan Bantuan Susu untuk Anak Stunting dan Anak Terlantar

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak (DinsosP2PA) terus memperkuat upaya penanganan stunting dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dengan menyalurkan bantuan susu kepada 265 anak stunting dan anak terlantar.

Penyaluran bantuan dilakukan selama tiga hari di sejumlah lokasi berbeda. Pada hari pertama, sebanyak 150 penerima manfaat menerima bantuan di Pendopo Satya Bhakti Praja. Selanjutnya, penyaluran dilakukan kepada 65 penerima di Aula Lantai 1 DinsosP2PA Kabupaten Demak pada Selasa (12/5/2026), dan dilanjutkan kepada 50 penerima lainnya pada Rabu (13/5/2026).

Bupati Demak, Eisti’anah, mengatakan penanganan stunting menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas generasi masa depan.

“Stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak, tetapi juga berdampak pada perkembangan fisik dan kemampuan kognitif anak. Karena itu penanganannya harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh pihak,” ujar Bupati saat menghadiri kegiatan pembinaan dan penyerahan bantuan susu kepada anak terlantar dan anak stunting di Pendopo Satya Bhakti Praja, Senin (11/05/2026).

Menurutnya, pemberian susu dan makanan tambahan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam upaya menekan angka stunting di Kabupaten Demak.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan penanganan stunting juga memerlukan dukungan pola asuh yang baik, lingkungan sehat, pemeriksaan kesehatan rutin, serta pemenuhan gizi seimbang bagi anak.

Eisti’anah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih peduli terhadap tumbuh kembang anak agar kasus stunting di Kabupaten Demak dapat terus ditekan.

Selain menyalurkan bantuan susu untuk anak stunting dan anak terlantar, pemerintah daerah juga menyerahkan berbagai bantuan sosial bagi kelompok rentan secara simbolis.

Bantuan tersebut meliputi kursi roda bagi lansia dan penyandang disabilitas, bantuan permakanan untuk lansia dan disabilitas, hingga bantuan kaki palsu dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Tak hanya itu, bantuan sosial dari Sentra Margolaras Pati juga turut disalurkan dalam kegiatan tersebut. Bantuan mencakup perlengkapan sekolah, nutrisi tambahan, kursi roda medis, pampers lansia, hingga bantuan usaha ekonomi produktif bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Sementara itu, Plt Kepala DinsosP2PA Kabupaten Demak menyampaikan bahwa program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.

Pemerintah berharap seluruh bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penerima manfaat, terutama dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak dan peningkatan kualitas hidup masyarakat rentan di Kabupaten Demak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Pati Gelar Bimtek Kepenulisan untuk Perkuat Budaya Literasi Masyarakat

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menggelar bimbingan teknis (bimtek) kepenulisan berbasis konten budaya lokal sebagai upaya memperkuat budaya literasi dan menciptakan ruang kreatif bagi lahirnya penulis-penulis baru di daerah.

Kegiatan yang berlangsung di perpustakaan kabupaten setempat pada Senin (11/5/2026) itu menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam mendorong masyarakat agar lebih aktif membaca, menulis, dan mengembangkan kreativitas berbasis budaya lokal.

Bunda Literasi Kabupaten Pati, Dwi Risma Ardhi Chandra, menegaskan bahwa literasi memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang cerdas, adaptif, dan mampu bersaing di tengah perkembangan zaman.

“Literasi bukan hanya sebatas kemampuan, tetapi mempunyai dasar untuk menjadi fondasi penting dan membangun masyarakat menjadi cerdas, adaptif, dan berdaya saing,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan budaya membaca dan menulis perlu terus dilakukan agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu menghasilkan karya dan gagasan yang bermanfaat.

Ia juga mendorong Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pati bersama seluruh pihak terkait untuk terus menghadirkan inovasi dalam pengembangan gerakan literasi di masyarakat.

“Saya berharap, agar terus berinovasi dan menghadirkan program-program penguatan literasi yang terkait secara kreatif, inklusif, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, Dwi Risma Ardhi Chandra mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam membangun budaya literasi di Kabupaten Pati.

Menurutnya, gerakan literasi tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, komunitas, sekolah, hingga masyarakat secara luas.

“Dan mari kita terus memperkuat sinergi dan kolaborasi, agar gerakan literasi di Kabupaten Pati semakin tumbuh dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Pati,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Syah Afandin Dorong Kolaborasi dengan UNDP untuk Pengembangan Wisata dan Ekonomi Langkat

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Bupati Langkat, Syah Afandin, menerima audiensi United Nations Development Programme di Rumah Dinas Bupati Langkat, Stabat, Selasa (12/5/2026).

Pertemuan tersebut membahas peluang kolaborasi pembangunan daerah yang difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, pengembangan pariwisata, pelestarian lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Langkat.

Audiensi itu menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mendorong realisasi visi pembangunan daerah, khususnya misi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, koperasi, dan sektor pariwisata.

Deputy Resident Representative UNDP Indonesia, Sujala Pant, mengatakan UNDP memiliki kemitraan jangka panjang dengan Provinsi Sumatera Utara dalam berbagai sektor pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, selama ini UNDP aktif bekerja sama dalam bidang lingkungan hidup, pelestarian keanekaragaman hayati, hingga penguatan sektor-sektor strategis yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

“UNDP selama ini bekerja sama dalam bidang lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, dan sektor-sektor penting yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut, UNDP juga menyampaikan keinginannya untuk mengetahui secara langsung visi dan prioritas pembangunan Kabupaten Langkat, khususnya potensi daerah yang dapat dikembangkan melalui kerja sama internasional.

Sejumlah kawasan wisata prioritas di Kabupaten Langkat turut menjadi pembahasan, di antaranya Bukit Lawang, Tangkahan, dan Sei Bingai. Ketiga kawasan tersebut dinilai memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata unggulan berbasis alam dan konservasi.

Selain sektor pariwisata, UNDP juga menegaskan komitmennya dalam mendukung program pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Langkat. Dukungan tersebut mencakup pengembangan kapasitas masyarakat agar mampu tumbuh mandiri dan berkelanjutan.

Sementara itu, Bupati Syah Afandin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat membutuhkan dukungan program strategis dari berbagai pihak, termasuk UNDP, untuk mempercepat pengembangan daerah sesuai visi pembangunan kabupaten.

Menurutnya, Kabupaten Langkat memiliki potensi besar di sektor wisata alam, lingkungan hidup, dan ekonomi masyarakat yang perlu dikembangkan secara maksimal melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan internasional.

“Kabupaten Langkat memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Mulai dari wisata alam, kawasan konservasi, mangrove, hingga potensi desa wisata yang mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat.

Karena itu kami sangat berharap adanya pendampingan dan kolaborasi dari UNDP agar potensi ini dapat berkembang secara berkelanjutan,” ujar Bupati.

Ia menambahkan, pengembangan sektor pariwisata di Langkat tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga harus mampu membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM dan koperasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan wisata.

“Kami ingin pembangunan di Langkat tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Wisata harus tumbuh, masyarakat harus merasakan manfaatnya, dan alam tetap terjaga,” tambahnya.

Bupati Langkat berharap audiensi tersebut menjadi langkah awal terjalinnya kerja sama yang lebih luas antara Pemerintah Kabupaten Langkat dan UNDP dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.

Turut mendampingi Bupati Langkat dalam pertemuan itu sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, di antaranya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Bappedalitbang Kabupaten Langkat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BRIN Kembangkan Teknologi AI untuk Deskripsikan Arsip Foto Sejarah Indonesia

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber mengembangkan teknologi kecerdasan artifisial (AI) untuk mendeskripsikan arsip foto sejarah perjalanan bangsa Indonesia secara otomatis.

Riset bertajuk “Development of an Automatic Image Captioning System for Photographs of Indonesian Historical Journeys” tersebut difokuskan pada pengembangan prototipe sistem komputer yang mampu menghasilkan representasi dan deskripsi arsip foto secara akurat sesuai standar kearsipan nasional.

Kepala Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber BRIN, Anto Satriyo Nugroho, mengatakan teknologi tersebut dikembangkan untuk membantu proses digitalisasi arsip nasional, khususnya foto-foto sejarah Indonesia yang jumlahnya sangat besar.

“Teknologi ini dirancang untuk membantu ANRI mempercepat proses deskripsi arsip fotografi sejarah Indonesia yang jumlahnya sangat besar. Selama ini, proses identifikasi dan pemberian keterangan pada arsip foto dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu panjang. Dengan sistem otomatis berbasis AI, proses tersebut diharapkan menjadi lebih cepat, efisien, dan konsisten,” jelas Anto Satriyo Nugroho, Kepala Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber saat pertemuan Organisasi Riset Elektronika dan Informatika BRIN dan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, belum lama ini.

Menurut Anto, sistem yang dikembangkan merupakan teknologi automatic image captioning berbasis AI yang mampu mengenali objek, aktivitas, suasana, hingga konteks visual dalam sebuah foto sejarah.

Teknologi tersebut memanfaatkan metode vision-language model untuk menghasilkan kalimat deskriptif otomatis atau caption yang relevan dengan isi gambar.

Ia menjelaskan, pengembangan sistem AI itu menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi digital bidang kearsipan nasional sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap arsip sejarah Indonesia.

“Pengembangan sistem ini menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi digital bidang kearsipan nasional sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap arsip sejarah Indonesia. Melalui teknologi AI, arsip visual yang sebelumnya sulit ditelusuri dapat lebih mudah dicari, dikategorikan, dan dimanfaatkan untuk kebutuhan penelitian, pendidikan, maupun literasi sejarah publik,” tutur Anto.

Budi Prawara, Kepala Organisasi Riset Elektronika dan Informatika menyampaikan fokus program riset OREI di tahun 2025–2029 yang mencakup pengembangan Big Data, geoinformatika, bioinformatika, Internet of Things (IoT), telekomunikasi, hingga keamanan siber. Riset yang tengah dikembangkan oleh OREI BRIN mengundang kerjasama strategis dalam penguatan riset, pengembangan talenta mahasiswa, serta dukungan terhadap program prioritas pemerintah.

“Dalam pengembangan talenta mahasiswa, BRIN menyiapkan skema pemberdayaan mahasiswa melalui manajemen talenta dan program Research Assistant yang akan melalui mekanisme DBR terlebih dahulu. Skema ini diharapkan dapat membuka ruang kontribusi mahasiswa dalam berbagai proyek riset strategis nasional,” ujar Budi.

Tri Astoto Kurniawan, Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya menyampaikan bahwa universitas memiliki upaya memanfaatkan sumber daya mahasiswa yang mempunyai dampak, untuk itu bantuan mitra strategik termasuk BRIN dapat meningkatkan kualitas lulusan. Menurutnya, mahasiswa perlu didorong untuk tetap eksis dan berkembang melalui kemampuan yang dimiliki dari lingkungan kampus

“Kami memiliki ruang kolaborasi antara mahasiswa dan mitra di lingkungan kampus dan kami menawarkannya kepada BRIN. Kerja sama ini diharapkan mampu memanfaatkan potensi dan sumber daya mahasiswa agar memberikan dampak yang lebih luas,” terang Tri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...271272273...4,868Halaman 272 dari 4,868