Beranda blog Halaman 273

Dugaan Keracunan MBG di Surabaya, Senator Lia Istifhama Soroti Pentingnya Langkah Preventif

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi. Kali ini, sebanyak 200 siswa dari 12 sekolah di Surabaya diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Senin (11/5/2026).

Para siswa dilaporkan mengalami sejumlah gejala seperti mual, muntah, dan pusing usai menyantap menu MBG. Mereka kemudian mendapatkan penanganan medis di puskesmas setempat, sementara sebagian siswa sempat dirujuk ke rumah sakit meski mayoritas dalam kondisi ringan.

Menanggapi kejadian tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur mengambil langkah tegas dengan menutup sementara operasional SPPG Tembok Dukuh sambil menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang dikonsumsi para siswa.

Langkah cepat tersebut mendapat apresiasi dari anggota DPD RI Komite III, Lia Istifhama. Menurutnya, keputusan penutupan sementara SPPG merupakan tindakan tepat sebagai bentuk penanganan awal atas dugaan keracunan tersebut.

“Kita sama-sama mendapatkan informasi bahwa sampel makanan sedang diuji laboratorium. Namun tentunya sambil menunggu hasil pun, Langkah tegas memang harus dilakukan. Dan yang dilakukan BGN dengan menutup SPPG itu secara sementara, sangat tepat.” ujar Lia Istifhama.

Meski demikian, Senator asal Jawa Timur itu menilai pemerintah perlu memperkuat langkah preventif agar kasus serupa tidak terus berulang di berbagai daerah.

Menurut Lia, dugaan keracunan akibat menu MBG bukan kali pertama terjadi sehingga perlu evaluasi menyeluruh, terutama terkait kapasitas penyedia makanan dalam mengolah ribuan porsi setiap hari.

“Dugaan keracunan akibat sajian menu MBG ini kan bukan peristiwa pertama. Tapi ini sudah kesekian kali dan terjadi di tempat lainnya, bukan hanya Surabaya. Maka yang harus dipahami bersama adalah upaya preventif. Jika penutupan SPPG yang bermasalah, itu kan langkah kuratif.” katanya.

Ia menyoroti tantangan teknis dalam penyediaan makanan skala besar, khususnya bagi pihak penyedia yang belum memiliki pengalaman mengelola katering dengan kapasitas ribuan porsi.

“Nah, bagaimana langkah preventif? Disini yang harus diakui bersama, bahwa memasak 3000 porsi memang bukan perkara mudah. Jika penyedia makanan tidak memiliki latar belakang usaha kuliner atau catering dengan ribuan porsi, maka potensi salah pengolahan atau penyajian, sangat mungkin terjadi.” jelasnya.

Lia juga menekankan pentingnya pengawasan higienitas selama proses pengolahan hingga penyajian makanan, terlebih karena penerima program MBG merupakan anak-anak dan kelompok rentan seperti ibu hamil.

Ia mencontohkan pengakuan sejumlah siswa yang menyebut menu krengsengan yang disajikan memiliki rasa pahit. Karena itu, ia mempertanyakan apakah pihak SPPG telah melakukan pengecekan rasa dan kualitas makanan sebelum didistribusikan.

“Apakah SPPG sebelum menyajikan sudah mencoba sampel makanan tersebut? Dan apakah memasak dilakukan 3.000 porsi sekaligus? Jika proses pengolahan dilakukan beberapa tahap, maka setiap hasil olahan harus dicek terlebih dahulu sebelum disajikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Lia mengungkapkan bahwa dirinya telah menyoroti persoalan target penyediaan 3.000 porsi MBG dalam rapat dengar pendapat bersama BGN pada awal 2025 lalu.

Menurutnya, target tersebut sebaiknya tidak diterapkan secara kaku karena tidak semua penyedia makanan memiliki kemampuan mengolah makanan dalam jumlah besar setiap hari dengan standar keamanan pangan yang baik.

“Menurut hemat saya dan pernah saya sampaikan saat rapat dengan BGN awal 2025 lalu, target 3.000 porsi jangan dipatenkan. Skill pengolahan makanan porsi jumbo tidak semua orang bisa, apalagi jika dilakukan setiap hari dan berpacu dengan waktu penyajian. Di situlah potensi keracunan bisa muncul jika pengelola tidak memiliki kemampuan khusus,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Bappenas Bahas Penguatan Kerja Sama Indonesia dan Amerika Tengah Bersama Dubes RI untuk Panama

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Rachmat Pambudy, membahas penguatan kerja sama Indonesia dengan negara-negara kawasan Amerika Tengah bersama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Panama, Hendra Halim.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (4/5/2026), membahas potensi kerja sama Indonesia dengan sejumlah negara di kawasan Amerika Tengah, seperti Panama, Honduras, Kosta Rika, dan Nikaragua, termasuk optimalisasi pemanfaatan dana Indonesian Aid.

Dalam pertemuan tersebut, Dubes Hendra Halim menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara Asia yang memiliki kerja sama relatif baru di kawasan Amerika Tengah. Meski demikian, peluang penguatan hubungan dinilai cukup besar, terutama di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Menanggapi hal itu, Menteri Rachmat Pambudy mengatakan Indonesia memiliki pengalaman kerja sama internasional yang dapat menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan tersebut, khususnya melalui berbagai program pembangunan dan peningkatan kapasitas masyarakat.

“Indonesia memiliki pengalaman kerja sama dengan negara-negara pasifik yang kemudian mendapat tanggapan serta apresiasi positif dan berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut,” jelas Menteri Rachmat.

Sejumlah sektor strategis turut dibahas dalam pertemuan itu, di antaranya kerja sama bidang pendidikan, pengelolaan sampah, hingga pengembangan bio-ekonomi. Indonesia sebelumnya juga pernah menjalin kerja sama pelatihan kerajinan bambu dan pembibitan kelapa sawit di kawasan tersebut.

Selain itu, Dubes Hendra Halim menyampaikan peluang kerja sama Indonesia dengan Nikaragua dalam pembentukan lembaga halal. Menurutnya, pengalaman Indonesia dalam pengembangan industri halal dapat menjadi referensi penting bagi negara mitra.

Menteri Rachmat Pambudy juga mendorong pemanfaatan instrumen bantuan pembangunan kerja sama internasional Indonesia melalui dana Indonesian Aid. Ia menilai, dana tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk penanganan kebencanaan, tetapi juga mendukung program yang lebih teknis dan berkelanjutan.

Beberapa bentuk kerja sama yang didorong antara lain pengiriman tenaga ahli perencanaan pembangunan serta instruktur pelatihan keterampilan bagi negara-negara mitra di Amerika Tengah.

Pemerintah Indonesia juga berencana meminta usulan kebutuhan konkret dari negara-negara mitra melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Panama agar dapat ditindaklanjuti secara lebih terarah.

Melalui kerja sama tersebut, pemerintah berharap hubungan Indonesia dengan negara-negara Amerika Tengah dapat semakin intensif dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di kawasan.

Selain memperkuat hubungan bilateral, langkah ini juga dinilai dapat mempertegas posisi Indonesia sebagai mitra pembangunan strategis bagi negara-negara berkembang di kawasan Amerika Tengah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menpar Widiyanti Perkuat Sinergi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Raja Ampat

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Raja Ampat 2024–2044.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengawal pengembangan Raja Ampat sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan berbasis konservasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rapat Forum Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat di Hotel Aston Sorong, Senin (11/5/2026), Menpar Widiyanti menegaskan bahwa RIDPN menjadi pedoman utama dalam pembangunan pariwisata Raja Ampat agar tetap terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

“RIDPN merupakan panduan bersama agar pembangunan pariwisata Raja Ampat berjalan terarah, terpadu, dan tetap setia pada visi besarnya. Kita ingin menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi geopark kepulauan berkualitas yang berbasis konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan berkelanjutan,” ujar Menpar Widiyanti.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan, mulai dari ancaman aktivitas ekstraktif hingga pengelolaan daya dukung lingkungan wisata.

Ia menegaskan bahwa Raja Ampat harus dijaga sebagai destinasi high quality sustainable tourism yang tidak mengorbankan kelestarian alam demi keuntungan ekonomi jangka pendek.

“Pesan kami sangat jelas, Raja Ampat harus dijaga sebagai destinasi high quality sustainable tourism. Industri pariwisata di sini tidak boleh bersifat ekstraktif maupun eksploitatif yang mengorbankan alam,” tegasnya.

Dari hasil evaluasi lapangan, Kementerian Pariwisata mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang membutuhkan penanganan bersama, di antaranya pengendalian aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut serta penataan lalu lintas kapal wisata.

Pemerintah juga tengah mengkaji penambahan mooring buoy atau pelampung tambat guna mencegah kerusakan terumbu karang akibat penggunaan jangkar kapal wisata.

“Penambahan mooring buoy ini memerlukan komitmen pemerintah daerah untuk mengelolanya secara berkelanjutan setelah terpasang nanti,” jelas Widiyanti.

Selain itu, Menpar turut menyoroti persoalan daya dukung lingkungan dan potensi overtourism di Raja Ampat. Menurutnya, peningkatan akses penerbangan menuju Sorong harus tetap mempertimbangkan kemampuan alam dalam menerima jumlah wisatawan.

Ia menekankan bahwa konsep pariwisata berkualitas tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mencakup aspek keamanan, kebersihan, aksesibilitas, kualitas layanan, hingga penghormatan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.

“Pariwisata berkualitas bukan sekadar jumlah kunjungan, melainkan tentang keamanan, kebersihan, aksesibilitas, layanan, hingga rasa hormat terhadap manusia dan alam,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menyampaikan bahwa Raja Ampat menjadi salah satu wilayah di dunia yang memiliki dua pengakuan UNESCO sekaligus, yakni Global Geopark dan Biosphere Reserve.

Selain itu, Raja Ampat juga berhasil mempertahankan status Platinum Blue Park 2024 dari Marine Conservation Institute.

“Keistimewaan ini menjadikan Papua Barat Daya sebagai laboratorium hidup pariwisata berkelanjutan kelas dunia yang tidak tertandingi,” kata Nausrau.

Meski demikian, ia mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi pelaku industri pariwisata lokal, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, minimnya jadwal feri rute Sorong–Waisai, hingga belum optimalnya transportasi antar pulau dengan tarif terjangkau.

Nausrau juga menyoroti pentingnya penguatan konektivitas digital melalui layanan internet berbasis satelit di wilayah pulau-pulau terpencil.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong dukungan pendampingan dari Kementerian Pariwisata dalam proses revalidasi Raja Ampat oleh tim asesor UNESCO yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.

“Revalidasi ini sangat menentukan apakah status UNESCO Raja Ampat akan dipertahankan, ditingkatkan, atau justru dicabut,” tuturnya.

Selain agenda pertemuan, Menpar Widiyanti juga meninjau Pelabuhan Usaha Mina yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan Marina/Jetty Sorong.

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Menpar Widiyanti juga meninjau Pelabuhan Usaha Mina yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan Marina atau Jetty Sorong guna mendukung pengembangan aksesibilitas wisata bahari di Raja Ampat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Sumbar Wacanakan Pembangunan Asrama untuk Siswa SMAN 1 Bukittinggi

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mewacanakan pembangunan asrama bagi siswa SMAN 1 Bukittinggi sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif serta kondusif.

Rencana tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, saat menjadi pembina upacara di SMAN 1 Bukittinggi, Senin (11/5/2026).

Menurut Arry, peningkatan mutu pendidikan tidak hanya berfokus pada penguatan akademik, tetapi juga harus didukung dengan fasilitas pendidikan yang memadai guna menunjang proses belajar siswa secara optimal.

“InsyaAllah, di sekolah ini nanti akan kita bangun asrama, agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif,” kata Arry di hadapan para siswa dan guru.

Ia menjelaskan, keberadaan asrama diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang lebih terarah sekaligus mendukung pembinaan karakter siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Selain menyampaikan rencana pembangunan asrama, Arry juga memberikan motivasi kepada para siswa agar memanfaatkan masa sekolah untuk membangun karakter dan mempersiapkan masa depan dengan baik.

Ia menilai, menjadi bagian dari SMAN 1 Bukittinggi merupakan kebanggaan tersendiri karena sekolah tersebut memiliki sejarah panjang dalam melahirkan alumni berprestasi dan tokoh penting di berbagai bidang.

“Harus bangga menjadi bagian dari SMAN 1 Bukittinggi. Banyak orang hebat lahir dari sekolah ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Arry turut mengingatkan para siswa agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa sedikit kegagalan yang dialami seseorang, melainkan kemampuan untuk bangkit dan terus berusaha setelah mengalami kegagalan.

Sekda Sumbar juga menekankan pentingnya menghafal serta mengamalkan Ikrar Pelajar Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti menjaga keimanan, menghormati orang tua dan guru, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dinilai penting dalam membentuk karakter generasi muda.

Suasana upacara berlangsung hangat dan interaktif ketika sejumlah siswa diajak mengulang kutipan motivasi serta hafalan ikrar pelajar. Beberapa siswa yang aktif turut mendapat apresiasi sebagai bentuk penyemangat.

Kegiatan kemudian ditutup dengan dialog singkat antara Sekda Sumbar bersama siswa dan pihak sekolah terkait harapan serta masukan untuk kemajuan SMAN 1 Bukittinggi di masa mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PPPA Dorong Pondok Pesantren Perkuat Sistem Perlindungan Anak dan Santri

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menegaskan pentingnya penguatan sistem perlindungan anak di lingkungan pondok pesantren menyusul masih terjadinya kasus kekerasan seksual dan perundungan di lembaga pendidikan berbasis keagamaan.

Hal tersebut disampaikan Menteri PPPA saat menghadiri Halaqah Interaktif dan Launching Modul Pesantren Ramah Anak dan Perempuan di Kabupaten Banjarnegara, Minggu (10/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Arifah Fauzi menyampaikan keprihatinannya terhadap sejumlah kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan, termasuk kasus yang belakangan mencuat di Kabupaten Pati.

“Kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis keagamaan adalah alarm keras bagi kita semua. Pesantren seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk tumbuh dan belajar, bukan meninggalkan trauma,” ujar Menteri PPPA.

Ia menjelaskan, data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 menunjukkan satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Sementara itu, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 mencatat satu dari dua anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan.

Menurut Menteri PPPA, kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya penguatan mekanisme perlindungan anak di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan berbasis keagamaan.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri PPPA mengapresiasi langkah Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Banjarnegara yang meluncurkan Modul Pesantren Ramah Anak dan Perempuan. Modul tersebut disusun sebagai panduan bagi pengasuh pesantren, musyrif, dan musyrifah dalam mencegah serta menangani kekerasan seksual dengan pendekatan perlindungan korban dan nilai-nilai keislaman.

“Modul ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengasuh pesantren dalam memahami bentuk, penyebab, dan dampak kekerasan seksual, sekaligus membangun lingkungan pesantren yang aman dan ramah bagi santri,” ujar Menteri PPPA.

Arifah Fauzi juga menyoroti pentingnya peran Bu Nyai sebagai pengasuh utama di pesantren putri dalam membangun pola pengasuhan yang positif dan melindungi para santriwati dari berbagai bentuk kekerasan.

Menurutnya, halaqah interaktif tersebut menjadi ruang diskusi strategis untuk memperkuat sistem perlindungan santri berbasis nilai-nilai pesantren.

“Saya mengapresiasi ikhtiar RMI dan para Bu Nyai dalam menciptakan pesantren yang ramah anak. Ini adalah tanggung jawab moral bersama dalam menjaga marwah institusi pendidikan Islam,” tutur Menteri PPPA.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan nyaman bagi santri.

Senada dengan itu, Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyatakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya pencegahan kekerasan melalui penguatan edukasi dan pendampingan di masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, para pengasuh pondok pesantren, serta tokoh perempuan dari berbagai kabupaten di Jawa Tengah.

Menteri PPPA berharap hasil halaqah dan modul yang telah diluncurkan tidak berhenti sebagai dokumen formal semata, tetapi dapat diterapkan secara nyata di setiap pesantren guna memperkuat perlindungan bagi seluruh santri di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen PANRB Kunjungi NTT Mart, Dukung Penguatan UMKM dan Produk Lokal NTT

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Purwadi Arianto melakukan kunjungan ke NTT Mart di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengembangan produk lokal yang berdaya saing.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong transformasi birokrasi yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya melalui pemberdayaan ekonomi daerah dan penguatan sektor UMKM.

Dalam kunjungannya, Wamen PANRB meninjau berbagai produk unggulan lokal yang dipasarkan di NTT Mart. Produk yang dipamerkan meliputi kain tenun khas daerah, kerajinan tangan, hingga aneka produk pangan lokal. Ia menilai produk-produk UMKM di NTT memiliki kualitas yang baik serta mampu tampil menarik melalui kemasan modern dan penyajian yang inovatif.

“Produk lokal yang ditampilkan di NTT Mart menunjukkan bahwa daerah memiliki potensi besar yang harus terus didukung, perkembangan UMKM saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama dalam aspek inovasi dan daya saing produk lokal” ujar Wakil Menteri PANRB saat mengunjungi NTT Mart, di Provisi NTT, Senin, (11/5/2026).

Menurutnya, reformasi birokrasi tidak hanya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang efektif, tetapi juga harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui dukungan terhadap sektor ekonomi kreatif dan UMKM.

“Kita ingin transformasi birokrasi berjalan berdampingan dengan pemberdayaan masyarakat. Ketika UMKM tumbuh dan produk lokal semakin dikenal, maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat,” tambahnya.

Selain meninjau produk unggulan daerah, Wamen PANRB juga berdialog langsung dengan para pelaku UMKM dan pengelola NTT Mart. Dalam dialog tersebut, dibahas berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari pemasaran, peningkatan kualitas produk, hingga peluang memperluas akses pasar.

Pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dapat terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Kunjungan ini juga menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap penggunaan produk dalam negeri sekaligus memperkuat promosi produk unggulan daerah. Kehadiran NTT Mart diharapkan dapat menjadi etalase kebanggaan produk lokal serta mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

Di akhir kunjungannya, Purwadi Arianto mengapresiasi pelayanan dan kualitas produk yang ditampilkan di NTT Mart. Ia menilai produk-produk UMKM lokal sudah memiliki tampilan dan penyajian yang membanggakan.

“Terima kasih atas keramahannya, pelayanannya, dan semuanya produk-produk yang disajikan itu cukup membanggakan. Meskipun buatan UMKM, tapi bungkusnya, kemudian cara penyajiannya juga cukup baik, selamat dan sukses, semoga makin banyak yang datang, dan semoga ini lebih maju dari tahun ke tahun,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhut Sampaikan Keberhasilan Pengendalian Karhutla Indonesia di PBB, Waspadai Kemarau Panjang 2026

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dalam rangkaian Sidang ke-21 _United Nations Forum on Forests (UNFF21)_ di Markas Besar PBB, New York, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melaporkan capaian signifikan Indonesia dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini menjadi bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat aksi iklim melalui perlindungan ekosistem hutan secara berkelanjutan.

Mendampingi Menteri Kehutanan dalam Sidang _Twenty-first United Nations Forum on Forests_, turut hadir Wakil Tetap Indonesia untuk PBB New York, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari serta Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sebagai bagian dari delegasi Republik Indonesia.

Menteri Kehutanan mengungkapkan bahwa dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah berhasil mengurangi luas kebakaran hutan dan lahan sebesar 86 persen. Keberhasilan ini merupakan hasil dari penguatan sistem pencegahan dan peringatan dini yang terintegrasi, penegakan hukum yang tegas, serta pendekatan berbasis masyarakat di tingkat tapak.

Capaian positif ini terus berlanjut, di mana pada periode satu tahun terakhir (2024-2025), Indonesia mencatatkan penurunan luas karhutla yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini didorong oleh penguatan pemantauan titik panas _(hotspot)_ dan respons cepat pemadaman oleh tim gabungan di lapangan.

Meski mencatatkan tren penurunan, Menteri Kehutanan memberikan peringatan khusus terkait kondisi iklim tahun ini. Berdasarkan analisis data cuaca, diprediksi akan terjadi fenomena El Nino dengan intensitas Rendah hingga Moderat pada Juni 2026 yang berpotensi menyebabkan musim kemarau lebih panjang.

“Tahun ini kita harus jauh lebih hati-hati. Adanya potensi kemarau yang lebih panjang akibat El Nino menuntut kewaspadaan tinggi dari kita semua. Saya meminta seluruh jajaran dan mitra terkait untuk tidak lengah dan terus meningkatkan patroli serta pemantauan di wilayah-wilayah rawan,” tegas Menhut di New York, Senin (11/5) waktu setempat.

Menteri Kehutanan juga menekankan bahwa penekanan angka karhutla tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat semata. Diperlukan kerja sama yang erat antara masyarakat, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pencegahan dilakukan secara efektif sejak dini.

“Kolaborasi dan kesiapsiagaan adalah kunci. Kita harus memastikan bahwa angka karhutla dapat terus ditekan demi menjaga kelestarian hutan dan memastikan kualitas udara yang sehat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Di Markas PBB, Menteri Kehutanan Tegaskan Komitmen Presiden Prabowo Terhadap Pengelolaan Hutan Lestari

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Kehutanan (Menhut) Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, menghadiri Sidang ke-21 _United Nations Forum on Forests (UNFF21)_ yang diselenggarakan di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (11/5) waktu setempat. Dalam forum tersebut, Menhut menegaskan kembali komitmen kuat Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kelestarian hutan dunia.

Chair UNFF21 memberikan kesempatan pertama kepada Indonesia untuk menyampaikan Pandangan Negara pada forum UNFF21. Dihadapan delegasi dari berbagai negara, Menteri Kehutanan menyampaikan bahwa Pengelolaan Hutan Lestari _(Sustainable Forest Management)_ merupakan pilar integral bagi agenda nasional Indonesia. Komitmen ini mencakup aksi mitigasi iklim, konservasi keanekaragaman hayati, hingga penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

“Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia terus memperkuat tata kelola hutan sebagai bagian tak terpisahkan dari aksi iklim global. Hutan bukan sekadar sumber daya, melainkan fondasi bagi keberlanjutan masa depan generasi kita dan ketahanan ekonomi bangsa,” tegas Menhut Raja Antoni dalam pernyataan nasionalnya.

Partisipasi Indonesia dalam UNFF21 ini menjadi momentum krusial untuk menunjukkan capaian nyata Indonesia dalam mempertahankan tutupan hutan nasional dan mempromosikan tata kelola hutan yang inklusif dan akuntabel kepada komunitas internasional. Menhut juga menekankan bahwa perlindungan ekosistem hutan Indonesia dilakukan secara seimbang dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Laksmi Wijayanti, menyampaikan bahwa Sidang UNFF21 merupakan pertemuan tingkat tinggi PBB yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama politik dalam pengelolaan hutan dunia.

“Kehadiran Menteri Kehutanan di New York menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai salah satu negara pemilik hutan tropis terbesar yang secara konsisten berada di barisan terdepan dalam solusi perubahan iklim berbasis alam,” ungkapnya.

Mendampingi Menteri Kehutanan dalam Sidang _Twenty-first United Nations Forum on Forests_, turut hadir Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, dan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sebagai bagian dari delegasi Republik Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bonus Demografi Jadi Peluang Penguatan Ekonomi Syariah Kaltim

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas komitmen, konsistensi, dan peran aktifnya dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menuturkan bahwa kegiatan tersebut dapat terlaksana berkat dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lembaga pendamping proses produk halal UMKM, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), hingga berbagai mitra strategis lainnya.

“Festival ini menjadi besar karena dukungan dari kita semua. Yang juga menarik, saya melihat anak-anak muda kita mulai memahami dan memiliki literasi tentang ekonomi dan keuangan syariah,” ujarnya saat memberikan Berbagai pada Closing Ceremony Kaltim Halal Festifal (KalaFest) di pelataran Masjid Baitul Muttaqien Islamic Center, Minggu (10/5/2026).

Sri Wahyuni ​​mengatakan, komposisi penduduk Kalimantan Timur saat ini didominasi generasi muda. Oleh karena itu, peningkatan literasi ekonomi syariah sejak dini menjadi langkah strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia yang akan memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi daerah di masa depan.

“Kaltim ini jumlah penduduk mudanya lebih banyak dibandingkan usia tua. Kalau anak muda sekarang sudah memahami ekonomi syariah, maka 10, 15, hingga 20 tahun mendatang merekalah yang akan memegang perekonomian Kalimantan Timur,” katanya.

Menurutnya, bonus demografi hanya akan menjadi kekuatan apabila generasi muda mampu tumbuh menjadi kelompok yang produktif secara ekonomi dan mampu membangun daerahnya.

Selain itu, Sri Wahyuni ​​juga memberikan apresiasi kepada para pelaku UMKM yang terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya, termasuk melalui sertifikasi halal.

Ia menilai, produk UMKM yang telah bersertifikasi halal tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha, tetapi juga memberi rasa aman dan manfaat bagi masyarakat luas.

Sri ​​berharap semangat kebersamaan, suasana damai, serta rasa bangga terhadap kemajuan ekonomi daerah terus mewarnai langkah pembangunan Kalimantan Timur ke depan.

“Kami berharap sinergi yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut. Sama seperti di Mars Kalimantan Timur, kita tidak hanya membangun Kaltim, tetapi juga mewujudkan Kaltim yang damai dan sejahtera,” katanya.

Dengan landasan ekonomi syariah yang kokoh, inklusif, dan berkelanjutan, Kalimantan Timur yakin mampu menjadi salah satu daerah dengan kekuatan ekonomi syariah yang semakin berkembang di Indonesia.

Tampak hadir Ketua Dekranasda Kaltim Wahyu Hermaningsih Seno, Plh Kepala Perwakilan BI Kaltim Bayuadi Hardiyanto, Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kasrem 091/ASN Kolonel Infanteri Deki Zulkhas, Polresta Samarinda, Pimpinan Vertikal Kaltim serta Pelaku Usaha.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenag Konsisten Jaga Kepatuhan 100 Persen LHKPN

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agama (Kemenag) kembali mencatatkan konsistensi dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan data monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 7 April 2026, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN pejabat wajib lapor di lingkungan Kementerian Agama mencapai 100 persen.

Data dashboard pelaporan KPK menunjukkan seluruh 2.589 pejabat wajib lapor di Kementerian Agama telah menyampaikan LHKPN secara tepat waktu. Capaian ini menunjukkan konsistensi Kemenag dalam memperkuat budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi.

Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Khairunas, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian tersebut.

“Alhamdulillah, tingkat kepatuhan pejabat wajib LHKPN Kementerian Agama sebanyak 2.589 orang telah mencapai 100 persen. Ini menunjukkan bahwa kesadaran dalam memenuhi kewajiban LHKPN telah menjadi budaya kerja dan melekat sebagai tanggung jawab personal ASN,” ujar Khairunas.

Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat wajib lapor yang konsisten menyampaikan laporan secara tepat waktu.

“Atas capaian tersebut, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh wajib LHKPN yang telah konsisten menyampaikan laporan secara tepat waktu,” lanjutnya.

Apresiasi juga disampaikan kepada tim Ortala Sekretariat Itjen serta Inspektorat Wilayah I sampai IV yang aktif melakukan pengawalan dan pengingat kepada satuan kerja binaannya.

“Saya juga menyampaikan apresiasi kepada tim Ortala Sekretariat Itjen serta Inspektorat Wilayah I sampai IV yang proaktif melakukan pengawalan dan pengingat kepada satuan kerja binaannya sehingga capaian 100 persen dapat terwujud,” katanya.

Menurut Khairunas, capaian tersebut menjadi bukti bahwa kepatuhan dan kolaborasi yang baik mampu menghadirkan hasil optimal dalam pelaporan LHKPN.

“Capaian ini menjadi bukti bahwa kepatuhan dan kolaborasi yang baik dapat mewujudkan pelaporan LHKPN 100 persen tepat waktu,” tandasnya.

Kemenag berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi dan pembangunan budaya antikorupsi di lingkungan Kementerian Agama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...272273274...4,868Halaman 273 dari 4,868